PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi danaspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagaiunit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dandikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil danmakmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;

b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidangsosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selainmenyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang jugatelah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga,sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, dan huruf b perlu disusun kebijakan Daerahtentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi JawaBarat;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang PembentukanProvinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentangPenyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentangPengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

3

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Norr.or 10 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.4. KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di Jawa Barat.5. BupatijWalikota adalah BupatijWalikota di Jawa Barat.6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badanadalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,dan Ke1uarga Berencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPDadalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PemerintahDaerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidangketahanan keluarga.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiridari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dananaknya, atau ibu dan anaknya.

9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluargayang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandungkemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual gunahidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganyauntuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraanlahir dan kebahagiaan batin.

10. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upayakomprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif danoptimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah,Pemerintah KabupatenjKota, pemangku kepentingan terkaitdan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasikeuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang gunahidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraankebahagiaan lahir dan batin.

4

11. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakupaspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,kemandirian ke1uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilaiagama yang merupakan dasar untuk mencapai keluargasejahtera.

12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentukberdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhikebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yangserasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antarakeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

13. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapatmemenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam)indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan,penghasilan, kesehatan dan pendidikan.

14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagaimatranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untukmengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisikdan/atau nonfisiknya.

15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, me1alui urutan pilihan, denganmemperhitungkan sumberdaya yang ada.

Bagian Kedua

Asas

Pasal2

Penyelenggaraan pembangunandilaksanakan dengan berasaskan:

a . norma agama;

b. perikemanusiaan;

c. keseimbangan;

d. manfaat;

e. perlindungan;

f. keke1uargaan;

g. keterpaduan;

h. partisipatif;

1. legalitas; dan

j. nondiskriminatif.

ketahanan keluarga,

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uargaadalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan,kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga,masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan,mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

5

Paragraf 2

Tujuan

Pasal4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuanuntuk:

a. terwujudnya kualitas ke1uarga dalam memenuhi kebutuhanfisik material dan mental spiritual secara seimbang sehinggadapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menujukeluarga sejahtera lahir serta batin; dan

b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanankeluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,masyarakat, serta dunia usaha.

Paragraf 3

Kedudukan

Pasal5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PemerintahKabupatenjKota dalam penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga;

b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperandalam penye1enggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga; dan

c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untukmewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahananke1uarga, meliputi:

a. perencanaan;

b . pelaksanaan;

c. wali anak dan pengampuan;

d. lembaga;

e. koordinasi;

f. kerjasama;

g. sistem informasi; dan

h. penghargaan dan dukungan.

BAB Il

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang danmenengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakannasional di bidang ketahanan keluarga.

6

(2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunanketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yangdiarahkan untuk:

a. strukturisasi dan legalitas keluarga;

b. ketahanan fisik keluarga;

c. ketahanan ekonomi keluarga; dan

d. ketahanan sosial psikologi keluarga.

(3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunanketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka PanjangPembangunan Daerah dan Rencana Jangka MenengahPembangunan Daerah.

Pasal8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunanketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,disusun:

a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunanketahanan keluarga;

b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan danpenetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;

c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunanyang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambahkerentanan keluarga; dan

d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunanketahanan keluarga.

Pasal9

(l)Gubernur dapat menetapkan perencanaan jangka panjang danmenengah pembangunan ketahanan keluarga dalam halrencana jangka panjang dan menengah pembangunanketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam RencanaJangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana JangkaMenengah Pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan PeraturanGubernur.

(3) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yangditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasiRencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan RencanaJangka Menengah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 10

(l)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunanketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang danmenengah pembangunan ketahanan keluarga.

7

(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a . penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat,

organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang danapembangunan yang bersifat tidak mengikat dalampembangunan ketahanan keluarga;

b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunanketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanadan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat,dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yangbersifat tidak mengikat; dan

c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan denganpembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan danprasejahtera.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunanperencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diaturdengan Peraturan Gubernur.

BAB IIIPELAKSANAANBagian Kesatu

UmumPasalll

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakanoleh:a . Pemerintah Daerah;b. keluarga;c. masyarakat; dand . dunia usaha.

Bagian KeduaPemerintah Daerah

Pasal12(I)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan

keluarga, meliputi:a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan

melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan

untuk menurunkan angka perceraian;c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk

mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluargameliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dankesehatan;

d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorongpeningkatanan penghasilan kepala keluarga; dan

e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untukmendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dankomitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian danpenerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggotakeluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, danmengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsepdiri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

8

(2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu padaperencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal13(1) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses

inforrnasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayananmengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, sertaperkembangan anak;

b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian aksesinformasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenaikehidupan berkeluarga;

c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetapproduktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakatdengan pemberian kesempatan untuk berperan dalamkehidupan keluarga;

d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan

bantuan danl atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agarsetara dengan keluarga lain;

f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;g. peningkatan akses dan peluang terhadap penenmaan

informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau

fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan1. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya

mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahteradan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunanketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian KetigaKeluarga

Paragraf 1Umum

Pasal14Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakanmelalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajibankeluarga, yang terdiri dari:a. anggota keluarga;b. calon pasangan menikah;c . suami istri; dand. orang perseorangan.

Paragraf2Anggota Keluarga

Pasal 15Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga, berhak untuk:a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal,

pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuankhusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9

b. mendapatkan perlindungan, untuk menJaga keutuhan,ketahanan, dan kesejahteraan ke1uarga;

c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yanghidup dalam masyarakat;

d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluargayang diperlukan untuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya;

e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadimaupun ke1ompok untuk membangun Daerah;

f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untukmengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesu8..lnorma agama dan etika sosial;

h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;

1. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanankeluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan

J. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram,yang menghormati, me1indungi, dan melaksanakan sepenuhnyahak asasi manusia.

Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi ke1uarga agarkeluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkankualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;

b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;

c . menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama,bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; dan

d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluargayang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunanketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak- hakpenduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 17

(I) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga,setiap calon pasangan menikah:

a . berhak:

1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenislainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri,dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial,serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

dandan

10

b. berkewajiban:

1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkaitperkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsikeluarga; dan

2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak danpelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calonpasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama denganinstansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri,didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing­masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal19

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiapsuami istri berhak untuk:

a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;

b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yangberkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan

c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dankedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, danketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanyadiwajibkan untuk:

a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

b . merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan,membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial,ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untukmemahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikisanak.

seluas-luasnyapembangunan

11

Pasal21

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yanghanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 22

(1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikahberhak mengangkat anak seSUaI syarat dan prosedurpengangkatan anak.

(2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluaga, setiap orangyang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat,mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukanperlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkannorma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal23

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yanguntuk berperan dalam penyelenggaraanketahanan keluarga.

(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dilaksanakan oleh:

a. perorangan;

b. lembaga pendidikan;

c. organisasi keagamaan;

d. organisasi sosial kemasyarakatan;

e. lembaga swadaya masyarakat;

f. organisasi profesi; dan

g. lembaga sosial

Pasal24

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan,kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, danl atau fasilitas untukpenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga denganprinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:

a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga;

b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifanlokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga;

c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

12

d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dankeluarga rentan; dan

e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananyapenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yangditetapkan kemudian.

(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepadaPemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peranmasyarakat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25(1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat

melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing,dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra denganmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) danketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosialkemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dariPemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat denganorganisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga.

Bagian KeempatDunia Usaha

Pasal26(1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan

pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepadasetiap karyawan dan keluarga karyawan.

(2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peranmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal23.

(3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BABIVWALl ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian KesatuWali AnakPasal27

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak,dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), makapelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk,ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.

(2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orangdewasa.

(3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan keputusan pengadilan.

13

(4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karenakedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibutidak mampu untuk menunjuk wali anak.

(5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wah anakdalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk,ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak.

Pasal28(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannyamemiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, danmembimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.

(2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wah anaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. Ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada

panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembagapendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnyayang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;

b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/ atau tenagapendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajaratau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembagapendidikan formal, informal, dan nonformal; dan

c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutanlainnya pada tempat penitipan anak.

(3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan,memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan danmembimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik,dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, danketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPengampuan

Pasal29(1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan

hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa,yang dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik,mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan,sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawahpengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, danketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVLEMBAGA

Bagian KesatuTim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal30(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan

Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunanketahanan keluarga.

14

(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan,mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan kegiatan pembinaan pembangungan ketahanankeluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivatorketahanan keluarga.

(3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan KeluargaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsurPemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan,dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, danmasyarakat.

(4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimanadimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan TimPembina Ketahanan Keluarga Daerah diatur dengan PeraturanGubernur.

Bagian Kedua

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasa131

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator ketahanankeluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanankeluarga.

(2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud padaayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi,mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukanmotivator ketahanan keluarga Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABVI

KOORDINASI

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah,Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dandunia usaha.

(2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan,sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIl

KERJASAMA

Pasal33

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalamrangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,sesuai ketentuan perundang-undangan.

15

(2) Kerjasama sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukandengan:a. Pernerintah;b . Pernerintah provinsi lain;c. Pernerintah Kabupaten/Kota;d. Instansi terkait;e. lernbaga pendidikan;f. organisasi keagamaan;g. dunia usaha;h. rnasyarakat; dan/atau1. pihak luar negeri.

(3) Bentuk kerjasama sebagairnana dirnaksud pada ayat (2),berupa:a. bantuan pendanaan;b . bantuan tenaga ahli;c. bantuan sarana dan prasarana;d. sistern inforrnasi;e. pendidikan dan pelatihan;f. pernberdayaan dan pendampingan sosial; dang. kerjasama lain di bidang pernbangunan ketahanan keluarga.

BAB VIIISISTEM INFORMASI

Pasal34(1) Pernerintah Daerah rnenyelenggarakan sistern inforrnasi

pernbangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sisterninforrnasi pernbangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kotadan instansi terkait.

(2) Sistern inforrnasi pernbangunan ketahanan keluargasebagairnana dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit rnencakupinforrnasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.

(3) Pernerintah Daerah dapat rnenfasilitasi pernbentukan sisterninforrnasi pernbangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kotauntuk rnenunjang integrasi sistern inforrnasi pernbangunanketahanan keluarga.

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyelenggaraan dan fasilitasisistern inforrnasi pernbangunan ketahanan keluarga, diaturdengan Peraturan Gubernur.

BABIXPENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian KesatuUrnurn

Pasal35Pernerintah Daerah dapat rnernberikan penghargaan dan/ataudukungan kepada Pernerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait,perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosialkernasyarakatan, lernbaga swadaya rnasyarakat, organisasi profesi,lernbaga sosial, lernbaga pendidikan, dan dunia usaha yangberprestasi dan rnerniliki kontribusi terhadap keberhasilanpenyelenggaran pernbangunan ketahanan keluarga.

16

Bagian KeduaPenghargaan

Pasa136(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat

diberikan kepada:a. Pemerintah KabupatenjKota;b. perorangan;c. keluarga;d. organisasi keagamaan;e. organisasi sosial kemasyarakatan;f. lembaga swadaya masyarakat;g. organisasi profesi;h. lembaga sosial;1. lembaga pendidikan; danj. dunia usaha.

(2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, danjataubentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaDukunganPasal 37

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapatdiberikan kepada:a. Pemerintah KabupatenjKota;b. perorangan;c. keluarga;d. organisasi keagamaan;e. organisasi sosial kemasyarakatan;f. lembaga swadaya masyarakat; dang. lembaga sosial

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupafasilitasi dan bimbingan penyelenggaran pembangunanketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan danpenguatan ke1embagaan, dan pemberian pe1atihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberiandukungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABXPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunanketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadappenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD.

(3) Badan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan OPD,Instansi terkait, dan masyarakat.

17

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan danpengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaturdengan Peraturan Gubernur.

BABXIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39(1) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial

kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelumdiundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakandengan ketentuan harus berkoordinasi kepada PemerintahDaerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan PeraturanDaerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukanpaling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya PeraturanDaerah ini.

BAB XIIKETENTUANPENUTUP

Pasal40Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkanpaling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannyaPeraturan Daerah ini.

Pasal41Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

ggal 24 Juli 2014

~GU~ifuUR JAWA BARAT,

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 25 Juli 2014

• IS DAERAH PROVINSI

R/) A BARAT,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI ill

PENJELASANATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARATNOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANGPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di JawaBarat telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkankualltas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepadaperempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah teIjadi masalah,namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimanamereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahananke1uarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapatmeningkatkan kualitas hidup dan penghidupan ke1uarga dalam rangkamencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin se1uruh anggotakeluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluargayang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik­materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untukhidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir danbatin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluargadalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbangsehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluargasejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upayapembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salahtafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasaldalam Peraturan Daerah ini.

Pasal2Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penye1enggaraanpembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilaiagama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

HurufbYang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwapenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasiatas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang MahaEsa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

bahwa pembangunanstatus hukum keluargaperaturan perundang-

2

HurufcYang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwapenyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harusdilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisikdan mental, serta antara material dan spiritual.

HurufdYang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagikemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

HurufeYang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalammenciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluargaguna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaanlahir dan batin.

HuruffYang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan,meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggangrasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga danbermasyrakat.

HurufgYang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukanberbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

HurufhYang dimaksud dengan "partisipatif' adalah bahwa setiap anggotakeluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didoronguntuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

HurufiYang dimaksud dengan "legalitas" adalahketahanan keluarga dilaksanaan berdasarkanyang diwajibkan berdasarkan ketentuanundangan.

HurufjYang dimaksud dengan "nondiskriminatif' adalah asas yang tidakmembedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungandengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jeniskelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAMpada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya

Pasal3Cukupjelas

Pasal4Hurufa

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaandalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggotakeluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untukmeningkatkan kualitas kemanusiaan.

HurufbCukupjelas

3

Pasal 5Cukupjelas

Pasa16Cukupjelas

Pasa17Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana JangkaMenengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerahtersendiri

Pasa18Cukupjelas

Pasal9Cukupjelas

Pasal 10Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal 11Cukupjelas

Pasal12Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

Cukupjelas

Pasal13Ayat (1)

Huruf aPeningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi,pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan,pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakanmelalui: program perlindungan anak; program pendidikannasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter;pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengandisabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan;program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta

4

kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangankekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anakmelalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

HurufbPeningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi,pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupanberkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasiberencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina Keluargaremaja; dan program karang taruna.

HurufcPeningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif danberguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberiankesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga, dapatdilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia;bina Keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf dCukupjelas

HurufePemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikanperlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agarsetara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui:program Keluarga harapan; peningkatan kemampuan danketerampilan Keluarga; bantuan langsung tunai;penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasikesejahteraan Keluarga; dan program pendidikan keagamaandan dunia usaha.

HuruffPeningkatan kualitas lingkungan Keluarga dapat dilaksanakanmelalui: pendidikan bela negara; program desa siaga;penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalamkehidupan Keluarga dan masyarakat; dan program kepedulianterhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan duniausaha.

HurufgPeningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasidan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usahamikro Keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat;program kelompok usaha bersama; program Keluarga harapan;usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera danpeningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan programpengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahbekerjasama dengan organisasi keagamaan.

HurufhPengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yanglebih efektif bagi Keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui:program Keluarga harapan; bantuan langsung tunai; programjaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilanKeluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

HurufiPengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangiangka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuanyang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakandalam bentuk pembinaan Perempuan Kepala Keluarga,penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dankesetaraan gender.

5

Ayat (2)Cukupje1as

Pasal 14Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dananak.

HurufbCukupjelas

HurufcCukupjelas

HurufdCukupjelas

Pasal 15Cukupjelas

Pasal 16Hurufa

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani danrohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baikuntuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.Pengembangan kualitas diri dan fungsi ke1uarga guna mewujudkanketahanan ke1uarga dilaksanakan melalui upaya peningkatanpendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilaikeagamaan, partisipasi, dan toleransi.Fungsi keluarga, meliputi:1. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dandikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahanapersemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsauntuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwakepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya.Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada ke1uarga danseluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budayabangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih .Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yangkokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri,orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antargenerasi sehingga ke1uarga menjadi wadah utama bersemainyakehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi me1indungi.Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa amandan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi.Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkanketurunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanyakesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepadakeluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukanpenyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian danketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluargakemampuan menempatkan diri secara serasi, se1aras, dan seimbangsesuai daya dukung alam dan daya tamping lingkungan yangberubah secara dinamis.Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam besertasegenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupanmanusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidupbuatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

HurufbPembangunan ketahanan ke1uarga dimulai dari anggota ke1uarga itusendiri. Oleh karena itu setiap anggota ke1uarga atas dasar kesadarandan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diridan fungsi keluarga.

HurufcCukupjelas

HurufdCukupjelas

Pasal17Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal 18Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Yang dimaksud dengan "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikahberagama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedanguntuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik,Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yangmenye1enggarakan pencatatan sipil.

Pasal19Huruf a

Yang dimaksud dengan ke1uarga berkualitas adalah penetapankeluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarakke1ahiran, dan umur melahirkan.

7

HurufbYang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki olehsetiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandangperbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya,untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepadadiri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarakantar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akanmelahirkan

HurufcCukupjelas

Pasal 20Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

HurufaCukupjelas

HurufbYang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terusmenerus dengan cara bijaksana disertai dengan contohperbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untukberbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat danketentuan peraturan perundang-undangan.

HurufcCukupjelas

Pasal21Cukupjelas

Pasal22Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatanhukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaanorang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atasperawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalamlingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)Cukupjelas

Pasal 23Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

HurufaCukupjelas

HurufbCukupjelas

HurufcCukupjelas

8

HurufdYang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan"adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baikyang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalampembangunan bangsa dan negara

HurufeCukupjelas

HuruffCUkupjelas

HurufgLembaga sosial atau dikenal Juga sebagai lembagakemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengaturrangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubunganantar manusia saat mereka menjalani kehidupanbermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup

Pasal24Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CUkupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal25Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal26Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yangberbadan hukum dan tidak berbadan hukum.Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanankeluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksimemfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja besertakeluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga

Ayat (2)Cukupjelas

Ayat (3)Cukupjelas

Pasal27Ayat (1)

Cukupjelas

9

Ayat (2)Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, olehsuami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung,dan pihak ditunjuk lainnya.Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telahberusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernahkawin.

Ayat (3)Cukupjelas

Ayat (4)Yang dimaksud dengan "suami istri, ayah, atau ibu tidak mampuuntuk menunjuk wali anak" adalah suatu kondisi dimana suami-istritidak mampu secara fisik danl atau psikis untuk menunjuk seseoranguntuk menjadi wali anaknya.

Pasal28Ayat (1)

CUkupjelasAyat (2)

HurufaCUkupjelas

HurufbYang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalurpendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakansecara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan AlQuran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secaramandiri (home schooling).Pelaksaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikanformal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikutikegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang dilenggarakan olehlembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

HurufcPelaksaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anakdilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau walipada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)Cukupjelas

Pasal29Ayat (1)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifatpribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakapbertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu,orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalamgolongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakilmenurut undang-undang yang disebut pengampu (curator).Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakankedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupunsudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindakuntuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai denganPasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yangmengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalahkarena keadaan dungu. sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)Hurufa

Pasa130Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

CukupjelasAyat (4)

CukupjelasAyat (5)

Cukupjelas

Pasa131Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal32Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

Cukupjelas

Pasa133Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukupjelas

Pasal34Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

CukupjelasAyat (4)

Cukupjelas

Pasa135Cukupjelas

10

Pasa l 3 7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukup j elas

Pasa! 38Ayat (1)

Cukup j elasAyat (2 )

CukupjelasAyat (3 )

CukupjelasAyat (4)

Cukupjelas

Pasa! 39Ketentuan 1111 dima ksudkan agar tidak terjadi pe rmasalahan dalamimplementasi Peratura n Daerah.

Pasal40Dengan adanya ketentua n ba h wa petunjuk pela k san aan h a ru s dite tapkanpaling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak be rlakunya Peraturan Daerah,maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama a ntara ditetapkannyaPeraturan Daera h den gan petunjuk pelaksanaannya.

Pasa! 41Cukup j elas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSl JAWA BARAT NOMOR 169

NOfulG ?illlATURAN 1lAJi:ARH FROVlllS I JA,/A BAHAT NOMOR (512014)