PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK …jdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201331.pdf · -3- Pasal 1 Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN

SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik,

perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rapat,

Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat

Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

-2-

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun

1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 678);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

31/PMK.02/2013;

9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

Badan Pusat Statistik di Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat

Statistik;

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun

2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan

Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun

Anggaran 2013;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN

KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT

STATISTIK.

-3-

Pasal 1

Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan

sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan

panduan bagi Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan

Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur Utama/Kepala Badan

Pusat Statistik Provinsi/Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengendalian internal

terhadap pelaksanaan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis

di lingkup kerja masing-masing.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan

sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 4

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,

menaikkan harga dari sebenarnya (mark up), dan/atau

melakukan kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis

secara fiktif yang berakibat pada kerugian negara,

bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang

dilakukan.

Pasal 5

Inspektorat Utama dalam melaksanakan audit dapat

melakukan pemeriksaan silang kepada penyedia jasa

akomodasi (hotel/penginapan lainnya), dan/atau konsumsi.

-4-

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak

tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2013


SURYAMIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI

LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, bersih, transparan, dan akuntabel khususnya yang terkait

pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik maka dipandang

perlu adanya Pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013

tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan

sejenis diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk panduan kerja bagi

pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam menyelenggarakan rapat,

konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk menjamin terlaksananya

penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang efektif, efisien,

transparan, dan pertanggungjawaban administrasi keuangannya dapat

diselesaikan secara tepat waktu.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini terbatas pada penyelenggaraan:

1) kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan

oleh pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik; dan

2) kegiatan rapat dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh pelaksana

kegiatan di lingkungan Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.

- 2 -

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengelola Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk mengelola

keuangan di Badan Pusat Statistik, dalam hal ini yaitu Pengguna

Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

(PPSPM).

2. Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan

rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis.

3. Rapat adalah suatu bentuk pertemuan baik dalam situasi formal

maupun informal sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern

untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah,

atau mempersiapkan suatu acara/kegiatan berdasarkan hasil

kesepakatan bersama, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

4. Konsinyasi adalah suatu bentuk pertemuan di luar kantor yang

melibatkan unit eselon II lainnya karena fasilitas di kantor tidak

mencukupi untuk penyelenggaraan secara paket fullboard.

5. Kegiatan sejenis adalah kegiatan yang sejenis dengan rapat atau

konsinyasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, seperti sosialisasi,

diseminasi, pelatihan/kursus, seminar, workshop, rapat koordinasi,

rapat kerja/rapat teknis, konsultasi nasional/regional/serentak, dan

Focus Group Discussion (FGD).

6. Penyedia Jasa Akomodasi adalah pihak yang menyediakan tempat

menginap seperti hotel atau penginapan lainnya.

7. Penyedia Jasa Konsumsi adalah pihak yang menyediakan

makanan/minuman.

8. Penyedia Jasa Akomodasi dan Konsumsi adalah pihak yang

menyediakan jasa akomodasi dan konsumsi.

9. Event Organizer (EO) adalah usaha dalam bidang jasa yang secara sah

ditunjuk oleh pelaksana kegiatan guna mengorganisasikan seluruh

rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga

evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan rapat, konsinyasi, dan

kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.

- 3 -

10. Paket fullboard adalah paket akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan

rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan

bermalam/menginap. Komponen paket ini mencakup minuman selamat

datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan

kudapan (snack) 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

(termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard

sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

11. Paket Fullday adalah satuan biaya paket fullday disediakan untuk

kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8

(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket ini mencakup minuman

selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua)

kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart,

white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral,

dan permen).

12. Paket Halfday adalah satuan biaya paket halfday disediakan untuk

paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama

setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket mencakup

minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan

kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector,

podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat

tulis, air mineral, dan permen).

13. Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan adalah seluruh

kelengkapan berkas/dokumen penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan

kegiatan sejenis yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk pembayaran

dan pertanggungjawaban keuangan.

14. Pengendalian Internal adalah suatu bentuk pengawasan dan

pemeriksaan yang bertujuan agar penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

15. Pemeriksaan Silang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap para

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan

kegiatan sejenis seperti penyedia jasa akomodasi, konsumsi dan/atau

pihak lain.

- 4 -

16. Unit Eselon II adalah Biro/Direktorat/Badan Pusat Statistik Provinsi di

lingkungan Badan Pusat Statistik.

17. Unit Eselon III adalah Bagian/Subdirektorat/Bidang/Badan Pusat

Statistik Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pusat Statistik.

18. Petugas Pendukung Rapat adalah orang yang ditunjuk untuk

menyiapkan sarana dan prasarana rapat, termasuk di dalamnya adalah

supir pimpinan, petugas penjaga kunci, dan juru bersih.

19. Pengemudi adalah supir pejabat eselon I/II.

20. Akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota)

adalah Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan

rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta

yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan

dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang

saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; dan

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang

harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya

tahun berkenaan.

21. Akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya) adalah Pengeluaran untuk

perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya

yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai

seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar

kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh

satker peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

b) Biaya paket meeting (fullboard);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan

- 5 -

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

BAB II

RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS

A. JENIS

Kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang dimaksud dalam

Peraturan ini meliputi:

1. Rapat di dalam kantor di luar jam kerja;

2. Konsinyasi; dan

3. Sosialisasi, diseminasi, pelatihan, kursus, seminar, workshop, rapat

koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, konsultasi

nasional/regional/serentak, dan Focus Group Discussion (FGD).

B. TUJUAN

Rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis diselenggarakan untuk

melaksanakan koordinasi antar-intern atau antar-ekstern untuk

membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah.

C. OUTPUT

Rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada

Peraturan ini harus menghasilkan output berupa:

1. Notulensi rapat;

2. Transkrip hasil rapat; dan/atau

3. Laporan pelaksanaan.

D. SYARAT DAN KETENTUAN

(1) Syarat dan Ketentuan Rapat di Dalam Kantor di Luar Jam Kerja.

Rapat di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada

Peraturan ini dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar

Biaya;

- 6 -

b. Dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) jam di luar jam kerja dengan

ketentuan:

1. Hari Senin-Kamis : jam 16.00 - 20.00;

2. Hari Jumat : jam 16.30 - 20.30;

c. Diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja

satuan kerja bersangkutan;

d. Form permintaan rapat di luar jam kerja diajukan ke KPA paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum hari penyelenggaraan dan disetujui oleh

PPK sepanjang kegiatan yang diajukan tersedia dalam POK;

e. Peserta harus sudah tercatat hadir di kantor paling lambat pukul

08.00 WIB/WIT/WITA;

f. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;

g. Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku

rapat satu kali dalam satu hari;

h. Petugas pendukung rapat berhak mendapatkan uang saku rapat

sebesar 50% dari standar biaya;

i. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan yang perlu

dilengkapi meliputi sebagai berikut:

1. Surat Undangan;

2. Surat Tugas;

3. Surat Pernyataan;

4. Daftar Hadir dilengkapi dengan print out presensi hand key;

5. Notulen dan Laporan Hasil Rapat;

6. Daftar uang saku rapat di luar jam kerja; dan

7. Kuitansi pembelian konsumsi.

j. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik:

1. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;

2. Surat Tugas dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh

pejabat eselon II penyelenggara, khusus pengemudi surat tugas

dari penyelenggara kegiatan;

3. Surat pernyataan pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh

penanggung jawab kegiatan (paling rendah pejabat setingkat

Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari

instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon III;

5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II Penyelenggara;

- 7 -

6. Menyusun notulen dan laporan hasil rapat, diketahui oleh pejabat

Eselon II yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan

kepada pejabat Eselon I penyelenggara, KPA, dan seluruh peserta

rapat;

7. Peserta dapat diberikan uang saku rapat sebesar Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah/brutto.

k. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik Provinsi:

1. Dilengkapi surat undangan ditandatangani oleh Kepala Badan

Pusat Statistik Provinsi atau Eselon III penyelenggara;


Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi;



Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon III lainnya atau dari


5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon III Penyelenggara;


Eselon III yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan

kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi dan seluruh peserta

rapat;


(dua ratus ribu rupiah)/brutto.

l. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota:

1. Dilengkapi surat undangan dan surat tugas ditandatangani oleh

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;


Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;



Eselon IV), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon IV lainnya atau dari

instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon IV;

5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon IV Penyelenggara;

- 8 -


Eselon IV yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan

kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dan

seluruh peserta rapat;


(seratus lima puluh ribu rupiah)/brutto.

(2) Syarat dan Ketentuan Konsinyasi

Konsinyasi harus memenuhi syarat dan ketentuan umum sebagai

berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara fullboard;

c. Konsinyasi dilakukan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari dan

maksimal 4 (empat) hari fullboard, dengan jumlah peserta minimal 10

(sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan penyedia jasa

akomodasi yang berlaku;

d. Pelaksanaan konsinyasi dilakukan di dalam kota dan dipimpin oleh

pejabat Eselon II penyelenggara, diikuti oleh:

1. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari


2. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II penyelenggara.

e. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling lambat 3 (tiga)

hari kerja sejak form permintaan diterima;

f. Jadwal pelaksanaan konsinyasi sebagai berikut:

1. Sesi 1: 08.00 – 12.00;

2. Sesi 2: 13.30 – 17.00;

3. Sesi 3: 19.00 – 21.00;

g. Penutupan dilakukan pada akhir sesi 3 di hari terakhir konsinyasi;

h. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,

sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak

efektif dan efisien;

i. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;

j. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat

tugas dari penyelenggara kegiatan;

- 9 -

k. Notulen dan laporan hasil konsinyasi diketahui oleh para pejabat

Eselon II terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I terkait serta Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA);

l. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:

1. Form Permintaan Konsinyasi;

2. Surat Undangan;

3. Surat Pernyataan PPK;

4. Surat Tugas;

5. Surat Perjalanan Dinas (SPD);

6. Daftar Hadir;

7. Notulen dan Laporan Hasil Konsinyasi;

8. Tagihan Hotel:

a) untuk biaya penyelenggaraan sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1) Kuitansi;

2) Faktur (invoice);

3) Copy NPWP;

4) Copy Nomor Rekening Bank;

5) Nomor Telepon;

6) Alamat email;

7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan

8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP).

b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1) Berkas Pengadaan lengkap;

2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat email;



m. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam Kota);

- 10 -

n. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari

penyelenggaraan sesuai standar biaya dan transpor kegiatan sebesar

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Pejabat eselon I, II, dan

III tidak diberikan transpor kegiatan;

o. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan, dimasukkan

dalam perincian Perjalanan Dinas;

p. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang

saku fullboard peserta konsinyasi;

q. Apabila ketentuan persyaratan peserta konsinyasi tidak terpenuhi,

maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan

konsumsi (peserta konsinyasi tidak mendapat uang saku dan

transpor).

(3) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Sosialisasi, Seminar, Workshop,

Diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD)

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi,

dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan harus memenuhi

syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara paket fullday atau halfday;

c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat:

1. Dalam kota: 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima;

2. Luar kota: 22 (dua puluh dua) hari kerja sebelum pelaksanaan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA

diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak form

permintaan diterima;

d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III pemyelenggara;

f. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat


- 11 -

g. Notulen dan laporan hasil sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi,

diketahui oleh para pejabat Eselon II/III terkait, disampaikan kepada

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat

Eselon I/II terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

h. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:

1. Form Permintaan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi, dan

Focus Group Discussion (FGD);

2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;


6. Daftar Hadir;

7. Notulen dan laporan hasil sosialisasi, seminar, workshop,

diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD);

8. Tagihan Hotel :



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat email;


8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);



1) Berkas pengadaan lengkap;

2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat Email;



- 12 -

i. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam Kota) atau akun 524119 (Belanja Perjalanan

Lainnya);

j. Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau halfday

sesuai standar biaya, dan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00.

Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;

k. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk

penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost untuk

penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian

Perjalanan Dinas;

l. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus

memenuhi syarat dan ketentuan khusus:

1. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan:

a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satker

penyelenggara, atau

b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satker

penyelenggara;

2. Melibatkan satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Berskala regional/nasional/internasional.

(4) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja/Rapat

Teknis, dan Konsultasi Nasional/Regional/Serentak

Penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, dan

konsultasi nasional/regional/ serentak, harus memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara fullboard;

c. Kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari dan

maksimal 4 (empat) hari fullboard;

d. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat:








- 13 -

e. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



f. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;

g. Surat Tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi,

surat tugas dari penyelenggara kegiatan;

h. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat

Eselon II/III terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II terkait serta

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

i. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:


2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;


6. Daftar Hadir;


8. Tagihan Hotel :



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat Email;






2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

- 14 -

7) Alamat Email;



j. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas


Lainnya);

k. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari

penyelenggaraan sesuai standar biaya. Khusus penyelenggaraan di

dalam kota dapat diberikan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00

(seratus sepuluh juta rupiah). Pejabat eselon I, II, dan III tidak

diberikan transpor kegiatan;

l. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk

penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost untuk

penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian

Perjalanan Dinas;

m. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang

saku fullboard peserta kegiatan;

n. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus




penyelenggara, atau


penyelenggara;



(5) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Pelatihan dan Kursus

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kursus harus memenuhi syarat

dan ketentuan sebagai berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara paket fullday atau fullboard;

c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat:




- 15 -





d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III penyelenggara;

f. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat


g. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat

Eselon II/III/IV terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II/III

terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

h. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:


2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;


6. Daftar Hadir;


8. Tagihan Hotel:



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat Email;



- 16 -

b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00

sebagai berikut:


2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat Email;



i. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas


Lainnya);

j. Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau fullboard

sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya. Khusus

penyelenggaraan di dalam kota dapat diberikan transpor kegiatan

sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pejabat eselon

I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;

k. Pembayaran uang saku paket fullday atau fullboard dan transpor

kegiatan untuk penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost

untuk penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian

Perjalanan Dinas;

l. Rate uang saku paket fullday atau fullboard untuk pengemudi

sebesar 50% dari uang saku paket fullday atau fullboard peserta

kegiatan;

m. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus




penyelenggara, atau


penyelenggara;



- 17 -

BAB III

PENUTUP

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik

ini agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk itu kepada seluruh Pengelola Anggaran dan Pelaksana Kegiatan diminta

untuk mempelajari dan melaksanakan Peraturan ini dengan penuh tanggung

jawab, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan lainnya yang

terkait.


SURYAMIN

Documents

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK …jdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201331.pdf · -3- Pasal 1 Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan