PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 …bkd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Mendagri... · 2019-12-04 · menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN KEUANGAN DAERAH

Oleh:Bahri, S.STP., M.Si

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

DASAR PERTIMBANGAN & LANDASAN KEBIJAKAN

Kementerian Dalam NegeriDitjen Bina Keuangan Daerahkeuda.kemendagri.go.id

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATURPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Kesesuaian antaraKinerja dan Keuangan

Kebutuhan statistik keuangansecara berjenjang hingga

nasional

DASAR PERTIMBANGAN

LANDASAN KEBIJAKAN

Pasal 188 PP 12 Tahun 20191. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yangmenggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secaralengkap.

2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistikkeuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selarasdan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat denganPemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaananggaran dan laporan keuangan.

3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat,yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahanberbasis elektronik di bidang PengelolaanKeuangan Daerah secara terintegrasi palingsedikit meliputi:a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari

rencana kerja Pemerintah Daerah;b. Penyusunan rencana kerja SKPD;c. Penyusunan anggaran;d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan

Daerah;f. Akuntansi dan pelaporan; dang. Pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3 ayat (1) Perpres

54 Tahun 2018 ttg

Strategi Nasional

Pencegahan KorupsiFokus Stranas PK meliputi:

1.perizinan dan tata niaga;

2.keuangan negara (termasuk

keuda); dan

3.penegakan hukum dan

reformasi birokrasi.

Peraturan PresidenNomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

1 Integrasi dan keselarasanperencanaan pembangunan

daerah & pengelolaankeuangan daerah

Mendukung SIPD

2

keuda.kemendagri.go.id

• Siklus Pengelolaan

• Pembangunan dan Keuangan Daerah

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pertanggung jawaban

GRAND DESIGNPengelolaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Standar informasi PerencanaanPembangunan meliputi :• Urusan, Bidang Urusan, Program,• Kegiatan, Sub Kegiatan;• Organisasi• Lokasi

Standar informasi Perencanaan Anggaranmeliputi :• Urusan, Bidang Urusan, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan;• Organisasi• Lokasi• Sumber Pendanaan• Rekening (Akun, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Dokumen pada tahapan Perencanaan• RPJMD – Renstra• RKPD – Renja• KUA – PPAS• RKA-SKPD• Rancangan Perda APBD• Rancangan Perkada Penjabaran APBD• DPA-SKPD

Dokumen pada tahapan Pelaksanaan• Anggaran Kas & SPD• Transaksi Penerimaan• Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-

SP2D-SPJ)• Transaksi Akuntansi berbasis Akrual

Dokumen pada tahapanPertanggungjawaban• Laporan Keuangan SKPD & Pemda• Laporan Kinerja

Kebutuhan Analisis• Evaluasi• Reviu• Audit• Statistik

melakukan evaluasiperencanaan

pembangunandaerah dan

pengelolaankeuangan daerah

mendukung penyelenggaraansistem informasipemerintahan daerah

mendukungketerbukaaninformasi kepadamasyarakat

membantu Kepala Daerah dalammelakukan evaluasi kinerja dankeuangan daerah

membantu Kepala Daerah dalam merumuskan

kebijakan pembangunandaerah dan keuangan

daerah

menyediakan statistikkeuangan PemerintahDaerah

dig

un

akan

pad

ata

hap

an:

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Anggaran

Pelaksanaan & PenatausahaanKeuda

Akuntansi & Pelaporan Keuda

Pertanggungjawaban Keuda

Pengawasan Keuda

Analisis Informasi Pemda Lainnya

TUJUAN

merupakan pedoman bagi pemerintahdaerah dalam menyediakan dan menyajikaninformasi secara berjenjang dan mandiriberupa penggolongan/pengelompokan,pemberian kode, dan daftar penamaanmenuju “SINGLE CODEBASE” untukdigunakan dalam penyusunan perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, danpertanggungjawaban, serta pelaporankinerja dan keuangan.

TUJUAN DAN PENGGUNAANPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019


KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJMD RKPD

RENSTRA RENJASKPD

PEMDA

PERENCANAAN PENGANGGARAN

KUA

PPAS

RKA-SKPD Rancangan Perkada

Tentang Penjabaran

APBD

Rancangan Perda

Tentang APBD

Kesepakatan : Minggu ke-II Bulan Agustus

Penyerahan : Minggu ke-II Bulan Juli

• Impact Sasaran

• Outcome Program

• Output Kegiatan

• Pendapatan

• Belanja

• Pembiayaan

Persetujuan : 30 November

(1 Bulan sebelum TA dimulai)

DPA

SKPD• Lokasi

• Sumber Pendanaan

Kementerian Dalam NegeriDitjen Bina Keuangan Daerah

keuda.kemendagri.go.idKementerian Dalam Negeri

Ditjen Bina Keuangan Daerah 9

RUANG LINGKUP PERMENDAGRI TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH

BA

TA

NG

TU

BU

H

LAMPIRAN

B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk:1. Urusan Pemerintahan2. Bidang3. Program4. Kegiatan5. Sub Kegiatan

D. diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara sesuai denganketentuan per-uu-an

E. Perumpunan Organisasi utk ProvinsiF. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota

G. Sumber Pendanaan➢ Dana Umum➢ Dana Khusus

➢ berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahansesuai ketentuan per-uu-an.

➢ Provinsi s.d. kecamatan➢ Kab/Kota s.d. kel/desa

1. Akun2. Kelompok3. Jenis4. Objek5. Rincian Objek6. Sub Rincian Objek

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2018NSPKSPM

Aturan tematik terkait

PP No. 12 Tahun 2019

PP No. 18 Tahun 2016 & aturantematik terkait

PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019

Permendagri No. 137 Tahun2018

PP No. 12 Tahun 2019 & aturantematik terkait

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FUNGSI

ORGANISASI

untuk:H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas)I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & PembiayaanJ. LO (Pendapatan-LO & Beban)

SUMBER PENDANAAN

KEWILAYAHAN / LOKASI

REKENING

Landasan Hukum


Ditjen Bina Keuangan Daerah

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A B



Contoh Pembagian Urusan Pertanahan(Lampiran UU No. 23 Tahun 2013)



JENIS SPM




Mendukung pencapaian output kegiatan

Kewenangan

Pelaksanaan Bidang Urusan

UU No. 23

Tahun2014

Sub Output

Output

Outcome SMART-C

IKU-Sub Activity

IKU-Activity/Proxy

IKU-Exact Spesific

MeasurableAchieveable & Agreeable

Realistic

Time-bounded

Continuously Improved

Bidang Urusan sesuai UU 23/2014

Mendukung pencapaian output kegiatan



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1

KESEHATAN



Penggunaan Klasifikasi, Kode & Nomenklatur dalam SIPD

Merepresentasikan aspek keuangan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,

Pembiayaan, Pendapatan-LO, & Beban

Keuangan

Merepresentasikan Pelaksanaan Urusan Pemda,Kewenangan, Pencapaian Outcome & Output melalui

P/K/SK, Missi, Tujuan, Aktivitas dan Penanggungjawab

Perencanaan dan Penanggungjawab

Melakukan dokumentasi data, proses, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan evaluasi,

SISTEM

Anggaran, Neraca, LRA,

LO

SumberDana

OrganisasiUrusan

-Sub Kegiatan

Keterkaitan Antar Referensi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menjadiKunci dari DibangunnyaSIPD

SIPD& Kodefikasi



Fungsi

PelayananUmum

Trantibum

Ekonomi

Perlindungan LH

Perumahan &

FasilitasiUmum

Kesehatan

Pariwisata

Pendidikan

PerlindunganSosial

FUNGSI D



FUNGSI D1 Pelayanan Umum

1 1 Statistik1 2 Kearsipan1 3 Komunikasi & Informatika1 4 Persandian1 5 Perencanaan Pembangunan1 6 Penelitian dan Pengembangan1 7 Pendidikan dan Pelatihan 1 8 Keuangan1 9 Kepegawaian1 10 Sekretariat Daerah1 11 Sekretariat DPRD1 12 Inspektorat1 13 Kecamatan1 14 Kekhususan

2 Ketertiban dan Keamanan

2 1Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2 2 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat2 3 Pengelolaan Perbatasan Daerah

3 Ekonomi3 1 Perhubungan3 2 Tenaga Kerja3 3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah3 4 Penanaman Modal3 5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa3 6 Pertanian3 7 Kehutanan3 8 Energi dan Sumber Daya Mineral3 9 Kelautan dan Perikanan3 10 Perdagangan3 11 Perindustrian3 12 Transmigrasi

4 Perlindungan Lingkungan Hidup

4 1 Penataan Ruang

4 2 Lingkungan Hidup

4 3 Pertanahan

5 Perumahan dan Fasilitasi Umum

5 1 Pekerjaan Umum

5 2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

6 Kesehatan

6 1 Kesehatan

6 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7 Pariwisata

7 1 Kebudayaan

7 2 Pariwisata

8 Pendidikan

8 1 Pendidikan

8 2 Kepemudaan dan Olahraga

8 3 Perpustakaan

9 Perlindungan Sosial

9 1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9 3 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial

9 4 Sosial

9 5 Pangan

9 6 Penanggulangan Bencana


ORGANISASI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA EF

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR2

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN3

UNSUR PENDUKUNG4

UNSUR PENUNJANG5

UNSUR PENGAWASAN6

UNSUR KEWILAYAHAN7

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM8

UNSUR KEKHUSUSAN9

DASAR PERUMPUNAN

Maksimal 3 urusan

Maksimal 2 unsur

Inspektorat

Kab/Kota AdministrasiKecamatan

Kesbangpol

Otsus & Keistimewaan


ORGANISASI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA EF

Kementerian Dalam NegeriDitjen Bina Keuangan Daerah



SUMBER PENDANAAN G

Dana Umum1

PAD:Pajak DaerahRetribusi DaerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Transfer:Pendapatan Transfer Pemerintah PusatPendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:Hibah

Digunakan untuk mencatatbelanja/ pengeluaranpembiayaan yang bersumberdari Dana Umum

Dana Khusus2

PAD:Pajak Daerah

Pajak Kendaraan BermotorPajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atauPemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan SaranaTransportasi Umum

Digunakan untuk mencatatbelanja/ pengeluaranpembiayaan yang bersumberdari Dana Khusus



SUMBER PENDANAAN G

Dana Umum

1 Pendapatan Asli Daerah

1 1 Pajak Daerah

1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor

Digunakan untuk mencatatbelanja/ pengeluaranpembiayaan yangbersumber dari DanaUmum

1

1

1

1

Dana Khusus

1 Pendapatan Asli Daerah

1 1 Pajak Daerah

1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor

1 1 01 001 PKB utk Pembangunan dan/atauPemeliharaan Jalan serta PeningkatanModa dan Sarana Transportasi Umum

Digunakan untuk mencatatbelanja/ pengeluaranpembiayaan yangbersumber dari DanaKhusus

1

1

1

1

1



REKENING H,I,J

• Aset

• Kewajiban

• Ekuitas

Neraca

• Pendapatan

• Belanja

• Pembiayaan

PenyusunanAnggaran/LRA

• Pendapatan-LO

• BebanLO

1• Akun

2• Kelompok

3• Jenis

4• Objek

5• Rincian Objek

6 • Sub Rincian Objek

H

I

J



REKENING H,I,J


NERACA

ASET KEWAJIBAN EKUITAS

REKENING NERACA H

➢ Aset Lancar

➢ Investasi Jangka Panjang

➢ Aset Tetap

➢ Dana Cadangan

➢ Aset Lainnya

➢ Kewajiban Jangka Panjang

➢ Kewajiban Jangka Pendek

➢ Ekuitas


PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

Pendapatan Asli Daerah

➢ Pajak Daerah

➢ Retribusi Daerah

➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

➢ Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

➢ Transfer Pemerintah Pusat

➢ Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

➢ Hibah

➢ Dana Darurat

➢ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

Belanja Operasi

➢ B. Pegawai

➢ B. Barang & Jasa

➢ B. Bunga

➢ B. Subsidi

➢ B. Hibah

➢ B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

➢ B. M. Tanah

➢ B. M. Peralatan & Mesin

➢ B. M. Gedung & Bangunan

➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi

➢ B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

➢ B. Bagi Hasil

➢ B. Bantuan Keuangan

Penerimaan Pembiayaan

➢ SiLPA

➢ Pencairan Dana Cadangan

➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan

➢ Penerimaan Pinjaman Daerah

➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

➢ Pembentukan Dana Cadangan

➢ Penyertaan Modal Daerah

➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

Tempo

➢ Pemberian Pinjaman Daerah

➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN/LRA I

PENDAPATAN-LO BEBAN

Pendapatan Asli Daerah-LO

➢ Pajak Daerah-LO

➢ Retribusi Daerah-LO

➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO

➢ Lain –lain PAD yg Sah-LO

Pendapatan Transfer-LO

➢ Transfer Pemerintah Pusat-LO

➢ Transfer Antar Daerah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO

➢ Hibah-LO

➢ Dana Darurat-LO

➢ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO

Surplus Non Operasional

Beban Operasi

➢ B. Pegawai

➢ B. Barang & Jasa

➢ B. Bunga

➢ B. Subsidi

➢ B. Hibah

➢ B. Bantuan Sosial

Beban Penyusutan & Amortisasi

➢ B. P. Peralatan & Mesin

➢ B. P. Gedung & Bangunan

➢ B. P. Jalan, Jaringan & Irigasi

➢ B. P. Aset Tetap Lainnya

➢ B. P. Aset Lainnya

➢ B. Amortisasi ATB

Beban Transfer

➢ B. Bagi Hasil

➢ B. Bantuan Keuangan

Beban Tidak Terduga

➢ B. Tidak Terduga

Defisit Non Operasional

REKENING LAPORAN OPERASIONAL J

SIMULASI


1

2

3

KEGIATAN SUB KEGIATAN

Pengelolaan pendidikanNasional

Jenis Aktivitas / Layanan


Pengelolaan pendidikanMenengah dan Khusus


URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM

WAJIBPELAYANAN

DASAR

PENDIDIKAN ManajemenPendidikan


Pengelolaan pendidikanDasar


NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK

KODE BAKU TERSTANDAR


PROVINSI


PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN-PRIBADI

4 1 01 01 01 001

Penyusunan Anggaran/LRA

LO


- - -

X X X


- -

X X


PENDAPATAN-LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

PAJAK DAERAH-LO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)-LO

PKB-MOBIL PENUMPANG- SEDAN-LO

PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN-PRIBADI-LO

7 1 01 01 01 001

NERACAAKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK

ASET ASET LANCAR PIUTANG PAJAK DAERAH PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PIUTANG PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN

PIUTANG PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN-PRIBADI

1 1 03 01 01 001

SIMULASI


SIMULASIKEGIATAN SUB KEGIATAN

Pelayanan AdministrasiKeuangan

Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN


- Kesekretariatan(Seluruh SKPD)

Program & Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah

PROVINSI


BELANJA BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI BELANJA GAJI & TUNJANGAN ASN

BELANJA GAJI POKOK ASN

BELANJA GAJI POKOK PNS

5 1 01 01 01 001


BEBAN BEBAN OPERASI BEBAN PEGAWAI BEBAN GAJI & TUNJANGAN ASN

BELANJA GAJI POKOK ASN

BELANJA GAJI POKOK PNS

8 1 01 01 01 001


KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

UTANG BELANJA UTANG BELANJA PEGAWAI

UTANG BELANJA GAJI & TUNJANGAN ASN

UTANG BELANJA GAJI POKOK ASN-GAJI POKOK PNS

2 1 05 01 01 001


LO

NERACA


SIMULASI

KAB/KOTA


BELANJA BELANJA MODAL

BELANJA GEDUNG & BANGUNAN

BELANJA BANGUNAN GEDUNG

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN

5 2 03 01 01 016


ASET ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN

1 3 03 01 01 016


NERACA-UTANG BELANJA

NERACA-ASET TETAP


UrusanWajib

Urusan PemerintahanBidang Pendidikan

Program PengelolaanPendidikan

1 01 02


Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

01 05


KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

UTANG BELANJA

UTANG BELANJA MODAL

UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG

UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN

2 1 05 03 01 016


PEMUTAKHIRAN

usulan pemerintahan daerahdan/atau01

perubahan kebijakan/peraturanperundang-undangan

02

• Dalam rangka mendukung

pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Menteri

membentuk Tim Pemutakhiran

Klasifikasi dan Kodefikasi yang

ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

• Tim terdiri dari unit kerja di

lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan melibatkan Kementerian

terkait sesuai kebutuhan.

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur merupakan acuan baku bagipemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dankeuangan daerah.


LANGKAH TINDAK LANJUT

1

• Pemetaan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Bappeda

2• Pemetaan Organisasi (Perangkat Daerah)

3• Penyelarasan Fungsi berdasarkan Urusan

4

• Pemetaan Kode Rekening yang dikoordinasikan oleh Badan PengelolaanKeuangan

TERIMA KASIH

Documents

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 …bkd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Mendagri... · 2019-12-04 · menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan