Upload
nisau-luthfi-nur-azizah
View
218
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Makalah kesehatan/kedokteran
Citation preview
Persyaratan Faskes
Menurut Permenkes No.71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
nasional persyaratan yang harus dipenuhi bagi fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama terdiri
atas :
Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki :
1. Surat ijin Operasional
2. Surat ijin Praktik (SIP) / bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin
Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain
3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan
pelayanan kefarmasian
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan
5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan
6. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan
Nasional
Praktik Dokter atau Dokter Gigi harus memiliki :
1. Surat Ijin Praktik
2. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
3. Perjanjian kerjasama dengan laboratorium, apotek dan jejaring lainnya
4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional
Puskesmas atau yang setara harus memiliki :
1. Surat Ijin Operasional
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi Dokter / Dokter Gigi, Surat Ijin Praktek Apoteker
(SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi
tenaga kesehatan lainnya
3. Perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan
4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional
Rumah Sakit kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki :
1. Surat Ijin Operasional
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan
4. Perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan
5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:
a. Klinik utama atau yang setara harus memiliki:
1. Surat Ijin Operasional;
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
4. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, radiologi, dan jejaring lain jika
diperlukan; dan
5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
b. Rumah sakit harus memiliki:
1. Surat Ijin Operasional;
2. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit;
3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
5. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan;
6. sertifikat akreditasi; dan
7. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional. (Depkes, 2013)
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan Kewajiban fasilitias kesehatan dan BPJS
Perjanjian kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan memuat hak dan kewajiban
kedua belah pihak yang tercantum dalam Permenkes No 71 tahun 2013. Hak Fasilitas Kesehatan
paling sedikit terdiri atas:
a. mendapatkan informasi tentang kepesertaan, prosedur pelayanan, pembayaran dan proses
kerja sama dengan BPJS Kesehatan
b. menerima pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.
Kewajiban Fasilitas Kesehatan paling sedikit terdiri atas:
a. memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai ketentuan yang berlaku; dan
b. memberikan laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati.
Hak BPJS Kesehatan paling sedikit terdiri atas:
a. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan
b. menerima laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati.
Kewajiban BPJS Kesehatan paling sedikit terdiri atas:
a. memberikan informasi kepada Fasilitas Kesehatan berkaitan dengan kepesertaan, prosedur
pelayanan, pembayaran dan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan
b. melakukan pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan
kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima
lengkap (Depkes, 2013)
2. Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Sesuai dengan UU No.29 tahun 2004 dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran mempunyai hak:
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
d. menerima imbalan jasa.
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebihbaik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien
itu meninggal dunia
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau
kedokteran gigi. (Depkes, 2004)
3. Hak dan Kewajiban Puskesmas
Kewajiban Puskesmas
Kewajiban puskesmas belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, dalam
peraturan Menteri Kesehatan No. 128 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, diatur tentang upaya
kesehatan wajib, fungsi dan tugas, dan azas penyelenggaraan puskesmas yang konteksnya hampir
mirip dengan kewajiban puskesmas, yakni:
a. Menggerakan Pembangunan Kesehatan Berwawasan Kesehatan
Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar
menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan
Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap
program pembangunan di wilayah kerjanya
Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
b. Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat :
Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat
untuk hidup sehat
Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan
Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan
c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu
dan berkesinambungan mencakup:
Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan masyarakat.
d. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam pemberian pelayanan kesehatan
seperti Rumah Sakit Umum, Posyandu, Polindes dan jaringan pelayanan kesehatan
lain dan dalam fungsi pembinaan (Dinkes Kabupaten dan Kantor Kecamatan)
e. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah
kerjanya
f. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pemerataan
kesehatan yang diselenggarakan
g. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat
beserta lingkungannya
h. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan
yang setinggi- tingginya
Hak Puskesmas
Hak puskesmas belum di atur secara khusus dalam perundang-undangan. Namun ada
beberapa hal yang hampir merujuk kepada hak puskesmas, yaitu puskesmas berhak untuk
diperkuat oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, dan Poskesdes dalam
melaksanakan tugas di wilayah kerjanya.
4. Hak dan Kewajiban Klinik
Penyelenggara Klinik wajib:
a. memasang nama dan klasifikasi Klinik
b. membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga
kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan:
nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga
medis
nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan
Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain
c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas
kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap Kinik mempunyai hak:
a. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan
c. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
e. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan (Depkes, 2014)
5. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan
pelayanannya
d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pelayanannya
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien
tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis,
pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi
kemanusiaan
g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
sebagai acuan dalam melayani pasien
h. menyelenggarakan rekam medis
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir,
ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
j. melaksanakan sistem rujukan
k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta
peraturan perundang-undangan
l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien
n. melaksanakan etika Rumah Sakit
Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan
klasifikasi Rumah Sakit
b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan
d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
f. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
g. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang
ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan
DAFPUS
Depkes, R.I. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Departemen Kesehatan, R. I. (2004). Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
Depkes, R.I. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Klinik.
Depkes, R.I. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Depkes, R. I. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 128.
MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
Presiden, R. I. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit.