37
SE MENTERI PUPR NO 22/2020 PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI PM PUPR NO 14 TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DR.PM

PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

SE MENTERI PUPR NO 22/2020PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN

PENAWARAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI

PM PUPR NO 14 TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DR.PM

Page 2: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

APA FILOSOFISDIBUTUHKANNYA SE MENTERI INI?

Persyaratan dalam dokumen pemilihan yang ada saat ini cenderung Over

requirements, menyebabkan:

1. proses tender/seleksi menjadi lama, karena evaluasi membutuhkan waktu panjang;

2. peserta gugur karena persyaratan yang berlebih-lebihan, bahkan berpotensi

tender/seleksi gagal karena tidak ada yang lulus;

3. indikasi pengaturan tender/seleksi mengarah ke penyedia tertentu;

4. value for money tidak tercapai, peserta dengan penawaran lebih rendah gugur

karena persyaratan yang berlebih-lebihan

“SIMPLE BUT POWERFULL”

PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Page 3: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

CONTOH KASUS PENETAPAN PERALATAN

3

Ketentuan PM 14/2020:Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item).

Kesimpulan:Berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan peralatan tidak sesuai ketentuan karena mensyaratkan peralatan pertukangan.

No Jenis Kapasitas Jumlah

1 Beton Molen 0,8 m3 2 Unit

2 Stemper Plat 15 KN 11 unit

3 Gerobak Dorong 100 Kg 10 Unit

4 Scafolding 50 Set

5 Mobil truck 7 m3 2 Unit

6 Pick Up 1 m3 2 Unit

7 Peralatan Tukang 1 Set

8 Set

Page 4: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

CONTOH KASUS PENETAPANPERSONEL MANAJERIAL

4

Ketentuan PM 14/2020:Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi.

Kesimpulan:Berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan personel manajerial tidak sesuai ketentuan karena:1. menambahkan jabatan yang disyaratkan, yaitu

jabatan tukang rangka alumunium dan tukang besi beton/barbender/bar bending.

2. Terkait persyaratan ahli K3, tidak jelas kualifikasi ahli yang disyaratkan.

3. Dalam hal risiko keselamatan konstruksi kecil, maka cukup mensyaratkan petugas KK dan tidak mensyaratkan pengalaman kerja.

Page 5: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

APA KONSEP RELAKSASI PEMILIHAN?

Konsep relaksasi

“Persyaratan yang disyaratkan pada

Lembar Data Pemilihan (LDP) HANYA

YANG SIFATNYA UTAMA, bukan seluruh

kebutuhan pelaksanaan di lapangan”

“Kebutuhan sumber daya pada saat

pelaksanaan pekerjaan di lapangan

ditetapkan PADA SPESIFIKASI TEKNIS”

LDP

(wajib dipenuhi saat pelaksanaan pekerjaan)

(wajib dipenuhi saat tender)

Page 6: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

APA RUANG LINGKUP SE?

A. KD untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar;

B. SKN pada pengadaan Jasa Konstruksi;

C. pekerjaan utama pada tender pekerjaan konstruksi;

D. personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi;

E. Peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi;

F. pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada

tender pekerjaan konstruksi;

G. dokumen RKK dan evaluasi dokumen RKK pada tender pekerjaan konstruksi;

H. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan SMKK;

I. Ketentuan daftar barang yang diimpor; dan

J. Ketentuan peralihan untuk tender/seleksi gagal.

PE

NJE

LA

SA

N P

ER

SY

AR

ATA

N

DA

N E

VA

LU

AS

I

Page 7: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR

SBU

1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi dalam 1 (satu)

klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda

Contoh : BG004 + BG009

(sudah dihitung sebagai 2 SBU meskipun masih 1 klasifikasi Bangunan Gedung)

Evaluasi KD

Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta CUKUP

MEMENUHI PENGALAMAN PEKERJAAN PADA SALAH SATU SUB

BIDANG KLASIFIKASI SBU yang disyaratkan

#01

Page 8: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Peserta A

Pengalaman pada Pekerjaan Bendungan Rp.200M

PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR

Contoh Evaluasi KD yang mensyaratkan 2 (dua) SBU

#01

Tender Pembangunan Bendungan

HPS Rp. 250 Milyar

SBU disyaratkan SI001 dan SI003

KD disyaratkan 1. Pengalaman SBU SI001 dan lingkup pembangunan bendungan; atau

2. Pengalaman SBU SI003 dan lingkup pembangunan jalan raya

Peserta B

Pengalaman pada Pekerjaan Jalan Rp.200MLulus Lulus

Kesalahan Evaluasi:

Nilai pengalaman kurang, tetapi diluluskanTemuan

Itjen

Page 9: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Persyaratan Dan Evaluasi SKN

Setiap peserta (M atau B) harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit

oleh KAP, termasuk peserta yang baru berdiri pada tahun berjalan

diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP)

yang memiliki izin usaha

KAP yang diregistrasi dapat

dilihat pada situs web

Kementerian Keuangan

dan/atau Institut Akuntan

Publik Indonesia (IAPI)

Opini Wajar Tanpa

Pengecualian atau

Wajar dengan

Pengecualian

Laporan Keuangan

#02

Page 10: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

EVALUASI SKN

#02 Persyaratan Dan Evaluasi SKN

Kesalahan Evaluasi:

1. Laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP yang teregistrasi

(IAPI atau Kemenkeu);

2. Opini laporan keuangan disclaimer (tidak menyatakan pendapat);

3. Tidak ada opini dalam laporan keuangan yang disampaikan.

Temuan

Itjen

Page 11: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN DAN EVALUASI METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA

HPS DISYARATKAN

> Rp.50 M – Rp.100 M Maks 3 Pekerjaan utama

> Rp.100 M Maks 4 Pekerjaan Utama

Metode pelaksanaan

peserta yang tidak

menjelaskan

peralatan utama tidak

digugurkan

Peserta menyampaikan

metode pelaksanaan dari

seluruh pekerjaan utama

yang disyaratkan

Metode pelaksanaan

peserta yang tidak

mencantumkan spesifikasi/

volume pekerjaan

tidak digugurkan

Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan

berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan

#03

Page 12: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN DAN EVALUASI METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA #03

Contoh Penetapan Pekerjaan Utama (pekerjaan jalan)

Diurutkan dari

nilai yang

terbesar

Kesalahan Persyaratan:

Item yang disyaratkan sebagai pekerjaan utama tidak termasuk

major item bila dibobotkan berdasarkan BoQ.

Temuan

Itjen

Page 13: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL PADATENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

a) HPS > Rp.50M-Rp.100M : Maks 2 Manajer Teknik

b) HPS > Rp.100M : Maks 3 Manajer Teknik

a) Setiap jabatan hanya mensyaratkan 1 (satu) SKA/SKT;

b) Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan SKA/SKT;

c) Untuk sertifikat Petugas KK atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi,

tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu

lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jumlah

Manajer Teknis

Persyaratan

Sertifikat

Kompetensi Kerja

#04

Page 14: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman

Persyaratan pengalaman untuk personel K3 konstruksi

PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL PADATENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI#04

Resiko Kecil

Resiko Sedang

Resiko Besar

1. Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 tahun; atau

2. Ahli Madya K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman

1. Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 tahun; atau

2. Ahli Utama K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman

Kesalahan Persyaratan:

Penetapan Ahli K3 Konstruksi tidak sesuai tingkat risikoTemuan

Itjen

Page 15: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain personel K3 konstruksi

PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL PADATENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI#04

Usaha Kecil

Usaha

Menengah

Usaha Besar

Pekerjaan

Kompleks

Tanpa persyaratan pengalaman

Pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 tahun

• Nilai HPS > Rp.50 M – Rp.100 M, disyaratkan paling lama 5 tahun;

• Nilai HPS > Rp.100 M disyaratkan paling lama 8 tahun;

Pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 tahun

Kesalahan Persyaratan:

Tahun pengalaman personel melebihi ketentuanTemuan

Itjen

Page 16: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi

pengalaman keterampilan/keahlian K3

di pekerjaan konstruksi

pengalaman mengelola keuangan

Manajer Proyek dan

Manajer Teknis

Personel

K3 Konstruksi

Manajer Keuangan

EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL PADATENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI#04

Page 17: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

pengalaman sebagai

engineer pembangunan

bendungan

Manajer Proyek dan

Manajer Teknis

Personel

K3 Konstruksi

Manajer Keuangan

EVALUASI PERSONEL MANAJERIAL PADATENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI#04

Contoh evaluasi pengalaman personel manajerial

Tender Pembangunan Jalan Lingkar Provinsi

pengalaman sebagai

Ahli K3 Konstruksi

pembangunan gedung

pengalaman sebagai

TA supervisi jalan

pengalaman sebagai

engineer pembangunan

jalan

pengalaman sebagai

Ahli K3 Konstruksi

pembangunan gedung

pengalaman sebagai

K3 supervisi jalan

pengalaman sebagai

engineer jalan

pengalaman sebagai

bendahara proyek

pengalaman sebagai

manajer keuangan

perusahaan

Page 18: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jumlah jenis peralatan utama

#05 PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

Paling banyak 6 jenis peralatan utama,

dengan jumlah unit/jenis paling banyak 3 unit

Paling banyak 10 jenis peralatan utama,

dengan jumlah unit/jenis paling banyak 3 unit

s/d

Rp.100 M

>

Rp.100 M

Page 19: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#05 PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

Contoh penetapan persyaratan peralatan

No Pekerjaan Peralatan Jumlah

1 Pekerjaan tanah Excavator 1 unit

2 Pekerjaan bahu jalan Dump Truck 10 unit

3 Pekerjaan perkerasan

berbutir

Water Tank Truck 2 unit

4 Pekerjaan aspal Vibratory Roller 2 unit

5 Motor Grader 4 unit

6 Tandem Roller 4 unit

7 Asphalt Finisher 1 unit

No Pekerjaan Peralatan Jumlah

1 Pekerjaan bahu jalan Dump Truck 3 unit

2 Pekerjaan perkerasan

berbutir

Water Tank Truck 2 unit

3 Pekerjaan aspal Vibratory Roller 2 unit

4 Motor Grader 3 unit

5 Tandem Roller 3 unit

6 Asphalt Finisher 1 unit

DALAM SPESIFIKASI TEKNIS

DALAM LDP

Page 20: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN PERALATAN

Kesalahan Persyaratan:

1. Tidak mencantumkan daftar peralatan utama;

2. Tidak mencantumkan kapasitas pada daftar

peralatan utama yang disyaratkan;

3. Jumlah alat yang disyaratkan melebihi ketentuan.

#05 PERSYARATAN PERALATAN UTAMA

PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

Temuan

Itjen

Page 21: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#05 EVALUASI PERALATAN UTAMA

PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bukti pendukung

peralatan berupa

bukan atas

nama peserta

tender, tidak

menggugurkan

Bukti kepemilikan peralatan milik sendiri:

STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat

perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya

Bukti kepemilikan peralatan sewa beli:

surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi

uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya

Bukti peralatan yang berupa sewa:

surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/

penguasaan peralatan dari pemberi sewa

Page 22: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#06 PERSYARATAN BAGIAN PEKERJAAN YANG WAJIB DISUBKONTRAKKAN

Jumlah persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan

Sebagian pekerjaan utama yang

disubkontrakan kepada penyedia

jasa spesialis

Sebagian pekerjaan yang bukan

pekerjaan utama kepada sub

penyedia jasa usaha kualifikasi

kecil

1. Paling banyak 2 (dua) pekerjaan

2. Sesuai dengan subklasifikasi SBU

1. Paling banyak 2 (dua) pekerjaan

2. Tidak mensyaratkan SBU.

Page 23: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#06 PERSYARATAN BAGIAN PEKERJAAN YANG WAJIB DISUBKONTRAKKAN

Contoh penetapan persyaratan:

Page 24: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PERSYARATAN SUBKONTRAK

Kesalahan Persyaratan:

1. Tidak mencantumkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket > Rp.25

– 50 M;

2. Pekerjaan yang disubkontrakkan ke penyedia spesialis bukan major item.

3. Pekerjaan spesialis tidak mencantumkan kode subklasifikasi SBU

#06 PERSYARATAN BAGIAN PEKERJAAN YANG WAJIB DISUBKONTRAKKAN

Temuan

Itjen

Page 25: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#06 EVALUASI BAGIAN PEKERJAAN YANG WAJIB DISUBKONTRAKKAN

evaluasi memperhatikan kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik

untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama

Rp.25 M – Rp.50 M

1. PEKERJAAN UTAMA, dilakukan evaluasi kesesuaian pekerjaan yang

disubkontrakkan dan subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang

dinominasikan

2. PEKERJAAN YANG BUKAN PEKERJAAN UTAMA, dilakukan evaluasi

kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan

lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa yang dinominasikan

> Rp.50 M

Page 26: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya didasarkan pada

tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan

identifikasi bahaya yang telah ditetapkan pengguna jasa

dalam rancangan konseptual SMKK

1

2

#07 PERSYARATAN DOKUMEN RKK

Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi

bahaya

Kesalahan Persyaratan:

Menetapkan lebih dari 1 uraian pekerjaan

dan 1 identifikasi bahaya.

Temuan

Itjen

Page 27: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 PERSYARATAN DOKUMEN RKK

LDP

Contoh penetapan persyaratan:

Page 28: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 1

Kepemimpinan Dan

Partisipasi Pekerjaan

Elemen 2

Perencanaan

Keselamatan Konstruksi

Elemen 3

Dukungan

Keselamatan Konstruksi

Elemen 4

Operasi

Keselamatan Konstruksi

Elemen 5

Evaluasi Kinerja

Keselamatan Konstruksi

Pakta Komitmen

Keselamatan

Konstruksi

Menyampaikan:

B.1 Identifikasi

bahaya, Penilaian

risiko, Pengendali

dan Peluang,

B.2 Rencana

tindakan (sasaran

khusus & program

khusus)

Menyampaikan:

1. penjelasan salah

satu sub elemen 3;

atau

2. tabel Jadwal

Program

Komunikasi yang tel

ah diisi

Menyampaikan:

1. penjelasan salah

satu sub elemen 4;

atau

2. tabel Analisis

Keselamatan

Pekerjaan yang

telah diisi

Menyampaikan:

1. penjelasan salah sat

u sub elemen 5;

atau

2. tabel Jadwal

Inspeksi dan

Audit yang telah diisi

Penilaian cukup “ada/tidak ada” pada 5 elemen RKK, isian tidak dievaluasi

Kesalahan Evaluasi:

Lima elemen SMKK tidak terpenuhi/tidak

lengkap, tetapi diluluskan

Temuan

Itjen

Page 29: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 1

Kepemimpinan Dan

Partisipasi Pekerjaan

Pakta Komitmen

Keselamatan

Konstruksi

Page 30: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 2

Perencanaan

Keselamatan Konstruksi

Menyampaikan:

B.1 Identifikasi

bahaya, Penilaian

risiko, Pengendali

dan Peluang,

B.2 Rencana

tindakan (sasaran

khusus & program

khusus)

Tabel B1

Page 31: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 3

Dukungan

Keselamatan Konstruksi

Menyampaikan:

1. penjelasan salah

satu sub elemen

3; atau

2. tabel Jadwal

Program

Komunikasi yang

telah diisi

Penjelasan

salah satu

Tabel Program Komunikasi terisi

atau

Page 32: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 4

Operasi

Keselamatan Konstruksi

Menyampaikan:

1. penjelasan salah

satu sub elemen

4; atau

2. tabel Analisis

Keselamatan

Pekerjaan yang

telah diisi

Tabel JSA

terisi

Penjelasan salah satu

atau

Page 33: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

#07 EVALUASI DOKUMEN RKK

Elemen 5

Evaluasi Kinerja

Keselamatan Konstruksi

Menyampaikan:

1. penjelasan salah

satu sub elemen

5; atau

2. tabel Jadwal

Inspeksi dan

Audit yang telah

diisi

Tabel Jadwal Audit terisi

Penjelasan salah satu

atau

Page 34: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PPK wajib menetapkan HPS yang memuat komponen/item pekerjaan penerapan SMKK

dalam daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai

dengan kebutuhan sebagai item tersendiri

Peserta yang tidak menyampaikan rincian biaya penerapan SMKK

secara lengkap tidak digugurkan

Peserta yang memenangkan tender meskipun tidak menyampaikan komponen biaya

penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus

melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK

1

2

3

#08 PENETAPAN DAN EVALUASI BIAYA PENERAPAN SMKK

Kesalahan Persyaratan:

Biaya penerapan SMKK pada BoQ tidak dicantumkan

sebagai item tersendiri.

Temuan

Itjen

Page 35: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Tidak dilakukan evaluasi

terhadap daftar barang yang

diimpor

#09 KETENTUAN DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

Page 36: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

KEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANPERUMAHANRAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dalam hal paket yang diumumkan sebelum 18 Mei 2020 kemudian ditetapkan sebagai Tender/Seleksi Gagal, maka:

EVALUASI ULANG PENYAMPAIAN PENAWARAN ULANG

TENDER/SELEKSI ULANG

Evaluasi Ulang dilaksanakan

sesuai Peraturan Menteri

07/PRT/M/2019

Penyampaian Penawaran Ulang

dilaksanakan sesuaiPeraturan Menteri

07/PRT/M/2019

Tender/Seleksi Ulangdilaksanakan sesuai

PM PUPR No. 14 Tahun 2020

#10 KETENTUAN TENDER/SELEKSI GAGAL

Page 37: PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN …

TERIMA KASIH