PerwakilanBPKPProvinsiKepulauanRiau - Situs Resmi BPKP 2018 BPKP Kepri 2013...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 iii PerwakilanBPKPProvinsiKepulauanRiau Halaman

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013i

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan YangMaha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau Tahun 2013 telah selesai disusun.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara PAN dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan SuratEdaran Menteri PAN dan RB RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang PenyampaianLAKIP 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014 serta Surat SekretarisUtama Nomor S-2651/SU/01/2013 tanggal 20 Desember 2013, hal PenyelesaianLAKIP Tahun 2013, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riaumenyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawabanpencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam PenetapanKinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Pencapaiankinerja menunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BPKP terhadap kontrakkinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmenuntuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013merupakan LAKIP tahun kedua Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riauyang penyusunannya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Penetapan kinerja tahun 2013. Capaiankinerja yang dilaporkan dalam LAKIP ini terkait dengan capaian kinerja tahun2013 dengan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pencapaiantarget dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013ii


Dengan penyusunan LAKIP ini, kami berharap dapat memberikanmanfaat dalam penyempurnaan perencanaan dimasa yang akan datang dansebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk menilaikinerja dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengemban tugas yangtelah diamanatkan.

Keberhasilan capaian kinerja tentunya diperoleh dengan kerja keras,tuntas, ikhlas, cerdas, komitmen yang tinggi dan kerja berintegritas dari seluruhpegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugassehingga kinerja Perwakilan dapat direalisasikan sebagaimana tersaji dalamLAKIP ini serta dukungan dari Deputi-deputi dan Sekretariat Utama. Akhirnya,kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai yang telah bekerja denganmengedepankan profesionalisme, integritas, orientasi pengguna, nurani dan akalsehat, independensi, serta responsibel (PIONIR). Terima kasih juga kamisampaikan kepada seluruh stakeholders yang telah memberikan kepercayaankepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 7 Januari 2014Kepala Perwakilan,

Yono Andi AtmokoNIP 19611125 198203 1 001













Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 iii


HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISIRINGKASAN EKSEKUTIF

iiiiv

BAB I PENDAHULUANA. Data Umum Organisasi .........................................B. Aspek Strategis Organisasi ...................................C. Profil Organisasi ....................................................

1. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................2. Struktur Organisasi...........................................

D. Sumber Daya Manusia...........................................1. Berdasarkan Pendidikan....................................2. Berdasarkan Jabatan.........................................3. Berdasarkan Golongan.......................................

E. Keuangan................................................................F. Sarana dan Prasarana............................................G. Sistematika Penyajian...........................................

1123345557788

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...A. Perencanaan Strategis...........................................

1. Visi......................................................................2. Misi......................................................................3. Tujuan Strategis.................................................4. Sasaran Strategis...............................................5. Program..............................................................

B. Perjanjian Kinerja..................................................

1010111624283336

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................A. Pengukuran Kinerja...............................................B. Analisis Pencapaian Kinerja..................................

1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah.......................

2. Hasil Penyelenggaraan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP...............................................

383838

39

64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 iv


3. Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana danPrasarana Perwakilan BPKP............................

4. Pengelolaan Keuangan......................................6566

BAB IV PENUTUP................................................................... 68

LAMPIRAN :

1. Lampiran 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama TahunPerwakilan BPKP

2. Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 denganTahun 2012 dan Target Tahun 2014 PerwakilanBPKP

3. Lampiran 3 : Capaian Kinerja Output Perwakilan4. Lampiran 4 : Perbandingan Realisasi Output 2013 dengan

Realisasi Output 2012 dan Target Output 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 v


Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan strategis sesuai denganRencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau PenyusunanLAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 ini didasarkanpada Surat Edaran Menteri PAN dan RB RI Nomor 14 Tahun 2013 tentangPenyampaian LAKIP 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuat visi,misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuanstrategis, dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telahmerumuskan delapan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis tersebutdiikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKUdominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

capaian sasaran strategis tahun 2013 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis CapaianSasaran (%)

1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 104,69

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 113,89

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada75% BUMN/BUMD

91,77

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDDalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

124,98

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 116,67

6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda

50,00

7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

89,14

8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan

100,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 vi


Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2013 telah tercapaisesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat satu sasaranstrategis yang masih belum mencapai target yang ditentukan.Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untukmengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang.Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya memperbaiki kinerjaantara lain:1. Menyesuaikan penyusunan perencanaan kegiatan penugasan dalam PKPT

2014 dengan target sasaran yang ada di dalam Renstra Perwakilan BPKPProvinsi Kepulauan Riau, khususnya target sasaran strategis (IKU dominan)untuk tahun 2014 serta berkoordinasi dan bersinergi dengan BPKP Pusatyakni keduputian, Sekretaris Utama dan Rendal dalam rangka perencanaandan pelaksanaan/realiasi PKPT.

2. Melakukan upaya untuk meningkatkan capaian sasaran (IKU dominan)dalam tahun 2014, antara lain :1) Meningkatkan pendampingan penyelenggaran akuntansi pada BUMN/D2) Melakukan tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan optimalisasi

penerimaan negara/daerah3) Melakukan sosilisasi dan asistensi GCG/KPI pada BUMN/D/BLU/D4) Peningkatan jumlah audit kinerja pada BUMD5) Melakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK pada

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD6) Menerima dan melakukan telaahan atas pengaduan masyarakat yang

masuk ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau7) Meningkatkan jumlah Pemda yang diberikan asistensi tentang penerapan

JFA8) Meningkatkan jumlah kegiatan publikasi di media masa dan memberikan

masukan topik penelitian kepada puslitbangwas BPKP serta terusmelakukan pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerjasampai dengan capaian IKU.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 vii


3. Meningkatkan kapasitas SDM Perwakilan yakni knowlegde, skill andattitude, antara lain dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklatteknis dan substantif, penyelenggaraan Program Pelatihan Mandiri (PPM)serta memaksimalkan penggunaan informasi teknologi dalam pelaksanaantugas sehari-hari.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang setiap kegiatan

5. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatanimplementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi,sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasukmewujudkan seluruh pemerintah daerah di lingkungan provinsi kepulauanRiau mendapat opini laporan keuangan yang wajar, dimana pada tahun 2012telah lima pemda mendapat predikat WTP dan diharapkan LK Pemda Tahun2013 seluruhnya (delapan) pemda mendapat predikat WTP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20131


AA.. DDaattaa UUmmuumm OOrrggaanniissaassiiPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satuperwakilan BPKP dari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dibentukberdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor S-979/K/SU/2011 tanggal 24 Agustus 2011.Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berperan aktif dalammenanggapi perubahan lingkungan yang dihadapi BPKP saat ini yaitudengan mereposisi perannya yang baru dengan strategi untuk melakukanproduct differences, market differences dan methodological differences melalui4C’s yaitu capacity building, current issues, clearing house dan check andbalances, yang kesemuanya diperlukan untuk mendukung sistemakuntabilitas.Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28Agustus 2008, BPKP semakin memantapkan perannya dalam membangunsistem akuntabilitas yang baik dengan didukung oleh sistem pengendalianyang handal.Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari good governancemenuntut dua hal, yaitu:1. Answerability yakni kemampuan untuk menjawab dalam hubungannya

dengan tuntutan dari para aparatur pemerintahan untuk menjawabsecara periodik terkait dengan pelaksanaan kewenangannya, penggunasumber daya, dan capaian dari penggunaan sumber daya tersebut.



2. Consequences yakni terkait dengan akibat dari pelaksanaan kewenanganyang diberikan kepada mereka, untuk dipertanggungjawabkan kepadapemberi amanah.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good governance,maka Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melaporkandan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segalakebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanismepertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sebagai konsekuensi darikewenangan yang diterimanya.

BB.. AAssppeekk SSttrraatteeggiiss OOrrggaanniissaassiiSebagai auditor intern pemerintah maka BPKP lebih mengutamakanpencegahan (prevention) terhadap hal-hal yang dapat menghambatpencapaian tujuan dan program-program pemerintah daripada melakukanpenindakan yang bersifat represif.Bersamaan dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka BPKP sebagai AuditorPresiden yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden tidak hanyamemantapkan perannya dalam Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negaranamun juga dalam Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.Strategi BPKP dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputipengawalan pembangunan nasional, peningkatan reputasi pemerintah danpeningkatan kapabilitas, kompetensi, dan integritas APIP. Pengawalanpembangunan nasional dilaksanakan melalui tindakan pre-emptif, preventif,dan represif.Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian integral dariBPKP, sepenuhnya mendukung strategi yang ditetapkan BPKP dalammelaksanakan perannya selaku Auditor Presiden.



C. PPrrooffiill OOrrggaanniissaassii1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 20 Februari2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 Tanggal 15Agustus 2011, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mempunyaitugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sertapenyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebutmaka Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakanfungsi :1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja,

dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerahatas permintaan daerah.

4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yangbersifat strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah.

5) Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalamrangka pelaksanaan good governance.

6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusatdan pemerintah daerah.

7) Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah atas permintaandaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporanakuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara dan badan usaha



milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

9) Pemeriksaan investigatif terhadap indikasi penyimpangan yangmerugikan negara, badan usaha milik negara, badan usaha milikdaerah dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentinganpemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaranpembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansipenyidik dan instansi pemerintah lainnya.

10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan sertapengendalian mutu pengawasan.

11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

2. Struktur OrganisasiPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah Perwakilan BPKPyang berkedudukan di Batam dan dipimpin oleh seorang KepalaPerwakilan.Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi:1) Sub Bagian Tata Usaha2) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dapatdigambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

KEPALA

PERWAKILAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL



DD.. SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaaSumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan untukmendukung operasional unit organisasi. Posisi SDM per 1 Oktober 2013berjumlah 61 orang, namun sampai dengan 31 Desember 2013, posisi SDMPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi 59 orang,dengan penjelasan sebagai berikut :1. Adanya penambahan 1 orang Calon Auditor Muda pada akhir Oktober

20132. Adanya pengurangan 3 orang pegawai yang terdiri dari : 1 orang Auditor

Madya, 1 orang Auditor Muda dan 1 orang auditor pelaksana lanjutan.Adapun rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dangolongan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:1. Berdasarkan Pendidikan

Susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel1.1 berikut:

Tabel 1.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan maka pegawai pada tingkat DIIImenempati jumlah terbanyak dalam susunan pegawai Perwakilan BPKPProvinsi Kepulauan Riau, yaitu mencapai 54,24% dari jumlah seluruhpegawai, kemudian S1/DIV sebesar 35,59%, dengan demikian ditinjau daritingkat pendidikan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riautelah cukup memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

2. Berdasarkan JabatanSusunan pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No. Pendidikan Jumlah Pegawai (%)1 S.2 2 3,392 S.1/ D IV 21 35,593 D III/Sarjana Muda 32 54,244 SLTA 4 6,78

Jumlah 59 100



Tabel 1.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. Uraian Jabatan/Peran JumlahPegawai

(%)

1. Struktural 4 6,782. Fungsional Auditor: 49 83,05

Auditor Madya 5Auditor Muda 6Auditor Penyelia 4Auditor Pertama 2Auditor Pelaksana Lanjutan 1Auditor Pelaksana 3Calon Auditor 28

3. Analis Kepegawaian 04. Arsiparis 05. Staf/Fungsional Umum 6 10,17

Jumlah 59 100,00

Susunan pegawai menurut jabatan, jumlah pegawai terbanyak adalahpada jabatan fungsional auditor sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini:

Dari grafik di atas jumlah Jabatan fungsional auditor menduduki jumlahterbesar yaitu sebanyak 49 orang pegawai atau 83,05% dari jumlahseluruh pegawai. Sedangkan untuk jabatan lainnya, staf/fungsional umummenempati jumlah terbanyak kedua dengan jumlah pegawai sebanyak6 orang pegawai. Komposisi pegawai tersebut dinilai cukup memadai

Struktural

Fungsional Umum/Staf

Auditor





(%)




Jumlah 59 100,00



7% 10%

83%

Struktural


Auditor





(%)




Jumlah 59 100,00



Struktural


Auditor



untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BPKP sebagai AuditorPresiden.

3. Berdasarkan GolonganSusunan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Uraian Jabatan Jumlah Pegawai (%)1. IV B 42. IV A 3

Sub Jumlah 1 7 11,865. III D 116. III C 37. III B 48. III A 3

Sub Jumlah 2 21 35,599. II D 5

10. II C 26Sub Jumlah 3 31 52,55

Jumlah 59 100,00

Ditinjau dari golongan, maka jumlah pegawai terbanyak adalah padagolongan II sebanyak 31 orang pegawai atau 52,55 dari jumlah seluruhpegawai.

EE.. KKeeuuaannggaannPelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahunanggaran 2013 dibiayai dari DIPA Tahun 2013. Jumlah anggaran DIPA selamatahun 2013 seluruhnya sebesar Rp6.464.755.000,00 sedangkan realisasinyaRp6.247.161.574,00 atau 96,63% dari anggaran. Anggaran dan realisasikeuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 tergambardalam tabel berikut:



Tabel 1.4Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2013

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %Belanja Pegawai 2.728.808.000 2.540.750.345 92,19Belanja Barang 3.508.427.000 3.480.041.229 93,91Belanja. Modal 227.520.000 226.370.000 99,49

Jumlah 6.464.755.000 6.247.161.574 96,63

DDaarrii iinnffoorrmmaassii ttaabbeell ddiiaattaass realisasi dana yang digunakan oleh Perwakilandalam menjalankan kegiatan pengawasan Tahun 2013 adalah sebesarRp1.904.821.997,00 dari total anggaran sebesar Rp1.909.651.000,00 atau99,75%.

FF.. SSaarraannaa ddaann PPrraassaarraannaaSarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKPProvinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

Tabel 1.5Aset Tetap Per 31 Desember 2013

No U r a i a n Nilai Perolehan (Rp) 1. Tanah 1.059.801.000,001. 2. Peralatan dan Mesin 896.778.844,002. 3. Gedung dan Bangunan 512.127.000,00

4. Aset Tetap Lainnya 25.682.333,00Jumlah 2.494.389.177,00

GG.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeennyyaajjiiaannLAKIP ini pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerjaPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2013, disertaidengan uraian keberhasilan dan hambatan capaian kinerja (performanceresults), yang diukur dengan cara analisis gap, yaitu membandingkanpenetapan kinerja dengan realisasi sesuai indikator kinerja yang ditetapkanorganisasi.Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan dalam bentuk babsebagai berikut:



Bab I Pendahuluan meliputi data umum organisasi, aspek strategisorganisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dansistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi PerencanaanStrategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sertaperjanjian kinerja Tahun 2013.

Bab III Akuntabilitas kinerja Tahun 2013 meliputi uraianpengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspekpendukung pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhipencapaian target dan langkah-langkah perbaikkan yangakan dilakukan



Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam prosesberakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansipemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendalayang dihadapi. Rencana strategis dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasikinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dariSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

AA.. PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEGGIISSPerencanaan Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalamsistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansiterhadap pengungkapan kinerja. Untuk Tahun 2013, Perwakilan BPKPProvinsi Kepulauan Riau baru menyusun Renstra pada bulan Desember 2013,sehingga rencana strategis Perwakilan menggunakan Renstra BPKP tahun2010-2014. Renstra tersebut menunjukkan komitmen yang berisi visi, misi,strategi dan faktor pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkatmanajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi danrevitalisasi BPKP yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruhjajaran BPKP.Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Perwakilan BPKP ProvinsiKepulauan Riau dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasipublik yang memberikan pelayanan jasa di bidang pengawasan pembinaanSPIP, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaiankinerja pembangunan di daerah.



Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah dirumuskansebagai berikut:

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci,yaitu:a. Auditor Presidenb. Responsifc. Interaktifd. Terpercayae. Akuntabilitas Keuangan Negaraf. BerkualitasPemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikanpemahaman yang komprehensif tentang visi BPKP. Makna ringkas darimasing-masing kata kunci tersebut sebagai berikut:

Frasa Auditor Presiden menunjukkan bahwa BPKP merupakan aparatpengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepadaPresiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya olehPresiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan.Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presidenyang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupuninformasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yangmemberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup

1. VISI

a. Auditor Presiden

AAAUUUDDDIIITTTOOORRR PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNN YYYAAANNNGGG RRREEESSSPPPOOONNNSSSIIIFFF,,, IIINNNTTTEEERRRAAAKKKTTTIIIFFF,,, DDDAAANNN TTTEEERRRPPPEEERRRCCCAAAYYYAAA,,, UUUNNNTTTUUUKKK

MMMEEEWWWUUUJJJUUUDDDKKKAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN NNNEEEGGGAAARRRAAA YYYAAANNNGGG BBBEEERRRKKKUUUAAALLLIIITTTAAASSS



pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yang bersifatstrategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatanpengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara terhadapprogram yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth, projob dan pro poor.Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dantanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagaipotensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan dibidang keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yangapplicable kepada Presiden. Dengan demikian, dalam kurun waktu 10sampai dengan 30 tahun mendatang diharapkan BPKP memberikan peranyang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negarayang berkualitas. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untukmeyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukanlah untukmelaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, melainkanlebih kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, danpenerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitaskeuangan negara yang berkualitas.Ciri khas dari BPKP sebagai Auditor Presiden yang membedakan dirinyadari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensipengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti inisejalan dengan kewajiban Presiden untuk melakukan pengawasanpembangunan nasional sebagai wujud akuntabilitas keuangan negarasebagaimana diamanatkan dalam tiga paket undang-undang di bidangkeuangan negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan PengelolaanKeuangan Negara.Visi BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalamrangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun inappearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitukementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan demikiandiharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan



oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensioleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.Untuk Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau hal ini berarti bahwaPerwakilan membantu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)serta pimpinan instansi vertical di wilayah Provinsi Kepulauan Riauterkait dengan pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internpemerintah yang andal.

Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masabodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atausuatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung maknabahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadappermasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikanrespon/masukan kepada pengambil kebijakan.Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukanlangkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankandan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden.Dalam konteks ini, BPKP tidak harus menunggu penugasan dariPresiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKPmaka BPKP dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yangefektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaankebijakan Presiden dan segera mengusulkan titik-titik prioritaspengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah.Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapansebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berartibereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadiproaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masihmelihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang

b. Responsif

c. Interaktif



mengandung nuansa bahwa BPKP memperhatikan/mendengarkankepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian tersebut makakomunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelangganharuslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, BPKPharus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalinkemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankanperannya.Selain itu, BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil pengawasanmaupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh parapengguna/stakeholders. Kegiatan-kegiatan seperti Clearing House,kehumasan, maupun implementasi President Accountability Systems(PASs) sangat membantu dalam menciptakan suasana interaktif. Sifatinteraktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yangtinggi bagi para auditor BPKP untuk berperan sebagai guru, expert,maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapatmelaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yangterpercaya, yang berarti pegawai BPKP memiliki integritas yang tinggiyang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkanuntuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuaidengan harapan shareholders dan stakeholders.Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidakdapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKPsebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidangkeuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuhyang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKPuntuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara danmembina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan

d. Terpercaya



dengan banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untukmembenahi sistem dan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telahditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakansecara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakandalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibantersebut.Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yangluas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uangmaupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/ataudikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaannegara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangannegara dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan negara.Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar pertanggungjawabanpenggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang terpentingadalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaankeuangan negara.Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selakuKepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan KeuanganNegara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan.

e. Akuntabilitas Keuangan Negara



BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalambidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskanseluruh rakyat Indonesia.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tigaciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwapertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan sertaberasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukungakuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaanKeuangan Negara.

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataantentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misimengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepadaBPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam KeputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan PresidenNomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presidenterutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan

f. Berkualitas

2. MISI



pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Empat misi BPKP adalah sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut:

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP sebagai AuditorPresiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitaskeuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untukmembantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorongterwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN.Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yangpada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added)melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting.Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP adalah memberikan umpanbalik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untukmemastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaankeuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintahdalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatanutama (core business) BPKP, baik dalam aktivitas assurance yang

aaa... MMMeeennnyyyeeellleeennnggggggaaarrraaakkkaaannn pppeeennngggaaawwwaaasssaaannn iiinnnttteeerrrnnn ttteeerrrhhhaaadddaaappp aaakkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss kkkeeeuuuaaannngggaaannnnnneeegggaaarrraaa yyyaaannnggg mmmeeennnddduuukkkuuunnnggg tttaaatttaaa kkkeeepppeeemmmeeerrriiinnntttaaahhhaaannn yyyaaannnggg bbbaaaiiikkk dddaaannn bbbeeebbbaaasss KKKKKKNNN...

bbb... MMMeeemmmbbbiiinnnaaa ssseeecccaaarrraaa eeefffeeekkktttiiifff pppeeennnyyyeeellleeennnggggggaaarrraaaaaannn sssiiisssttteeemmm pppeeennngggeeennndddaaallliiiaaannn iiinnnttteeerrrnnnpppeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh...

ccc... MMMeeennngggeeemmmbbbaaannngggkkkaaannn kkkaaapppaaasssiiitttaaasss pppeeennngggaaawwwaaasssaaannn iiinnnttteeerrrnnn pppeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh yyyaaannngggppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll dddaaannn kkkooommmpppeeettteeennn...

ddd... MMMeeennnyyyeeellleeennnggggggaaarrraaakkkaaannn sssiiisssttteeemmm ddduuukkkuuunnngggaaannn pppeeennngggaaammmbbbiiilllaaannn kkkeeepppuuutttuuusssaaannn yyyaaannnggg aaannndddaaalllbbbaaagggiii ppprrreeesssiiidddeeennn///pppeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap AkuntabilitasKeuangan Negara yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baikdan Bebas KKN



dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitasconsulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbinganteknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untukmencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparandan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikotawajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatanpemerintahan dengan berpedoman pada SPIP seperti diatur dalam PPtersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yangintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerusoleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinanmemadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektifdan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, danketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukanpengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansipemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, ItjenKementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI jugadilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaanpenyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah inidiamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisistrategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantuPresiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden.

b. Membina Secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah



Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan jugaPemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitaspenyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusatmaupun daerah.Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup:a) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb) Sosialisasi SPIPc) Pendidikan dan pelatihan SPIPd) Pembimbingan dan konsultansi SPIPe) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern

pemerintahKegiatan pembinaan di atas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangkamembina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP.Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini.Sedangkan butir e) lebih spesifik terkait peningkatankemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misiketiga yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebihmenekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah,sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP).Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunanpedoman-pedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis)yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansipemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar diperolehkesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu, kegiatanpenyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi kegiatanpenting untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk SPIP dankompeten untuk menerapkan SPIP di instansi masing-masing. Pada tahappenerapan SPIP, BPKP siap untuk membimbing dan memberikankonsultansi kepada seluruh instansi pemerintah.



Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaranbahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpaadanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIPyang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergisdiharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal inimerupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasanyang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukungperwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, danberorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIPdijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP.Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yangbersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugasdan fungsinya masing-masing.Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagaistrategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKPsendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran misi inimerupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitaspengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasannasional yang terpadu. Pengembangan sistem pengawasan nasionaltentunya dilakukan bersama-sama, baik dengan BPK, InspektoratJenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPND, Badan PengawasanDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI)BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yangmengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri padasaat ini, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Lebih luas lagi,dilakukannya pengawasan secara bersinergi antara BPKP bersama-samadengan DPR/DPRD, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun masyarakat.

c. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten



Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaranBPKP untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra produktif dalamkegiatan pengawasan, misalnya bertubi-tubinya dan tumpang tindihnyapelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Hal ini dapat diwujudkandalam bentuk pemberian masukan mengenai arah dan kebijakanpengawasan nasional/makro kepada Pemerintah. Substansi arah dankebijakan yang dimaksud tentunya sejalan dengan program-programPemerintah yang menjadi prioritas, berskala nasional, memperhatikananalisis risiko per masing sektor dan bidang kegiatan pemerintahan,mencerminkan sinergi APIP, dan menunjukkan dukungan bagipelaksanaan pengawasan oleh auditor eksternal.Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh BPKP agar hasilpengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagisemua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders, yang tercermindari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas produk-produk BPKP. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatianyang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya,kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dansistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasilpengawasan. Dengan demikian, produk BPKP diharapkan akanbermanfaat sebagai umpan balik (feed back) bagi penetapan kebijakandan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja InstansiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/BUL.Peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP) baik darisisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor

(pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal

51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008) Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengembangan Kapasitas Internal BPKP Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP Pendukung/fasilitasi pengawasan



Sinergi dengan APIP lain.

Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presidendalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusanPresiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem AkuntabilitasPresiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagaiPASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadapimplementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara,yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time,yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentangimplementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presidenakan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekatireal-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jikaterdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.Sistem pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannegara yang ada saat ini belum menjamin bahwa Presiden memperolehinformasi yang utuh/menyeluruh atas implementasi akuntabilitaspemerintah. Kondisi tersebut kontradiktif dengan kedudukan Presidensebagai Kepala Pemerintahan yang juga memegang kekuasaan tunggalpengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UUNomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas diaturbahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepadaMenteri Keuangan (selaku BUN) dan menteri/pimpinan lembaga (selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan kepadagubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengelolakeuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa akuntabilitaspengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan ke menteri,pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitaspengelolaan keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang

d. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yangAndal bagi Presiden/Pemerintah



menerima amanah dari rakyat, sehingga Presiden juga harusberakuntabilitas kepada rakyat.Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor 39 Tahun2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban PenyelenggaraanPemerintah Daerah-LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), belum dapatmenjamin bahwa Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, danmendekati real-time tentang akuntabilitas kinerja danpertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat dan daerah, yaitu: Penyerapan anggaran yang rendah, Kurang sinkronnya rencana pembangunan di pusat dan daerah

(karena persepsi yang sempit terhadap perundang-undangan yangada), dan

Tidak adanya informasi capaian kinerja kumulatif/aggregasi darikementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dapat dilaporkankepada Presiden secara tepat waktu (up to date), yang mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai apakahagenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakanoleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengantarget atau harapan Pemerintah dan rakyat.

Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia,masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntutuntuk membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapatmembantu Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepadarakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKPmendorong dibangunnya Sistem Akuntabilitas Presiden (PresidentAccountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. Tujuan dariPASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing-link) proses



pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikansumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah)sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkanPresiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress)masing-masing program/agenda Pemerintah. PASs didukung dengansistem data warehouse yang mengkolaborasikan berbagai informasi dariseluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait denganimplementasi sistem akuntabilitas Presiden. Kebutuhan informasi untukPASs cukup besar dan kompleks, meliputi Akuntabilitas Sasaran Makro,Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan/Program, AkuntabilitasPengawasan, Akuntabilitas Keuangan Negara, Akuntabilitas KeuanganDaerah, Akuntabilitas BUMN/D, Akuntabilitas Instansi Pusat,Akuntabilitas Instansi Daerah, Akuntabilitas Penanganan Korupsi, danAkuntabilitas Lembaga Negara.Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKPuntuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasankepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakanpenjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapaiatau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagaiberikut:

3. TUJUAN STRATEGIS



Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yangmasih dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawabpernyataan misi BPKP.Penetapan tujuan pertama yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitasKeuangan Negara dilandasi permasalahan masih diperolehnya opinidisclaimer dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan masihbanyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah(IPP/D) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Akuntabilitas keuangan negara merupakan suatu perwujudan kewajibanuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabankeuangan negara, yang dilaksanakan secara periodik. Berkaitan denganitu, BPKP mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitastersebut meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai melalui opiniyang yang dikeluarkan oleh BPK.Penetapan tujuan kedua yaitu ”Meningkatnya tata pemerintahan yangbaik”, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belumsemua kementerian lembaga dan pemerintah daerah membuat danmenerapkan standar pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu sisipemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yangbaik dan bersih (good public governance). Tata pemerintahan yang baik

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintah

e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten

f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andalbagi Presiden/pemerintah



tersebut berkaitan dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahanyang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu.BPKP mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan negara dan tatapemerintahan tersebut mengalami perbaikan melalui kegiatan qualityassurance ataupun consulting and assistance.Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara menjadi tujuanBPKP, karena BPKP menyadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etikapengelolaan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkunganyang mempengaruhinya.Penetapan tujuan ketiga juga didasari dengan masih banyaknya praktikkorupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus yang terjadi maupunjumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi tantanganbagi BPKP untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara,diantaranya dengan melakukan sosialisasi anti korupsi tentangpemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi,mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) diIPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud, serta melakukan reviulaporan dan pengaduan masyarakat.Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKPyang pertama yaitu ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yangbaik dan bebas KKN.Tujuan ke empat BPKP yaitu ”Tercapainya efektivitas penyelenggaraansistem pengendalian intern pemerintah”, ditetapkan untuk tercapainyamisi ke dua BPKP yaitu ”Membina secara efektif penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut BPKPtelah dibekali mandat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya PPNomor 60 Tahun 2008, BPKP menjadi satu-satunya lembaga yangbertanggung jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan inimenjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara



dalam RPJMN 2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruhdi lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraansistem pengendalian intern pemerintah yang efektif pada akhirnya akanbermuara pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuanpenyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan,pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang semakinefektif maka diharapkan akan berkontribusi langsung terhadappenurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara yang ditandaidengan semakin membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.Penetapan tujuan ke lima yaitu ”Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten”,adalah untuk mendukung misi ke tiga yaitu ”Mengembangkan kapasitaspengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal inidilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik (good public governance) akan terjadi dengandukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunyaadalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatanpendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkunganInstansi Pemerintah. Target yang diharapkan tercapai pada Tahun 2014adalah 80% APIP telah bersertifikat auditor sesuai jenjang dan perannya.Tujuan ke enam ditetapkan untuk mendukung pencapaian misi”Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andalbagi Presiden/pemerintah. Sebagai internal auditor, BPKP menyadaribahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang berorientasikepada pimpinan organisasi dan pemerintah, harus menjadi perhatianutama. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasikeuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal harus direkam dan dikomunikasikankepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam bentuk dan waktuyang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawaboperasional. Kesadaran itulah yang mendorong BPKP untuk



menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusanPresiden/pemerintah yang efektif. Dukungan tersebut dibuktikan olehBPKP melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dankomunikasi yang berkelanjutan yang menjadi sarana bagi pengambilankeputusan pimpinan. Pada awalnya pengembangan sistem di BPKPdidesain untuk memfasilitasi kebutuhan pimpinan BPKP dalammemantau kinerja unit kerja dan personil BPKP, kemudian diharapkanberkembang untuk menjadi perangkat (tools) bagi Presiden untukmemantau tingkat kemajuan kinerja kementerian, lembaga danBUMN/BUMD secara real time yang diperkenalkan sebagai PresidentAccountability Systems (PASs).

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yangdirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurunwaktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategismerupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu;sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.Sebagaimana diungkapkan diatas, sasaran strategis Perwakilan BPKPProvinsi Kepulauan Riau mengacu kepada sasaran strategis yang termuatdalam Renstra BPKP untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD;2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%;3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300

Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya GoodGovernance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;

4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMDdalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;

5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda;6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;

4. SASARAN STRATEGIS



7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.

8) Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP ProvinsiKepulauan Riau untuk tahun 2012-2014 adalah sebagaimana terlihatdalam Indikator Kinerja Utama dan Output penting berikut :

Tabel 2.1.Indikator Kinerja Utama dan Output Penting

Indikator Kinerja Utama Target2012

Target2013

Target2014

1.

1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan

80% 90% 95%

1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP

80% 90% 95%

1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

82% 82% 82%

1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat

73,75% 81,25% 86,25%

1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat

68% 68% 68%

1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders

80% 86,67% 93,33%

1.1.7 Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraan akuntansi

50% 55% 60%

No.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas 95%LKKL, dan 95% LKPD



1.2.1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Perekonomian

4 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

1.2.2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Polsoskam


1.2.3 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunanLKPD


1.2.4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 15 Laporan 4 Laporan 1 Laporan

1.2.5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor BidangPerekonomian

12 Laporan 9 laporan 9 laporan

1.2.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidangPolsoskam


1.2.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Polsoskam


1.2.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian


1.2.9 Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Keuangan Daerah


2.

2.1.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

75% 80% 87.50%

2.1.2 Persentase hasil pengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat

71.25% 78.75% 86.25%

2.1.3 Persentase penghematan biaya (cost saving )dibandingkan dengan nilai yang diaudit

7% 8% 9%

2.2.1 Laporan hasil pengawasan BUN bidangPerekonomian


2.2.2 Laporan hasil pengawasan BUN bidangPolsoskam


2.2.3 Laporan hasil pengawasan BUN bidangKeuangan Daerah


3.

3.1.1 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanansesuai Standar Pelayanan Minimal

2 IPD 2 IPD 3 IPD

3.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI

55% 65% 75%

3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 50% 60% 70%

Sasaran Strategis: Tercapainya OptimalisasiPenerimaan Negara sebesar 87,50%

Sasaran Strategis:Terselenggaranya SPM pada60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%BUMN/BUMD



3.2.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerjapelayanan publik bidang Keuangan Daerah


3.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektorkorporat


3.2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

3.2.4 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKBUMD


4.

4.1.1 Jumlah Kelompok Masyarakat yangmendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

0 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok

4.1.2 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

0 instansi 1 instansi 3 instansi

4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDyang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK

6 instansi 6 instansi 5 instansi

4.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaimdan penyesuaian harga

84% 84% 84%

4.1.5 Persentase penyerahan kasus kepada instansipenegak hukum

85% 85% 85%

4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPKoleh instansi berwenang / Hasil LHAI yangditindaklanjuti oleh instansi berwenang

30% 40% 50%

4.1.7 Persentase hasil telaahan pengaduanmasyarakat

10% 10% 10%

5.

5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakanSPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

50% 60% 70%

5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun2008

5 Kab/kota 5 Kab/kota 5 Kab/kota

5.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoringSistem Pengendalian Intern

3 kab/kota 2 kab/kota 2 kab/kota

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD DalamUpaya Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiMenjadi 80%

Sasaran Strategis: Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP di 70% K/L/Pemda



6.

6.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA

70% 75% 80%

7.

7.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasanyang terealisasi

80% 85% 90%

7.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan PerwakilanBPKP dengan SAP

100% 100% 100%

7.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadaplayanan kepegawaian

7,6 dariskala l ikert

1-10

7,8 dariskala

likert 1-10

8 dariskala l ikert

1-10

7.1.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalamDIPA

90% 95% 100%

7.1.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan ataspencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

8 dari skalalikert 1-10

8,25 dariskala

likert 1-10


1-10

7.1.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP dimedia massa

79% 81% 83%

7.1.7 Persentase pemanfaatan asset 100% 100% 100%

7.1.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadaplayanan sarpras


1-10

8,1 dariskala

likert 1-10


1-10

7.1.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil auditInspektorat

74% 77% 80%

7.1.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikanke puslitbangwas

77% 79% 80%

7.1.11 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi danatau di-assessment tata kelola APIP

40% 50% 60%

7.1.12 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditorbersertifikat


1-10

7,5 dariskala

likert 1-10

8 dariskala l ikert

1-10

7.1.13 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIPDaerah

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

7.1.14 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

8.

8.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secaraefektif

61% 66% 70%

Sasaran Strategis: Terselenggaranya 100% sistemdukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% Pemda

Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangan sebesar 100%



Selain pembinaan penyelenggaraan SPIP yang merupakan salah satukegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur, BPKP melaksanakanprogram dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam limatahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lainseperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domainBPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, danCheck and Balance.Capacity Building (Expertise)BPKP berisi para pakar khususnya di bidang auditing, akuntansi, danakuntabilitas sehingga BPKP menjadi rujukan bagi instansi pemerintahjika menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara.Terkait dengan hal tersebut, BPKP berperan mendukung manajemenpemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasanintern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern,dan peningkatan kapasitas SDM. Secara tegas PP Nomor 60 Tahun 2008pasal 59 ayat (1) huruf e memberikan mandat pada BPKP untukmelakukan peningkatan kompetensi auditor APIP. Berdasarkan mandattersebut, BPKP dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, reviu,evaluasi, atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan instansi pemerintah.Termasuk dalam domain ini adalah pengembangan sistem informasi yangdibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelolapemerintahan, misalnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen

5. PROGRAM



Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Presiden (PresidentAccountability Systems).Current IssuesDalam rangka mengawal pelaksanaan program-program strategis nasionalyang bersifat makro dan lintas kementerian, BPKP harus mampumenangkap dan menganalisis issue-issue yang terkini tentangpelaksanaan program-program tersebut dalam rangka memberikanmasukan kepada Presiden. Prioritas penanganan adalah issue pentingyang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan memilikidampak serta resiko tinggi jika tidak segera ditangani. Kegiatan yangdilakukan antara lain berupa kajian issue-issue strategis, analisiskebijakan, dan evaluasi program.Clearing HouseUntuk mengatasi kegamangan/keraguan para penyelengara negara,pejabat/petugas di kementerian/lembaga dalam melaksanakan RencanaKerja Pemerintah (RKP), BPKP siap memberikan justifikasi secaraakuntabel agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Melaluiclearing house, BPKP dengan didukung oleh Kejaksaan RI dan KepolisianNegara RI akan memperjelas suatu permasalahan apakah masalah ataukasus masih merupakan ranah administrasi atau sudah berindikasitindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraanbirokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan penegakanhukum yang berkeadilan.Check and BalanceKuatnya posisi eksternal auditor dibandingkan internal auditorpemerintah saat ini menciptakan suatu kondisi manajemen pemerintahanyang kurang kondusif. Oleh karena itu, Presiden membutuhkan sistempengawasan internal yang kuat dan terkoordinasi dengan baik dalamrangka menciptakan check and balance. Untuk meningkatkan efektivitassistem pengendalian, pengawasan internal terhadap akuntabilitaskeuangan negara yang kuat akan memberikan early warning dan feed



back yang benar kepada manajemen Pemerintahan, sehingga semuapotensi penyimpangan dapat dideteksi, dicegah, dan diperbaiki, serta padaakhirnya diperoleh pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakansecara ekonomis, efisien, dan efektif.Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra BPKP 2010-2014mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yangditerapkan dalam penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014. Programdidefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu programteknis dan program generik. Program teknis merupakan program-programyang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang bersifatpelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atauadministrasi pemerintahan (pelayanan internal). Berdasarkanrestrukturisasi program, untuk setiap LPND menggunakan satu programteknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapaprogram generik. Penambahan program teknis dimungkinkan apabilaprogram tersebut menjadi prioritas nasional.Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang olehBappenas, Renstra BPKP 2010-2014 berisi 3 program sebagai berikut:



Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuankerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa ataukesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satu unitorganisasi setingkat eselon 2 yang bersifat memberikan pelayananeksternal menggunakan 1 kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan generikdilaksanakan oleh unit organisasi setingkat eselon II yang bersifatmemberikan pelayanan internal.

B. PERJANJIAN KINERJASesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, dokumenPenetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan suatu dokumen pernyataankinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antaran atasan dan bawahanuntuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber dayayang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh instansipemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerjaorganisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan

PROGRAM TEKNIS

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

PROGRAM GENERIK

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya-BPKP

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilanorganisasi.Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013mencerminkan rencana sasaran strategis yang menguraikan indikator dantarget kinerja yang hendak dicapai Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau selama Tahun 2013. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatifyang harus dicapai selama Tahun 2013 dari indikator kinerja yang melekatpada tingkat kegiatan, yaitu indikator output.Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013telah ditandatangani antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau selaku pengemban tugas/amanah dengan Kepala BPKP selaku pemberitugas/amanah.



AA.. PPEENNGGUUKKUURRAANN KKIINNEERRJJAAPengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yangdicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikatorkinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untukmenilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambarantentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi.Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010 tentang tentangPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahanparadigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan denganmengidentifikasikan secara jelas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan OutputPenting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yangmenjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknyamencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan hasil yangdicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalamdokumen penetapan kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

BB.. AANNAALLIISSIISS PPEENNCCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAAAnalisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkanketerkaitan pencapaian kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkantujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.Instansi pemerintah melaksanakan análisis dan evaluasi kinerja denganmemperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang



dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikankinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerjatersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-faktayang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 tergambardari capaian 55 indikator kinerja, yang terdiri dari 37 indikator kinerja utamadan 18 indikator output sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapankinerja Tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.464.755.000.00.LAKIP 2013 ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian sasaranstrategis khususnya tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapkan dalam penetapan kinerja (PKP2T dan PKAU) namun jugadidukung oleh kegiatan lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya.PKP2T dan non-PKP2T merupakan program kerja pengawasan danpembinaan SPIP tahunan yang menjadi core competence BPKP sebagai APIP,sedangkan PKAU adalah program kerja administrasi umum yang mendukungpelaksanaan kegiatan pengawasan.

Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis output ditinjaudari pengukuran capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut:11.. HHaassiill PPeellaakkssaannaaaann PPeennggaawwaassaann IInntteerrnn AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa

ddaann PPeemmbbiinnaaaann PPeennyyeelleennggggaarraaaann SSiisstteemm PPeennggeennddaalliiaann IInntteerrnn PPeemmeerriinnttaahhCapaian sasaran ini diukur melalui 55 indikator kinerja, yang terdiri dari37 indikator kinerja utama dan 18 indikator output. Keberhasilan capaiankinerja di Tahun 2013 tersebut merupakan kerja keras dari seluruh wargaPerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan quality assurance(QA) dari Deputi dan Sekretariat Utama BPKP. Keberhasilan ini jugaditunjang kerjasama yang baik dengan mitra kerja di Provinsi KepulauanRiau, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari instansi vertical danPerwakilan BPK Prov. Kepulauan Riau. Kerjasama dengan mitra kerjamenghasilkan permintaan penugasan audit maupun non audit. Hal inimenunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan terhadap peran



Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan uraian sebagaiberikut:1.1.1.Sasaran Strategis Pertama

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Capaian sasaran ini diukur melalui 16 indikator kinerja, yang terdiri dari7 indikator kinerja utama dan 9 indikator output penting

Tabel 3.1


Realisasi2013

%Capaian

Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan 90% 100.00% 111.11

Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP 90% 100.00% 111.11

Persentase jumlah laporan keuangan proyekPHLN yang memperoleh opini dukungan WTP 82% 100.00% 121.95

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yangdisampaikan ke Pusat 81.25% 100.00% 123.08

Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat 68% 100.00% 147.06

Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders

86.67% 100.00% 115.38

Persentase BUMD yang mendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi 55% 25.00% 45.45

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Perekonomian 3 Laporan 3 Laporan 100.00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Polsoskam 11 Laporan 11 Laporan 100.00

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunanLKPD 6 Laporan 6 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 4 Laporan 4 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor BidangPerekonomian 9 laporan 9 laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidangPolsoskam 13 Laporan 13 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Polsoskam 6 Laporan 6 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian

1 Laporan 1 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Keuangan Daerah 5 Laporan 5 Laporan 100.00

No.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2.1

1.2.2

1.2.8

1.2.9

1.2.3

1.2.41.2.5

1.2.6

1.2.7



Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator kinerja utama yang telahdilaksanakan, sebagian besar menunjukkan capaian kinerja yang baik,kecuali pada satu indikator kinerja yang akan dijelaskan pada lebih lanjut.Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran StrategisPertama, dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagaiberikut:

1.1.1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan LaporanKeuangan

Capaian indikator Persentase IPP yang mendapat pendampinganpenyusunan Laporan Keuangan yaitu 111,11%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 90%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 125% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 80%.

1.1.2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimalWDP

Capaian indikator Persentase IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP yaitu 111,11%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 90%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 189,29% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 80%. Adapun Pemerintah Daerah yang telah mendapat opiniWTP pada hasil audit BPK Tahun 2013 yakni, Provinsi KepulauanRiau, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, danKabupaten Bintan. Sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya mendapatopini WDP, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga danKabupaten Anambas.



1.1.3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperolehopini dukungan WTP

Capaian indikator Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLNyang memperoleh opini dukungan WTP yaitu 121,95%. DimanaRealisasi tahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkandalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 82%. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 93,33% dari target kinerjatahunan yakni sebesar 82% atau sama dengan tahun 2012.

1.1.4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan kePusat

Capaian indikator Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yangdisampaikan ke Pusat yaitu 123,08%. Dimana Realisasi tahun 2013adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 81,25%. Sedangkan realisasi tahun2012 adalah sebesar 21,05% dari target kinerja tahunan yakni sebesar73,75%.

1.1.5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

Capaian indikator Persentase hasil pengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikan ke Pusat yaitu 147,06%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 68%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 100% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 68%.

1.1.6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Capaian indikator Persentase hasil pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan olehstakeholders yaitu 115,38%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah



sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Target KinerjaTahunan yakni sebesar 86,67%. Sedangkan realisasi tahun 2012adalah sebesar 175% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 80%.

1.1.7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraanakuntansi

Capaian indikator Persentase BUMD yang mendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi yaitu 25,58%. Dimana Realisasi tahun2013 adalah sebesar 14,29% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 50%, yakni hanya 2 BUMD dari 14BUMD yang ada, antara lain PDAM Tirta Kepri dan PDAMKabupaten Lingga. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah 25%sebesar dari target kinerja tahunan yakni sebesar 50%.

1.2.1. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL BidangPerekonomian

Capaian indikator laporan hasil bimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKL Bidang Perekonomian yaitu 100% dari target yangditetapkan dalam TAPKIN dengan terealisasinya 3 laporan dari 3laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar8 laporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar 4 laporan.

1.2.2. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKLPolsoskam

Capaian indikator laporan hasil bimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKL Bidang Polsoskam yaitu 100% dari target yangditetapkan dalam TAPKIN dengan terealisasinya 11 laporan dari11 laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar12 laporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar 8 laporan.



1.2.3. Laporan Hasil Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD

Capaian indikator laporan hasil Bimbingan teknis/asistensipenyusunan LKPD yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalamTAPKIN dengan terealisasinya enam laporan dari enam laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 25 laporan dari targetkinerja tahunan yakni sebesar 13 laporan.

1.2.4. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Capaian indikator laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN yaitu100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKIN denganterealisasinya empat laporan dari empat laporan yang ditargetkan.Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 14 laporan dari target kinerjatahunan yakni sebesar 15 laporan.

1.2.5. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Capaian indikator laporan hasil pengawasan lintas sektor BidangPerekonomian yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKINdengan terealisasinya sembilan laporan dari sembilan laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesarsatu laporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar 12 laporan.

1.2.6. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Capaian indikator laporan hasil pengawasan lintas sektor BidangPolsoskam yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKINdengan terealisasinya 13 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan.Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 7 laporan dari target kinerjatahunan yakni sebesar 7 laporan.



1.2.7. Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden BidangPolsoskam

Capaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Polsoskam yaitu 100% dari target yang ditetapkandalam TAPKIN dengan terealisasinya enam laporan dari enamlaporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 14laporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar 12 laporan.

1.2.8. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder BidangPerekonomianCapaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder Bidang Perekonomian yaitu 100% dari target yangditetapkan dalam TAPKIN dengan terealisasinya satu laporan darisatu laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar dualaporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar satu laporan.

1.2.9. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder BidangKeuangan Daerah

Capaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder Bidang Perekonomian yaitu 100% dari target yangditetapkan dalam TAPKIN dengan terealisasinya lima laporan darilima laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar empatlaporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar tiga laporan.



1.1.2.Sasaran Strategis Kedua

Tercapaianya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%


Tabel 3.1


Realisasi2013

%Capaian

Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 80% 0.00% 0.00

Persentase hasil pengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat 78.75% 100.00% 126.98

Persentase penghematan biaya (cost saving )dibandingkan dengan nilai yang diaudit 8% 18.69% 233.63

Laporan hasil pengawasan BUN bidangPerekonomian 1 Laporan 1 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan BUN bidangPolsoskam 13 Laporan 13 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan BUN bidang KeuanganDaerah 22 Laporan 27 Laporan 122.73

No.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.2

2.2.1

2.2.3

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator kinerja utama yang telahdilaksanakan, sebagian besar menunjukkan capaian kinerja yang baik,kecuali pada satu indikator kinerja yang akan dijelaskan pada lebih lanjut.Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kedua,dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

2.1.1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti

Capaian indikator Persentase hasil pengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti yakni sebesar 0%karena belum ada hasil tindak lanjut dari kegiatan pengawasantersebut dikarenakan kegiatan tersebut baru dilaksanakan padatahun 2013 ini, yakni audit Penerimaan PNBP dari terminal khususTahun 2012 dan semester I Tahun 2913. Sedangkan realisasi tahun2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunan yakni sebesar75%.



2.1.2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Capaian indikator Persentase hasil pengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat yakni sebesar 126,98%. Dimana Realisasi tahun2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 78,75%. Sedangkan realisasi tahun2012 adalah sebesar 104,65% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 71,25%.

2.1.3. Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengannilai yang diaudit

Capaian indikator Persentase penghematan biaya (cost saving)dibandingkan dengan nilai yang diaudit yakni sebesar 233,63%.Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 18,69% dari target yangditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 8%, yangmerupakan hasil audit penyesuaian harga terhadap kontrak-kontrakjangka panjang (multi-years) dengan hasil penghematan (koreksi)sebesar Rp358.658.800,00 dari yang diajukan sebesarRp1.918.691.200,00 atau 18,69%. Sedangkan realisasi tahun 2012adalah sebesar 7% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 7%.

2.2.1. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian

Capaian indikator laporan hasil pengawasan BUN BidangPerekonomian yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalamTAPKIN dengan terealisasinya satu laporan dari satu laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar tiga laporan daritarget kinerja tahunan yakni sebesar tujuh laporan. Capaian indikatorkinerja output ini dilaksanakan melalui penugasan EvaluasiPenyerapan Anggaran.



2.2.2. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Capaian indikator laporan hasil pengawasan BUN BidangPerekonomian yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalamTAPKIN dengan terealisasinya 13 laporan dari 13 laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 34 laporan dari targetkinerja tahunan yakni sebesar 12 laporan. Capaian indikator kinerjaoutput ini dilaksanakan melalui penugasan Evaluasi PenyerapanAnggaran Kementerian pada Kantor Wilayah (Kanwil)/instansivertikal di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.3. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Capaian indikator laporan hasil pengawasan BUN Bidang KeuanganDaerah yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKINdengan terealisasinya 20 laporan dari 20 laporan yang ditargetkan.Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 34 laporan dari target kinerjatahunan yakni sebesar 24 laporan. Capaian indikator kinerja outputini dilaksanakan melalui penugasan Monitoring PengelolaanDAK/DPDF/DPIPD/DPPIP Tahun 2012 Kabupaten Anambas danKabupaten Natuna dan kota batam serta Evaluasi Penyerapan APBDTahun 2013 pada Prov. Kepulauan Riau.



1.1.3.Sasaran Strategis Ketiga

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan Terselenggaranya GoodGovernance (GG) pada 75% BUMN/BUMD


Tabel 3.3


Realisasi2013

%Capaian

Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanansesuai Standar Pelayanan Minimal 2 IPD 4 IPD 200.00

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI 65% 4.34% 6.68

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 60% 21.42% 35.70

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayananpublik bidang Keuangan Daerah 8 Laporan 8 Laporan 100.00

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektorkorporat 1 Laporan 1 Laporan 100.00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3 Laporan 3 Laporan 100.00Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKBUMD 3Laporan 3 Laporan 100.00

3.2.2

3.2.33.2.4

No.

3.1.1

3.1.2

3.1.33.2.1

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator kinerja utama yang telahdilaksanakan, sebagian besar menunjukkan capaian kinerja yang baik,kecuali pada dua indikator kinerja yang akan dijelaskan pada lebih lanjut.Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran Strategis Ketiga,dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut:3.1.1. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

MinimalCapaian indikator jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuaiStandar Pelayanan Minimal yaitu 200%. Dimana Realisasi tahun 2013adalah sebesar 4 IPD dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 2 IPD. Sedangkan realisasi tahun2012 adalah sebesar 2 IPD dari target kinerja tahunan yakni sebesar2 IPD.



3.1.2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPICapaian indikator Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/ asistensi GCG/KPI yaitu 6,68%. Dimana Realisasi tahun2013 adalah sebesar 4,34% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 65%. Adapun realisasi kegiatan iniadalah pada satu BLUD yakni RSUD Kota Tanjungpinang.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 50% dari targetkinerja tahunan yakni sebesar 55%.

3.1.3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerjaCapaian indikator Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerjayakni sebesar 25%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 15%dari target yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yaknisebesar 60%, yakni hanya 3 BUMD antara lain PDAM Tirta Kepri danPDAM Kabupaten Lingga serta Perusahaan Daerah KabupatenKarimun. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 15% daritarget kinerja tahunan yakni sebesar 50%.

3.2.1. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik BidangKeuangan DaerahCapaian indikator laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayananpublik Bidang Keuangan Daerah yaitu 100% dari target yangditetapkan dalam TAPKIN dengan terealisasinya delapan laporandari delapan laporan yang ditargetkan. Capaian tersebut memperolehpredikat memuaskan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesardelapan laporan dari target kinerja tahunan yakni sebesar sepuluhlaporan. Capaian indikator kinerja output ini dilaksanakan melaluipenugasan evaluasi AKIP Pemda Kabupaten Lingga dan Koordinasidan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Dinas Pendapatan danBagian Anggaran DPKAD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



3.2.2. Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor KorporatCapaian indikator laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektorkorporat yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKINdengan terealisasinya satu laporan dari satu laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar dua laporan daritarget kinerja tahunan yakni sebesar dua laporan.Capaian indikatorkinerja output ini dilaksanakan melalui asistensi GCG pada PT PLNBatam (Persero).

3.2.3. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMDCapaian indikator laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD yaitu100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKIN denganterealisasinya tiga laporan dari tiga laporan yang ditargetkan.Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar dua laporan dari target kinerjatahunan yakni sebesar dua laporan.

3.2.4. Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LK BUMDCapaian indikator laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKBUMD yaitu 100% dari target yang ditetapkan dalam TAPKINdengan terealisasinya lima laporan dari lima laporan yangditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikat memuaskan.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar satu laporan daritarget kinerja tahunan yakni sebesar satu laporan.



1.1.4.Sasaran Strategis Keempat

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDdalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Capaian sasaran ini diukur melalui 7 indikator kinerja utama

Tabel 3.4


Realisasi2013

%Capaian

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkanSosialisasi Program Anti Korupsi 1 Kelompok 1 Kelompok 100.00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

1 instansi 2 instansi 200.00

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yangdilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 6 instansi 0 instansi 0.00

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaimdan penyesuaian harga 84% 100.00% 119.05

Persentase penyerahan kasus kepada instansipenegak hukum 85% 175.00% 205.88

Persentase TL hasil audit investigasi non TPKoleh instansi berwenang / Hasil LHAI yangditindaklanjuti oleh instansi berwenang

40% 100.00% 250.00

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat10% 0.00% 0.00

4.1.7

No.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tujuh indikator kinerja utama yangtelah dilaksanakan, sebagian besar menunjukkan capaian kinerja yang baik,kecuali pada dua indikator kinerja yang akan dijelaskan pada lebih lanjut.Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran StrategisKeempat, dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagaiberikut:4.1.1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi

Program Anti KorupsiCapaian indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkanSosialisasi Program Anti Korupsi yaitu 100%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 1 kelompok dari target yang ditetapkandalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 1 kelompok, yaknisosialisasi program anti korupsi (SOSPAK) pada Universitas



Internasional Batam. Pada tahun 2012, tidak ditargetkan jumlahKelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Sedangkantarget dan realisasi tahun 2012 juga tidak ada.

4.1.2. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCPCapaian indikator Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasiFCP yaitu 100%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar1 instansi dari target yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunanyakni sebesar 1 instansi. Pada tahun 2012, tidak ditargetkan jumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud dan realisasitahun 2012 juga tidak ada.

4.1.3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPKCapaian indikator Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yangdilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK yaitu 0,00%. Dimanadalam tahun 2013 tidak ada kegiatan pengkajian peraturan yangberpotensi TPK terhadap IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yangada. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 1 instansi daritarget kinerja tahunan yakni sebesar 6 instansi.

4.1.4. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaianhargaCapaian indikator Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaimdan penyesuaian harga yaitu 119,05% karena belum ada TindakPengaduan atau permintaan audit HKP. Dimana Realisasi tahun 2013adalah sebesar 100% instansi dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 85%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 84%.



4.1.5. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukumCapaian indikator Persentase penyerahan kasus kepada instansipenegak hukum adalah sebesar 205,88%. Dimana Realisasi tahun2013 adalah sebesar 175% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 85%, dengan realisasi penyerahanhasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) keinstansi penyidik sebanyak 7 kali (7 laporan) dengan nilai sebesarRp6.239.392.425,38 dari 4 PP yang ditetapkan dalam PKPT.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 89% dari targetkinerja tahunan yakni sebesar 85%.

4.1.6. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansiberwenang / Hasil LHAI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenangCapaian indikator Persentase TL hasil audit investigasi non TPK olehinstansi berwenang / Hasil LHAI yang ditindaklanjuti oleh instansiberwenang yaitu 250 %. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar100% dari target yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunanyakni sebesar 40%, yakni hasil tindak lanjut atas Audit Investigatifterhadap penggunaan dana publikasi pada Biro Humas dan ProtokolSetda Provinsi Kepri Tahun 2011 atas kasus berindikasi TindakPidana Korupsi (TPK) senilai Rp 17.027.273,00. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 30%.

4.1.7. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakatCapaian indikator Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakatyakni sebesar 0% karena tidak ada pengaduan masyarakat dan LSMselama tahun 2013. Kinerja ini tidak tercapai dikarenakan tidak adapengaduan dari masyarakat atau LSM yang disampaikan kePerwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2013.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerjatahunan yakni sebesar 10%.



1.1.5.Sasaran Strategis Kelima

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda


Tabel 3.5


Realisasi2013

%Capaian

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 60% 100.00% 166.67

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun2008

4 Kab/kota 4 Kab/kota 100.00

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SistemPengendalian Intern 1 Kab/kota 2 Kab/kota 200.00

No.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tiga indikator kinerja utama yangtelah dilaksanakan, seluruhnya menunjukkan capaian kinerja yang baik.Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran StrategisKeempat, dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagaiberikut:5.1.1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60

Tahun 2008Capaian indikator Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 yakni sebesar 166,67%. DimanaRealisasi tahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkandalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 60%. SeluruhPemerintah Daerah (1 Provinsi dan 7 Kabupaten/kota) telahmenyelnggarakan SPIP. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalahsebesar 50% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 50%.

5.1.2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuaiPP No 60 Tahun 2008Capaian indikator Jumlah Pemda yang dilakukan asistensipenyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 yakni sebesar100%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 4 kab/kota daritarget yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar



4 kab/kota. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 5 kab/kotadari target kinerja tahunan yakni sebesar 5 kab/kota.

5.1.3. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem PengendalianInternCapaian indikator Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring SistemPengendalian Intern yaitu sebesar 200%. Dimana Realisasi tahun2013 adalah sebesar 2 kab/kota dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 1 kab/kota. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 3 kab/kota dari target kinerjatahunan yakni sebesar 3 kab/kota.



1.1.6.Sasaran Strategis Keenam

Meningkatnya Kapasitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten pada 80% Pemda


Tabel 3.6


Realisasi2013

%Capaian

Persentase Pemda yang dilakukan asistensipenerapan JFA

75% 37.50% 50.00

No.

6.1.1

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator kinerja utama tersebutdiatas pencapaianya belum memuaskan yakni Capaian indikator PersentasePemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA yaitu sebesar 50%. DimanaRealisasi tahun 2013 adalah sebesar 38% (2 pemda) dari target yangditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 75%. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 25% (1 pemda) dari target kinerjatahunan yakni sebesar 70% yang telah dilaksanakan.



1.1.7.Sasaran Strategis Ketujuh

Meningkatnya efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% danKualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Capaian sasaran ini diukur melalui 14 indikator kinerja utama, yangterdiri dari 12 indikator kinerja utama dan 2 indikator output penting

Tabel 3.7


Realisasi2013

%Capaian

Persentase jumlah rencana penugasanpengawasan yang terealisasi 85% 97.02% 114.14

Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP dengan SAP 100% 100.00% 100.00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadaplayanan kepegawaian


1-10


1-10103.46

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalamDIPA 95% 100.00% 105.26

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan ataspencairan anggaran yang diajukan sesuaiprosedur


1-10


1-1097.45

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP dimedia massa 81% 1.00% 1.23

Persentase pemanfaatan asset 100% 100.00% 100.00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadaplayanan sarpras


1-10


1-1094.94

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil auditInspektorat 77% 100.00% 129.87

Jumlah masukan topik penelitian yangdisampaikan ke puslitbangwas 79% 0.00% 0.00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi danatau di-assessment tata kelola APIP 50% 50.00% 100.00

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditorbersertifikat


1-10


1-10102.27

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFAAPIP Daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIPDaerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00

No.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.77.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.2.1

7.2.2

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk 14 indikator kinerja utama yangtelah dilaksanakan, sebagian besar menunjukkan capaian kinerja yang baik,kecuali pada dua indikator kinerja yang akan dijelaskan pada lebih lanjut.



Berikutnya penjelasan untuk pengukuran kinerja Sasaran StrategisKetujuh, dengan uraian masing-masing indikator kinerja utama sebagaiberikut :

7.1.1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasiCapaian indikator Persentase jumlah rencana penugasan pengawasanyang terealisasi yakni sebesar 114,14%. Dimana Realisasi tahun 2013adalah sebesar 97,02% dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni sebesar 85%. Jumlah realisasi PP pada tahun2013 adalah sebanyak 163 PP dari target sebesar 168 PP, adapun5 PP yang tidak terealisasi disebabkan adanya pembatalan dari BPKPpusat 1 PP, dilaksanakan oleh BPKP Pusat 1 PP, 1 PP (sosialisasipedoman audit di lingkungan Kemensos) belum dilaksanakan dan2 PP penugasan investigasi (2 PP untuk audit investigasi). 2 PPpenugasan investigasi tidak bisa dilaksanakan karena tergantungpermintaan dari instansi penyidik Sedangkan realisasi tahun 2012adalah sebesar 120% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 80%.

7.1.2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP denganSAPCapaian indikator Persentase kesesuaian laporan keuanganPerwakilan BPKP dengan SAP yakni sebesar 100%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 100%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 100% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 100%.

7.1.3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaianCapaian indikator Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadaplayanan kepegawaian yaitu 103,46% dimana dari hasil evaluasi yangdilakukan tingkat kepuasan pegawai perwakilan rata-rata adalahsebesar 8,07 dari skala likert 1-10 dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni 7,8 dari skala likert 1-10. Sedangkan



realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunanyakni sebesar 7,6 dari skala likert 1-10, disebabkan evaluasi belumdilakukan.

7.1.4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPACapaian indikator Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalamDIPA adlaah sebesar 105,26%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalahsebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Target KinerjaTahunan yakni sebesar 95%. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalahsebesar 100% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 90%.

7.1.5. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedurCapaian indikator Persepsi kepuasan pegawai perwakilan ataspencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur yaitu 97,45%dimana dari hasil evaluasi yang dilakukan tingkat kepuasan pegawaiperwakilan rata-rata adalah sebesar 8,04 dari skala likert 1-10 daritarget yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni 8,25dari skala likert 1-10. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar0% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 8 dari skala likert 1-10,disebabkan evaluasi belum dilakukan.

7.1.6. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massaCapaian indikator Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP dimedia massa yaitu hanya 1,23%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalahsebesar 1% dari target yang ditetapkan dalam Target KinerjaTahunan yakni sebesar 81%, yakni hanya kegiatan publikasi tentangpenerimaan dan pengawasan seleksi CPNS tahun 2013 di media cetakdan Radio. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% daritarget kinerja tahunan yakni sebesar 79%. Kondisi ini disebabkanketerbatasan SDM dalam pengelolaan Kehumasan.

7.1.7. Persentase pemanfaatan asetCapaian indikator Persentase pemanfaatan aset adalah sebesar 100%.Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang



ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 100%(seluruh aset telah termanfaatkan). Sedangkan realisasi tahun 2012adalah sebesar 100% dari target kinerja tahunan yakni sebesar 100%.

7.1.8. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarprasCapaian Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanansarpras yaitu 94,94% dimana dari hasil evaluasi yang dilakukantingkat kepuasan pegawai perwakilan rata-rata adalah sebesar 7,69dari skala likert 1-10 dari target yang ditetapkan dalam TargetKinerja Tahunan yakni 8,1 dari skala likert 1-10. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 8 dari skala likert 1-10 karena belum dilakukan kegiatansurvei atas kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras.

7.1.9. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratcapaian Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektoratyaitu 128%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 100% daritarget yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar77%, yakni berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat padaPerwakilan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerjatahunan yakni sebesar 74%.

7.1.10. Persentase masukan topik penelitian yang disampaikan kepuslitbangwasCapaian Persentase masukan topik penelitian yang disampaikan kepuslitbangwas yaitu 0% karena belum dilakukanya identifikasi atastopik penelitian yang mendukung terciptanya tata kelolapemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0%dari target kinerja tahunan yakni sebesar 77%.



7.1.11. Persentase instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIPCapaian Persentase instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP yaitu sebesar 100%. Dimana Realisasitahun 2013 adalah sebesar 50% dari target yang ditetapkan dalamTarget Kinerja Tahunan yakni sebesar 50%. Sedangkan realisasitahun 2012 adalah sebesar 37,5% dari target kinerja tahunan yaknisebesar 40%.

7.1.12. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatCapaian Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikatyaitu 0% karena belum dilakukan survei/penelitian tentang Tingkatpersepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat. Sedangkanrealisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerja tahunanyakni sebesar 7,5 dari skala likert 1-10.

7.2.1. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP DaerahCapaian Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerahyakni sebesar 100%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 2kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunanyakni sebesar 2 kegiatan. Sedangkan realisasi tahun 2012 adalahsebesar 2 kegiatan dari target kinerja tahunan yakni sebesar 2kegiatan.

7.2.2. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP DaerahCapaian Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah yaknisebesar 100%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar2 kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Target KinerjaTahunan yakni sebesar 2 kegiatan. Sedangkan realisasi tahun 2012adalah sebesar 3 kegiatan dari target kinerja tahunan yakni sebesar2 kegiatan



1.1.8.Sasaran Strategis Kedelapan

Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusanbagi Pimpinan


Tabel 3.9


Realisasi2013

%Capaian

8.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkansecara efektif 66% 66% 100.00

No.

Capaian Persentase Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektifyaitu 100%. Dimana Realisasi tahun 2013 adalah sebesar 66% dari targetyang ditetapkan dalam Target Kinerja Tahunan yakni sebesar 66%.Sedangkan realisasi tahun 2012 adalah sebesar 0% dari target kinerjatahunan yakni sebesar 61%.

Disamping melakukan tugas yang tertuang dalam PKPT selama tahun2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan tugas-tugas Non PKPT, terutama yang berasal dari permintaan stakeholder,antara lain Pemerintah Daerah, BUMN/D dan Pihak Penyidik, denganuraian sebagai berikut :1. Permintaan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi

vertikal untuk kegiatan pendampingan, bimbingan teknis, asistensidan audit sebanyak 111 laporan

2. Permintaan dari instansi penyidik untuk kegiatan PerhitunganKerugian Negara, pemberian keterangan ahli, audit penyesuain hargadan sosialisasi anti korupsi sebanyak delapan laporan

3. Permintaan dari BUMD untuk kegiatan audit kinerja, bimbinganteknis, dan asistensi serta penyusunan laporan keuangan sebanyakenam laporan

4. Permintaan pendampingan dan bimbingan teknis penyelenggaraanSPIP sebanyak satu laporan



Adapun hasil penugasan audit yang dilakukan selama Tahun 2013(periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013) dengan jumlah temuan dantindak lanjut audit sebagai berikut:

Tabel 3.3

No Uraian Kejadian Nilai (Rp)1 Temuan (TP) 91 4.329.922.841,712 Tindaklanjut (TPL) 12 82.515.365,003 Saldo (TPB) 79 4.247.407.476,71

Sedangkan saldo Temuan Hasil Pemeriksaan yang belum ditindaklanjutisampai dengan 31 Desember 2013 (secara keseluruhan) adalah sebagaiberikut :

No Uraian Kejadian Nilai (Rp)1 Temuan (TP) 1.282 37.729.224.954,192 Tindaklanjut (TPL) 776 10.053.134.640,853 Saldo (TPB) 506 27.676.090.313,34

Saldo TPB sebesar Rp27.676.090.313,34, sebagaian besar merupakansaldo temuan limpahan dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

22.. HHaassiill PPeennyyeelleennggggaarraaaann DDuukkuunnggaann MMaannaajjeemmeenn PPeerrwwaakkiillaann BBPPKKPPCapaian sasaran HHaassiill PPeennyyeelleennggggaarraaaann DDuukkuunnggaann MMaannaajjeemmeennPPeerrwwaakkiillaann BBPPKKPP diukur melalui indikator kinerja outputnya adalahrealiasi laporan pengawasan sebanyak 171 laporan dari target 168 laporanatau 101,78% berarti masuk kategori memuaskan.Rincian laporan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.4

No Uraian Output Jumlahoutput

1 LAKIP Perwakilan Tahun 2013 1

2 TAPKIN Perwakilan Tahun 2013 1

3 Laporan Kehumasan Tahun 2013 1

4 Laporan Bulanan GDN 12

5 Revisi DIPA 5

6 Laporan Realisasi Anggaran 12

7 Laporan Keuangan 4

8 Laporan BMN 4

9 Berita Acara Rekonsiliasi RKT 2

10 Hasil Rekonsiliasi RKAKL 1

11 Laporan Bulanan Simonev RKT 12

12 Laporan Penyelenggaraan PKS 4

13 Laporan Evaluasi Penyelenggaraan PKS 2

14 Laporan Bulanan SIMHP 12

15 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran 12

16 Laporan Bulanan Realisasi Anggaran 12

17 Laporan Barang Pengguna 12

TOTAL 109

33.. HHaassiill PPeennggaaddaaaann ddaann PPeennyyaalluurraann SSaarraannaa ddaann PPrraassaarraannaa PPeerrwwaakkiillaannBBPPKKPPCapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja output, target danrealisasinya digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5

No. Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi % Capaian

1. Jumlah Sarana Prasarana Unit 85 85 100

M2 15 15 100



Capaian indikator kinerja output atas sasaran ini yaitu 100% dari targetyang ditetapkan dengan terealisasinya unit sarana dan prasarana dari 85unit yang ditargetkan. Capaian tersebut memperoleh predikatmemuaskan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit/buah)

1 Sepeda Motor 2

2 LCD Projector/infocus 1

3 Kursi Meja/Lipat 55

4 Mesin Pemotong Rumput 1

5 Komputer/ Lap Top 5

6 AC Split 1

7 Meja Biro ½ Biro 15

8 Printer 3

9 Fingerprint Kits 1

10 LCD Server 1

44.. PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaannUntuk Tahun 2013, Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Riau mendapatdana alokasi sebesar Rp6.464.755.000,00 dengan realisasi sebesarRp6.247.161.574,00 atau 96,63%.Rincian per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %Bel. Pegawai 2.728.808.000 2.540.750.345 93,11Bel. Barang 3.508.427.000 3.480.041.229 99,19Bel. Modal 227.520.000 226.370.000 99,49

Jumlah 6.464.755.000 6.247.161.574 96,63



Total realisasi dana yang digunakan oleh Perwakilan dalam menjalankankegiatan pengawasan Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.009.666.147,00 daritotal anggaran sebesar Rp2.018.783.000,00 atau 99,54%, dengan realisasi163 Laporan Pengawasan dari target sebanyak 168 PP atau 97,02%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 68


Penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaranstrategis yang telah ditetapkan dan juga memberikan informasi tingkatkeberhasilan dan kegagalan atas capaian masing-masing Indikator KinerjaUtama dan Output penting. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumberinformasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh pimpinanserta peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau di tahunberikutnya.Secara umum terdapat 8 sasaran strategis yang dibagi ke dalam 55 indikatorkinerja yang dicapai selama tahun 2013, yang terdiri dari 37 indikator kinerjautama dan 18 indikator output penting yang telah ditetapkan dan sebagai besasrtelah dicapai dengan baik, kendatipun belum seluruh capaian yang memenuhitarget yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Tapkin PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau. Dari 55 indikator kinerja, telah tercapaisebanyak46 indikator kinerja atau 83,64%. Adapun rincian 9 indikator kinerja yang belumtercapai selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut :1) Pendampingan penyelenggaran akuntansi pada BUMN/D2) Tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan

negara/daerah3) Sosilisasi dan asistensi GCG/KPI pada BUMN/D/BLU/D4) Jumlah audit kinerja pada BUMD5) Kajian peraturan yang berpotensi TPK pada IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/

BLUD6) Melakukan telaahan atas pengaduan masyarakat yang masuk ke Perwakilan

BPKP Provinsi Kepulauan Riau7) Jumlah Pemda yang diberikan asistensi tentang penerapan JFA8) Jumlah kegiatan publikasi di media masa



9) Jumlah masukan topik penelitian kepada puslitbangwas BPKP

Seluruh capaian target kinerja yang telah berhasil merupakan upaya dan kerjakeras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja berintegritas dariseluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan komitmenpenuh dari Kepala Perwakilan. Disamping itu, keberhasilan capaian kinerja inijuga berkat dukungan dan arahan dari para Deputi dan Sekretaris UtamaBPKP serta adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi dengan pihakterkait serta partisipasi segenap stakeholder perwakilan BPKP PerwakilanProvinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Instansi Vertikal, PemerintahDaerah, BUMN, BUMD, dan Instansi Penyidik berupa:1. Adanya kepercayaan yang tinggi stakeholders BPKP terhadap peran

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam usaha mewujudkanakuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

2. Adanya komitmen stakeholders BPKP dalam pengembangan manajemenpemerintahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance).

3. Adanya dukungan dana yang memadai.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan capaian strategis di tahun 2014,maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendaladan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikatorkinerja di tahun 2014. Adapun upaya strategis yang akan dilakukan adalahsebagai berikut:

1. Penyusunan PKP2T 2014 yang mencerminkan seluruh Indikator kinerjaUtama dan Output penting

2. Melakukan perbaikkan untuk peningkatan capaian 9 indikator kinerja yangbelum memenuhi target selama tahun 2013.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator kinerjaUtama dan Output penting tahun 2014 secara berkala (bulanan, triwulan,semester, dan tahunan), serta melakukan tindakan perbaikkan atas kinerjayang belum sesuai dengan target pencapaiannya.



4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku pelaksana capaianindikator kinerja utama, Kedeputian, dan Sekretaris Utama BPKP

5. Meningkatkan kapasitas (kompetensi, pengetahuan dan keahlian) seluruhpegawai untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pengawasansesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam dokumen PKP2T danPKAU serta permintan dari stakeholder dengan mengirimkan pegawai untukmengikuti diklat teknis dan substantif, penyelenggaraan Program PelatihanMandiri (PPM) serta memaksimalkan penggunaan informasi teknologi dalampelaksanaan tugas sehari-hari.

Akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajibanakuntabilitas kinerjanya dan memberikan informasi secara tepat waktu, akuratdan transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feed back) dalampengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun yang akan datangdan kedepan diharapkan akan terjalin hubungan yang lebih baik dengan mitrakerja melalui semangat profesionalitas sehingga pengelolaan keuangan olehPemda di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan semakin baik LaporanKeuangan dengan opini WTP, terwujud wilayah tertib administrasi dan wilayahbebas korupsi serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean andGood Governance).

Lampiran I : 1 - 5

ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI(Rp000) (Rp000)

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT % 90% 100,00% 111,11% Rp132.211 Rp130.620 99% 303 296 98%

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi

% 90% 100,00% 111,11% Rp84.951 Rp36.317 43% 371 349 94%

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit

% 82% 100,00% 121,95% Rp76.735 Rp69.155 90% 167 153 92%

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat % 81,25% 100,00% 123,08% Rp308.826 Rp206.031 67% 650 673 104%

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat

% 68% 100,00% 147,06% Rp94.813 Rp60.413 64% 233 204 88%

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)

% 86,67% 100,00% 115,38% Rp63.172 Rp67.203 106% 233 169 73%

Berlaku untuk perwakilan yang melaksanakan pengawasan terkait

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan

% 55% 25,00% 45,45% Rp29.393 Rp27.590 94% 144 94 65%

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD

% 80% 0,00% 0,00% - - - - - -


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

% CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN

No Sasaran StrategisIndikator Kinerja

Uraian IKUKeterangan

%

SDM (OH)PROGRAM

KEUANGAN

%

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah

Rumus PengukuranSATUAN TARGET REALISASI

Lampiran I : 2 - 5


% CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN



%

SDM (OH)PROGRAM

KEUANGAN

%Rumus PengukuranSATUAN TARGET REALISASI

9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat % 78,75% 100,00% 126,98% Rp289.298 Rp193.020 67% 408 544 133%


10 Persentase penghematan biaya (cost saving ) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

Jumlah nilai rupiah koreksi audit (penghematan) dibandingkan dengan nilai rupiah yang diaudit % 8% 18,69% 233,63% Rp3.490 Rp3.490 100% 35 35 100%


3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

11 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan

IPD 2 IPD 4 IPD 200,00% Rp129.062 Rp129.062 100% 459 504 110%

12 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasiGCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT

% 65% 4,34% 6,68% Rp7.662 Rp7.662 100% 127 108 85%

13 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT

% 60% 21,42% 35,70% Rp62.546 Rp62.546 100% 136 115 85%

4 14 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi Kelompok 1 100,00% 100,00% - - - 36 36 100%


15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/ BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

jumlah instansi yang memperoleh sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP Instansi 1 200,00% 200,00% Rp4.701 Rp1.423 30% 20 6 30%

16 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan

Instansi 6 0,00% 0,00% - - - - - -


17 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST)

% 84% 100,00% 119,05% Rp11.335 Rp5.030 44% 60 4 7%

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Lampiran I : 3 - 5


% CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN



%

SDM (OH)PROGRAM

KEUANGAN


18 Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum

% 85% 175,00% 205,88% Rp129.157 Rp110.662 86% 624 439

19 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang / Hasil LHAI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

Jumlah TL, atas temuan nono investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan % 40% 100,00% 250,00% - - - - - -

20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk % 10% 0% 0,00% - - - - - -

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Jumlah Pemda yang opini LK WTP dibandingkan Jumlah seluruh Pemda % 60% 100,00% 166,67% - - - - - -

22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan Kab/Kota 4 400,00% 100,00% Rp62.563 Rp37.839 60% 70 79 113%

23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan

Kab/Kota 1 Kab/kota 2 Kab/kota 200,00% Rp17.950 Rp26.513 148% 61 97 159%

6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda % 75% 37,50% 50,00% Rp17.080 Rp11.540 68% 18 17 94%

7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT

% 85% 97,02% 114,14% - - - - - -

26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Hasil reviu inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan. Dan 80% apabila ada catatan

% 100% 100,00% 100,00% - - - - - -

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya-BPKP

Lampiran I : 4 - 5


% CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN



%

SDM (OH)PROGRAM

KEUANGAN


27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Hasil survey kepuasan pegawai perwakilan layanan kepegawaian

Skala Likert 1-10

7,8 dari skala likert

1-10


1-10103,46% - - - - - -

28 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dibagi dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun n+1)

% 95% 100% 105,26% - - - - - -

29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Hasil survey kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan Skala Likert

1-10


1-10


1-1097,45% - - - - - -

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media masa % 81% 1% 1,23% - - - - - -

31 Persentase pemanfaatan asset

Total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset

% 100% 100% 100,00% - - - - - -

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

Hasil survey kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras

Skala Likert 1-10


1-10


1-1094,94% - - - - - -

33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan

% 77% 100,00% 129,87% - - - - - -

34 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Topik Penelitian

79% 0% 0,00% - - - - - -

35 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di assessment tata kelola APIP % 50% 50,00% 100,00% Rp53.244 Rp33.867 64% 59 66 112%

Lampiran I : 5 - 5


% CAPAIAN KINERJA

% CAPAIAN



%

SDM (OH)PROGRAM

KEUANGAN


36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Survey kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap Pajabat Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda

Skala Likert 1-10


1-10


1-10102,27% - - - - - -

8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM Monev RKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)

SI 66% 66,00% 100,00% - - - - - -

Documents

PerwakilanBPKPProvinsiKepulauanRiau - Situs Resmi BPKP 2018 BPKP Kepri 2013...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 iii PerwakilanBPKPProvinsiKepulauanRiau Halaman