STANDAR NASIONAL

PENDIDIKANOleh :

Adhitya BagitaningtyasIka Ratnawati

Kurnia NurfitriaZella Andini Kumalasari

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

ISI

PROSES

LULUSAN

PENDIDIK

SARPRAS

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN

PENILAIAN

STANDAR ISI

PP No. 19 Th 2005“Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum”

KERANGKA DASAR KURIKULUM

• Kelompok mata pelajaran– agama dan akhlak mulia– kepribadian dan kewarganegaraan– ilmu pengetahuan dan teknologi– estetika– jasmani, olah raga, dan kesehatan

STRUKTUR KURIKULUM SMA/MA

Kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur

kurikulum

Merupakan pola dan susunan matapelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran

Kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

STRUKTUR KURIKULUM SMA/MA

Muatan Lokal dan Pengembangan Diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum sekolah

STANDAR PROSES

• Silabus• RPP• Buku teks• Pelaksaan Pembelajaran• Kegiatan penutup• Penilaian hasil belajar

PP No. 23 tahun 2006

• Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja

• Mengembangkan diri secara optimal dengan memafaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya

• Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan dan pekerjaannya

• Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

Permendiknas No.16 th 2007Tentang:

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

STANDAR KUALIFIKASI GURU SMA/MA• D-IV atau S1 sesuai mapel yang

diampu

• Diperoleh dari prodi terakreditasi

STANDAR KUALIFIKASI GURU SMALB• D-IV atau S1 pendidikan khusus atau

sesuai mapel yang diampu

• Diperoleh dari prodi terakreditasi

STANDAR KUALIFIKASI GURU SMK/MAK• D-IV atau S1 sesuai mapel yang

diampu

• Diperoleh dari prodi terakreditasi

STANDAR KOMPETENSI

PEDAGOGIK

PROFESIONAL KEPRIBADIAN

SOSIAL

STANDAR PENGELOLAAN

PERMENDIKNAS NOMOR 19 TAHUN 2007

A. PERENCANAAN PROGRAM

Visi sekolah adalah cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk kepentingan masa mendatang

1. Visi Sekolah Menengah Atas

2. Misi Sekolah Menengah Atas :

Misi adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan.

3. Tujuan Sekolahmengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat

4. Rencana Kerja SekolahRencana Kerja jangka menengah (empat tahun) : menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai , serta perbaikan komponen pendukungnya.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

1. Pedoman Sekolah1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 2) kalender pendidikan/akademik;3) struktur organisasi sekolah;4) pembagian tugas di antara guru;5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6) peraturan akademik;7) tata tertib sekolah;8) kode etik sekolah;9) biaya operasional sekolah

2. Struktur Organisasi Sekolah

Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan; dan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.

4. Bidang Kesiswaan

Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik.

Sekolah memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

a. Penyusunan KTSPb. Penyusunan Kalender Pendidikan

1) Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.

2) didasarkan pada Standar Isi, berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP.4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan

pada semester gasal, dan semester genap

c. Program PembelajaranSekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya dan kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian hasil belajar disesuaikan dgn Standar

Penilaian Pendidikan.

e. Peraturan Akademik

Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

Penyusunan program pendayagunaanpendidik dan tenaga kependidikanmemperhatikan Standar Pendidik danTenaga Kependidikan dan dikembangkansesuai dengan kondisi sekolah,

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7. Bidang Sarana dan Prasarana

merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;2) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah

a. Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

b. Adanya tata-tertib dan kode etik warga sekolah

c. Adanya bimbingan dengan teladan, pembinaan , pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

10. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan baik secara akademik dan non akademik.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

D. Kepemimpinan Sekolah

- Kepala dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan

memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

1. Sekolah Menengah Atas:a. mengelola sistem informasi

manajemen yang memadai b. menyediakan fasilitas informasi yang

efisien, efektif dan mudah diakses;

2. Komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

E. Sistem Informasi Manajemen

STANDAR SARPRAS

• SMA/MA : Permendiknas No.24 th 2007

• SMK/MAK : Permendiknas RI No.40 th 2008

• Kriteria minimum sarana:– Perabot– peralatan pendidikan– media pendidikan– buku dan sumber belajar lainnya– teknologi informasi dan komunikasi– perlengkapan lain

STANDAR SARPRAS

STANDAR SARPRAS

• Standar minimum prasarana:– Lahan– Bangunan– ruang-ruang– instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki

oleh setiap sekolah/madrasah.

Standar PenilaianPERMENDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2007

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

• Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;

• Penilaian dapat berupa ulangan dan atau ujian.

36

Prinsip Penilaian

1. Sahih

2. Objektif

3. Adil

4. Terpadu

5. Terbuka 6. Menyeluruh dan berkesinambungan

7. Sistematis

8. Beracuan Kriteria

9. Akuntabel

ULANGAN DAN UJIAN

• Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik

• Ulangan terdiri atas Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan Ulangan Kenaikan Kelas;

• Ujian meliputi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

ULANGAN

• Ulangan harian

• Ulangan tengah semester

• Ulangan akhir semester

• Ulangan kenaikan kelas

UJIAN NASIONAL (UN)• Proses pengukuran pencapaian kompetensi

peserta didik, untuk menilai pencapaian SNP yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

• Merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan;

• Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran Iptek.

UJIAN SEKOLAH

Proses pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik oleh satuan pendidikan, sebagai pengakuan atas prestasi belajar;

Merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan;

.

41

PEMANFAATAN HASIL UN

Hasil UN dimanfaatkan sebagai salah satu: pertimbangan dalam pembinaan dan

pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,

pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,

penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Mendiknas berdasarkan rekomendasi BSNP.

TEKNIK DANINSTRUMEN PENILAIAN

• Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain

• Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja;

LAPORAN HASIL PENILAIAN

• Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi;

• Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya;

• Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

STANDAR PEMBIAYAAN

“Anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20%

dari APBN serta dari APBD

untuk memenuhi

kebutuhan

penyelenggaraan

pendidikan nasional”

STANDAR PEMBIAYAAN

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – Pasal 11 Ayat 2 :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”

– Pasal 12, Ayat (1)

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”