Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT BIRO UMUM
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
MENU KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) PADA APLIKASI SAS
Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 196/PMK.05/2018
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengeluarkan update Aplikasi SAS versi 19.0.6
untuk memfasilitasi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran melalui mekanisme
pembayaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah.
Menu terbaru dalam Aplikasi SAS versi 19.0.6 terdapat pada 3 (tiga) modul, yaitu modul PPSPM,
modul PPK, dan modul SiLabi (bendahara). Gambaran umum menu terbaru adalah sebagai
berikut:
A. Modul PPSPM
Terdapat menu Lainnya > sub menu Kartu Kredit Pemerintah dengan sub-sub menu sebagai
berikut:
Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil
Permohonan Persetujuan ke KPPN
Permohonan Penerbitan ke Bank
Permohoan TUP KKP ke KPPN
Permohonan TUP Non KKP ke KPPN
B. Modul PPK Menu yang digunakan adalah 1. Menu Referensi, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah
Perekaman data referensi pemegang Kartu Kredit Pemerintah 2. Menu Lainnya > Sub Menu Kartu Kredit Pemerintah
Penatausahaan Daftar Pengeluaran Riil Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil oleh PPK
3. Menu SPP > RUH SPP, Cetak SPP /Transfer ADK SPP C. Modul SILABI Pengeluaran
Menu yang digunakan adalah: 1. Menu Bendahara Pengeluaran > sub menu RUH Kuitansi
Perekaman kuitansi KKP 2. Menu Bendahara Pengeluaran > sub menu RUH Transaksi
Perekaman transaksi KKP 3. Menu Bendahara Pengeluaran > sub menu RUH DPT
Perekaman Daftar Pembayaran Tagihan
MODUL PPK
A. Referensi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data informasi pemegang KKP sesuai dengan surat persetujuan Penerbitan KKP oleh Bank. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK; 2. Selanjutnya masuk pada menu Referensi, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah.
Penjelasan jendela aplikasi
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol/Kolom ”Cari” : Untuk mencari data pemegang KKP sesuai isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu perekaman referensi pemegang KKP.
REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut:
Nama : Diisi dengan nama lengkap pemegang KKP sesuai identitas yang berlaku
NIP : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pemegang KKP
NIP 1 : Terisi otomatis sesuai data pada kolom NIP
Pangkat : Diisi dengan pangkat pemegang KKP
Golongan : Diisi dengan golongan pemegang KKP
Jabatan : Diisi dengan Jabatan pemegang KKP
Unit Kerja : Diisi dengan Unit Kerja pemegang KKP
Nomor KKP : Diisi dengan Nomor KKP yang telah diterbitkan oleh Bank
Nama KKP : Diisi dengan Nama pada KKP yang telah diterbitkan oleh Bank
Jenis : Pilih sesuai jenis KKP yang telah diterbitkan oleh Bank
Limit : Diisi dengan nilai limit KKP dalam rupiah Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data, makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus per data referensi pemegang KKP, dapat dilakukan dengan klik pada baris referensi pemegang KKP yang akan dihapus sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.
B. Daftar Pengeluaran Riil (DPR) Sub sub menu ini digunakan untuk merekam daftar transaksi KKP yang telah dilakukan oleh masing masing pemegang KKP. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK; 2. Selanjutnya masuk pada menu Lainnya, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah, pilih
sub sub menu Daftar Pengeluaran Riil.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman. Proses hapus tidak dapat dilanjutkan sistem jika data transaksi telah terbit kuitansinya
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak Daftar Pengeluaran Riil atau Surat Pemberitahuan Penolakan Bukti-Bukti Pengeluaran KKP
Tombol “Filter” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai parameter isian
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub sub menu Daftar Pengeluaran Riil
REKAM/UBAH HEADER DPR
Penjelasan perekaman data baru untuk transaksi KKP adalah sebagai berikut:
No_DPR : Diisi dengan nomor Daftar Pengeluaran Riil
No_SPD : Diisi dengan Nomor SPD untuk transaksi Perjalanan Dinas. Kolom akan disable jika jenis KKP adalah KKP Modal/Operasional
Tgl_DPR : Diisi dengan tanggal Daftar Pengeluaran Riil
Tgl_SPD : Diisi dengan tanggal SPD. Kolom akan disable jika jenis KKP adalah KKP Modal/Operasional
Kota : Diisi dengan lokasi kota satker
No_KKP : Pilih KKP yang melakukan transaksi dengan memilih tombol
Jenis : Terisi otomatis sesuai data referensi KKP
Limit : Terisi otomatis sesuai data referensi KKP
Pejabat : Pilih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memilih tombol
Tombol : Untuk mengubah detail Daftar Pengeluaran Riil
Tombol : Untuk merekam detail Daftar Pengeluaran Riil
Tombol : Untuk menghapus detail Daftar Pengeluaran Riil Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan.” REKAM/UBAH DETAIL DPR
Perekaman detail DPR melalui Tombol akan menghasilkan tampilan sebagai berikut:
Kolom Tabel “Kode – Uraian – Pagu – Realisasi – Sisa” : Menampilkan ketersediaan pagu sampai dengan detail item untuk pagu dengan Sumber Dana Rupiah Murni yang bisa di UP-kan
Kolom Tabel “Jumlah” : Diisi nilai rupiah transaksi sesuai baris pos anggaran
Rincian : Diisi dengan rincian transaksi KKP. Misal = Pembelian kertas, tiket perjalanan dinas Jakarta-Palu, dsb.
Bukti : Dipilih sesuai ketersediaan bukti transaksi
Pagu : Terisi otomatis sesuai ketersediaan pagu
Jumlah : Terisi otomatis sesuai isian pada “Kolom Tabel Jumlah”
Simpan : Untuk menyimpan detail transaksi DPR
Batal : Untuk membatalkan perekaman detail transaksi DPR
HAPUS DATA DPR
Untuk melakukan hapus data DPR, dapat dilakukan dengan klik pada baris DPR yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus.
C. Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) oleh PPK Sub sub menu ini digunakan untuk verifikasi PPK atas Daftar Pengeluaran Riil yang telah direkam sebelumnya. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK; 2. Selanjutnya masuk pada menu Lainnya, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah, pilih
sub sub menu Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Daftar Pengeluaran Riil” : Untuk menampilkan daftar DPR yang perlu verifikasi oleh PPK
Tombol “Rincian” : Untuk menampilkan rincian DPR yang perlu verifikasi oleh PPK
Tombol “Proses” : Untuk menampilkan daftar DPR yang belum diverifikasi PPK
Tombol “Setuju” : Untuk menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK
Tombol “Tolak” : Untuk menampilkan daftar DPR yang telah ditolak PPK Proses verifikasi oleh PPK dilakukan dengan menampilkan daftar DPR yang perlu diverifikasi melalui klik Tombol “Daftar Pengeluaran Riil” kemudian checklist baris DPR, kemudian klik Tombol “Rincian” sehingga akan tampil tayangan sebagai berikut:
Penjelasan jendela aplikasi:
Status : Dipilih sesuai hasil verifikasi transaksi oleh PPK
Alasan : Diisi sesuai hasil verifikasi transaksi oleh PPK
Nilai : Diisi nilai rupiah sesuai hasil verifikasi transaksi oleh PPK
Tombol “Proses” : Untuk memproses form isian sebelum proses simpan data
Tombol “Simpan” : Untuk menyimpan data verifikasi transaksi DPR dan tayang/cetak SPBy
Tombol “Batal” : Untuk membatalkan perekaman verifikasi transaksi DPR
D. RUH Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sub menu ini digunakan untuk merekam/input SPP berdasarkan data DPT yang telah diinput dan dikirim pada modul SILABI Pengeluaran. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK; 2. Selanjutnya masuk pada menu SPP, pilih sub menu RUH SPP.
Penjelasan jendela aplikasi:
Jenis SPP/SPM : 26 = untuk SPP/SPM GUP KKP 27 = untuk SPP/SPM PTUP KKP
Tombol “DPT” : Untuk mengambil ADK DPT yang telah dikirimkan sebelumnya melalui modul SILABI Pengeluaran. Kolom pengisian berikutnya akan terisi secara otomatis sesuai data DPT.
Uraian SPP : “Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang (UNIT) Sesuai SPP Nomor xxx Tanggal xxx)” “Penggantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Modal (UNIT) Sesuai SPP Nomor xxx Tanggal xxx)”
Setelah proses perekaman SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya proses catat, cetak, dan kirim SPP/SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS.
E. WEWENANG DAN TUGAS DALAM UANG PERSEDIAAN KKP Dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, PPK mempunyai tugas dan wewenang: a. mencantumkan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam Surat Pernyataan UP; b. menyampaikan Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Daftar Usulan
Administrator Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA; c. melakukan pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas be ban APBN, kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/ jasa, dan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
d. mengesahkan sebagian/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran; e. menolak bukti-bukti pengeluaran dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak
memenuhi ketentuan; f. menerbitkan DPT Kartu Kredit Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi
ketentuan; g. menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan kepada Pemegang Kartu Kredit
Pemerintah atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; h. atas nama KPA menerbitkan SPBy; i. menyampaikan SPBy kepada BP/BPP; j. menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP/SPP-PTUP Kartu Kredit Pemerintah kepada
PPSPM; dan k. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah.
F. PENGUJIAN OLEH PPK Berdasarkan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah beserta dokumen kelengkapannya (billing dari bank dan kelengkapan SPJ), PPK melakukan pengujian terhadap: a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara termasuk
memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara; d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar
Tagihan Sementara; e. kesesuaian Jen1s belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah; dan f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen
serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
g. Berdasarkan hasil pengujian, PPK mengesahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran dan menerbitkan DPT Kartu Kredit Pemerintah. Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak bukti-bukti pengeluaran.
h. Penolakan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran rill dan dokumen sebagaimana dimaksud diterima. Surat Pemberitahuan Penolakan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf I PMK 196/PMK.05/2018.
G. PENERBITAN SPBy OLEH PPK Berdasarkan DPT Kartu Kredit Pemerintah yang telah diterbitkan PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah DPT Kartu Kredit Pemerintah ditetapkan. PPK menyampaikan SPBy kepada BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut a. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian /Kontrak; b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK; c. faktur pajak dan/ a tau Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang perpajakan; d. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
yang telah disahkan oleh PPK; e. DPT Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditetapkan oleh PPK; dan f. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara
H. PENERBITAN SPP OLEH PPK Berdasarkan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah yang disampaikan oleh BP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
MODUL SILABI PENGELUARAN
A. RUH Kuitansi Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Kuitansi termasuk Kuitansi KKP berdasarkan data DPR yang telah disetujui oleh PPK. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran; 2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH Kuitansi.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Edit” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol ”Pejabat” : Untuk memilih BP/BPP Penandatangan Kuitansi.
Tombol ”Cetak” : Untuk mencetak kuitansi/bukti pembayaran.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH Kuitansi.
Tombol “XLS” : Untuk mengunduh daftar kuitansi ke dalam format excel (.xls).
Tombol “Penyesuaian Data” : Untuk perbaikan database kuitansi/re-index.
REKAM/UBAH DATA Perekaman Kuitansi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan pop-up pilihan cara transaksi, yakni KKP atau Non KKP (Tunai).
Setelah cara transaksi dipilih, selanjutnya tekan tombol proses untuk menampilkan form berikutnya.
Penjelasan perekaman kuitansi KKP adalah sebagai berikut:
Kode PPK : Pilih PPK
Tabel : Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK sebagai dasar perekaman kuitansi.
Nomor Kuitansi : Terisi otomatis melanjutkan nomor kuitansi terakhir, dapat diubah jika diperlukan
Tgl kuitansi : Diisi dengan tanggal kuitansi
Uraian : Diisi dengan uraian kuitansi
Baris kolom pajak (PPN, PPh 21, dst) : Terisi otomatis sesuai input data saat perekaman Daftar Pengeluaran Riil pada modul PPK.
Validasi : Untuk memproses form isian sebelum proses simpan data dan merubah status Proses pada baris transaksi DPR menjadi Approved.
Simpan : Untuk menyimpan kuitansi dan menayangkan/mencetak Daftar Pungutan/Potongan Pajak atas KKP dalam SPBy
Batal : Untuk membatalkan perekaman kuitansi atau keluar dari menu perekaman kuitansi
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus kuitansi, dapat dilakukan dengan klik pada baris kuitansi yang akan dihapus sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.
B. RUH Transaksi Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Transaksi termasuk Transaksi KKP berdasarkan kuitansi yang telah direkam sebelumnya. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran; 2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH Transaksi.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Edit” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol “XLS” : Untuk mengunduh daftar transaksi ke dalam format excel (.xls).
Tombol ”Filter” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai parameter isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH Transaksi.
REKAM/UBAH DATA Perekaman transaksi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan pilihan kode/jenis transaksi.
Ceklist kode/jenis transaksi, selanjutnya tekan tombol pilih untuk menampilkan form berikutnya.
Ceklist baris kuitansi, selanjutnya tekan tombol pilih untuk menampilkan form berikutnya.
Penjelasan perekaman transaksi KKP adalah sebagai berikut:
No Pembukuan : Terisi otomatis melanjutkan nomor transaksi terakhir, dapat diubah jika diperlukan
Tanggal buku : Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK sebagai dasar perekaman kuitansi.
No Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai nomor kuitansi yang telah dipilih
Tgl Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai tanggal kuitansi yang telah dipilih
Uraian : Terisi secara default berdasarkan kuitansi, dapat diubah jika diperlukan
Jumlah : Terisi otomatis sesuai nilai kuitansi yang telah dipilih
Akun : Diisi kode akun pembebanan.
Rekening : Dipilih nomor rekening BP/BPP.
Simpan : Untuk menyimpan transaksi.
Batal : Untuk membatalkan perekaman transaksi atau keluar dari menu perekaman transaksi
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus transaksi, dapat dilakukan dengan klik pada baris transaksi yang akan dihapus sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.
C. RUH Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Daftar Pembayaran Tagihan KKP berdasarkan transaksi yang telah direkam sebelumnya. Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini: 1. Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara Pengeluaran; 2. Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub menu RUH DPT.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak DPT
Tombol ”Kirim” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai parameter isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH DPT.
REKAM/UBAH DATA Perekaman DPT dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan menampilkan tayangan sebagai berikut:
Penjelasan jendela aplikasi:
No_DPT : Terisi otomatis melanjutkan nomor DPT terakhir, dapat diubah jika diperlukan
Tgl_DPT : Diisi tanggal DPT
Hapus : Untuk menghapus data yang sudah ada
Jenis : Diisi dengan Jenis KKP = (1) Perjalanan Dinas atau
(2) Modal/Operasional
Pejabat : Diisi Nama dan NIP Pejabat melalui pilihan pada tombol
PPK : Diisi Nama dan NIP PPK melalui pilihan pada tombol
Kota : Diisi nama kota sesuai lokasi satker.
REKAM DETAIL DPT
Perekaman detail DPT melalui Tombol akan menghasilkan tampilan sebagai berikut:
Tombol “Semua” : Untuk ceklist semua transaksi yang muncul pada daftar
Tombol “Proses” : Untuk menyimpan detail transaksi DPT
Cetak lembar DPT untuk menjadi lampiran SPP GUP KKP
Kirim untuk membuat ADK DPT yang akan digunakan untuk membuat SPP GUP KKP HAPUS DETAIL DPT Untuk melakukan hapus data detail DPT, dilakukan dengan ceklist baris pada daftar detail
DPT yang akan dihapus kemudian klik tombol
D. Tugas dan Wewenang BP/BPP Dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah, BP/BPP mempunyai tugas dan wewenang:
1. menyampaikan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah Satker kepada PPK; 2. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP Kartu Kredit
Pemerintah yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan UP dan/ atau pengaJuan perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker ke KPPN;
3. melakukan pengujian atas SPBy, pengujian ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah, dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy;
4. mengajukan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung;
5. menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
6. mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan;
7. melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sebelum mmelakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah; dan
8. melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP
E. Penerimaan dan Pengujian SPBy 1. Berdasarkan SPBy yang disampaikan PPK, BPP melakukan:
a. pengujian atas SPBy; b. pengujian ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah; dan c. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam
SPBy 2. Pengujian atas SPBy meliputi:
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: c. pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran; d. nilai tagihan yang harus dibayar; e. jadwal waktu pembayaran; dan f. ketersediaan dana yang bersangkutan. g. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
h. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
3. Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan, BPP mengajukan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung
4. Pengajuan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima
5. Dalam hal berdasarkan pengujian, SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP /BPP menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy diterima
F. LIMIT DAN PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Administrator unit mengajukan permohonan billing tagihan kepada Bank Penerbit Kartu.
2. BPP berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran terkait permohonan kenaikan limit kartu jika diperlukan, pembayaran pajak, dan pembayaran tagihan kartu kredit.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan fotokopi DPT UP KKP yang akan di revolve.
4. Bendahara Pengeluaran mencocokkan SP2D GUP KKP dengan DPT UP KKP sebelum membayarkan tagihan kartu kredit pemerintah kepada Bank Penerbit.
5. BP melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP.
6. Pendebitan rekening BP /BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT Kartu Kredit Pemerintah
7. Sebelum melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah, BP /BPP melakukan pemungutan/ pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sesuai dengan daftar pungutan/potongan
2.000.000
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP GUP KKP
Dokumen kelengkapan yang harus dilampirkan dalam pertanggungjawaban SPP GUP KKP tidak berbeda dengan kelengkapan SPP GUP secara tunai, namun terdapat beberapa penyesuaian diantaranya sebagai berikut.
A. Dokumen Perjalanan Dinas (Tiket dan Hotel) : 1. Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) 2. Daftar Pengeluaran Riil (DPR) 3. Daftar Pungutan Pajak (jika ada) 4. Lembar Nominatif 5. Kuitansi dan/atau Bukti Bayar dan/atau struk dari mesin EDC dan/atau fotocopy billing
dari bank yang disahkan dari PPK 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan dengan catatan :
Surat Tugas (ST) dapat berupa fotocopy apabila ST asli dilampirkan pada pertanggungjawaban uang saku
Surat Perjalanan Dinas (SPD) dapat berupa fotocopy apabila SPD asli dilampirkan pada pertanggungjawaban uang saku
Rincian biaya hanya terdiri dari tiket transportasi dan/atau biaya penginapan, serta biaya materai (jika ada). Uang harian dan pengeluaran riil (jika ada) ditagihkan melalui mekanisme lain (UP Tunai atau LS Bendahara) pada SPP terpisah
Uang harian yang ditagihkan pada SPP terpisah tetap melampirkan FC Boarding Pass/tiket transportasi dan FC kuitansi hotel yang aslinya telah dilampirkan pada SPP GUP KKP
Sangat diimbau agar pertanggungjawaban uang tiket dan hotel melalui UP KKP dan uang harian melalui LS Bendahara diajukan pada saat yang sama.
B. Dokumen Belanja Oerasional/Modal non Perjalanan Dinas : 1. Daftar Pembayaran Tagihan 2. Daftar Pengeluaran Riil 3. Daftar Pungutan Pajak (jika ada) 4. Lembar Nominatif 5. Kuitansi dan/atau Bukti Bayar dan/atau struk dari mesin EDC dan/atau fotocopy billing
dari bank yang disahkan dari PPK 6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan seperti biasa.
DPT KKP (SEPERTI DRPP DI GUP TUNAI)
DPR GUP KKP
DAFTAR PUNGUTAN PAJAK
LEMBAR NOMINATIF