Pola Penanganan Drainase Perkotaan

POLA PENANGANAN DRAINASE PERKOTAAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengatur zero delta Q Policy

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011

tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

Perundangan Dalam Bidang Drainase

2

52,83% 32,68%

14,49%

Sumber: RPJMN Bappenas, 2010

Rumah tangga yang mempunyai akses ke saluran drainase

Rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase

Rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai

KONDISI EKSISTING DRAINASE

Perubahan Paradigma

KONSEP LAMA PEMATUSAN mengalirkan air secepatnya ke badan air penerima terdekat

KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih

dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya

3

KONSEP PENANGANAN DRAINASE

4

AREA TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP

KEGIATAN

KETERPADUAN

PROGRAM

1. REGIONAL

Keterpaduan dengan sistem

pengendalian banjir

Penyesuaian Masterplan

drainase kota dengan

pola sungai

Pengembangan sistem

polder dan pemompaan

Pintu-pintu air

Saluran interceptor/sodetan

Flood control

Konservasi air baku

2. KOTA

Pengurangan tingkat genangan

terutama pada kawasan strategis

perkotaan untuk menjaga

produktifitas dan ekonomi kota/Kab,

melindungi investasi terbangun dan

mencegah timbulnya dan tersebarnya

penyakit yang ditularkan melalui air.

Sinkronisasi dan

keterpaduan sistem

darinase makro dan

mikro yang dinyatakan

dalam masterplan

drainase kota

Stimulasi pembangunan/

peningktan/rehabilitasi

saluran primer, sekunder &

tersier

Fasilitasi Pengembangan PS

drainase perkotaan skala

Kota/kab

PPSP (Program Percepatan

Sanitasi Perkotaan)

SPPIP (Strategi Pembangunan

Permukiman Infrastruktur

Perkotaan

3. KAWASAN

Pengurangan genangan di kawasan

perumahan dan permukiman

Optimalisasi kapasitas

sistem drainase eksisting

Pembangunan baru

sistem drainase

berwawasan lingkungan

Stimulasi pembangunan/

peningktan/rehabilitasi

sistem drainase lokal

Pengembangan sistem

drainase berwawasan

lingkungan

RPKPP (Rencana

Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas)

KAPET

GNPSR (Gerakan Nasional

Pembangunan Sejuta Rumah)

4.LINGKUNGAN

Pengurangan tingkat genangan untuk

menjaga keberlanjutan lingkungan

perumahan dan permukiman yang

layak, sehat dan bersih

Pengembangan

pembangunan fisik

saluran drainase


Pemeliharaan fungsi

saluran drainase melalui

peran aktif masyarakat

Stimulan pembangunan

prasarana drainase

lingkungan

Pelibatan peran aktif

masyarakat dalam

memelihara fungsi drainase

KIP

Revitalisasi Kawasan

Program Keciptakaryaan

berbasis masyarakat

(Pamsimas, Sanimas, 3R,

SLBM)

5. TAPAK

BANGUNAN

Penyediaan PS bangunan yang layak

huni dan sehat

Drainase berwawasan

lingkungan

Pemisahan saluran air

hujan dan saluran air

limbah

Fasilitasi perencanaan tapak

bangunan

Pembangunan drainase persil


Pembuatan sumur resapan

Penerbitan IMB

KONSERVASI AIR TANAH

Sistem PAH (Panen Air Hujan)

KONSEP PENANGANAN DRAINASE

5

akibat genangan air

hujan

Pengendalian Banjir (Flood Control)

Penanganan banjir

limpasan sungai

limpasan sungai

Wilayah Perkotaan

Penanganan Drainase

Kolam Retensi

SKEMA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

KEBIJAKAN - 1 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan

STRATEGI :

• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal.

• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi sumber daya air

• Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan

KEBIJAKAN-2 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun

STRATEGI :

• Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase

• Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE

6

KEBIJAKAN-3 Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI

• Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

• Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan

• Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

KEBIJAKAN - 4

Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase

STRATEGI

• Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah

• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah

• Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.


7

KEBIJAKAN-5

Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan

STRATEGI

• Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan

• Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan

KEBIJAKAN-6

Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan

STRATEGI

• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase

• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan.

• Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership).


8

Lokasi : Kota-kota yang sudah memiliki Master Plan Drainase Perkotaan dan DED Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan (Metropolitan/Kota Besar) yang rawan genangan Lingkup Kegiatan : Pembangunan saluran drainase primer, pembangunan kolam retensi serta bangunan pelengkap utama lainnya

(pompa, saringan sampah, dsb) Pembangunan saluran drainase sekunder dan tersier, oleh pemerintah kab.kota Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM pengelolaan saluran drainase termasuk kegiatan pembersihan

sampah di sekitar saluran drainase Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat Penyediaan media komunikasi (brosur, pamflet, baliho, iklan layanan masyarakat, pedoman dan lain

sebagainya) Kriteria Penanganan : Sudah memiliki RPIJM dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti

PPSP Dilaksanakan dalam rangka pengurangan lokasi genangan di perkotaan Terintegrasi dengan dengan sistem pengendali banjir Sudah terdapat institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun Tidak ada permasalahan lahan (lahan sudah dibebaskan, milik Pemkot/kab) Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan

Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat

READINESS CRITERIA INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

9

PROSES DESAIN : Langkah-langkah pokok yang DIPERLUKAN :

1. Survey ukur tanah sepanjang saluran drainase (pengalir) yang ada dan yang akan diperbaiki atau yang akan dibangun;

2. Penyelidikan tanah untuk mendapatkan parameter desain bagi tebing saluran dan bangunan air/bangunan pelengkap;

3. Analisis hidrologi (dilakukan untuk menentukan debit aliran rencana dari beberapa penyalir yang harus diperbaiki/dibangun);

4. Desain hidrolik dan penentuan dimensi dari penyalir yang diusulkan untuk diperbaiki/dibangun (menyesuaikan saran yang diutarakan dalam tahap Rencana Induk atau tahap persiapan sub-proyek, disesuaikan dengan data survey ukur tanah serta keadaan lapangan sesungguhnya);

5. Desain struktur (yang menyangkut desain bangunan pelengkap seperti: gorong-gorong, lantai pengeras untuk mencegah erosi, bak pengendap dari penyalir beton serta pasangan batu termasuk juga penutup, manholes sebagaimana yang diperlukan)

6. Penyiapan gambar-gambar desain;

SURVEY UKUR TANAH

Data yang didapatkan dari hasil survey ukur

tanah adalah lay-out bentuk tanah maupun

bentuk permukaan tanah di sekitar dan

sepanjang bangunan drainase yang ada

maupun yang diusulkan.

Desain detail tidak mungkin dilakukan

tanpa ada data Ukur Tanah

PENYELIDIKAN TANAH

Penyelidikan tanah perlu dilakukan untuk menentukan parameter desain dari bangunan seperti berikut ini:

Stabilitas lereng dan tebing saluran.

Desain dari bangunan-bangunan yang berkaitan.

Desain dari bangunan-bangunan drainase.

Penyesuaian (modifikasi) dari bangunan yang ada.

ANALISIS HIDROLOGI 1. Penentuan banjir rencana yang mencakup:

– Pengecekan atau mengkaji ulang daerah tangkapan yang telah ditentukan pada tahap rencana induk

– Pengkajian kategori tata guna lahan yang digunakan untuk menetapkan nilai koefisien limpasan C.

– Penentuan periode ulang rencana.

– Pemilihan rumus limpasan dan penggunaannya untuk menghitung ulang perkiraan debit rencana yang digunakan dalam Rencana Induk

2. Kriteria Desain:

Pemilihan kriteria desain terdiri dari:

– Koefisien limpasan

– Periode ulang rencana

– Waktu konsentrasi.

DESAIN HIDROLIKA

Desain hydraulik mencakup penentuan lay-out jaringan drainase, jenis saluran, dimensi, ukuran dan kemiringannya.

Kajiannya mencakup : 1. Perkiraan kecepatan rencana dengan mempertimbangkan

penggerusan dan pengendapan di saluran tanpa perkerasan.

2. Desain kondisi peralihan dan pengamanan terhadap penggerusan di jembatan dan gorong-gorong yang diusulkan maupun yang ada.

3. Penetapan kemiringan rencana saluran, dan penghitungan dimensi yang diperlukan agar aliran rencana dapat disalurkan tanpa melimpas.

4. Perhitungan kehilangan energi yang dilakukan sepanjang aliran dan pada tempat-tempat terjadi perubahan arah atau perubahan aliran.

5. Desain dari lubang-lubang masuk (inlet) dan saluran yang diberi penutup.

DESAIN STRUKTUR

Desain bangunan mencakup desain detail, detail lokasi dan penentuan ukuran unsur-unsur bangunan dari sistem drainase.

Hal-hal tersebut mencakup:

1. Saluran drainnase, lantai dan dinding

2. Gorong-gorong

3. Sistem Polder

4. Waduk, kolam retensi/detensi

5. Jembatan

6. Penutup saluran

DESAIN STRUKTUR Yang Perlu diperhatikan :

• Standar atau Codes yang digunakan

• Pemilihan bahan dan cara membangun didasarkan pada analisis ekonomi

• Desain penutup dari saluran di pinggir jalan:

• Bila diperlukan

• Keadaan pembebanan

• Penutup yang dapat diangkat (bagaimana mengangkutnya, berapa orang yang diperlukan, alat apa yang diperlukan)

• Jenis gorong-gorong

• Bangunan khusus.

• Penyesuaian bangunan penahan bahan dari jembatan yang ada ke jembatan baru.

• Penggunaan data tanah untuk menentukan parameter teknik yang diperlukan untuk desain detail

PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN

Penggambaran detail dibuat untuk:

• Pembuatan spesifikasi teknik

• Memperkirakan biaya pelaksanaan dari

pekerjaan drainase (dibaca bersama dengan

spesifikasi teknik)

• Melaksanakan pekerjaan drainase sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan oleh

perencana.

PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN

Skala yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

(a) Gambar pelaksanaan:

o Tata letak = 1 : 1.000

o Penampang memanjang = Horizontal 1 : 500 atau 1 : 1.000

o Penampang melintang = Vertikal 1 : 50 atau 1 : 100

(b) Bangunan

o Tata Letak = 1 : 100 atau 1 : 50

o Penampang = 1 : 100 atau 1 : 50

o Detail = 1 : 10

Memperhatikan konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan,

yang dilakukan dengan meningkatkan daya guna air, memininalkan

kerugian, serta memperbaiki dan melakukan konservasi lingkungan

1. Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain) Konsep pematusan diubah melalui paradigma baru yaitu drainase ramah lingkungan : Menampung, Meresapkan, Mengalirkan dan Memelihara kualitas air

2. Drainase Berbasis Masyarakat Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan

OPSI TEKNOLOGI SEKTOR DRAINASE

10

DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN

SKALA PERSIL

SKALA KAWASAN/WILAYAH

PILIHAN TEKNOLOGI

DRAINASE BERBASIS MASYARAKAT

Tipe A daerah tidak terdampak limpasan badan penerima air

Tipe B daerah terdampak permanen limpasan badan penerima air

Tipe C daerah terdampak pada kondisi M.A. badan

penerima air maksimum/pasang

SASARAN RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010)

Pengurangan genangan/banjir di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha.

SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010-2014 (Permen PU No. 02 Tahun 2010)

Pengurangan genangan di 50 Kab/Kota seluas 4.600 Ha

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Permen PU No. 14 Tahun 2010)

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

TARGET CAPAIAN DRAINASE

11

INDIKATOR OUTPUT

TARGET DAN

REALISASI

TARGET DAN REALISASI OUTPUT

SAT 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

1 Infrastruktur Drainase Perkotaan

Rencana (Renstra

PU) Kab/ Kota

26 29 34 39 45 50

Realisasi

25 58 46 56 73 177

2

Potensi Luas Kawasan Genangan Yang Dapat Tertangani

Ha 1.949 2.115 1.249 1.128 1.132 6.442

3 Nilai Rp 779.678.121 977.809.788 792.723.486 998.212.567 1.002.353.85

2 3.548.423.962

CAPAIAN KINERJA DRAINASE (s/d TA 2013)

Sistem

Infrastruktur Terbangun dengan Dana APBN

(2006-2013)

Kapasitas Terbangun

Outcome (Pengurangan

Genangan)

DRAINASE

Drainase Primer Perkotaan

233 Kab/Kota 494 Kawasan 7.765 Ha

12

CONTOH PENANGANAN DRAINASE PERKOTAAN

Manfaat (Benefit) : Penanganan genangan di Jakarta yang dilkasanakan TA 2013-TA 2014, untuk mengurangi genangan seluas 2.250 Ha Manfaat (Outcome) : • mengurangi frekuensi dan tingkat banjir di Jakarta melalui pengerukan saluran air

utama dan waduk banjir (waduk), • menerapkan metode yang baik dalam kegiatan pengerukan saluran di provinsi DKI

Jakarta • investasi terhadap pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam penanagan banjir di

provinsi DKI Jakarta • untuk mengurangi kerugian biaya ekonomi dan sosial yang diakhibatkan oleh banjir

dengan memulihkan kapasitas sistem pengendalian banjir kota ke kapasitas semula.Serta diharapkan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi penduduk yang kurang mampu, yang tinggal di daerah rawan banjir dan yang paling rentan terhadap dampak langsung dari banjir termasuk hilangnya pendapatan, biaya medis, serta biaya infrastruktur, bisnis dan perbaikan rumah.

PENANGANAN GENANGAN KOTA JAKARTA

PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014

PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014

Konstruksi Pompa Pasar Ikan

Manfaat (Benefit) :

Mengeringkan bagian wilayah Kota Semarang dari genangan, sehingga tidak

menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur terbangun dan

kerugian lainnya.

Membangun Kolam retensi dengan luas 6,8 Ha, untuk menyimpan air 170.000 m3.

Mengurangi genangan seluas : 668 Ha.

Manfaat (Outcome) :

Menahan rob dan mengurangi genangan;

Memberikan jaminan kelancaran aktivitas masyarakat.

Mengurangi kerusakan infrastruktur terbangun akibat genangan dan penurunan tanah di berbagai wilayah utara Kota Semarang

Memperbaiki kondisi lingkungan wilayah sekitar sungai dan area perkotaan;

Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar proyek

PENANGANAN GENANGAN KOTA SEMARANG (LOAN IP-534)

Konstruksi Component C:

Manfaat (Benefit) : • Menghilangkan genangan di kawasan Kec. Sawahan, Kec. Tandes dan Kec. Wonokromo

(sub Das Balong 130.20 Ha dan Sub Das Greges 214 Ha) • Luas Genangan yang diatasi : 334,2 Ha. dengan tinggi genangan ± 10 – 70 cm dan lama

genangan 1- 6 jam

Manfaat (Outcome) : • Membebaskan genangan untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya, mengingat

kawasan Surabaya Barat merupakan kawasan pertokoan, perkantoran, dan pergudangan.

• Selain fungsi utamanya sebagai saluran drainase, Saluran Gunungsari didesain juga untuk mengurai kemacetan disepanjang Jl. Raya Sukomanunggal, Raya Tandes dan Jl. Raya Banjar Sugihan.

Kegiatan pembangunan sistem drainase Gunungsari mulai dilaksanakan pada TA. 2009 - TA 2013 . Dengan Anggaran APBD sebesar Rp. 379.724.994.126,- dengan panjang saluran 2.697 meter, Dengan Anggaran APBN s/d TA 2013 sepanjang 2.305 meter.

No Uraian TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014

1 Pagu (Rp) 100.709,4 82.929,1 77.000 102.600,139

2 Pengadaan dan pemasangan Box culvert (panjang terpasang)

189 meter 529 meter 1.587 meter 1.588 meter

PENANGANAN GENANGAN KOTA SURABAYA

X 1.000.000

PEKERJAAN BOX CULVERT SALURAN GUNUNGSARI (BANYU URIP-1)

PEKERJAAN SALURAN YANG SUDAH SELESAI

Konstruksi Banyu Urip

Documents

Pola Penanganan Drainase Perkotaan