13

Pp Perbankan

Embed Size (px)

Citation preview

PENULISAN RESUME

Lembaga KeuanganPengertian : Lembaga Keuangan atau Financial Institution adalah badan usaha yang dilihat dari modal atau kekayaan yang dimiliki lebih banyak berwujud uang (Financial Asset),maupun tagihantagihan,baik yang berbentuk saham,obligasi maupun lainnya apabila dibandingkan dengan asset atau modal yang berupa gedung maupun peralatan-peralatan lainnya. Jenis Lembaga Keuangan : 1. Bank (Depository Intermediaries) Bank Umum Bank perkreditan Rakyat 2. Non Bank Contractual Intermediaries Invesment Intermediaries Lembaga Pembiayaan

Hukum PerbankanPengertian Hukum Perbankan Hukum Perbankan adalah Serangkaian Norma Hukum Positif Yang Mengatur tentang Segala Sesuatu Yang Berkaitan dengan Lembaga Bank Pengertian Perbankan : Pasal 1 (1) UU No. 10/1998 : perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

Dasar HukumUU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan UU tentang Pasar Modal UU tentang Money Loundering UU tentang Perseroan Terbatas UU tentang Koperasi UU tentang BUMN UU tentang BUMD KUHPdt KUHD Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Asas PerbankanAsas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Bank diharuskan dan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Asas Kehati-hatian(Prudencial Principle) Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank ( Pasal 2,Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perbankan )

BankPengertian : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 angka 2 UU Perbankan 1998 Fungsi Bank Bank berfungsi sebagai financial intermediary yangkegiatan pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Tujuan bank Perbankan Indonesia bertujuan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk : Meningkatkan pemerataan; Pertumbuhan ekonomi dan ; Stabilitas Nasional; Peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

JENIS JENIS BANK Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu : 1. Bank Umum Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 2. Bank Perkereditan Rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya 1. Bank milik negara 2. Bank milik pemerintah daerah 3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri 4. Bank koperasi

PERIZINAN BANKPerizinan Bank Pengaturan perizinan sangat penting dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya. Mengenai perizinan UU Perbankan telah mengatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) yaitu : Pasal 16 (1) : Setia pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkereditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang. Syarat Untuk Memperoleh Izin

Pasal 16 (2) : Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a. susunan organisasi dan kepengurusan b. permodalan c. kepemilikan d. keahlian dibidang perbankan e. kelayakan rencana kerja. Pasal 16 (3) : Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Permodalan Bank Bagi Bank Umum,modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 3 trilyun ( SK Direksi BI No 32/33?Kep/dir dan no 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999) Bagi BPR (SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir dan SK No. 32/36 /Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999) ditentukan bahwa : 1. Untuk BPR yang didirikan di wilayah Jakarta,Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang sebesar Rp 2 Miliar; 2. Untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar DKI,kabupaten/kota Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang; 3. Untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas sebesar Rp 500 Juta.

Rahasia BankSistem Rahasia Perbankan

Rahasia perbankan yang bersifat absulut : yaitu penerapan sistem rahasia perbankan yang dilakukan secara ketat oleh bank dan semua hal yang berkaitan dengan keadaan nasabah tidak dapat dibuka dengan alasan apapun kecuali atas permintaan nasabah sendiri.

Rahasia perbankan yang bersifat relatif :yaitu penerapan rahasia perbankan yang tetap menerapkan adanya jaminan adanya kerahasiaan yang berkaitan dengan keadaan nasabah,akan tetapi dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk kepentingan tertentu rahasia bank dapat dibuka.Pengertian Rahasia Perbankan

Rahasia Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan (Pasal 1 angka 16 UU No.7 / 1992)Bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam asal 41-44 (Pasal 40 ayat (1) UU No.7 /1992) Pihak-pihak yang Wajib Menjaga Rahasia Bank (Pasal 42 ayat (2)) Anggota dewan komisaris Direksi bank Pegawai bank

KREDITPengertian Kredit : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 angka 12 UU No.7/1992) Fungsi Kredit Meningkatkan daya guna uang; Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; Meningkatkan daya guna dan peredaran barang; Salah satu alat stabilitas ekonomi; Meningkatkan kegairahan kegiatan berusaha; Meningkatkan pemerataan pendapatan; Meningkatkan hubungan internasional.

Dasar-Dasar Pemberian KreditDalam menyalurkan kredit, bank harus melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat yang lazim dikenal dengan prinsip (The five Cs of Credit Analysis) : a. Caracter (watak) Sasaran penilian terhadap nasabah (debitur) adalah kemapuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran. b. Capacity (kepampuan) Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemapuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran. c. Capital (modal) Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. d. Collateral (agunan/jaminan) Jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. oleh karena itu besarnya jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit. e. Condition of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur) Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adlah perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit.

SEKIAN TERIMA KASIH