RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN ... - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Renja 2017 Bagian Pembangunan.pdfBerdasarkan Program Pembangunan Daerah Kota Padang dan

RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAGIAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

BAGIAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Pemerintah

Kota Padang perlu menjabarkannya dalam bentuk Rencana Kerja yang lebih kongkrit

dan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Program Pembangunan Daerah Kota Padang dan Rencana Kerja

Kota Padang, maka perlu pula disusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2017 yang menyesuaikan

terhadap perkembangan dan tuntutan pelayanan masyarakat.

Dengan telah terwujudnya Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Kota Padang, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab

yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan

kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Mengingat Visi Kota Padang yaitu ”MEWUJUDKAN KOTA PADANG SEBAGAI

KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA YANG SEJAHTERA,

RELIGIUS DAN BERBUDAYA” maka misi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Kota Padang untuk mendukung Visi Kota tersebut yaitu ”MEWUJUDKAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI”.

Berdasarkan Rencana Kerja ini kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

dalam melaksanakan penyusunan program, membantu perumusan kebijakan

penyusunan pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan serta tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Walikota.

Padang, Desember 2016

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

Ir. TRI HADIYANTO Nip. 19670711 199403 1 007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) ................... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Restra SKPD ............................................................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 8

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 8

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................... 8

C. Program dan Kegiatan ................................................................. 9

BAB VIII PENUTUP ....................................................................................... 13

Lampiran

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja

SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada

umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan

daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah

terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat

yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan

Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan

mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk

menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan

dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi

perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan

masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan

program kepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang

dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD,

2

Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,

Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan tata Keja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Perda No 13 Tahun 2012;

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019;

12. Peraturan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;

3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja SKPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar

pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan

arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota

sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan agar selaras dengan program prioritas

Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota

Padang Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja

SKPD yang meliputi:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja

SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Resntra SKPD,

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

pengganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahsan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis

besar isi dokumen.

4

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015

meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program &

kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Bagian Pembangunan Sekretariat

Daerah Kota Padang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan

dana APBD Tahun 2015 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.522.084.525,- dan

Tahun 2016 dengan anggaran Rp. 3.858.924.570,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.

Pelayanan yang diselenggarakan Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pembangunan dan Pengkoordinasian

Penyusunan Program Pembangunan dengan SKPD terkait.

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

administrasi pembangunan;

b. Mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan

administrasi pembangunan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang

administrasi pembangunan.

d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi

Pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan masalah

e. Melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan dengan unit kerja dan

instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi.

5

2. Pengumpulan Bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis

Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengendalian

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

pengendalian pembangunan.

b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang pengendalian pembangunan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

pengendalian pembangunan .

d. Menginvetarisasi permasalahan – permasalahan. Pedoman dan petunjuk teknis di

bidang pengendalian pembangunan dan menyiapakan bahan petunjuk pemecahan

masalah

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dan dana

pembangunan Daerah lainya.

g. Mengumpulkan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan

evaluasi dan pelaporan.

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan yang berhubungan evaluasi dan pelaporan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang

evaluasi dan pelaporan.

d. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

pengendalian pemabangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

f. Mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah

6

g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan APBD dan

bantuan pembangunan Daerah lainnya.

h. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksnaan program

pembangunan Daerah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Isu-isu pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang harus dilaksanakan

oleh Bagian Pembangunan yaitu antara lain Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019,

dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Pembangunan melaksanakan misi

6, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan

tujuan yang hendak dicapai adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan

profesional melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government)

terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efesien.

Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah:

a. Meningkatnya kinerja aparatur kota;

b. Tersedianya data dan informasi statistik; c. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah; d. meningkatnya efektifitas pelayanan satu pintu;

e. meningkatnya kompetensi aparatur daerah; f. berkurangnya temuan audit keuangan;

g. meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan; h. meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan kota.

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan

untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses

pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara

keseluruhan.

Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata

pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk

mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan,

profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap

pembangunan dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok

yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

7

Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik

sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pembangunan.

Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan

untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Pembangunan saat ini adalah kekurangan

terhadap staf tenaga administrasi dan teknis yang kurang memadai sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan beberapa personil Bagian Pembangunan diketahui ada yang mengalami

kejenuhan karena sudah terlalu lama berada pada tugas yang sama.

Untuk itu perlu diupayakan adanya penyegaran dan tambahan personil baru di Bagian

Pembangunan dan diharapkan unit yang berkepentingan dapat membaca situasi dan kondisi ini.

Dari ketersediaan sarana dan prasarana, secara umum sudah cukup baik.

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan, dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan

pembangunan

b. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan

administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan

c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi

pelaporan pelaksanaan pembangunan

d. Penyusunan program dan laporan pembangunan

e. Penyelenggaraan tata usaha Sub Bagian Pengendalian dan Sub Bagian Administrasi

Pembangunan.

f. Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan setiap SKPD.

g. Adanya keterlambatan penyerahan pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD karena

masih menggunakan proses manual sehingga diperlukan sistem online.

8

BAB III TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan

tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Hal tersebut harus Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki

Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada

RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan

pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan

lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi

masyarakat untuk berpartisipasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah:

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kota Padang

untuk Tahun 2017 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan

skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui

DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2017 dan

9

sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam

anggaran tahun 2016.

b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian

Pembangunan Setda Kota Padang selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017.

b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu

dan tertibnya administrasi pembangunan

c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota

Padang, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan

pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bulannya.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Tahun 2017 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan Masukan Keluaran Hasil

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana sebesar Rp. 4.000.000,-

Tersedianya meterai.

Lancarnya pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Dana sebesar

Rp. 1.320.000,-

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Lancarnya

pelaksanaan Administrasi Perkantoran dan

meningkatnya wawasan aparatur

3. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Dana sebesar

Rp. 20.000.000,-

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan kerja.

Lancarnya

pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

4. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Dana sebesar

Rp. 28.000.000,-

Tersedianya alat-

alat tulis kantor.

Lancarnya

pelaksanaan Administrasi Perkantoran

5. Penyediaan Barang Cetakan dan


Tersedianya barang cetakan,

Lancarnya pelaksanaan

10


Penggandaan bahan/dokumen Kantor

Administrasi Perkantoran

6. Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dana sebesar

Rp. 3.686.000,-

Tersedianya

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Lancarnya

pelaksanaan Administrasi Perkantoran

7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an


Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundang-

undangan.

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan

aparatur

8. Penyediaan Makanan &

Minuman


Tersedianya makanan &

minuman untuk kegiatan rapat dan

tamu.

Lancarnya pelaksanaan tugas

9. Rapat-Rapat Koordinasi &

Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya Rapat Koordinasi

dan Konsultasi keluar Propinsi dan dalam Propinsi.

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

10. Penyediaan Alat Kebersihan


Tersedianya alat kebersihan kantor.

Terciptanya lingkungan bekerja yang bersih dan

rapi.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian


Tersedianya Pakaian Dinas PNS Bagian Pembangunan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1. Pemeliharaan Ru-

tin/Berkala Kenda-raan Dinas/ Opera-sional

Dana sebesar

Rp. 150.000.000,-

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas dengan Baik

Lancarnya

Pelaksanaan Tugas

11

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Bimbingan Teknis

Manajemen Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

Dana sebesar

Rp. 50.000.000,-

Terlaksananya

Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

Bertambahnya

wawasan dan pengetahuan aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan


1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Terdapatnya Data Laporan yang akurat

dan validasi

Lancarnya Administrasi di Bidang

Keuangan

6. Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah


1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota

Padang Tahun 2017


Tersedianya Laporan Perkembangan

Kegiatan Sanitasi

12 Buku Laporan

2. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan


Tersusunnya Laporan Monitoring Kegiatan Pembangunan.

Tersedianya jumlah laporan kegiatan realisasi

pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Pemko Padang.

3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Pembangunan


Tersusunnya buku laporan

perkembangan kegiatan pembangunan.

Tersedianya jumlah laporan kegiatan

realisasi pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Pemko Padang.

4. Aplikasi dan

Sosialisasi SIMBANGDA

Dana sebesar

Rp. 66.102.000

Tersedianya aplikasi

SIMBANGDA

Terwujudnya

pengendalian pembangunan.

5. Pelaksanaan TEPRA Dana sebesar Rp. 125.000.000,-

Tersusunnya laporan penyerapan anggaran

Terwujudnya pengendalian

12


Kota Padang pembangunan

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Evaluasi SAB Tahun

Anggaran 2018

Dana sebesar

Rp. 65.000.000,-

Tersedianya buku

Pedoman SAB untuk DPA 2018

Pedoman

Penyusunan DPA Tahun 2018 untuk seluruh SKPD

2. Evaluasi SAB

Anggaran Perubahan Tahun 2017

Dana sebesar

Rp. 65.000.000,-

Tersedianya buku

Pedoman SAB untuk DPA Perubahan 2017

Pedoman

Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2017 untuk seluruh

SKPD

13

BAB IV PENUTUP

Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerjasama seluruh komponen

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun Staf, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan

kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis

yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat

dilakukan perubahan / penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam

bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

Ir. Tri Hadiyanto

Pembina / NIP. 19670711 199403 1 007

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya penataan

birokrasi dan tatakelola

penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih untuk

peningkatan pelayanan publik

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya

materai

1.170 lembar 4.000.000 1.170 lembar 5.226.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 bulan 1.320.000 12 bulan 3.600.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja

43 unit 20.000.000 43 unit 17.715.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya ATK

untuk Administrasi

Perkantoran

38 item 28.000.000 38 item 50.767.000

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

13 item 35.000.000 13 item 61.187.000

Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya

komponen instalasi

listrik

55 buah 3.686.000 55 buah 4.055.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

12 bulan 9.982.000 12 bulan 10.980.000

Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

kegiatan rapat-

rapat dan tamu

100 persen 24.139.500 100 persen 30.746.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

30 kali 283.292.400 30 kali 855.851.000

-

Peningkatan Penataan

Birokrasi dan Tatakelola

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik dan

Bersih untuk Peningkatan

Pelayanan Publik

Rencana Tahun 2018 (N+1)

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPD

BAGIAN PEMBANGUNAN

KOTA PADANG TAHUN 2017

No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (N)

Penyediaan alat kebersihan SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya alat

kebersihan kantor

15 item 10.000.000 15 item 8.338.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Terpeliharanya

kendaraan dinas /

operasional Bagian

Pembangunan

8 unit 150.000.000 8 unit 270.346.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Harian SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya

Pakaian Dinas PNS

Bagian

Pembangunan

16 Stel 12.000.000 16 Stel -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Terlaksananya

Bimibingan Teknis

Manajemen

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembangunan

60 orang 50.000.000 60 orang 76.133.000

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SKPD (Bagian

Pembangunan)

tersedianya

dokumen laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

100 persen 25.000.000 100 persen 14.641.000

2 Meningkatnya kualitas

infrastruktur/ sarana prasarana

perkotaan dan transportasi kota

Program Pembinaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota

Padang Tahun 2017

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya

Laporan

Perkembangan

Kegiatan Sanitasi

12 Buku

Laporan

100.000.000 12 Buku Laporan 200.000.000

Peningkatan Infrastruktur/

Sarana Prasarana Perkotaan

dan Transportasi Kota

Perencanaan Pembangunan



Penyelenggaraan



Pelayanan Publik

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan SKPD (Bagian

Pembangunan)

Laporan monitoring

kegiatan

pembangunan

50 SKPD 300.000.000 50 SKPD 450.942.800

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Pembangunan

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Buku laporan

perkembangan

kegiatan

pembangunan

360 buku 136.410.000 360 buku 161.051.000

Aplikasi dan sosialisasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Aplikasi Simbangda 50 SKPD 66.102.000 50 SKPD 80.525.000

Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan

Realisasi Anggaran (TEPRA)

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Laporan

penyerapan

anggaran kota

padang tahun 2016

50 SKPD 125.000.000 50 SKPD 125.370.000

3 Meningkatnya penataan

birokrasi dan tatakelola

penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih untuk

peningkatan pelayanan publik

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran

Tahun 2018

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Buku Panduan SAB 100 buku 65.000.000 100 buku 96.630.000

Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran

Perubahan Tahun 2017

SKPD (Bagian

Pembangunan)

Tersedianya buku

panduan SAB

Perubahan

100 buku 65.000.000 100 buku 70.000.000

1.513.931.900 2.594.103.800

Padang, Desember 2016

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

Ir. TRI HADIYANTO

NIP. 19670711 199403 1 007

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peningkatan Infrastruktur/

Sarana Prasarana Perkotaan

dan Transportasi Kota



Penyelenggaraan



Pelayanan Publik

TOTAL

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN ... - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/Renja 2017 Bagian Pembangunan.pdfBerdasarkan Program Pembangunan Daerah Kota Padang dan