PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru XO BRruA &ll, I ASERT … · Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) ... PHPL/UHP/HPL.1 1712017 langgal 14 Juh 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga

PT. AYAMARU SERTIFIKASIXO PLEK RUKO BRruA USTIXA &ll, Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPHPL.OOl-IDNLVLK,OI I.IDN: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PELAI(SiANMN AUDIT PENIUKAN XE-L (PERTA|'IA)S|L:RTIFII(ASI PENILAIAN KINERJA PENGEITOI-AAI{ Hl,rTAN PRODUIGI LESTARI (PHPL)

Nomor : 577 I A-SERI lXlV 2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1(Pertama) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a, Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

Kantorc. Nomor Izind. Luase. Pelaksa naan

IUPHHK.HA PT, DAMAI SENATAMA TIMBERDesa Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven DigoelProvinsi PapuaJl. Garuda Spadem No. 9 Merauke, Papua565/Menhut-Il/2013 tanggal 16 Agustus 2013+ 315.475 Hektar21 November s/d 1 Desember 2017

Hasil oenqambilan keoutusan : IUPHHK-HA PT. Damai Setiatama llmber konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikianSeftifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 29 November 2016, nomor :

SPHPL.lUASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 November 2021dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 19 Desember 2017

LP . AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamaruseftifikasi,co.id

abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

EnEa:a6edeay.marusc.tifi l6.i.co.id

rfti.lt :

uvu.olErnanacrtlllLsi.co.ld

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEI( RUI(O BRAJA USTIXA 8-ll, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 vxantTel . : 0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Damai Setiatama Timber pada tanggal 29 November 2016telah mendapatkan perpanjangan Se(ifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-

PHPL) dengan nomor : SPHPL.11/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampaidengan 28 November 2021 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Mentera Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLH(Setjen/PHPL.31312016 tanggal 1 Maret 2016, SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HA dilakukanpenilikan (SuNei ance) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT Damai SetiatamaTimber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Peftama\ sesuai dengan Surat PerjanjianKerja (Kontrak) pada Nomor : 01/A-SERT-DST/PHPLIXV2O17 tanggal '17 November2017:

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Damai SetiatamaTimber dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-l (Peftamal Sertifikasi Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUPHHK-HA PT. Damai Setiatama Timber.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 1712017 langgal 14 Juh 2017 Tentang Penetapan Kembali LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLHlVSeUen/PHPL.3l3lZ076 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPUSET1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Oirektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'14lPHPUSET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;'10. Panduan Mutu dan Prosedur PT, Ayamaru Seftifikasi.

Mengingat

Layanan Sertifikasi :

t'cn!rloluD llurrn I'rodul\i Ic\lnri rPlll'I I

\:crillk.rsr Legrlrtrs Kr) u (\'l-K )

Ema[:.r€n@ayamarusetif il(asj.co.id

W.5.lt :

www.ayamarus€rdfik sl.co.id

TPPHPL{o1]DNLVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 91 /ASERT-PHPL/Kpts/Pnlklxlll2017

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

ALAM (IUPHHK.HA) PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN

OtcOEL DAN KABUpATEN MAPPT PROvINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR :

SK. 565/MENHUT.II/2013 TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 SELUAS t 315.475 HEKTAR

Menimbang

Trnn^rl 1 hrni ,nlA

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-T (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOI AAN HUTANPRODUKSI LESTARI IUPHHK.HA PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. DamaiSetiatama Timber yang telah diterbitkan pada tanggal 29 November 2016, Nomor :

SPHPL.'11IASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 28 November 2021dengan nilai akhir kinerja predikat "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut,,.

Penilikan Ke-2 (Kedua) dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mengacu pada standarpenilaian kinerla Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yangberlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan sertifikasi penilaian kiner.ja PengelolaanHutan Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Damai Setiatama Timber.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 15 Desember 20'17

LPP YAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporani

2. Oirektur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

:..r,. .: ^

) i."r"i LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

\1r(dt,uKomite Akr e d ita s iN a s io na I

LPPHPL. ()()l.IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-O1I-IDN, masa berlaku tanggal23 November 2016 sld 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru RVRW 0021001, Bogor Barat

Telp. 0251-8333513, 8333515Fax. 0251-8333593Ema il .' asert@ayamarusetifi kasi.co. id

We bsite .' www.aya maruseftifikasi.co. id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PH PL.3 I 3 I 2016 tanggal 1 Maret2016 tentang Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan, atau Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L4IPHPL|SETl412016 tanggal 29 April2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HA.3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L4IPHPL|SET14lz016 tanggal 29 April2016 tentang Standar Verifikasi LegalitasKayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT,IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L4IPHPL|SETl412016 tanggal 29 April2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENTLIKAN KE-l KINERJA PHPL

PADA IUPHHK.HA PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER

KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomortelepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 34

..";f$ "::.\Yijq!"'$4,'

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

5lI(Arr,Ko m ite Ak r e d ita s iN a sio n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari.

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L4IPHPL1ST.V412016 tanggal 29 April2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari.

1. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)2. Lukman Hakim (Lead AuditorlEkologi)3. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)

4. Ir. David Losuh, Msi (Auditor Prasyaratdan VLK)

PT. Damai Setiatama Timber

948/Kpts-IIlt99t,Tanggal 30 Desember 1991

SK.565/Menhut-II/20 13,Tanggal 16 Agustus 2013

315.475 HektarKabupaten Boven Digoel dan MappiProvinsi Papua

1. Kantor PusatJl Garuda Spadem No.9 Merauke, PapuaTlp. (0971) 32208s Fax. (0971) 324236

2. Kantor Cabangll. Teluk Betung No. 36 Jakarta 10230Tlp. : (021) 319 064 31

1. Komisaris :

Ir. Subiantoro

2. DirekturIr. Rachman Aryana

ASERT-324. Rev.3

g. Tim Audit

(2) Identitas Auditi

a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor &Tanggal SK

b. Nomor &Tanggal SK(Perpanjangan Izin)

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

e. Pengurus

g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

TanEgal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 34

riq*q".df

yrfirr,Kom ite Akre d itas iN a s io n a I

LPPHPL-OOl.IDN



(3) RINGKASAN TAHAPAN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Kegiatan Penilaian

1 Audit Tahap I Bogor,Tanggal t3 - 17

November 2017

- Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen.- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui

komunikasi telepon dan email- Kinefla PT. Damai Setiatama Timber dinilai dengan

bobot verifier dengan umur auditi diatas 5 tahun.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada

Perdirrjen BUK No. : P.14/VI-BPPHH|2}I4 tentang :

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu

2 Koordinasi denganInstansi Kehutanan

Jayapura,Tanggal 22 November2017

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Papua dan BPHP Wilayah XV JaYaPura- Menjelaskan rencana Penilikan Ke-l kinerja PHPL

IUPHHK-HA PT. Damai Setiatama Timber

3 Pertemuan Pembukaan(Opening Meeting)

Kantor Perwakilan PT.

Damai SetiatamaTimber di MeraukeTanggal 23 November20t7

- Perkenalan Tim dan penyampaian rencana Audit.- Paparan oleh PT. Damai Setiatama Timber terkait

kegiatan PHPL IUPHHK-HA di lapangan- Penjelasan mengenai metodologi yang akan

digunakan dalam penilaian kinerja- Penetapan Manajemen Representif oleh PT. Damai

Setiatama Timber untuk mendampingi Tim Auditor- Penandatanganan BA Opening Meeting.

4 - Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan

kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial

dan lega!!tas ka;,,r.- Wawancara dengan karyawan yang bertanggung

jawab atas seluruh kegiatan di lapangan.- Penelusuran data dan informasi aspek Prasyarat,

Produksi, ekologi, sosial dan VLK

- Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan desa

terdekat dengan PT. Damai Setiatama Timber- Melakukan klarifikasi temuan lapangan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Kantor Perwakilan PT,

Damai SetiatamaTirnb'er d! Mera,:keDan Base Camp

Sokanggo,Tanggal 24 - 27November 2017

5 Pertemuan Penutup(Closing Meeting)

Kantor Perwakilan PT

Damai SetiatamaTimber di MeraukeTanggal 28 November20t7

- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran

kinerja PHPL PT. Damai Setiatama Timber- Penandatangan BA Pertemuan Penutup (Closing

Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL

8 Koordinasi denganInstansi Kehutanan

Jayapura,Tanggal 30 November20t7

Kantor PT. AyamaruSeftifikasi Bogor,Tanggal 15 Desember20t7

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Papua dan BPHP Wilayah XV JaYaPura- Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL

IUPHHK- HA PT. Damai Setiatama Timber

9 PengambilanKeputusan

- Berdasarkan laporan hasil audit dan pengambilan

keputusan diputuskan bahwa PT. Damai SetiatamaTimber yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel

Dan Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, mendapatkantotal nilai kinerja akhir sebesar 89.39 o/o, tidakterdapat verifier dominan yang bernilai buruk danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu

adalah memenuhi.- Atas dasar hal tersebut, maka sesuai dengan

ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 34

ASERF324. Rev.3

,;'r$-li\*."'"+1 Ko miteAk red ita si N a sio n al

LPPHPL. ()()l-IDN

BAIK. Dokumen legalitas usaha

dibidang kehutanan dandokumen administrasi tatabatas areal yang dimilikiperusahaan, tersedladengan lengkap dan sah

. Seluruh areal perusahaan

telah ditata batas (temuqelano) dan telahmemperoleh penetapan dariMenteri Kehutanan sesuai

Surat Keputusan Nomor:SK. 542lMenhut-II/2010tanggal 4 Oktober 2010.

. Tidak ada konflik batasantara pihak perusahaan

dengan pihak lainnya.. Bukti-bukti yang ada:

- Ditandatanganinya BA

Tata Batas (sendirimaupun persekutuan)oleh berbagai pihak

termasuk wakilmasyarakat.

- Dukungan masyarakat di

sekitar areal IUPHHK(dituangkan dalam SuratKesepakatan).

. Tidak ada perubahan fungsikawasan hutan pada arealperusahaan

. Di dalam areal konsesiperusahaan, tidak terdapatizin penggunaan kawasandiluar sektor kehutanan.

ASERT.324. ReV.3

TETAP

Yf,Afi,LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(4) RESUME HASrL PENTLATAN

BAIK. Auditi memiliki dokumen legal

berupa : Akta pendirianperusahaan besertaperubahannya, SIUP, TDP,

Surat Izin Gangguan, NPWP,

SK Perpanjangan IUPHHK-HAdan RKUPHHK-HA Periode2014-2023.

. Terdaoat dokumenadministrasi tata batas :

- Laporan TBT No. : 930/7994,105417995,127 61 7998, 7277 I t998, danr3t4/7998.

- Penetapan Batas Areal Kerja(Kepmenhut No.SK. 542lMenhut-II/20 10).

- Laporan Hasil PelaksanaanRekonsruksi Sebagian Batas

Areal Kerja sepanjangLLL.223,12 meter tahun2015.

. Auditi telah melaksanakantata batas temu gelang

sepanjang 37L,442 meter dantelah mendapat penetapandari Menhut (No. SK.

542lMenhut-II/2010 tanggal4 Oktober 2010)/ BerasarkanSK tersebut, luas areal

menjadi 315.760,30 Ha.. Meskipun terdapat perbedaan

luas penetapan 315.760,30Ha dengan luas izinperpanjangan 315.475 Ha,namun deliniasi petapenetapan dan peta izinperpanjangan adalah identik.

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Kegiatan Penilaian

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPLISETl412016 tanggal 29 April 2016, nilaiakhir kinerja PT. Damai Setiatama Timber masukdalam katagori "BAIK". Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 29November 2016 dengan nomor revisi: SPHPL.11/ASERT/LPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan28 November 2021, dinyatakan "terpelihara danberlanjut"

No. Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

Nitai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

1 PRASYARAT

1. 1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-HA


yf,dilt{Ko miteAkred itasi Na s ion a I

LPPHPL . OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3



KondisidankatorNo.

KinerjaAwal

Nilai danIndikator

. Terdapat pengakuan parapihak terhadap eksistensiareal kerja dengan turut sertadalam proses tata batassebagaimana terekam dalamLaporan TBT No. :9301 1994,t05411995, 127611998,L277 I t998, dan 1314/1998.

. Terdapat dukungan darimasyarakat dari berbagaimarga di sekitar areal

IUPHHK, yang menginginkankeberadaan perusahaandapat berlanjut yang

dituangkan dalam SuratKesepakatan No.

005lDSTlVll2010 tanggal 1

Juni 2010.. Pada awalnya seluruh areal

kerja termasuk HP

(dudasarkan pada LampiranSK Menhutbun No. 89l/Kpts-IIl1999 tanggal 14 Oktober1999). Pada tahun 2012terjadi perubahan fungsihutan yaitu menjadi HP danHPT (berdasarkan (Lampiran

SK MenhutNo.SK.782lMenhut-IIi 2012tanggal 27 Desember 2012).

. I ga uuol rol r r ul rgJl Lcl5uuul

telah diakomodir dalamperencanaan sebagaimanatertuang pada RKUPHHK-HAperiode 2014-2023 yang telahdisahkan melalui sesuaidengan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.

39 I BUHA-Z| 2014 tanggal 29September 2014.

. Tidak ada penggunaan

kawasan diluar sektorkehutanan

BAIK. Visi dan Misi perusahaan,

disusun berdasarkankerangka Pengelolaan Hutan

Letari (PHL).. Auditi telah melakukan

sosialisasi Visi, Misi danTujuan perusahaan kepada

karyawan maupunmasyarakat.

. Masih terdapat perencanaan

Pengelolaan Hutan Lestariyang belumterimplementasikan sesuaiVisi dan Misi Perusahaan.

. CAR's belum sepenuhnyaterimplementasikan.

TETAP1.2. KomitrnenPemegang IUPHHK-

HA

BAIK. Terdapat visi, misi dan tujuan

perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur pada

tanggal 1 Januari 2009, dantertuang dalam RKUPHHK-

HAPeriode 2014-2023 y angtelah disahkan oleh pejabatberwenang. Visi dan misi

sesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL), yakni terkait dengan

kelola produksi, kelola

ekologi/lingkungan dan kelola

sosial dengan segala aspekpendukungnya secaraberkelanjutan.

Tanggal I luni 2016 Halaman 5 dari 34

"",i&"' 'r!:b<*:1 | -rz!"';:t""sfr

Progres KinerjaPHPLKriteria dan Indikator

,':Sr""iir'Y/si't&#

yrr,,NKomiteAkred ita si Na sio n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No.Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

I n,,", dan Kondisi Kinerja

I InAlmtor Penilikan-IKriteria dan IndikatorProgres Kinerja

PHPL

. Auditi telah melaksanakansosialisasi visi, misi dan tujuanperusahaan kepada masyarakat

sekitar. Kegiatan sosialisasitersebut dilaksanakanbersamaan dengan aKifitaspembinaan yang dilakukansecara periodik kepadamasyarakat. sebagaimanaBerita Acara tanggal 18 Januari

2016. Papan visi, misi dan

tujuan perusahaan sebagaisarana sosialisasi telahterpasang baik di base camp

Sokanggo. Serta terdapatfamlet yang dipasang baik dibase camp Sokanggo, masing-

masing kantor seksi serta di

tempat-tempat strategis seperti

di ruang pertemuan dan

logpond.. Impplemetasi PHL yang telah

sesuai dengan visi misi antara

lain:- Melakukan penataan batas

luar areal kerla IUPHHK-HAsecara lengkap dan sudahtemu gelang dandidikukuhkan.

- Menyusun RKUPHHK-HA

ugt uqJlJ lt l tu r ct rvuc zvar

2023.- Menyusun SOP sebagai salah

satu acuan teknis/operasionaldi lapangan.

- Menyusun dokumen AMDAL(ANDAL, RKL dan RPL)

- Mengalokasikan kawasanlindung (KPPN danSempadam Sungai) sesuaidengan zonasi.

- Menyusun dokumen terkaitdengan kelola sosial, antaralain : RO kelola sosial,

dokumen laporanpelaksanaan RKLdan RPL.

- Secara konsisten berupaya

membangun kerjasamadalam meningkatkanperekonomian masyarakat

. Implementasikan PHL yangbelum terlaksanan:- Pemanfaatan hasil hutan

(produksi) sebagai core bisnisyang masih belum berjalan

- Ketersediaan Ganis PHPL

yang masih nihil (barumemiliki 5 orang safanakehutanan)

- Laporan keuangan belummengikuti Dolapkeu dan


r+;*"*1,'dr

1. 3. lumlah danKecukupan Tenaga

Profesional BidangKehutanan pada

Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatanImplementasiPenelitian,Pendidikan danLatihan

SEDANG. Auditi memiliki Sadana

Kehutanan sebanyak 5 orang.Auditi belum memiliki GanisPHPL dari kebutuhan 34 orangGnis sesuai ftrsal 3 PerdirjenPHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015tanggal 24 November 2015

. Terdapat peningkatan

kompetensi SDM tahun 2015

mencapai 75,92o/o (41 dari 54

orang yang direncanakan) danpeningkatan kompetensi SDM

tahun 2U16 sebesar 51,94/o(0 dan 77 orang yang

direncanakan).. Auditi memiliki dokumen

ketenagakerjaan :

- Daftar tenaga kerja danLaporan Tenaga Teknis ke

Dinas Kehutanan Provinsi- Peraturan perusahaan

walaupun belum disampaikanke Disnaker, dan dokumenperaturan ketenaga kerjaa n

lainnya.- SOP terkait dengan proses

pengelolaan SDM yakni :

DSTo2-01.01, DST02-01.02

dan DST02-01.03.- Bukti kepesertaan dan bukU

setor Jamsostek dan BPJS

Ko n ite A kred it a s i N a s i o n a ILPPHPL - OOl.IDN

SEDANG. Tenaga profesional bidang

kehutanan (sadana

kehutanan dan tenagateknis) yang dimilikiperusahaan, hanya tersediapada sebagian bidangkegiatan pengelolaan hutan.

. Peningkatan kompetensi SDM

baru mencapai 60,7 o/o danrencana kebutuhan.

. Rencana Diklat Ganis belumterealisasi.

. Audltt telah memenunt (AR's

terkait ketersediaan dokumenketenagakerjaan.

. Dokumenketenagakefiaantersedia lengkap.

ASERT-324. Rev.3yf,llIt,LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

parameter keuanganperusahaan belum sehat.

- Pengembangan kualitas SDM

sekitar hutan (masyarakatbinaan) secara tepatsehingga dapat diperolehmanfaat ekonomis secaramakimal danberkesinambungan.

- Implementasi pengelolaan

lingkungan belumkomprehensif.

- Implementasi penelitian danpengembangan secaraperiodik (intemal dankerjasama dengan pihak

eKternal) belum maksimal.

TETAP

1. 4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaanPelaksanaan

Pemantauan Periodi(Evaluasi dan PenyajianUmpan Balik MengenaiKemajuan Pencapaian

(Kegiatan) IUPHHK-HA

BAIK. Auditi telah merevisi struktur

organisasi dan Uraian Tugasdan Tanggungjawab (JobD*ciption) yang ditetapkanmelalui Surat KeputusanDirektur Nomor : 0USlVDir-DS[/I/2015 tanggal 5 Januari2015. Struktur Organisasi danJob hxiptton telah sesuaidengan kerangka PHL dan

BAIK. Sfuktur organisasi maupun

job description perusahaan

absah dan memenuhikerangka PHPL.

. Tersedia perangkat SIM dan

tenaga pelaksananya. Terdapat organisasi SPI dan

fungsi SPI telah berjalan

efektif untuk mengonkolseluruh tahapan kegiatan

TETAP


..'&',"1

' g i,

\;d

vffie{Kom ite Ak red ita s iN a s io n a I

LPPHPL. O().I.IDN

ASERT-324. Rev.3





Progres KinerjaPHPL

ditempel pada dinding Kantor

Pusat Merauke serta terdapatdalam Dokumen RKUPHHK-HA

Periode 2014-2023.Personilyang tertera dalam strukturorganisasi tersebut secaraumum masih akif bekerjasesuai dengan Tupoksinya

masing-masing.Auditi telah memiliki strukturorganisasi yang memuat unitkefa Sistem InformasiManajemen (SIM). terdapatperangkat pendukung SIM,yakni berupa hardware dan

sofuruare yang terdiri dad : (a)

Perangkat internet dan fasilitas

SSB, (b) Telephone satellite, (c)HT dan (d) Computer PC dan

laptop dengan softtvareberbasis sistem Windows.

Auditi telah menunjuk perconil

Pengelola SIM sesuai dengan

keputusan Direktur No.

02lSVDir-DSr/I/2015 tanggal7 Januari 2015Auditi telah memiliki :

- Organisasi Satuan Pengawas

Internal (SPI) dan JobDeskripsinya yang

uLr uo50l Nol r

surat Direksi.- SOP SPI (No. :DST02-00.01)

sebagai acuan dalampelaksaaan kegiatan SPI.

SPI belum berjalan efektifuntuk memonitor danmengevaluasi capaian kinerja

dari seluruh bidang/unit kerjapengelolan PHPL yang telahditetapkanTerhitung sejak tanggal 29Desember 2011, seluruhkegiatan terkait produksi untuksementara dihentikan.Kemudian SK perpanjangan

baru terbit 16 Agusutus 2013

dan RKUPHHK disahkan 29

September 2014, maka praktisRKT bdalan baru tahun 2015

dan 2016, namun kegiatanproduksi belum berjalan.Terdapat perbaikan dari

sebagian rekomendasi intemalaudit yang dilaksanakan tahun2015 dan tahun 2016. Dengan

demikian baru sebagianketerlaksanaan tindakankoreksi dan pencegahan.

. CAR5 telah dipenuhi.

. Terdapat keterlaksanaan

sebagian tindak koreksi olehpihak perusahaan yang

berbasis hasil monitoring dan

evaluasi SPI.


ffi^a \ft:*r"*%.r'

yffidef{Ko m ite Ake d ita s iN a s io n a I

LPPHPL'OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



1. 5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)



Progres KinerjaPHPL

BAIK. Auditi dalam perencanaan

tebangan selalu melakukankoordinasi denganmasyarakat terkait denganrencana pembayarankompensasi kubikasi atashasil kayu yang diproduksi.Terdapat surat persetujuan

dan dukungan Marga

terhadap kegiatan produksi di

Blok RKT 2015 dan Blok RKT

2016 yang merupakan carryover Blok RKT 2015.

Sosialisasi untuk blok RKT2016 teftuang dalam BA

Sosialisasi tanggal 18 Januari2016, sedangkan dukunganmarga pemilik ulayat diwakilioleh Martinus Ware sebagaiketua dusun marga Ware.

. Terdapat pengakuan parapihak terhadap eksistensiauditi dengan turut sertadalam proses tata batassebagaimana terekam dalamLaporan Tata Batas nomor930 Tahun 1994, Nomor1054 Tahun 1995, Nomor1276 Tahun 1998, NomorLLI t tottutt 1/r9 uort rrurrlvr

1314 Tahun 1998, dimanapara pihak (termasuk wakilmasyarakat) turut sertamenandatangani BA

Pelaksanaan Tata Batas

tersebut Terdapat kegiatansosialisasi Batas Luar konsesidan batas Blok RKT 2015(tanggal 5 Januari 2015) danRKf 2016 (tanggal 18 Januari2016) kepada masyarakatpemilik hak ulayat. Dalam hal

ini terdapat surat persetujuan

dan dukungan Marga terkaitdengan batas blok RKT

. Telah dilaksanakan kegiatansosialisasi terkait penetapan

kawasan lindung kepadamasyarakat pemilik hakulayat yang dilaksanakanpada tanggal 5 Januari 2015dan tanggal 18 Januari 2016.Terdapat surat persetujuandan dukungan Marga

terhadap kegiatankeberadaan dan pengelolaan

kawasan lindung. Sosialisasi

baru dilaksanakan danmendapat persetujuan daridesa dan kampung pemilik

BAIK. RKTUPHHK Tahun 2017

telah disosialisasikankepada masyarakat pemilik

hak ulayat dan mendapatpersetujuan

. Terdapat persetujuan

dalam proses tata batasdari para pihak

. Terdapat persetujuandalam proses danpelaksanaan kelolasosial/CSR dari masyarakatsekitar areal perusahaan.

. Terdapat persetujuandalam proses penetapankawasan lindung darimasyarakat sekitar arealperusahaan.

TETAP


-'dffih "':

1"r,,{/s;\*q"dSr

2.t. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari.

BAIK. Terdapat kelengkapan

dokumen RKUPHHK-HA

beserta lampirannya berupaPeta Rencana Kerja(RKUPHHK-HA) Berbasis

IHMB sebanyak 2 (dua)lembar. Dokumen RKUPHHK-

HA tersebut sudah disahkanoleh pejabat yang berwenangatas nama Menteri KehutananDirektur Bina Usaha HutanAlam Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Ir. HerryPrijono, MM No. SK.39/BIHA-212014 tertanggal 29

September 2014. Terdapatimplementasi

penataan areal kerja, dimanabatas blok dan batas petak

berupa rintisan selebar 1 mdengan penandaan catberwarna merah di sepanjangrintisan. Terdapat tanda bataspetaK berupa plate senq danpal batas blok. Implementasipenataan areal kerja telahsesuai dengan rencanajangka panjangnya

. Sampai dengan pada saatpenilaian belum ada kegiatanpenebangan pada RKT 2015yang sudah berakhir maupunRKT 2016 yang masihberjalan. Sesuai dengantahapan sistem silvikulturTPTI (Peraturan Dirjen BPK

No. : P.9/VI/BPHAi2009),secara umum kegiatanpemeliharaan batas blok danpetak di laksanakan setelahkegiatan penebangan.

Ko n i te Ak r ed i ta s i N a s io n a ILPPHPL. ()()l.IDN

BAIK. Terdapat dokumen Rencana

Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu padaHutan Alam (IUPHHK-HA)periode tahun 2014 - 2023,dan telah disahkan olehpejabat yang benvenangan. Menteri KehutananDirektur lenderal Bina

Produksi Kehutanan u.b.Direktur Bina

Pengembangan Hutan Alamdengan nomorpengesahaan SK.3g/BIHA-212074 terlanggal 29September 2014

. Batas blok RKT dan bataspetak berupa rintisandengan lebar kurang lebihsatu meter dan diberi polet

cat warna merahdisepanjang batas blok danbatas petak danDerdasarl(an loKast DloK RKI

sudah sesuai dengan peta

RKUPHHK-HA namun bloktersebut sudah diajukansebanyak 3 kali sehinggasecara urutan sudahberbeda dengan rencanaRKUPHHK-HA

. Sampai dengan pada saatpenilaian belum ada

kegiatan penebangan pada

RKT 2015 yang sudahberakhir maupun RKT 2016yang masih berjalan. Sesuai

dengan tahapan sistemsilvikultur TPTI yangmengacu pada PeraturanDirektur Jenderal BPK No. :

P.9 lvll BPHAI 2009, secaraumum kegiatanpemeliharaan batas blokdan petak di laksanakansetelah kegiatanpenebangan.

. Dengan kondisi sepertiyang sudah dijelaskan di

atas maka untuk verifier ini

tidak dapat diverifi kasi.

ASERT-324. Rev.3

TETAP

yf,JltrLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Progres KinerjaPHPL

Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal

Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo. Kriteria dan Indikator

ulayat, belum menyentuhmasyarakat kampung lainyang ada di sekitar arealkerja.

2. PRODUKSI


"."#f,"-.t Y./s:"#' YKAN'Kom ite Akred itas iN a s io n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3

TETAP




Progres KinerjaPHPLdan IndikatorKriteria


2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiapjenis hasil hutan

kayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem

SEDANG. Data Potensi terdapat pada

dokumen :

- Laporan hasil pelaksanaan

IHMB tahun 2010- Laporan Hasil ITSP tahun

2015- Mememiliki sebagian peta

pendukung seperti petajalur survey, peta topografidan peta penyebaran pohon

. Terdapat laporanpengukuran Petak UkurPermanen (PUP) pada

periode RKU 2011 - 2020(belum berbasis IHMB)sebanyak 6 periodepengukuran yaitu : pada Juli2009, Juli 2010, Juni 2011,

Juni 2012, Juli 2013 dan Mei

2014, yang berlokasi pada

blok RKT 1999/2000 petak

BL-75.. Pada dokumCN RKUPHHK-HA

periode 2074-2023 dan Peta

Rencana Kerja Tahunan(RKT) tahun 2015 terdapatalokasi untuk PUP, namunmengingat belum ada

kegiatan penebangan maka

belum ada kegiatanpembuatan dan pengukuran

PUP pada periode RKUPHHK-

HA tahun 20L4-2023. Berdasarkan dokumen

RKUPHHK-HA periode 2014-2023, perhitungan etatvolume masih menggunakanriap sebesar 1,749m3/ha/tahun (sesuai denganSurat Edaran Direkturlenderal Bina Usaha

Kehutanan No. SE. 10/VI-BUHA/2O11 tanggal 12

Desember 2011 tentang Riap

Diemeter Tahunan Pada

Hutan Alam Produksi). Data hasil pembuatan dan

pengukuran PUP yang dibuatbelum bekerjasama denganbadan Litbang LHK untukdijadikan dijadikan dasardalam menentukan riap yang

akan digunakan dalammenentukan etat volumepertahunnya

SEDANG. Terdapat data potensi

tegakan berupa laporan

kegiatan InventarisasiHutan Menyeluruh Berkala(IHMB) dan data LaporanHasil Cruising (LHC) namun

data LHC tidak semuadilengkapi dengan petapendukungnya

. Pembuatan danpengukuran PUP

dilaksanakan setalahkegiatan penebangan pada

blok RKT, dengan belumada kegiatan penebangan

sehingga verifier ini tidakdapat diverifikasi

. Belum terdapat data hasil

pembuatan danpengukuran PUP periode

RKU tahun 20L4-2023sehingga verifier ini belumdapat diverifikasi.

Halaman 11 dari 34

No.

Tanggal 1 Juni 2016

yffieMKo m ite A k red ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

TETAP



Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian AwalNo.

BAIK. SOP tahapan kegiatan sistem

silvikultur TPTI dan THPB

tersedia lengkap dan telahsesuai dengan pedomanpelaksanaan atau ketentuanteknis

. Terdapat implemetasi SOP

tahapan silvikultur :

- Kegiatan PAK, ITSP danpembibitan

- Belum adanya realisasi

kegiatan penebangan,sehingga kegiatan lainnyayang sesuai tahapansilvikultur dilaksanakansetelah kegiatanpenebangan belum bisa

dilaksanakan. Untuk pelaksanakaan sistem

silvikultur THPB, berdasarkanhasil bedah kinerja akanberkonsultasikan terlebihdahulu dengan BLH Provinsi

Papua mengenai izin

lingkungan sehubunganadanya perubahan siltemsilvikultur yang diterapkan

. Potensi Tegakan :

- Tegakan pohon keciluror r lgLur ol rlot o zv aJ tl I I

adalah jumlah pohon/ ha =78,42batangl ha denganVolume/ha = 30,50 m3/Ha

- Tegakan Pohon Besar

diameter di atas 30 cm.Potensi tegakan rata-rataberdasarkan hasil IHMBpada kelas diameter 30-39cm adalah sebesar 31,32btg/Ha dengan volume23,73 m3/Ha, kelas

diameter > 40 cm adalahsebesar 13,33 btg/Hadengan volume 28,65m3/Ha, pada kelas diameter> 50 cm adalah sebesar6,63 btg/Ha dengan volume18,18 m3/Ha.

- Berdasarkan data hasil

Inventarisasi TegakanSebelum PenebanganTahun 2015 potensi

tegakan rata-rata pada

kelas diameter 20-39 cmsebesar 120,96 btg/hadengan volume 56,25m3/Ha

. Potensi tegakan tingkat tiangadalah pohon yangberdiameter antara 10 s/d 19

BAIK. Terdapat Standart

Operasional Prosedure(SOP) untuk tahapan sistemsilvikultur (TPTI dan THPB)

namun terdapat SOP yang

isinya belumsesuai/menyesuiakandengan pedomanpelaksanaan terbaru

. Terdapatimplementasiprosedur kena (SOP)

dilapangan pada sistensilvikultur TPTI namunbelum bisa dilaksanakansecara keseluruhan dimanauntuk kegiatan setelahkegiatan penebanganbelum bisa dilaksanakandikarenakan belum adanyarealisasi kegiatanpenebangan di lapangandan untuk sistem silvikulturTHPB pada tahappelaksanakaan akandikonsultasikan terlebihdahulu dengan Badan

Lingkungan Hidup Daerah(BLHD)

. Data hasil laporan IHMBLOrrurr aulv Jurllro" PUlru'l

inti (diameter 20-39 cm)sebanyak 78,42 Phnl1a,dan hasil ITSP tahun 2016rata-rata pohon inti sebesar96,23 PhnlHa

. Potensi permudaan tingkattiang > 100 phn/ha

2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L2 dari 34

,@-.?"ffij

Nilai dan Kondisi Kinerja Progres KinerjaPHPL

9ffiruKomiteAkred ita si Na s iona I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. ReV.3

TETAP



Indikator Penilaian Awal

Cm. Penyebaran sediaantegakan tiang pada arealkerja berdasarkan hasil

Inventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB)

adalah 331,28 batang/hadengan volume 34,57 m3/ha.

2.4. Ketersediaan danpenerapan

teknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hasil

hutan kayu

BAIK. Terdapat SOP tentang

Reduced Impact Logging(RIL) No. DST02-03.06terbitan 1 (satu) yang berlaku

dari tanggal 01 lanuari 2009.

Selain SOP RIL terdapat juga

SOP lainnya yang dapatmenunjang kegiatanpenebangan ramahlingkungan seperti SOP pada

tahapan kegiatan TPTI dan

THPB.. Berdasarkan dokumen

RKTUPHHK tahun 2015 dan

RKTUPHHK tahun 2016 belum

terdapat realisasi penebangan

baik pada blok TPTI maupun

blok THPB sehingga tidakdapat dilihat penerapan

teknologi ramah lingkunganpad: t:hapan keg!atanpemanenan/

. Sampai saat dilakukanpenilain, PT. Damai

Setiatama Timber masih

belum melaksanakan kegiatanpemanenan sehingga verifiertingkat kerusakan tegakan

tinggal minimal dan

keterbukaan wilayah sertafaktor ekploitasi tidak dapatdiverifikasi.

BAIK. Terdapat Standar

Operasional Prosedure(SOP) yang mendukung

dan berhubungan denganpemanfaatan hutan ramah

lingkungan dan isinya

sudah sesuai dengandengan karateristik kondisiareal setempat yang

merupakan hutan lahan

kering dataran rendah. Sampai dengan RKT 2017

pada saat penilikan belum

terdapat realisasi kegiatanpenebangan baik pada blok

RKT dengan sistem TPTI

maupun pada blok RKT

sistem THPB sehingga tidakdapat melihat kegiatanpenerapan teknologi ramah!lngkungan p':t!: ke3!atanpenebangan, sehingga

untuk verifler ini belum bisa

diveriflkasi. belum ada realisasi

kegiatan penebangan

sehingga tingkat kerusakan

tegakan tinggal dan

keterbukaan wilayah belum

bisa diliat atau dilaksanakankegiatan monitoringnyadilapangan, sehingga untukverifier ini belum bisa

diverifikasi. Faktor ekploitasi dapat

diketahui atau diukurapabila ada kegiatanpenebangan, seperti sudah

dijelaskan bahwa auditi

sampai dengan saatpenilikan I belum ada

realisasi untuk kegiatanpenebangan sehinggabesarnya faktor exploitasi

belum dapat dilakukanperhitungan dilapangan,

sehingga untuk verifier ini

belum bisa diverifi kasi.


&-*lr t "€r:.-lq".,"Cl

No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja

Indikator Penilikan-IProgres Kinerja

PHPL

5{ffi,[$wKo m iE Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()O1-IDN



TETAP2.5. Realisasipenebangan sesuai

dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya

BAIK. PT. Damai Setiatama Timber

memperoleh perpanjanganIUPHHK-HA SeIuas 315.475ha di Kabupaten Digoel danKabupaten Mappi, di ProvinsiPapua, dengan berdasarkanSK Menteri Kehutanan No.

SK. 565/Menhut-II/20 13

tanggal 16 Agustus 2013.. Dokumen RKUPHHK-HA dan

sudah disahkan dengan suratkeputusan No. SK.39/BUHA-212014 tertanggal 29

September 2014 untukperiode tahun 2014-2023.

. Terdapat dokumen RKTPHHK-

HA tahun 2015 dan RKT 2016bersera peta lampirannyayang disahkan secara se/fapproval .

. Pada peta kerja :

- Terdapat kesesuaian batasareal TPTI dan THPB dipeta RKT dengan petarencana jangka panjang(RKUPHHK-HA)

- Kawasan lindung sesuai

dengan rencana jangkapanjang

-^.-l-.^^!. r gl uoPoL 1r r rPrEr I rcr lLo>l

berupa :

- Penataan areal kerja TPTIdan THPB blok RKT 2015

- Tidak terdapat realisasipenebangan pada blok RKT

2015 sehingga blok RKT

2015 tersebut diajukankembali pada tahunkegiatan RKT 2016

- Blok TPTI RKT 2017seluruhnya sudah dilakukanpenataan batas

- Blok THPB 2017 belumseluruhnya dilakukanpenandaan batas

- Terdapat perubahan lokasi

kawasan lindung KPPN pada

RKUPHHK-HA tahun 2014-2023 dan belum dilakukanpenandaan batas

. Berdasarkan dokumen RKT2015 terdapat rencanapemanenan baik pada blokTPTI maupun Blok THPB,

namun sampai berakhirnyaperiode RKT 2015 tidakterdapat realisasi kegiatanpenebangan.

. Belum adanya realisasiproduksi disebabkan karena

BAIK. Terdapat dokumen RKT

yang lengkap tahun 2015sampai tahun 2017 besertalampirannya dan disahkanoleh pejabat yangberwenang atau yang

disahkan secara SelfApproval

. Terdapat peta kerja yangmenggambarkan areal yangboleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ yangditetapkan sebagai kawasanlindung yang disusunberdasarkan rencanajangka panjang(RKUPHHK). Peta kerjatersebut sudahmenggambarkan secarakeseluruhan areal pada

kawasan lindung dan arealyang akan di tanam/dipelihara. Dalam hal ini,areal yang akanditebang/dipanen pada RKT

2017 merupakan sebagianareal blok RKT 2016 yangdiajukan kembali di RKT

2017. r Er uoPoL lll lPlLl I lul lLoJr

penataan areal kerjadilapangan untuk arealTPTI yang akandimanfaatkan, batasdilapangan berupa beruparintisan selebar satu meterdan adanya penandaan catberwarna merah disepanjang rintisan tersebut,batas enclave yangberbatasan dengan blokRKT belum dilaksanakanpenandaan batasnyadilapangan dan untuk arealTHPB belum dilaksanakankegiatan penataan batasnyadilapangan

. Auditi belum bisamerealisasikan kegiatanpemanenan karena belumadanya kepastian pihakindustri yang bisamenampung kayu bulathasil dari kegiatanpemanenan sehingga untukverifier ini belum bisa

diverifikasi.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L4 dari 34

&.€tr:q ln \-Sc;

'\;fdr/

ASERT-324. ReV.3

No.Nilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi Kinerja


PHPt

*,fq'At

"r Y-trsr'+qr-rd4i

2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dantingkat investasidan reinvestasiyang memadai danmemenuhikebutuhan dalampengelolaan hutan,administrasi,penelrtran danpengembangan,serta pening-katan

kemampuansumber dayamanusia

BURUK. Likuiditas < 1000/0,

Solvabilitas < 100o/o danrentabilitas bernilai negatif

. Realisasi anggaran tahun2015 hanya terdapat padakegiatan perencanaan (PAK,

ITSP), pengadaan bibit danbiaya administrasi dan umum

. Reallsasl pemDlayaanpengelolaan hutan bidangperencanaan sebesar22,45o/o, pembibitan sebesar3,45o/o

. Laporan keuangan yang

sudah di audi t oleh akuntanpubllik belum mengacu pada

Pedoman PelaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi (DOLAPKEU-

PHP), sebagaimana peraturanMenteri Kehutanan Nomor :

P.32lMenhut- lll20l4. Proporsi realisasi anggaran

untuk perencanaan sebesar6,03%, pembibitan sebesar0,860/o dan biaya administrasidan umum sebesar 93,77o/o.

. Realisasi anggaran kegiatan( veri fi er 2.6.2) untuk tahun2015 sampai hanya sebagiankecil aja yang terealisasi danterdapat beberapa kegiatanyang tidak terealiasi samasekali

. Modal yang ditanam kembalike hutan berupa kegiatanpembinaan hutan,perlindungan dan

Ko m ite A k re d i ta s i N a s i o n a ILPPHPL - OOl.IDN

BURUK. Laporan Keuangan Tahun

2016 rata-rata likuidltassebesar 210,40o/o,

solvabiltas sebesar 44,L9o/o

dan rentabilitas Negatif. Tidak terdapat rencana

anggaran yang lengkapyang bisa dijadikan sebagaioasar untuK untul(membuat prosentasirealisasi biaya anggaranpengelolaan hutan danlaporan keuangan belumsesuai dengan PedomanPelaporan KeuanganPemanfaatan HutanProduksi dan PengelolaanHutan (DOLAPKEU-PHP2H)

P.32lMenhut- lll2014. Selisih antara proporsi biaya

tertinggi dan terendahadalah sebesar 80,66%

. Likuiditas rata-rataperusahaan 2 (dua) tahunterakhir sebesar 2L0,40o/o

dan terdapat realisasi pada

beberapa kegiatanpengelolaan hutan (PAK,

ITSP dan Pembibitan) sedarealisasi kewajibanperusahaan pada karyawanmasih berjalan lancar

' Kegiatan pembinaan hutanakan dilaksanakan setelahkegiatan pemanenan

sehiingga untuk verifier ini

belum bisa diverifikasi

ASERT-324. Rev.3

TETAP

I/lr,lNLEMBAGA PENILAI PENGELOLA,AN HUTAN PRODUKSI LESTARI




Progres KinerjaPHPL

belum adanya kepastianindustri di daerah yang maumenampung produksi kayubulat yang akan dihasilkan,dimana kebijakan untukProvinsi Papua hasil produksikayu bulat harus diolah olehindustri kayu yang ada di

Provinsi papua atau dengankata lain tidak dapat menjualkayu bulat keluar Provinsi

Papua (Berdasarkan PergubNo. 12 tahun 2010). Pihakperusahaan telah menjajakikerjasama dengan industri-industri kayu yang ada di

daerah namun sampai saat ini

belum terealisasi dikarenakanindustri-industri tersebut telahkelebihan bahan baku atauover supply.


Ko m ite Ak red ita si Na s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

BAIK. Luas kawasan lindung di

lapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HABerbasis IHMB Periode20L4 s.d 2023, yaitu seluas10.496 Ha atau 3,33 o/o dariluas areal kerja. Jeniskawasan lindung sesuai

dengan kondisi biofisikareal, terdiri darl KPPN/KKI

dan Sempadan Sungai. Terdapat kegiatan

penanda-an batas kawasanlindung Sempadan Sungai

Mappi dan KPPN/KKI

sepanjang 109,km atau80,35 o/o dari yang

seharusnya. Terhadapbatas tersebut telahdilakukan pemeliharaan

sebagaimana BAP No.

74 I BA-PBKLI 2017 tanggal 5)uni2077 dan Berita AcaraNo. 15/BA-PBKL/2017tanggal 6 luni 2017

. Kondisi penutupan lahankawasan lindungberdasarkan hasilpenafsiran Peta CitraLandsat liputan tanggal 21

September 2015, sebagiansebagian besar masihberhutan, yaitu seluas6.121 Ha (58,32 o/o) baikberupa hutan primer (VF)

ASERT-324. Rev.3

TETAP

}lffidltrLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


3. 1. Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi PadaSetiap Tipe Hutan

BAIK. Jenis dan luas kawasan

dilindungi mengacu pada

RKUPHHK-HA Periode 2014-2023, dan telah dikukuhkandengan Keputusan Direksi No.

: UJ/SK/Drr-DS I I Llll 2Ot5tanggal 3 Maret 2015. Luas

kawasan lindung tersebutadalah 10.496 ha yang terdiridari KPPN/KKI = 2.322hadan Sempadan Sungai =8.174 ha.

. Panjang total SempadanSungai Mappi adalah 110,66km dan yang sudah ditatadan ditandai sepanjang 95,00km, sedangkan total panjang

batas KPPN/KKI adalah 25,00km dan yang sudah ditatadan ditandai sepanjang 14,00km. Dengan demikiankawasan lindung yang telahditata adalah sepanjang 109

km atau 80,35 o/o dari yang

seharusnya.. Tanda batas terlihat jelas

berupa pal dari kayu yang

dicat merah pada bagianatasnya, sedangkan tandabatas diantara pal tersebutberupa polet merah pada

batang pohon.. Berdasarkan Peta Citra

Landsat 7 ETM + Band 542Path/Row 101/64 liputan 21

Progres KinerjaPHPL


Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo Kriteria dan Indikator

Kegiatan pembinaan hutandilaksanakan setelahkegiatan pemanenan dan

belum ada realisasi

kegiatan pemanenan hutansehingga verifier ini belumbisa di verifikasi

pengamanan hutan danpenanaman tanah kosong.Kegiatan pembinaan hutansecara tata waktu akandilaksanakan setelah adanyakegiatan pemanenan, dengantidak adanya kegiatanpemanenan secara otomatisuntuk kegiatan pembinaanhutan belum ada.Kegiatan penanaman tanahkosong pernah dilaksanakanpada tahun kegiatan 2009sampai dengan 2011 namunsetelah adanya suratpenghentian kegiatan,kegiatan penanaman tanahkosong belum dilaksanakankembali sampai saat inipenilaian (tidak ada rencanakegiatan penanaman tanahkosong pada RKT 2015).

3. EKOLOGI


Kom ite A kr e d ita s i N a s io n a ILPPHPL - (}()l.IDN

maupun hutan sekunder(LOA), sedangkanselebihnya berupa arealnon hutan seluas 4.002 Ha

(41,68 o/o)

Terdapat bukti sosialisasidan surat dukunganmasyarakat terhadapkeberadaan kawasanlindung, namun di lapanganmasih terdapat kegiatanperambahan lahan dibeberapa bagian sempadansungaiRealisasi pengelolaankawasan lindung antara lainpemeliharaan tanda batas,pemasangan danpemeliharana papan nama

dan papan himbauan,sosialisasi kepadamasyarakat sekitar danpatroli pengamanan.Laporan kegiatanpengelolaan masing-masingjenis kawasan lindungteftuang dalam LaporanPelaksanaan Pengelolaandan PemantauanLingkungan dan sudahrr rsr r!€r ir rir rkor r r coirsa>i

kegiatan yangsesungguhnya di lapangan

ASERT-324. Rev.3gffi#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


September 2015 skala 1 :

100.000 (sesuai SuratDirektur Inventarisasi danPemantauan Sumber DayaHutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan TataLingkungan No. :

s.36/TPSDH/PSDH I PKrL.r I 21 2

016, tanggal 9 Februari2016), kondisi kawasanlindung sebagian sebagianbesar masih berhutan, yaituseluas 6.121 Ha (58,32 o/o),

terdiri dari hutan primerseluas 2.119 Ha (34,62o/o)dan hutan sekunder seluas4.002 Ha (65,38 %).Berdasarkan informasimasyarakat pada saatKonsultasi Publik dan hasilverifi kasl lapangan, diperolehgambaran bahwa masyarakatsebagian masyarakatmengetahui baik terkaitdengan jenis, lokasi danfungsi kawasan lindungkhususnya sempada sungai.Terdapat Berita Acara

sosialisasi dan SuratPernyataan DukunganNtrUgr ouool r Novvo>ol I rlr luul 19

tahun 2014 s.d 2016.Kegiatan sosialisasi barudilakukan di KampungSokanggo. TerkaitdenganPadiatapa, kegiatan sosialisasiharus dilaksanakan setiaptahun sesuai dengankemajuan operasionallapangan.

. Kegiatan pengelolaan padakawasan lindung yang telahdirealisasikan antara lainpenandaan batas,pemasangan papan nama danpapan himbauan, sosialisasikepada masyarakat sekitardan patroli pengamanan.Terdapat laporan masing-masing jenis kawasan lindungyang disajikan dalam bentuklaporan yang terintegrasidengan Laporan PelaksanaanPengelolaan dan PemantauanLingkungan

SEDANG. Tidak ada perubahan pada

prosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnya,

TETAP3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan

SEDANG. Terkait dengan jenis

gangguan yang potensial,tersedia 2 (dua) prosedurdalam bentuk Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman t7 dari 34

ffie*";1 Igrl"dti"#&'

No.Nilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi Kinerja


PHPL

yfi,lM ASERT-324. Rev.3



Operasional Prosedur (SOP).

Prosedur sudah memenuhistandar teknis dan mencakupseluruh jenis gangguan,

Prosedur dimaksud ::- DST02-07.05 : Perlindungan

dan Pengamanan Hutan- DST02-07.13 : Penanganan

Kebakaran Hutan. Berdasarkan data Peralatan

Perlindungan danPengamanan Hutan bulanOktober 2016, jenis peralatan

seluruhnya 38 jenis alatdengan jumlah total sebanyak181 unit. Sedangkanperalatanpengamaan/perlindunganhutan sebanyak 10 jenisdengan jumlah total sebanyak25 unit. Sarana danprasarana lainnya adalahPosko Komando Damkarhutdan Papan Tingkat Bahaya

Kebakaran. Ketersediaan jenis dan jumlah

sarana prasarana belummemadai (baik jenis maupunjumlahnya), terutama jenisperalatan yang terkait dengan

;r", ,""goi ,o, , ..Jo, r pcr,'rdJot,ot ,

kebakaran hutansebagaimana ketentuandalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup danKehutanan No. P.32lMenlhk/SeUen/Kum.1/3/2016.

. Ketersediaan SDMperlindungan hutan belummemadai, yaitu 10 orangpemadam kebakaran dan 2orang Satpam PH (dibantu 11

orang masyarakat setempat). Seluruh personil seluruhnya

belum memiliki kopetensiyang dipersyaratkan

. Implementasikegiatanperlindungan danpenanggulangan gangguan

hutan :

- Pengamanan hutan melaluikegiatan patroli

dilaksanakan dalam wujudpemantauan pada kawasanyang rawan gangguan.

- Pembuatan menarapengawas kebakaran hutan,pemasangan papan

himbauan dan papan

indikator kerawanankebakaran.

Komite Akred itasi N a s io na ILPPHPL - ()()1-IDN

yaitu DST02-08.01 danDST02-07.13. Prosedurperlindungan di atas telahsesuai dengan seluruh jenisgangguan yang ada danmemenuhi standar teknis

. lumlah peralatanperlindungan hutanseluruhnya 38 jenis alatdengan jumlah totalsebanyak 181 unit, seluruh-nya dalam kondisi baik.Sarana dan prasaranalainnya adalah Menara Api,Posko Komando Damkarhutdan Papan Tingkat Bahaya

Kebakaran. Ketersediaanjenis dan jumlah saranaprasarana belum memadai(baik jenis maupun jumlah-nya), terutama jenisperalatan yang terkaitdengan pencegahan danpemadaman kebakaranhutan sebagaimanaketentuan dalam Permen

aturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.

P.32lMenlhk/Setjen/Kum. U3120t6

. Keie, se.jiaa,, 3Di'iperlindungan berjumlah 1

(satu) regu inti (sebanyak15 orang, terdiri dari 1

orang ketuaregu/komandan dan 14

orang anggota.Ketersediaan SDM regu intitersebut sudah sesuaidengan peraturanperundang-undangan,namun kualifi kasinya belummemenuhi ketentuan

. Implementasi kegiatanperlindungan dan penang-gulangan gangguan hutanberupa kegiatan patroli,pembuatan menarapengawas kebakaran hutan,pemasangan papanhimbauan dan papanindikator kerawanankebakaran, serta menjagahubungan baik denganmasyarakat. Kegiatanperlindungandiimplementasi-kan melaluitindakan tertentu namunbelum mempertim-bangkanseluruh jenis gangguanyang ada

Progres KinerjaPHPLNo. Kriteria dan Indikator


KinerjaIndikator Penilikan-I

Nilai dan Kondisi


ffiyrglll

Ko m ite Ak re d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



3.3 Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan

No. Kr3teria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal


Progres KinerjaPHPL

- Menjaga hubungan baikdengan masyarakat sekitarmelalui pendekatanpersuasif dan kegiatansosialisasi.

- Pelatihan internalpemadaman kebakaranhutan

Kegiatan perlindungandiimplementasikan melaluitindakan tertentu yaitupreemptif dan preventifnamun belummempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada

SEDANG. Terdapat prosedur

pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah danair dalam bentuk SOP.

Substansi prosedur telahmemenuhi standar teknis danbersifat operasional, sertamemenuhi aspek legal formal.Prosedur dimaksud adalah :

- DST02-07.02 : KonservasiTanah dan Air pada ArealPenebangan

- DST02-07.03 : KonservasiTanah dan Air nada lalanHutan, TPK dan TPn

- DST02-07.04 : Konservasi

Tanah dan Air pada TebingSungai

- DST02-07.14 : PengelolaanSampah

- DST02-07.16 : PengelolaanLimbah Bengkel

- DST02-07.06 : Pengukurandan Pengolahan Data Curah

Hujan- DST02-07.07 : Pengukuran

dan Pengolahan Data Erosi

dan Sedimentasi- DST02-07.08 : Pengukuran

Debit (Kecepatan) AirSungai

. Sarana pengelolaan yang ada

berupa areal persemaian,sedangkan saranapemantauan berupa patok

berskala dan peilsclae.Sarana dan prasaranatersebut belum sepenuhnyasesuai dengan yangtercantum pada dokumenRKL dan RPL sefta yang

teftuang dalam beberapaprosedur yang terkait denganaspek pengelolaan dan

SEDANG. Prosedur pengelolaan dan

pemantauan dampakterhadap tanah dan airtidak mengalami perubahan

baik jenis, jumlah, strukturmaupun substansinya. SOP

dimaksud yaitu : DST02-

07.02, DSTo2-07.03,DST02-07.04, DSTo2-07.06,DST02-07.07, DSTo2-07.08,DST02-07.14 dan DST02-

07. 16. Prosedur tersebuttelah mencakup seluruhdamnak vano hartts dikelola

dan dipantau. Sarana pengelolaan dan

pemantauan dampakterhadap tanah dan airbelum sepenuhnya sesuaidengan yang tercantumdalam dokumen RKL danRPL serta yang tertuangpada beberapa proseduryang terkait dengan aspektersebut. Sarana yang

belum terpenuhi antara lainadalah terkait denganpemantauan kualitas air

. SDM yang menanganipengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airsebanyk 3 (tiga) orang,seluruhnya belum memilikikompetensi sebagai Ganis

PHPL Binhut. Implmentasi pengelolaan

dampak terhadap tanahdan air dalam kurun waktu1 tahun terakhir adalah :

pengadaan bibit dipersemaian, pemeliharaantanaman rehabilitasi, patrolipencegahan kebakaran dan

TETAP


yre#Kom ite Akred itas iN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. ReV.3



pemantauan.. Sesuai Permenhut No. : P.

54lMenhut-U/2014, yangmengangani pelaksanaanAMDAL (adalah GANISPHPLPembinaan Hutan(GANISPHPL-BINHUT). Dalamhal ini, terdapat SDM yangmengangani bidangpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair, namun belum memilikisertifi kat kompetensi yang

dipersyaratkan (GANISPH PL-

BINHUT). Implementasi kegiatan

pengelolaan :

- Pengadaan bibit dipersemaian

- Pemeliharaan tanamanrehabilitasi areal non hutandan bekas kebakaran

- Pemeliharaanpapanhimbauan

- Pencegahan kebakaranhutan

. Pengelolaan belumsepenuhnyadiimplementasikan dilapangan mengingat belumadarrya kcaiolorr up€r oSiur roi

lapangan khususnya aktifitasproduksi/penebangan

. Implementasikegiatanpemantauan baru sebataspengukuran erosi melaluipatok berskala danpengukuran tinggi muka airmelalui peilscale. Pemantauanbelum sepenuhnyadiimplementasikan dilapangan mengingat belumadanya kegiatan operasionallapangan khususnya aktifitasproduksi/penebangan.

. Pengamatan secara visualterhadap kondisi air sungaimenunjukkan bahwa kondisiair sungai tersebut pada saatmusim hujan masih relatifjernih. Kondisi demikianmengindikasikan rendahnyatingkat erosi dan sedimentasiyang berasal dari areal kerja.Demikian pula halnya dengandebit air sungai, dimanatanda-tanda bekas debit airtertinggi tidak melebihitanggul sungai. Tidakterindikasinya dampak besardan penting terhadap tanah

PHPLProgres Kinerja

No. Kriteria dan Indikator AwalIndikator PenilaianKondisi KiNilai Nilai dan Kondisi Kinerja

Indikator Penilikan-I

pengamanan hutan, sertapengelolaan limbah domes-tik. Kegiatan pengelolaandampak terhadap air belumsepenuhnyadiimplementasi-kan dilapangan sesuai denganyang direncanakanImplementasi kegiatanpemantauan berupapengukuran iklim mikro,erosi dan debit air. Dengandemikian, implemenasipemantauan terhadaptanah dan air belum sesuaidengan yang tercantumdalam dokumen RPL, baikjenis yang dipantau,frekuensi maupun lokasinyaBelum diketahui besarnyaerosi yang terjadi dankondisi kualitas airberdasarkan hasilpengukuran, namun secaravisual tidak terindikasiadanya indikasi dampakbesar dan penting


e-.r Ig;l]ltYl)lf,Afi,

Ko m i te Ak r e d ita s i N a s io n a ILPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3




dan air mengingat belumadanya kegiatan operasionallapangan, khususnya kegiatanPWH, penebangan danpenyaradan.

3.4. Identifikasi SpesiesFlora dan FaunaYang Dilindungidan/ atau Langka(EndangeredS,

)arang (Rare),Terancam Punah(Threatened) danEndemik

SEDANG. Prosedur identifikasi yang

digunakan adalah SOP :

- DST02-07.09 : IdentifikasiFauna Langka, Jarang danTerancam Punah

- DST02-07.11 : IdentifikasiFlora Langka, Jarang danTerancam Punah

. Metoda identifikasi statusperlindungan flora dan faunabelum mengacu pada PP No.

7 Tahun 1999, Redlist IUCN

dan CITES.. Kegiatan identifikasi belum

dilakukan di seluruh arealkerja, khususnya di kawasanlindung sehingga belummenggambarkan keberadaanflora dan fauna dilindungiyang sebenarnya. Selain itu,data status perlindungan floradan fauna yang disajikanbelum didasarkan pada

ketentuan yang berlakusepefti PP No. 7 Tahun 1999,

IUCN dan CITES

BAIK. Prosedur identifikasi

mengacu pada SOP No.

DST02-07.09 dan DST02-

07.11. Metoda identifikasistatus perlindunganmengacu pada PP No.

Tahun 1999, Redlist IUCN

dan CITES. Belum ada update data

flora dan fauna dilindungiberdasarkan hasilidentifi kasi dan identifi kasi

baru dilakukan di KPPN.

lenis flora belim ada statusperlindungannya, sertabelum dilakukan identifi kasijenis reptilia

MENINGKAT

3. 5. Pengelolaan Florauntuk:- Luasan terten tu

dari hutanproduksi yang

tidak terganggu,dan bagian yangtidak rusak.

- Perlindunganterhadap speciesflora dilindungidan/ atau jaranglangka danterancam punah

dan endemik

BAIK. Terdapat prosedur

pengelolaan fl ora dilindungidalah bentuk SOP, dimanasubtansi dan isinya telahsesuai dengan tujuan dansasaran pembuatan prosedur

tersebut. Prosedur dimaksudadalah :

- DST02-07.10 : PengelolaanFlora Langka/Dilindungi

- DST02-07.17 : PengelolaanKawasan Pelestarian Plasma

Nutfah- DST02-07.20 : Perlindungan

Satwa dan TumbuhanDilindungi

- DST02-07.01 : PenetapanKawasan Lindung

. Implementasi kegiatanpengelolaan :

- Mengalokasikan kawasanlindung

- Penandaan batas KPPN danSempadan Sungai

- Pemasangan papanpencegahan kebakaranhutan

BAIK. Prosedur pengelolaan flora

menjadi satu denganprosedur pengelolaan faunadilindungi, yaitu DST02-

07.10, DST02-07.77 danDST02-07. Tidak adaperubahan pada prosedur

tersebut, baik strukturmaupun substansinya

. Rencana pengelelolaan floramengacu pada dokumenRKL, sedangkan implentasiantara lain berupa : alokasi

kawasan lindung,pemasangan papanlarangan menebang pohon

dilindungi, patrolipengamanan hutan dan

sosialisasi. Belum dilakukanpengelolaan terhadap jeniskayu dilindungi yang

dimanfaatkan olehmasyarakat

. Data kondisi seluruh spesiesflora dilindungi belumtersedia, namun secara

umum masih tergolong

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2L dari 34


Progres KinerjaPHPL

dh*,.:1 I "dr!

11,.".,."fKom ite Akred itas iN a s io na I

LPPHPL. ()()l.IDN

BAIK. Prosedur pengelolaan fauna

dilindungi yaitu : DST02-

07.72, DST02-07.18 danDST02-07.20. Tidak adaperubahan pada prosedurtersebut, baik strukturmaupun substansinya

. Rencanapengelelolaanmengacu pada dokumenRKL, sedangkan implentasiantara lain berupa : alokasikawasan lindung,pemasangan papanlarangan berburu, patrolipengamanan hutan dansosialisasi. Belum dilakukanpengelolaan secara khususterhadap jenis faunadilindungi

. Data kondisi seluruh spesiesfauna dilindungi belumtersedia, namun secaraumum masih tergolongbaik. Kondisi tersebut selainkarena adanya upayapengelolaan terhadap jenisdilindungi, juga karenabelum adanya kegiatanpenebangan

ASERT-324. Rev.3

TETAP

gf,lltrLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


3. 6. Pengelolaan Fauna

untuk:- Luasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagian yang

tidak rusak.- Perlindungan

terha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka, terancampunah danendemik

BAIK. Terdapat prosedur

pengelolaan fauna dilindungidalah bentuk SOP. Prosedurdimaksud adalah :

- DST02-07.72 : PengelolaanFauna Langka/ Dilindungi

- DST02-07.18 : PengelolaanKawasan Koridor Satwa

- DST02-07.20 : Perlindung-an Satwa dan TumbuhanDilindungi

. Implementasipengelolaanfauna dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung

- Pemasangan papanlarangan berburu

- Patroli pengamanan danpencegahan Perburuan liar

- Sosialisasi jenis-jenis faunadilindungi

. Kegiatan pengelolaan faunamasih bersifat umum (belummemperhatikan jenis dankelimpahannya.

. Dalam dokumen RKL,

terdapat 10 jenis faunadilindungi (mamalia = 3 jenis,

burunf = 6 jenis dan reptilia

= 1 jenis).

Indikator Penilaian AwalNilai dan Kondisi Kinerja Nilai dan Kondisi Kinerja


PHPLNo. Kriteria dan Indikator

- Patroli pengamanan hutan- Sosialisasi kepada

masyarakat dan karyawantentang perlunyamelestarikan jenis floradilindungi

- Pentediaan bibit jenis

dilindungiPengelolaan flora masihbersifat umum, belum spesifikuntuk masing-masingjenisBerdasarkan dokumenAMDAL terdapat 6 jenis floradilindungi, sedangkanmengacu pada PP No. 7tahun 1999 tidak ada jenisflora yang dikategorikandilindungi.Hasil identifikasi flora,menunjukkan bahwa kondisijenis flora dilindungi masihrelatif baik. Terjaganyakeberadaan jenis floradilindungi pada saat ini selainadanya upaya pengelolaan

terhadap jenis tersebut, jugadisebabkan belum adanyakegiatan penebangan di areal

tersebut.

baik. Kondisi tersebut selainkarena adanya upayapengelolaan terhadap jenisdilindungi, juga karenabelum adanya kegiatanpenebangan


K o m i te Ak re d ita s i N a s i o n a ILPPHPL - OO1-IDN

BAIK. Auditi memiliki

dokumen/laporan mengenaipola penguasaan danpemanfaatan SDAiSDHsetempat, hak-hak dasarmasyarakat hukum adatdan masyarakat setempatyang lengkap (DokumenPapua dalam Angka Tahun2014, RKUPHHK.HA PCriOdC

201.4-2023, dan DokumenProfile Distrik dan Kampungdalam Areal HPH Tahun20U. Adapun rencanapemanfaatan SDH olehpemegang izin tertuangdalam dokumen RKUPHHK-

HA Tahun 2014-2023 danRKTUHHK-HA Tahun 2017,RO PMDH Tahun 2017 .

. Mekanisme pembuatan

batas kawasan secarapartisipatif telah tersediadan diimplementasikandengan adanya BA

persetujuan rekonstruksibatas areal denganmasyarakat adat Awuy danareal Hak Ulayat MargaWare. Auditi telah memilikimekanisme SPO

penyelesaian konfl ik danSPO Penanganan Klaim danKeluhan

. Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfaatanSDH sudah dimiliki olehauditi dengan jelas danlengkap. Mekanismetersebut terdapat dalammengenai kegiatan

ASERT-324. Rev.3

TETAP

Yf;Aft,LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


4. t. Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izin

dengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat.

. Terdapat sumber informasiyang relevan untukperencanaan programpemberdayaan masyarakat,diantaranya :

- Kabupaten Mappi dalamangka 2016

- Kabupaten Boven Digoel

dalam angka 2015- Kliping tentang desa

sekitar- Dokumen RKU

. Terdapat Standard OperationProcedure (SOP) kegiatanpenentuan batas (deliniasi)kawasan komunitassetempat, No. dokumen DST

02-06.02 yang berlaku efektiftanggal 01 Januari 2010

. Pada saat penandaan batas,warga setempat selalu

dilibatkan. Terdapat SOP kegiatan

peningkatan aksesmasyarakat terhadap hutan,No. : DST02-06.01 yang

berlaku efektif 01 Januari2010.

. Hak dasar masyarakat hukumadat adalah hak merekauntuk mengakses hutan yang

menjadi sumber penghidupan. Terdapat patok batas yang

menandai areal kerja unitmanajemen dengan lokasikawasan kehidupanmasyarakat.

. Patok dibuat dengan kayukeras yang ditanam denganjarak yang telah ditentukan.Warna dan tulisan dapatterbaca dengan jelas

. Terdapat beberapa dokumenyang menunjukkanpersetujuan para pihak atas

Progres KinerjaPHPL


Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan-INo. Kriteria dan Indikator

Mengingat sampai dengansaat ini belum dilakukankegiatan penebangan,sehingga belum adagangguan terhadap jenisfauna dilindungi akibatkegiatan tersebut.Berdasarkan informasi darimasyarakat sekitar pada saatkonsultasi publik, diketahuibahwa keberadaan jenisfauna dilindungi tidakterganggu.

4. SOSIAL


&",r T.s;t1ffJJ

MffiE$Ko n ite Akre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()f-IDN

ASERT-324. Rev.3



peningkatan aksesmasyarakat terhadap hutan,SPO Kegiatan Pembinaan

Masyarakat Desa SekitarHutan (PMDH), dan SPO

Kegiatan Pembayaran Hak

UlayatAuditi mempunyai batasyang jelas dengan sebagianareal kehidupan masyarakatberupa patok dari kayukeras yang memisahkanantara areal konsesi danareal kehidupan masyarakatdan terdapat Berita Acarapersetujuan pembuatanbatas dari ketua LembagaAdat Awuy dan Marga Mare

Bukti tertulis adanyapersetujuan masyarakatterdapat pada SuratKesepakatan No.

005/DSVVI/2o10 mengenaikeberadaan PT. Damai

Setiatama Timber darimasyarakat kampungSakonggo dan SuratPersetujuan dan dukungandari Marga Mare KampungSakonggo terhadappeiaksa,.,aa,, kegialai'rproduksi di Blok RKT Tahun2017. Dengan demikianAuditi baru mendapatkanpersetujuan dari sebagianmasyarakat distrik/desayang berada di sekitar areal

konsesi

luas dan areal kerja unitmanajemenLuas areal konsesi telahdiinformasikan terbukakepada masyarakat melaluipapan informasi perusahaan.Di lapangan masih adakelompok masyarakat yangberanggapan bahwa luasareal kerja perusahaan hanyasebatas yang diijinkan olehpemilik ulayat.

SEDANG. Auditi dalam melaksanakan

tanggung jawab sosialnyatelah merujuk kepadaperaturan perundanganyang berlaku yaitudokumen Surat KeputusanMenteri Kehutanan atasperpanjangan IUPHHK-HAPT. Damai SetiatamaTimber Tahun 2013, Perda

Provinsi Papua No. 21

Tahun 2008, Perda Provinsi

Papua No. 23 Tahun 2008dan Pergub No. 64 Tahun2012

. Mekanlsme pemenuhankewajiban sosial pemegang

izin terhadap masyarakattelah diatur dalam SPOpeningkatan aksesmasyarakat terhadap hutan,

Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturanperundangan yangberlaku.

4.2. BAIK. Tanggung jawab sosial

pemegang izin tertuangdalam Keputusan MenteriKehutanan Nomor :

SK. 565/Menhut-II/201 3

tanggal 16 Agustus 2013tentang PemberianPerpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan AlamKepada PT. Damai SetiatamaTimber Atas Areal HutanProduksi Seluas t 315.475 ha

di Kabupaten Boven Digoeldan Kabupaten Mappi Provinsi

Papua.. Terdapat SOP kegiatan

pembinaan masyarakat desa

hutan, No. : DST02-06.04,yang berlaku efektif 01lanuari 2010.


No, Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal


Progres KinerjaPHPt

'"^&h

""1e"", ,..:

MffiEtrKo mite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



. Terdapat Salinan PeraturanGubernur Papua No. 64Tahun 2012 tentang standarkompensasi atas hasil hutankayu dan hasil hutan nonkayu.

. Terdapat SOP kegiatanpembayaran hak ulayat, No. :

DST02-06.07.. Dalam memberikan

kompensasi bagi masyarakatdi sekitar areal kerja, unitmanajemen mengacu pada

SK Gubernur Papua No. 64Tahun 2012.

. Hasil kunjungan lapangmenunjukkan bahwa unitmanajemen telah melakukanbeberapa kegiatan sosialisasi

kepada masyarakat mengenaihak dan kewajiban pemegangizin terhadap masyarakatdalam mengelola SumberDaya Hutan, diantaranya;- Sosialisasi tentang Rencana

Kerja Tahunan- Sosialisasi Corporate Social

Responsibility- Sosialisasi tentang

kawasan lindung- >ialis"si ie,,Lai ,9 Loi.a" a,"oi

kerja. Terdapat bukti bukti fisik di

Kampung yang merupakanbantuan dari unit manajemenyang telah diserahkan kepadamasyarakat setempatdiantaranya :

- Dermaga untukmemudahkan masyarakatturun ke sungai ketikamenggunakan sampan.

- Gereja untuk mendukungibadah masyarakatkampung Sokanggo.

- Antene parabola untuksarana informasi warga.

. Setiap penyerahanbantuan/sumbangan telahdilengkapi dengan beritaacara, foto dan laporansingkat.

. Terdapat laporan kegiatanyang memuat kegiatanselama 3 bulan, antara lain :

- Laporan Kegiatan TriwulanI Tahun 2015 (Januari -Maret).

- Laporan Kegiatan TriwulanII Tahun 2015 (April -Juni)

SPO Pembinaan MasyarakatDesa Sekitar Hutan(PMDH), SPO KegiatanPembayaran Hak Ulayat,SPO Kegiatan Kemitraandengan Masyarakat danSPO Kegiatan DistribusiManfaat

. Auditi telah melaksanakankegiatan sosialisasi kepadasebagian masyarakatmengenai hak dankewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalammengelola SDH terutamayang terkait kelola sosial(program PMDH/CD) danadanya kewajiban untukmembayar fee/kompensasiatas kayu yang ditebang.Terdapat juga kegiatansosialisasi PADIATAPA

kepada sebagianmasyarakat untuk kegiatanopersional pada Blok RKT

20t7. Kegiatan PMDH yang telah

o direalisasikan adalahpemberian bantuankesehatan, pendidikan danpci L-r riorr. Auditi j"ga '."iai,

memberikan aksespemanfaatan HHBK kepadamasyarakat, namun untukkegiatan pembayaranfee/kompensasi atas hakulayat belum dapatdirealisasikan. Dengandemikian auditi dinilaibelum merealisasikanseluruh tanggung jawabsosialnya

. Auditi telah memilikilaporan/dokumenpelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izinyang terdapat dalamRKTUPHH-HT maupunLaporan triwulan dantahunan kegiatan programPMDH/CD. namun laporantersebut dinilai belumlengkap


!\lo,Nilai dan Kondisi Kinerja


PHPL

yffililKo m ite A kr e d ita s iN a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



4.3. Ketersediaanmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak

BAIK. Terdapat Salinan Peraturan

Daerah khusus Propinsi PapuaNo. 23 Tahun 2008 tentangHak Ulayat masyarakathukum adat dan hakperseorangan wargamasyarakat hukum adat atastanah.

. Terdapat kliping tentang SukuAwyu di Kabupaten Merauke.Suku Awyu memiliki artidamai. Karenanya suku Awyuselalu mengembangkan polahidup yang damai danharmonis dengan sekitarnya.

. Terdapat kliping tentangmasyarakat Kepi, yangmenjelaskan tentangkebiasaan mereka berburu,berkebun dan hidupberpindah

. Terdapat dokumenPersetujuan atas dasarinformasi awal tanpa paksaan(Padiatapa) yangmenunjukkan bahwa sebelummemulai kegiatanoperasional, perusahaan telahmemberikan informasi kepadamasyarakat sekitar

. Terdapat Standard OperationProcedure (SOP) kegiatankemitraan denganmasyarakat, No. : DST02-

06.05, yang memuat antaralain prosedur kerjaperusahaan bermitra denganmasyarakat.

. Terdapat Salinan PeraturanDaerah khusus Propinsi PapuaNo. 23 tahun 2008 tentangHak Ulayat masyarakathukum adat dan hakperseorangan wargamasyarakat hukum adat atastanah.

. Terdapat kliping tentang SukuAwyu di Kabupaten Merauke.Suku Awyu memiliki artidamai. Karenanya suku Awyuselalu mengembangkan pola

hidup yang damai danharmonis dengan sekitarnya.

. Terdapat kliping tentangmasyarakat Kepi, yangmenjelaskan tentang

- Laporan Kegiatan TriwulanIII Tahun 2015 (Juli -September)

BAIK. Selain mengumpulkan

informasi mengenai SukuAwuyu dan Masyarakat Kepiserta peraturan yang terkaitdengan hak ulayat danmasyarakat hukum adat,auditi juga telahmelengkapi data daninformasi mengenaimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung danterpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH denganinformasi yang lengkap

. Auditi sudah menyediakanmekanisme peningkatanperan sefta masyarakat danaktivitas ekonomimasyatakat yang terdapatdalam SPO KegiatanPeningkatan Akses

masyarakat terhadap hutan,SPO Pembinaan DesaSekitar Hutan, SPO

kemitraan denganmasyarakat, SPO distribusimanfaat, Surat Edaran

mengenai pemanfaatanHHBK dan sosialisasipenyusunan program kelolasosial

. Ditemukan rencanapeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat dalam dokumenperencananaan jangkapanjang maupun jangkapendek, yaitu dalamdokumen RKUPHHK-HTPeriode 2014 -2023 danRKTUPHHK-HTTahun 2017dan Dokumen Rencana

Operasional PMDH Tahun20L6 dan 2017

. Dalam rencana umumpengelolaan hutan untukjangka waktu 1 tahunterakhir (Tahun 2017) yang

sudah direalisasikan adalahkegiatan pemberianbantuan dana pendidikan,kesehatan dan keagamaan.Sedangkan untuk kegiatanpeningkatan pertanian

TETAP


No.Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal Indikator Penilikan-I

Progres KinerjaPHPL

Komite Akred ita si N a s io na I

LPPHPL. ()()l.IDN

BAIK. Auditi telah memiliki

mekanisme resolusi konfl ikdalam bentuk SPO. SPOyang terkait adalah SOP

kegiatan PenyelesaianKonflik No. DST02-06.03dan SPO Penanganan Klaim

dan Keluhan No. DST02-

06.08. Mekanisme yangdimiliki dinilai telah cukuplengkap dan jelas untukmenangani berbagai konfl ikyang terjadi

. Auditi telah melakukanpemetaan potensi konfl ikberdasarkan tingkat konfl ik(Tidak ada, ringan dansedang). Pemetaan konflikmemuat identitas parapihak, jenis relasi,

kepentingan konfl ik, isu

konflik dan pihak yangdianggap mampumenyelesaikan konflik.Namun pemetaan konflikyang tersedia belum sesuai

dengan PerdirjenNo. P. 5/PH PLlU HP I PHPL. L I 2

120t6

ASERT-324. Rev.3

TETAP

YfiAffiLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yang handal

BAIK. Terdapat SOP penanganan

klaim dan keluhan, denganNo. : DST 02-06.08

. Masalah yang diatur dalamSOP :

- Permasalahan lahan murnidengan masyarakat

- Permasalahan lahandengan perusahaan lain

- Permasalahan lahandengan claimer opportunis

. Perusahaan telah melakukanpemetaan konflik untukmengetahui informasi :

- Identitas para pihak yangterlibat langsung maupuntidak langsung dalamkonflik

- Jenis relasi para pihak yangterlibat dalam konflik

- Berbagai kepentingandalam konflik

- Berbagai isu dalam konflik- Pihak yang terkait dapat

dirangkul untukpenyelesaian konflik

. Kelembagaan resolusi konflikyang ada mengikuti polapenyelesaian masalah di



Progres KinerjaPHPL

kebiasaan mereka berburu,berkebun dan hidupberpindah

. Pernyataan dari tokohmasyarakat bahwa dalamkegiatan persemaian,menebas dan danpenanaman, masyarakatdilibatkan sebagai tenagakerja.

. Hasil pembayaran selamabekerja dengan kegiatanperusahaan telah digunakanmasyarakat untuk memenuhikebutuhannya.

. Terdapat bukti masyarakatdilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan bangunan, sepertimembangun gereja,dermaga, bedeng, rumahkoker dan tresel

. Terdapat bukti masyarakatdilibatkan dalam kegiatanpenyapihan anakan pohon.

. Setiap pelaksanaan kegiatanekonomi yang melibatkanmasyarakat setempat telahdidokumentasikan dalambentuk pelaporan keuangan,foto dan narasi kegiatan.

insentif baru penyuluhan

dan pemberian bantuanbibit. Sedangkan untukkegiatan kemitraan danpenggunaan tenaga kerjabelum dapatdiimplementasikan terkaitbelum adanya kegiatanproduksi (penebangan)Auditi memilikidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak.Namun dari laporantersebut diketahui hanyasebagian manfaat yang

telah didistribusikan kepadapara pihak, terutamadistribusi manfaat untukmasyarakat. Shinggadokumentasi terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial dinilai belumlengkap

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dari34

,&*7 -rgl

MffiEruKo m i te A kred ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. ReV.3



Kriteria dan IndikatorProgres Kinerja

PHPL

kampung, dimana kepala

kampung menjadi pihak yangdidengarkan suara dansolusinya.Bila ada masalah yang akandisampaikan kepadaperusahaan, biasanya kepala

kampung akan datang ke

camp untuk berbicara denganwakil perusahaan.Musyawarah besar akandilakukan, bilamana kepalakampung ingin mendapatkansuara mayoritas untukmemperkuat pernyataannya.

Terdapat laporan berkalayang menerangkan situasihubungan masyarakatsetempat dengan perusahaan

Skala konflik disusun dengankategori:Nihil, tidak ada konflikSedang, terdapat konfl iktetapi tidak menggangguBerat, adanya konflik yangmengganggu aktifitasperusahaan

. Auditi belum mempunyaikelembagaan resolusikonfl ik yang terorganisasi,terstruktur dan didukungpara pihak, namunkelembagaan resolusikonflik mengikuti pola

penyelesaian masalah dikampung, dimana kepalakampung menjadi pihakyang didengarkan suaradan solusinya. Bila ada

masalah yang akandisampaikan kepadaperusahaan, biasanyakepala kampung akandatang ke camp untukberbicara dengan wakilperusahaan. Musyawarahbesar akan dilakukan,bilamana kepala kampungingin mendapatkan suara

mayoritas untukmemperkuatpernyataannya. Dengandemikian kelembagaanresolusi konflik masihbersifat informal

. Walaupun terdapatinformasi selama masa'u., ,p-r ori, tyo 1r", ,toiioo,,tidak pernah terjadi namunauditi telah mempunyailaporan yang disusunsecara berkala mengenaisituasi hubungan denganmasyarakat setempatdengan perusahaan.Sehingga dapat dilihatperkembangan hubungandengan masyarakat

4.5. Perlindungan,Pengem- bangandan PeningkatankesejahteraanTenaga Kerja

BAIK. Terdapat peraturan

perusahaan tahun 2015. Terdapat lembaga kerjasama

Bipartit yang berfungsi untukmemberi masukan kepadaperusahaan berkaitan dengankondisi kerja dan lingkungankerja.

. Kebijakan dari perusahaanyang membebaskankaryawan untuk berserikatdan menyampaikanpendapat.

. Perusahaan telah menyusunrencana peningkatan

kompetensi karyawan. Ada realisasi peningkatan

kompentensi

BAIK. Auditi telah memenuhi

hubungan industrialnyadibuktikan dengan adanyaPeraturan Perusahaan dan

kebebasan berserikat bagi

karyawan (SuratPernyataan tidak keberatandalam kebebasan berserikatbagi karyawannya daridirektur PT. Damai

Setiatama Timber No.

003/Dir-DST/I/20 16 tanggal11 Januari 2016)

. Pengembangan kompetensikaryawan PT. Damai

Setiatama Timber telahdiatur dalam PeraturanPerusahaan (BAB IV Pasal

TETAP


ffi_": Ig!l&"Tk'.



"@-'-.'.t."*d

yKee$Komite Akr ed itas iN a s ion a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3





Progres KinerjaPHPL

Terdapat struktur organisasiperusahaan sebagai kerangkaacuan bagi karir karyawan.Terdapat uraian tugas dantanggung jawab masingmasing bidang pekerjaan.Terdapat penilaian kinerjakaryawan untuk bahanpromosi.Terdapat salinan KeputusanGubernur Papua No.400 I 421 tahun 201 5 tentangUpah Minimum SektoralKabupaten.Upah Minimum Kabupatentahun 2016 adalah Rp.

2.226.000,-Tunjangan KesejahteraanKaryawan diatur dalamdokumen PP dan kontrakkerja.

14) dan adanya rencanapelatihan bagi karyawansetiap tahunnya. Namununtuk tahun 2017 realisasipelatihan bagi karyawanbaru mencapai 60,750/o danhanya kegiatan in house

training yang terealisasiAuditi telah memilikistandar jenjang karir yangdiatur dalam PeraturanPerusahaan, SPO PenilaianKaryawan No. DST02-

01.02. Namun belumseluruh tahapan dalamketentuan jenjang kariryang diimplementasikanAuditi telah mempunyaidokumen tunjangankesejahteraan karyawanyang diatur dalamPeraturan Perusahaan dan

sesuai dengan peraturanyang berlaku. Sebagianbesar tunjangan karyawanyang teftera dalamPeraturan Perusahaan telahdiimplementasikan.Karyawan selainmemperoleh upah jugariicrripcr uicl r iruirrpui r-rr

flexi, housing dan cola.

Selain karyawan,perusahaan juga

menanggung fasilitaskesehatan untuk istri/suamidan 3 orang anak

5. VLK

Prinsip 1. Kepastianareal IUPHHK-HA,IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan HakPengelolaan

K1.1. Areal unitmanajemen hutanterletak di kawasanhutan produksi

1.1.1. Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK) dan izinlain yang beradadalam kawasanhutan yang dikelolaIUPHHK

Memenuhi. Tersedia dokumen perizinan

usaha bidang kehutanan,antara lain :

- Kepmenhut No. 948/Kpts-IIl1991 tentang PemberianHPH kepada PT. DamaiSetiatama Timber.

- Surat Menteri KehutananNo, S.23lMenhut-VI/2008hal Persetujuan pengalihankepemilikan saham.

- Kepmenhut

Memenuhi. IUPHHK-HA yang dimiliki

perusahaan absah danlengkap, dengan masa izinmasih berlaku (s/d Tahun20s6)

. Areal konsesi perusahaanmerupakan kawasan hutanproduksi

. Perusahaan telahmembayar Iuran Izin UsahaPengusahaan Hutan(IIUPH) kepada Negara,

TERPELIHARA


No. Kriteria dan Indikator

:'rhr "i;t Yltt\3.""t4"

YffiASIKonite Akred ita si N a sio n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

TERPELIHARA





Progres KinerjaPHPL

No.SK. 565/Menhut-II/2013tentang PemberianPerpanjangan IUPHHK-HA

Perusahaan telah membayarlunas Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan (IIUPH)sesuai SPP.Di dalam areal perusahaantidak terdapat penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK.

sesuai Surat PerintahPembayaran (SPP) yangditerbitkan oleh pemerintahDalam areal konsesiperusahaan tidak terdapatizin penggunaan kawasanhutan yang sah diluarkegiatan IUPHHK

Prinsip 2. Memenuhisistem dan prosedurpenebangan yang sah

K2.1. Pemegang izinmemiliki rencanapenebangan padaareal tebanganyang disahkan olehpejabat yangbenalenang.

2.1.1. RKUPHHIV RPKHdan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang.

Memenuhi. Tersedia dokumen

perencanaan hutan, a.l :

- RKUPHHK-HA berbasisIHMB Periode Tahun 2014 -2023, beserta lampiran.Dokumen tersebutmendapat persetujuan dariMenteri Kehutanan.

- RKTUPHHK-HA Tahun 2016dilengkapi Peta Kerja Skala1'qn nnn, vann disahk:nsecara self approval.

- Peta PAK untuk BlokRKTUPHHK Tahun 2016.

. Tidak terdapat kawasan yangtidak bolehditebang/dilindungi didalamBlok RKTUPHHK Tahun 2016.

. Pada blok RKTUPHHK Tahun2016, terdapat rencanapenebangan.

. Pada Peta Kerja RKTUPHHK,tergambar dengan jelas batasblok/petak tebangan.

. Di lapangan, batas blok danpetak tebangan beruparinrisanselebar*1m.

. Terdapat papan tanda batasblok dan petak.

Memenuhi. Dokumen perencanaan

yang dimiliki pemegang izin(RKUPHHK, RKTUPHHKTahun 2017 dan Peta PAK),

tersedia secara lengkap danabsah sesuai ketentuanyang berlaku

. Keberadaan lokasiblok/petak tebanganterbukti di lapangan danidentifacnrra ccqt tai rlpnnanyang tercantum dalamdokumen RKTUPHHK-HAyang sah

K2.2. Adanya rencanakerja yang sah

2.2.t Pemegang izinhutan mempunyairencana kerjayang sah sesuaidengan peraturanyang berlaku.

Memenuhi. Auditi memiliki dokumen

RKUPHHK-HA beseftAlampirannya, yang disahkanoleh pihak berwenang.

. Tidak ada tebangan,walaupun terdapat targettebangan Tahun 2016 yangberasal dari Blok RKTUPHHKdengan sistem THPB

Memenuhi. Tersedia dokumen

RKUPHHK-HA yang absahdan lengkap, yang disusunsesuai dengan ketentuanyang berlaku.

. Target tebangan tahun2017 berasal dari bloktebangan TPTI dan PWH.Sedangkan target tebangankayu untuk persiapan lahanhutan tanaman, nihil

TERPELIHARA


l,&;t{3q""#

yr(AnKomiteAk red ita s iN a sional

LPPHPL-OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3



3.1.2. Seturuh kayu yangdiangkut keluarareal izindilindungi dengansurat keterangansahnya hasllirutan.



Progres KinerjaPHPL

Prinsip 3. Keabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulatK3.1. Pemegang izin

menjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dariTempatPenimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulatyangditebang/dipanenatau yang dlpanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan

Tidak Diverifikasi :. Dokumen LHP tidak dibuat

karena tidak ada tebangan

Tidak Diverifikasi :. Belum terealisasinya

produksi kayu makadokumen LHP yangmerupakan catatan atashasil produksi kayu bulattidak dibuat oleh pihakperusahaan

Tidak Diverifikasi :

. Tidak ada tebanganTidak Diverifikasi :. Sehubungan dengan tidak

adanya penebangan maka,tidak ada penerbitandokumen SKSHHK olehpihak perusahaan

3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK.RE/PemegangHak Pengelolaan

Tidak Diverifikasi :. Tidak ada tebangan

Tidak Diverifikasi :. Tidak adanya tebangan

maka tidak dapat dilakukanpembuktian atas asal usulkayu bulat yang berasaldari areal perusahaan

. tidak dilakukan penelusurankayu baik secara dokumenmaupun ditingkat tapak.

3.1.4. Pemegang izinmampumembuktikanadanya catatanangkutan kayu keluar TPK


Tidak Diverifikasi :. Tidak ada penebitan

dokumen SKSHHK olehpihak perusahaan karenatidak adanya penebangandalam tahun 2017

K3.2. Pemegang izintelah melunasikewajibanpungutanpemerintah yangterkait dengankayu

3.2.1 Pemegang izinmenunjukkanbukti pelunasanDana Reboisasi(DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH).


Tidak Diverifikasi :. Tidak adanya penebangan

maka, tidak tersediadokumen Bukti PembuatanTagihan PNBP atas PSDHmaupun DR yangditerbitkan oleh pemerintah


vrf,lNKo m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilaian Awal


Progres KinerjaPHPL

K3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antarpulau

3.3.1. Pemegang izin yang

mengirim kayu

bulat antar pulau

memiliki pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).


. Perusahaan tidak memiliki

dokumen PKAPT, terkaitdengan adanya kebijakan

PEMDA yang mewajibkan

kayu hasil tebangan dari areal

IUPHHK diolah di Provinsi

Papua.


. Pihak Auditi tidak wajibmemiliki dokumen

Pengakuan sebagaiPedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

3.3.2. Pengangkutan kayu

bulat yang

menggunakan kapalharus kapal yang

berbendera

Indonesia danmemiliki izin yang

sah.


. Tidak ada tebangan danpengangkutan kayu hasil

produksi.


. Dalam Tahun 2017 tidakada pengangkutan kayu

bulat yang berasal dari

areal PT. Damai Setiatama

Timber

K3.4. Pemenuhanpenggunaan tandaV-Legal

3.4.1. Implementasi

Tanda V-LegalTidak Diverifikasi :

. Tidak ada tebangan


. Terkait dengan tidakadanya penebangan makapci uS-i roor r 'riJoL

melakukan kewajiban PUHH

sebagaimana dijelaskanpada verifier-verifier di atas,

termasuk pembubuhan

tanda V-Legal

Prinsip 4. Pemenuhanaspek lingkungan dansosial yang terkaitdengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/ DokumenPengelolaan danPemantauanLingkungan (DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL)

dan UpayaPemantauanLingkungan (UPL) &melaksanakankewajiban yangdiper-syaratkandalam dokumenlingkungan tersebut


i,&;&#."

No.

Ko n ite Ak red i ta s i N a s io n a ILPPHPL. ()()l.IDN

Memenuhi:. Tersedia laporan hasil

pelaksanaan RKL dan RPL

yang dibuat persemesterdan disampaikan kepadainstansi berwenang

. Pengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampakpenting yang terjadi dilapangan

ASERT-324. Rev.3

TERPELIHARA

Mffi$WLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Memenuhi :

. Perusahaan memiiki dokumenAMDAL yang terdiri daridokumen ANDAL, RKL danRPL.

. Persetujuan Komisi PusatAMDAL DepartemenKehutanan, untuk dokumen :

- ANDAL : No.2219lDl-VllPNg3 tanggal 3 Juli1993

- RKL-RPL: No. 09/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19

Januari 1995

Memenuhi:. Auditi memiliki dokumen

lingkungan yang lengkapdan absah

TERPELIHARAPemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAL/DPPVUKL-UPL meliputi AnalisaDampakLingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanLingkungan (RPL)yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.

4.1.1

Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL

dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

4.1.2. Memenuhi :

. Terdapat dokumen LaporanPelaksanaan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan(Semester II Tahun 2015 danSemester I Tahun 2016),yang disusun mengacu oadadokumen AMDAL yang telahdisetujui.

. Terdapat bukti pelaksanaankegiatan pengelolaan danpemantauan dampak penting,meliputi : Aspek Fisik Kimia

te!'h?d?p tanah da" air,

Aspek Biologi dan AspekSosial.

Prinsip 5. Pemenuhanterhadap peraturanketenaga kerjaan

K.5.1. PemenuhanketentuanKeselamatan dan

Kesehatan Kerja(K3)

Memenuhi:. Terdapat bukti-bukti

pelaksanaan kewajiban K3

yang dilakukan olehpemegang izin

. Tersedia peralatan K3

sesuai ketentuan dan masihbetfungsi baik/belumkadaluarsa

. Tersedia catatankecelakaan kerja bulanandan ada upaya pemegangizin meminimalisasikecelakaan kerja

TERPELIHARA5.1.1. Prosedur danImplementasi K3

Memenuhi. Terdapat prosedur K3 dan

bukti Implementasinyaberupa dokumen :

- Peraturan perundang-

undangan K3.- Penunjukan

penanggungjawab K3.

- SOP K3

- Sosialisasi program K3 danpelatihan pemadamkebakaran hutan.

- Mencatat secara rutinkejadian kecelakaan kerja.

- Tersedianya PeraturanPerusahaan yangdidalamnya mengaturtentang kewajiban K3.


&-'':1 I -gi,'" ,1t """rq '



Progres KinerjaPHPL

YtrllrtI ASERT-324, Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n ite Ak rc d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

TERPELIHARA

Bogor, Desember 2017LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur



Progres KinerjaPHPL

- Mengikutkan karyawandalam program Jamsostekdan BPJS.

Peralatan K3 yang tersedia :

- Peralatan PemadamKebakaran

- APD- Peralatan Kesehatan dan

obat-obatan.Laporan Catatan Kecelakaan

Kerja dibuat secara periodik

dan disampaikan kepadainstansi terkait.

K.5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagipekerja

Memenuhi. Belum terbentuk

kepengurusan serikat pekerjapada PT. Damai Setiatamallmber.

. Terdapat pernyataan tertulisperusahaan yangmembolehkan karyawanuntuk membentuk serikatpekerja di lingkunganperusahaan.

Memenuhi:. Pemegang izin memberi

kebebasan kepada setiapkaryawan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

TERPELIHARA

5.2.2. AdanyaKesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPir oiui oi r

Perusahaan (PP)

Memenuhi. Tersedia Peraturan

Perusahaan yang mengaturi iak ..1a,, i(EuvaliLo,Karyawan.

Memenuhi :

. Tersedia PeraturanPerusahaan yang mengaturhak-hak pekerja

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahUMUT

Memenuhi. Perusahaan tidak

mempekerjakan pekerja

dibawah umur yangditetapkan dalam peraturanyang berlaku.

Memenuhi :

. Tidak terdapatkaryawan/pekerja yang

usianya masih di bawahumur

TERPELIHARA


;."tffi-''xl.V::*-rrr".5{/

Documents

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru XO BRruA &ll, I ASERT … · Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) ... PHPL/UHP/HPL.1 1712017 langgal 14 Juh 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga