Upload
dangkiet
View
253
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
PT. AYAMARU SERTI FIKAS!KOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B.l{, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 Yxaru
a. Nama Auditeeb. Nomor Izin
c. Lokasi Sited. Alamat Kantor
. Pusat
Cabang
. :0251-8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593LPPHPL.OOl-IDNIVI K 011 IDN
PENGUMUMAN H/ISIL PELNGNNMN AUDIT
SERUFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PHPL PADA IUPHHK
Nomor : 509/A-SERT/XV2017
LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sedifikasi
Penilaian Kinerja PHPL terhadaP :
IUPHHK-HA PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA
SK. 27OlMenhut-lll20l3, tanggal 26 April 2013
Add SK. 693/Menhut-Il/2014, tanggal 15 Agustus 201
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Gedung Bintara Lt. 4, Jl. Wolter Monginsidi No. 43
Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Jl. Turi No. 02 RT 02/RW XIII Panarung, Pahandut
Palangkaraya 73111, Kalimantan Tengahr 49.150 Hektar19 sld27 Oktober 2017
Hasil pengambilan keoutusan : IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya sejahtera memperoleh
;ffi.BAIK-danpemenuhanterhadapstandarverifikasile9alitast<iyu untut< seluruh norma penilaian setiap verifrer "MEMENUHI", sehingga berhak
mendapatkan Sertifikat Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor :
ipnpl.+Z/lSenf/LpHPL-00l-iDN, masa berlaku 14 November 2017 sampai dengan 13
November 2022.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secaia terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
e. Luasf. Pelaksanaan
Website
Bogor, 15 November 2017
PT. U SERNFIKASI
Ir. AkhmadDiretur
vamaruseti fikasi.co.id
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id
abp.certifi cation@ayamarubaktipetiwi'co'id
fmall:arrt@ayamarusertifl kasi.co.id
W.hlt.:ww.ayamarusenafilasi.co.id
Tanggal 1 Juni2016
Lavanan Sertifikasi :
Penllclolaan Hutan Produksi Lestari {PHPL)Verifikasi Lcgalihs Kayu (VLK)
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-'lf , Lantai 'lJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT-321.Rev.3 Yxax. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : s8/ASERT-PHPL I Kpts I Xl I 2Ol7
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. NUSANTARA ALAMRAYA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTANTENGAH SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK. 270IMENHUT-II/2013 TANGGAL 26APRIL 2013 ADDENDUM NOMOR 3 SK. 593/MENHUT-!I/2014 TANGGAL 15 AGUSTUS 2014
SELUAS t 133.040 HEKTAR
Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(SetjenlPHPL.3l3l2076, pemegang IUPHHK- HA
wajib mendapatkan S-PHPL;2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuaidengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 170/ASERT-NARS/PHPL|X120I7tanggal 4 Oktober 2017;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya
Sejahtera dinyatakan "Lulus" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produki Lestaridengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik", pemenuhan terhadap Standar VerifikasiLegalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "memenuhii sehinggaberhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadapIUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera perlu ditetapkan dalam SuratKeputusan Direktur.
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-ION;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPVUHP/HPI.U7|^\|7 langgal 14 Juli Z0l7 Tentang Penetapan Kembali Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l2O76 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada PemegangIzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.1 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari NomorI P.I41PHPUSETI4/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPHPVSEI/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi LegalitasKayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L41PHPUSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor: P.14/PHPVSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/IEC f7065t21tz Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Prcduks; Lestari (PHPL)
vcrifikasi Legaliias KaIr (VLK)
lm.ll:arelt@ayamarusertlf lkasi.co.id
WGbaha:**w.ayamarulertltlkasi.co.id
LPPHPL.OOlNDNLVLK.O11.IDN
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN
PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA.
ASERT-321.Rev.3
PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG
HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK'HAMenetapkan
KESATU
KEDUA
KEfiGA
KEEMPAT
KELIMA
Memberikan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL) Kepada IUPHHK-HA
IUPHHK-HAPT'NusantaraAlamRayaSejahteradengannomor.:-spHpi.+zlnSrnrlLPPHPL-001{DN, masa berlaku 14 ry9v9JnPer
2017 sampai dengan 13
flor".U"l. 2022 dengan nilai akhir kineda berpredikat "Baik"'
Setiap 1(satu) tahun sekali dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja
p"nslfofuin Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku'
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA
PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.
IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera berhak menggunakan Seftifikat' Logo
PT. Ayamaru Seftifikasi dan Tanda V-Legal'
KeDutusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
;iffi;i"" nari ternyata terdapat liekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 14 November 2017
LP AMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirekur
Tanggal 1 Juni 2016
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth
i. S"kre[arit Direktorat jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari;
C.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
SERTIFIKAT PHPL V KAT{Komile Akredatasi Nasional
LPPHPL.OOI-IDN
Berlaku hingga : 13 November 2022No : SPH P1.42lASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 14 November 2017
Diberikan kepada :
PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERASK IUPHHK-HA Nomor
Luas & LokasiAlamat PusatAlamat Cabang
SK.270lMenhut-ll/2013, Tanggal 26 April 2013addendum Nomor : SK.693/Menhut-ll/2014, Tanggal l5Agustus 2014t 133.040 Hektar - Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimanlan TengahGedung Bintara Lantai lV Jl. Woller Mongisidi No.43, Kebayoran Baru Jakarta 12180Jl. Turi No.02 RT 02/RWXlll Panarung, Pahandut Palangkaraya 73111, Kalimantan Tengah
telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produkei Lestari (PHPL) dengan predikat
sosuai dgngan ;
Poraturan i,lenterl Llngkungan Hidup dan Nohutanan Ropublik lndonoala Nomor: P.30/MenLHK/Sstian/PHPL.3/3/2016tontang Penllaian Klnoda Pengelolaan Hutan Produksl L$tarl dan V€rltlkasl Logalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pong6lolaan atau Psda Hutan Hak
danLemplran '1.1, Lampiran 2.1 dan Lampian 3.1 Poraturan Dlrektur Jenderal Pongelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor ; P.IIUPHPUSET/4/2015tontang Stsndar dan Podoman Pelaksanaan Ponllalan Xineria Pongololaan Hutan Produksl Lectari (PHPL) dan verlfikasl Legalltas Kayu (VLK)
lr. ad'Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA
gertjfikat inilidsk bol€h direprodukei sebaoian, kecuaU secara kBseluruhan dengan izrn tertulis dan PT. AYAMARU SERTIFIKASI.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
yffiruKo mite A k re d ita s i N a si o n a I
LPPHPL. O()l.IDN
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-0lI-IDN, masa berlaku tanggal 23 November
2016 sld 22 November 20200
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111- INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website : www.ayamarusertifi kasi.co,id
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/
312016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada
Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No, : P.14lPHPLlSill4l20L6
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL
dan VLK
3. Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HA.
4. Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-
RE, dan Hak Pengelolaan.
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. NUSANTARA ALAM RAYA SE]AHTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
t. Standar
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman I dari 17
e;s Y#"ff*"d'
: Ir. Akhmad
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
)tffiffitrKo m ite Ak rc d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - O()l.IDN
5. Lampiran 3.1 : Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.
6. Lampiran 3.13 : Pedoman Penyusunan
Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari.
1. Ir. Andi Herlambang
(Auditor Prasyarat)
2. Ir. Oniranto Adi Fajari, M.Si
(Lead Auditor/Auditor Produksi)
3. Iyan Sofyan, S.Hut
(Auditor Ekologi)
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut,
(Auditor Sosial)
5. Ir. A.L. Koestono
(Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
1. Ir. Akhmad
PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
SK.270lMenhut-II/2013, Tanggal 26 April 2013
Addendum SK.693/Menhut-Ili2O14, Tanggal 15
Agustus 2014
*133.040 Hektar
Kabupaten Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah
1. Kantor Pusat
Gedung Bintara Lantai IV, Jl. Wolter
Monginsidi No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta-
12180
Telp. 021 -7227446 - 7227427
Fax.021 -7227446
ASERT-324. Rev.3
f. Tim Audit
g. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditi
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor &Tanggal SK
c. Luas dan Lokasi
d. Alamat Kantor
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 17
ffih-r )P;'aqrr.o.ll
ffih3 )s, LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
yffiffiKo miteAkred itas i N a s ion a I
LPPHPL. O()l.IDN
2. Kantor Cabang
ll. Turi No.02 RT.02 RW,KII, Panarung,
Pahandut, Palangkaraya
ASERT-324. ReV.3
e. Pengurus
(3) Ringkasan Tahapan
1. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris
- Komisaris
2. Dewan Direksi :
- Direktur Utama
- Direktur
: I Gusti Made Oka
: Silvanus Yulian Wenas
: Kelik Irwantono
: Suroyogino
: Ir. Sutiyono
: Joeng Johan Haftato
1 Kamis/19 Oktober 2017 MobillsasiTim Audit - Perjalanan udara dari lakafta - Palangkaraya
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X
Palangkaraya
- Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL
IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
- Pengumpulan data dan informasi awal terkaitpengelolaan hutan alam, pelatihan ganis, dan
kecukupan ganis.
Melapor Instansi
Kehutanan Provinsi
Perjalanan udara dari Palangkaraya - PurukcahuMobilisasi Tim Audit
MobilisasiTim Audit Perjalanan Purukcahu menuju Basecamp
Kongap
3 Jumat/20 Oktober 2017
Peftemuan Pembukaan Penyampaian rencana ker;a Penilaian
Penyampaian metodologi yang digunakan dalam
kegiatan Penilaian
Penetapan tenaga pendamping dari auditee
untuk semua aspek dan penyediaan alat
transportasi ke lapangan
Konsultasi Publik Bertujuan untuk menggali informasi tentangpresepsi masyarakat atas keberadaan
PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 39 peserta,
Terdiri dari : Camat Uut Murung, perwakilan
kantor kecamatan Seribu Riam, Tokoh Adat
kecamatan Seribu Riam, Tokoh Adat kecamatan
Uut Murung, Kepala Desa dan BPD dari 4 desa,
yaitu Tumbang olong 1, Tumbang olong 2,
Muara Joloi 1, dan Muara joloi 2, BUMDeS
4 Sabtu/21 Oktober 2017
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 17
No. Hari/Tgl Kegiatan Uraian
yffiroKo n i te Ak re d ita s i N a s i a n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Hari/Tgl
Tumbang olong, dan LSM AMAN (Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara) Kabupaten Murung
Raya dan Perwakilan Unit Manajemen PT
Nusantara Alam Raya Sejahtera.
- Output yang dihasilkan meliputi :
- Notulensi konsultasi publik tentang informasi
persepsi masyarakat atas keberadaan IUPHHK-
HA PT Nusantara Alam Raya Sejahtera.
- Berita Acara dan Daftar hadir konsultasi Publik.
Audit dokumen - Penelusuran dokumen PHPL di Camp Kongap
(audit dokumen)
5 Minggu-Senin 122-23Oktober 2017
Audit Dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumen
PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,
Sosialisasi dan VLK) PT. Nusantara Alam Raya
Sejahtera
Audit Lapangan Memperoleh data dan informasi Aspek
Prasyarat:
Aspek legal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
(dokumen perizinan/ legalitas), dokumen
ketenaga kerjaan, dll.
Aspek ketersediaan dan kompetensi GANIS
PHPL
Efektivitas SIM PHPL
Padiatapa
- Memperoleh data dan informasi pada Aspek
Produksi :
- Progres Penataan Areal Kerja
- Progres Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem
Silvikultur
- Progres Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan.
- Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana
Kerla
- Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai
dll
- Memperoleh data dan informasi kemajuan pada
Aspek Ekologi (pelaksaaan RKL dan RPL):
- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan
Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan Air
Akibat Pemanfaatan Hutan.
- Pengelolaan flora dan fauna.
- dil.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari L7
&r YP:""1*}""*of'
No. Kegiatan Uraian
yffi#KomiteAkred ita siNasio na I
LPPHPL. O()l-IDN
LEMBAGA PEN]LAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
lro.
- Memperoleh data dan informasi kemajuan
Aspek Sosial :
- Progres implementasi Tata Batas masyarakat
dan kawasan
- Progres pelaksanaan kewajiban PT. Nusantara
Alam Raya Sejahtera kepada masyarakat
- Ketersediaan peta konflik. dll.
Audit dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumen
PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi,
Sosialisasi dan VLK) PT. Nusantara Alam Raya
Sejahtera
6 Selasa/24 Oktober 2017
- Penyampaian hasil audit- Klarifikasi temuan lapangan oleh auditi
- Melengkapi dokumen pendukung yang
diperlukan pada semua aspek
- Penandatanganan temuan hasil audit
Peftemuan Penutup
Perjalanan dari Basecamp Kongap ke PurukcahuMobilisasiTim Audit
7 Rabu/25 Oktober 2017
Perjalanan dari Purukcahu ke PalangkarayaKamis/26 Oktober 2017 MobilisasiTim Audit8
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X
Palangkaraya
- Menyampaikan pelaksanaan penilaian kinerja
PHPL dan konfirmasi data yang terkait.
Melapor Instansi
Kehutanan Provinsi
- Perjalanan dari Palangkaraya ke JakaftaMobilisasi Tim Audit
9 JumaVZT Oktober 2017
Kantor PT. Ayamaru
Seftifikasi
Bogor, 14 November 2017
- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA
PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera yang
berlokasi di Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah berpredikat "BAIK" dengan nilai kinerja
sebesar 83,33o/o, tidak terdapat verifier dominan
yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar
ver!fikasi legalitas kayu (VLK).
- Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL
IUPHHK-HA PT. Nusantara Alam RaYa
Sejahtera masa berlaku mulai 14 November
2017 sld 13 November 2022dengan Nomor :
SPHPL.4Z I ASERT/LPPH PL-OO 1-I DN.
Pengambilan Keputusan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 5 dari 17
ffihr IF5 l
ASERT-324. Rev.3
Hari/Tgl Kegiatan Uraian
- Memperoleh data dan informasi Aspek VLK :
- Aspek legal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
(dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban,
dokumen perencanaan)
- Pelaksanaan PUHH
- Dokumen ketenaga kerlaan, dll.
- Implementasi K3
10.
&_r I -fl!:
yffiMKomite Akrcd ita s i Na sio n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT.324. ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
1. PRASYARAT
1. 1. Kepastian Kar,vasanPemegang IUPHHK-HA
BAIK o Tersedia dokumen legal perusahaan lengkap dan berlaku (Akte, SIUP,
TDP, NPWP, Domisili dan SK IUPHHK-HA serta perubahannya).
Demikian juga tersedia dokumen administrasi tata batas lengkap
sesuai dengan kondisi terakhir (Laporan Tata Batas yang dilampiri
Peta Tata Batas dan dokumen proses Penyusunan Pedoman Tata
Batas setelah Perpanjangan IUPHHK-HA)
o Realisasi Tata Batas 100 % Oata Batas telah temu gelang) sepaniang
377.978,99 m dan terdapat kegiatan pemeliharaan Pal Batas
o Terdapat dokumen pengakuan para pihak atas eksistensi perusahaan
dan pengakuan batas areal berupa batas persekutuan oleh IUPHHK-
HA PT. Kayu Ara Jaya Raya, IUPHHK-HA PT. Sarang Sapta Putra,
IUPHHK-HA ff. Mitra Perdana Palangka. Pengakuan juga diberikan
oleh masyarakat perangkat desa dan camat di wilayah Kecamatan
Uut Murung dan Kecamatan Seribu Riam serta tidak terdapat konflik
bataso lldak ada perubahan fungsi kawasan berdasarkan Peta Kawasan
Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk
Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-1112012
tanggal 25 September 2012 skala 1:250.000), yakni sebagai Hutan
Produksi Terbatas (HFI)o Berdasarkan Peta RKU, RKT dan Surat-Pernyataan DireKur Utama PT.
NARS seta verifikasi lapangan bahwa di dalam areal IUPHHK-HA tidakada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektorkehutanan
1. 2. Komitmen PemegangIUPHHK-HA
BAIK Dokumen Visi Misi telah tersedia dan legal (telah disetujui oleh Direktur
Utama) serta sesuai dengan kerangka PHL yaitu Misi perusahaan sesuai
dengan kelestarian produki pada butir a, b dan d, Misi perusahaan
sesuai dengan kelestarian lingkungan pada butir g dan Misi perusahaan
sesuai dengan kelestarian sosial pada butir e dan f.
Kegiatan Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan telah dilakukanpada seluruh karyawan pada seluruh bagian dan tingkatan serta
masyarakat setempat yang dibuktikan dengan daftar hadir dan
dokumentasi foto serta pemasangan Baliho
Implementasi PHL belum terlaksana seluruhnya dan hanya sebagian
telah sesuai dengan Visi Misi Produki Hutan Lestari, hal ini tercermin
dalam penilain verifier dan indikator standa PHPL terdapat nilai Buruk
dan Sedang
o
o
3. lumlah dan KecukupanTenaga Profesional BidangKehutanan Pada SeluruhTingkatan Untuk MendukungPemanfaatan, Implementasi,Penelitian, Pendidikan danLatihan
SEDANG o Keberadaan Ganis PHPL hanya tersedia pada bidang Perencanaan
Hutan dan Penguji Kayu Bulat sedang bidang Pengukuran dan
Perpetaaan, Pemanenan Hutan dan Pembinaan Hutan belum tersedia
demikian juga dengan jumlah Ganis PHPL terpenuhi t4,Bto/o
o Secara rata-rata prosentase Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017
realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70o/o yaitu 65,16 o/o
dari rencana sesuai kebutuhano Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan lengkap antara lain Peraturan
Perusahaan, Laporan Ketenagakerjaan secara periodik, dokumenperjanjian kerja, dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakeriaan dan
BPJS Kesehatan serta dokumen jenjang karir
4. Kapasitas dan Mekanismeuntuk PerencanaanPelaksanaan PemantauanPeriodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK- HA
BAIK o Ketersediaan sffuktur organisasi dan job dexription yang sesuai
dengan kerangka PHPL antara lain pada bagian Produksi (Bagian
Perencanaan, Produksi, Tata Usaha Kayu, dan Bagian Peralatan),
bagian Lingkungan (Bagian Kelola Lingkungan dan Perlindungan
Hutan), bagian Sosial (Bagian Binhut dan Sosial). Dokumen telah
disahkan oleh Direksi dan tercantum dalam dokumen RKU, RKT dan
Dokumen tersendiri.o Tersedia Perangkat SIM antara lain Vsat, HP, Komputer, Laptop dan
Radio (HT/Rig) laporan-laporan. Tenaga pelaksana SIM Online
(SIPUHH, E-MONEV KINERIA, SI-PNBP/SIMPONI, SI.GANIS PHPL dAN
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari L7
No.Nilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
@:,r Icrf.';'aY-d'
yffitrK o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
SI-PHPL) dan Petugas Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Hutan di
Camp.Organisasi SPl/internal auditor ada dan ditetapkan oleh Direksi, tetapi
belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan diantaranya Bidang Administrasi dan Keuangan, Sumber
Daya Manusia/Personalia dan Peralatan Produksi seda Kendala-
kendala dalam kegiatan Pengangkutan dan Pemiliran Log
Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan
manajemen khususnya kegiatan dalam rangka persiapan penilaian
PHPL yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi
o
o
1. 5. Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)
BAIK Berdasarkan kegiatan sosialisai BKT Tahun 201312014 yang tidakterdokumentasi dengan baik dan RKT Tahun 2016 tidakdilaksanakan maka penilaian dalam persetujuan kegiatan RKT
"telah dikonsultasikan" kepada para pihak yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat atas
dasar informasi awal yang memadaiPersetujuan dalam proses tata batas dari para pihak didasarkanatas Laporan Tata Batas dan BATBnya yang telah temu gelang
serta Dokumen Pengakuan Eksistensi areal oleh masyarakat dan
pemegang IUIPHHK-HA yang berbatasan langsung.Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari
sebagian para pihak atas pertimbangan tidak terdokumentasinyaRencana Operasional (RO) dan Laporan Kegiatan Bulanan untukPeriode Tahun 2013 - 2015 sehingga persetujuan dan proses
pelaksanaan CSR/CD tidak dapat diketahuiTerdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
dari para pihak yaitu Desa Muara Joloi I, Desa Muara Joloi II, Desa
Tumbang Olong I dan Desa Tumbang Olong II denganpertimbangan bahwa kegiatan Batas kawasan lindung BKT
201312014 sampai RKT 2017 adalah keempat desa tersebut.
o
o
o
a
2. PRODUKSI
2.7. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari
SEDANG Auditi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode tahun 2015 - 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Bina
Usaha Hutan Alam melalui Keputusan Nomor SK.36/BUHA-212074tanggal 19 September 2014, dan tidak mendapatkan peringatan
terkait penyusunan RKUPHHK-HA.
Sebagian besar kegiatan penataan areal keria blok RKTUPHHK-HA
tahun 2015 sld 2017 telah sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Periode Tahun 2015 - 2024 dengan tingkat kesesuaian
sebesar 74,60/o.
Sebagian besar (700lo) batas blok dan petak di areal blok RKT
2Ot5 sld 2016 masih terlihat berupa penandaan polet merah di
pohon, dan rintisan. Namun demikian, terdapat seagian identitas
o
o
o
petak berupa plang nomor petak yang tidak terpasang di lapangan
2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utama dannir kayu pada setiap tipeekosistem
SEDANG o Auditi telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil
IHMB dan ITSP periode 3 tahun terakhir, yaitu RKT 2U.3120L4
s/d RKT 2017 besefta kelengkapan peta pendukungnya sepertipeta jalur survey, peta sebaran pohon, dan peta potensi hutan.Auditi telah memiliki data pengukuran PUP sebanyak 2 kali, namun
data tersebut belum dilakukan analisis riapnyaAuditi telah melakukan pengukuran PUP, namun belum dilakukananalisis riap dan belum menyerahkan laporan PUP kepada Badan
Litbang Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Penentuan JTT dilakukan berdasarkan hasil kegiatanITSP, dengan mempertimbangkan AAC yang telah ditetapkandalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB.
2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjamin regenerasihutan
BAIK o Auditi telah memiliki dokumen SOP mengenai sistem silvikulturTPTI secara lengkap dan isinya telah sesuai dengan ketentuan
berlaku.o Auditi telah mengimplementasikan SOP pada seluruh tahapan
kegiatan system silvikultur, yaitu dari PAK, PWH, ITSP,
Pemanenan, Penanaman, dan Perlindungan hutan.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 17
Kriteria dan IndikatorNilai '
KinerjaIndikator
Kesimpulan
@_t ! st
yffieffiKo ni teAkre d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - OO1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator
Jumlah pohon inti jenis komesial yang tidak ditebang yang
tersedia di areal blok RKT 2015 s/d 2018 sebanyak 22
batang/hektar. Kegiatan inventarisasi tegakan pohon inti blok Rfi2017 tidak dilaksanakan, karena adanya kesimpangsiruan persepsi
terhadap kelas diameter pohon yang diukur dalam kegiatan ITSP.
Ketersediaan permudaan untuk menjamin kelestarian pemanenan
hasil pada rotasi ke-3 untuk tingkat tiang sebanyak 90 batang/ha,dan tingkat pancang sebanyak 350 batang/ha
O
2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hasil hutankayu
BAIK o Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan(SOP-6.3) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya
sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.o Auditi telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan
(RIL) secara memadai pada 2 tahapan pemanenan ataupengelolaan hutan. Tahapan pasca pemanenan dan K3 belum
dilaksanakan dengan baik, seperti tidak terdapat pembuatan
guludan pada bekas jalan sarad, dan terdapat operator alat beratyang tidak menggunakan APD.
o Rata-rata tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatanpermudaan pada arel blok RKT 2016 dan RKT 2017 sebesar 127o.
o Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di RKT 2016 sebesar 0,84'
2.5. Realisasipenebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatanpada areal kerjanya
BAIK o Terdapat dokumen rencana kerja jangka pendek (RKTUPHHK-HA
Tahun 2013/2014 sampai dengan Tahun 2077) yang disusun
berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.o Auditi memiliki peta kerja sepefti Peta Penataan Areal Kerja dan
Peta Rencana atau Realisasi Pemanenan di RKT 2015 sampai
dengan RKT 2017 skala 1 : 60.000 s/d 70.000 yang disusun sesuai
RKI/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimanapeta kerja tersebut berisi informasi mengenai areal yang boleh
ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
o Implementasi penandaan batas blok tebangan (blok RKT 2015,
2016, dan 2017) dan batas petak yang harus diperlihara (Kebun
Benih dan PUP) yang masih dikenali di lapangan lebih dari B5%,yaitu berupa rintisan, polet cat merah di pohon sebanyak 2 strip.
Namun demikian, terdapat adanya kawasan lindung yang tidakdiberi penandaan batas, sepefti sempadan anak sungai Panang di
Petak O-22 (koordinat 00o 04'56,1" LU dan 114o 09' 12,9" BT).
o Realisasi volume total tebangan selama 5 tahun terakhir sebanyak
87.222,65 m3 (26,20/o), terdiri atas kelompok jenis Meranti
sebesar 85.548,61 m3 (27,5o/o) dan Rimba Campuran sebesar
7.674 m3 (7,92Vo). Lokasi petak tebangan di RKT 2013/2014
sampai 2017 telah sesuai dengan peta RKT yang disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitian danpengembangan, sertapening-katan kemampuansumber daya manusia
BURUK Kondisi kesehatan finansial selama periode penilaian dikategorikan
tidak sehat, dimana likuiditas 7\,7o/o, solvabilitas 519,6% dan
rentabilitas negatif (-25,4o/o); dan Catatan Kantor Akuntan Publik
atas laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian.
Rata-rata realisasi biaya pengelolaan hutan selama 3 tahun
terakhir adalah 55olo, dimana laporan keuangan yang disaiikan
belum mempedomani Dolapkeu PHP seperti tidak dimasukkan
realisasi alokasi dana untuk biaya kelola social, kelola lingkungan,
dan biaya penelitian dan pengembangan.
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional,
dimana rata-rata perbedaan biaya antara bidang kegiatan terbesar
dan terkecil sebesar 39,8olo.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sepefti PAK,
ITSP, dan pemanenan hutan dapat berjalan dengan lancar, namun
tidak sesuai dengan tata waktunya sebagaimana yang terjadi pada
RKT tahun 2016.
o
o
o
o
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman B dari 17
NilaiKinerja
IndikatorKesimpulan
MffiEMKo m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan tndikatorNilai
KinerjaIndikator
o Rata-rata realisasi modal yang diinvestasikan kembali ke hutan
selama periode tahun 2014 s/d 2016 sebesar 66,70lo.
o Realisasi kegiatan pembinaan hutan baik penanaman dan
pengadaan bibit selama periode penilaian sebesar !0,2o/o, dimana
realisasi luas kegiatan penanaman sebesar 11,60lo dengan kualitas
fisik kegiatan penanaman sebesar 87,97o.
3. EKOLOGI
3. 1. Keberadaan kemantapandan Kondisi KawasanDilindungi Pada Setiap TipeHutan
BAIK o Auditee telah menetapkan alokasi luas kawasan lindung yangtercantum dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada
Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) periode Tahun 2015-2024 denganluasan sebesar 2L.239 Ha dari total areal pemegang izln seluas133.040 Ha atau sebesar 15,96 o/o dan telah ditetapkan berdasarkanSK Direksi no. 159/DIR/NARS-I}CryIX/2017 tanggal 4 September2017. Luas dan jenis kawasan lindung tersebut menempati proporsimelebihi yang tercantum dalam dokumen Amdal dan telahmerepresentasikan kondisi biofisik dan kondisi spesifik pada arealpemegang izin. Luas dan letak kawasan lindung di lapangan telahsesuai dengan tata ruang yang tercantum dalam dokumenRKUPHHK-HA
o Auditee telah melakukan penandaan batas kawasan lindung,penandaan kawasan lindung belum dilakukan seluruhnya. Dalam 5(lima) tahun terakhir realisasi baru mencapai 54,06 o/o. Tanda batasdikenali di lapangan, namun sistem penandaan sebagian batasbelum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
o Kondisi penutupan kawasan lindung pada areal pemegang izinmencakup 100 % berhutan baik hutan primer maupun sekunder.Secara umum kondisi penutupan lahan pada areal pemegang izin
hampir seluruhnya berhutan, sedangkan jumlah areal non hutanliputan terakhir tahun 2016 menempati 0,1 o/o dan cenderungmenurun sejak tahun 2013
o Terdapat kegiatan sosialisasi sebagai sarana memperoleh pengakuanmasyarakat terhadap kawasan lindung, namun belum mencakupsosialisasi terhadap internal karyawan perusahaan dan mitrakontraktor. Pengakuan terhadap kawasan lindung pada operasionalberjalan perusahaan telah tersedia dan mencakup seluruh desabinaan di sekitar kawasan lindung pada blok RKT berjalan yaituMuara Joloi I, Muara loloi II, Tumbang Olong I dan Tumbang OlongII, namun demikian masih terdapat gangguan dari sebagian kecil
masyarakat berupa kegiatan perburuan (pemasangan jerat) pada
areal kawasan lindung. Selain itu berdasarkan hasil wawancaradengan auditee diketahui bahwa terdapat gangguan terhadapsebagian plang kawasan lindung yang dapat merepresentasikantidak diakuinya kawasan lindung tersebut
o Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan mengacu pada
dokumen RKL dan Rencana Operasional (RO) tahunan. Terdapatkegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan berdasarkandokumen RKL maupun RO sesuai dengan tata ruang yang telahditetapkan. Kegiatan pengelolaan telah dituangkan dalam beberapadokumen baik laporan maupun berita acara. Dengan demikianterdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuanterhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areallLandscaping sesuai RKL/RPL
3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan
SEDANG o Auditee telah memiliki SOP yang berkaitan dengan Perlindungan danPengamanan Hutan. SOP yang dibuat telah memenuhi aspek teknisdan administratif dan telah mempertimbangkan seluruh potensigangguan yang ada pada areal pemegang izin
o Terdapat sarana yang berkaitan dengan perlindungan danpengamanan hutan. Jumlah dan jenis sarana belum sesuai denganketentuan, namun demikian sarana yang ada ber-fungsi dengan baik
o Tersedia SDM yang bertugas dalam perlindungan dan pengamananhutan. Jumlah SDM pengamanan hutan belum sesuai denganketentuan, sedangkan untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK)jumlahnya telah sesuai. Sebagian besar SDM yang dimiliki belummemiliki kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 9 dari L7
ffir3 I "fl51{4q; dd,
Kesimpulan
e-1 )-fFl'rY-<,I"
YTffiilKo mite Akred ita s iN a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator KinerjaIndikator
Nilai
o Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan danpengamanan hutan baik secara preemtif, preventif dan refresif,namun demikian terdapat gangguan terhadap sebagian arealpemegang izin berupa perburuan dan penebangan liar jenis kayuulin (Eusideroxylon zwageri). Auditee belum memiliki data yang
cukup yang dapat memberikan bukti terhadap upaya penanganan
atas gangguan tersebut. Dengan demikian kegiatan perlindungan
diimpiementasikan melalui tindakan tertentu ( preemptif/preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguanyang ada
3. 3. Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan AirAkibat Pemanfaatan Hutan
SEDANG o Auditee telah memiliki 22 (dua puluh dua) jenis prosedur yang
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Dokumen SOP yang
dibuat telah memenuhi aspek teknis dan telah memiliki legalitas dariperusahaan sebagai dokumen formil acuan kerja di lapangan serta
telah mencakup pengelolaan seluruh dampak yang mungkin terjadi.
o Terdapat sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sarana
dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadaptanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum pada dokumenRKL dan RPL namun sarana yang tersedia berfungsi dengan baik
o Tersedia SDM yang menangani pengelolaan dampak terhadap tanahdan air. Jumlah SDM tersebut telah mencukupi kebutuhan strukturorganisasi perusahaan yang telah ditetapkan, namun demikianku;lifikasi SDM masih belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.Auditee telah melakukan upaya peningkatan kualifikasi SDM sesuai
ketentuan, namun demikian masih terkendala persyaratan teknis,administrasi dan kebijakan penyelenggaraan
o Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan yang mengacu pada
dokumen Rencana Operasional (RO) BinhutffPTl dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL). Terdapat implementasi pengelolaan
sesuai dokumen tersebut, namun demikian beberapa bentukpengelolaan belum diimplementasikan sedangkan yang telahdiimplementasikan belum efektif seluruhnya dan masih belumoptimal pada tahapan teknis operasional lapangan
o Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampakterhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana PemantauanLingkungan (RPL). Terdapat 6 (enam) parameter lingkungan yang
harus dipantau yaltu pemantauan iklim, komponen fisik-kimia, Laju
Erosi, Sedimentasi, debit air dan parameter kualitas air. 3 (tiga) dari
6 (enam) parameter telah diukur di lapangan atau sekitar 50 o/o.
Parameter yang belum diukur adalah pemantauan iklim mikro,komponen fisik-kimia tanah dan sedimentasi
o Secara umum kondisi tanah dan air di areal pemegang iztn maupundi lokasi pemantauan air di Sungai Kongap dan Sungai Banana relatifbaik, beiaran erosi dan fluktuasi debit air yang terjadi masih dibawah ambang batas yang diizinkan berdasarkan ketentuan.Meskipun besaian sifat fisik kimia tanah belum ditentukan, danterdapat parameter yang berada pada ambang kritis dan ataumelebihi ketentuan, namun secara umum tidak mencerminkanterbentuknya pencemaran air dan lahan kritis
3.4. Identifikasi Spesies Floradan Fauna Yang Dilindungidan/ atau LangkaEndangeredl, JarangRaA,Terancam PunahTh reateneo) dan Endemi k
((
SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen SOP yang berkaitan denganidentifikasi Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) danEndemik. SOP yang disusun belum seluruhnya memenuhi aspekteknis identifikasi terhadap jenis dilindungi di areal pemegang izin.
Dokumen SOP belum mencantumkan referensi yang mencakupseluruh peraturan flora dan fauna dilindungi diantaranya PP no.7
tahun 1999, IUCN dan CITES. Dokumen prosedur yang dibuatbelum dipisahkan menurut kelompok jenis dan belum secara spesifikmengatur prosedur identifikasi terhadap jenis-jenis dilindungi dan
atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
o Auditee telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi pada arealKPPN di sekitar blok tebangan tahun 2016, namun demikian hasil
identifikasi flora fauna belum mencakup dan merepresentasikankondisi areal pemegang izin. Implementasi identifikasi baru
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 10 dari 17
Kesimpulan
&r xd3;yffitr
Ko mite Akred ita s i N a s io na I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan IndikatorNilai
KinerjaIndikator
dilakukan pada kawasan KPPN dengan tipe hutan dataran berbukitsedangkan pada sempadan sungai dengan kondisi tipe hutandataran yang lebih rendah belum dilakukan kegiatan implementasiidentifikasi, selain itu beberapa hasil identifikasi secara teknis belumsesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan
3. 5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan tertentu dari
hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidak rusak.
2. Perlindunganterhadapspecies flora dilindungidan/ atau jarang langkadan terancam punahdan endemik
SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan denganpengelolaan flora Jarang, Langka Terancam Punah dan Khas, namundemikian prcsedur yang disusun masih bersifat umum dan tidaksecara spesifik mengatur pengelolaan untuk seluruh jenis yangdilindungi pada areal pemegang izin
o Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumen menunjukkanbahwa auditee telah mengimplementasikan sebagian pengelolaanflora dilindungi melalui beberapa upaya dan tindakan pengelolaan,namun demikian pengelolaan flora dilindungi lebih pada pendekatankawasan dan belum spesifik untuk masing-masing ienis berdasarkanstatus perlindungan. lika menelaah rencana pengelolaan faunamengacu pada dokumen RKL dan RO terdapat kegiatan yang belumdiimplementasikan, beberapa kegiatan yang telah diimplementasikanbelum seluruhnya berjalan secara optimal
o Kondlsi flora pada plot pemantauan mengalami penurunan indekskeanekaragaman hayati yang signifikan mengacu pada rona awalpada dokumen Amdal. Auditee telah melakukan pengelolaan floradilindungi, namun demikian terdapat indikasi adanya kegiatan ilegallogging jenis kayu dilindungi yaitu kayu ulin (Eusideroxylon zwageri).Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagianspecies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancampunah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari
hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terha dapspecies fauna dilidungidan/ atau jarang,langka, terancam punahdan endemik
SEDANG o Auditee telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan denganpengelolaan fauna Jarang, Langka Terancam Punah dan Khas,namun demikian prosedur yang disusun masih bersifat umum dantidak secara spesifik mengatur pengelolaan untuk seluruh jenisfauna yang dilindungi pada areal pemegang izin
o Auditee telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaanfauna dilindungi melalui beberapa upaya dan tindakan pengelolaan,namun demikian pengelolaan lebih pada pendekatan kawasan danbelum spesifik untuk masing-masing jenis fauna dilindungi. Auditeebelum menetapkan prioritas pengelolaan fauna berdasarkan statusperlindungan terutama jika dikaitkan dengan adanya jenis spesiesfauna pada status perlindungan criticallly endangered. Jikamenelaah rencana pengelolaan fauna mengacu pada dokumen RKL
dan RO terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan, beberapakegiatan yang telah diimplementasikan belum seluruhnya berjalansecara optimal
o Terdapat indikasi gangguan terhadap keberadaan fauna melaluikeglatan perburuan dan pemasangan jerat beberapa jenis fauna,namun demikian pemegang izin telah mengupayakan penangananatas gangguan yang mungkin terjadi melalui pemasangan planglarangan berburu dan kegiatan patroli pengamanan
4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.
BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah memiliki dokumen yanglengkap dan jelas mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat danRencana Pemanfaatan SDH yang terdapat dalam Laporan Hasil StudlAspek Sosial, Ekonomi Budaya dan SIA Masyarakat Sekitar Hutan;Peta Wilayah Administrasi Desa dan sebaran desa yang berada didalam dan sekitar areal kerja; Laporan hasil pendataan/identifikasipemanfaatan sumber daya alam/hutan oleh masyarakat adat danatau komunitas masyarakat setempatdan petanya; RekapitulasiIdentifikasi Masyarakat Sekitar Hutan yang melakukan Perladangandidalam areal kerja dan Petanya; Peta Konflik yang telah terjadi danpotensi konflik; RKL dan RPL; RKUPHHK; BKTUPHHK Tahun201312074; RKTUPHHK Tahun 2015 sld 20L7; Kabupaten MurungRaya dalam angka Tahun 2017; serata Kecamatan Seribu Riam danKecamatan Uut Murung dalam angka Tahun 2016
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 17
No. Kesimpulan
yffieMKomiteAkreditas i N a s io nal
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
o Terdapat dokumen mekanisme penataan batas/rekonstruksi bataskawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang
disepakati para pihak yaitu berupa SOP Mekanisme Tata Batas
Partisipatif dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik
o Terdapat dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalamperencanaan pemanfaatan SDH yang legal, ielas dan lengkap yaituberupa SOP Mekanisme Pengembangan Sumberdaya & EkonomiMasyarakat, SOP Mekanisme Akses Masyarakat pada Hutan,Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa Menyewa, dan SOP
Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana
o Terdapat sebagian bukti (identitas) di lapangan batas kawasanpemegang izin berupa pal batas dari kayu dengan tulisan bercatmerah dan patok kayu bercat merah dengan sebagian kawasankehidupan masyarakat. Penandaan batas belum dilakukan denganseluruh kawasan kehidupan masyarakat
o Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas arealIUPHHK-HA PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera dari pemerintahbaik pusat maupun daerah dan perusahaan lain yang berbatasanareal kerjanya namun baru sebagian pernyataan persetujuan darimasyarakat desa di dalam dan disekitar areal kerja dan masihterdapat perladangan di dalam areal kerja oleh masyarakat
4.2. Implementasitanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku.
SEDANG o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki dokumen yang
menyangkut tanggung jawab sosial yang lengkap yang terdapatdalam dokumen SK IUPHHK-HA, RKUPHHK, BKTUPHHK &RKTUPHHK, Rencana Operasional Kelola Sosial, dan SuratPerjanjian/Kesepakatan dengan masyarakat
o Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legalyaitu SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP MekanismeSumberdaya & Ekonomi Masyarakat, SOP Mekanisme Akses
Masyarakat pada Hutan, SOP Penyuluhan, SOP Distribusi InsentlfPara Pihak, SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa
Menyewa, dan SOP Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana
o Terdapat pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (yang
terkena dampak) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tetapi baru sebagian
o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah PT. Nusantara Alam Raya
Sejahtera telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawabsosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat sebesar 67,28 o/o darirencana kelola sosial yang telah disusun yaitu bidang peningkatanekonomi, bidang pengembangan sarana & prasarana, dan bidangsosial budaya.. Perekrutan tenaga keria lokal untuk pekeriaan yang
membutuhkan skill masih minim
o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggungjawab sosial yaitu pada dokumenRKTUPHHK, Laporan Bulanan Kegiatan Pembinaan Hutan Non TPTIdan Laporan Program Realisasi Tanggung jawab sosial danlingkungan namun tidak lengkap dan tidak semua realisasi programkelola sosial dalam laporan sesuai dengan bukti realisasi yang ada
4.3. Ketersedia an mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak
BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki data dan informasiyang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH yaitu tenaga kerja lokal, pemanfaatanHHBK oleh masyarakat, perladangan oleh masyarakat dalam arealkerja, sebaran dan wilayah administrasi desa-desa didalam dan di
sekitar areal kerja
o Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal,lengkap dan jelas yaitu SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP
Mekanisme Sumberdaya & Ekonomi Masyarakat, SOP MekanismeAkses Masyarakat pada Hutan, SOP Penyuluhan, SOP DistribusiInsentif Para Plhak, SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi & Sewa
Menyewa, dan SOP Mekanisme Pembangunan Sarana & Prasarana
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 12 dari 17
ffii Yd:,- \rs la'aq- <<q"
Kriteria dan IndikatorNilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
MffiffiKo nite AkreditasiM a s io na I
LPPHPL - O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
o Terdapat perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan denganpeningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitarareal yang lengkap dan jelas yang tercantum dalam dokumenperencanaan yaitu Rencana Kerja UPHHK-HA pada Hutan ProduksiPeriode Tahun 2015 - 2024, BKTUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA,Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2016 dan 2017 sertaKesepakatan Kerjasama dengan masyarakat dan BUMDeS
o Terdapat realisasi kegiatan yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui realisasi tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar 67,28 o/o; perekrutan tenagakerja lokal yang membutuhkan skill maupun pemanfaatan tenagakerja lokal untuk harian lepas kegiatan survey; kerjasama dengankontraktor lokal, masyarakat setempat perorangan dan BUMDeS
bidang perakitan, pasar sayur/hasil kebun dan lauk pauk,penyewaan alat transportasi (mobil, cis/ketotok) serta pertukangan
o Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa realisasi kelolasosial, kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, dan perekrutantenaga kerja lokal, kepada kepada karyawan berupa jaminankesejahteraan (BPJS Kesehatan/jaminan kesehatan, BPISKetenagakerjaan/Jamsostek), dan kepada pemerintah berupapembayaran Iuran IUPHHK (perpanjangan izin), PBB Kehutanan, DR
& PSDH, lamsostek/BPIS ketenagakerjaan dan BPIS Kesehatanyang terdokumentasi dengan baik
Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang
handal
BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera memiliki mekanisme resolusikonflik yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP MekanismePenyelesaian Konflik
o Terdapat peta konflik dalam bentuk Peta Konflik yang telah terjadidan potensi konflik dalam areal IUPHHK-HA PT. Nusantara AlamRaya Sejahtera dan Peta Kawasan Kehidupan Masyarakat dan ArealPerladangan Masyarakat dalam Areal IUPHHK-HA PT. NusantaraAlam Raya Sejahtera tetapi belum sepenuhnya mengacu kepadaketentuan Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.L|2|2076 tanggal 25 Pebruari2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik padaPemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi maupun SOP MekanismePenyelesaian Konflik per tanggal 2 Agustus 2017
o Memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang cukup sesuai
dengan struktur organisasi perusahaan maupun prosedur keria yangada terkait penyelesaian konflik dan adanya Struktur OrganisasiKelembagaan Resolusi Konflik dan Job Description nya yang
ditetapkan oleh Manager Camp tanggal 2 Agustus 2017 sertapendanaan yang memadai dilihat relalisasi dana yang lancar terkaitpenyelesaian konflik yang pernah teriadi berupa ganti rugi tanamtumbuh, Jipen, jerat dan denda adat
o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah berupaya menyelesaikankonflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkandengan tersedianya dokumen penyelesaian konflik yang lengkapyang pernah terjadi di areal kerjanya berupa klaim tanam tumbuhdan klaim jerat binatang buruan, peta konflik yang telah terjadi danpotensi konflik dalam areal kerja, sefta rekapitulasi dan petaidentiflkasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat sekitarHutan yang melakukan perladangan didalam areal PT. NusantaraAlam Raya Sejahtera dilengkapi dengan dokumen upayapenyelesaian oleh perusahaan
4.5. Perlindungan, Pengem
bangan dan Peningkat ankesejahteraan TenagaKerja
BAIK o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah mengimplementasikanseluruh hubungan industrialnya dengan karyawan meliputikeberadaan Forum Komunikasi dan Silahturahmi Karyawan (FKSK-
NARS) sebagai bentuk kebebasan berserikat dan berkumpulsekaligus bertugas memediasi, menjembatani, memusyawarahkandan mencari solusi dalam hubungan industrial antara karyawandengan perusahaan; Struktur Organisasi Perusahaan; PeraturanPerusahaan; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; dan Peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan
o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah berupaya untukmeningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 17
&*;1 I.Fi
"rHrf
Kriteria dan IndikatorNilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
4.4.
&1 I.gri"lm-.+
yffieruKo m i te Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 78 o/o (93 orang dari 120
orang yang direncanakan
o Memiliki dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalamPeraturan Perusahaan dan SOP Penilaian Karyawan dan Konselingserta telah mengimplementasikannya
o Terdapat dokumen terkait tujangan kesejahteraan karyawan yaituberupa Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja dengankaryawan, maupun peraturan daerah terkait upah minimum terbaruyang telah diimplementasikan seluruhnya
5. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
K1.1. Areal unit manajemenhutan terletak di kawasanhutan produksi.
Memenuhi o Seluruh dokumen legal IUPHHK-HA tersedia dan disahkan olehpejabat yang berwenang, serta lokasi areal telah sesuai dengan PetaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentuyang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi KalimantanTengah.
o Terdapat bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA kepada Negara, yangdibayarkan lunas sesuai SPP-IIUPHHK Nomor : S.568/VI-BPKPHH/2013 tanggal 6 Mei 2013.
o Tidak ditemukan bukti adanya penggunaan kawasan di luar sectorkehutanan pada areal PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.
Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK)
1.1.1
K2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan pada
areal tebangan yang
disahkan oleh pejabatyang berwenang.
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH danRencana Kerja Tahunan(RKT/ Bagan Kerja/RTr)disahkan oleh yangberwenang.
Memenuhi o Dokumen Perencanaan berupa RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Tahun 2015-2024, RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, tersedia secara lengkap
dan absah sesuai ketentuan yang berlaku.
o Areal yang tidak boleh ditebang digambarkan pada Peta Penyebaran
dan Tutupan Kawasan Lindung Skala 1 : 100.000 serta terbuktikeberadaanya dan terdapat implementasi penandaan batasnya di
lapangan.
o Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok/petak tebang
berupa rintisan dan pal batas di lapangan sesuai dengan posisi pada
peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang disahkan.
K2.2. Adanya rencana kerjayang sah
Pemegang izin hutanmempunyai rencanakerja yang sah sesuaidengan peraturan yangberlaku.
2.2.1. Memenuhi o Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2024 yang
absah dan lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera merupakan pemegan izin
IUPHHK-HA yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI,
sehingga tidak ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alampada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke
industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan
dokumen yang sah
K3.1.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 14 dari 77
No.Nilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
@"1 Id5.}1ffiffiru
Ko m i te Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324, ReV,3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No.
3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/ dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPKan
Memenuhi o Seluruh kayu bulat yang ditebang telah tercatat dalam dokumen LHP
yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Identitas kayubulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan (TPK
Antara) terlacak pada Buku Ukur, LHP, dan SKSKHHK hinggatunggak di petak tebang.
3.1.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluar arealizin dilindungi dengansurat keterangansahnya hasil hutan.
Memenuhi o Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara I di Laas
dan dari TPK Antara II Bumban untuk tuiuan akhir lainnya dilindungidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang
diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan, dan kayu
bulat yang diangkut dari TPK Hutan tidak melebihi persediaan awal.
3.1.3. Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang HakPengelolaan
Memenuhi o Terdapat penandaan yang diterapkan pada kayu hasil produksi
berupa label dan ID barcode sesuai ketentuan yang barlaku dandapat ditelusuri pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (Buku
Ukur, LHP, dan SKSHHK) serta dapat dilacak balak hingga ke
tunggak.
o Sistem penandaan kayu bulat telah diterapkan secara konsistenberupa label dan ID Barcode, sehingga identitas kayu hasilpenebangan dapat ditelusuri secara administrasi / dokumenPenatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur, LHP dan SKSHHK) dan
secara fisik di lapangan (TPn, TPK dan Petak tebang)
3.r.4 Pemegang izin mampumembukti kan adanyacatatan angkutan kayuke luar TPK
Memenuhi o Pengangkutan kayu dari areal pemegang izin disertai/dilindungidokumen angkutan (SKSHHK) dan lampirannya berupa DKB yang
dibuat oleh petugas yang berwenang secara self assessment, serlatersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat yang
dibuat oleh P3KB secara lengkap dan benar.
K3.2 Pemegang izin telah
melunasi kewajibanpungutan pemerintah
yang terkait dengan
kayu
3.2.r Pemegang izin
menunjukkan buktipelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH).
Memenuhi o Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR sesuai dengan
LHP,
o Seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayar lunas oleh pemeqang
izin sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP.
o Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan
untuk Kelompok lenis dan Kelompok Sortimennya (KB, KBS dan
KBK), yakni : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2014, Peraturan lYenteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
IU 20L4, dan Surat Edaran Nomor SE. 3/Menhut-Vl I BIKPHH I 2014.
K3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar(PKAPT).
Memenuhi o Pemegang izin telah memperoleh pengakuan pemerintah sebagai
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor :
09.03.1.03463 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September
2022.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulatyang menggunakan kapal
harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah.
Memenuhi o Aktifitas pengangkutan log kayu bulat dari TPK antara ke industri
menggunakan kapal yang berbendera indonesia dan dllengkapi
dengan dokumen identitas kapal yang sah yang dikeluarkan oleh
instansi berwenang.
3.4. Pemenuhan Tanda V Legal
3.4.1. Implemetasi Tanda VLegal
Memenuhi o Tanda V-Legal atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada Id Barcode
dan dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK) sesuai ketentuanyang berlaku
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 17
Kriteria dan IndikatorNilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
Y.KANKomi te Ak red ita si N a s i o n a I
LPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan
K4.1 Pemegang izin telah
memiliki Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan(AMDAL)/ Dokumen
Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan(DPPL)/ Upaya
Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan
kewajiban yang diper-
syaratkan da- lam
dokumen lingkungan
tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah
memiliki DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi Analisa Dampak
Lingkungan (ANDAL),
Rencana Kelola
Lingkungan (RKL), dan
Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) yang
telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku
meliputi seluruh areal
kerjanya.
Memenuhi o PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah memiliki dokumen
Lingkungan (dokumen ANDAL, RKL, dan RPL) yang lengkap dan
telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, serta proses
penyusunan telah sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang izin memiliki
laporan pelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat
sosial.
Memenuhi o Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL untuk
setiap semesternya, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan
RPL.
o Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang meliputi Aspek Fisik-
Kimia, Biologi dan Sosial, diterapkan sesuai dengan dokumen RKL
dan RPL. Secara periodik, pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan dilaporkan ke Intansi terkait.
K.5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan
Kesehatan Kerla (K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi o Tersedia prosedur K3 serta telah memiliki personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
dengan No. Kep. : |72/SK-DIR!Kflll20L7, tanggal 12 lanuari 2017
dan terdapat bukti-bukti pelaksanaan kewajiban K3 yang dilakukan
oleh pemegang izin.
o Tersedia peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan seperti alat
alat pelindung diri bagi karyawan serta peralatan lainnya untuk
mendukung pelaksanaan K3 dan berfungsi dengan baik /belumkadaluarsa.
o Tersedia dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara
rutin setiap tahun oleh Bagian K3 dalam bentuk Daftar Kecelakaan
Kena (Frequency Rate Of Acident/FRA), serla melakukan analisa dan
upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan
tingkat kecelakaan kerja.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman t6 dari 17
ero Y -#'ri,rf ^l"
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y,rJ,NKo mi te A k re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
Bogor, November 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi
trd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324. Rev.3
K.5.2.Pemenuhan hak-haktenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagipekerja
Memenuhi o Pemegang izin memberi kebebasan bagi karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melaluipembentukan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Karyawan PT.
NARS disingkat FKSK-NARS.
Memenuhi o Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapatpengesahan dari Kementerian Ketenagakeriaan sesuai KeputusanDirektur lenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 123IPHIJSK-PK|PPlXl2077 tanggal9 Oktober 2017.
5.2.2. Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan(PP)
Memenuhi o Tidak terdapat karyawan/pekeria yang masih di bawah umur,karyawan termuda atas nama : Septian Rudianto dengan jabatanPembantu Mekanik, berumur 18 Tahun 11 hari pada saat mulaibekerja di PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera
5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak dibawah umur
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 77
dtrt \ft:1q,"'dl
No.Nilai
KinerjaIndikator
Kesimpulan