Embed Size (px)
Citation preview
1
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA
WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu
kewenangan Pemerintah Kota yang perlu mendapat pembinaan dan
pengawasan sehingga terbina dan meningkatnya ketrampilan, produktivitas
kerja, lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, maka dipandang perlu
ditetapkan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh;
(3) bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
Mengingat : 1. Ordonansi : tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang
Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Stbl Nomor : 647 Tahun
1925);
a. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 340);
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya
Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia
untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 02);
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk
seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4);
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan
antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);
e. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
f. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8 );
h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
10. Undang ……….
2
i. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2918);
k. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
l. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3899);
m. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
n. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
o. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3989);
p. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan
Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 666);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Kekuasaan, Tugas dan
Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan
Penganggur dan Pemberian Kerja kepada penganggur kepada daerah-daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1555);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3247);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 2912, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3458);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
25. Perarturan ………
3
x. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);
y. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan;
z. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
aa. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
bb. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota
Banda Aceh;
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menangani ketenagakerjaan.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang dibidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga
kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta
maupun milik Negara.
10. Pengusaha adalah :
1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu
perusahaan milik sendiri.
2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) yang
berkedudukan diluar Indonesia.
11. Tenaga ………
4
(4) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik
didalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja, untuk menghasilkan
barang dan atau jasa.
(5) Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan
kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan
tenaga kerja.
(6) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah
pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada PJTKI serta telah
menandatangani perjanjian penempatan.
(7) Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara
Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di Luar Negeri
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur
penempatan TKI.
(8) Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi
pemerintah, badan hukum atau perseorangan di Luar Negeri yang
mempekerjakan TKI.
(9) Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PJTKI dan
calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam
rangka penempatan TKI ke Luar Negeri.
(10) Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya
disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di Daerah
yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke Luar
Negeri.
(11) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah permohonan yang
diajukan oleh pengguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin
Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
(12) Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Tenaga Kerja
berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah
Republik Indonesia.
(13) Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan
oleh Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk
mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan
pada Jabatan tertentu.
(14) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI
adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin
dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja
Indonesia ke Luar Negeri.
(15) Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam
wilayah Propinsi.
(16) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Propinsi dalam
wilayah Republik Indonesia.
(17) Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi
lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan.
(18) Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan yang selanjutnya disebut
DPKK adalah Pungutan yang dikenakan kepada pengguna Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut TKWNAP
terhadap setiap tenaga kerja warga Negara asing pendatang yang
dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
Indonesia.
(19) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disingkat LPPS
adalah lembaga swasta yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja
di dalam negeri dan telah memiliki surat izin usaha penempatan.
27. Perjanjian ………
5
(20) Perjanjian Kerja adalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha
mengenai suatu pekerjaan.
(21) Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis
yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib
perusahaan di perusahaan.
(22) Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian yang dibuat oleh serikat
pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada
Pemerintah Daerah dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-
syarat yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja.
(23) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
atau untuk pekerjaan tertentu.
(24) Perantaraan adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
pemutusan hubungan kerja melalui Pegawai Perantara (mediasi) pada
Pemerintah Daerah.
(25) Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah lembaga latihan kerja yang dimiliki
dan diselenggarakan oleh swasta atau Lembaga Latihan Kerja di Perusahaan.
(26) Akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub sistem pelatihan
terhadap Lembaga Latihan Kerja untuk menentukan jenjang status
kelembagaan sebagai cerminan dari kemampuan yang dimilikinya dalam
menyelenggarakan latihan kerja.
(27) Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan Sumber Daya
Manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan
kerja dengan memperoleh pengetahuan ketrampilan dan sikap kerja untuk
jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara
sistematis dan terikat dalam suatu kontrak permagangan yang tidak dengan
sendirinya dijamin penempatannya.
(28) Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat
kualifikasi ketrampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai
dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara
Nasional.
(29) Wajib Latih Tenaga Kerja adalah sistem pengelolaan latihan yang wajib
diikuti oleh Perusahaan pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan
tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan etos
kerja.
(30) Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang
bersifat jasmaniah dan rohaniah baik langsung ataupun tidak langsung yang
dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan berusaha.
(31) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah,
mengumpulkan, data dan keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak
untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam
melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
(32) Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis
untuk mengetahui kemampuan operasi dari bahan dan konstruksi dengan
menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan perundangan
yang berlaku.
(33) Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelayakan setelah dilakukan
perhitungan, penelitian, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan
standar dan peraturan yang berlaku.
(34) Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tempat
kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-
sumber bahaya.
42. Pesawat ………
6
(35) Pesawat Tenaga adalah suatu pesawat atau alat yang bergerak berpindah-
pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau
memindahkan daya atau tenaga termasuk peralatan transmisinya.
(36) Kerja Malam Wanita adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja
wanita pada malam hari di perusahaan-perusahaan tertentu antara pukul 19.00
s/d pukul 22.00
WIB.
(37) Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu
tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu bekerja lebih 9
(sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu.
(38) Katering adalah setiap usaha yang mengelola makanan bagi tenaga kerja
pada perusahaan-perusahaan.
(39) Kantin Perusahaan adalah sarana atau ruangan yang disediakan oleh
perusahaan untuk digunakan sebagai tempat makan pada waktu istirahat.
(40) Pelayanan Kesehatan Kerja adalah sarana kesehatan pada perusahaan-
perusahaan dengan tujuan memberikan bantuan, melindungi, meningkatkan
derajat kesehatan badan, kondisi mental tenaga kerja serta memberikan
pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita
sakit.
(41) Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis
Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang
kemampuan teknis, operasional dan pelayanan teknis bagi masyarakat
industri dalam bidang hyperkes dan keselamatan kerja.
(42) Balai Latihan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis
dan operasional serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
industri dan masyarakat umum dalam bidang pelatihan.
(43) Pegawai Teknis adalah Pejabat dilingkungan Dinas Tenaga Kerja yang
diangkat dan diberi wewenang khusus atas dasar pendidikan dan keahlian
untuk penanganan secara teknis di bidang ketenagakerjaan.
(44) Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah suatu lembaga kerjasama dan
konsultasi antara pekerja dan pengusaha ditingkat perusahaan yang
keanggotaannya minimal 6 orang, 3 orang dari unsur pengusaha dan 3 orang
dari unsur pekerja dan didaftarkan pada Dinas.
(45) Perusahaan Pengedar, Penyimpan dan Pengguna Pestisida adalah
perusahaan yang mengedar, menyimpan dan menggunakan pestisida.
(46) Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus.
(47) Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah kewajiban setiap pengusaha atau
pengurus perusahaan melaporkan gambaran ketenagakerjaan diperusahaan
secara tertulis kepada Pemerintah Kota.
(48) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindunan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
(49) Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan,
dianyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu
perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan,
baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
BAB II ………
BAB II
7
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Pemerintah Kota bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah.
Pasal 3
Pemerintah Kota bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis,
profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah.
Pasal 4
Pemerintah Kota mempunyai sasaran dalam hal penyelenggaraan
ketenagakerjaan untuk :
a. Terwujudnya pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau
dunia kerja.
b. Terwujudnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang
dimilikinya.
c. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja.
BAB III
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA
Pasal 5
(1) Pemerintah Kota mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga
kerja secara efisien dan efektif.
(2) Pemerintah Kota mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan
produktif untuk mencapai pemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan
menggunakan prinsip-prinsip “Tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan
yang tepat”
(3) Dalam penanganan pengangguran diutamakan pada pengangguran lokal
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penanganan bidang
kependudukan.
Pasal 6
(4) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu
Pemerintah Kota melaksanakan tugas pencatatan, pendaftaran, penyebaran
dan atau penempatan melalui proses Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
(5) Penyediaan tenaga kerja AKL, AKAD, AKAN, Pemerintah Kota
melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada Pencari Kerja dan
Pemberi Kerja yang dilaksanakan tanpa adanya perbedaan atau
diskriminatif.
(6) Terselenggaranya pelayanan antar kerja adalah tanggung jawab Pemerintah
Kota.
(4) Semua ………
8
(7) Semua pencari kerja yang mengikuti program AKL, AKAD, AKAN wajib
didaftarkan pada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Kependudukan.
(8) Pengaturan dan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat 2 berpedoman pada metode pelayanan antar kerja yaitu
verifikasi, pencocokan antara kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan
jabatan dan lowongan kerja yang ada.
(9) Pengembangan pola kemitraan melalui pembentukan yaitu :
a. Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKPMP);
b. Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna yang bersifat padat karya;
c. Pengembangan kemitraan dengan perusahaan besar;
(50) Penempatan tenaga kerja keluar negeri melalui proses AKAN dilakukan
oleh PJTKI atau Badan Hukum lainnya dan Instansi Pemerintah sedangkan
penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui proses AKL dan AKAD
dilakukan oleh LPPS atau Badan Hukum lainnya dimana harus mempunyai
rekomendasi operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 7
a. Persyaratan untuk memperoleh izin AKL yaitu pengguna wajib
mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga
Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan sebagai berikut :
a. Photocopy KTP penanggung jawab dan tenaga kerja;
b. Pas Foto 3 x 4 = 2 lembar penanggung jawab dan tenaga kerja;
c. Photocopy ijazah terakhir tenaga kerja;
d. Surat Bukti Pengalaman Kerja dari tenaga kerja (bila ada);
e. Surat Keterangan pernah mengikuti latihan ketrampilan bagi tenaga
kerja (bila ada);
f. Kartu AK-I (Kartu Kuning);
g. Surat Berkelakuan Baik dari Polri
(2) Prosedur AKL yaitu pencatatan dalam buku register (nomor pendaftaran,
nama lengkap, alamat dan pendidikan/ketrampilan), wawancara, pengisian
Kartu AK.II (permintaan tenaga kerja), pendaftaran ulang, penghapusan
(enam bulan tidak melapor), penghidupan kembali (bila diminta untuk
disalurkan) dan penataan Kartu AK.II.
(3) Permintaan AKL meliputi :
a. Jumlah dan jenis kelamin;
b. Syarat-syarat jabatan yang diperlukan;
c. Wilayah dan tempat kerja;
d. Status pengupahan, waktu dan jam kerja;
e. Jaminan sosial atau tunjangan lainnya;
f. Jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja;
Pasal 8
(1) Persyaratan untuk memperoleh ijin AKAD yaitu pengguna wajib
mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga
Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan sebagai berikut :
a. Pengajuan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
b. Rencana kebutuhan;
c. Persyaratan bagi tenaga kerja AKAD yang akan ditempatkan ke
Provinsi lain sesuai dengan pasal 7 ayat (1);
(1) Prosedur AKAD meliputi :
a. Penyediaan tenaga kerja AKAD;
b. Seleksi ……….
b. Seleksi;
9
c. Persiapan keberangkatan;
d. Penandatanganan Perjanjian Kerja;
e. Penyerahan atau pelepasan;
f. Penampungan sementara dan pemberangkatan;
g. Penempatan;
h. Perlindungan;
i. Pembinaan dan Pengawasan;
j. Pemulangan;
k. Pelaporan;
Pasal 9
(1) Proses pelaksanaan AKAN diawali dengan kegiatan Rekruitmen TKI harus
dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan
Kependudukan bersama-sama BP2TKI dan PJTKI serta persyaratan bagi
tenaga kerja AKAN yang akan ditempatkan ke Negara lain sesuai dengan
pasal 7 ayat (1).
(2) Asrama/Akomodasi bagi TKI wajib mendapat ijin dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
(3) Penyuluhan Calon TKI wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas
Tenaga Kerja dan Kependudukan dan PJTKI.
(4) Calon TKI diwajibkan mengikuti tes kesehatan.
(5) PJTKI harus mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor
kepada Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan.
(6) PJTKI bersama calon TKI yang telah lulus seleksi wajib menandatangani
Perjanjian Penempatan TKI yang diketahui oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.
(7) Penandatanganan Perjanjian kerja harus dilakukan dihadapan Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan atau
Pejabat yang ditunjuk di Kantor BP2TKI daerah asal calon TKI atau daerah
embarkasi/keberangkatan TKI.
(8) PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI.
(9) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) wajib dilakukan oleh
Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan bersama-
sama PJTKI dan BLK.
(10) PJTKI wajib melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan kepada
Pemerintah Kota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan daerah asal
TKI.
(11) Biaya Penempatan TKI dibebankan kepada pengguna dan atau calon
TKI/TKI untuk biaya :
a. Paspor;
b. Pelatihan;
c. Tes Kesehatan;
d. Visa kerja;
e. Transportasi lokal;
f. Akomodasi dan Konsumsi;
g. Tiket pemberangkatan;
h. Biaya pembinaan TKI;
i. Jasa perusahaan;
(3) Besarnya angsuran setiap bulan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima
perseratus) dari gaji yang diterima TKI setiap bulan.
(4) Biaya Penempatan Calon TKI dapat dibayar melalui pinjaman yang
diberikan oleh lembaga keuangan/Bank Nasional di Indonesia atas dasar
kesepakatan ………
kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
10
(5) PJTKI wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap
hak dan kepentingan TKI di Luar Negeri.
(6) PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau
meninggal dunia selama penempatan meliputi :
a. Perawatan selama sakit;
b. Pemulangan dan atau pemakaman jenazah;
c. Mengurus harta dan hak TKI;
d. Mengurus klaim Asuransi;
(7) PJTKI wajib mengurus kepulangan TKI yang bermasalah atau karena
berakhirnya perjanjian kerja, cuti dan keberangkatan kembali ke negara
tujuan setelah selesai cuti.
(8) Untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya selama masa
penempatan TKI harus menabung sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh
lima perseratus) dari gaji yang diterima pada Bank Nasional di Indonesia.
(9) PJTKI bekerjasama dengan Mitra Usaha dan perwakilan luar negeri
mengurus kepulangan TKI sampai di Bandara Indonesia dalam hal :
a. Perjanjian kerja berakhir;
b. TKI bermasalah, sakit, meninggal dunia;
(10) Dalam mengurus kepulangan TKI, PJTKI bertanggung jawab dalam hal :
a. Membantu penyelesaian permasalahan TKI;
b. Mengurus dan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang
sakit atau meninggal dunia;
(11) PJTKI wajib melaporkan setiap kepulangan TKI kepada Pemerintah Kota
atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan daerah asal TKI.
(12) Dalam perpanjangan perjanjian kerja PJTKI wajib :
a. Mengurus dan menyelesaikan proses perpanjangan perjanjian kerja
sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan;
b. Tetap bertanggung jawab atas kelanjutan penempatan TKI yang
bersangkutan;
(13) Dalam penempatan TKI pada pengguna yang baru, pengguna baru wajib
menanggung :
a. Biaya asuransi TKI;
b. Legalisasi Perjanjian Kerja;
c. Imbalan Jasa;
Pasal 10
(1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan dibidang perluasan
kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan
pokok, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai
lowongan pekerjaan.
(2) Setiap perusahaan/instansi yang ada diwilayah kota wajib segera
melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Tata cara melaporkan lowongan pekerjaan yaitu melaporkan secara tertulis
dengan mencantumkan rencana kebutuhan tenaga kerja laki-laki/wanita,
kualifikasi pendidikan, ketrampilan atau skill, pengalaman kerja, usia,
temperamen dan bakat minat.
(4) Setiap perusahaan/instansi yang akan menerima karyawan/pegawai wajib
melampirkan salah satu persyaratannya Kartu AK.I (Kartu Kuning) yang
berfungsi sebagai alat kontrol Pemerintah Kota untuk mengetahui data
pencari kerja dan penyerapannya.
(5) Persyaratan ………..
(5) Persyaratan untuk memperoleh Kartu AK.I (Kartu Kuning) di Dinas
Tenaga Kerja dan Kependudukan dengan melampirkan :
11
a. Photocopy KTP pencari kerja;
b. Photocopy ijazah yang dimiliki;
c. Pas photo 3 x 4 = 2 lembar;
d. Sertifikat ketrampilan dan pengalaman kerja (bila ada);
Pasal 11
(1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib
memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari
Pemerintah.
(2) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam hal
perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan
perpanjangan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 12
(1) Setiap pengguna Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang yang telah
memiliki izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dari
Pemerintah wajib melaporkan keberadaannya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam hal perpanjangan izin penggunaan TKWNAP sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini pengguna wajib mengajukan dan memiliki ijin
dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku paling lama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
Pasal 13
Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis, tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-
ketentuan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
Pasal 14
(1) Pemerintah Kota mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pelatihan untuk
dapat menghasilkan kader/tenaga kerja yang terampil dan berkualitas
sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
(2) Pelatihan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Kerja
Swasta, Perusahaan dan Pemerintah.
(3) Perusahaan yang berskala besar wajib mengikuti Program Wajib Latih
Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
(4) Setiap perusahaan wajib mengikuti program sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan kerja.
(5) Untuk pelaksanaan pelatihan bagi para pekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini wajib dibentuk Unit Pelayanan Produktivitas
Perusahaan yang berfungsi perencana kebutuhan pelatihan.
Pasal 15 ………
Pasal 15
12
Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-
ketentuan mengenai pelatihan bagi pekerja di perusahaan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.
Pasal 16
(1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang melakukan pelatihan kerja bagi
masyarakat umum, wajib memiliki izin operasional dari Pemerintah Kota
atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat umum
dalam bentuk latihan ditempat kerja dan/atau magang, wajib mendaftarkan
dan mendapat izin dari Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17
(1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah memperoleh izin sementara 2
(dua) Tahun wajib mengajukan izin tetap kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.
(2) Pemberian izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
diberikan setelah dilihat dari perkembangan Lembaga Latihan Swasta, segi
sarana/prasarana dan manajemennya melalui akreditasi.
(3) Pemberian izin dimaksud bisa dicabut apabila lembaga penyelenggara
pelatihan melanggar ketentuan yang berlaku.
Pasal 18
(1) Balai Latihan Kerja Daerah adalah unit pelaksana teknis dilingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan berbagai macam latihan
kerja bagi masyarakat.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan
secara institusional, pemagangan, latihan kerja keliling di masyarakat dan
atau di perusahaan.
Pasal 19
(1) Setiap Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Latihan Kerja wajib
mendapat pengesahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Kriteria Kualifikasi, Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB V
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA
Pasal 20
Pemerintah Kota melakukan pembinaan, penanganan hubungan
ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja, menyelenggarakan pengesahan,
pendaftaran sarana-sarana hubungan industrial, perantaraan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
Pasal 21 ………
Pasal 21
13
(1) Setiap pekerja atau pengusaha yang akan meminta perantaraan
penyelesaian perselisihan industrial wajib mengajukan permohonan
perantaraan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Setiap perusahaan yang akan mengajukan izin pemutusan hubungan kerja
wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 22
(1) Setiap peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan wajib mendapat
pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada
diwilayah Kota menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat
pengesahan dari Pejabat Pemerintah Propinsi maupun Pejabat Pemerintah
Pusat wajib mendaftarkan pengesahan peraturan perusahaan tersebut pada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun, dan wajib
diperpanjang dengan pengesahan dan pendaftaran baru dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 23
(1) Setiap perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama dan
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu wajib untuk didaftarkan pada Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di
wilayah Kota menggunakan Perjanjian Kerja Bersama Pusat (Induk) yang
berkedudukan di luar wilayah Kota wajib didaftarkan pada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
(3) Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan
terlebih dahulu adanya Unit Serikat Pekerja di perusahaan dan Perjanjian
Kerja bersama tersebut wajib diperpanjang dengan pengesahan dan
pendaftaran baru dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 24
(1) Setiap pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan wajib
didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk
perubahan atau penggantian susunan pengurus Lembaga Kerja Sama
Bipartit.
BAB VI
KESEJAHTERAAN PEKERJA
Pasal 25
(1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota wajib
menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.
(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja
sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam
Peraturan
Perusahaan ………
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
14
(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan bimbingan,
penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi
pekerja diperusahaan.
BAB VII
PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 26
(1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja
serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama
bagi setiap tenaga kerja.
(2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
meliputi : Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja, Norma
Keselamatan Kerja, Norma Kesehatan Kerja dan Hygiene perusahaan, dan
Perlindungan Jaminan Sosial serta Tenaga Kerja Wanita dan Anak.
Pasal 27
(1) Setiap perusahaan wajib menyediakan fasilitas dan waktu beribadah kepada
tenaga kerjanya.
(2) Setiap perusahaan berkewajiban membudayakan busana islami bagi tenaga
kerja dilingkungan perusahaannya, sedangkan bagi non muslim dapat
menyesuaikan diri.
(3) Setiap perusahaan/lembaga wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai
peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
(4) Setiap perusahaan/lembaga wajib menyediakan Alat/Peralatan Gambar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerjanya, menempelkan
Prosedur Kerja Aman, Tanda Gambar K3, dan selembar Undang-undang
Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diperusahaan atau tempat
kerja serta wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) diperusahaan.
(5) Setiap perusahaan wajib memberikan upah bagi tenaga kerjanya minimal
sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah
Minimum Kota (UMK) yang berlaku.
Pasal 28
Bagi Perusahaan yang melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu
istirahat wajib memiliki Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 29
Bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari
wajib memiliki izin kerja malam wanita dari Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 30
Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin penyimpangan waktu
kerja
dan ……….
15
dan waktu istirahat serta izin kerja malam wanita sebagaimana dimaksud Pasal
28 dan 29 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 31
Setiap Perusahaan yang akan merencanakan, membuat, memasang dan
memperbaiki ketel uap, pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut,
instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi
kebakaran, instalasi pipa bertekanan, wajib untuk memiliki pengesahan gambar
rencana, pembuatan, perbaikan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 32
(1) Setiap perusahaan yang akan memakai dan mempergunakan alat, pesawat,
mesin-mesin sebagaimana dimaksud pasal 31, diwajibkan untuk memiliki
izin pengesahan pemakaian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Terhadap alat, pesawat, dan mesin-mesin sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini wajib untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 33
Tata cara jangka waktu pemeriksaan serta pengujian secara berkala untuk
pemakaian dari setiap alat, pesawat dan mesin-mesin akan diatur lebih lanjut
oleh Walikota.
Pasal 34
(1) Pengujian terhadap alat, pesawat, mesin-mesin dapat dilakukan oleh
perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus dan memiliki izin
dari pemerintah serta terdaftar di Pemerintah Kota.
(2) Dalam hal penunjukan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini wajib untuk berkonsultasi dan melaporkan hasil kegiatan untuk
mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 35
(1) Setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan pemeriksaan kesehatan
khusus.
(2) Penyelenggaraan pemeriksaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilaksanakan
secara kolektif melalui program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
(3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2) Pasal ini wajib disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 36
Setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisi
lingkungan kerja baik faktor fisik, kimia, ergonomi, biologi dan gizi kerja.
Pasal 37
(1) Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan kerja di perusahaan
harus ………..
harus mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
16
(2) Setiap pengusaha katering dan penyelenggara kantin yang melayani tenaga
kerja di perusahaan harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
(3) Tata cara, persyaratan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk
Pasal 38
Setiap perusahaan yang mengedar, menyimpan dan menggunakan pestisida
wajib dilaksanakan pemeriksaan oleh Pegawai Teknis Dinas.
Pasal 39
(1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan gambaran
Ketenagakerjaan diperusahaan secara tertulis kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
(2) Wajib Lapor Ketenagakerjaan berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan
wajib diperpanjang dengan pendaftaran ulang pada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40
Bila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau
menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan
memberitahukan dengan mengembalikan ijin dimaksud kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 41
Bila terjadi perubahan baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang
ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan
permohonan baru kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 42
(1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan maka kepada pemegang
hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin dimaksud kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti
pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
(2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikenakan biaya 2,5% (dua setengah persen) dari retribusi izin pelayanan
bidang ketenagakerjaan.
BAB IX ……….
BAB IX
KETENTUAN SANKSI
17
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi
Pasal 43
(1) Barang siapa melanggar peraturan administrasi sebagaimana tercantum
dalam Qanun ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin
sebagai berikut :
a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Izin selama-lamanya
3 (tiga) bulan.
b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Izin selama-lamanya
6 (enam) bulan.
c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Izin selama-lamanya
1 (satu) tahun.
(1) Tata cara penggunaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 44
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (4), Pasal 19,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal
37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Qanun
ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 45
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
d. Memeriksa ………
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
18
e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan di bidang ketenagakerjaan.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dan
identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
ketenagakerjaan.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Segala perizinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan baik oleh
Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota sebelum Qanun ini
berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Qanun ini.
Pasal 47
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Dengan diundangkannya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 49 ………
Pasal 49
19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh
pada Tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H
WALIKOTA BANDA ACEH,
ZULKARNAIN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,
IDRUS HAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2003 NOMOR 11
SERI E NOMOR 05.
20
PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
I. UMUM.
Penyelenggaraan pelayanan dibidang ketenagakerjaan merupakan kewenangan
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan
Industrial dan Syarat-syarat kerja yang serasi antara pekerja dengan pengusaha,
Kesejahteraan Pekerja dan Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja.
Untuk tertib administrasi perlu diatur penyelenggaraan pelayanan dibidang
ketenagakerjaan.
II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pengangguran Lokal adalah penduduk usia kerja yang
oleh karena berbagai faktor sedang mencari pekerja yang berada dikawasan
daerah tertentu.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud pencari kerja adalah setiap orang yang telah terdaftar pada
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh untuk
mendapatkan pekerjaan.
Ayat (5)
Cukup jelas
21
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud Kartu AK.I (Kartu Kuning) adalah kartu yang dikeluarkan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh sebagai tanda
bukti bagi seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja.
Ayat (2)
Yang dimaksud Kartu AK.II adalah kartu isian identitas/jati diri pencari kerja
yang diperoleh melalui wawancara terhadap pencari kerja mengenai :
- Nama, tempat/tanggal lahir.
- Pendidikan formal dan informal
- Riwayat pekerjaan
- Jabatan dan upah yang diinginkan
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Yang dimaksud Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI
dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan
kerugian material.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
22
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas
Ayat (18)
Cukup jelas
Ayat (19)
Cukup jelas
Ayat (20)
Cukup jelas
Ayat (21)
Cukup jelas
Ayat (22)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Program Wajib Latih Tenaga Kerja dimaksudkan dengan keikutsertaan dalam
pendanaan.
Yang dimaksud dengan Perusahaan berskala besar yaitu perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja 100 orang keatas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
23
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan pekerja adalah fasilitas yang
diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama
maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung
dapat mempertinggi produktivitas kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang termasuk Norma Kerja meliputi peraturan perundang-undangan yang
berlaku terhadap tenaga kerja meliputi jangka waktu kerja, sistim
pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang muda, tempat kerja,
perumahan, kebersihan, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaan
masing-masing yang diakui pemerintah, kewajiban social/kemasyarakatan
dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin
daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moril agama.
Yang termasuk Norma Keselamatan Kerja meliputi keselamatan kerja bertalian
dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan
tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
Yang termasuk Norma Kesehatan Kerja dan hygiene perusahaan meliputi
pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan
dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit,
mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat
hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik
sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetapkan syarat
kesehatan bagi perumahan untuk tenaga kerja.
Yang termasuk Tenaga Kerja Wanita meliputi Tenaga Kerja jenis kelaminnya
wanita yang bekerja pada perorangan/perusahaan dan menerima upah.
Yang termasuk Tenaga Kerja Anak meliputi Tenaga Kerja laki-laki maupun
perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peserta jaminan social tenaga kerja yaitu tenaga kerja
yang bekerja dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja (sektor
informal), tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota seperti
perangkat desa/mukim dan pegawai honor daerah.
Yang dimaksud dengan Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang
perseorangan atau kelaurga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha
24
bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan
kesepakatan dan tidak berbadan hukum.
Yang dimaksud dengan Pekerja Sektor Informal adalah tenaga kerja yang
bekerja dalam hubungan kerja Sektor Informal dengan menerima upah dan/atau
imbalan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) adalah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu
melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja
yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja.
Tugas P2K3 diperusahaan memberi pertimbangan dan dapat membantu
pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang
bersangkutan serta dapat memberikan penjelasan dan penerangan efektif kepada
para pekerja yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan Alat/Peralatan K3 dan meliputi :
a. Helm dipakai ditempat bahaya benda jatuh.
b. Respirator atau Masker dipakai ditempat ruang berdebu/gas.
c. Sumbat telinga dipakai ditempat bising.
d. Kaca Mata Las dipakai ditempat las
e. Sabuk pengaman dipakai ditempat kerja yang tinggi.
Tanda Gambar K3 yaitu gambar yang memberi peringatan terhadap bahaya
kecelakaan.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Kecelakaan Kerja, yang
mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja menyangkut keselamatan dalam
melakukan pekerjaan.
Prosedur Kerja Aman merupakan standar operasional yang harus diikuti dalam
melaksanakan pekerjaan pada tempat kerja yang rentan terhadap kecelakaan
kerja.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Termasuk dalam Pengertian :
25
a. Fisik antara lain dalam bentuk penerangan, kebisingan, getaran dan iklim.
b. Kimia dalam bentuk debu, uap dan asap (dari bahan kimia).
c. Ergonomi dalam bentuk antropometri tenaga kerja dan ukuran alat/mesin.
d. Biologi dalam bentuk mikro organisme, virus dan jamur.
e. Gizi kerja dalam bentuk keseimbangan zat makanan yang diberikan kedalam
tubuh dan jumlah kalori (tenaga) yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan selama 8
jam kerja.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
