Upload
firdaus-suharta
View
74
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLATPIM DAN PRAJABATAN POLA BARU DI DAERAH
DISAMPAIKAN PADA RAKOR KEDIKLATAN MAKASSAR, 17 JUNI 2015
RENI SUZANA
PEMBINAAN DIKLAT APARATUR
SECARA NASIONAL oleh LAN RI
Kebijakan Diklat
Program Diklat
Kurikulum
Modul
Quality Standard
Akreditasi
Sertifikasi
Quality Assurance Monev
SIDA
Quality Control
Reni Suzana/LAN RI/2015
KEWENANGAN PEMBINAAN DIKLAT
APARATUR di DAERAH
Pembinaan oleh LAN dilakukan melalui Kebijakan, Kurikulum serta standard lainnya, Akreditasi Lembaga Diklat & Monev
Lembaga Diklat Provinsi menjadi wakil LAN dalam melakukan fungsi pembinaan penyelengaraan diklat di kabupaten/kota di wilayah Provinsi tersebut
Reni Suzana/LAN RI/2015
KEBIJAKAN DIKLAT PRAJABATAN
Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan CPNS Golongan III
Peraturan Kepala LAN
No. 38/2014
Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan CPNS Golongan I dan II
Peraturan Kepala LAN No.39/2014
N
E
K
A
A
Mat
a D
ikla
t Atualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS
Reni Suzana/LAN RI/2015
PES
ERTA
KEBIJAKAN DIKLAT KEPEMIMPINAN
3. Inovasi 4. Tim Efektif
2.
Diagnosa Perubahan
5. Proyek Perubahan
1. Penguasaan
Diri
PEM
IMP
IN P
ERU
BA
HA
N
Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12, 13 Tahun 2013
Reni Suzana/LAN RI/2015
Standar lainnya
Persyaratan Kepesertaan
Persyaratan Tenaga Pengajar
Bahan ajar
Metode Pembelajaran
Tahapan Pembelajaran
Produk Pembelajaran
Unsur Mentor, Coach, Penguji
Reni Suzana/LAN RI/2015
QUALITY ASSURANCE
Lembaga Penyelenggara Diklat secara mandiri adalah Lembaga Diklat yang terakreditasi
Fasilitasi oleh Instansi Pembina atau Lembaga Diklat Terakreditasi bagi LD yang berlum terakreditasi
Sertifikasi tenaga kediklatan
Reni Suzana/LAN RI/2015
Unsur & Sub Unsur Akreditasi
Diklat Prajabatan & Kepemimpinan
Kelembagaan Diklat 5%
Tenaga Kediklatan 40%
Rencana Strategis 10%
Fasilitas Diklat 25%
Penjaminan Mutu 10%
Kurikulum Program 25%
Pengelolaan Program 75%
Penjaminan Pembiayaan 10%
Reni Suzana/LAN RI/2015
QUALITY CONTROL
Monev secara berkala terhadap proses penyelenggaraan & produk pembelajaran
Setiap Penyelenggaraan Diklat harus tercatat secara Nasional (SIDA)
Pemanfaatan SIDA dalam monev : pengajuan izin penyelenggaraan, pengajuan nomor registrasi STTPP, pengajuan akreditasi, penanganan pengaduan
Reni Suzana/LAN RI/2015
KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLATPIM
DAN PRAJABATAN DI DAERAH
Lembaga Diklat Provinsi memiliki tugas pembinaan terhadap penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota wilayahnya
Lembaga Diklat Provinsi mengkoordinir, memfasilitasi dan menjamin kualitas perencanaan dan pelaksanaan diklat di kabupaten/kota wilayahnya
Melakukan Pengawasan dan Evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada instansi Pembina
Reni Suzana/LAN RI/2015
Hirarki Pembinaan Diklat
LAN
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Reni Suzana/LAN RI/2015
KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLATPIM
DAN PRAJABATAN DI DAERAH
Lembaga Diklat Provinsi harus terakreditasi untuk dapat membina LD kabupaten/kota
Penguatan kelembagaan dan pengelolaan program Diklat untuk mengakomodir kebutuhan kabupaten/Kota
Pengajuan izin penyelenggaraan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh LD Provinsi
Pengiriman kepesertaan lintas provinsi harus atas seizin Provinsi yang bersangkutan (termasuk pengiriman kepada Pusdiklat LAN dan Pusdiklat Regional Kemdagri kecuali Diklatpim Tk II & I)
Sharing risorsis antar Lembaga Diklat : fasilitas & tenaga kediklatan
Pengajuan nomor registrasi STTPP di kabupaten/Kota dilakukan oleh PIC Provinsi
Reni Suzana/LAN RI/2015
Pengiriman Peserta Diklat
LAN
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota
Reni Suzana/LAN RI/2015
TANTANGAN KE DEPAN
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi sebagai TNA oleh setiap instansi & nasional
Program pengembangan kompetensi harus lebih variatif untuk penuhi 80 jam hak ASN tiap tahun
Jenis kegiatan pengembangan kompetensi : Pelatihan (in class, off class, e-training) dan non-pelatihan (magang, seminar/workshop, coaching, mentoring, dll)
Diperlukan kreativitas yang tinggi dari Lembaga Diklat khususnya dalam mengembangkan program pelatihan teknis & fungsional sesuai kebutuhan dalam Rencana Penembangan Kompetensi instansi
Pelatihan Prajabatan terintegrasi : Nilai dasar PNS & kompetensi bidang
Reni Suzana/LAN RI/2015
Peran Strategis Pengelola ASN
Dalam Pengembangan Kompetensi
Analisis gap kompetensi & gap kinerja
Disusun setiap tahun Teralokasi dalam
kerangka anggaran
RENCANA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
Pendidikan Pelatihan Seminar, wshop Magang Pertukaran karyawan, dll
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI Evaluasi (output & outcome)
Hasil Diklat dengan standar kompetensi jabatan
EVALUASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
Reni Suzana/LAN RI/2015
LD
LD & BKD BKD & LD
Pilihan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi
Penyelenggara Pengembangan
Kompetensi
Mandiri oleh LD sendiri
(terakreditasi)
Kerjasama dengan LD lain
yang terakreditasi
Kerjasama dengan LD Independen :
Swasta/Masyaratakat
Reni Suzana/LAN RI/2015
Percepatan Pengembangan Kompetensi ASN di Daerah
Perencanaan Pengembangan
Kompetensi Pegawai ASN di
Daerah
Dukungan Kebijakan &
Politik Anggaran di
Daerah
Pengembangan Kapasitas
Lembaga Diklat Didaerah
Sinkronisasi Unit
Pengembangan Pegawai ASN di
Daerah
Reni Suzana/LAN RI/2015
Reni Suzana/LAN RI/2015
PROFESIONAL ? PASTI BISA !
Terima Kasih
Reni Suzana
08158845950
Reni Suzana/LAN RI/2015