Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN PROSEDUR
PELAPORAN DAN
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
KATA PENGANTAR
Benturan kepentingan akan mengakibatkan tidak sehatnya roda pemerintahan yang
pada akhirnya mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan
mengakibatkan kepercayaan publik akan berkurang. Potensi adanya benturan kepentingan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (Pejabat dan/atau Pegawai) harus
dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Adapun rancangan prosedur pelaporan dan penanganan benturan kepentingan ini
disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Badan, dan aturan
hukum lainnya.
Rancangan ini masi bersifat sementara dan masih perlu perbaikan untuk
disempurnakan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rancangan
ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat memberi manfaat di dalam melaksanakan tugas
penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
Kritik dan saran untuk perbaikan rancangan ini di masa mendatang sangat kami hargai.
Jakarta, November 2018
Tim Inspektorat
Badan Ekonomi Kreatif
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 1
C. Acuan Peraturan ...................................................................................................... 2
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN ................................................................................. 3
A. Pengertian................................................................................................................ 3
B. Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan ................................... 3
C. Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan ................................................. 4
D. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan ......................................... 5
BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .................................................. 7
A. Prinsip Dasar ........................................................................................................... 7
B. Faktor Pendukung ................................................................................................... 7
C. Mekanisme Penanganan ......................................................................................... 8
D. Tindakan dalam Penanganan Situasi Benturan Kepentingan .............................. 10
BAB IV PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN .............................. 11
BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN ................... 13
BAB VI PENUTUP ................................................................................................................ 15
LAMPIRAN
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
tidak terlepas dari interaksi beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Terkait
dengan interaksi tersebut sering kali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang
Pegawai yang akan mempengaruhi profesionalisme seorang Pegawai dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Benturan kepentingan akan mengakibatkan tidak
sehatnya roda pemerintahan yang pada akhirnya mengarah pada tindak korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) dan mengakibatkan kepercayaan publik akan berkurang. Tata
kelola pemerintahan yang tidak baik akan mengakibatkan penurunan pelayanan
terhadap masyarakat.
Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan negara (Pejabat dan/atau Pegawai) harus dapat ditangani secara tepat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap
keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional,
obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal
tersebut juga sesuai dengan prnsip-prinsip pelayanan publik yang baik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta
dengan prinsip-prinsip pengendalian intern sebagaiman diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Agar setiap Pejabat dan Pegawai Badan Ekonomi Kreatif memiliki pemahaman
yang seragam mengenai benturan kepentingan serta memiliki acuan dalam bersikap dan
berperilaku terkait penanganan benturan kepentingan, maka ditetapkanlah Pedoman
Pelaporan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Kode
Etik Pegawai Badan Ekonomi Kreatif.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan dengan acuan bagi penyelenggara negara (Pejabat dan
Pegawai) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk mengenal dan mengatasi
1
terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga
dapat mencegah terjadinya tindak KKN.
2. Tujuan
a. Sebagai pedoman bagi Pegawai Badan Ekonomi Kreatif untuk mengenal,
mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan
Badan Ekonomi Kreatif;
b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan
mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien
tanpa mengurangi kinerja Pegawai yang bersangkutan;
c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
d. Menegakkan integritas; dan
e. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga terhindar dari
praktik KKN.
C. Acuan Peraturan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017
Tentang Kode Etik Pegawai dan Tata Cara Penegakan Kode Etik Di Lingkungan
Badan Ekonomi Kreatif
8. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif No 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
2
BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN
A. Pengertian
1. Benturan Kepentingan (BK) merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat
dalam mengemban tugas. Atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana
penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari Pegawai negeri sipil dan
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut Pegawai,
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat pembina
kePegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang
bekerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
3. Atasan Langsung bagi PNS adalah Pejabat setingkat eselon II atau yang lebih tinggi
yang merupakan Pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
B. Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan
1. Pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang berwenang dalam pengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Perencana dan/atau Pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;
3. Pelaksana pelayanan publik, yaitu Pejabat, Pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
4. Pejabat lain yang diangkat oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
5. Pengawas/Auditor yang diberikan tugas secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
untuk melakukan pengawasan intern pada Badan Ekonomi Kreatif;
6. Penilai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan lainnya.
3
C. Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan
Bentuk - bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif antara lain ;
1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan
atau jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingn pribadi atau golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. Perangkapan jabatan di instansi atau unit kerja lain yang memiliki hubungan
langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Adanya hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lain
nya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai
sehubungan dengan jabatannya;
6. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan
ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
7. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan
harapan dari pihak yang diawasi; dan
8. Penyalahgunaan jabatan.
Jenis-jenis dari benturan kepentingan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh atau hubungan dekat atau ketergantungan
atau pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin diskriminasi;
3. Pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat atau balas jasa atau pengaruh
dari Pejabat pemerintah;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain tidak sesuai norma,
standar, dan prosedur.
4
Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif antara
lain dapat berasal dari ;
1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang
tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen, dan
akuntabel;
3. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai dengan pihak
tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan
pertemanan yang dpat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang,
barang,diskon/ rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan sistem informasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian
tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur budaya
organisasi yang ada;
6. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal
yang bersifat pribadi; dan
7. Perangkapan jabatan yaitu Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki
benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak
dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independent, dan akuntabel.
D. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan
Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap Pegawai
Badan Ekonomi Kreatif dilarang ;
1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya
benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga,
kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas bebas APBN;
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5
5. Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak,
ulang tahun, kegiatan keagaman/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan melebihi
nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masig pemberi pada setiap
kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan pihak yang mempunyai benturan
kepentingan dengan pihak penerima;
6. Menerima refund adan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan
haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat
menimbulkan potensi benturan kepentingan;
7. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan
satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Badan Ekonomi Kreatif;
8. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang pada saat
dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang
ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan
yang sama.
6
BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
A. Prinsip Dasar
Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan benturan kepentingan adalah
sebagai berikut ;
1. Harus mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; dan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan
kepentingan.
B. Faktor Pendukung
Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain:
1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin
Diperlukan komitmen dan keteladan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus
benturan kepentingan. Para pemimpin/Pejabat atasan wajib mempergunakan
kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga,
kepentingan publik, kepentingan Pegawai, dan berbagai faktor lainnya.
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara
Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan
partisipasi dan keterlibatan para Pegawai Badan Ekonomi Kreatif. Para Pegawai
Badan Ekonomi Kreatif harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan
dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan
kepentingan.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain ;
a. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan);
b. Gratifikasi;
c. Pekerjaan tambahan;
d. Informasi yang berasal dari orang dalam organisasi;
e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
g. Kedudukan di organisasi lain;
h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
7
i. Perangkapan jabatan.
4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan
Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan
keputusan adalah ;
a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya agar Pegawai
Badan Ekonomi Kreatif dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan
kepentingan; dan
b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memudahkan
penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan ad hoc.
5. Penegakan kebijakan
Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah. Agar
kebijakan tersebut berjalan secara efektif, diperlukan adanya ;
a. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
6. Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara
berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus
berubah.
C. Mekanisme Penanganan
1. Dalam hal Pejabat/Pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara
langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai yang
bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung. Pelaporan dilaksanakan
dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait
serta menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan
langsung.
2. Pegawai atau pihak-pihak lainnya (Mitra Usaha/Mitra Kerja/Pihak Ketiga dan
masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui
adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui
“Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam/Whistleblowing System”. Mekanisme
pelaporan melalui sistem ini diatur dalam peraturan sendiri.
3. Atasan langsung yang menerima laporan potensi benturan kepentingan, melakukan
pemeriksaan awal atas laporan tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut ;
8
a. Melakukan penelahaan awal atas laporan potensi benturan kepentingan, dengan
membaca laporan dan melihat bukti pendukung;
b. Menganalisa potensi dampak yang ditimbulkan dari situasi benturan kepentingan
yang dilaporkan dan menentukan dapat atau tidaknya benturan kepentingan
dikendalikan;
4. Atasan langsung menganalisis potensi dampak yang ditimbulkan dari situasi
benturan kepentingan yang dilaporkan dan menentukan dapat atau tidaknya benturan
kepentingan tersebut dikendalikan;
5. Apabila situasi benturan kepentingan tersebut dapat dikendalikan, maka diperlukan
pelaksanaan tindakan dalam penanganan situasi benturan kepentingan. Namun
apabila situasi benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan
kepada pimpinan unit secara berjenjang;
6. Pimpinan unit melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang
didalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikendalikan dan
menetapkan keputusan mengenai dilanjutkan atau tidak kegiatan tersebut,
berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi setelah melakukan
koordinasi dengan Inspektorat;
7. Prosedur penganganan benturan kepentingan sebagai berikut:
start
Pelaksana
menyampaikan
adanya BK
Pemeriksaan
awal laporan BK
Ada
BK? Arsip
Reviu potensi
dampak BK
Bisa
dikendalikan?
Pelaksanaan
tindakan
Info kepada pimpinan
bahwa BK tidak dapat
dikendalikan
Pimpinan
menilai risiko
BK
tidak
Ya
tidak
Ya
9
Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan benturan kepentingan :
• Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi
benturan kepentingan kepada atasan langsung;
• Selanjutnya atasan langsung melakukan pemeriksaan awal atas laporan potensi
benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya
benturan kepentingan;
• Apabila pemeriksaaan laporan tersebut benar, maka atasan langsung meneliti
lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung melakukan
analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
• Sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka dilaksanakan tindakan
yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat
dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
• Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan
yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikendalikan.
Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan
tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
D. Tindakan dalam Penangann Situasi Benturan Kepentingan
Apabila terdapat situasi benturan kepentingan, dilakukan tindakan-tindakan sebagai
berikut :
1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan
2. Mutasi Pejabat/Pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
3. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan;
4. Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
5. Pemberian sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
E.
10
BAB IV
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN
Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada Pejabat/Pegawai di
Badan Ekonomi Kreatif, ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut ;
1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan berikut ;
a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya
benturan kepentingan;
b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada
keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Badan Ekonomi Kreatif;
c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan,
kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
e. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan
dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka
hari raya keagamaan atau acara lainnya;
f. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Badan Ekonomi Kreatif;
g. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau
bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat
menimbulkan potensi benturan kepentingan;
h. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk
memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Badan Ekonomi Kreatif;
i. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia untuk kepentingan di luar Badan
Ekonomi Kreatif;
j. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Badan Ekonomi Kreatif, yang pada saat
dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan
sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap
kegiatan yang sama.
11
2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP)
Upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan
sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan
arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada benturan
kepentingan.
3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan
kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi
dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan
kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan
mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang
memudahkan proses pengungkapan adanya benturan kepentingan tersebut.
4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan
Setiap Pejabat atau penyelenggara negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas
sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku
kepentingan. Di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan
profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Para
Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di
lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan benturan kepentingan melalui
keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan
penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya
benturan kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi benturan
kepentingan.
5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan
Kepentingan
Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya
kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan
secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.
12
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya
memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan benturan
kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam
rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
Inspektorat Badan Ekonomi Kreatif melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada
seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka
kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
1. Tujuan
Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan benturan kepentingan yang
dilakukan, yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan,
memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran
tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan benturan
kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama
kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yaitu tercapainya
tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas
terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi unit kerja atau Badan Ekonomi Kreatif.
3. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan yaitu dengan
pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan benturan
kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang
menimbulkan benturan kepetingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat
meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat
menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya benturan kepentingan.
4. Waktu dan Jadwal
Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Tim monitoring penanganan benturan kepentingan berasal dari personil Inspektorat
Badan Ekonomi Kreatif.
13
5. Pelaporan
Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan di unit kerja Badan
Ekonomi Kreatif sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai :
a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dan merumuskan prosedur penanganannya?;
b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi
benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di
lingkungannya?;
c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi benturan
kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan
kepentingan?;
e. Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan
benturan kepentingan?
Inspektorat Badan Ekonomi Kreatif menyusun laporan hasil monitoring penanganan
Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada
pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan
benturan kepentingan.
14
BAB VI
PENUTUP
Rancangan prosedur pelaporan dan penanganan benturan kepentingan ini
disusun dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja Pejabat/Pegawai di
lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dan juga meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan adanya rancangan prosedur pelaporan dan penanganan benturan
kepentingan diharapkan memberikan arahan tentang mekanisme yang jelas dalam
penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
Jakarta, November 2018
15
Ranca
SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Sesuai dengan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2017, tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif,
dengan ini menyatakan adanya potensi benturan kepentingan berupa :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, ………………………
(……………………………..)
NIP. …………………………
Lampiran I
IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
No Bentuk Benturan
Kepentingan
Pejabat /
Pegawai yang
terkait
Sumber
Penyebab
Pencegahan /
Penanganan
Keterangan
Jakarta, ………………………
(……………………….…..)*
NIP. …………………………
*) Hasil identifikasi tersebut ditandatangani oleh Atasan Langsung yang menerima laporan benturan
kepentingan.
Lampiran II