“KEBIJAKAN PERAN

DOKTER HEWAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN

ZOONOSIS “

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN

TANTANGAN GLOBALISASI

Peningkatan penduduk dunia Kemudahan komunikasi dan

transportasi Perkembangan Ilmu, Pengetahuan

dan Teknologipenyakit Ancaman EID, New-EID dan

peny. Eksotik (termasuk dampak perubahan iklim)

Peningkatan tuntutan jaminan keamanan dan kehalalan pangan

Peningkatan kerjasama perdagangan dunia (SPS & TBT)

KONSEKUENSI BAGI KESWAN INDONESIA

1. Penjaminan kesehatan hewan termasuk Zoonosis

2. Peningkatan daya saing produk hewan nasional

3. Pengamanan pasar dalam negeri regulasi

Misi Kesehatan Hewan• Melindungi Hewan• Melindungi masyarakat• Melindungi lingkungan• Memfasilitasi

Perdagangan

Kebijakan Pemerintah menjamin status kesehatan hewan yang optimal dengan fokus Penyakit Hewan Menular Strategis

One HealthSebuah konsep yang mengenai keterlibatan kesehatan manusia, kesehatan hewan dankesehatan lingkungan.

Manusia, hewan, dan lingkungan sangat dekat hubungannya

Penularan penyakit dari hewan ke manusia dapat dipengaruhi oleh perubahan pada lingkungannya

Sebuah pendekatan untuk mengamati penyakit baru dan masalah kesehatan lainnya dengan pertimbangan menyeluruh pada kesehatan manusia, penyakit hewan dan perubahan lingkungan

TANTANGAN KESWAN DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS

o Tuntutan profesionalisme berbasis kompetensi

o Tuntutan standarisasi layanan publik

o Pelayanan berbasis data epidemiologis

o Perhitungan analisa ekonomi veteriner

o Kemampuan dalam manajemen risiko (termasuk risk analisys, risk communication

o Penanaman tata nilai keswan kepada masyarakat sbg upaya pengamanan zoonosis di masyarakat.

TUNTUTAN LAYANAN KESWAN DINAMIKA / TEROBOSAN (ASPEK TEKNIS &

MANAJEMEN) DUKUNGAN KEBIJAKAN

Dasar Hukum : 3 Pilar yang terkait peran, fungsi dan posisi Dokter Hewan

1. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan P.68(1) UU no 18/2009(PELAYANAN KESWAN, TENAGA KESWAN, SISTEM INFORMASI VETERINER)

2. Otoritas Veteriner P.68(1) UU no 18/2009

3. SiskeswanasP.68(2) UU no 18/2009

TARGET BEBAS PHMS Upaya Memutus Rantai Penularan ZoonosisRabies (2020)Brucellosis (2025)Avian Influenza (2020)

Anthrax

Pengendalian

Pendekatan Pelayanan Kesehatan Hewan Paradigma berubah dari Animal Disease (Penyakit Hewan) menjadi Animal Health(Kesehatan Hewan).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesehatan hewan dalam kelompok (herd health) atau dalampopulasi (disease management in populations)

berperan dalam pembangunan peternakan untuk masyarakat luas (PUBLIC GOOD) termasuk menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman Zoonosis

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (pelayanan keswan harus hadir di setiap wilayah Dokter Hewan harus ada di setiap wilayah)

KEWENANGAN DOKTER HEWAN BERDASARKAN UU 18 tahun 2009

1. Berdasarkan Pasal 39 Bab 5 Mengenai Kesehatan Hewan pada bagian kesatu tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dokter hewan mempunyai wewenang memberikan kebijakan kesehatan hewan nasional

2. Berdasarkan Pasal 68, dokter hewan mempunyai wewenang sebagai:

3.

a) Penyelenggara kesehatan hewan diseluruh wilayah NKRI

b) Dokter hewan dan organisasi profesi mempunyai wewenang sebagai pelaksana siskeswannas

UPAYA PENINGKATAN PERAN DOKTER HEWAN

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

-Pelatihan Kepenimpinan Veteriner (IVL)

-Bimtek Risk Analisis -Bimtek Manajemen Pelayanan

Keswan (NVS) -Simulasi Kesiapsiagaan Darurat

Veteriner

KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN DRH

-Koordinasi Lintas sektor Advokasi

-Jejaring Kerja Teknis Laboratorium (NRCC)

-Merintis Jejaring Informasi i-Sikhnas