Embed Size (px)
Citation preview
REGULASI DAN IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT. MUTIARA AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (SH)
Oleh :
WAHYU PURNAMA SARI
NIM : 1112048000007
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H/2016
iv
ABSTRAK
Wahyu Purnama Sari. NIM 1112048000007. REGULASI DAN
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT. MUTIARA AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA. Program Studi Ilmu
Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/ 2016 M. ix + 91 halaman + 14
halaman lampiran.
Skripsi ini membahas tentang pentingnya kepastian dan kesatuan dari
Regulasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia karena masih
banyak perusahaan yang bingung atas konsep CSR dan terlebih lagi masih banyak
yang menyepelekan pentingnya program-program CSR atau Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu penulis mengambil contoh dari 2
perusahaan di Indonesia yaitu PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama untuk
melihat bagaimana implementasi CSR yang terjadi dan juga penulis menguraikan
bagaimana regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan
(Empiris) yang berisikan masalah efektivitas hukum dengan melihat dari segi
lapangan dengan melakukan wawancara dengan sumber terkait. Untuk
pengolahan data penulis menggunakan contant analisys (analisis isi) dimana
melihat isi kesimpulan dari regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta
isi dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih ada kekosongan hukum dan
belum memiliki konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaan Tanggung
Jawab sosial dan Lingkungan serta sanksi ketika perusahaan tidak melakukan
CSR, dari segi implementasi secara undang-undang PT. Mutiara Agam dan PT.
Tirta Investama telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
serta memiliki cara tersendiri dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan atau CSR tersebut.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Corporate Social
Responsibility, Perseroan Terbatas.
Pembimbing : 1. Dr. Euis Amalia, M. Ag.
2. Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM.
Daftar Pustaka : Tahun 2003 s.d Tahun 2015
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur senantiasa terpanjatkan atas
kehadirat Allah SWT karena berkat kenikmatan dan kesempatan yang diberikan
kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan
berbagai jalan yang diberikan olehNya. Shalawat serta salam penulis curahkan
kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi syafaat kepada umatnya dari
setiap lafaz shalawat yang terucap.
Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari
dukungan dan bantuan banyak pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa
syukur penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
beserta jajaran dan staf Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, SH.,
MH., dan Sekretaris Program Studi Drs. Abu Tamrin, SH., M.Hum, serta
Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA, MH selaku Dosen Pembimbing
Akademik penulis.
3. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag. dan Dra Hafni Muchtar, SH., MH., MM.
selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga
dan pikirannya untuk memberikan saran, arahan dan masukan yang hebat
kepada penulis, dan selalu membimbing penulis selama proses
penyelesaian skripsi ini.
vi
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa
perkuliahan. Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jakarta,
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Perpustakaan Nasional
untuk sumber referensi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Orang tua penulis. Ama Hartini Sumarni dan Apa Syahdinar, Kakak
penulis Intan dan Adik-adik penulis Desi, Rahmat dan Suci, terima kasih
atas kasih sayang dan do’anya dari keluarga untuk kesuksesan penulis.
Terima kasih kepada Zainul Fikry atas do’a dan dukungannya, yang selalu
sabar dan menemani dalam kesibukan penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis yang tersayang dan selalu mensupport penulis,
Qoshy Soraya, Upik Cantik, Veny Eka terima kasih telah mendukung dan
memberikan kenangan indah semasa kuliah. Terima kasih juga kepada
Naylin Navis sahabat penulis dari Aspi, dan sahabat perjuangan skripsi
Fitria Karima, sahabat perjuangan bimbingan Rara, sahabat dari Aliyah
MAN 1 Model Bukittinggi Nur Azila dan Fajri Suraga yang menemani
penulis kuliah di Jakarta.
7. Sahabat-sahabat pejuang bimtek Amelia, Evi, Feby, Tyas, Herlina, sahabat
sejak KKN Putri sampai sekarang dan semua yang tidak bisa disebutkan
satu persatu. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2012, semua sahabat
KKN Magic 2016 yang juga memberikan pengalaman dan kenangan
semasa kuliah, dan kepada semua teman-teman serta pihak-pihak yang
vii
membantu penulis dalam skripsi ini yang tidak semua penulis sebutkan
tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.
Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan maaf kepada para pembaca
atas kekurangan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis dan juga semua pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 15 Desember 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .......................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iii
ABSTRAK ........................................................................................................ iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................. 9
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 10
E. Review Kepustakaan ............................................................... 12
F. Kerangka Konseptual .............................................................. 17
G. Metode Penelitian ................................................................... 18
H. Sistematika Penulisan .............................................................. 20
BAB II: TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
A. Defenisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ................. 23
B. Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .................. 27
C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ..... 33
D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ........ 47
ix
BAB III : PROFIL PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.
MUTIARA AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA
A. Profil Perusahaan ............................................................... 53
B. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ CSR
di PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama
............................................................................................. 56
BAB IV : ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. MUTIARA
AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA
A. Analisis atas Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan ........................................................................ 64
B. Analisis atas Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama
............................................................................................. 80
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................ 87
B. Saran-Saran ........................................................................ 88
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 89
LAMPIRAN ................................................................................................... 92
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan industri dan teknologi, hukum bisnis di
Indonesia telah mencoba membenah diri untuk tetap beriringan dengan
perkembangan bisnis di kancah Internasional. Peran Hukum diciptakan untuk
menjamin keadilan dan kepastian, sehingga dapat menjamin ketentraman warga
masyarakat dalam mewujudkan tujuan hidup termasuk dalam berbisnis.
Menurut Amirizal sebagai mana dimuat dalam buku Abdul R. Saliman,
salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna
bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya alam
praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang
berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).1
Sebagaimana fungsi tersebut, hukum bisnis akan mengatur bagaimana Organisasi
bisnis bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah satu Organisasi bisnis yang ada di Indonesia adalah Perseroan
Terbatas yang merupakan bagian dari Perusahaan yang berbadan hukum.
Pengaturan Perseroan Terbatas tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007,
bahwa :
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.
1 Abul Rasyid. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 9
2
Dalam pasal tersebut disebutkan PT merupakan badan hukum, sebagai
badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang memiliki hak
dan kewajiban2, dan yang berarti tindak-tanduk kegiatan Perseroan tersebut
semuanya telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari bagaimana pendiriannya,
strukturnya, modal dan sahamnya, termasuk tanggung jawab sosial dan
lingkungan dari kegiatan Perseroan Terbatas tersebut telah diatur oleh undang-
undang. Undang-undang mengatur semua itu agar tidak ada dampak buruk atau
timbulnya kerugian bagi perusahaan, negara maupun masyarakat sekitar.
Adapun Pengaturan yang baru pada UUPT 2007 di banding UUPT 1995
adalah diaturnya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan hal ini
merupakan masalah baru dalam hukum Perseroan. Diaturnya mengenai Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) yang
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri,
komunitas, dan masyarakat. Menurut Mc Oliver – EA Marshal, CSR bertujuan
yang salah satunya adalah untuk ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan
(environmental protection) di sekitarnya.3
Pada Pasal 74 UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa “Perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Ketentuan ini
bertujuan agar tercipta hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2 Adrian Sutehi, Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2015). h.6 3 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h.299
3
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan
dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan.
Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.4
Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga disebutkan dalam
UUPT pada Pasal 1 ayat 3, yaitu :
Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan Lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada
umumnya.
Dalam PP No. 47 tahun 2012 ditegaskan juga bahwa dalam Pasal 3
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”
Berdasarkan pemahaman di atas bahwa perseroan yang memanfaatkan atau
melakukan usahanya dibidang atau maupun memanfaatkan sumber daya alam
wajib melakukan Tanggung jawab sosial dan Lingkungan, dimana tujuan dari
TJSL ini adalah untuk tetap melindungi keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan
lingkungan, baik masyarakat ataupun lingkungan hidup.
4 Mulhadi, Hukum Perusahaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 98
4
Jika dikaitkan TJSL juga didukung oleh hukum lingkungan, dimana hukum
lingkungan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, begitupun
mengenai pencemaran lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan
lingkungan itu sendiri. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan lingkungan
adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa “Setiap usaha
dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki amdal.”
Selain itu dalam Undang-undang PPLH, menyebutkan bahwa perlindungan
dan pengeloaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup, menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa
lingkungan hidup harus di jaga.
Kedua konsen hukum di atas ini baik hukum bisnis dan hukum lingkungan,
mengetahui dengan baik bagaimana ketika perusahaan-perusahaan yang
memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan usaha secara terus menerus akan
sangat mempengaruhi atau mungkin akan merusak lingkungan atau sumber daya
alam tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum atau aturan-aturan yang
mengatur kegiatan usaha suatu perusahaan agar tetap memperhatikan dan
melakukan CSR nya sebgai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usaha mereka.
Berdasarkan hasil PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan) merupakan data dari Kementrian lingkungan hidup yang setiap
tahunnya, yaitu dari tahun 2013-2014 ada 21 perusahaan yang mendapat kartu
5
Hitam, dan 516 yang mendapat kartu Merah. Pada 2015 masih ada 21 Perusahaan
yang mendapat kartu Hitam dan sekitar 529 Perusahaan yang mendapat kartu
Merah dari 2.137 Perusahaan yang masuk sebagai peserta PROPER Kementrian
Lingkungan Hidup. Jumlah tersebut belum mewakili jumlah Perseroan Terbatas
yang bergerak di sumber daya alam di Indonesia seluruhnya karena dalam
pelaksanaan PROPER akan dilakukan pemilihan peserta, yaitu berdasarkan buku
hasil Publikasi PROPER 2015 disebutkan Pelaksanaan PROPER diawali dengan
pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta
PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor
atau digunakan oleh masyarakat luas.5
Hitam artinya belum melakukan upaya pengolaan lingkungan hidup berarti,
secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kartu
Merah, yang berarti mereka melakukan upaya pengolaan lingkungan, akan tetapi
baru sebagian kecil yang hanya mencapai hasil sesuai dengan persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil ini masih
termasuk CSR di bagian lingkungan dan belum terhadap pengembangan
masyarakat.
Hasil PROPER dapat dijadikan sebagai data bagaimana Perusahaan taat
pada Peraturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup, seperti
Pengendalian Pencemaran Air; Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sebagaimana penjabaran di atas, berarti
5 Buku Laporan Proper 2015 dari http://proper.menlh.go.id. Diakses pada tanggal 8 juni 2016
6
Hasil PROPER cuma sebagian dari lingkup CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, karena CSR tidak hanya di bidang Lingkungan tetapi juga
pemberdayaan sosial masyarakat.
Corporate Social responsibility kini semakin meroket dan marak diterapkan
perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatkan terpaan prinsip good corporate
governance telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia
bisnis. Akan tetapi persoalannya hingga kini masih banyak perusahaan yang
sekedar membagi-bagikan mie instan saat becana alam, atau menyumbang uang
kepada karang taruna untuk perayaan 17 Agustus-an dan mereka sudah merasa
melakukan CSR, padahal praktik CSR yang baik lebih sekedar membagikan mie
instant.6
Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan/ CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu kedalam perusahaan itu sendiri
(internal) contohnya kepada karyawan, dan keluar lingkungan perusahaan
(eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat,
peningkatan kesejateraan bagi masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk
generasi yang akan datang.7 Oleh karena itu menurut penulis pentingnya
pengaturan yang baik agar terciptanya konsep yang jelas juga.
Selain melihat dari hasil laporan PROPER, melihat hasil penelitian dari
jurnal yang dibuat oleh Nanda Febrina Wahyu Safitri yang berjudul “Analisa
Pelaporan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan
Pedoman Global Reporting Initiatives (GRI)” menyimpulkan bahwa pelaporan
6 Edi Suharto, CSR dan COMDEV, (Bandung : Alfabeta, 2008). H.36 7 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), h.138.
7
pengungkapan CSR pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia masih
tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari total 45 perusahaan, hanya dua
perusahaan yang melaporkan CSR dalam bentuk laporan berkelanjutan.
Sedangkan untuk pengungkapan CSR dalam bentuk laporan tahunan juga masih
tergolong rendah, rata-rata pengungkapan masih di bawah 50 % dari standar
GRI.8
Selama ini yang menjadi payung hukum atau acuan pelaksanaan CSR hanya
berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas seperti yang dipaparkan
di atas. Adapun PP (Peraturan Pemerintah) yang menjadi landasan tambahan atau
penguat, tetapi ketentuan dalam Undang-undang Perseroan terbatas ini sebenarnya
kurang lengkap karena tidak memberikan sanksi yang langsung diatur dalam
undang-undangnya9, selain itu menurut penulis juga tidak adanya bentuk apa saja
dari pelaksanaan CSR, standarisasi pelaksanaan, badan khusus pengawas CSR
dan lain-lain dan hanya di perkuat oleh kata “Wajib” untuk melaksanakan CSR,
sebagainya yang disebutkan oleh Peraturan perundang-undangan termasuk PP
mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Ketentuan UU No.40 Tahun 2007 yang mewajibkan untuk melakukan
Tanggung jawab sosial, menimbulkan permasalahan CSR semakin tidak
terkendali. Pemahaman CSR kemudian diartikan sebagai kewajiban yang harus
dilakukan sehingga korporat tidak memahami esensi dari apa yang disebut CSR.
8 Nanda Febrina Wahyu Safitri, Analisa Pelaporan Pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR) Berdasarkan Pedoman Global Reporting Initiatives (GRI), (Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Vol 2,
No. 1, 2013). h. 16 9 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung : Citra Aditya
Bakti,2007). h.98
8
Hanya sekedar menjalankan kewajiban. Jika kewajiban maka pemahaman CSR
terreduksi sekedar angka, dan bagaimana mempengaruhu nilai keuntungan.10
Dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sabel tahun 2015, dapat
disimpulkan bahwa Kodifikasi kebijakan CSR merupakan langkah strategis dalam
rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program CSR di Indonesia sehingga
pelaksanaan program tersebut ke depannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai
dari hulu ke hilir. Sehingga peluang penyimpangan dalam penyusunn program
dan pendistribusian dananya berkurang dan kalau bisa sama sekali tidak ada
penyimpangan.11
Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan
masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam
hal hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan
pengembangan masyarakat, oleh karena itu aksi ini perlu diimplementasikan
dalam prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governence system). Aksi atau
tanggung jawab sosial perusahaan setidaknya-tidaknya telah menfokuskan pada
tiga isu dalam CSR, yakni tatakelola perusahaan, lingkungan, dan pengembangan
masyarakat.12
Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah Indonesia yang terletak di
provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki kekayaan sumber daya alam
seperti daerah-daerah lain di Indonesia, contohnya Danau, pantai, dan rempah-
rempah. Kebanyakan Perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Agam
10 Bambang Rudito dan Melia Famiola, CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung : Rekayasa
Sains, 2013), h. 16. 11 Sabela. Standarisasi CSR sebagai kewajiban Hukum di Indonesia, (Jurnal Universitas Malaysia
Utara, Vol. 5 No. 1 2015). h. 13 12 Fredian Tonny Nasdian. Pengembangan Masyarakat. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2014). H.230.
9
bergelut atau menggunakan kekayaan alam di Agam untuk menggeruk
keuntungan.
Salah satu PT yang ada di Kabupaten Agam adalah PT. Mutiara Agam,
yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit. Selain PT. Mutiara
Agam, penulis juga akan melihat bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama (Danone Group) di
Indonesia.
Berdasarkan teori dan permasalahan di atas, di era revolusi industri dan
komunikasi sudah berkembang pesat sehingga harus ada terciptanya kesatuan
hukum agar pelaksanaannya juga jelas, maka dari hal itu penulis tertarik untuk
menulis penelitian dengan judul “Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah yang
dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah :
1. Apa saja yang dilanggar oleh Perseroan Terbatas terkait Tanggung Jawab
sosial dan Lingkungan dan Bagaimana Dampaknya.
2. Bagaimana Pengaturan dari Tanggung jawab sosial dan lingkungan di
Indonesia.
3. Sanksi bagi Perseroan Terbatas yang melanggar ketentuan Pasal 74 dari
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 tahun
2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.
10
4. Bentuk dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam
penyelesaian sengketa.
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar, maka berdasarkan latar
belakang masalah di atas batasan masalah dari penelitian ini adalah mengenai
Regulasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penerapan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas dengan
menganalisis 2 Perusahaan yaitu PT. Mutiara Agam, yang berada di Sumatera
Barat dan PT. Tirta Investama.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas,
maka rumusan masalahnya :
a) Bagaimana Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas di Indonesia ?
b) Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.
Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a) Untuk menganalisis Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas di Indonesia.
11
b) Menganalisis penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT.
Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama.
2. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
a) Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan
pengetahuan dalam hukum Perseroan Terbatas dan khususnya CSR atau
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
b) Manfaat Praktis
1) Bagi Akademisi.
Dapat memberikan tambahan pengetahuan dari bagaimana penerapan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan saat ini, agar kelak bisa
sebagai acuan untuk mengembangkan konsep CSR yang lebih baik.
2) Bagi Pemerintah.
Sebagai saran untuk pemerintah untuk melihat keadaan sekitar agar
dapat dilakukan pengembangan dan pemberharuan dari peraturan-
peraturan yang ada saat ini khususnya bidang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
3) Bagi Masyarakat.
Memberikan pemahaman akan kegiatan usaha tetapi tetap
melestarikan lingkungan, dan tau akan kewajiban sebagai pemilik
usaha, dan masyarakat peka terhadap sekitar.
12
E. Riview Kepustakaan
Penelitian penulis yang berjudul “Regulasi dan Implementasi Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama”
belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian terdapat beberapa judul
yang berkaitan dengan penelitian penulis.
1. Jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di
Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia, oleh
Gabriel Handjaja, Universitas Surabaya. 2013.13
Temuan dari jurnal ini adalah menganalisis penerapan CSR yang ada di
Perusahaan yang bergerak dalam bidang Multilevel Marketing yaitu PT.
Harmoni Dinamik Indonesia, khususnya CSR dalam bidang pendidikan.
Program CSR di bidang pendidikan untuk anak-anak tingkat SMA yaitu
dengan mendirikan sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu-
Malang, Jawa Timur.
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif yang
memiliki tujuan descriptive research. Melakukan penelitian langsung ke
tempat Sekolah Gratis yaitu SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu-
Malang. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan analisis
dokumen.
Kesimpulan yang dapat di ambil, bahwa Implementasi CSR yang
dilakukan oleh PT. Harmoni Dinamik Indonesia ini termasuk dalam
kelompok hijau di mana badan usaha yang sudah menetapkan CSR sebagai
13 Gabriela Handjaja. Analisis Penerapan Corporate Socisl Responsibility di Perusahaan Multilevel
Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia. (Jurnal. Universitas Surabaya Vo. 2, No. 2. 2013).
13
isi dan jantung bisnis. Program CSR mereka ini berangkat dari rasa
kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa.
Perbedaan dan persamaan : dalam hal ini sama-sama meneliti tentang
Program CSR dan mencari objek langsung dengan melakukan metode
wawancara, tetapi perbedaan terletak pada bahwa jurnal ini fokus pada
Program CSR di bidang pendidikan. Sedangkan penelitian penulis
menganalisis penerapan CSR (semua bidang) di Indonesia dengan mengambil
satu objek perusahaan dan menganalisis peraturan perundang-undangannya.
2. Jurnal yang berjudul Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam
kaitannya dengan pelastarian lingkungan dan masyarakat di Indonesia oleh
Fitalina Filia Kangihade, Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013.14
Temuan dari penelitian jurnal ini adalah melihat penerapan hukum
tentang tangggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dengan dan
bagaimana dampak Tanggung jawab sosial Perusahaan bagi pelestarian
lingkungan dan masyarakat di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan
pendekatan undang-undang atau penelitian hukum Normatif. Kesimpulan
dalam jurnal ini adalah CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan
sudah menjadi kewajiban karena telah dimuat oleh UUPT tahun 2007 dan UU
No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan sebagainya. Dengan adanya CSR
akan membantu meningkatkan kualitas masyarakat.
14 Jurnal. Fitalinia Filia Kangihade. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kaitannya
dengan Pelestarian lingkungan dan masyarkat di Indonesia. (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado
Vol. 1 No. 3. 2013).
14
3. Jurnal yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungn
PT. Deltomed Laboratories di Kabupaten Wonogiri, oleh Winjani Prita Dewi,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 201315
Temuan dalam jurnal ini adalah meneliti pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan beserta hambatan dan solusi yang diterapkan.
Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT.
Deltomed Laboratories Kabupaten Wonogiri memperhatikan aspek sosial,
ekonomi dan lingkungan. Menganalisis kekurangan hukum dari Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini penulis menerapkan
metode penelitian hukum empiris karena permasalahan yang dibahas
berkenaan dengan realita yang dihimpun. Kesimpulannya adalah PT.
Deltorned Laboratories pada intinya memaknai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang besarannya menganut
prinsip kepatutan dan kewajaran. Tidak hanya itu penulis jurnal juga
memberikan saran bahwa perlunya peningkatan pemahaman perundang-
undangan dari Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.
Perbedaan dan Persamaan, perbedaan penelitian jurnal ini dengan
penulis adalah menggunakan objek yang berbeda (perusahaan yang berbeda).
Jurnal dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian
hukum empiris, mencari bahan dengan studi lapangan, tetapi perbedaanya
dalam skripsi ini penulis menjabarkan teori pendukung dan peraturan
15 Winjani Prita Dewi. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungn PT. Deltomed
Laboratories di Kabupaten Wonogiri. (Jurnal, Universitas Sebelas Maret, 2013).
15
pendukung untuk penguatan peraturan perundang-undangan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan.
4. Jurnal yang berjudul Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial , oleh
Rochani Urip Salami, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
2011.16
Temuan dalam jurnal ini adalah menganalisis isi fundamental dari
Undang-undang Penanaman Modal dan keterkaitannya dengan Tangung
Jawab Sosial dalam Undang-undang tersebut. Kesimpulanya, dari hasil
penelitian penulis jurnal dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan
fundamental dalm undang-undang penanaman modal. Terkait Tanggung
jawab sosial, pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab
pemerintah maupun warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi
penanam modal. Diaturnya tanggungjawab sosial bagi penanam modal
merupakan dasar hukum bagi penanaman modal dalam memperhatikan
lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya perusahaan di suatu daerah
dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, maka secara tidak langsung
perusahan tersebut/ penanam modal turut membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat.
Perbedaan dan Persamaan : Dalam hal ini penelitian skripsi penulis
dengan jurnal berbeda dari segi subjek, jurnal ini membahas tanggung jawab
sosial oleh penanam modal sedangkan skripsi penulis mengenai Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas dan melihat
16 Jurnal. Rochani Urip Salami. Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial . Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman. Vol 11. No. 3. 2011
16
Regulasinya. Persamaan dalam penelitian ini hanya sama-sama melihat
Pengaruh dari Implementasi CSR.
5. Jurnal Hukum yang berjudul Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR
(analisis Pasal 74 UUPT), oleh Eny Suastuti, Universitas Trunojoyo. 201417
Temuan dari jurnal ini adalah dalam hal ini penulis jurnal melihat atau
menganalisis kendala dari Penerapan CSR. Dijelaskan bahwa Kewajiban
sosial perusahaan diatur dengan UU ini agar kewajiban perusahaan atas
lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas tataran moralitas, tetapi perlu
diatur dalam suatu norma hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya.
Kesimpulan yang dapat di ambil bahwa dalam hal jurnal ini juga
melihat ketika tidak ada sanksi untuk penerapan CSR ini maka ketentuan
tersebut akan banyak dilanggar oleh perusahaan. Perbedaan dan Persamaan :
Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama melihat
kekurangan UUPT dalam hal sanksi penerapan CSR. Perbedaanya Skripsi
penulis di kuatkan oleh bukti empiris di lapangan.
17
Jurnal. Eny Suastuti. Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (analisis Pasal 74 UUPT). Vol. 9
No. 2. 2014
17
F. Kerangka Teori atau Konseptual
Dari bagan di atas, agar penelitian ini terarah penulis melihat telebih dahulu
dari segi teori CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan seperti apa,
setelah itu menganalis dan mempelajari peraturan atau regulasi yang mendasari
pelaksanaan CSR di Indonesia. Setelah itu untuk melihat akar permasalahan lebih
dalam penulis menaganalisis dengan mengambil 2 Perusahaan sebagai contoh
bagaimana penerapan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT.
Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama.
PERMASALAHAN
1. Pentingnya Kesatuan Hukum yang pasti dalam
peraturan CSR
2. Menganalisis penerapan CSR di PT. Mutiara
Agam
3. Menganalisis penerapan CSR di PT. Tirta
Investama
TEORI
1. Pengertian CSR
2. Sejarah CSR
3. Konsep CSR
4. Prinsip CSR
5. Manfaat CSR
REGULASI CSR
1. UUPT No. 40 Tahun
2007
2. PP No. 47 Tahun 2012
3. PERMEN BUMN No.
PER-08/MBU/ 20013
4. UUPLH No. 32 Tahun
2009
5. Dan lain-lain
ANALISIS
SWOT
Penerapan CSR
atau Tanggung
Jawab Sosial
dan Lingkungan
di PT. Mutiara
Agam dan PT.
Tirta Investama.
18
G. Metode Penelitian
Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan satu persatu yang menjadi
sub-sub dari Metode Penelitian :
1. Tipe Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian
Hukum Empiris/ Socio-legal, penelitian Empiris berisikan masalah efektivitas
hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi
hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum dan
sebagainya.18
Penelitian Empiris ini dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan.
2. Pendekatan Masalah
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan memaparkan data primer dan sekunder yaitu
dari Data wawancara dari implementasi CSR oleh PT. Mutiara Agam dan PT.
Tirta Investama dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer diperoleh dari :
Data wawancara melalui pedoman wawancara terstruktur, dengan
mewancarai salah satu penanggung jawab dari program CSR dari
masing-masing perusahaan sebagai narasumber.
18
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Prenada Media Group, 2008) Cet 4, H. 87
19
b. Sumber Data Sekunder adalah bahan yang berkaitan, seperti :
1) Dokumen atau laporan
2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Ligkungan Perseroan Terbatas, Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan sebagaimana terakir diubah dengan
Peraturab Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-
08/MBU/20013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan
Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
3) Artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas
dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan dapat juga dari
internet.
4. Pengolahan dan analisis data
Dalam penelitian ini penulis memakai cara pengolahan bahan hukum
dilakukan secara Contents Analysis atau analisa isi yakni menurut Neuman
“content analysis is a technique for gathering and anlyzing the content of
20
text”.19
Teknik mengumpulkan dan menganalisa isi dari tulisan atau dokumen
dengan cara mengidentifikasi secara sistematik ciri atau karakter dan pesan
atau maksud yang terkandung pada tulisan atau dokumen.
Dari analisis isi di atas, penulis merumuskan kembali dengan Analisis
SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (Strenghs) dan peluang (Opportunities), namun
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan
ancaman (Threats).20
Oleh karena itu, penulis akan menggunakan Analisis
SWOT untuk melihat kekuatan dan peluang dari Regulasi Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, serta kelamahan dan ancaman agar menjadi reverensi
Regulasi agar lebih baik.
H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012” dengan
sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa
subbab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab awal memuat Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan
Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan
19 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi,
(Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2005).h. 167 20 Freddy Rangkuti, SWOT Balanced Scorecard, (Jakarta : Gramedia, 2015), h.198.
21
Manfaat Penelitian, Review Kepustakaan, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.
BAB II TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
Dalam bab ini memuat tentang tinjauan umum dari konsep Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, dimulai dari Pengertian Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL), komponen-komponen TJSL, serta
Peraturan TJSL.
BAB III PROFIL PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. MUTIARA AGAM
DAN PT. TIRTA INVESTAMA
Dalam bab ini penulis menguraikan profil Perusahaan, Bentuk dan
Mekanisme CSR oleh PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama.
BAB IV ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. MUTIARA AGAM
DAN PT. TIRTA INVESTAMA.
Dalam bab ini penulis menganalis mengenai bagaimana Regulasi/
Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
di Indonesia dan bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan /CSR oleh PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama.
22
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan skripsi, untuk itu
penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping
itu penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.
23
BAB II
TINJAUAN UMUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang baru
diatur dalam ketentuan UUPT 2007. Tanggung Jawab sosial perusahaan atau
sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR).1 Sebagai suatu konsep,
meskipun telah menjadi trend yang semakin ramai diperbincangkan, social
responsibility belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli, praktisi dan
peneliti belum memiliki kesamaan definisi meskipun dalam banyak hal memiliki
kesamaan esensi.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya)
Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh
pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional
perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena
itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu
organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus
mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek
ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang
1 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung : Citra Aditya
Bakti,2007). h.94
24
dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.2
Ada beberapa pengertian menurut para ahli dan lembaga yang berwenang,
diantaranya :
a. The World Business Council for Suntainable Development (WBCSD)
merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan
beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30
negara di dunia, lewat publikasinya “Making Good Business Sence”
mendifinisikan Corporate Social Responsibility :
“Continuing commitment by business to behave ethically and
contributed to economic development while improving the quality
of life of the workforce and their families as well as for the local
community and society at large”3
b. CSR seperti yang didefinisikan oleh Komisi Eropa (2001) adalah :
sebuah konsep di mana perusahaan mengintregrasikan kepedulian sosial
dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para
pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin
menyadarkan bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada
keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. CSR adalah tentang mengelola
perubahan di tingkat perusahaan secara sosial bertanggung jawab yang
dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda :
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, di akses pada tanggal 22 Agustus
2016. 20.16 WIB
3 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.47
25
1. Internal ; yang bertanggung jawab sosial praktik yang terutama
berhubungan dengan karyawan dan terkait dengan isu-isu
seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan
keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik-
praktik lingkungan yang bertanggung jawab terkait terutama
untuk pengolalaan sumber daya alam dan penggunaan sumber
daya lainnya dam produksi.
2. Eksternal ; CSR dengan luar perusahaan dengan masyarakat
setempat dan melibatkan berbagai stakeholder seperti mitra
bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang
mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.4
c. Di Indonesia sendiri telah ada pengertian Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, yang dituang dalam Pasal UUPT pada Pasal 1 ayat 3, yaitu:
Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen
Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
Lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri,
Komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
d. Budimanta , et al mengartikan CSR atau tanggungjawab sosial
perusahaan mmerupakan komitmen perusahaan untuk membangun
kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang
terkait, utamanya masyarakat sekeliling-nya dan lingkungan sosia di
4 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung :
Alfabeta, 2014). h.92
26
mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan
kegiatan usahanya secara berkelanjutan.5
e. Menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah
konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau
organisasi dalam memaksimumkan impact positif terhadap
masyarakatnya.6
Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal 1 November 2010, telah dirilis
ISO 2600 tentang Internasional Guidance for Social Responsibility. Dirilisnya
ISO 26000 telah menyadarkan para pihak, bahwa Tanggung jawab sosial bukan
semata-mata menjadi kewajiban korporat, tetapi telah menjelma sebagi
tanggungjawab kita semua, baik lembaga private maupun lembaga publik,
individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau menamakan dirinya
nir-laba. Lebih lanjut, ISO 2600 memberikan defenisi yang jelas tentang
Tanggungjawab Sosial sebagai berikut :
“Responsibility of an organization for the impacts of its decisios and
activities on society and the enviranment, trought transparent and ethical
behaviour that contributes to sustainable development, healt and the
welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in
compliance with applicable law and consistent with internasional norms of
behaviour; and is integrated trought the organization and practiced in its
relationships.”7
Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan
di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang
memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan
5 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung :
Alfabeta, 2014). h.94 6 Soeharto Prawirokusumo, Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung
Jawab Sosial, (Jurnal hukum bisnis, 2003) h. 83 7 T Totok Mardikant, (Bandung : Alfabeta, 2014). h.92
27
kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan,
adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma
perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan
dalam hubungannya.”8
B. Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggungjawab sosial dan lingkungan muncul dan berkembang sejalan
dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh
dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin
tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu
sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan
tuntutan Tanggungjawab Perusahaan.9
Belkaoui dan Karpik menyatakan pergeseran dampak negatif industrialisasi
memicu illegitimasi masyarakat , karena peninggkatan pengetahuannya. Dowling
menyatakan legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan
perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada. Batasan
konsep Social Responsibility, mengalami perkembangan dalam sejarah
keberadaannya. Mengingat, Social Responsibility salah satunya muncul dari
tuntutan stakeholders, sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh
eksistensi perusahaan.10
8 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung :
Alfabeta, 2014). h.97 9 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.48
10 Belkaoui. A, Karpik, Determinants of the Corporate Decision to Disclouse Social
Information, (Jurnal Accounting, Auditing and Accountability, Vol 5. PP.26-31), sebagaimana dikutip oleh buku Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.48
28
Secara umum dijelaskan dibuku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi
Pratama konsep CSR mucul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan
masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat mengaggap korporasi sebagai pihak
yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat
maupun lingkungan sekitarnya.11
Sesuai metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadenya,
perkembangan social responsibility di breakndown menjadi tiga periode :
1. Perkembangan awal social responsibility tahun 1950 -1960 an.
Menurut cara pandang tradisional, tanggungjawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility) lebih didasarkan pada
altivitas yang bersifat karitatif. Gema tanggungjawab sosial (social
responsibility) dimulai sejak tahun 1960an saat di mana secara global,
masyarakat dunia baru pulih dari excess Perang Dunia I dan II, serta
mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan.12
Rajaguguk sebagaimana penulis kutip dari buku Totok
Mardikanto, menyatakan bahwa diskusi yang pertama tentang apakah
perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930-
di Amerika Serikat. Saat itulah istilah tanggung jawab perusahaan atau
Corporate Social Responsibility lahir. Namun, Katini dan Solihin
sepakat untuk menunjuk pada pemikiran Howard R. Brown dalam
bukunya “Social Responsibility of the Businessman” sebagai
11 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008). H.11 12 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.49
29
kebangkitan CSR modern, seperti dikemukakan oleh Caroll yang
menyebutnya sebagai “Bapak CSR”13
Bowen memberikan rumusan social responsibility, bahwa “.... it
refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to
make those decisions, or to follow those lines of action which are
desirable in terms of the objectives and values of our society”.
Rumusan ini masih tampak sederhana, yaitu adanya itikad baik para
pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam menetapkan tujuan
memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai masyarakat.
Batasan lebih luas, dinyatakan oleh Keith Davis yang melihat
social responsibility dalam spektrum yang lebih luas, yaitu perusahaan
disamping memiliki tanggungjawab secara ekonomi juga
tanggungjawab secara sosial. Pada masa ini bisa dibilang
Tanggungjawab sosial (social responsibility) lebih didudukkan sebagai
amal sholeh pemodal, yang muatan dan esensinya lebih karena itikad
baik pemodal belaka.
Melihat karakter taggung jawab sosial (social responsibility) era
tahun 1960-an, sesungguhnya ditemukan karakter pemicu tanggung
jawab sosial pada masa itu, antara lain :
a) Tanggung jawab sosial (social responsibility) muncul sebagai
respon kesadaran etis dalam berbisnis (business ethic) secara
personal pemilik modal.
13 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung
: Alfabeta, 2014). h.98
30
b) Wujud tanggung jawab sosial bersifat karitif dan insedental, yang
tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginal pemodal.
c) Tipe kontrak pelaksanaaan yang mendasari tanggung jawab sosial
(social responsibility) bersifat stewarship principle dimana
mendudukan pelaku bisnis sebagai wali masyarakat, sehingga perlu
mempertimbangkan kepentingan para stakeholders.14
2. Perkembangan Social Responsiility Era Tahun 1970-1980.
Pada tahun 1970-an terbitlah “the limits to Growth” yang
merupakan buku momentul ditulis oleh Club of Rome yang sampai
sekarang selalu diperbaharui. Buku tersebut mengingatkan kepada
masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan
daya dukung. Sementara manusia bertambah secara eksponensial,
sehingga eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya
pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Turut meramaikan perkembangan social responsibility di era ini
adalah terbentuknya Community Economic Development (CED) tahun
1970-an yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika,
dan para peneliti. Secara jelas penyataan CED yang dituangkan dalam
“Social Responsibility of Business Corporation” tahun 1971, bahwa
eksistensi perusahaan di tengah lingkungan masyarakat iikat oleh
kontrak sosial (social contract). Subtansi kontrak sosial tersebut
mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis
14
Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.50
31
dituntut untuk memikul tanggungjawab secra lebih luas kepada
masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai
sosial kemasyrakatan yang mengitari (human values).
Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep
tanggungjawab sosial dari basis philantrophy ke arah yang lebih
produktif lewat community develophment (CD). Intinya,kegiatan derma
yang sebelumnya kental dengan pola derma karitatif, bergeser kearah
pola pemberdayaaan masyarakat, seperti pengembangan kerjasama,
memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan
intiplasma dan sejenisnya.
Secara garis besar, karakter praktik tanggungjawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility) era 1970-an, antara lain:
a) Dimulainya berbagai kegiatan yang berorentasi pada
pemberdayaaan masyarakat.
b) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan
munculnya kegiatan
c) Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma.
d) Kegiatan bukan hanya ditunjukan untuk derma (kebajikan
juragan).15
Selain itu dalam dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai
melakukan penelitian tentang manfaat CSR bagi perusahaan yang
15
Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.55
32
melakukan tanggung jawab sosialnya, sampai sini pun defenisi CSR
masih kabur dan sulit diseragamkan.16
3. Perkembangan Social Responsibility Era tahun 1990-an hingga
sekarang
Dasawarsa 1990-an adalah periode praktik social responsibility
yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan integral,
pendekatan stakeholder maupun pendekatan civil sociaty. Ragam
pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik community
development yang lebih manusiawi dalam bentuk peran pemberdayaan.
Satu terobosan besar perkembangan gema tenggungjawab sosial
perusahaan (corporate social responsibility) dikemukakan oleh John
Eklington yang terkenal dengan “The Triple Bottom Line” yang dimuat
dalam buku “Canibalts with Forks, the Triple Bottom Line of Twintieth
Century Business”. Konsep ini mengakui bahwa jika perusahaan ingin
sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang
diburu, namun juga harus memberikan konstribusi positif kepada
masyarakat (people) dan ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan
(planet).17
Pada september 2004 ISO (Internasional Organization for
Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional
berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working
group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk
16 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.39 17 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),h.49
33
tangung jawab sosial yang di beri nama ISO 26000 Guidance Standard
on Social Responsibility.
Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab sosial
terletak pada pemahaman umum bahwa social responsibility adalah
sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut
tercemin pada dua sidang yaitu “Rio Eart Summit on the Environment”
1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)” 2002
yang diselenggarakan di Afrika Selatan.18
C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan
pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menutut
perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam
komunitas mereka. Lebih jelasnya masyarakat menuntut tanggung jawab
sosial perusahaan. Melihat dari ini perusahaan atau pengusaha harus tahu dan
peduli dengan lingkungan sekitar mereka, karena bagaimanapun masyarakat
sangat berpengaruh terhadap sustain perusahaan.
Diakui atau tidak, kelahiran CSR pada mulanya adalah “sogokan” dari
perusahaan kepada masyarakat yang sering dirugikan oleh praktik bisnis
perusahaan. CSR sering disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan
atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku
(misalnya taat pada aturan upah minumum dan lain-lain). Padahal kegiatan
18 Adrian Sutehi, Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2015). h.50
34
donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai
CSR. 19
Dalam sistem perekonomian terbuka di era globalisasi yang juga
melanda Indonesia saat ini, banyak sekali terjadi perdebatan hangat guna
mencari sebuah sitem yang tepat yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-
besarnya kepada masyarakat. 20
Perdebatan tentang CSR di Indonesia berarti
ingin mendudukan CSR pada konsep yang benar, yaitu kurang lebih sama
dengan yang dikutip oleh Noke Kiroyan, ketua badan Pembina Indonesia
Business Link, sebagai komitmen bisnis melakukan kegiatannya secara
beretika serta berkonstribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja
sama dengan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, kesukarelaan dalam konsep CSR bukan dipahami
sebagi bisa memilih untuk menjalankan atau tidak, melainkan justru
bagaimana menjalankan tanggung jawab sosial itu diluar yang diatur dalam
regulasi.21
OECD dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-are
yang menjadi objek dari CSR diantaranya adalah environmental stewardship,
labor management, disclosure of information, competition, texation, bribery
and corruption, science and technology dan consument protection.
Sedangkan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) dalam publikasina yang berjudul The Social Responsibility of
19 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008),h.17 20 John Pieris dan Nizam Jim W. Etika Bisnis dan Good Corporate Gvernance, (Jakarta :Pelangi
Cindekia, 2008),h. 224 21 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.34
35
Transnational Corporations pada tahun 1999 menyebutkan bahwa belum ada
runag lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak.22
John Elkingston’s berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih
dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi
kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan
kualitas lingkungan (envirinmental quality), dan keadilan sosial (social
justice). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus
memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagaii wujud aspek ekonomi,
“Planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan “People” sebagai aspek
sosial.23
Konsep CSR yang dapat diterima oleh dunia usaha dan dapat
disimpulkan melalui tiga laporan kegiatan CSR tersebut, yaitu Starbucks,
Nestle dan Time Warner. Walaupun ketiganya memiliki kegiatan usaha yang
berbeda, tapi secara umum ada kesamaan dalam pengertia konsep CSR itu
sendiri, yaitu :
a) CSR bukan kegiatan Philanthropy
3 perusahaan ini memiliki pandangan yang sama bahwa CSR bukan
hanya sekedar kegiatan philanthropy. Melakukan CSR tidak hanya
berarti perusahaan menyumbangkan sejumlah uang atau melakukan
22 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008).h.51 23 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, (Gresik: Fasco Publishing,2007),
sebagaimana dikutip oleh Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : RajaGrafino Persada,
2012),h.35
36
sebuah kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. CSR yang
disebutkan oleh 3 perusahaan ini menyebutan bahwa CSR adalah
bagian dari kegiatan inti perusahan mereka yang mereka lakukan
setiap hari.
b) Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua stakeholders
Dalam melakukan CSR semua stakeholders dituntut untuk terlibat
secara langsung, demi suksesnya program CSR perusahaan. tidak
ada salah satu stakeholders yang lebih dirugikan karena pelaksanaan
CSR, baik stakeholders karyawan, konsumen, perusahaan, rekan
bisnis dan setiap kelompok stakeholders mau berkorban demi
pelaksanaan CSR.
c) Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan.
Pelaksanaan CSR perlu dibuktikan melalui keterlibatan aktif dari
perusahaan pelasana, dan karenanya memerlukan kematangan dalam
berancana. Sama halnya dengan kegiatan bisnis utama perusahaan,
keterlibatan perusahaan harus ini juga harus berjalan
berkesinambungan, memerlukan rencana dan target yang jelas, serta
memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas.
d) Tujuan pelaksanaan CSR adalah sustainability perusahaan,
lingkungan dan sosial.
Sebagai sebuah strategi bisnis, pelaksanaan CSR bertujuan agar
perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan
meminimalisir risiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun
37
dari lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan bisnisnya.
Artinya dalam pelaksanaan CSR ada tiga hal yang harus sama-sama
untung yaitu perusahaan, lingkungan dan sosial. Sustainability ketiga
hal ini akan sangat berpengaruh pada eksitensi perusahaan tersebut,
dan oleh karena itu diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan
agar baik perusahaan, lingkungan maupun sosial dapat berjalan
secara sinergis.
e) Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan
Sebagai badan hukum yang memiliki fungsi ekonomis, perusahaan
tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung
jawab sosialnya, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan
ushanya dan mendapat keuntungan. Karena CSR merupakan konsep
dengan ruang lingkup yang sangat luas dan memang tidak ada
bentuk baku dari CSR, maka perusahaan berhak menentukan sendiri
bentuk CSR yang akan mereka lakukan sesuai dengan kemampuasn
dan kapasitas mereka. Dengan kata lain, tetap memperhatikan hal-
hal yang sudah disepakati secara umum mengenai konsep dan
konsepsi CSR perusahaan berhak menentukan pandangan, bentuk
pelaksaan, maupun target dari pelaksanaan CSR mereka, bukan
berarti mereka bisa melakukan sekedarnya.24
24 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008),h.82
38
Terkait kegiatan atau program, pada tahun 2006 Golodets merinci 7
prioritas kegiatan CSR meliputi25
:
a) Praktik bisnis yang sehat : mengembangkan bisnis demi kesejahteraan
masyarakat, mitigasi biaya sosial dalam ekspansi bisnis.
b) Pengembangan Personil dengan menawarkan kompensasi dan tunjangan
yang kompetitif dalam modal manusia
c) Kesehatan dan keselamatan, memperkenalkan dan mempertahankan
standar kesehatan dan keselamatan.
d) Pengelolaan lingkungan dan tabungan sumberdaya, melalui penerapan
program yang relevan untuk mengurangi dampak lingkungan yang
merugikan
e) Restrukturisasi tanggung jawab sosial, melakukan bisnis dan restrukturasi
dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat setempat
f) Mendukung masyarakat lokal : membantu masyarakat lokal untuk
meningkatkan manajerial dan efisensi pembangunan
g) Mendorong kegiatan-kegiatan amal dan kerja-sekarela.
ISO 2006 memberikan arahan tentang kegiatan Tanggung jawab sosial
(Social Responsibility) yang mencangkup :
a) Organizational governance, atau tata-kelola organisasi dan
perusahaan
b) Human rights, atau hak asasi manusia
c) Labour practices atau praktik ketenagakerjaan
25 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung
: Alfabeta, 2014). h.152
39
d) The environment atau pengelolaan lingkungan
e) Fair operating practices atau praktik beroperasi yang adil
f) Consumer issues, kaitannya dengan hak dan perlindungan
konsumen
g) Community involvement and development atau keterlibatan dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Dalam buku Edi Suharto menyebutkan secara umum bahwa CSR yang
baik memadukan empat prinsip good coporate governance yaitu fairness,
transparancy, accountibility dan responsibility, secara harmonis. 26
Sedangkan Komisi Brundtland pada tahun 1987 telah menetapkan prinsip-
prinsip CSR meliputi27
:
a) Prinsip Akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap
masyarakat dan lingkungan.
b) Prinsip prilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan
integritas.
c) Prinsip menghormati kepentingan stakeholders, dalam arti harus
menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepetingan
stakeholders
d) Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum yaitu organisasi harus
mmenerima bahwa penghormataan terhadap supremasi hukum adalah
wajib
26 Edi Suharto, CSR dan COMDEV, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.59 27 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung
: Alfabeta, 2014). h.164
40
e) Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional
f) Prinsip menghormati hak asasi manusia.
Pada tahun 2000 Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) merumuskan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam
implementasi CSR bagi perusahaan transnasional, yaitu28
:
a) Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan
berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
b) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan
yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan komitmen
pemerintah dinegara tempat perusahaan beroperasi.
c) Mendorong kemajuan pembangunan kapasitas lokal melalui kejasama
yang erat dengan komunikasi lokal, termasuk kepentingan bisnis.
d) Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui
penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi
karyawan.
e) Menahan diri untuk mencari atau menerima pembebasan di luar yang
dibenarkan secara hukum yang terkait lingkungan, kesehatan, dan
keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan lain-
lain.
f) Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) seta mengembangkan dan menerapkan praktik-
praktik tatakelola perusahaan yang baik.
28 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung
: Alfabeta, 2014). h.166
41
g) Dan lain-lain
Sedangkan tahun 2006 Golodets mengemukakan prinsip-prinsip CSR
yang meliputi :
a) Mengembangkan mutu produk dan layanan bagi konsumen
b) Menciptakan keselamatan kerja, melalui pengembangan produk
dan sumberdaya manusia
c) Mengatasi keluhan masyarakat berdasarkan hukum baik yang
menyangkut pajak, ketenagakerjaan, lingkungan dan lain-lain.
d) Integritas dan hubungan timbal-balik dengan semua stakeholders
e) Melakukan bisnis yang efisien, menciptakan nilai-tambah
ekonomi, dan mengembangkan keunggulan bersain guna
memperoleh manfaat bagi pemilik/pemegang saham dan
masyarakat.
f) Berkonstribusi terhadap evolusi masyarakat sipil melalui kemitraan
dan pengembangan proyek-proyek sosial.
Yang terbaru tahun 2008 yaitu Crowther David menguraikan prinsip-
prinsip sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu29
:
a) Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam
melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan
sumberdaya dimasa depan.
b) Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas
29 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.59
42
dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan
dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengarh
kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan ekternal.
c) Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal.
Tranparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan
berikut dampak pihak eksternal, salah satu fungsinya menguarangi
kesalah pahaman khususnya informasi dan pertanggung jawaban.
Prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial yang berkembang di
Amerika Serikat ialah Charity an Prinsip Stewarship. Prinsip ini digunakan
untuk mendorong perkembangan rasa tanggung jawab pengusaha terhadap
masyarakat.
Prinsip Charity, membawa ide bahwa anggota masyarakat yang lebih kaya
seharusnya menolong anggota masyarakat yang kurang bernasib baik seperti
orang cacat, orang tua dan orang sakit.
Prinsip Stewardship aalah suatu konsep yang di ambil dari ajaran yang
menghendaki individu kaya, menganggap diri mereka sebagai pemegang
amanah terhadap harta mereka untuk kebajikan seluruh masyarakat. Ini
termasuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat awam,
kepada lingkungan, pekerja, konsumen dan investor.30
3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Beberapa negara telah memiliki standarisasi perihal apakah suatu
perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini
30 Sadono Sukirno, dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta : Prenada, 2012), h. 353.
43
sangat berpengaruh baik terhadap produk maupun jasa yang mereka berikan
kepada masyarakat. Masyarakat akan memilih produk atau jasa yang
menerapkan kepedulian terhadap lingkungan.31
Menurut Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang
inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing
melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan.
kedua hal ini akan menajadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit
ditiru oleh para pesaing.32
Yusuf wibisono dalam bukunya “Membedah
Konsep dan Aplikasi CSR” mengungkapkan keuntungan dari penerapan
CSR:
a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image
perusahaan
b) Layak mendapatkan social license to operate
c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
d) Mereduksi siriko bisnis perusahaan
e) Melebarkan akses sumber daya
f) Membentangkan akses menuju market
g) Mereduksi biaya
h) Memperbaiki hubungan stakeholders
i) Memperbaiki hubungan dengan regulator
j) Meningkatkan semangat dan produktivtas karyawan
31 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung : Citra Aditya
Bakti,2007). h.96 32 Eka Tjipta Foundation, Sustainable CSR, http://www.ekatjiptafondation.org/index.php?id=26
sebagai mana dikutip dalam buku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis
Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008),h.52
44
k) Peluang mendapatkan penghargaan33
Di dalam buku Totok Mardikanto dijabarkan sebagai berikut34
:
a) Manfaat CSR bagi Maysarakat
Tahun 2010 Chankraboty menyimpulkan bahwa Corporate social
responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola
proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan
pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan
kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak
kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham,
karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya serta
lingkungan.
Clark tahun 2000 menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat
dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam
penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh
banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk :
1) Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan
pelatihan
2) Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur
3) Keahlian komersial
4) Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat
33 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), h.53 34
Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), (Bandung
: Alfabeta, 2014). h.132
45
5) Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakasa-prakasa
komunitas.
Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri
dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.
b) Manfaat CSR bagi Pemerintah
Pelaksanaaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah.
Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan
dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya
pendidikan dan lain sebagainya.
Kehadiran CSR cukup banyak memberikan konstribusi kepada
pemerintah, dalam bentuk :
1) Dukungan pembiayaan, utamanya karena terbatasnya anggaran
pemerintah
2) Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi,, kesehatan dll) baik yang
dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.
3) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan.
4) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR.
c) Manfaat CSR bagi Korporasi
Manfaat bagi perusahaan :
1. Memepertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek
perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial
46
4. Membuka peluang pasar yang lebih luas
5. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
6. Dan sebagainya.
ISO 2600 sebagai pedoman social responsibility di ranah internasional
mengeluarkan beberapa keuntungan dalam menerapkan “Discovering ISO
26000 provides a basic understanding of the voluntary International
Standard ISO 26000:2010”35
. An organization’s performance on social
responsibility can influence, among other things:
1. Competitive advantage
2. Reputation
3. The ability to attract and retain workers or members,
customers, clients and users
4. The maintenance of employee morale, commitment and
Productivity
5. The perception of investors, owners, donors, sponsors and
the financial community
6. Relationships with companies, governments, the media,
suppliers, peers, customers and the community in which it
operates.
35 http://www.iso.org, di akses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 20.40 WIB
47
D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia
Diranah Internasional, ISO 26000 telah mengeluarakan 7 bentuk pokok dari
Social responsibility, yaitu : 1. Community involment and development 2.
Consumer issues 3. Fair operating practices 4. The environment 5. Labour
practices 6. Human rights. Penemuan ISO 26000 menajdi acuan bagi sebagai
besar negara-negara di dunia untuk menerapkan CSR. Sedangkan di Indonesia
sendiri sudah ada beberpa aturan yang mengatur tentang CSR atau yang lebih
dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Yang dimaksud dengan Perseroan menurut Pasal 1 ayat (1) 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirkan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persayaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan
pelaksananya.
Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perseroan adalah badan
hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum, selain orang dewasa , sedangkan
subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum.
Dengan demukian Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kewajiban
dan hak seperti halnya manusia36
, yang berarti juga semua kegiatannya, yang
boleh dan tidak boleh sudah di atur oleh undang-undang.
TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
36 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.13
48
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47 Tahun 2012).
Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya.
Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT,
Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:
a. TJSL wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan
usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan
yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak
49
mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan
usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dimuat dalam Pasal 74
ayat (2).
c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait termuat dalam Pasal 74 ayat (3).
Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh
Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan
tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan
perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25
Tahun 2007)
Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam
modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut
Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan
50
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
dan budaya masyarakat setempat.
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan
atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU
25/2007).
Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap
penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan
hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak
melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal
34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat
(3) UU 25/2007).
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)
Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan berkewajiban:
51
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat
waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.
PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan
Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007)
Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan
(Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka
(Persero Terbuka). Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan
Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
52
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007).
Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi
sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1
angka 7 Permen BUMN 5/2007).
Dimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) butir (e) meneyebutkan :
Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
1) Bantuan korban bencana alam
2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3) Bantuan peningkatan kesehatan
4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
5) Bantuan sarana ibadah
6) Bantuan peletarian alam
7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka penuntasan
kemiskinan
53
BAB III
PROFIL PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT. MUTIARA AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA
A. Profil Perusahaan
1. PT. Mutiara Agam
Identitas
PT. MUTIARA AGAM beralamat di Tiku V Jorong, Kec. Tanjung
Mutiara, Kabupaten/Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Tahun berdiri PT
Mutiara Agam adalah 1982 dengan SK. Pendirian C2.176.HT.01.04 tahun 1991.
Visi dan Misi
Berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Mutiara Agam tentang Visi dan Misi
Perseroan dan Pedoman Pelaksaan, menetapkan isi dan Misi perusahaan sebagai
berikut :
Visi dan Misi Perusahaan adalah :
a. Umum :
Visi : Menjadi perusahaan perkebunan yang memiliki tata
kelola terbaik dalam hal yield (produktivitas), cost (biaya),
dan best practice dengan kepatuhan terhadap peraturan
yang berlaku.
Misi : Menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan
stakeholders, dengan memperkerjakan para profesional
54
terbaik di industri ini, memperhatikan kesejahteraan
karyawan dan mempunyai komitmen penuh dalam
menyediakan lapangan kerjaan seluas-luasnya, serta
berkontribusi mensejahterakan masyarakat terutama di
sekitar lingkungan perkebunan.
b. Khusus :
Berkomitmen dalam memproduksi minyak sawit lestari.
PT. Mutiara Agam didirikan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 1 Desember
1982 dari notaris Deetje Farida Djanas SH, Padang. Kemudian disyahkan oleh
Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No C2.176.HT.01.04 tahun 1991
tanggal 4 Januari 1991, yang dimuat dalam berita Acara Negara RI no 960, 1991.
Legalitas usaha sebagai PMDN, didapat berdasarkan SPT Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Negeri Pusat No. 124/1/PMPN/1986 TANGGAL 5
Oktober 1986. Sedangkan dinyatakan sebagai perkebunan besar swasta nasional
diperoleh berdasarkan rekomendasi Departemen Pertanian Cq. Direktorat Jendral
Perkebunan No. KB.720/ED.371/12.88 tanggal 27 Desember 1988.
Land Clearing dan pembibitan digiatkan mulai tahun 1984, demikian pula
pembangunan prasarana pendukungnya. Berlanjut dengan kemajuan penanaman
kelapa sawit di lapangan, maka pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit
(PKS) dimulai pada akhir bulan Desember 1992 dengan sistem swakelola.
Disamping modal sertaan dari pada persero didapat pula fasilitas KLBI melalui
Bank Exim Indonesia cabang Padang pada media tahun 1989.
55
2. PT. Tirta Investama
Visi
Membawa hidrasi berkualiatas untuk kesehatan yang lebih baik bagi
sebanyak mungkin masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan.
Membangun organisasi yang dinamis, terbuka dan beretika dengan budaya
pembelajaran yang memberikan kesempatan berkembang yang unik bagi
para karyawan.
Menjadi acuan dalam Pembangunan Berlanjutan, melindungi sumber daya
airnya, untuk melestarikan lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan
mempromosikan serta mendorong masyarakat untuk menjadi lebih
“bertanggung jawab terhadap lingkungan”.
Misi
Membawa kesehatan melalui pangan kepada sebanyak mungkin orang.
Tirto Utomo memulai usahanya dengan mendirikan PT. Golden Mississipi
(GM) tahun 1973. Pada Tahun 1989 mengganti nama menjadi „Aqua Golden
Mississippi‟ (AGM). Pabrik pertama pertama berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi,
Jawa Barat. Pada 1998 PT. Tirta Investama (TIV) bermitra dengan anone Group,
kelompom usaha multinasionl yang berpusat di Paris, Perancis, melalui Danone
Asia Holding Pte. Ltd. Selanjutnta PT. TIV bersama PT. AGM dan PT. Tirta
Sibayak indo (TSI) bersepakat membentuk sinergi yang kemudia dikenal sebagai
Aqua Group.
56
Pada awalnya sumber air untuk bahan baku berasal dari sumur bor, namun
tahun 1982 bahan baku di ambil dari sumber air alam di pegunungan yang
mengalir sendiri atau mountain self-flowing spring. Kebijakan ini berasarkan
pertimbangan bahwa air bahan baku dari mountain self-flowing spring
mengandung komposisi mineral alami. Aqua Group memiliki beberapa produk
yang dikenal masyarakat dengan merek dagang terdaftar yakni „AQUA‟ dan „Vit‟
yang merupakan produk AMDK dan „Mizone‟ yang merupakan produk minuman
ringan (isotonik).
Secara operasional, Aqua Group yang berkantor pusat di Jakarta Selatan,
mempunyai 14 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan satu pabrik
di Brunei Darussalam. I lokasi Citeureup, Jawa Barat, terapat 2 pabrik dengan 2
kepemilikan yang berbeda yaitu PT. TIV dan PT. AGM
B. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
1. PT. Mutiara Agam1
Setiap bulannya PT. Mutiara Agam melaksanakan Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR ini. Di Dalam Struktural Pengurusan CSR
termasuk dalam bagian CDO atau Commonity Development Officer yang di
dalamnya terbagi dua bagian yaitu Community Development Sendiri dan satu lagi
Khusus menganai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam
pelaksanaan Program CSR tiap bidang nya juga berbeda, ada staf khusus yang
menangani bidang lingkungan dan ada yang menangani pemberdayaan
masyarakat dan sebagainya.
1 Wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Bapak Dedi sebagai CDO (Community Development
Officer) di PT. Mutiara Agam, Sumatera Barat. 19 Juli 2016
57
Latar belakang adanya program CSR yang diselanggarakan oleh PT.
Mutiara Agam, selain karena ketentuan peraturan perundang-undangan, PT.
Mutiara Agam sendiri merasa perlu melakukan CSR karena mereka tahu dan
merasakan bahwa perusahaan harus dan akan berdampingan dengan masyarakat.
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan CDO senior yaitu Bapak Mulyadi,
beliau mengatakan bahwa salah satu dampak positif dari menolong masyarakat
adalah masyarakat sekitar yang masih tahu akan rasa terima kasih, sehingga ketika
ada perseolan kecil bisa teratasi dan hubungan masyarakat dengan perusahaan
berjalan dengan baik.
Sub-sub hasil wawancara secara umum dapat di gambarkan dengan tabel di bawah
ini :
KEBIJAKAN PELAKSANAAN CSR PT. MUTIARA AGAM
Kebijakan Pelaksanaan
Berdasarkan peraturan CSR yang
mengatur dan by kondisi
Kebijakan Dana
Berdasarkan Peraturan CSR dan
telah di atur oleh Head CSR pusat
Kebijakan Program Project dan Non Project
Sistem Monev Meeting, Lapangan dan LPJ
58
Program-Program secara global yang telah di lakukan oleh PT. Mutiara Agam,
yaitu :
1. Bidang Pendidikan :
a) Honor guru SDN 32 Tanjung Mutiara Agam
b) Bantuan Bus Sekolah
c) Bantuan dan Perbaikan bagunan sekolah SDN 32 Tanjung Mutiara Agam
2. Bidang Lingkungan Sosial Budaya
a) Bantuan fasilitas sosial dan umum seperti perbaikan jalan dan jembatan
b) Kepedulian bencana alam (gempa, tanah longsor dan sebagainya)
c) Bantuan dan pembinaan pemuda
d) Perayaan budaya setempat seperti batagak kudo-kudo, tour Singkarak dll.
e) Pembinaan sosial karyawan
3. Bidang Ekonomi
a) Bantuan Koperasi-koperasi di 5 Jorong
b) Memberikan bibit sawit untuk KK miskin
4. Bidang Agama
a) Perbaikan Masjid
b) Honor guru TPA/MDA
c) Bantuan perayaan-perayaan Agama
d) Moment Ramdhan pembagian sembako dan baju lebaran untuk anak
yatim, dan fakir miskin
5. Bidang Lingkungan
a) Zero production
59
b) Pembersihan Danau Maninjau
c) Pembagian masker gratis
d) Adanya kegiatan Penghiauan
e) Mengadakan lingkungan bantaran sungai serapan
f) Imunisasi (kesahatan di Internal)
Program-program di atas semuanya rutin dilaksananakan. Untuk Kebijakan
Program Ada namanya Program Project dan Non Project. Program yang termasuk
Project berarti sudah dianggarkan, direncakan dan rutin dilakukan setiap tahun.
Sedangkan yang non project lebih kepada by kondisi contohnya adanya
permintaan bantuan kegiatan dari dinas-dinas setempat, atau adanya bencana
alam, sehingga harus diadakannya program bantuan becana Alam.
Setelah Program-program ini dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan,
kebijakan PT. Mutiara Agam untuk terlaksananya Program CSR dengan baik
maka diadakan Sistim Monitoring dan Evaluasi. Sistim Monev yang di pakai oleh
PT. Mutiara Agam adalah melaksanakan Meeting untuk program-program baik
rutin atau pun tidak rutin, baik program project maupun non project. Setelah di
adakannya meeting, untuk pelaksanannya PT. Mutiara Agam akan langsung terjun
di lapangan untuk melihat keadaan dan pelaksanaan Program. Setelah program
selesai adanya sistim pelaporan atau LPJ kegiatan yang nantinya akan di laporkan.
60
2. PT. Tirta Investama2
Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Tirta
Investama, dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya inisitif-inisatif untuk
mencoba melakukan bisnis yang bijaksana, mencoba mengukur dari hulu ke hilir
bertanggungjawab atas inisiatif bisnis yang mereka lakukan, terus manjaga apa
yang di lakukan supaya generasi-generasi kedepan juga merasakan hal yang sama
seperti yang telah dilakukan hari ini.
Latar Belakang adanya keinginan berkelanjutan yang berarti mereka harus
melihat apa yang menjadi faktor apa yang menentukan suatu bisnis bisa berlanjut,
dan menurut PT. Tirta Investama ini Tanggungjawab terhadap sosial dan
lingkungan ini bukan hanya sebatas tanggung jawab tetapi sudah memang harus
dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis.
Implementasi program-program Sustainable ini berpijak dari beberapa
acuan dasar atau berupa pilar-pilar yang menjadi regulasi atau kebijakan internal
dalam perusahaan. Selain visi misi, adanya „AQUA Lestari” sebagai acuan untuk
tetap berkomitmen menjaga sustainable perusahaan yaitu :
a. Pelestarian Air dan Lingkungan.3
Aqua Group berkomitmen penuh mengelola sumber daya air secara
berkelanjutan. Komitmen ini diimplementasikan dalam bentuk mengelola
2 Wawancara dengan Bapak Arief Fatullah sebagai Senior Sustainable Development Manager di PT.
Tirta Investama (Danone Group). 29 September 2016 3Komitmen untuk Indonesia . Laporan Keberlanjutan AQUA 2013-2014,.
61
dampak operasi, menjaga keseimbangan neraca air, mengendalikan
kualitas air dan mengelola sumber daya air secara arif.
Aqua Group selalu mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, Aqua
Group juga menyelenggarakan berbagai inisiatif program pelestarian air
dan lingkungan dari hulu ke hilir.
b. Praktik Perusahaan Ramah Lingkungan.
Menjalankan operasi bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi
Manusia dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan
kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengelolaan Distribusi Produk.
Terus mengkaji penggunaan metode transportasi alternatif untuk distribusi
produk yang ramah lingkungan. Program yang dilaksanakan antara lain
penggunaan kereta api untuk pengangkutan produk galon dari Sukabumi
ke Jakarta.
d. Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Target utama jangka panjang pelibatan dan pemberdayaan masyarakat
adalah menyatukan visi Aqua Grup dengan para pemangku
kepenringannya dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
Implementasi pilar ini difokuskan pada perlindungan dan pe lestarian
sumber daya air melalui praktik-praktik pertanian organik terpadu,
peningkatan akses air bersih, kemandirian sosial-ekonomi masyarakat
melalui pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, serta perluasan akses
modal dan pasar.
62
Untuk penjabaran program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Terkait water protection, seperti menanam pohon, sumber resapan dan
kita juga bekerja sama dengan kementerian kehutanan seperti untuk
menanam pohon, lalu ada juga Hutan Aqua, lalu punya Ciliyung Lestari
dan lain-lain.
b. Di bidang pendidikan seperti sekolah saban mata air, taruna mata air.
c. Untuk Water accest ,dan adanya pemberian akses air bersih kepada
masyaraka, kampanye-kampanye perilaku hidup sehat, terus sanitasi
dibidang kesehatan kepada masyarakat dan sekolah. Micro credit untuk
penyediaan air bersih. Yang lebih besar lagi seperti penyediaan akses
air bersih di daerah-aerah sulit air.
d. Sustainable agriculture, pabrik-pabrik aqua itu banyak di daerah
pegunungan, perkampungan otomatis sangat bersentuhan dengan area
pertanian dan sangat rentan pencemaran pestisida, zat kimia dan lain-
lain, dan pendekatan lakukan seperti pertanian organik, seperti di
cianjur, wonosobo dan lain-lain, dan juga selalu berhubungan dengan
dan antara binaan, seperti juga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu
rumah tangga untuk berusaha, jadi mengconnecting anatara pertanian
organik ini dengan ibu-ibu di rumah tangga yang melakukan usaha
tersebut.
e. Waste Management (Limbah plastik). Untuk sampah dalam kapasitas
besar, seperti recycled (daur ulang) di atas , ada bank sampah ada di
beberapa pabrik, dan mengusahakan untuk level kota atau kabupaten
63
f. Open Look. Yaitu bagaimana connetingkan antara waste plastik kita
dengan produk yang lain.
g. Local economic development, jadi adanya pengembangan
pengembangan ekonomi masyarakat, ini sudah banyak dan berapa ribu
seperti usaha-usaha kecil, pertenakan, perikanan, dan lain-lain yang
mereka minati. Dan Mengajak Ibu-ibu rumah tangga berusaha yaitu
program AHS (Aqua House Service)
Ini adalah inisiatif eksternal. Semua ini tidak di lakukan sendiri tapi
besama-sama dengan komunitas dan karyawan (communities and with our
people). Dan ada upaya-upaya internal seperti keselamatan dan kesehatan
karyawan, mengupayakan kerja sama atau kaborasi dengan stakeholders untuk
semua inisitif dan visi misi.
64
BAB IV
ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PT. MUTIARA AGAM DAN PT. TIRTA INVESTAMA
A. Analisis atas Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di
Indonesia.
Berikut regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di
pakai oleh Indonesia, dan beberapa regulasi yang berkaitan erat dengan
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74
(1) Perseroaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang di anggarkan
dan diperhitungkan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada
ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
di astur dengan Peraturan Pemerintah.
Bisa dilihat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang menjadi payung hukum dari pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial sendiri tidak memuat, bagaimana bentuk
pelaksanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang benar, atau
65
pun mengenai badan pengawas dari pelaksanaan tersebut, dan terutama
ketentuan mengenai sanksi.
Dalam Pasal 74 ayat (3) disebutkan bahwa “Perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”, dalam penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah
dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait.
Menurut penulis, jika kita kembalikan kepada pengertian Tanggung
jawab sosial dan Lingkungan di Indonesia sebagai mana pada Pasal 1 UU
No. 40 Tahun 2007.
Pasal 1 ayat (3)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya.
Ketika Perseroan Terbatas melakukan Pencemaran Lingkungan atau
melanggar hak warga atau hak asasi manusia atau merugikan warga berarti
ketentuan sanksinya di kembalikan pada masing-masing Undang-undang
yang mengatur hal tersebut, yang pada intinya untuk Sanksi dari ketika
“tidak” melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak ada
sanksi akan hal itu.
66
Hampir sejalan dengan pemikiran Gunawan Widjaja dan Yeremia
Ardi Pratama dalam bukunya yaitu Risiko hukum dan Bisnis Perusahaan
Tanpa CSR bahwa Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007
secara jelas menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perseroan
yang melanggar ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan ini adalah sanksi yang di atur dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait. Ini artinya sanksi yang dikenakan bukan sanksi
karena perusahaan tidak melakukan CSR menurut Undang-Undang
Perseroan Terbatas, melainkan sanksi karena perusahaan tersebut
melanggar aturan-aturan terkait dibidang sosial dan lingkungan yang
berlaku.1
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
Dalam Peraturan Pemerintah hal-hal yang di atur mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu Kewajiban TJSL
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Diereksi
berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana yang dimuat dalam
PP NO.47 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 2 , 3 dan 4.
Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan
anggran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
1 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,
(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008). h.98
67
lingkungan dan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan
selanjutnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat
dalam laporan tahunan Perseroan. Perusahaan yang menjalankan
sebagiamana kewajiban di atas akan mendapatkan Penghargaan dari
instansi yang berwenang sebagai mana di muat dalam Pasal 8 dari PP NO.
40 Tahun 2012 ini.
Ketika disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbenturan
dengan tidak adanya prosedur atau bagaimana pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan ini dilakukan, tentunya ketika Perseroan
Terbatas hanya sekedar memberikan sumbangan bantuan kepada
masyarakat, berarti mereka sudah melaksanakan kewajiban Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan yang di sebutkan dalam undang-undang dan
tidak akan ada sanksi ketika mereka hanya sekedar melaksanakan seperti
itu.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, juga tidak memuat hal demikian,
sedangkan fungsi dari Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang
dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang atau
peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat
berjalan.
68
Tidak hanya sanksi dan program pelaksanaan Tanggung jawab sosial
dan lingkungan, harus adanya Lembaga yang menjadi pengawas untuk
pelaksaannya sebagaimana dalam Buku yang tulis oleh Busyra Azheri
bahwa, mengingat CSR telah menjai bagian dari rencana kerja dan laporan
tahunan suatu perusahaan, untuk itu mesti jelas lembaga yang berhak
melakukan pengawasan dan/atau mengaudit pelaksanaan CSR. Apakah
diserahkan pada departemen dan/ atau dinas terkait dengan bidang usaha
perusahaan yang bersangkutan atau ditetapkan lembaga atau badan
tersendiri untuk itu.2
3. Undang-Unang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pasal 15 huruf b
Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah
perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang
dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
(Pasal 1 angka 4).
Dalam Pasal 16 huruf (d), bahwa setiap penanam modal bertanggung
jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan
bagian dari TJSL.
2 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : RajaGrafino Persada, 2012). h.153
69
Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk
melaksanakan TJSL, maka berdasarkan (Pasal 34 UU 25/2007), penanam
modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 68
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan
tepat waktu ;
b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara No. PER-05/MBU/2007.
70
Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum
wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN
5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Pasal 1 ayat (6) dan (7)
(6) Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya
disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui
pemanfaatan dana BUMN
(7) Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL,
adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN
melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Regulasi di atas merupakan peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.
Berbeda dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47
Tahun 2012 yang memuat mengenai Tanggung jawab Sosial dan
Lingkungan oleh Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU
Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Permen BUMN
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang juga membahas mengenai
71
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah memuat ketentuan-
ketentuan seperti sanksi yang jelas bagi yang melanggar.
Kekurangan lain mengenai Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah tidak seragamnya dalam hal Penamaan, bisa dilihat
Dalam Undang-Undang Penanaman Modal memakai istilah “Tanggung
Jawab Sosial”.
Menurut Hans Kelsen, hukum tidak lain merupakan norma utama
yang mengandung sanksi di dalamnya (Law is the primary norm which
stipulates the sanction).
Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain3 :
1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-
sanksi tertentu.
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan,
maupun anjuran (jika bukan kaidah hukum memaksa).
3. Berlaku prinsip persamaan perlakuan di antara sesama anggota
masyarakat (equality before the law)
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang
kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari
kaidah-kaidah hukum yang ada.
5. Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat
berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka
hukum itu sendiri menyediakan berbagai model penyelesaian.
3 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam hukum, (Jakata : Kencana, 2013), h.105
72
Misalnya dengan memberlakukan asas lex specialist derogat lex
generalis.
6. Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum.
Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban
hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk
sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan
ketertiban sosial lainnya.
Berkaitan erat dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi:
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Selain asas-asas tersebut, dalam sebuah materi muatan perundang-
undangan harus pula tercermin asas-asas berikut yang terdapat dalam Pasal
6 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
73
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Oleh karena itu, program CSR di bangun atas dasar untuk
memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Namun karena terjadi
perbedaan bentuk kuasa pengetahuan yang menyebabkan kontestasi
kepentingan dan kekuasaan yang berbeda terhadap program CSR, sering
kali program CSR hanya sekedar proses membangun image. Terlebih lagi
Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan
masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah
lokal dalam hak dan kewajiban warga negara serta management
pembangunan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu aksi ini
perlu diimplementasikan dalm prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good
governence system). Aksi atau tanggung jawab perusahaan setidak-
tidaknya telah menfokuskan pada tiga isu dalam CSR, yakni tatakelola
perusahaan, lingkungan dan pengembangan masyarakat.4dan menurut
penulis harus adanya konsep yang jelas dan tegas, seperti negara-negara
yang lain yang sudah berpengalaman mengenai CSR agar tujuan dari CSR
atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini terwujud, dan peraturan
tidak hanya peraturan tetapi harus ditegakkan.
Berdasarkan defenisi CSR menurut ISO 26000, kuncinya adalah
bahwa kegiatan CSR adalah komitmen dan tanggung jawab korporat
4 Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2014).,h. 230.
74
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporat, baik yang bersifat sosial
maupun lingkungan serta usaha korporat untuk beradaptasi dengan
lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu standar dan ukuran yang
jelas lebih dibutuhkan untuk meningkatan kualitas program dan kadar
tanggung jawab korporat sendiri.5
Analisis Swot
Agar sub-sub dari kekurangan ataupun isi dari analisis Regulasi lebih jelas ,
penulis menambahkan Analisis Swot. Dalam hal ini penulis akan membandingkan
antara faktor internal Kekuatan (strenghts) dan Kelemahan (weaknesses) dengan
faktor eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (treats) dari Regulasi
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.
1. Kekuatan :
a) Banyaknya Peraturan yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
b) Manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga
menguntungkan bagi Perusahaan itu sendiri atau keberlanjutan
perusahaan.
c) Di dukung oleh semua stakeholders termasuk Pemerintah.
d) Pada Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Wajib dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergelut di
bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.
5 Bambang Rudito dan Mellia Famiola, CSR (Corporate Social Responsibility), (Bandung : Rekayasa
Sains, 2013), h. 15
75
e) Pasal 1 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi keberlanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
f) Tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.
g) Adanya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai peraturan yang dibentuk agar
ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan.
h) Pada Pasal 15 UUPM No. 25 Tahun 2007, bahwa setiap penanam modal
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
i) Tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM adalah tanggung jawab
yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
j) Dalam UUPM jika tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 15
tersebut akan dikenakan sanksi administatif.
k) Dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 68 bahwa setiap orang
yang melakukan usaha wajib memberikan informasi terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan
fungsi lingkungan hidup.
76
l) Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 terakir di ubah No. PER-
08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Kelemahan :
a) Banyaknya Pengaturan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan, tetapi belum disepakati 1 penamaan dalam
penyebutannya.
b) Belum adanya objek pasti atau bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan yang diatur oleh undang-undang.
c) Belum adanya Badan Pengawas yang di tetapkan untuk mengawasi
pelaksanaan dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
d) Dalam UUPT ketika tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang terkait, tetapi belum jelas untuk penyebutan sanksi ketiak “tidak”
melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Peluang :
a) Perusahaan akan patuh dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
b) Pengaturan yang baik akan menguntungkan bagi semua pihak,
Perusahaan, stakeholders, dan membantu kinerja Pemerintah.
c) Akan berkurangnya atau tidak ada lagi Perusahaan yang tidak
bertanggung jawab atas Sumber Daya Alam yang telah mereka
manfaatkan.
77
d) Meningkatnya ekonomi keberlanjutan bagi masyarakat.
4. Ancaman :
a) Perusahaan hanya sekedar melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan seperti hanya sebatas Philanthropy
b) Laporan yang bisa di manipulasi.
c) Tidak dikenakannya sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kecuali jika Perusahaan tersebut
melanggar ketentuan undang-undang lain.
d) Ketidak konsistenan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
e) Terjadinya kebingungan oleh para pengusaha untuk melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
f) Buruknya hubungan Perusahaan dengan Stakeholder terutama
masyarakat setempat.
Matrik SWOT Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Berdasarkan indikator-indikator dari kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman dapat di gabungkan untuk mencari pemecahan dari permasalahan dengan
membuat strategi SO, WO, ST, dan WT.
Internal
Eksternal
Kekuatan (Strenght)
a. Banyaknya Regulasi yang
mengatur mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
b. Tidak hanya
menguntungkan pihak
eksternal tetapi salah satu
manfaat Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
untuk keberlanjutan
Kelemahan (Weakness)
a. Banyaknya Pengaturan
yang berkaitan dengan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan, tetapi
belum disepakati 1
penamaan dalam
penyebutannya.
b. Belum adanya objek pasti
atau bentuk pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial
78
Perusahaan itu sendiri
c. Di dukung oleh
stakeholders termasuk
Pemerintah.
d. Pada Pasal 74 UUPT No.
40 Tahun 2007 bahwa
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Wajib
dilaksanakan oleh
Perusahaan yang bergelut
di bidang atau berkaitan
dengan sumber daya alam.
e. Pasal 1 ayat (3) UUPT No.
40 Tahun 2007 bahwa
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam
pembangunan ekonomi
keberlanjutan guna
meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat, bagi
Perseroan sendiri,
komunitas setempat,
maupun masyarakat pada
umumnya.
f. Tidak melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan akan
dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
terkait.
g. Adanya Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun
2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan, sebagai
peraturan yang dibentuk
agar ketentuan dalam
undang-undang dapat
berjalan.
dan Lingkungan yang
diatur oleh undang-
undang.
c. Belum adanya Badan
Pengawas yang di
tetapkan untuk mengawasi
pelaksanaan dan pelaporan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
d. Dalam UUPT ketika tidak
melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan dikenakan
sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang
terkait, tetapi belum jelas
untuk penyebutan sanksi
ketiak “tidak”
melaksanakan program
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
e. Pemahaman CSR yang
masih beragam
f. Masih adanya kelompok
masyarakat yang
menganggap CSR sebagai
donasi.
Peluang (Opportunities)
b. Perusahaan akan
melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan.
SO
a. Merembukkan segala yang
berhubungan dengan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dengan
WO
a. Membuat Regulasi yang
konsisten dan 1 arah, satu
nama, dan memiliki
tujuan yang jelas.
79
c. Pengaturan yang baik
akan menguntungkan
bagi semua pihak,
Perusahaan,
stakeholders, dan
membantu kinerja
Pemerintah.
d. Akan berkurangnya atau
tidak ada lagi
Perusahaan yang tidak
bertanggung jawab atas
Sumber Daya Alam
yang telah mereka
manfaatkan.
e. Meningkatnya ekonomi
keberlanjutan bagi
masyarakat.
f. Berkembangnya minat
akademisi seputar CSR
g. Adanya pengaturan
Internasional yaitu ISO
26000 Guidance on
social responsibility
akdemisi , pemerintah,
perusahaan dan
stakeholders.
b. Mensosialisasikan
peraturan yang jelas dan
konsiten kepada
Perusahaan.
c. Semua stakeholder
termasuk Perusahaaan dan
Pemerintah ikut serta dalam
ekonomi keberlanjutan dan
lingkungan keberlanjutan.
d. Manfaat ekonomi
berkelanjutan yang merata.
b. Melibatkan Perusahaan
atau semua stakeholders
dalam pembentukan
peraturan.
c. Mendengarkan keluhan
para pemangku
kepentingan termasuk
perusahaan khususnya,
agar adanya kesepakatan
bersama dan mencapai
satu pemahan akan
keuntungan CSR.
Ancaman (Threats)
a. Perusahaan hanya
sekedar melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan seperti
hanya sebatas
Philanthropy
b. Laporan yang bisa di
manipulasi.
c. Tidak dikenakannya
sanksi bagi perusahaan
yang tidak melakukan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan kecuali
jika Perusahaan tersebut
melanggar ketentuan
undang-undang lain.
d. Ketidak konsistenan
dalam pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
e. Terjadinya kebingungan
oleh para pengusaha
untuk melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial
ST
a. Pembentukan Objek atau
Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
yang jelas.
b. Penanaman Pemahaman
positif akan hasil dari
pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan kepada
Perusahaan.
WT
a. Membuat pengaturan
tentang sanksi ketika
tidak melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
b. Membentuk Badan
Pengawas untuk
memantau Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
80
dan Lingkungan.
f. Tidak setujunya para
pelaku bisnis.
B. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT.
Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama
Selain menganalisis regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang
ada di Indonesia, penulis juga membandingkan dengan fakta yang terjadi di
lapangan, dengan mengambil contoh 2 Perusahaan yang bergelut di bidang
Sumber daya alam. Dalam analisis Implementasi ini akan di paparkan seperti apa
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkembang di perusahaan.
1. PT. Mutiara Agam, Sumatera Barat6
a) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari PT.
Mutiara Agam mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan atau CSR dapat di analisis bahwa sesuai dengan Pasal 74
UUPT, singkatnya bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Wajib dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang bergelut di bidang
sumber daya alam, oleh karena itu PT. Mutiara Agam telah
melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
sesuai Pasal 74 tersebut, karena sudah ada bebarapa program yang
telah mereka laksanakan selama ini, meskipun sebagai mana penulis
jelaskan pada analisis Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan di atas, belum ada Regulasi atau peraturan bagaimana
6 Wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Bapak Dedi sebagai CDO (Community Development
Officer) di PT. Mutiara Agam, Sumatera Barat. 19 Juli 2016
81
pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
semestinya.
b) Regulasi internal yang di pakai oleh PT. Mutiara Agam bisa dikatakan
sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
dan PT. Mutiara Agam mempunyai cara sendiri untuk melaksanakan
atau merealisasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam
hal ini PT. Mutiara Agam selain tetap memperhatikan peraturan-
peraturan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga
mengambil keputusan berdasarkan kondisi atau keadaan dan
kebutuhan masyarakat.
c) Program-program yang di telah di laksanakan oleh PT. Mutiara Agam
secara Umum sebagai berikut :
1) Bidang Pendidikan :
(a) Honor guru SDN 32 Tanjung Mutiara Agam
(b) Bantuan Bus Sekolah
(c) Bantuan dan Perbaikan bagunan sekolah SDN 32 Tanjung
Mutiara Agam
2) Bidang Lingkungan Sosial Budaya
(a) Bantuan fasilitas sosial dan umum seperti perbaikan jalan dan
jembatan
(b) Kepedulian bencana alam (gempa, tanah longsor dan
sebagainya)
(c) Bantuan dan pembinaan pemuda
82
(d) Perayaan budaya setempat seperti batagak kudo-kudo, tour
Singkarak dll.
(e) Pembinaan sosial karyawan
3) Bidang Ekonomi
(a) Bantuan Koperasi-koperasi di 5 Jorong
(b) Memberikan bibit sawit untuk KK miskin
4) Bidang Agama
(a) Perbaikan Masjid
(b) Honor guru TPA/MDA
(c) Bantuan perayaan-perayaan Agama
(d) Moment Ramdhan pembagian sembako dan baju lebaran
untuk anak yatim, dan fakir miskin
5) Bidang Lingkungan
(a) Zero production
(b) Pembersihan Danau Maninjau
(c) Pembagian masker gratis
(d) Adanya kegiatan Penghijauan
(e) Mengadakan lingkungan bantaran sungai serapan
(f) Imunisasi (kesahatan di Internal)
Berdasarkan Program-program di atas, bisa dilihat jika undang-
undang menjadi acuan untuk melihat apakah pelaksanaan program-
program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang
dilakukan oleh PT. Mutiara Agam sudah benar apa tidak, tentu mereka
83
sudah benar karena telah melakukannya seperti yang penulis sebutkan
pada analisis pertama, tetapi ketika dikembalikan kepada konsep yang
ada berdasarkan wawancara yang penulis lakukan PT. Mutiara Agam
lebih banyak melakukan program sumbangan dari pada pemberdayaan
Masyarakat ataupun Lingkungan meskipun ada beberapa program
yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan Lingkungan,
karena pada dasarnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
tentang meberdayakan masyarakat dan mengelola lingkungan.
Sebagaimana dalam buku Hendrik Budi Untung bahwa CSR jauh
lebih besar dari kedermawanan yang biasanya lebih karena bencana
alam. Tujuan CSR juga bukan untuk memanja karena akan jadi
pembodohan masyarakat. Jadi CSR tujuannya untuk pemberdayaan,
bukan memperdayai. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan
masyarakat mandiiri.7
2. PT. Tirta Investama8
a) Berdasarkan wawancara penulis, bahwa PT. Tirta Inevestama telah
melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan
kewajiban yang dimuat dalam UUPT Pasal 74. Singkatnya, PT. Tirta
Investama (Danone Group) Melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan
Lingkungan ini sesuai dengan bisnis yang mereka geluti, yaitu Sumber
Daya Air, di mulai dengan memprotect atau menjaga sustainable SDA
7 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 11
8 Wawancara dengan Bapak Arief Fatullah sebagai Senior Sustainable Development Manager di PT.
Tirta Investama (Danone Group). 29 September 2016
84
dan menjaga agar air, produk mereka tetap sehat, selain itu mereka
banyak melakukan pelibatan atau pemberdayaan masyarakat sehingga
tentunya masyarakat mendapat banyak hal-hal positif juga seperti
terbukanya lapangan kerja.
b) Dalam hal Regulasi atau Kebijakan internal, dari analisis penulis
berdasarkan hasil wawancara, bahwa PT. Tirta Investama telah
memiliki Pilar-pilar yang konsisten untuk tetap berkomitmen dalam
hal sustainable yang merupakan akar dari semua program-program
atau inisiatif yang dilakukan. Regulasi Pusat mereka memakai 3 Pilar
yaitu “Better healty”, “Better Lives” dan “Better world”. Sedangkan di
Aqua Group sendiri itu ada namanya „AQUA Lestari‟ yang secara
singkat berkaitan dengan keberlanjutan dan pelestarian air, Usaha yang
ramah lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendistribusian
Produk.
c) Untuk Program-program dari Pilar-pilar tersubut yaitu :
a. Terkait water protection, seperti menanam pohon, sumber resapan
dan juga bekerja sama dengan kementerian kehutanan seperti
untuk menanam pohon, lalu ada juga Hutan Aqua dan sebagainya.
b. Dibidang pendidikan seperti sekolah saban mata air, taruna mata
air.
c. Untuk Water accest ,dan adanya pemberian akses air bersih kepada
masyaraka, kampanye-kampanye perilaku hidup sehat, terus
sanitasi dibidang kesehatan kepada masyarakat dan sekolah. Micro
85
credit untuk penyediaan air bersih. Yang lebih besar lagi seperti
penyediaan akses air bersih di daerah-aerah sulit air.
d. Sustainable agriculture, pabrik-pabrik aqua banyak di daerah
pegunungan, perkampungan otomatis sangat bersentuhan dengan
area pertanian dan sangat rentan pencemaran pestisida, zat kimia
dan lain-lain, dan pendekatan lakukan seperti pertanian organik,
seperti di cianjur, wonosobo dan lain-lain. Selalu berhubungan
dengan binaan-binaan.
e. Waste Management (Limbah plastik). Untuk sampah dalam
kapasitas besar, seperti recycled (daur ulang) di atas , ada bank
sampah ada di beberapa pabrik, dan mengusahakan untuk level
kota atau kabupaten
f. Open Look. Yaitu bagaimana connetingkan antara waste plastik
kita dengan produk yang lain seperti di internal, Galon yang pecah
di recyle lagi jadi galon yang siap pakai.
g. Local economic development, adanya pengembangan
pengembangan ekonomi masyarakat lokal, sudah ada berapa ribu
seperti usaha-usaha kecil, pertenakan, perikanan, dan lain-lain
yang mereka minati.
Singkatnya PT. Tirta Investama banyak melakukan pemberdayaan
dengan semua stakeholders. Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut
penulis, program-program yang dilakukan oleh PT. Investama telah benar,
meskipun dalam Undang-undang belum menyebutkan secara jelas, tapi
86
bila merujuk pada teori-teori besar Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan atau CSR bahwa semestinya penerapan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan/ CSR ini tidak hanya berupa Philanthropy saja,
tetapi bagaimana Perusahaan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar
termasuk masyarakat.
87
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Meskipun sudah ada dan banyak regulasi yang membahas Tanggung jawab
Sosial dan Lingkungan, namun belum adanya Ketertiban hukum dan masih
adanya kekosongan makna atas Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan yaitu belum adanya sanksi tegas untuk perusahaan-perusahaan
yang tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, selanjutnya
belum ada juga Badan atau Lembaga Pengawas atau Pelaksanaan yang benar
yang di atur oleh Undang-undang atau dapat dikatakan bahwa peraturan
mengenai Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan masih belum mengatur
secara terperinci dan tegas.
Berdasarkan hasil dari Analisis SWOT, agar pemahaman dan pengaturan
lebih baik perlunya mengadakan diskusi untuk membahas masalah-masalah
CSR dan menyatukan pemahaman untuk semua stakeholders, termasuk
perusahaan dan pemerintah, karena harus ada dukungan bersama agar
Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan lebih baik sehingga
ekonomi keberlanjutan ini dirasakan oleh semua masyarakat.
2. Berdasarkan Regulasi yang telah ada selama ini, adanya fakta Implementasi
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari 2 contoh
Perusahaan yaitu PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama, telah
88
melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
berdasarkan ketentuan Undang-undang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dan Peraturan Pelaksananya. Masing-masing perusahaan
memiliki beragam Regulasi (kebijakan Internal) terkait bagaimana
mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di
Perusahaan meskipun Peraturan-perundang-undang tidak memaparkan atau
memuatnya secara jelas..
B. Saran
1. Perlu adanya menyatukan konsep CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan yang dapat di terapkan di Indonesia agar adanya satu
kesatuan pemahaman dan mensosialisasikan kepada semua stakeholders.
Agar tidak ada lagi kebingungan dari perusahaan terdapat pemahaman
CSR.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukan hanya tanggung jawab
Perusahaan tetapi harus ada dukungan dari pemerintah dan tentunya dari
masyarakat sendiri agar cita-cita dari Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan tercapai. Harus adanya penegakan hukum yang lebih baik
dan tegas, tentunya setelah dibentuk Lembaga pengawas terlebih utama
dan Peraturan yang jelas agar kepastian hukum terjamin
89
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility. Jakarta : RajaGrafino Persada.
2012.
Budi, Hendrik Untung. Corporate Social Responsibility. Jakarta : Sinar Grafika.
2008.
Fuady, Munir. Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum. Jakarta : Kencana.
2013.
Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung :
Citra Aditya Bakti. 2007.
Harahap, Yahyap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada
University. 2012.
Hadi, Nor. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011.
Jaya, Syopiansyah Putra dan Yusuf Duracham. Etika Bisnis dan Hak Kekayaan
Intelektual. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN jakarta, 2009.
Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan ke 4. Jakarta : Prenada
Media Group. 2008.
Mardikanto, Totok. Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial
Korporasi). Bandung : Alfabeta. 2014.
Mulhadi. Hukum Perusahaan. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Permata Aksara. 2012.
Prawirokusumo, Soeharto. Perilaku Bisnis Modern - Tinjauan pada Etika Bisnis
dan Tanggung Jawab Sosial. Jurnal hukum bisnis, 2003.
Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif :
Teori dan Aplikasi. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2005.
90
Pieris, John dan Nizam Jim W. Etika Bisnis dan Good Corporate Gvernance.
Jakarta : Pelangi Cindekia. 2008.
Rangkuti, Freddy. SWOT Balanced Scorecard. Jakarta : Gramedia. 2015;
Rasyid, Abdul Saliman. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta : Kencana.
2011.
Rudito, Bambang dan Melia Famiola. CSR (Corporate Social Responsibility).
Bandung : Rekayasa Sains. 2013.
Suharto, Edi. CSR dan COMDEV. Bandung : Alfabeta. 2008.
Sukino, Sadon dkk. Pengantar Bisnis. Jakarta : Prenada. 2012.
Sutehi, Adrian. Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas. Jakarta :Raih Asa
Sukses. 2015.
Tonny, Fredian Nasdian. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Pustaka
Obor Indonesia. 2014
Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. Risiko Hukum dan Bisnis
Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya. 2008.
Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, di akses pada
tanggal 22 Agustus 2016. 20.16 WIB.
http://www.iso.org, di akses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 20.40 WIB
Buku Laporan Proper 2015 dari http://proper.menlh.go.id. Diakses pada tanggal 8
juni 2016
Jurnal
Nanda Febrina Wahyu Safitri. Analisa Pelaporan Pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pedoman Global Reporting
Initiatives (GRI), Universitas Negeri Surabaya. Vol 2, No. 1, 2013
91
Sabela. Standarisasi CSR sebagai kewajiban Hukum di Indonesia. Vol. 5 No. 1
2015.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan
Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 terakir di ubah No. PER-
08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Wawancara
Wawancara dengan Bapak Arief Fatullah sebagai Senior Sustainable
Development Manager di PT. Tirta Investama (Danone Group). 29
September 2016
Wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Bapak Dedi sebagai CDO(Community
Development Officer) di PT. Mutiara Agam, Sumatera Barat. 19 Juli
2016
92
LAMPIRAN
1. Pedoman Wawancara
2. Hasil Wawancara PT. Mutiara Agam
3. Hasil Wawancara PT. Tirta Investama
PEDOMAN WAWANCARA
No. VARIABEL INDIKATOR PERTANYAAN
1.
Pengertian atau
makna CSR
Pengertian
Tujuan
a. Apakah yang dimaksud
CSR/ TJSL oleh PT. (Nama
Perusahaan) ?
b. Apa yang melatarbelakangi
adanya program CSR oleh
PT. (Nama Perusahaan)?
c. Apa yang menjadi tujuan
akan program CSR oleh
PT. (Nama Perusahaan) ?
2. Regulasi Internal
Regulasi
Umum
Regulasi
Khusus
(Standarisasi)
Kebijakan dana
a. Adakah Regulasi atau
kebijakan internal dari PT.
(Nama Perusahaan)
terhadap pelaksanaan CSR
?
b. Adakah kebijakan akan
standarisasi pelaksanaan
CSR oleh PT. (Nama
Perusahaan)?
c. Berasal dari mana dana
pelaksanaan CSR ?
3. Program CSR
Program yg
direncanakan
Fokus Program
a. Apa saja prorgam CSR
yang dilakukan oleh PT.
(Nama Perusahaan) ? (3
tahun terakir)
b. Aspek apa saja yang
menjadi fokus CSR PT.
(Nama Perusahaan) ?
4.
Pendamping/atau
Pelaksana CSR
Bidang
Pelaksana CSR
Dalam Pelaksanaan CSR
adakah Staf khusus atau
bidang khusus yang
melaksanakan CSR ini ?
5.
Monitoring
Pelaksanaan
Monitoring
Pelaksanaan
Evaluasi
Program
Kendala
a. Saat dilakukannya
Program-program CSR
apakah ada yang
memonitoring
pelaksanaannnya ? dan
bagaimana mekanismenya
?
b. Setelah terlaksananya
program CSR adakah
dilakukan Evaluasi
terhadap perogram-
program yang telah
terelasiasi ? dan bagaimana
mekanisme ?
c. Adakah permasalahan-
permasalahan yang teradi
ketika pelaksanaan CSR
atau apakah Pelaksanaan
CSR bejalan dengan baik ?
Nama : Mulyadi
Jabatan : CDO (Comonity Development Officer) Senior
Hari/ Tgl : Selasa/19 Juli 2016
Waktu : 10.30 - selesai
1. Apakah yang dimaksud CSR/TJSL oleh PT. Mutiara Agam ?
CSR adalah sebuah mekanisme atau sebuah cara untuk melakukan atau
mengukur atau bentuk kepedulian terhdap lingkungan dimana perusahaan
berada. Apa yang di ukur, apa yang harus kita perhatikan yaitu salah satunya
adalah Sosial Ekonomi, Pendidikan , Budaya, Organisasi Kepemudaan,
Agama dan lain-lain.
2. Apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanan program CSR di PT.
Mutiara Agam ?
Latar belakangnya adalah perusahaan ingin maju dan tumbuh berkembang
bersama dengan masyarakat hal ini lah yang menyemangati kita.
3. Apakah ada Regulasi atau kebijakan tersendiri (internal) dari PT.
Mutiara Agam terhdap pelaksanaan CSR ?
Tentu ada. Kebijakan yang kita pakai saat ini untuk pelaksanaan CSR adalah :
a. Masih memberi perhatian kepada daerah prioritas yaitu :
1) Ring 1 : daerah toritorial atau wilayah dimana kita berdomisili
2) Ring 2 : daerah sekitar atau desa-desa sepadan lainnya yang tidak
termasuk izin kita
3) Ring 3 : yang masuk lingkungan kecamatan
4. Adakah Regulasi atau kebijakan standarisasi pelaksanaan CSR oleh PT.
Mutiara Agam ?
Untuk standarisasi saat ini dalam program CSR kita masih dalam ruang
lingkup dalam bentuk bidang Agama, Pendidikan, Olahraga, Budaya dan
Ekonomi kerakyatan. Dalam hal regulasi yang lebuh khusus kita hanya
melihat apa yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat atau
by kondisi.
5. Bagaimana kebijakan dana CSR di PT. Mutiara Agam ?
Untuk dana, ada sifatnya yang rutin ada yang non rutin. Yang rutin itu seperti
pemberian gaji kepada guru TPA/MDA dan guru-guru SD itu tiap bulan rutin,
yang non rutin seperti bantuan-bantuan yang bersifat proposal, seperti
proposal bantuan pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan
sebagainya.
Untuk tiap tahunnya kita selalu menyisihkan dana untuk program-program
CSR, kalau untuk tahun ini sekitar 1,7 Milyar kita anggarkan, tahun lalu 1,2
Milyar. Dana ini dilihat berdasarkan perhitungan survei apa saja yang kita
perlukan dan yang dibutuhkan, jadi riil berdasarkan kebutuhan yang akan kita
bantu.
6. Secara Umum Apa saja Program yang telah dilaksanakan oleh PT.
Mutiara Agam ? (3 tahun terakir)
Dalam cangkupan Internal kita telah melakukan CSR lingkungan seperti
penanaman kembali daerah bantaran sungai, kemudian daerah resapan yang
menjadi area konservasi, dan penanam penghijauan kembali di daerah-daerah
konservasi bukit yang ada di daerah sekitar PT. Mutiara Agam. Selanjutnya
ada pembinaan lingkungan sosial karyawan. Untuk Eksternal yaitu
pembangunan fasilitas umum baik itu jalan dan lain-lainnya, kemudian
fasilitas-fasilitas seperti perbaikan masjid, pemberian honor guru TPA/MDA ,
bantuan dan pembinaan pemuda, pembinaan bidang olah raga.
Selanjutnya ekonomi yaitu bantuan langsung terhdap koperasi di 5 jorong,
terhadap bantuan kepada Bank Syariah BMT. Kemudian di bidang
pendidikan kita juga membantu honor-honor guru sekolah juga dan
membantu fasilitas SD, itu lah beberapa yang sudah kita lakukan. Dan juga
event-event di kabupaten kita juga ikut serta membantu.
7. Aspek apa saja yang menjadi fokus program CSR di Pt. Mutiara Agam ?
Semua program-program yang disebutkan semuanya selalu dilakukan, jadi
tiap tahun rutin dilakukan.
8. Dalam pelaksanaan CSR adakah staf khusus atau bidang khusus yang
melaksanakan CSR ini ?
Ada. CSR di bawah naungan Comunity Development Officer (CDO) nah di
dalam CDO ini adalah salah satu staf yang menangani khusus CSR
9. Saat dilakukannya Program-program CSR apakah ada yang
memonitoring dan evaluasi pelaksanannya ? bagaimana mekanismenya
?
Untuk monove kita ada namanya review bulanan, triwulan, semester dan
riview pertahun. CSR yang telah kita bikin dalam budget tuntu kita perlu
review perbulan, kemudian baru kita nanti kita rangkup dalam triwulan,
melihat bagaimana plus minusnya, dan budgetnya. Dan dalam tiap akirnya
kita ambil kesimpulan.
10. Adakah permasalaham-permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan
program-program CSR tersebut ?
Tentunya pasti ada, dengan banyaknya program yang ada tentu ada kendala,
salah satunya ada program-program CSR yang bersifat non project, yang
kadangkala semua meminta untuk menjadi skala prioritas. Nah tentunya
misalkan 10 proposal yang diajukan oleh masyarakat belum tentu semua kita
realisasikan. Ada juga yang program CSR yang diajukan oleh masyarakat tapi
secara peruntukannya program itu tidak bisa dilaksanakan di daerah tersebut.
11. Apakah ada manfaat atau dampak positif akan pelaksanaan CSR baik
untuk PT sendiri maupun masyarakat ?
Sebenernya masyarakat di sini pada umumnya masih mengenal rasa terima
kasih, tentunya pasti ada dampak positif itu, salah satu nya satu nagari (desa)
minta bantuan perbaikan jalan, dan jalan transportasi mereka menjadi bagus
lancar tentu mereka berterima kasih, terima kasih di sini bukan hanya ucapan,
tapi sikap mereka atau tutur mereka, yang tadinya ada permasalahn-
permasalahan kecil dapat dimaklumi dan diatasi.
Nama : Dedi Kurniawan Priadi
Jabatan : Asisten CDO OJT (on the job training)
Hari/ Tgl : Senin/18 Juli 2016
Waktu : 10.30 - selesai
1. Apakah yang dimaksud CSR/TJSL oleh PT. Mutiara Agam ?
Secara prinsip hampir sama dengan peraturan perundang-undangan, karena
kita tidak bisa juga lepas dari sana. Pada prinsipnya CSR itu adalah suatu
wujud kotmitmen perusahaan seperti berkontribusi secara maksimal di bidang
sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, untuk memberi konstribusinya
kepada masyarakat internal dan eksternal. Internal berarti karyawan beserta
keluarganya, kalau eksternal seperti warga sekitar.
2. Apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanan program CSR di PT.
Mutiara Agam ?
Seperti anologi kita yaitu hidup bersosial, dan pada prinsipnya manusia itu
adalaha makhluk sosial, jadi sebagai tetangga yang baik istilahnya perusahaan
perlu untuk menjalin hubungan sosial dengan masyrakat, utamanya
masyarakat sekitar wilayah ring. Untuk menjalin hubungan emosional dengan
masyarakat sehingga potensi-potensi munculnya konflik itu bisa dihindari.
Sedangkan tujuan CSR yaitu Pertama, menciptakan hubungan baik antara
perusahaan dengan masyarakat, kedua menciptakan hubungan baik anatara
perusahaan dengan stakeholders, termasuk juga pemerintahan setempat.
3. Apakah ada Regulasi atau kebijakan tersendiri (internal) dari PT.
Mutiara Agam terhdap pelaksanaan CSR ?
Untuk program CSR ada namanya program project dan non project.
Untuk program project, merupakan program-program yang rutin setiap tahun,
contohnya bantuan untuk tenaga pengajar di wilayah ring 1, termasuk
fasilitas-fasilitas sekolah. Sedangkan non project sifatnya urgantniental,
misalnya ada program-program pemerintah setempat, contohnya dari dinas
sosial ketenagakerjaan yaitu program pengurangan tenaga kerja anak, jadi
kita bantu untu mengurangi jumlah tenaga kerja anak, kemaren kita bantu
pemberian sarana sekolah untuk mengembalikan minat belajar mereka.
4. Adakah Regulasi atau kebijakan standarisasi pelaksanaan CSR oleh PT.
Mutiara Agam ?
Pada prinsipnya semuanya kita meetingkan, apa saja yang harus di lakukan.
.
5. Bagaimana kebijakan dana CSR di PT. Mutiara Agam ?
Kalau untuk dana itu diatur oleh department CSR di jakarta, jadi setiap tahun
sudah di budgetkan. Dasar dari pembudgetan itu sendiri memang berdasarkan
hukum CSR.
6. Secara Umum Apa saja Program yang telah dilaksanakan oleh PT.
Mutiara Agam ? (3 tahun terakir)
Secara umum berangkat dari pinsip CSR yaitu memberikan konstribusi setiap
bidang,
Pertama di bidang Ekonomi kemsyarakatan yaitu Ada program bantuan
sosial kemasyarakatan contohnya pada tahun ini kita memberikan bantuan
bibit sawit untuk KK miskin, dan ini juga termasuk program tiap tahun tapi
tidak rutin, tujuan kita untuk mensuport masyarakat.
Kedua Sosial, yaitu salah satunya ada program bantuan sosial. Hampir setiap
bulannya kita memberikan bantuan kepada anak yatim, fasilitas-fasilitas panti
asuhan. Di moment ramadhan kita memberikan baju lebaran untuk fakir
miskin, anak yatim dan ada juga pembagian sembako.
Ketiga dibidang budaya, kita juga suport perayaan-perayaan besar adat,
seperti perayaan siti manggopoh, event-event nasional, ada juga acara tour
Singkarak.
Keempet di bidang Keagaamaan, kita bantu pembangunan masjid, bantuan
tenaga pengajar TPA berupa honor tiap bulannya di beberpa jorong (sebutan
untuk nama desa/daerah).
Kelima di bidang lingkungan, kita waktu itu ada pembersihan Danau
Maninjau, pembuatan taman, di internal kita ada program zero production
yang berarti tidak ada bahan yang tersisa dari hasil produksi, setiap bagian
dari sawit itu pasti kita manfaatkan.
7. Aspek apa saja yang menjadi fokus program CSR di Pt. Mutiara Agam ?
Semua program-program yang disebutkan semuanya selalu dilakukan, jadi
tiap tahun rutin dilakukan.
8. Dalam pelaksanaan CSR adakah staf khusus atau bidang khusus yang
melaksanakan CSR ini ?
Ada. CSR di bawah naungan Comunity Development Officer (CDO), di
dalam CDO ada 3 staf. Nah, di dalam CDO itu ada namanya CD
(Community Development, yang membahas tentang legality, security dan
lain-lain, dan ada juga staf khus CSR. Di dalam CSR juga juga di bagi-bagi
ada di bidang khusus Lingkungan, dan ada khusus bagian sosial
kemsyarakatan.
9. Saat dilakukannya Program-program CSR apakah ada yang
memonitoring dan evaluasi pelaksanannya ? bagaimana mekanismenya
?
tentunya ada, prinsip yang pertama pastinya kita melakukan meeting terlebih
dahulu, membahas kira-kira apa yang sebenarnya di butuhkan oleh
masyrakat, atau misalkan adanya permintaan bantuan akan di bahas, ditinjau
ini layak di bantu atau tidak, jadi ada skal prioritasnya juga. Setelah di
meetingkan pastinya kita terjun ke lapangan, dan ada juga deklarasi berupa
laporan pertanggung jawaban. Dan pastinya untuk semua program-program
kita laporkan setiap akir tahunnya ke instansi terkait.
Nama : Arief Fatullah
Jabatan : Senior Sustainable Development Manager - Water
Hari/ Tgl : Kamis / 29 September 2016
Waktu : 10.30 – selesai
1. Apakah yang dimaksud CSR/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
oleh PT. Tirta Investama (DANONE GROUP)?
Dalam hal ini PT.Tirta Investama mencoba melakukan bisnis yang bijaksana,
mencoba mengukur dari hulu ke hilir bertanggungjawab atas inisiatif bisnis,
terus manjaga apa yang dilakukan supaya generasi-generasi kedepan juga
merasakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan hari ini. PT.Tirta
Investama juga berupaya membuat inisiatif-inisiatif untuk menjaga bisnis
kami ini terus berlanjut.
Dari segi implementasinya dari berbagai kaidah kami perkuat, kami mengacu
ke GCG, dan ISO 26000, sebagai acuan dasar. Secara prinsip itu yang kami
lakukan.
2. Apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanan program CSR di PT.
Tirta Investama?
PT. Tirta Investama mempunyai 2 founder. Jadi dari sisi Danonenya sendiri
yaitu Antoine Riboud, dia mempunyai 2 komitmen, dia mengatakan bahwa
yang namanya bisnis Danone itu tidak hanya selesai sebatas tanggung jawab
pagar perusahaan, berarti harus bertanggung jawab kedepan, sehingga
lahirlah 2 komitmen secara simple kami menyebutknya “sukses dalam bisnis
dan sukses dalam pengembangan sosial dan lingkungan”. Artinya proses
penyeimbangan antara sisi Ekonomi dan Sosial Lingkungan, ini menjadi
landasan komitmen dari Danonenya.
Dari Sisi Aqua, Aqua ini didirikan oleh Bapak Tirto Utomo tahun 1973 dan
beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa ketika Aqua berdiri dimanapun
itu harus memberikan konstribusi kepada pembangunan dan pengembangan
masyarakat sekitarnya. Pada Tahun 1978 Danone dan Aqua ini Marger, tidak
menghilangkan 2 komitmen ini justru malah komitmen ini berpadu,
melahirkan insiatif-insiatif keberlanjutan yang lebih masif lagi.
Aqua sendiri kita turunkan payung keberlanjutan tadi, yaitu “Aqua Lestari”.
3. Apa yang menjadi tujuan akan program CSR oleh PT. Tirta Investama ?
Danone itu mempunyai misi, menyebarkan kesehatan sebanyak mungkin
kepada manusia, dengan produk makanan atau minuman.
Sedangkan ari Pusat, memiliki ambisi-ambisi besar, bagaimana mewujudkan
ambisi besar ini yaitu dengan adanya 3 Pilar “Better healty”, “Better lives”
dan “Better world”.
a. Better healty : lebih mencoba menyesiasati inovasi produk-produk yang
lebih menyehatkan (healthier product), tidak hanya itu Perusahaan juga
ingin gaya hidup yang sehat (healthier lifestyle), jadi Danone juga
mengupayakan perilaku hidup sehat, seperti program untuk bagaimana
menggunakan pupuk organik pada pabrik-pabrik bidang pertanian, dan
sehatnya produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Ada juga
Community relevant (keadaan lingkungan/komunitas) jadi mimpi Danone
untuk membuat produk itu tidak sembarangan, ketika orang Indonesia
suka yugort itu agak manis, maka akan sediakan dengan tetap
memperhatikan pilar yang lain, artinya tetap sehat tanpa menghilangkan
konteks lokal. Lalu ada Responsible company practices.
b. Better lives : dimulai dari orang-orang perusahaan atau karyawan (better
for our peopple), lalu juga menjaga masing-masing brands tiap-tiap
produk (meaningful brands) seperti produk aqua ketika masyarakat
mengkonsumsi aqua tidak hanya mengenal mereknya tetapi juga tahu
bahwa aqua prouk yang sehat, aqua baik untuk di konsumsi, inilah yang
ingin bangun oleh PT. Tirta Investama.
c. Better world : Di Indonesia kita dihadapkan dengan pertumbuhan
penduduk yang juga merupakan tantangan, bagaimana tetap
mempertahankan posisi perusahaan, juga melihat bagaimana keadaan
sosial sekitar seperti kemiskinan, kematian, kekurangan gizi dan ini juga
merupakan tantangan kita.
Aqua Lestari sebagai Payung Keberlanjutan. Ada 4 pilar
a. Pelestarian Air dan Lingkungan.1
Aqua Group berkomitmen penuh mengelola sumber daya air secara
berkelanjutan. Komitmen ini diimplementasikan dalam bentuk mengelola
dampak operasi, menjaga keseimbangan neraca air, mengendalikan
kualitas air dan mengelola sumber daya air secara arif.
Aqua Group selalu mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, Aqua
Group juga menyelenggarakan berbagai inisiatif program pelestarian air
dan lingkungan dari hulu ke hilir.
b. Praktik Perusahaan Ramah Lingkungan.
Menjalankan operasi bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi
Manusia dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan
kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengelolaan Distribusi Produk.
Terus mengkaji penggunaan metode transportasi alternatif untuk distribusi
produk yang ramah lingkungan. Program yang dilaksanakan antara lain
penggunaan kereta api untuk pengangkutan produk galon dari Sukabumi
ke Jakarta.
d. Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Target utama jangka panjang pelibatan dan pemberdayaan masyarakat
adalah menyatukan visi Aqua Grup dengan para pemangku
kepenringannya dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
Implementasi pilar ini difokuskan pada perlindungan dan pe lestarian
sumber daya air melalui praktik-praktik pertanian organik terpadu,
peningkatan akses air bersih, kemandirian sosial-ekonomi masyarakat
melalui pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, serta perluasan akses
modal dan pasar.
Semua ini 4 pilar ini tidak dilakukan sendiri tapi besama-sama dengan
komunitas dan karyawan (communities and with our people). Dan ada
upaya-upaya internal seperti keselamatan dan kesehatan karyawan,
1Komitmen untuk Indonesia . Laporan Keberlanjutan AQUA 2013-2014,.
mengupayakan kerja sama atau kaborasi dengan stakeholders untuk semua
inisitif dan visi misi.
4. Apakah ada Regulasi atau kebijakan tersendiri (internal) dari PT. Tirta
Investama terhadap pelaksanaan CSR ?
Untuk kebijakan atau regulasi imternal berdasarkan Komitmen-komitmen,
Pilar-pilar dan Visi Misi yang telah dijelaskan di atas.
5. Bagaimana kebijakan dana CSR di PT. Tirta Investama ?
Untuk hal pendanaan, PT. Tirta Investama tidak mempunyai kebijakan untuk
sekian persen yang dikeluarkan dari keuntungan tapi berasarkan roadmap
yang menjadi acuan untuk dicapai, berapapun nilainya untuk mencapai itu
akan dikeluarkan. Jadi tidak ada batasan minimal ataupun persentase yang
harus dikeluarkan.
6. Secara Umum Apa saja Program yang telah dilaksanakan oleh PT. Tirta
Investama? (3 tahun terakir)
Terkait water protection, seperti menanam pohon, sumber resapan dan kita
juga bekerja sama dengan kementerian kehutanan seperti untuk menanam
pohon, lalu ada juga hutan aqua, lalu punya Ciliyung Lestari dan lain-lain.
Dibidang pendidikan kita juga punya sekolah saban mata air, taruna mata air.
Untuk Water accest ,dan adanya pemberian akses air bersih kepada
masyarakat, kampanye SPBM, kampanye perilaku hidup sehat, terus sanitasi
dibidang kesehatan kepada masyarakat dan sekolah. Micro credit untuk
penyediaan air bersih. Yang lebih besar lagi seperti penyediaan akses air
bersih di daerah-aerah sulit air.
Sustainable agriculture, pabrik-pabrik aqua sudah banyak di daerah
pegunungan, perkampungan otomatis sangat bersentuhan dengan area
pertanian dan sangat rentan pencemaran pestisida, zat kimia dan lain-lain, dan
pendekatan yang kita lakukan seperti pertanian organik, seperti di cianjur,
wonosobo dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi connecting jadi PT. Tirta
Investama selalu berhubungan dengan binaan-binaan, seperti memberikan
kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan usaha, jadi kami
conecting antara pertanian organik ini dengan ibu-ibu di rumah tangga yang
melakukan usaha tersebut.
Waste Management (Limbah plastik). Untuk sampah dalam kapasitas besar,
seperti recycled (daur ulang) di atas , ada bank sampah ada di beberapa
pabrik, dan mengusahakan untuk level kota atau kabupaten
Open Look. Yaitu bagaimana connetingkan antara waste plastik kita dengan
produk yang lain. Untuk di Global ada sepeti Danone yang bekerja sama
dengan “Pilot”, chasingnya itu dari sampah plastiknya produk Danone. Atau
untuk internal Galon yang pecah di reycle lagi jadi galon.
Local economic development, jadi adanya pengembangan pengembangan
ekonomi masyarakat, ini sudah banyak dan berapa ribu seperti usaha-usaha
kecil, pertenakan, perikanan, dan lain-lain yang mereka minati. Adanya
Pemberdayaan ibu rumah tangga yaitu program AHS (Aqua House Service).
Ini adalah inisiatif eksternal, kalau inisitif internal tentu ada juga.
7. Aspek apa saja yang menjadi fokus program CSR di PT. Tirta
Investama?
Untuk fokusnya sesuai dengan bisnis kami yaitu Sumber Daya Air. Mulai
dari water protection, waste (sampah plastik), sampai ke pengembangan
masyarakat lokal tadi.
8. Dalam pelaksanaan CSR adakah staf khusus atau bidang khusus yang
melaksanakan CSR ini ?
Danone mempunyai struktural khusus untuk suistainable development.
Vp General Sectetary
Directur Sustainable Development
Sustainable healt Climate and
packying
Sustainable Water
Management
Ragional Manager Comminity and
Calaboration
