Regulasi & Standar Mutu Pekerjaan Auditor

Disusun Oleh :1. Moch Chozinuddin Holil2. Dini Meiyanti3. Damini

1. Regulasi & Standar Mutu Pekerjaan Auditor

Regulasi oleh Pemerintah, antara lain:a. UU No. 34 tahun 1954 - Gelar Akuntan b. Kepmen No. 179/U/2001- Penyelenggaraan pendidikan profesic. Kepmen No. 331/KMK/017/1999 - Register Negara d. Kepmen No. 426/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 - Jasa akuntan publike. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 -Tentang Jasa Akuntan Publikf. UU No. 5 Tahun 2011- Undang-Undang Akuntan Publik g. Regulasi oleh Badan Pemerintah lain, seperti otoritas pasar modal, Bank Sentral dll.h. Permenpan nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit APIP

Regulasi oleh Organisasi Profesi Akuntan, antara lain:a. Standar Akuntansi;b. Standar Audit;c. Kode Etik Profesi.

2. UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:a. jasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. jasa asurans lainnya.

UU 5 Tahun 2011

diberikan oleh Menteri dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang

Perizinan Akuntan Publik

a. memiliki sertifikat lulus ujian profesi akuntan publik b. berpengalaman praktik memberikan jasa asuransc. berdomisili di wilayah NKRId. memiliki NPWPe. tidak pernah dikenai sanksi adm pencabutan izin

Akuntan Publik;f. tidak pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik h. tidak berada dalam pengampuan.

Persyaratan :

Hak, Kewajiban, Dan Larangana. memperoleh imbalan jasa;b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai

dengan SPAP; c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya

yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak

Kewajiban

a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;

b. berdomisili di wilayah NKRI dan pemimpin KAP/cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP/ cabang

c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin Akuntan Publik diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP

d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam paling lambat 30 hari sejak:

1. menjadi Rekan pada KAP;2. mengundurkan diri dari KAP; atau3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam UU e. menjaga kompetensi melalui pelatihan professional

berkelanjutanf. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan

mempunyai integritas yang tinggi.

Larangan

a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1KAPb. merangkap sebagai : 1. pejabat Negara ; 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga

pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan per-UU

3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;

c. memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis, untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain,

d. memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya dalam masa pembekuan izin;

e. memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya melalui KAP yang sedang dikenai sanksi

f. memberikan jasa selain jasa audit dan jasa asurans lainnya g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau

dokumen lain tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;h. menerima imbalan jasa bersyarati. menerima atau memberikan komisij. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,

dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

3. STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disebut SPAP adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Standar Profesional Akuntan Publik terdiri dari enam standar yaitu:

1. Standar Auditing

2. Standar Atestasi

3. Standar Jasa Akuntansi & Reviu

4. Standar Jasa Konsultasi

5. Standar Pengendalian Mutu

6. Aturan Etika Kompartemen AP

1. Standar Auditing

merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA) termasuk interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). Standar audit terdiri dari :

Standar Umum

Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pelaporan

2. Standar Atestasi

memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati).

3. Standar Jasa Akuntansi & Reviu

4. Standar Jasa Konsultasi

rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review

memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

5. Standar Pengendalian Mutu

memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompertemen Akuntan Publik

Unsur-Unsurnya :

• independensi• penugasan personel • konsultasi• supervisi • pemekerjaan (hiring)

• pengembangan profesional • promosi • penerimaan & keberlanjutan

klien • inspeksi

Hubungan Standar Atestasi dan Standar Auditing

Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan PABU di Indonesia merupakan satu di antara jasa atestasi yang disediakan KAP kepada masyarakat.

Jasa Atestasi memberikan tingkat keyakinan (level of assurance) di bawah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan historis

4. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

SPKN adalah amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Pemeriksaan diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta profesionalitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan, yaitu :

Peraturan BPK RI no. 1 Th. 2007

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan dgn Tujuan Tertentu

SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SPKN berlaku bagi BPK atau akuntan publik serta pihak lain yang diberi amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. SPKN juga dapat menjadi acuan bagi aparat pengawasan internal pemerintah maupun pihak lain dalam penyusunan standar pengawasan sesuai kedudukan,tugas,dan fungsinya.

Tujuan SPKN adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) dalam SPKN :

PSP 01 : STANDAR UMUM PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

KEUANGAN PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN

KEUANGAN PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

KINERJAPSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN

KINERJAPSP 06 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

DENGAN TUJUAN TERTENTUPSP 07 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN

DENGAN TUJUAN TERTENTU