Rekomendasi Mukernas Iakmi 2014

8/18/2019 Rekomendasi Mukernas Iakmi 2014

1/4

1

Ringkasan dan Rekomendasi

Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

(IAKMI)Padang 27-29 Oktober 2014

Sebagai wujud dan komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan kesehatan dan sekaligus

melaksanakan program kerja tahun 2014, pada tanggal 27-28 Oktober 2014, kami Ikatan Ahli

Kesehatan Masyarakat Indonesia telah menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

XIII bertempat di Kota Padang, Sumatera Barat. Syukur alhamdulillah, penyelenggaraan Mukernas

telah berjalan dengan baik yang dihadiri oleh Pengurus Daerah dari 22 Propinsi dan melibatkan 600

peserta yang turut serta dalam acara pada sesi ilmiah.

Salama 2 (dua) hari kerja, Mukernas telah membahas isu-isu strategis yaitu:

1.

Surat Tanda Registrasi SKM

2.

Sistem CPHE dan Uji Kompetensi SKM

3. Pengembangan Pendidikan Keprofesian

4.

Masukan untuk Menteri Kesehatan Baru

Selain itu, Mukernas juga telah berhasil menyelenggarakan serangkaian diskusi ilmiah dalam bentuk

seri Diskusi Panel yang membahas topik 1) Peran SKM dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2)

Pendidikan Kesmas dan Sertifikasi Lulusan Kesehatan Masyarakat, dan 3) Tantangan dan Strategi

Pengendalian Rokok di Indonesia pada Era Kabinet Kerja JKW-JK; simposium paralel bertopik: 1)

Pencapaian Indikator Keluarga Sejahtera sebagai Komponen Penting Universal Coverage di Era JKN,

2) Upaya Penanggulangan Demam Berdarah Melalui Aksi Jumantik Cilik, 3) Peran Perguruan Tinggi

dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan, 4) Optimalisasi Peran IAKMI dalam

Pemanfaatan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan,dan 5) Peran Profesi

Kesehatan Masyarakat dalam Penanganan Rehabilitasi Pengguna Narkoba; dan presentasi hasil-hasil

penelitian (free paper) sebanyak 221 makalah yang diikuti 78 paper untuk presentasi oral dan 133

presentasi poster.

Untuk meningkatkan peran strategis IAKMI dalam pembangunan kesehatan bangsa khususnya

penerapan Jaminan Kesehatan Nasional pada Mukernas ini IAKMI telah berhasil menandatangani

Nota Kesepahaman dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan untuk

Optimalisasi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Di dalam Mukernas ini, IAKMI juga

telah berhasil menerbitkan (launching) Surat Keterangan Impassing untuk STR SKM.

Mukernas IAKMI tahun 2014 di Kota Padang ini dilaksanakan secara berkesinambungan dengan

penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat (AIPTKMI)

IX, serangkaian pelatihan tematik yaitu 1) Training Health in All Policies (HiAP) for Development, 2)

Training Geographic Information System (GIS) dalam Pelayanan Kesehatan , 3) Pelatihan KIE,

Advokasi, dan Mobilisasi Sosial untuk Masalah Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan dari serangkaian diskusi dan rapat organisasi IAKMI, maka Mukernas

sepakat untuk:


2/4

2

1. Penerapan Kurikulum Standard Prodi SKM tahun 2014:

1) Memberikan penghargaan kepada AIPTKMI dan Para Dekan FKM Pembina yang telah

berhasil merampungkan penyusunan Kurikulum SKM Standard tahun 2014 sebagai bagian

dari peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan SKM di seluruh Indonesia.

2)

Mendorong peran Pengda IAKMI di seluruh daerah untuk mendukung peningkatan kualitas

pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan penerapan Kurikulum Standard SKM

tahun 2014 yang diselenggarakan oleh seluruh Progaram Studi SKM di Indonesia

2. Surat Tanda Registrasi Sarjana Kesehatan Masyarakat (ST SKM):

1) Menulis surat kepada MTKI Pusat agar agar MTKI membuat surat pemberitahuan kepada

MTKP perihal legalitas STR SKM sesuai peraturan yang ada dan menjelaskan bahwa

Organisasi Profesi (OP) resmi SKM di MTKP adalah IAKMI

2) Membuat Prosedur Baku tentang Impassing untuk STR SKM sebelum tahun2014.

3)

Mempersiapkan seluruh Pengurus Daerah untuk segera melaksanakan pendataan kepada

seluruh SKM yang di daerah masing-masing sebagai bagian dari program penerbitan SuratKeterangan Impassing untuk STR SKM bagi lulusan SKM sebelum tahun 2014.

4)

Setelah pelaksanaan proses impassing ini, maka pemberian STR selanjutnya dilakukan sesuai

pilihan keahlian kesehatan masyarakat sesuai UU Tenaga Kesehatan tahun 2014 yang

dikoordinasikan oleh IAKMI Pusat.

5)

Pengda IAKMI segera membuat Iklan di koran dan media social lain mengenai kebijakan

program Impassing STR SKM dan dalam waktu satu bulan telah melakukan inventarisir

keangotaannya yang dapat dilakukan secara berjenjang dengan berkoordinasi dengan

Pengurus IAKMI Kabupaten/Kota atau Koordinator IAKMI Kabupaten/Kota. Ini perlu

dilakukan sebagai entry point untuk mendorong pembentukan pengurus IAKMI Kab/kota

6)

Pengda IAKMI perlu berkerjasama dengan institusi pendidikan untuk validasi dan verifikasicredential lulusan.

3. Pendidikan Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan (Continuing Public Health Education

disingkat CPHE)

IAKMI akan terus melakukan perbaikan penerapan Pendidikan Kesehatan Masyarakat

Berkelanjutan (Continuing Public Health Education disingkat CPHE) sebagai bagian dari

pelaksanaan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. CPHE diselenggarakan dan akan mendapat

penilaian angka kredit dalam bentuk:

1) Pendidikan berjenjang/bergelar dan tidak bergelar termasuk pelatihan dan kursus

2)

Pertemuan ilmiah

3)

Publikasi makalah ilmiah

4) Pengabdian kepada masyarakat

5) Pelayanan dan kepemimpinan publik

4. Pendidikan Profesi

Dalam waktu satu tahun ke depan, IAKMI bersama AIPTKMI akan mengembangkan pendidikan

profesi kesehatan masyarakat utamanya profesi-profesi yang didalam rumpun tenaga kesehatan

masyarakat sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kesehatan tahun 2014. Untuk itu, IAKMI

mentargetkan penyelesaian dokumen Naskah Akademik Pendidikan Profesi Kesehatan

Masyarakat dalam waktu 6 bulan – 1 tahun kedepan.


3/4

3

5. Rekomendasi

IAKMI menyampaikan ucapan Selamat teriring Do’a kepada Menteri Kesehatan Republik

Indonesia periode 2014-2019 Prof. dr. Nila Moeloek. Untuk percepatan proses pembangunan

kesehatan masyarakat, IAKMI merekomendasikan menyampaikan pernyataan dan rekomendasi

kepada pemeirintah sebagai berikut:

a.

Mendukung pernyataan Menteri Kesehatan yang baru untuk meningkatkan peran dan upayapreventif dan promotif.

b.

Untuk mengarahkan pembangunan kesehatan yang lebih preventif dan promotif, maka

IAKMI mengusulkan untuk melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementrian Kesehatan agar lebih responsif dan seimbang dalam mengelola Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

c. Peningkatan dan perbaikan kualitas UKP khususnya untuk pelayanan Prima dalam bentuk

penyediaan layanan dan sumber daya manusia yang merata diseluruh Indonesia

d.

Mendorong peningkatan UKM pada tingkat primer dan berkomitmen untuk menyediakan

sumber daya manusia yang profesional sebagai pengelola program-program UKM

e.

Mendesak pemerintah untuk lebih serius lagi dalam penanggulangan bahaya rokok dan

menandatangani/meratifikasi Framework Convention on Tobbacco Control (FCTC)

f. Mendorong pengembangan upaya dan penyediaan sumber daya berbasis kearifan lokal

termasuk pemanfaatan herbal dalam upaya pengobatan (traditional and complementary

medicine)

Padang, 29 Oktober 2014

dr. Adang Bachtiar, MPH, Sc.D

Ketua Umum


4/4

4

IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (IAKMI)

RINGKASAN HASIL DISKUSI KELOMPOK

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IAKMI DI PADANG 27-29 OKTOBER 2014

KELOMPOK SATU (1): PROGRAM IMPASSING STR SKM

Ketua Kelompok: Asnawi Abdullah, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D

Anggota: Terlampir

Kesepakatan Kelompok

1. IAKMI Pusat disarankan segera (paling telat satu minggu setelah Mukernas) membuat surat

resmi kepada MTKI agar MTKI membuat surat kepada MTKP memberitahukan bahwa

legalitas STR SKM secara telah ada (Insert Peraturannya) dan OP resmi SKM di MTKP adalah

IAKMI.

2.

IAKMI Pusat segera membuat Protap Kebijakan Impassing STR SKM dan segera mengirimkan

kepada Penda IAKMI dan stakeholder lain

3.

Pengda IAKMI segera melakukan koordinasi dan konsilidasi dengan MTKP

4.

Pengda IAKMI segera membuat Iklan di koran dan media social lain mengenai kebijakan

program Impassing STR SKM dan dalam waktu satu bulan telah melakukan inventarisir

keangotaannya yang dapat dilakukan secara berjenjang dengan berkoordinasi dengan

Pengurus IAKMI Kabupaten/Kota atau Koordinator IAKMI Kabupaten/Kota. Ini perlu

dilakukan sebagai entry point untuk mendorong pembentukan pengurus IAKMI Kab/kota

5.

Pengda IAKMI perlu berkerjasama dengan institusi pendidikan untuk validasi dan verifikasi

credential lulusan.

6.

Biaya pengurusan Impassing STR SKM terdiri dari

a. Biaya ke MTKI Rp. 100.000,- per orang*

b. Biaya ke Pengda IAKMI Rp. 15.000,- per orang

c. Biaya ke PP IAKMI Rp. 5.000,- per orang

d. Biaya ke IAKMI Kab/Kota Rp. 5.000,- per orang

e. Plus Biaya Keanggotaan IAKMI Rp. 150.000,- per orang untuk 3 tahun**

* Biaya point a ditransfer ke MTKI, terpisah dengan biaya point yang lain

**Komposisi Redistribusi biaya ke PP IAKMI, Pengda dan Pengcab perlu ditinjau

kembali

7. Program Impassing STR SKM khusus bagi lulusan SKM sebelum 15 Nov 2014

8. Semua yang bergelar SKM, tidak peduli latar belakang sebelumnya, eligible untuk diusulkan

Impassing STR SKM.

Point Tambahan

IAKMI Pusat segera memberikan Aspek Legal Mengkumham Organisasi IAKMI kepada seluruh

Pengda

IAKMI Pusat segera menyerahkan Final AD/ART hasil Munas IAKMI NT

Documents

Rekomendasi Mukernas Iakmi 2014