Upload
doannga
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
2016 - 2021
KECAMATAN KUSAN HULU
KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN
Jl.Pemerintahan No.01 RT.04 Desa Binawara Kusan Hulu - 72272
2
KATA PENGANTAR
RENSTRAperubahan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan
Kusan Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkanpada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang
tumbuhberkembang di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, dan
berorientasi pada hasil yangakan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
RENSTRA perubahan SKPD Kecamatan Kusan Hulu merupakan pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD KecamatanKusan Hulu Kabupaten
Tanah Bumbu .
Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin
oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, pasal 126 ayat 3 yang mengatur Kecamatan, bahwa Camat sebagai
pimpinan Kecamatan disamping melaksanakan tugas pelimpahan sebagian
wewenang Bupati untuk urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan
Kami sangat menyadari RENSTRA perubahan yang kami sajikan ini jauh dari
kesempurnaan, hal ini semata – mata karena keterbatasan kemampuan yang kami
miliki.Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah NYA serta
memberikan kita kekuatan memberdayakan diri menuju masyarakat sejahtera
dalam bahtera Kabupaten Tanah Bumbu Bersujud.
CAMAT KUSAN HULU, Suryadi, S. Sos. M. Sos NIP. 19641102 198602 1006
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR SINGKATAN
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................. ..................................... 6
1.2. Landasan Hukum ................................................................... . 7
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................ . 8
1.3.1. Maksud ............................................................................ 8
1.3.2. Tujuan ............................................................................. 8
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................ 8
1.4.1. Pendahuluan berisi tentang ........................................... 8
1.4.2. Gambaran Pelayanan SKPD ........................................... 8
1.4.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ........... 9
1.4.4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategis Dan Kebijakan
...... ……..................................................................................... 9
1.4.5. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ............... 9
1.4.6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan
Dan Sasaran RPJMD...................................................... 9
1.4.6. Kaidah Pelaksanaan ...................................................... 9
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan
2.1.1. Tugas Pokok ................................................................. . 10
2.1.2. Fungsi .......................................................................... . 11
2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan .................................... . 12
2.2. Sumber Daya SKPD ................................................................. 12
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayananan SKPD............... ................................................. 16
4
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................ ... 18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................... ... 21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra
Provinsi/Kabupaten ................................................................. ... 21
3.4. Penentuuan Isu-isu Strategis .......................................................... 22
IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS
DAN KEBIJAKAN
1. Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hulu..................................... ... 28
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Kusan Hulu .......................................................... ... 28
3. Indikator Kinerja Utama............................................................... 31
4. Strategi dan Kebijakan ........................................................... ... 33
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 36
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................. 37
VII. KAIDAH PELAKSANAAN…………………………………………….. 38
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran
dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan
memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Camat Kusan Hulu bersama-sama dengan
para pejabat struktural dan staf Kecamatan Kusan Hulu menyusun Rencana
Strategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima
tahunan Kecamatan Kusan Hulu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi
dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
6
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu
mencakup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
7
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali,
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pasal 126 ayat 3 yang mengatur Kecamatan
1.3 Maksud dan Tujuan
Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja SKPD
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisanRenstra PerubahanKecamatan Kusan Hulu2016-2021 ini
terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010,
yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja
8
Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan
Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kusan Hulu berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
1) perizinan ;
2) rekomendasi;
3) koordinasi;
4) pembinaan;
5) pengawasan;
6) fasilitasi;
7) penetapan;
8) penyelenggaraan; dan
9) kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan secara umum, yang
meliputi :
1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketetertiban umum;
3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang
– undangan;
4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
6) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan atau
kelurahan;
10
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan
kelurahan;
2.1.2. FUNGSI
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, kecamatan mempunyai
fungsi :
1) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pemerintahan.
2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian dibidang ketentraman dan
ketertiban umum.
3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang ekonomi dan
pembangunan.
4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pendidikan,
kebudayaan dan pariwisata.
5) Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kesejahteraan sosial
dan pemberdayaan masyarakat.
6) Pengelolaan ketata usahaan.
11
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
2.2 Sumber Daya SKPD
Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu saat ini memiliki Sumber
Daya Manusia yang menempati Jabatan Struktural ada 10 (Sepuluh) orang
pejabat :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Subbag Umum & Kepegawaian
4. Subbag Evaluasi Dokumentasi & Pelaporan
5. Subbag Perencanaan dan Keuangan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Trantib
8. Kasi Ekonomi Pembangunan
CAMAT
SEKCAM
KASUBBAG EVADOKLAP
KASUBBAG PERENC / KEU
KASUBBAG UMUM / PEG
KASI EKOBANG
KASI PEMMAS
KASI TRANTIB
KASI KESSOS
KASI PEMERINTAHAN
.
JABATAN FUNGSIONAL
12
9. Kasi Kessos
10. Kasi Pemmas
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Kantor
Kecamatan Kusan Hulu pada tahun 2016 sesuai dengan SK Bupati Tanah
Bumbu sebagaimana dimaksud pada susunan Struktur Organisasi diatas,
secara rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut :
Tabel: 2.1
Pejabat Struktural pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu Tahun 2011
No Nama/NIP. Pangkat/
Gol. Jabatan Esselon
1. SURYADI, S. SoS, M. Sos
NIP.19641102 198602 1 006
Pembina Muda TK
IIV/b
Camat IIIa
2. H.ABDUL JABAR,S.AP
NIP.196611201986021003
Penata Tk.I III/d Sekcam
IIIb
3. WAHYUDI APRIANTO
NIP.196404241987031029
Penata Tk. IIII/d Kasi Ekobang Iva
4. SITI JAMILAH
NIP.196508231986022005
Penata Tk. IIII/d Kasi Pemmas Iva
5.
MAHLUDIN, S. HUT
NIP.19721210 200604 1 019
Penata III/c Kasi Kessos Iva
6. SALAFUDDIN, S.Ag
19740714 200801 1 010
Penata III/c Kasi Trantib Iva
7. SITI RAHMAH, S. HUT
19780412 200801 2 033
Penata III/c Kasi Pemerintahan Iva
8. JOKO SUNDORO,SP
19700603 200903 1 001
Penata Muda TKI
III/b
Kasubag Perenc IVb
9. FIDHIAN APRIANADI, S.HUT
19790418 201001 1 009
Penata Muda TKI
III/b
Kasubag
Evadoklap
IVb
10 Drs. Adun Abdul Rahim
19650201 200801 1 009
Penata Muda TKI
III/b
Plt. Kasubag
Umpeg
IVb
13
Sementara pegawai / staf pelaksana pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu pada
tahun 2011 terdiri dari :
1. Staf/pegawai berstatus PNS berjumlah 13 orang.
2. Staf/pegawai berstatus Non PNS/PTT berjumlah 4 orang.
Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel :2.2
Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu
No. Nama/NIP. Jabatan Status/Gol.
1 Nely Sumarni, A.Md Staf Keuangan PNS/II.d
2 Sri Puji Astuti Staf Sekretariat PNS/II.a
3 Ernawati Staf Keuangan PNS/II.a
4 Masman Staf Kessos PNS/II.a
5 Noor Rahman Staf Trantib PNS/II.a
6 Nuraliansyah Staf Trantib PNS/II.a
7 Nuraini Staf Ekobang PNS/I.d
8 Radiansyah Staf Pemerintahan PNS/II.a
9 Fahrur Raji Staf Evadoklap PNS/II.a
10 Muhammad Akhyadi Bendahara PNS/II.a
11 Muhammad Syahbudin Staf Pemerintahan PNS/II.a
12 Daliman, A.Md Staf Sekretariat PNS/II.d
13 Achmad Rahmadi Staf Pemmas PNS/II.a
Tabel : 2.3
Daftar Nama-nama Staf / Karyawan pada Kantor Kecamatan Kusan Hulu
No Nama Jabatan Status/Gol Ket
2 Nelly Sumarni Staf Pemerintahan PTT
3 Muhammad Kusdi Staf Keuangan PTT
4 Mutaharah Staf Pemmas PTT
5 Rona Jumiarti Staf Kessos PTT
14
Tabel : 2.4
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
No Pendidikan Pegawai Jumlah Ket.
(1) (2) (3) (4)
1 Strata 2 1
2 Strata 1 8
3 Diploma III 2
4 SLTA / sederajat 15
5 SLTP 1
Jumlah 27
Tabel : 2.5
Eselonering Pegawai / Jabatan
No Eselon Jumlah Ket.
(1) (2) (3) (4)
1 Eselon III a 1
2 Eselon III b 1
3 Eselon IV a 5
4 Eselon IV b 3
Jumlah 10
15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi
( Sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kusan Hulu ).
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja
Kecamatan Kusan Hulu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan
SKPD melalui pelaksanaan Renstra perubahan SKPD periode perencanaan
sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.
( Sebagaiaman terlampir pada Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Kecamatan Kusan Hulu).
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1 Tantangan
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan di
Kecamatan Kusan Hulu lima tahun ke depan antara lain adalah:
a. Faktor-faktor internal antara lain :
1) SDM yang belum profesional.
2) Prasarana dan sarana kerja yang belumlengkap.
3) Sistem kerja yang belum tertata baik.
4) Administrasi yang belum tertib
b. Faktor-faktor eksternal antara lain :
1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar
golongan.
2) Kondisi geografis Kecamatan yang luas dan sulit terjangkau.
3) Belum maksimalnya peran masyarakat dalam menciptakan
ketentraman dan ketertiban.
4) Terbatasnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan
Perundang-undangan.
5) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relatif sangat jauh.
16
c. Disamping faktor internal dan eksternal di atas jika digambarkan dalam
bentuk analisis SWOT, Kecamatan Kusan Huludidasarkan kepada
potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :
1. Kekuatan (Strengths )
a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
b. Tersedianya jumlah SDM yang cukup secara kuantitatif .
2. Kelemahan (Weakness )
a. Pelayanan masih belum prima.
b. Aparatur belum profesional.
c. Administrasi belum tertib.
d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada
Kecamatan dan Desa.
2.4.2 Peluang
1. Peluang (Opportunites )
b. Potensi sumber daya alam dan luas wilayah yang besar.
c. Infra struktur yang mulai berkembang.
d. Adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi.
2 Ancaman (Threats )
a. Keamanan dan Ketertiban.
b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan
pendatang
c. Banjir
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut (pasal 14 dan Pasal 15) :
A. Pasal 14 :
1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
camat.
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
B. Pasal 15 :
1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atauyang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
18
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan
sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan peraturan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintahan ini.
Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur – Unsur
Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal Pasal 2 :
1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang
meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,ekonomi,
pembangunan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan kesejahteraan sosial
serta pemberdayaan masyarakatan
2. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
c. pelaksanaan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan;
d. pelaksanaan pengoordinasian di bidang pendidikan, kebudayaan dan
pariwisata;
e. pelaksanaan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan
pemberdayaanmasyarakat.
3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program kerja dan kegiatan kecamatan dalam wilayahnya;
b. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan, meliputi :
1. Bidang pemberdayaan masyarakat;
19
2. Bidang ketentraman dan ketertiban;
3. Bidang penegakan peraturan perundang – undangan;
4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Bidang pemerintahan kecamatan;
6. Bidang pemerintahan pemerintahan desa dan kelurahan.
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
h. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Berdasarkan uraian tugas dan fungsi kantor Kecamatan Kusan Hulu tersebut
di atas dapat dilakukan identifikasi Isu – isu strategis sesuai bidang tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) Kecamatan Kusan Hulu sebagai berikut :
a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atauyang
belumdapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
h. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas camat
melaksanakankewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati/walikota untukmenangani sebagianurusan otonomi daerah, yang
meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
20
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
Berdasarkan Visi,Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih. Kantor Kecamatan Kusan Hulu sesuai dengan kewenangan kecamatan
secara umum dituangkan dalam bentuk visi dan misi dan program – program
kegiatan Kecamatan Kusan Hulu. Sebagian besar dalam bentuk fasilitasi kegiatan
dan menopang program -program pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam
kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3.3. Telaahan RENSTRA Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
2016 – 2021. Kecamatan Kusan Hulu mengimplementasikan program kegiatan
selama lima tahun kedepan dituangkan dalam RENSTRA Perubahan Kecamatan
Kusan Hulu 2016 – 2016. Dalam hal ini kecamatan Kusan Hulu dituangkan dalam
bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan titik tolak dua hal pokok yaitu
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan kebijakan – kebijakan
pemerintah daerah.
Upaya pelaksanaan penyusunan program – program kegiatan Kantor Kecamatan
Kusan Hulu dilakukan penyesuaian antara sasaran program pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu dengan sasaran kegiatan Kantor kecamatan Kusan Hulu.
21
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS)
Kondisi Lingkungan sangat dipengaruhi oleh letak geografis wilayah
Kecamatan Kusan Hulu. Sehingga mempengaruhi pola hidup dan perekonomian,
sosial dan budaya masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan
mekanisme dan penataan wilayah dan lingkungan dengan tetap memperhatikan hal-
hal tersebut di atas. Diharapkan tidak menimbulkan permasalahan sosial yang dapat
mengusik ketentraman, keamanan dan ketertiban umum.
Demikian pula hendaknya dalam hal penetapan Rencana tata ruang wilayah
dan Kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga terjadi
sinergitas antara kebijakan pembangunan pemerintah daerah maupun pusat.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dalam hal upaya mengimplementasikan program perencanaan pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka isu – isu strategis Kecamatan
Kusan Hulu dapat diidentifikasi dalam bidang – bidang sebagai berikut :
a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana masih rendahnya kemampuan
SDM masyarakat perdesaan.
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini antara
lain :
1. Belum tuntasnya tata batas antar desa
2. Masih Banyak nya sengketa perselisihan kepemilikan lahan
3. Bahwa wilayah Kecamatan Kusan Hulu berbatasan langsung dengan
wilayah kabupaten tetangga.
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dimana
tingkatkesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan
masih sangat terbatas. Misalnya antara lain masih adanya penambangan
emas secara tradisional yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan
alam sekitar.
22
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dimana
terbatasnya tingkat partisifasi masyarakat terhadap fasilitas umum yang
ada.
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal ini
meliputi hal – hal antara lain :
1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.
2. Keterbatasan personil / pegawai pada kantor Kecamatan Kusan Hulu.
f. Penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan dalam hal ini meliputi
hal- hal antara lain :
1. Keterbatasan prasarana, sarana dan peralatan yang tersedia.
2. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan desa.
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
h. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
Dalam hal pelimpahan kewenangan adalah bahwa sampai saat ini masih
adanya sebagian pelimpahan kewenangan yang dapat dilakukan dan
menjadi kewenangan Kantor Kecamatan.
Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan
sistematika berikut ini.
23
2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman
utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran
pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah
Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab
permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus
diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah
pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-
2021, yaitu:
VISI
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS
MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANAGAN, INDUSTRI DAN
PARIWIASATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL
DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG
MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”
MISI
Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi
disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
24
rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal
point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku
Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus
Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan
Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi
ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan
memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,
Efektif dan Bersih.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD
Kabupaten tanah bumbu 2016-2021, maka Kecamatan Kusan Hulu akan
mendukung pelaksanaan misi ke 5 (Lima) yaitu Menyelenggarakan Tata
Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih sebagai
bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kecamatan Kusan Hulu
menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati danWakil Bupati tersebut
dalam tabel 3.1
25
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Visi
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi ke 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
PROGRAM HUBUNGANPEMERINTAHDENGAN MASYARAKAT
Masih rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangun Desa Masih rendahnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan Masih perlu adanya peningkatan pembinaan dibidang keagamaan
Kurang rasa memilki dan kesadaran masyarakat Kurang SDM peran aktif kepengurusan lembaga - organisasi. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dibidang keagamaan
Keinginan agar Desa nya maju Pemahaman pentingnya organisasi – lembaga. Dukungan dana Fasilitasi ketersedian sarana dan prasarana
Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Peran Lembaga – Organisasi Kemasyarakatan Kesadaran masyarakat dalam bidang keagamaan
85 %
70 %
65 %
90 %
(Kehadiran)
90 % (Keaktipan)
100 %
(Penyelesaian)
Fasilitasi Keg. Musrenbang
Pembinaan
Dukungan Dana Fasiltlitasi sarana
dan pra sarana
Dukungan
Masyarakat
Kepengurusan Org/Lembaga
Kesadaran Masyarakat
Masih perlu ditingkatkan
Masih Perlu ditingkatkan
Masih perlu ditingkatkan
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. VISI DAN MISI KECAMATAN KUSAN HULU
1. VISI
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah
organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa
komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan
akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan. Berpijak
atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi
dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kecamatan Kusan Hulu
Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
“MEWUJUDKAN KECAMATAN KUSAN HULU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT”
Dalam rumusan visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah
Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas
pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan
diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang
berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien dan
profesional. Visi dari Kecamatan Kusan Hulu ini sesuai dengan Misi
Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata
kelola birokrasi yang baik dan bersih”
Peningkatan kualitas pelayananaparatur Kecamatan yang
komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi
pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
27
2. MISI
Guna menunjang Visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten
Tanah Bumbu ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang
dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan;
2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal pemerintah
kecamatan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap
pembangunan perdesaan dan dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan
administrasi pemerintahan desa dan kecamatan;
5. Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan
pusat;
B. Tujuan Dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan oleh
Kecamatan Kusan Hulu selama lima tahun nantinya adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
28
2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Kusan Hulu adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21 Desa
3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1Tujuan dan sasaran jangka
menengah pelayanan kecamatan Kusan Hulu.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
KECAMATAN KUSAN HULU
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI AWAL
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
2015 2021 Kondisi
awal (2015)
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
60% 90%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
60 65 75 80 85 90
Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
Dokumen perencanaan dan penganggaran desa
100% 100%
Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21 desa
RPJM Desa yang ditetapkan
21 21 21 21 21 21
RKP Desa yang ditetapkan
21 21 21 21 21 21
APBDesa yang ditetapkan
21 21 21 21 21 21
Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum
Konflik antar suku, ras, agama dan golongan
10% 0 %
Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Konflik antar suku, ras, agama dan golongan
Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk
29
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Untuk mempertegas pengukuran pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategis dan kebijakan maka
ditetapkan indicator kinerja utama ( IKU ) Kecamatan Kusan Hulu sebagaimana
ditetapkan melalui SK Camat Kusan Hulu Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN KUSAN HULU
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Target dan Sasaran
Penjelasan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
kepuasan
masyarakat
70
75
80
85
90
95
Sumber data adalah Nilai
Angket/Survey kepuasan masyarakat
rata rata dalam 1 Tahun Pelayanan
(Kotak Saran), di bagi target pada
tahun tersebut di kali 100%
Terwujudnya
peningkatan
ketentraman
dan ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Laporan keamanan dan ketertiban
(Tim Monitoring dan Evaluasi)
Pimpinan Muspika dan Staf terhadap
Gangguan/Konflik yang terjadi di
wilayah kecamatan Kusan Hulu – 21
Desa.
Capaian Target Sasaran = Nilai Hak Angket x 100%
Target
30
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hulu Tahun
2016-2021 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum
d. Penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa
e. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak
penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat
f. Mendorong percepatan infrastruktur percepatan pembangunan infrastruktur
desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam konteks
pembangunan partisipatif
g. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas
31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan program – program
kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan atas dasar pelimpahan kewenangan
dari pemerintah Kabupaten.
Pola penyusunan program dilaksanakan dengan menuangkan indikator
kinerja setiap kegiatan sehingga dapat dengan mudah dilakukan evaluasi capaian
kegiatan yang dilaksanakan dalam RENJA setiap tahun. Dengan demikian maka
upaya capaian dapat dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada
RENSTRA Perubahan dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian
maka setiap kegiatan dapat diseimbangkan dengan kebutuhan pendanaan secara
baik, efektif dan efisien.
Secara sistematis dapat dituangkan dalam table 5.1 berikut :
32
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untukmasukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang
menggambarkantingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.Pada
bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang
ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN KUSAN HULU
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Target dan Sasaran
Penjelasan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
kepuasan
masyarakat
70
75
80
85
90
95
Sumber data adalah Nilai
Angket/Survey kepuasan masyarakat
rata rata dalam 1 Tahun Pelayanan
(Kotak Saran), di bagi target pada
tahun tersebut di kali 100%
Terwujudnya
peningkatan
ketentraman
dan ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Laporan keamanan dan ketertiban
(Tim Monitoring dan Evaluasi)
Pimpinan Muspika dan Staf terhadap
Gangguan/Konflik yang terjadi di
wilayah kecamatan Kusan Hulu – 21
Desa.
Capaian Target Sasaran = Nilai Hak Angket x 100%
Target
33
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kusan
Hulu, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan Kusan Hulu selama periode 2016-2021, mengikuti
periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021.
Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu ini, memiliki kedudukan yang
sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan
Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah,
tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kusan Hulu.
Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu merupakan penjabaran dokumen
RPJMD, selanjutnya Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Huludijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kusan Hulu yang merupakan rencana
tahunan Kecamatan Kusan HuluKab. Tanah Bumbu selama periode lima tahun,
2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan
bertanggungjawab.
Renstra Perubahan Kecamatan Kusan Hulu diterbitkan melalui surat
keputusan Camat Kusan Hulu, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan
pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan
fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan
Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh
masyarakat Kab. Tanah Bumbu.
CAMAT KUSAN HULU,
Suryadi, S. Sos. M.Sos NIP 19641102 198602 1 006