Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014

8/17/2019 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014

1/776

L L AAMMPPIIRRAANN PPEERRAATTUURRAANN BBUUPPAATTII BBOOGGOORR

NNOOMMOORR :: 3355 TTAAHHUUNN 22001133

TTAANNGGGGAAL L :: 3311 MMEEII 22001133

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATENBOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali

perubahan hingga terakhir diubah melalui Undang Undang Republik


2/776

Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai bentuk realisasi dari Undang-

Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun

perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2005 – 2025.

Adapun realisasi perencanaan pembangunan jangka

menengah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor

T h 2008 2013 h bi b l k d t h 2013


3/776

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dalam penjelasan pasal 40 huruf j

menyebutkan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari

kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD

lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi

pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD

baru. Dengan berpedoman pada aturan perundangan tersebut, maka

proses penyusunan RKPD tahun 2014 masih tetap mengacu pada

penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan

yang tercantum dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan mengacu pula

pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Bogor

t h 2005 2025 Ol h k it RKPD t h


4/776

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung

terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

P i t h D h (L b N R blik I d i


5/776

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21

T h 2011 t t P b h K d At P t M t i


6/776

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 25 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

L b D h N 64)


7/776

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2011 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.1);

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2013 tentang Penjabaran

A P d t d B l j D h T h A 2013


8/776

baik terkait dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Jawa Barat,

prioritas pembangunan tahun 2014, maupun arah dan fokus

kebijakan pembangunan Jawa Barat dan wilayah perbatasan.

Disamping itu, Dokumen RKPD tahun 2014 juga mengacu pada

dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah

Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang kebijakannya cukup

mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) tahun 2005-2025 dipedomani sebagai arah pembangunan

tahap ketiga periode RPJMD tahun 2013-2018 yang menekankan

pada pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara

menyeluruh di berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan

daerah dalam rangka pencapaian daya saing perekonomian daerah

berlandaskan keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

d il i il i l d k if l k l d


9/776

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah,

l i l k d k i t RKPD i


10/776

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014

adalah :

a.

Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan

pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional

tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan

urusan pemerintahan;

b. Terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen

Rencana Kerja SKPD dengan prioritas pembangunan daerah

tahun 2014;

c.

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam

rangka pembangunan daerah.


11/776

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas ± 298.

838,304 Ha yang secara administratif terbagi atas 40

Kecamatan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan 2 (dua)

Peraturan Daerah terkait dengan pemekaran 4 (empat) desa,

yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang


12/776

- Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten

Sukabumi

- Bagian Tengah : Kota Bogor


13/776

permukaan laut, 42,62 persen berada pada ketinggian 100 -

500 meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada

ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43

persen pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas

permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000-

2.500 meter di atas permukaan laut.

Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil

letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt.

Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan

relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air

hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif

rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman

curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup

didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan


14/776

buatan. Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 adalah sebesar 44,69 persen (133.548,41

hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi

kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan

hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan

terdiri atas : (a) hutan konservasi sebesar 14,24 persen

(42.559,72 hektar), (b) hutan lindung sebesar 2,93 persen

(8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Adapun kawasan

yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan terdiri atas

kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan yang

menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 persen (82.243,63

h kt ) d i l il h d h Kk b did d l h


15/776

a. Pertanian.

Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian diKabupaten Bogor memungkinkan untuk pertanian lahan

basah (31 kecamatan), pertanian lahan kering (23

kecamatan), tanaman tahunan (22 kecamatan),

perkebunan (15 kecamatan), peternakan (peternakan kecil

di 9 kecamatan, peternakan besar di 12 kecamatan, dan

peternakan unggas di 11 kecamatan), dan perikanan (19

kecamatan).

b. Pertambangan

Potensi pengembangan wilayah untuk pertambangan di

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertambangan

bahan galian golongan strategis (3 kecamatan), bahan

galian golongan strategis (8 kecamatan) dan bahan galian


16/776

sedang (29 kecamatan), dan kawasan perkotaan

kepadatan rendah (17 kecamatan).

c. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang

rawan bencana. Wilayah rawan bencana terbagi atas 2 (dua)

kawasan, yaitu : kawasan rawan letusan gunung api (11

kecamatan), dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, danlongsor (13 kecamatan).

d. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Bogor, angka sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor

pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.077.210 jiwa dengan


17/776

industri di wilayah tersebut, baik industri besar maupun

sedang, sehingga memberikan dampak pada tingginya

migrasi masuk penduduk ke wilayah kecamatan-kecamatan

tersebut. Hal ini pada akhirnya mendorong kepada tingginya

tingkat permintaan terhadap permukiman untuk tempat

tinggal penduduk. Adapun rendahnya jumlah penduduk di

beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cariu, Kecamatan

Tanjungsari dan Kecamatan Rancabungur, lebih dipengaruhi

oleh kurang berkembangnya pertanian sawah dan usaha

industri, sehingga kurang menarik minat penduduk untuk

tinggal di wilayah-wilayah tersebut, meskipun aksesibilitas

infrastruktur terutama jalan tersedia cukup.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor tahun

2012 adalah sebesar 17 orang per hektar atau 1.699


18/776

Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana

diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun2008-2011

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah

penduduk (jiwa)4.505.679 4.643.186 4.771.932 4.922.205 5.077.210

2Lajupertumbuhanpenduduk (%)

3,08 3,05 3,15 3,15 3,15

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


19/776

sekunder dan tersier di Kabupaten Bogor masing-masing

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3

Tabel 2.2. Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha di Kabupaten BogorTahun 2008 – 2012

Tahun

Sektor

Total PDRBPertumbuhan

(%)Primer Sekunder Tersier

2008 3.367.726,88 40.078.637,69 14.943.046,86 58.389.411,43

2009 3.704.823,94 44.952.879,24 17.426.085,36 66.083.788,54 13,18

2010 4.126.719,61 49.614.605,55 20.059.375,40 73.800.700,56 11,68

2011 4.493.720,78 55.358.466,18 23.180.272,72 83.032.459,68 12,51

2012* 4.946.529,80 64.040.698,89 26.918.368,69 95.905.597,38 15,50

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012Keterangan * (angka sementara)


20/776

harga berlaku dibandingkan sektor lainnya sebesar 66,77

persen sedangkan kontribusi sektor primer hanya

sebesar 5,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor

sekunder lebih mudah diungkit dan dipacu

peningkatannya dibandingkan dengan sektor tersier dan

primer.

Tabel 2.3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten BogorTahun 2008 – 2012

Tahun

Sektor

Total PDRBPertumbuhan

(%)Primer Sekunder Tersier

2008 1.816.061,80 20.601.560,12 7.304.076,12 29.721.698,04

2009 1.887.540,00 21.220.240,40 7.844.357,43 30.952.137,83 4,14

2010 1.987.614,49 22.178.636,16 8.360.199,02 32.526.449,67 5,09

2011 1.986.714,13 23.474.527,64 9.003.595,52 34.464.837,29 5,96


21/776

tahun 2012, persentase kontribusi sektor sekunder

terhadap total PDRB atas harga konstan dibandingkan

sektor lainnya sebesar 68,10 persen, sedangkan

kontribusi sektor primer hanya sebesar 5,47 persen.

Sektor sekunder yang merupakan kontributor

terbesar PDRB, terutama didorong oleh pertumbuhan 4

(empat) sub sektor utama, yaitu (1) sub sektor bangunan,

(2) sub sektor industri alat angkutan, mesin dan

peralatannya, (3) sub sektor tekstil, barang dari kulit dan

alas kaki, serta (4) sub sektor industri makanan,

minuman, dan tembakau. Adapun rendahnya kontribusi

sektor primer terhadap PDRB disebabkan oleh rendahnya

kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan akibat

menurunnya luasan lahan panen pasca kemarau yang


22/776

hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita

Kabupaten Bogor tahun 2008-2012 dapat dilihat pada

Gambar 2.3.


Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Perkapita KabupatenBogor Tahun 2008-2012


23/776

lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata

uang secara kontinyu.

Inflasi di Indonesia tahun 2012 berdasarkan data

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012

tercatat sebesar 4,30 persen. Di Jawa Barat, inflasi

tercatat sebesar 3,86 persen. Adapun, inflasi yang terjadi

di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 3,56 persen. Jika

dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi

di Kabupaten Bogor lebih rendah 0,74 persen, sedangkan

jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di

Kabupaten Bogor tahun 2012 lebih rendah 0,30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari laju inflasi,

kondisi perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun

2012 relatif lebih baik dibandingkan dengan Provinsi


24/776

Berdasarkan data pada Gambar 2.4, dalam kurun

waktu 2009-2012, angka inflasi di Kabupaten Bogor

mengalami fluktuasi, dengan tingkat tertinggi terjadi

pada tahun 2010. Inflasi yang terjadi pada tahun 2012

lebih rendah 0,01 persen dibandingkan tahun 2011. Hal

ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di

Kabupaten Bogor dilihat dari indikator inflasi lebih baik

dibandingkan dengan tahun 2011.

4. Koefisien Gini

Koefisien gini menunjukkan ada tidaknya

ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat

yang diukur dengan nilai dalam rentang 0-1.Ketimpangan akan semakin tinggi jika koefisien gini

semakin tinggi. Pada tahun 2012, angka koefisien gini di


25/776

jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan

di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin BerdasarkanPenetapan Garis Kemiskinan di KabupatenBogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012*

PendudukMiskin

491.400 446.040 477.100 470.500 424.314

Gariskemiskinan

173.281 197.319 214.338 235.682 235.682


Keterangan : * sumber TNP2K

Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin tahun

2012 mengalami penurunan sebesar 9,82 persen


26/776

Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2012

Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk MiskinTerhadap Jumlah Penduduk Kabupaten BogorTahun 2008-2012

Dengan mengacu pada persentase jumlah penduduk


27/776

perencanaan tahunan, dimana pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, pendidikan

ditempatkan pada prioritas ketiga dalam pembangunan di

Kabupaten Bogor, yaitu “Peningkatan Mutu dan

Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”.

Tingkat pencapaian kinerja dalam urusan

pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator

pendukung, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata

Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian indikator-

indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan

persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang


28/776

mengalami peningkatan, meskipun hingga tahun 2012

masih terdapat penduduk buta aksara yang

diperkirakan sebesar 4,74 persen. Pada tahun 2012,

capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor sebesar

95,26 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan

sebesar 0,07 poin dari tahun 2011. Apabila mengacu

pada standar internasional, angka melek huruf dihitung

pada seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

tanpa adanya batas atas usia penduduk, maka kecilnya

peningkatan poin angka melek huruf di Kabupaten

Bogor kemungkinan disebabkan oleh sulitnya

pembelajaran membaca, menulis dan berhitung

(calistung) pada penduduk buta huruf yang telah

berusia di atas usia produktif.


29/776

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab

masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, yaitu

1)adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah,

baik karena putus sekolah, maupun karena tidak

melanjutkan sekolah, dan 2) adanya penduduk di luar

usia sekolah yang tidak memiliki ijazah tamat sekolah

serta tidak mengikuti program pendidikan non

formal/kesetaraan.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka PartisipasiMurni (APM)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan jumlah

penduduk yang bersekolah pada usia jenjang

pendidikan tertentu, baik dasar maupun menengah

yang bersekolah, berapaun usia penduduk tersebut.

Ad A k P ti i i M i j kk j l h


30/776

pada jenjang SMP/sederajat, hingga tahun 2012

Kabupaten Bogor masih ada anak usia sekolah yang

tidak bersekolah. Pada jenjang pendidikan menengah,

capaian APK dan APM hingga tahun 2012 belum

mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih

setengah dari penduduk usia SMA/sederajat di

Kabupaten Bogor yang tidak bersekolah. Berbagai upaya

untuk meningkatkan APK dan APM telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan,

diantaranya dengan cara menambah daya tampung

sekolah, karena dengan adanya penambahan daya

tampung, berarti telah membuka kesempatan bagi

penduduk untuk bersekolah sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk

b h d t d l h d b


31/776

Tabel 2.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

AHH 68,03 68,44 68,86 69,28 69,49

Sumber : Indilator Ekonomi Daerah, 2012

Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 meningkat

sebesar 0,21 poin dari tahun 2011, sehingga harapan

hidup penduduk Kabupaten Bogor tahun 2012 menjadi

69,49 tahun. Peningkatan angka harapan hidup tersebut

terjadi karena kesadaran penduduk semakin tinggi

tentang bagaimana membiasakan untuk hidup sehat.

Keberhasilan capaian angka harapan hidup yang


32/776

fluktuasi kasus kematian bayi. Namun demikian, mulai

tahun 2010 hingga tahun 2012, kasus tersebut

menunjukkan trend yang semakin menurun. Hal ini

dapat dilihat pada Gambar 2.8

Sumber : Dinas Kesehatan kab. Bogor, 2012

Gambar 2.8 Trend Penurunan Kasus Kematian Bayi


33/776

Sumber : Dinas Tata Ruag dan Pertanahan Kab. Bogor, 2012

Gambar 2.9 Perkembangan Luas Kepemilikan Lahan danLahan Bersertifikat di kabupaten Bogor Tahun2008-2012

Jumlah penduduk yang memiliki lahan dari tahun

2008-2012 semakin meningkat. Khusunya pada tahun

2012 penduduk ang memiliki lahan tercatat sejumlah


34/776


Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja diKabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2012 terjadi

peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 129.820

jiwa atau sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2011.Adapun jika dibandingkan dengan total penduduk

Kabupaten Bogor terjadi kenaikan rasio jumlah penduduk


35/776

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Hasil kinerja tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor

yang difokuskan pada seni budaya dan olahraga dapat

diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-indikator

sebagai berikut :

1. Seni Budaya

Kinerja seni budaya dapat dilihat dari 2 indikator,

yaitu jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bogor

dan jumlah gedung kesenian. Perkembangan jumlah grup

kesenian dan gedung kesenian di Kabupaten Bogor dapat

dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Grup dan GedungKesenian di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012


36/776

Tabel 2.10 Kinerja Olahraga di Kabupaten Bogor Tahun2008-2012

UraianTahun

2008 2009 2010 2011 2012

Organisasi Olahraga 44 44 59 64 74

Jumlah Gedung Olahraga - - 2 2 3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2012

Tahun 2012 pembinaan terhadap organisasi

olahraga di Kabupaten Bogor lebih ditingkatkan. Hal ini

terlihat dari bertambahnya 10 organisasi olahraga yang

terbina. Pembinaan dilakukan terhadap Pengurus Cabang

PTMSI, PERCASI, PELTI, FPTI, PBSI, FORMI, NPCI,BAPOPSI, KOK Cisarua dan Ciawi. Adapun pada tahun

2012 telah dilakukan pembangunan 1 (dua) gedung


37/776

komponen perhitungan indeks pembangunan manusia.

Indikator keberhasilan pembangunan di bidang

pendidikan dapat dilihat dari beberapa komponen

pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rasio

ketersediaan sekolah, rasio guru murid, fasilitas

pendidikan, kualifikasi guru, pendidikan anak usia dini,

angka putus sekolah, angka lulusan, dan angka

melanjutkan.

Kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan

tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 Perkembangan Capaian Kinerja PembangunanUrusan Wajib Pendidikan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 201


38/776

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 201

kondisi bangunanbaik

4. PAUD

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun x100%

17,63% 21,74% 24,22% 25,46% 27,5

5. Angka Putus Sekolah

a. SD/MI 2,33% 0,70% 0,27% 0,256% 0,25

b. SMP/MTs 1,01% 0,46% 0,90% 0,885% 0,5

c. SMA/SMK/MA 0,46% 0,31% 0,55% 0,536% 0,75

6. Angka Kelulusan

a. Angka KelulusanSD/MI

98,93% 99,15% 98,88% 99,42% 99,4


39/776

2012 mengalami peningkatan sebesar 0,005 persen

dibandingkan tahun 2011. Adapun pada jenjang

pendidikan dasar, untuk tingkat SD/sederajat, angka

partisipasi sekolah tahun 2012 mengalami penurunan

sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun 2011.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Ditinjau dari rasio ketersediaan sekolah, dimana

rasio tersebut diperoleh dari ketersediaan sekolah

berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah tertentu,

terlihat bahwa hingga tahun 2012, baik pada jenjang

pendidikan dasar maupun menengah rasio belum

mencapai 50 persen. Pada jenjang pendidikan dasar,

rasio ketersediaan sekolah meningkat sebesar 9,30persen dari tahun 2011, dan pada jenjang pendidikan

h i k t di k l h l i


40/776

2011 menangani 59 murid, dan pada tahun 2012

seorang guru menangani 20 murid. Pada jenjang

pendidikan menengah untuk SMA/sedarajat, rasio

guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar

59,13 persen, dimana pada tahun 2011, seorang guru

menangani 57 murid dan tahun 2012 seorang guru

menangani 23 murid. Hal ini menunjukkan bahwa

pada setiap jenjang pendidikan terjadi peningkatan

kualitas penanganan guru terhadap murid yang dilihat

dari semakin berkurangnya beban penanganan guru

terhadap murid.

d. Fasilitas Pendidikan

Ditinjau dari ketersediaan fasilitas pendidikan diKabupaten Bogor pada tahun 2012, pada jenjang

didik SD/ d j t ih t d t 10 77


41/776

Kanak-kanak milik Pemerintah Daerah, sedangkan

selebihnya adalah milik masyarakat/swasta. Adanya

penyelenggaraan pendidikan usia dini menunjukkan

bahwa pada usia pra sekolah, anak sudah disiapkan

secara mental untuk bersosialisasi dan menumbuhkan

daya kreativitas, sehingga siap untuk mengikuti

pendidikan dasar.

f. Kualifikasi Guru

Kinerja urusan wajib pendidikan terkait dengan

kualifikasi guru pada tahun 2012 menunjukkan bahwa

guru yang berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Bogor

naik sebesar 1,89 persen dibandingkan tahun 2011.

Hal ini berarti bahwa pada tahun 2012, kualitaspenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor telah

i k t i i d i k t k lifik i


42/776

Apabila dilihat dari persentase siswa putus sekolah,

angka tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan

SMA/sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun proses pembelajaran di

tingkat SMA/sederajat, banyak siswa usia 16-18 tahun

yang tidak meneruskan pendidikan dengan beberapa

alasan, yaitu keinginan sendiri, jarak tempuh, dan

biaya.

Ditinjau dari angka kelulusan pada tahun 2012,

untuk tingkat SD/sederajat, angka kelulusan

mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen, untuk

tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar

1,15 persen, dan untuk tingkat SMA/sederajatmengalami penurunan sebesar 0,44 persen. Angka

k l l t d h t j di d ti k t didik


43/776

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dari aspek harapan hidup. Masyarakat yang sejahtera

salah satunya ditunjukkan oleh tingginya usia harapan

hidup. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka

kinerja pelayanan umum pada urusan wajib pendidikan


Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Umum Kesehatan di

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

INDIKATORREALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

Rasio posyandu persatuan balita

10,67 10,89 11,01 11,35 13,30

Rasiopuskesmas/poliklinik/pustu per satuanpenduduk

1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1: 9.882 1: 10,138

Rasio Rumah Sakit

per satuanpenduduk

1 :307.355 1 :310.091 1 :340.229 1:264.623 1 :223,736

Rasio dokter persatuan penduduk

1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451 1: 2.349 1 : 1.710


44/776


2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan SAB

(Sarana Air Bersih) yang memenuhisyarat

56,5 38,5 68,77 69,80 70,13

Cakupan JAGA(Jamban Keluarga) yang memenuhisyarat

40,84 30,8 66,19 67,70 71,59

Prosentase SaranaKesehatan Swasta yang berijin

100 100 100 103,11 164

Prosentasepengadaan obatessensial

100 100 100 100 100

Cakupanpengawasanterhadap obat danmakanan yangberbahaya

41,07 41,07 42,6 43,51 44,05

Cakupan DesaSiaga Aktif

- 43 85 128 214

RSUD CIBINONG

Cakupan tingkat

hunian rumahsakit/ BedOccupancy Ratio(BOR)

80,25% 82,.41% 82,57% 79,15% 82,01%

Peningkatan


45/776


2008 2009 2010 2011 2012

Rasio tenaga dokter

spesialis dasarsetiap layananmedik fungsional

- - - 0,625 0,75

Rasio Perawat per Tempat Tidur

- - - 1:10 1:7,6

RSUD CILEUNGSI

Cakupan tingkathunian rumahsakit/ BedOccupancy Ratio(BOR) (%)

- - 48

Peningkatanketersediaan tempattidur kelas IIIRumah Sakit

- - 50

Peningkatanlayanan Spesialis

- - 11

Peningkatan jumlahinstalasi

- - 10

Rasio tenaga dokterspesialis dasarsetiap layanan

medik fungsional

- - 1:1,5

Rasio Perawat per Tempat Tidur

- - 1:1,06

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD


46/776

Kabupaten Bogor telah mengalami peningkatan

layanan hingga 256 jiwa per puskesmas.

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Kinerja pelayanan umum kesehatan tahun 2012

ditinjau dari aspek ketersediaan rumah sakit

menunjukkan bahwa jumlah sarana pelayanan rumah

sakit juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai

dengan beroperasinya RSUD Cileungsi di KecamatanCileungsi yang melayani penduduk wilayah Bogor

bagian timur. Dengan beroperasinya RSUD Cileungsi,

maka pelayanan rumah sakit meliputi penduduk

wilayah tengah, selatan, barat dan timur. Penambahan

layanan rumah sakit menunjukkan bahwa pada tahun2012, beban pelayanan rumah sakit berkurang sebesar

40 887 ji dib di k t h 2011 b ti


47/776

dibandingkan dengan tahun 2011, dimana seorang

tenaga medis harus melayani pasien 602 orang lebih

banyak.

e. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani danpertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan

Dalam rangka meningkatkan angka harapan

hidup, penanganan terhadap ibu dan bayi menjadiperhatian yang penting. Oleh karena itu diperlukan

penanganan selama proses kehamilan hingga

persalinan yang dilakukan oleh bidan/tenaga

kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2012, kejadian

komplikasi kebidanan dapat ditangani sebanyak 99,97persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun

b l b 0 45 J l h t l


48/776

h. Cakupan Penemuan dan Penanganan PenderitaPenyakit TBC BTA dan DBD

Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam

penanganan penyakit TBC pada tahun 2012 mencapai

81,31 persen. Angka ini tidak mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada

penanganan kasus penyakit DBD, dimana pada tahun

2012, 100 persen penyakit DBD dapat ditangani

dengan baik.

i. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan PasienMiskin

Hingga tahun 2012 jumlah pasien miskin yang

tercatat sebagai penerima Jamkesda di Kabupaten

Bogor tercatat sebanyak 382.893 jiwa. Dari jumlah


49/776

daya jangkau pelayanan kesehatan di tingkat desa

semakin bartambah.

l. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Kinerja kesehatan lingkungan pada tahun 2012

mengalami peningkatan. Kondisi rumah penduduk

yang bebas jentik meningkat sebesar 0,77 persen dari

tahun 2011. Tempat-tempat umum bertambah bersih

dengan peningkatan sebesar 1,47 persen. Tempat-tempat pengolahan makanan yang bertambah hygienis

meningkat sebesar 0,31 persen.

Adapun dari segi kesehatan sarana air bersih yang

memenuhi syarat, meningkat sebesar 0,33 persen,

sedangkan keberadaan jamban keluarga meningkatsebesar 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada

t h 2012 d d k K b t B ki


50/776

n. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit)

Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2012

memiliki 4 (empat) rumah sakit milik daerah. Ditinjau

dari tingkat hunian rumah sakit, RSUD Cibinong pada

tahun 2012 mengalami peningkatan tingkat hunian

sebesar 2,86 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

RSUD Ciawi mengalami peningkatan tingkat hunian

sebesar 4,12 persen, RSUD Leuwiliang mengalamipenurunan sebesar 4,07 persen, sedangkan RSUD

Cileungsi yang baru beroperasi memiliki tingkat

hunian sebesar 48 persen.

Ditinjau dari ketersediaan tempat tidur untuk

pasien kelas III, maka pada tahun 2012, RSUDCibinong mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen,

RSUD Ci i b h k it b k 7 86


51/776

3. Pekerjaan Umum

Kinerja pelayanan urusan wajib pekerjaan umum

selama kurun waktu 2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel2.13

Tabel 2.13 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.

Proporsi panjang jaringan jalandalam kondisibaik

0,6658 0,7462 0,7899 0.8099 0,8299

2.Rasio JaringanIrigasi

- - 4,179 4,35 4,801

3.Rasio tempatibadah persatuan penduduk

1,046 1,304 2,595 2,6 3,14


52/776

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

pembuangan air(minimal 1,5 m)(%)

13.

Sempadan jalan yang dipakaipedagang kakilima ataubangunan rumah

liar (%)

- - - 2,27 2,80

14Sempadan sungai yang dipakaibangunan liar (%)

- - - 3,03 4,501

15.

Drainase dalamkondisi baik/pembuanganaliran air tidaktersumbat (%)

- - - 39,13 38,00

Pembangunandi il h


53/776

kondisi baik juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,60

persen. Adanya peningkatan kondisi irigasi menunjukkan

bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor menaruh perhatianbesar dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan

dan peningkatan produksi pertanian.

Kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor

terkait pengadaan tempat ibadah pada tahun 2012

mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dibandingkantahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Bogor menjamin penduduknya untuk

beribadah dengan khusyuk melalui pemberian bantuan

pembangunan tempat-tempat ibadah.

Kondisi kinerja pelayanan umum di KabupatenBogor tahun 2012 ditunjukkan dengan semakin

b t b h h ti l b it i b 8 88


54/776

sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kondisi

infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang

signifikan terhadap peningkatan perekonomian. Namundemikian, hal ini akan sangat dipengaruhi oleh

keberadaan dan fungsi trotoar dan drainase jalan tersebut.

Kondisi jalan yang dilengkapi dengan trotoar pada

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6,39 persen

dibandingkan tahun 2011. Disamping itu, akibat ulahsebagian masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib,

maka keberadaan trotoar atau sempadan jalan sering

digunakan untuk tempat berjualan. Pada tahun 2012,

sempadan jalan yang tidak dipergunakan sebagaimana

mestinya, mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen, yakni untuk pedagang kaki lima maupun bangunan liar.

S l i d j l d i j i


55/776

4. Perumahan

Kinerja pelayanan urusan wajib perumahan di

Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2008-2012dapat dilihat pada Tabel 2.14

Tabel 2.14 Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten BogorTahun 2008-2012

N0 Indikator

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1Rumah tanggapengguna airbersih (%)

45,70 43,92 44,24 44,01 81,4

2Rumah tanggapengguna listrik

869.348 873.718 878.434 0,50 0,5

3Rumah tangga

ber sanitasi (%)N/A N/A 10.28 23.83 32,7

4Lingkunganpemukiman 0 5310 0 5321 0 5347 0 54 0 5


56/776

Tabel 2.15 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Penataan Ruang Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau perSatuan LuasWilayah berHPL/HGB (%)

12,65 14,54 22,52 24,22 29,15

2.Ruang publik yangberubahperuntukannya (%)

0,02 0,12 0,08 0,06 0,05

3Rasio bangunanber- IMB persatuan bangunan

0.49 0.52 0.56 12,70 4,73

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 2012

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, 2012


57/776

Tabel 2.16 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perencanaan Pembangunan Tahun2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008

2009 2010 2011 2012

1. Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan denganPERDA

ada ada ada ada ada

2. Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMD yangtelah ditetapkan denganPERDA/PERKADA

ada ada ada ada ada

3. Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD yangtelah ditetapkan denganPERKADA

ada ada ada ada ada

4. Penjabaran Program RPJMDke dalam RKPD (%)

100 100 100 100 100


58/776

7. Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan umum urusan

perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.17

Tabel 2.17 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perhubungan Tahun 2008-2102

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah aruspenumpangangkutanumum

3.141.171 4.085.533 3.998.714 4.955.388 456.787.890

2. Rasio ijintrayek

0,000279 0,00027 0,000256 0,000247 0,000254

3. Jumlah uji kirangkutan

umum

17.952 18.002 18.052 18.192 17.897

4. Jumlah Terminal Bis

4 5 5 5 6


59/776

Adapun jumlah angkutan darat yang beroperasi di

Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,06

persen dibandingkan tahun 2011. Diantara jumlahkendaraan yang beroperasi di Kabupaten Bogor, jumlah

kendaraan yang memiliki KIR angkutan umum pada tahun


dibandingkan dengan tahun 2011, dimana kendaraan

yang telah melakukan uji KIR hingga tahun 2012 turunsebesar sebanyak 595 kendaraan dibandingkan tahun

2011, padahal lama waktu dan biaya pengujian tidak

berubah dari tahun ke tahun.

8. Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan urusan wajib lingkungan hidup

dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel


60/776

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

7Penegakan hukumlingkungan (%)

N/A 37,50 90,48 81,82 78,43

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2012

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan

lingkungan hidup di Kabupaten Bogor pada tahun 2012

ditunjukkan oleh adanya peningkatan penanganan

sampah sebesar 12,97 persen dibandingkan dengan tahun

2011. Aspek lain yang menunjukkan kinerja adalah

persentase penduduk yang berakses air minum sebesar

42,56 persen. Kinerja ini mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai angka


61/776

9. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dalam kurun waktu


Tabel 2.19 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pertanahan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.Persentase luas lahanbersertifikat

N/A 11.94 11.93 12.90 24,60

2.Penyelesaian kasus tanahnegara (%)

N/A 11.10 63.64 53,33 0

3. Penyelesaian izin lokasi N/A 74,36 75 75 111

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 2012

Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2012


62/776

Tabel 2.20 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kependudukan dan Catatan SipilTahun 2008-2012

No INDIKATOR

REALISASI

2008 2009 2010 2011 2012

1.Rasio pendudukber -KTP persatuan penduduk

0.51 0.071 0.071 0,068 0,068

2. Rasio bayiberakte kelahiran 0.95 0.79 0.79 0,84 0,839

3.Rasio pasanganberakte nikah

1.00 1.00 1.00 0,89 0,896

4.Kepemilikan KTP(%)

95.70 76.01 76.01 70,17, 69,28

5. Kepemilikan aktakelahiran per1000 penduduk

212.79 234.89 227.13 247,09 239,78


63/776

dengan cara mengintegrasikan dan menyelaraskan

kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan

kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukanKabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan penerapan KTP

Nasional berbasis NIK, yang telah dilakukan di Kabupaten

Bogor. Penanganan administrasi kependudukan secara

tepat merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten

Bogor, terutama dengan tingginya laju pertumbuhanpenduduk di Kabupaten Bogor yang mencapai 7,45 persen

pada tahun 2012, meningkat sebesar 4,3 persen

dibandingkan pada tahun 2011.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama


64/776

bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan lebih

besar dibandingkan dengan lembaga swasta.

Adapun kejadian KDRT hanya sebesar 4 kasus dari

10.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Tenaga kerja di bawah umur juga

mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Persentase

perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja

meningkat sebesar 0,15 persen. Kasus-kasus perempuan

dan anak yang dapat diselesaikan meningkat sebesar 4,92

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

dipengaruhi oleh kinerja dari P2TP2A Kabupaten Bogor

yang memfasilitasi penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


65/776

tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,2 persen.

Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya rasio

akseptor KB sebesar 0,0171 dan cakupan peserta KB aktifsebesar 1,71 persen. Namun disisi lain terjadi penurunan

persentase jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

sebesar 0,73 persen.

13. Sosial

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial

selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Sosial Tahun 2008-2012

NO INDIKATORREALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.Sarana sosial seperti pantiasuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi

114buah

114buah

131buah

154buah

157buah


66/776

Tabel 2.24 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.Angka partisipasiangkatan kerja

63,01 62,99 59,60 62,72 61,74

2.Angka sengketapengusaha-pekerja pertahun

135kasus

85kasus

125kasus

186kasus

179kasus

3. Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (%)

63,01 62,99 59,60 62,72 61,74

4.Pencari kerja yang

ditempatkan (%)

29,63 14,10 67,76 41,47 43,06

5. Tingkat pengangguranterbuka (%)

13,60 11,24 10,64 8,59 14,5

6.

Perselisihan buruhdan pengusahaterhadap kebijakanpemerintah daerah

0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor2012

Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten

Bogor pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar


67/776

Tabel 2.25 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahTahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 201

1. Persentase koperasi aktif 74,85 64,82 59,23 64,61 66,0

2. Jumlah UKM nonBPR/LKM UKM

4.500 7.500 8.700 10.000 11.50

3.

Jumlah BPR/LKM(termasuk PDPK dan LPKmilik pemerintah)

19 19 19 19

4.Usaha Mikro dan Kecil(%)

44,44 64,64 86,21 106,95 105,1

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Bogor, 2012

Pada tahun 2012, jumlah koperasi aktif meningkat


68/776

waktu tahun 2008-2012 mengalami kenaikan. Pada tahun

2012, jumlah investor berskala nasional meningkat

sebesar 51,61 persen dibandingkan tahun 2011. Namunnilai investasi mengalami penurunan sebesar 50,21

persen. Adapun nilai realisasi PMDN meningkat sebesar

57,6 persen. Hal tersebut berdampak postif pada

penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar 2,54

persen.

17. Kebudayaan


kebudayaan selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat


Tabel 2.27 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kebudayaan Tahun 2008-2012


69/776

18. Kepemudaan dan Olahraga


pemuda dan olahraga selama periode 2008-2012 dapat

dilihat pada tabel 2.28

Tabel 2.28 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah organisasipemuda

47 47 50 53 57

2. Jumlah organisasiolahraga

44 44 59 64 74

3. Jumlah kegiatankepemudaan

3 3 7 14 15

4. Jumlah kegiatanolahraga

6 6 15 15 12

5. Gelanggang / balairemaja (selain milikswasta)

0 0 2 GOM 2 GOM 3 GOM

6 Lapangan olahraga 1 b h 1 b h 1 b h 2 b h 2 b h


70/776

Tabel 2.29 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012

1 Kegiatan pembinaan politikdaerah

3 4 3 3 5

2 Kegiatan pembinaanterhadap LSM, Ormas dan

OKP

0 1 1 2 2

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, 2012

Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2012 telah

melakukan 5 (lima) kegiatan pembinaan politik daerah.

Jumlah kegiatan ini meningkat jika dibandingkan dengan

tahun 2011 yang hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.


71/776


2008 2009 2010 2011 2012

ekonomi (%)

5 Kemiskinan (%) 12.11 10.81 9.39 9,65 8,36 Sistem informasi

PelayananPerijinan danadiministrasipemerintah

1 website 1 website 1 website1

website websi

7 PenegakanPERDA 23.39 10.67 12.93 11.31 14,6

8 Cakupan patrolipetugas Satpol PP 730 365 730 730 1.09

9 Tingkatpenyelesaianpelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan) diKabupaten

23.39 10.67 12.93 11.31 14,6

10 PetugasPerlindungan

Masyarakat(Linmas) diKabupaten (%)

9.95 9.56 8.99 9,4 8,5

11 Cakupan


72/776

0,43 persen, dan untuk keamanan di tingkat kabupaten,

petugas patroli Pol PP ditingkatkan sebesar 50 persen.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pada tahun

2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor meningkat

sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2011, sedangkan

persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,26

persen. Upaya penegakan Perda mengalami peningkatan

sebesar 3,38 persen, dan upaya untuk penyelesaianpelanggaran K3 meningkat sebesar 3,38 persen.

Dalam pelayanan kebakaran, cakupan pelayanan

bencana kebakaran meningkat sebesar 1,5 x 10-5 dengan

tingkat waktu tanggap berkurang sebesar 17,15 persen.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat,

Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengoperasikan


73/776

Tabel 2.31 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Ketahanan Pangan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 201

1 Regulasi ketahananpangan

Ada Ada Ada Ada Ad

2 Ketersediaan panganutama

67,60 68,44 69,20 66,02 76

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananKabupaten Bogor, 2012

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan umum dalam bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari

kinerja LPM PKK Posyandu LSM serta kelompok


74/776

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

7 Swadaya Masyarakatterhadap programpemberdayaanmasyarakat (%)

68,55 21,88 34,77 34,81 30,45

8 Pemeliharaan PascaProgram pemberdayaanmasyarakat (%)

100 100 100 100 100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor, 2012

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, diharapkan

dari pemberdayaan ini akan muncul partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2012,swadaya masyarakat terhadap program-program


75/776

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

8 Pemeliharaan PascaProgram pemberdayaanmasyarakat (%)

100 100 100 100 100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor, 2012

23. Statistik

Hingga tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor

telah menyusun buku Kabupaten Bogor Dalam Angka

Tahun 2012 dan PDRB kabupaten Bogor tahun 2012.

Dokumen tersebut disusun secara kontinyu dari tahun ke

tahun dalam rangka menyediakan data yang dibutuhkan

d l b t h b ik t


76/776

kegiatan, dimana dibandingkan dengan tahun 2011,

peningkatan penyelenggaraan kegiatan ini sebesar 66,67

persen


kearsipan selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat


Tabel 2.34 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum

Urusan Kearsipan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1Pengelolaan arsipsecara baku (%)

79,00 79.78 83.15 86,52 88,76

2 Peningkatan SDMpengelola kearsipan

4kegiatan 4kegiatan 4kegiatan 3kegiatan 5kegiatan


77/776

Tabel 2.35 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR REALISASI KINERJA2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah jaringankomunikasi

0.02 0.02 0.01 0,03 0,16

2

Rasiowartel/warnetterhadappenduduk

0.17 0.12 0.11 0,11 0,2

3 Jumlah suratkabarnasional/lokal

145 145 145 145 145

4 Jumlahpenyiaranradio/TV lokal

21 30 30 30 30

5Web site milikpemerintahdaerah

1 1 1 1 1

6 Pameran/expo 1 2 3 3 4

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, 2012


78/776

pengunjung perpustakaan sebesar 0,11 persen karena

akses layanan perpustakaan kepada penduduk semakin

meningkat. Untuk menambah layanan perpustakaan

kepada penduduk, maka pada tahun 2012 telah ditambah

jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan sebesar

10,48 persen dari tahun 2011.

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Kewenangan Urusan pilihan merupakan kewenangan

yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan

daerah. Beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan di

Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Pertanian


79/776

persen, menyusul kelompok utama sebesar 0,18 persen.

Sedangkan penurunan terjadi pada kelompok lanjut dan

kelompok madya masing-masing 0,87 persen dan 0,17

persen.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan

pertanian selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat


Tabel 2.37 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pertanian Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008

2009

2010

2011

2012

1 Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar

a. Padi sawah 59.07 61.46 61.90 62,31 64,75

b. Padi gogo 28.07 28.50 31.59 29,93

33,04


80/776

2. Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan pilihan kehutanan pada

tahun 2012 ditunjukkan oleh adanya peningkatan cakupanbina wilayah penyelenggaraan penyuluhan terhadap pelaku

utama dan pelaku usaha sebesar 95,37 persen

dibandingkan dengan tahun 2011. Penguatan kelembagaan

meningkat tajam pada kelompok madya, yakni sebesar

98,12 persen dan pada kelompok utama meningkat sebesar111,31 persen. Penguatan kelembagaan mengalam

peningkatan sebesar 65,56 persen pada kelompok pemula

dan 48,93 persen pada kelompok lanjut. Kinerja

pembangunan pada pelayanan urusan pilihan kehutanan

selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.38Tabel 2.38 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum

K k k h b k b 9 17


81/776

Kerusakan kawasan hutan berkurang sebesar 9,17 persen

dibandingkan tahun 2011.

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami peningkatan

sebesar 0,18 persen, sedangkan terhadap PDRB atas harga

konstan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

Sehubungan dengan terdapatnya kegiatan-kegiatan

pertambangan ilegal, maka pada tahun 2012 kegiatan

pertambangan tanpa ijin telah berhasil ditertibkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor. Kinerja pembangunan pada

pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral selama

kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel

2.39

Ki j b d l ilih


82/776


pariwisata selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat


Tabel 2.40 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Pariwisata Tahun 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012

1Kunjunganwisata

2.230.010 2.361.155 2.597.385 4.230.475 4.696.62

2

Kontribusi

sektorpariwisataterhadapPDRB hargaberlaku (%)

2,94 2,93 2,98 6,21 3,15

3

KontribusisektorpariwisataterhadapPDRB harga

konstan (%)

3,06 3,08 3,12 19,32 3,14

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, 2012

ik k t j l i i k t b 0 36


83/776

ikan masyarakat juga mengalami peningkatan sebesar 0,36

persen. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan,

Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pembinaan

wilayah melalui penyuluhan dengan peningkatan sebesar

87,25 persen.

Bina penguatan kelembagaan mengalami peningkatan

sebesar 33,10 persen pada kelompok pemula, 72,39 persen

pada kelompok lanjut, 107,65 persen pada kelompokmadya, dan 110,78 persen untuk kelompok utama.

Adapun produksi perikanan pada kelompok

pembudidaya ikan meningkat sebesar 32,58 persen.

6. Perdagangan


terhadap kelompok pedagang/usaha informal pada tahun


84/776

terhadap kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun


dibandingan dengan tahun 2011.

7. Perindustrian


perindustrian selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada

Tabel 2.43

Tabel 2.43 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan UmumUrusan Perindustrian Tahun 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012

1Kontribusi sektorIndustri terhadap PDRBharga berlaku (%)

61,76 61,18 60,20 59,39 59,59

2 Kontribusi sektorIndustri terhadap PDRBharga konstan (%)

62,55 61,74 61,23 60,94 60,97

K t ib i i d t i

8 Ketransmigrasian


85/776

8. Ketransmigrasian


transmigrasi selama kurun waktu tahun 2008-2012 tidakmenghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan

berkembangnya semangat otonomi daerah, minat

masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada

walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi

terus dilakukan.

Tabel 2.44 Kinerja Pembangunan Aspek PelayananUmum Urusan Transmigrasi Tahun 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012

1 Transmigran swakarsa

0 0 0 0 0

2Kontibusi transmigrasiterhadap PDRB

0 0 0 0 0

Tabel 2 45 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus


86/776

Tabel 2.45 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing FokusKemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012I Otonomi Daerah,

PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

1 Pengeluarankonsumsi rumah

tangga per kapita

490,651 452,963 455,319 471,883 781.930

2 Pengeluarankonsumsi nonpangan perkapita

274,56 214,307 216,456 229,899 389.745

3 Produktivitas totaldaerah

2,21 2,33 2,16 2,20 16,54

II Pertanian

1 Nilai tukar petani 95,99 97,21 97,45 97,70 N/A

Sumber : Bappeda, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Bogor, 2012

REALISASI KINERJA


87/776

NO INDIKATOR2008 2009 2010 2011 2012

terangkut angkutanumum

3

Jumlahorang/barangmelaluidermaga/bandara/terminal per tahun

1,721 2,065 2,479 2,974 7.281

II Penataan Ruang

1Ketaatan terhadapRTRW

75,00 80,00 82,00 84,00 96,86

2Luas wilayah

produktif

86,97 86,97 92,60 100,97 102,2

3Luas wilayahindustri

0,33 0,35 0,38 0,21 0,37

4Luas wilayahkebanjiran

4,93 4,98 5,03 5,08 2,00

5Luas wilayahkekeringan

5,44 5,50 5,58 2,83 0,54

6 Luas wilayahperkotaan 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45

Otonomi Daerah,

dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh tidak


88/776

dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh tidak

seimbangnya antara pertambahan panjang jalan dengan

pertambahan jumlah kendaraan. Di satu sisi, pertambahan

jumlah kendaraan angkutan umum menyebabkan semakin

banyak penumpang yang dapat terangkut. Pada tahun 2012,

terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 47,34 persen

dibandingkan tahun 2011. Hal ini sebanding dengan

peningkatan jumlah penumpang yang melalui terminal

sebesar 144,82 persen.

Ditinjau dari aspek penataan ruang, ketaatan terhadap

Rencana tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang diatur melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 mengalami peningkatan sebesar 14,86 persen.

pada tahun 2012 masing-masing meningkat sebesar 32,58


89/776

pada tahun 2012 masing masing meningkat sebesar 32,58

persen dan 5,26 persen dari tahun 2011.

Adapun ditinjau dari aspek komunikasi daninformatika, jumlah penduduk yang menggunakan alat

komunikasi berupa HP mengalami peningkatan sebesar 4,84

persen dibandingkan dengan tahun 2011. Disamping itu,

ketersediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik

penduduk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar0,08 persen dari tahun 2011.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Kinerja pembangunan daerah dilihat dari fokus iklim

berinvestasi menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah

Tabel 2.47 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus


90/776

j g p y gIklim Berinvestasi Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

I

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

1 Angka kriminalitas 9.15 10.57 9.59 8,42 7,5

2 Jumlah demo 83 64 83 11 1

3 Jumlah dan macampajak dan retribusidaerah

8 Pajak / 8 Pajak / 8 Pajak/ 8 Pajak/ 10 Pajak/

28retribusi

28retribusi

24retribusi

24retribusi

17retribusi

4 Jumlah Perda yangmendukung iklimusaha

N/A 63 63 63 7

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, BadanPerizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2012

disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk produktif


91/776

p j p p

yang lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan jumlah

penduduk usia belum dan tidak produktif.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang telah

mengenyam bangku perguruan tinggi dan lulus dengan

meraih gelar S1/S2 dan S3 pada tahun 2012 mengalami

peningkatan sebesar 157,39 persen dibandingkan dengan

tahun 2011.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDSAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.21 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2012

predikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome


92/776

p g gg p

sebesar 102,71 persen dengan predikat sangat tinggi.

5. Dinas Pertanian dan Kehutanan. Hasil rata-rata capaiankinerja output sebesar 99,84 persen dengan predikat

sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar

100,11 dengan predikat sangat tinggi.

6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil rata-rata

capaian kinerja output sebesar 96,54 persen denganpredikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian outcome

sebesar 90,49 persen dengan predikat tinggi.

7. Badan Lingkungan Hidup. Rata-rata capaian kinerja

output sebesar 93,71 persen dengan predikat sangat

tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar

104 73 persen dengan predikat sangat tinggi

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan


93/776

Desa. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 99,00

persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-rata

capaian kinerja outcome sebesar 112,71 persen dengan

predikat sangat tinggi.

3. Dinas Peternakan dan Perikanan. Rata-rata capaian

kinerja output sebesar 99,79 persen dengan predikat

sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja outcome


4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan. Rata-rata capaian kinerja output sebesar

100,50 persen dengan predikat sangat tinggi, dan rata-

rata capaian kinerja outcome sebesar 98,08 persendengan predikat sangat tinggi.

rata capaian kinerja outcome sebesar 98,08 persen


94/776

dengan predikat sangat tinggi.

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan. Hasil rata-rata capaiankinerja output sebesar 99,84 persen dengan predikat


100,11 dengan predikat sangat tinggi.

D. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Keempat

Prioritas pembangunan keempat dalam RKPD tahun 2012

adalah Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan.

Pencapaian target pada prioritas keempat dikontribusi oleh 7

(tujuh) SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian kinerja output

sebesar 80,99 persen dengan predikat tinggi, dan rata-



95/776

sebesar 100 persen dengan predikat sangat tinggi.

7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 100




E. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kelima

Prioritas pembangunan kelima dalam RKPD tahun 2012

adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pencapaian target pada prioritas kelima dikontribusi oleh 16

SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

1. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Hasil rata-rata

tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 104,39


96/776

persen dengan predikat sangat tinggi.

7. Sekretariat DPRD. Hasil rata-rata capaian kinerja outputsebesar 95,96 persen dengan predikat sangat tinggi, dan

rata-rata capaian outcome sebesar 88,08 persen dengan


8. Inspektorat Kabupaten. Hasil rata-rata capaian kinerja

output sebesar 98,61 persen dengan predikat sangattinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 105,99


9. Dinas Pendapatan Daerah. Hasil rata-rata capaian

kinerja output sebesar 108,78 persen dengan predikat


113 14 persen dengan predikat sangat tinggi



97/776


15. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Rata-rata

capaian kinerja output sebesar 95,00 persen dengan

predikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja

outcome sebesar 102,68 persen dengan predikat sangat

tinggi.

16. Dinas Komunikasi dan Informasi. Rata-rata capaiankinerja output sebesar 102,41 persen dengan predikat



F. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Keenam

Prioritas pembangunan keempat dalam RKPD tahun 2012

5. Sekretariat Daerah. Hasil rata-rata capaian kinerja


98/776

output sebesar 102,81 persen dengan predikat sangat

tinggi, dan rata-rata capaian outcome sebesar 104,39


6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa. Rata-rata capaian kinerja output sebesar 99,00




G. Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Ketujuh

Prioritas pembangunan ketujuh dalam RKPD tahun 2012

adalah Peningkatan Investasi dan Pencapaian Peluang Kerja.

Pencapaian target pada prioritas keenam dikontribusi oleh 4

(empat) SKPD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan


99/776

Secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan program dan

kegiatan SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat

pada tabel 2.49.

Tabel 2.44. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Bogor


100/776


101/776

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH


102/776

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan PrioritasDan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Bogor masih

dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut:

(1) Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang

tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan

kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan

ditandai oleh belum tuntasnya pemberantasan angka buta

huruf dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah,

sedangkan rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh

masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan dan rendahnya angka aksesibilitas pelayanan

kesehatan.

banyaknya penduduk yang belum terjangkau layanan

k h didik i l d l h


103/776

kesehatan, pendidikan, sosial dan olahraga,

kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

(5) Pembangunan sosial keagamaan belum mencapai sasaran

secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya

gangguan ketertiban di tengah masyarakat, baik yang

disebabkan oleh kriminalitas, perselisihan yang

menganggu harmonisasi kerukunan hidup beragama,

maupun faktor-faktor penyimpangan sosial lainnya.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah hingga tahun 2012 dapat

diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan wajib dan

sehingga kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruang

k l b t b j b l j l i


104/776

kelas baru serta bangunan penunjang belajar lainnya

yang bersumber dari DAK senilai Rp.115,52 Milyar belum

dapat dilaksanakan dan harus diluncurkan ke Tahun

Anggaran 2013.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk

mengatasi permasalahan, yaitu :

1) Mengupayakan perluasan program KF melaluipenambahan kuota anggaran kegiatan KF ke Provinsi dan

Pusat;

2) Menjalin kerjasama dengan BPS untuk mendapatkan

data valid dan akurat keberadaan penduduk buta aksara

yang tersebar di 40 kecamatan;

warung makan baru) yang belum memenuhi persyaratan

k h t


105/776

kesehatan.

3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan dari target tahun

2012 sebesar 88,75% baru tercapai 82,9%. Hal ini

disebabkan masih adanya persalinan yang dilakukan

oleh paraji meskipun program Jampersal sudah berjalan,

karena menganggap persalinan adalah hal yang biasa

dan apabila tidak beresiko tidak perlu ke tenaga

kesehatan.



1) Adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalampemberantasan sarang nyamuk (PSN).

C. RSUD Ciawi


106/776

1) Masih rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed

Occupancy Rate ) dari rencana anggaran sebesar 67%,

baru terpenuhi 64,28%

2) Belum maksimalnya ketersediaan tempat tidur kelas III

Rumah Sakit dari rencana anggaran sebesar 65% hanya

tercapai 54,47%

3) Belum terpenuhinya Rasio dokter untuk setiap Satuan

Manajemen Fungsional (SMF) dasar (spesialis bedah,

spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesuialis

kebidanan) dimana rasio 1 SMF minimal 4 orang tenaga

spesialis baru mencapai 1 : 3,0 orang ( Spesialis Anak 3

orang, Spesialis Bedah 2, Spesialis Kebidanan 4, danSpesialis Penyakit Dalam 3)

melalui recruitment pegawai baik melalui BKPP

kabupaten Bogor maupun mengajukan ke Depkes Pusat


107/776

kabupaten Bogor maupun mengajukan ke Depkes Pusat

dan Dinkes Provinsi.

D. RSUD Leuwiliang

1) Kesulitan untuk merekrut tenaga dokter spesialis

(spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis paru,

spesialis rehab medis).

2) Kurangnya tenaga perawat tidak sebanding jumlah

tempat tidur yang ada.

3) Kegiatan perencanaan (DED) pembangunan gedung

perawatan blok D tidak terealisasi karena waktu

pelaksanaan lelang tidak mencukupi.


3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit

antara lain ketersediaan Standar Operasional Prosedur


108/776

antara lain ketersediaan Standar Operasional Prosedur,

Hospital Bylaws, Standar Pelayanan Minimal.



1) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Melaksanakan rekrutmen SDM

b) Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada

c) Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Leuwiliang

dan RSUD Cibinong untuk meningkatkan pemahaman

petugas

d) Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHSBandung dan Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD

Beberapa pemilik tanah belum sepakat terhadap

harga yang ditawarkan atau ingin dibayarkan


109/776

harga yang ditawarkan atau ingin dibayarkan

sekaligus bangunan dan/atau tanaman;

Kepemilikan tanah yang akan dibayarkan sedang

dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan;

Persyaratan aspek Tata Guna Tanah (TGT) dari BPN,

dalam penerbitan penetapan lokasi yang harus

melampirkan copy alas hak bidang tanah yang

dibebaskan menjadi kendala.

2) Kegiatan fisik belum sesuai rencana, karena terdapat

beberapa kendala di lapangan, diantaranya :

Pelaksana wanprestasi;

Banyaknya utilitas (kabel Telkom dan Listrik) yangada dibahu jalan yang digunakan untuk pelebaran,

cukup dengan surat keterangan dari Kepala

Desa/Lurah


110/776

Desa/Lurah.

2) Solusi terhadap kegiatan fisik yang belum sesuai

rencana, adalah :

Bagi pelaksana yang wanprestasi dilakukan putus

kontrak, denda dan dimasukan dalam daftar hitam;

Segera melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

berkaitan dengan banyaknya utilitas yang

menghambat pelaksanaan pekerjaan;

Melakukan penanganan tanggap darurat, diantaranya:

- Pembersihan badan jalan dari longsoran tanah,

sehingga jalan bisa dilalui;

- Pemberian rambu daerah rawan longsor;

- Membuka badan jalan sementara;

b b l k

1) Percepatan Pembangunan TPPAS REGIONAL NAMBO

2) P b h T t P b S h S t


111/776

2) Penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara

(TPS)

3) Penambahan Areal TPU

4) Penambahan Daya Tampung TPU disesuaikan dengan

peningkatan jumlah penduduk

5) Penambahan Areal Taman Kota

4. Perumahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan

urusan perumahan oleh Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman adalah :

a. Masih banyak rumah yang belum bersanitasi

2) Indikator kinerja yang ada terlalu banyak namun

penerapan variabelnya terkadang tidak tepat sasaran,


112/776

p p y g p ,

contohnya dalam aspek penataan ruang.



1) Koordinasi antar OPD yang secara tekhnis menangani

permasalahan pelanggaran Tata Ruang perlu

ditingkatkan.

2) Perlu dilaksanakan koordinasi yang lebih intens antara

DTRP dengan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam hal

pertanahan.

3) Variabel yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi riil

dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD tersebut. Bappeda

2) Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan

(stakeholders) pembangunan di tingkat desa dan


113/776

( ) p g g

penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan

serta sumber-sumber pendanaan pembangunan yang

dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

prioritas di tingkat desa dan kecamatan.

7. Perhubungan


urusan perhubungan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan adalah :

1) Menurunnya penumpang angkutan umum disebabkan

belum meningkatnya pelayanan angkutan umum di

wilayah Kabupaten Bogor dan meningkatnya kepemilikankendaraan pribadi khususnya sepeda motor

merubah kendaraan dari plat hiitam menjadi plat kuning,

serta penindakan hukum dilapangan terhadap


114/776

p p g p

pelanggaran perizinan angkutan umum.

4) Melaksanakan penindakan dan pengendalian kendaraan

angkutan umum Wajib Kir sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

8. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraanurusan lingkungan hidup oleh SKPD lingkup lingkungan

hidup oleh Badan Lingkungan Hidup adalah:

1) Kegiatan/usaha belum melaksanakan kewajiban

melakukan laporan pelaksanaan persemester RKL - RPL

atau UKL-UPL

4) Melaksanakan upaya peningkatan laboratorium

lingkungan menjadi laboratorium pengujian yang


115/776

terakreditasi

9. Pertanahan


urusan pertanahan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

adalah :

1) Penyelesaian kasus tanah negara merupakankewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

sedangkan DTRP lebih kepada penanganan administrasi

pertanahan.



6) Terbatasnya ruangan penyimpanan arsip dokumen Akta

Catatan Sipil sehingga belum tertata secara baik.


116/776

7) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

a. Hardware (perangkat keras)

Sering terjadi kerusakan perangkat keras.

Jumlah sarana yang tersedia cukup, hanya belum

terakomodir biaya pemeliharaannya sehingga

terjadi kelambatan dalam pelayanan dan

penerbitan dokumen kependudukan di masing-

masing kecamatan.

b. Software (perangkat lunak)

Aplikasi yang ada pada SIAK belum bisa digunakanuntuk penerbitan Surat Pindah Datang (OPD)

2) Penyediaan dan pelatihan petugas register administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat


117/776

Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

3) Mendekatkan pelayanan publik secara berkala ke 40

kecamatan.

4) Penyediaaan ruangan khusus untuk pencatatan

perkawinan non muslim.

5) Penyediaaan sarana dan prasarana depo arsip, sehinggamemudahkan penelaahan dan penulusuran dokumen.

6) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

a. Penyediaan biaya pemeliharaan perangkat keras SIAK

dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

masing-masing Kecamatan.

- Pembinaan dan S

Documents

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2014