RENCANA KERJA (RENJA)3 Dokumen penatausahaan Barang Milik Negara 1. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam 14,421,000 APLIKASI SIMAK 1 Unit Pengelolaan persediaan (stock opname)

RENCANA

KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2017

KPU KABUPATEN KUDUS

J a l a n G a n e s h a I V K e l u r a h a n P u r w o s a r i

K e c a m a t a n K o t a K u d u s K a b u p a t e n K u d u s

T e l p . / F a x ( 0 2 9 1 ) 4 4 5 5 4 4 e - m a i l : k p u d k u d u s @ g m a i l . c o m

I.

1. Nama Kementerian/Lembaga :

2. Nama Unit Organisasi :

3. Misi Unit Organisasi : NO

01.

02.

03.

04.

05.

06. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif

07.

4. Sasaran Strategis : NO

01.

02.

5. Kode Program :

6. Nama Program :

7. Pendanaan

PENDANAAN

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

JUMLAH

II.

ANGGARAN

01 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi SUB BAG

keuangan di lingkungan Setjen KPU UMUM

1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 1. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 23,072,000

keuangan

1 Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 5,375,000

(LPPA) keuangan

12 Bulan layanan perkantoran 3. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 2,370,606,000

keuangan

2,399,053,000

02. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, SUB BAG

pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan UMUM

prasarana pemilu

1 Dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, 1. Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen 800,000

dan evaluasi manajemen logistik pemilu pengelolaan logistik pemilu

1 Layanan pengadaan fasilitasi logistik 2. Prosentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukkan 300,000

pemilu logistik pemilu yang tepat

1 Unit inventarisasi logistik pemilu 3. Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen 10,009,000

pengelolaan logistik pemilu

11,109,000

03. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data SUB BAG

Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang profesional;

Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan

USULAN

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih

yang berkelanjutan;

Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable

Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;

dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UMUM

2,418,884,000

TAHUN 2017

2,900,339,000

MISI

MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

076.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

TAHUN 2016

Terwujudnya organisasi pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki sistem administrasi

yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang

didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.

ALOKASI

2,900,339,000

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

0

HASIL / OUTCOME

HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2,418,884,000

0

PROGRAM

1 Dokumen pengelolaan program dan anggaran 1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L 27,629,000

dan RKA KL

1 Bulan layanan operasional dan pelayanan TI 2. Pengembangan teknologi informasi dalam: 1,200,000

(a) Kajian e-voting, e-counting, dan e-recapitulation;

(b) Penguatan sarana dan prasarana perangkat

teknologi informasi kepemiluan

2 Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang 3,040,000

akuntabel dan tepat waktu

1 Dokumen pemutakhiran data pemilih 4. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat 11,560,000

kelurahan di seluruh Indonesia

1 Aplikasi sistem KPU 5. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam 2,180,000

penyelenggaraan pemilu

45,609,000

04 Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan SUB BAG

administrasi kepegawaian UMUM

1 Laporan penataan organisasi, pembinaan, dan 1. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan 780,000

pengelolaan SDM administrasi sumber daya manusia

2 Orang diklat teknis dan diklat struktural 2. Layanan pengingkatan kompetensi SDM 610,000

1 Dokumen kepegawaian 3. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan 1,180,000

administrasi sumber daya manusia

2,570,000

05 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan SUB BAG

perkantoran (KPU) UMUM

3 Dokumen penatausahaan Barang Milik Negara 1. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam 14,421,000

APLIKASI SIMAK

1 Unit Pengelolaan persediaan (stock opname) 2. Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan 1,535,000

persediaan aset berdasarkan stock opname

tepat waktu

1 Laporan penataan, pendataan, dan penilaian arsip 3. Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai 10,561,000

dengan penerapan kaidah kearsipan

12 Bulan layanan perkantoran 4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 408,185,000

dan prasarana administrasi penunjang

kinerja pegawai

434,702,000

06 Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, SUB BAG

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota PROGRAM

1 Laporan hasil evaluasi LAKIP 1. Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 2829000

yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja

minimal CC

1 Laporan hasil reviu laporan keuangan 2. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan 4467000

sesuai SAP

7296000

2,900,339,000

I.

1. Nama Kementerian/Lembaga :

2. Nama Unit Organisasi :

3. Misi Unit Organisasi : NO

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

4. Sasaran Strategis : NO

01

02

03

5. Kode Program :

6. Nama Program :

7. Pendanaan

PENDANAAN

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

JUMLAH

II.

ANGGARAN

01 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, SUB BAG

advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan HUKUM

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan


1 Kasus advokasi dan sengketa hukum 1. Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum 4,620,000

1 Laporan layanan administrasi kepemiluan 2. Terlaksananya penyediaan dan penyajian 2,620,000

dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

1 Provinsi tentang penyuluhan peraturan perundang- 3. Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan 2,620,000

undangan pemilu dan pemilukada dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi

partai politik, dan anggota DPD

1 Kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa 4. Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum 60,000,000

hukum pemilihan

69,860,000

02 Pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/ SUB BAG

supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu TEKNIS &

dan pendidikan pemilih HUPMAS

5 Orang terkait pengelolaan penggantian Antar Waktu 1. Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, 2,750,000

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat

Kabupaten/Kota diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

21,402,000


0

HASIL / OUTCOME

HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

21,402,000 98,374,000

MISI

FORMULIR 2


TAHUN ANGGARAN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UMUM

Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota

Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat publik lain sesuai

Undang-Undang.

ALOKASI

Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang profesional;

Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk pemangku kepentingan

dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih

USULAN

TAHUN 2017

98,374,000

0

yang berkelanjutan;

Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;

Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif

dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;

Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

TAHUN 2016

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum

yang demokratis;

1 Jenis Publikasi informasi pemilu 2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah 16,972,000

membentuk PPID

1 Dokumen teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden 3. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden 6,692,000

dan Wakil Presiden serta Pemilukada dan Wakil Presiden, serta Pemilukada

1 Laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi 4. Presentase penyampaian informasi dan publikasi 2,100,000

Pemilu dan Pemilukada serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

28,514,000

98,374,000

III.

A.

(01)

PENANGGUNG

KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB

2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas 01 SUBBAG UMUM

Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU 001 Jumlah laporan pertanggungjawaban 1 1 1 Laporan KL: 0

penggunaan anggaran (e-LPPA)

yang tepat waktu dan valid

002 Jumlah laporan sistem akuntansi dan 1 1 1 Laporan KL: 0

pelaporan keuanggan

003 Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 Bulan KL: 0

keuangan di lingkungan KPU Layanan

004 Petunjuk pengelolaan keuangan --- --- --- --- ---

di lingkungan KPU

005 Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ --- --- --- --- ---

pemahaman para pejabat perbendaharaan pada

KPU Kabupaten dalam pengelolaan keuangan

006 Prosentase penyelesaian permasalahan dalam --- --- --- --- ---

pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kab/Kota

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, 01 SUBBAG TEKNIS

Pengadaan, Pendistribusian, KEPEMILUAN

dan Inventarisasi Sarana dan DAN HUPMAS

Prasarana Pemilu

001 Prosentase jumlah, jenis, alokasi, dan 1 1 1 Layanan KL: 0

peruntukan logistik pemilu yang tepat pengadaan

002 Prosentase kesediaan informasi arsip 1 1 1 Dokumen KL: 0

dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu

003 Prosentase pelembagaan SOP --- --- --- ---

pengelolaan logistik pemilu

004 Prosentase inventarisasi logistik pemilu 1 1 1 Unit KL: 0

005 Prosentase penyusunan standar logistik pemilu --- --- --- ---

006 Prosentase pola pengelolaan logistik --- --- --- --- KL: 0

Pemilu di tingkat Satker

3357 Pelaksanaan Manajemen 01 SUBBAG

Perencanaan dan Data PROGRAM DAN

DATA

TARGET

KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

SASARAN KEGIATAN/ PRAKIRAAN


(3)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi,

pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana

dan prasarana serta terpenuhinya logistik

keperluan pemilu

Tersedianya dokumen perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar lembaga,

data dan informasi serta hasil monitoring

Halaman 1

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TARGET



(3)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

001 Fasilitasi pembentukan lembaga riset --- --- --- ---

kepemiluan dan operasionalnya

002 Jumlah dokumen RDP yang tersedia --- --- --- ---

sesuai dengan tepat waktu

003 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan 1 3 3 Aplikasi KL: 0

dalam penyelenggaraan Pemilu

004 Pengembangan teknologi informasi dalam 1 2 2 Bulan KL: 0

kepemiluan: layanan

(a) Kajian e-voting, e-counting, dan

e-recapitulation

(b) Penguatan sarana dan prasarana

perangkat teknologi informasi kepemiluan

005 Persentase pemutakhiran data pemilih 1 1 1 Dokumen KL: 0

di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

006 Prosentase target kinerja tercapai --- -- -- --

sesuai dengan penetapan kinerja

007 Prosentase fasilitasi kerjasama KPU -- -- --- ---

dengan lembaga lain

008 Prosentase kemajuan penyusunan --- --- --- ---

dan pelaksanaan model dan pedoman

reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

009 Prosentase laporan monitoring dan 2 2 2 Laporan KL: 0

evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu

010 Prosentase kesesuaian antara Renstra 1 1 1 Dokumen KL: 0

dan Renja K/L dan RKA KL

3358 Pembinaan Sumber Daya 01 SUBBAG UMUM

Manusia, Pelayanan, dan

Administrasi Kepegawaian

001 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 2 2 Orang KL: 0

002 Dokumen kepegawaian 1 1 1 Dokumen

003 Penataan organisasi, pembinaan, dan 1 1 1 Laporan KL: 0

dan evaluasi

Terselenggaranya pembinaan sumber daya

manusia, pelayanan, dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Halaman 2

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TARGET



(3)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaanpengelolaan administrasi sumber daya

manusia

004 Pengelolaan data base kepegawaian --- --- --- ---

005 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota --- --- --- ---

KPU

006 Rancangan Peraturan KPU tentang --- --- --- ---

kepegawaian

007 Seleksi Anggota KPU Daerah --- 1 --- Laporan KL: 0

008 Terlaksananya ketatalaksanaan SDM --- --- --- ---

009 Terlaksananya penataan PNS --- --- --- ---

3360 Penyelenggaraan Operasional 01 SUBBAG UMUM

dan Pemeliharan Perkantoran (KPU)

001 Jumlah yang melaporkan persediaan 1 1 1 Unit KL: 0

aset berdasarkan stock opname

tepat waktu

002 Persentase pengelolaan arsip sesuai --- --- --- ---

aturan kearsipan

003 Persentase jumlah arsip yang dikelola 1 1 1 Laporan KL: 0

sesuai dengan penerapan kaidah

kearsipan

004 Persentase keberhasilan penanggulangan --- -- -- --

gangguan keamanan, peningkatan

kapasitas personel anggota keamanan

yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan

aman dan nyaman

005 Persentase ketepatan dan tertib administrasi --- --- --- ---

pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

006 Persentase ketepatan penyusunan --- --- --- ---

regulasi kearsipan

007 Persentase pemenuhan kebutuhan 12 12 12 Bulan KL: 0

sarana dan prasarana administrasi layanan

penunjang kinerja pegawai

008 Persentase pengadministrasian BMN 3 3 3 Dokumen KL: 0

KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam

aplikasi SIMAK

009 Persentase penyerahan tepat waktu --- --- --- ---

hasil notulensi rapat (3 hari)

010 Persentase terfasilitasinya keprotokolan --- --- --- ---

Terselenggaranya dukungan operasional dan

pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk

KPU seluruh Indonesia

Halaman 3

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TARGET



(3)

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaandalam pendampingan kegiatan pimpinan

011 Persentase tersedianya dukungan sarana --- --- --- ---

dan prasarana untuk e-procurement

012 Persentase tersosialisasi dan penerapan --- --- --- ---

sistem kearsipan elektronik di

KPU

013 Persentase ketepatan dan tertib administrasi --- --- --- ---

revieu laporan BMN KPU

3361 Pemeriksaan di Lingkungan 01 SUBBAG UMUM

Setjen KPU, Sekretariat KPU

Provinsi, dan Sekretariat 001 Peningkatan kualitas penyusunan 1 1 1 Laporan KL: 0 SUBBAG

KPU Kabupaten/Kota laporan keuangan sesuai SAP PROGRAM DAN

002 Persentase nilai akuntabilitas kinerja 1 1 1 Persen KL: 0 DATA

minimal nilai CC

003 Persentase penganggaran KPU --- -- --- ---

yang efektif dan efisien

004 Presentase pengaduan masyarakat --- --- --- ---

yang ditindaklanjuti

005 Prosentase penurunan kasus terhadap --- --- --- ---

penyelewengan keuangan pegawai

006 Prosentase penyelesaian rekomendasi --- --- --- ---

BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti

Kolom (7) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, 0 = Bukan Prioritas, 1 = Prioritas

Keterangan:

Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan

dan akuntabel

Halaman 4

III.

A.

(06)

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan 01 SUBBAG HUKUM

Peraturan KPU, advokasi,

penyelesaian sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Perundang- 001 Persentase Provinsi yang mendapatkan 1 1 1 Provinsi N : 01

Undangan yang berkaitan dengan penyuluhan Peraturan KPU

Penyelenggaraan Pemilu 002 Persentase ketepatan waktu harmonisasi --- --- --- ---

dan penyusunan PKPU dan

Keputusan KPU

003 Persentase ketepatan waktu penyiapan --- --- --- ---

bahan pelayanan pelaporan dana

kampanye, audit dana kampanye,

pendaftaran partai politik dan anggota DPD

004 Persentase ketepatan waktu penyuluhan --- --- --- ---

pertimbangan/opini

005 Persentase pemangku kepentingan --- --- --- --

yang menerima bimbingan/pelayanan

penyusunan laporan dana kampanye,

audit dana kampanye, pendaftaran

partai politik dan anggota DPD

006 Persentase penyelesaian sengketa hukum 1 1 1 Kasus N : 01

yang dimenangkan

007 Persentase penyiapan bahan kajian/ --- --- --- --

dukungan untuk pertimbangan/opini

hukum dan penyelesaian yang tepat waktu

008 Persentase peraturan KPU dan --- --- --- ---

Keputusan KPU yang sesuai format

Peraturan Perundang-Undangan

009 Terlaksananya dukungan ketatausahaan 1 1 1 Laporan N : 01

yang handal (cepat, tepat, dan akurat)

010 Terlaksananya pengelolaan dokumen --- --- --- ---

produk hukum

011 Terlaksananya penyediaan dan penyajian --- --- --- ---

dokumentasi dan informasi hukum

KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

Terselenggaranya penyiapan penyusunan

PRAKIRAAN

TARGET

SASARAN KEGIATAN/


(3)

rancangan Peraturan KPU, advokasi hukum

dan penyuluhannya

Halaman Ke 1

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


PRAKIRAAN

TARGET

SASARAN KEGIATAN/


(3)

yang mutakhir

012 Tersedianya pedoman teknis penyusunan --- --- --- ---

pelaporan dana kampanye, audit dana

kampanye, verifikasi partai politik, dan

anggota DPD

013 Tersedianya dokumentasi dan informasi --- --- --- ---

produk hukum

014 Bimtek penyelesaian sengketa 1 1 1 Kegiatan N : 01

hukum Pemilu

015 Tersedianya dokumentasi dan identifikasi --- --- --- ---

bidang hukum terkait pemilu

016 Terselenggaranya partai politik --- --- --- ---

peserta pemilu terseleksi

017 Tersedianya laporan audit kampanye --- --- --- ---

Pemilu

018 Terlaksananya bantuan hukum --- --- --- ---

penyelesaian kasus Pemilu dan

Pemilukada

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan 01 SUBBAG TEKNIS

Bimbingan Teknis/ Supervisi/ KEPEMILUAN

Publikasi/ Sosialisasi DAN HUPMAS

Penyelenggaraan Pemilu dan 001 Fasilitasi monitoring dan supervisi --- --- --- ---

Pendidikan Pemilih pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu

Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden

002 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih --- 1 1 Laporan KL : 0

003 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- 1 1 Satker KL : 0

yang melaksanakan Pemilukada

004 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- 1 --- Satker KL : 0

yang mengikuti Bimtek Pemilukada

005 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- --- --- ---

yang telah membentuk PPID

006 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- --- --- ---

yang telah melakukan penataan dan

pengisian anggota DPRD Provinsi/ Kab/

Kota

007 Jumlah data serta dokumen Pemilu, 1 1 1 Dokumen KL : 0

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

serta Pemilukada

008 Jumlah penataan daerah pemilihan --- --- --- ---

Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/

Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan

Halaman Ke 2

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


PRAKIRAAN

TARGET

SASARAN KEGIATAN/


(3)

pasca Pemilu

009 Prosentase proses PAW anggota DPR 5 5 5 Orang KL : 0

dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan

dalam waktu 5 hari kerja

010 Prosentase penyampaian informasi 1 1 1 Laporan KL : 0

dan publikasi serta sosialisasi pada

Pemilu dan Pemilukada

011 Pengisian anggota DPRD Provinsi/ Kab/ --- 1 1 Laporan KL : 0

Kota

012 Rancangan pedoman dan petunjuk teknis --- --- --- ---


013 Dokumen kerjasama dengan organisasi --- --- --- ---

massa dan media massa

014 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu --- --- --- ---

015 Publikasi informasi pemilu 1 1 1 Jenis KL : 0

016 Dokumen penataan dan penetapan --- --- --- ---

daerah pemilihan pemilu

017 Terselenggaranya calon anggota DPR, --- --- --- ---

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kab/Kota

018 Tersedianya laporan dana kampanye --- --- --- ---

Pemilu

019 Terselenggaranya bimbingan teknis --- --- --- ---

penyelenggaraan pemilu di KPU Provinsi/

Kab/Kota

020 Terlaksananya peningkatan partisipasi --- --- --- ---

masyarakat, pendidikan pemilih pemilu

021 Terlaksananya laporan pemungutan --- --- --- ---

suara anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu

022 Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil --- --- --- ---

penghitungan suara anggota DPR, DPD,

dan DPRD Pemilu

023 Terlaksananya laporan kampanye pemilu --- --- --- ---

presiden dan wakil presiden pemilu

024 Terlaksananya laporan pemungutan --- --- --- ---

suara presiden dan wakil presiden Pemilu

025 Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil --- --- --- ---

penghitungan suara presiden dan wakil

presiden

Halaman Ke 3

PENANGGUNG


2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


PRAKIRAAN

TARGET

SASARAN KEGIATAN/


(3)

Keterangan:

Kolom (7) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, 0 = Bukan Prioritas, 1 = Prioritas

Halaman Ke 4

KODE ALOKASI USULAN PENDANAAN

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019(1) (3) (4) (5) (6)

01 2,360,104,000 2,900,339,000 0 0

06 32,022,000 98,374,000 0 0

2,392,126,000 2,998,713,000 0 0


TAHUN ANGGARAN 2017

(REKAPITULASI PROGRAM)

UNIT ORGANISASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

TOTAL

: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

: KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROGRAM

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Program Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

PERKIRAAN KEBUTUHAN

(2)

NO ALOKASI USULAN PENDANAAN

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019(1) (3) (4) (5) (6)

01. 2,355,554,000 2,847,434,000 0 0

02. 63,330,000 52,905,000 0 0

03. 9,860,000 69,860,000 0 0

04. 11,542,000 28,514,000 0 0

2,440,286,000 2,998,713,000 0 0


TAHUN ANGGARAN 2017

(REKAPITULASI UNIT ESELON IV)

UNIT ORGANISASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

: KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUB BAG HUKUM

SUB BAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

PERKIRAAN KEBUTUHAN

(2)

UNIT ORGANISASI

SUB BAG UMUM

SUB BAG PROGRAM DAN DATA

Kudus, November 2016

KPU Kabupaten Kudus

Sekretaris,

NUR UDJI DARMINTO, SH

TOTAL

Documents

RENCANA KERJA (RENJA)3 Dokumen penatausahaan Barang Milik Negara 1. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam 14,421,000 APLIKASI SIMAK 1 Unit Pengelolaan persediaan (stock opname)