RENCANA STRATEGIS - Dinas Kesehatan · Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan satu acuan dalam penyusunan rencana ... Analisis

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPTEN INDRAMAYU

TAHUN 2016-2021

PEMETINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS KESEHATAN

2017

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah Inayah

dan RidhoNya, Rencana Strategis (Revisi) Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 telah selesai disusun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam

setiap satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun

Rencana Strategis (Renstra) untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

Sejalan perubahan kebijakan Bupati Indramayu terkait

dengan pergantian pejabat struktural Kepala Dinas Kesehatan,

maka perlu dilakukan perubahan atau revisi Rencana Strategis

yang telah direncanakan sebelumnya.

Substansi Rencana Strategis ini memuat Latar Belakang,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Pelayanan di

Bidang Kesehatan, Isu-isu Strategis di bidang Kesehatan, Rencana

Program, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif Program.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim

Penyusun : Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasie

dilingkup Dinas Kesehatan yang telah mencurahkan pemikirannya

dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman dalam

pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang dilaksanakan dan

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibidang

kesehatan.

ii

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021

Kami menyadari Renstra ini mungkinkan untuk terdapat

kekurangan, oleh sebab itu saran dan masukan yang konstruktif

sangat diharapkan untuk penyempurnaan program kegiatan

kesehatan di Kabupaten Indramayu.

Indramayu, April 2016

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu,

dr.H. DEDI ROHENDI, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198911 1 001

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 iii

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR…………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang …………………………………. 1-2 1.2. Landasan Hukum ……………………………… 2

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………... 2-3

1.4. Sistimatika Penulisan …………………………. 3-4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN..... 5

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukstur Organisasi

Dinas Kesehatan ……………………………….. 5-16 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan …………….. 15-17

2.3. Jenis Pelayanan Dinas Kesehatan………….. 17-18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Kesehatan …………………. 18-20 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI ……………………………………………. 21

3.1. Evaluasi Masa Lalu ……………………………. 21 3.1.1. Hasil-hasil yang dicapai lima tahun

Sebelumnya …………………………….. 21-31

3.2. Analisis Masalah dan isu strategis terkait Dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 31-32

3.2.1. Analisis Lingkungan Strategis…….. 32-35

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, ................................................………………………. 36

4.1. Visi dan Misi …………………………………… 36-37

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Kesehatan……………………………….. 39-48 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 49

5.1. Program ………….……………………………… 49 5.2. Kegiatan …………………………………………. 49-52

5.3. Indikator Kinerja ………………………………. 52-53

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD …………………………………………………… 54-70

BAB VII PENUTUP ……………………………………………….. 61

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah

satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan cita-

cita tersebut perlu upaya pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah

upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa

Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan

merata, serta lebih mengutamakan perhatian dan

memberikan mafaat pada penduduk rentan, antara lain ibu,

bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (

SPPN ), mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana

Strategis (RENSTRA) . Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Indramayu memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Indramayu.

2

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang

bersifat indikatif yang memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung

oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran

aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016-2021.

Renstra ini selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu setiap tahunnya (2016 – 2021)

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang terkait dengan Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Indramayu antara lain :

1.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .


Pemerintahan Daerah.


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

1.2.4. Undang-Udang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Indramayu Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk

3


memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen

pelaku pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi,

misi dan arah pembangunan kesehatan di daerah yang

terintegrasi dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021

adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan dalam penyusunan rencana

kerja pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2016

– 2021;

2. Menetapkan indikator sebagi ukuran dalam melakukan

evaluasi kinerja tahunan setiap program dan kegiatan;

3. Mensinergikan program dan kegiatan dilingkungan Dinas

Kesehatan. Kabupaten Indramayu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan ini adalah

sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

4


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1. Evaluasi Masa Lalu

3.1.1. Hasi-Hasil yang dicapai lima tahun

sebelumnya

3.2. Analisis Masalah dan isu Strategis terkait

dengan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan

3.2.1. Analisis Lingkungan Strategis (

SWOT )

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA , SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

A. Program

B. Kegiatan

C. Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu, bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang

kesehatan.

2.1.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi :

2.1.2.1. Perumusan kebijakan teknis dibidang

kesehatan;

2.1.2.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang

kesehatan;

2.1.2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang kesehatan;

2.1.2.4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang

kesehatan;

2.1.2.5. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

2.1.2.6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya;

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

terdiri dari:

6


2.2.1 Kepala Dinas

2.2.2 Sekretariat, membawahkan :

2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.2.2.2. Sub Bagian Keuangan;

2.2.2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2.2.3 Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,

membawahkan:

2.2.3.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2.2.3.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;

2.2.3.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

2.2.4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :

2.2.4.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2.2.4.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat;

2.2.4.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

2.2.5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

2.2.5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional;

2.2.5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

2.2.5.3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sarana

Pelayanan Kesehatan;

2.2.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :

2.2.6.1. Seksi Alat Kesehatan dan Kefarmasian;

2.2.6.2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

2.2.6.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

2.2.7. UPT

2.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

7


Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

2.3.1. Kepala Dinas, Mempunyai Tugas :

memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Daerah di bidang kesehatan. Untuk menyelenggaran

tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

2.3.1.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang

kesehatan;

2.3.1.2. Pelaksana kebijakan di bidang kesehatan;

2.3.1.3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan;

2.3.1.4. Pelaksana administrasi Dinas di bidang

kesehatan;

2.3.1.5. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi,

dan kerjasama di bidang kesehatan;

2.3.1.6. Pelaksana pengelolaan UPT;

2.3.1.7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Sekretaris, Mempunyai Tugas :

tugas membantu Kepala dalam memimpin,

mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di

bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta

perencanaan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris

mempunyai fungsi :

2.3.2.1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, penyusunan rencana dan program

8


kerja, serta pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

2.3.2.2. Perumusan kebijakan teknis dan

pengoordinasian penyusunan rencana dan

program kerja Dinas;

2.3.2.3. Penyusunan rencana strategis, rencana

kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;

2.3.2.4. Pengkoordinasian penyusunan rencana

anggaran Dinas;

2.3.2.5. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha,

kearsipan, perpustakaan, perundang-

undangan, kerumahtanggaan, kepegawaian,

keuangan, dan perlengkapan;

2.3.2.6. Pengelolaan data dan sistem informasi

kesehatan;

2.3.2.7. Pengelolaan dan pelaporan aset Dinas;

2.3.2.8. Penyelenggaraan kehumasan dan

keprotokolan lingkup Dinas;

2.3.2.9. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan tugas

pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

2.3.2.10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

2.3.2.11. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas

kinerja, dan laporan pertanggungjawaban

Bupat;

2.3.2.12. Pengkoordinasian penyusunan laporan

keuangan Dinas;

2.3.2.13. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan

Bidang;

9



Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,

Mempunyai Tugas :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan

jiwa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit mempunyai fungsi :


surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular, dan

kesehatan jiwa;

2.3.3.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular, dan

kesehatan jiwa;

2.3.3.3. Pembinaan teknis di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, dan

kesehatan jiwa;

2.3.3.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular,

10


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular, dan kesehatan jiwa;

2.3.3.5. Pelaksaaan koordinasi, konsultasi, dan

kerjasama di bidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;

2.3.3.6. Pelaksaaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;



2.3.4. Bidang Kesehatan Masyarakat, Mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta

kesehatan kerja dan olahraga. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Promosi

Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

fungsi :


kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja

dan olahraga;


kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

11


kesehatan, pemberdayaan masyarakat,


dan olahraga;

2.3.4.3. Pembinaan teknis di bidang kesehatan keluarga,

gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, serta kesehatan kerja dan olahraga;

2.3.4.4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,


dan olahraga;

2.3.4.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan

kerjasama di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, serta

kesehatan kerja dan olahraga;

2.3.4.6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, serta

kesehatan kerja dan olahraga;



2.3.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Mempunyai Tugas :


teknis di bidang alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT), kefarmasian, pembiayaan dan

jaminan kesehatan, serta sumber daya manusia

kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

12


sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Keluarga

mempunyai fungsi:

2.3.5.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang alat

kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT), kefarmasian, pembiayaan dan


kesehatan;

2.3.5.2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang alat

kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT), kefarmasian, pembiayaan dan


kesehatan;

2.3.5.3. Pembinaan teknis di bidang alat kesehatan,

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),

kefarmasian, pembiayaan dan jaminan

kesehatan, serta sumber daya manusia

kesehatan;

2.3.5.4. Pelaksanan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT), kefarmasian,

pembiayaan dan jaminan kesehatan, serta

sumber daya manusia kesehatan;

2.3.5.5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan

kerjasama di bidang alat kesehatan, Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), kefarmasian,




pelaporan di bidang alat kesehatan, Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), kefarmasian,

13




2.3.5.7. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.6. Bidang Pelayanan Kesehatan, Mempunyai Tugas :


teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan,

serta pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan

kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi:


pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan

rujukan, serta pembinaan dan pengendalian

sarana pelayanan kesehatan;


pelayanan kesehatan primer, pelayanan




2.3.6.3. Pelaksanaan teknis di bidang pelayanan

kesehatan primer, pelayanan kesehatan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, serta

pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan

kesehatan;

2.3.6.4. Melaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan


14




2.3.6.5. Pengendalian koordinasi, konsultasi, dan

kerjasama di bidang pelayanan kesehatan

primer, pelayanan kesehatan tradisional,

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan

dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan;


pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer, pelayanan kesehatan tradisional,

pelayanan kesehatan rujukan, serta pembinaan

dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan;



2.3.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2.3.7.1. UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

2.3.7.2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

2.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.8.1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan

Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas

sesuai dengan keahliannya masing-masing;

2.3.8.2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok

15


yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala;

2.3.8.3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi

dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan

kebutuhan dan masing-masing dipimpin

oleh tenaga fungsional senior;

2.3.8.4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang

ada.

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM bidang Kesehatan di Kabupaten

Indramayu sampai tahun 2015 adalah sebanyak 1.319

orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel.2.1

Ketenagaan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu tahun 2015

No Jenis Ketenagaan Jumlah Keterangan

1 Dokter Umum 66

2 Dokter Gigi 8

3 Sarjana Kesehatan

Masyarakat

82

4 Farmasi 20

5 Bidan 384

6 Perawat 510

7 Ahli Gigi 6

8 Sanitarian 35

9 Analis Kesehatan 13

10 Perawat Gigi 7

11 Dokter PTT 7

12 Bidan PTT 181

Jumlah

1,319

16


2.2.2. Sumber Daya Aset

Di Kabupaten Indramayu setiap Kecamatan telah

tersedia Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas),

Puskesmas Pembantu ( Pustu ), Pos Kesehatan Desa (

Poskesdes ) dan Pondok Bersalin Desa ( Polindes ).

Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu

saat ini terdapat :

- Puskesmas sebanyak 49 Unit terdiri dari :

10 puskesmas dengan tempat perawatan (DTP),

39 Puskesmas Non Perawatan

- Puskesmas Pembantu sebanyak 67unit

- Puskesmas Keliling ( Pusling ), sebanyak 55 unit

- Polindes, sebanyak 33 unit

- Posbindu, sebanyak 310 unit

- Posyandu, sebanyak 2.323 unit

- Poskestren, sebanyak 7 unit

- Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency

Dasar (PONED) sebanyak 18 ,

- Pada tahun 2015 jumlah Puskesmas Dengan

Tempat Perawatan bertambah 13 unit, sehingga

menjadi 23 unit Puskesmas DTP. Namun karena

peralatan kesehatan belum terpenuhi, sehingga 13

unit Puskesmas DTP pada tahun 2015 belum bisa

dioperasionalkan dan akan dipenuhi pada tahun

anggaran 2016 melalui dana DAK.

2.2.3. Pembiayaan Dinas Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan dari tahun 2011 sampai tahun

2015 sedikit demi sedikit bertambah. Walaupun

demikian jika dibandingkan dengan proporsi anggaran

17


terhadap APBD Kabupaten masih rendah. Proporsi

tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2

Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan terhadap APBD

Kabupaten Indramayu Tahun 2011 s/d. 2015

TAHUN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Anggaran

Kesehatan

Total APBD

Kabupaten

%

2011 82410.867.222 1.576.200.193.194 5,23

2012 111.452.514.480 2.010.516.069.000 5,54

2013 148.107.450.664 2.092.669.279.000 7,08

2014 147.793.682.479 2.252.428.485.000 6,56

2015 258.499.920.650 2.578.254.652.554 10,03

2.3. Jenis Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3.1. Jenis/ Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu merupakan

instansi yang memiliki fungsi pelayanan sebagai motor

penggerak pembangunan di bidang Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan meliputi :

a. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

b. Kesehatan Keluarga

c. Pelayanan Kesehatan

d. Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

2.3.2. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan adalah masyarakat

yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu terutama

kelompok rentan, yaitu mulai dari bayi, balita, wanita

usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan manula.

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

18


Indramayu sampai tahun 2015 dapat digambarkan

sebagai berikut :

a. Masih tingginya angka kematian bayi ( AKB )

b. Masih tingginya angka kematian balita ( AKABA ),

46 kasus

c. Masih tingginya angka kematian ibu ( AKI ), 57

kasus

d. Masih tingginya angka kesakitan :

d.1. Kasus baru TB Paru tahun 2015 sejumlah 777

orang

d.2. Balita dengan Pneumonia, sebanyak 17.293

balita

d.3. Kasus HIV ditemukan sebanyak 414 kasus

d.4. Kasus diare tahun 2015 sebanyak 48.287

kasus

d.5. Penemuan kasus baru kusta pada tahun 2015

sebanyak 269 orang

d.6. Masih ditemukan Penyakit Menular yang

dapat dicegah dengan Imunisasi ( PD3I ), yaitu

Penyakit Campak, pada tahun 2015 ditemukan

sebanyak 2018 kasus;

d.7. Masih tingginya kasus Demam Berdarah (

DBD ), sebanyak 644 kasus.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesehatn

tentunya tidk terlepas dari berbagai permasalahan

yang dihadapi baik internal maupun eksternal, namun

permasalahan- permasalahan tersebut harus dihadapi

19


dan dipandang sebagi tantangan dan peluang dalam

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Tantangan

yang dirasakan terkait dengan pelayanan pada Dinas

Kesehatan adalah sudah menjadi realitas yang ada

bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten

Indramyu harus dapat bergerak dengan cepat sesuai

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selaras

dengan perkembangan pembangunan kesehatan

tingkat Provinsi maupun Nasional, maka

pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten

Indramayu harus dapat menyesuaikan.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan internal

maupun eksternal antara lain :

1. Adanya anggaran yang cukup besar untuk

menunjang kegiatan program kesehatan,

walaupun ada kebijakan untuk melakukan

efesiensi dan efektivitas

2. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

bidang Kesehatan sehingga pelayanan harus

mengacu pada ketentuan SPM tersebut

3. Belum memadainya tingkat pendidikan tenaga

kesehatan, sehingga perlu adanya peningkatan

kemampuan tenaga dan perlu adanya distribusi

tenaga yang merata sesuai dengan

kompetensinya.

4. Adanya kebijakan prgram JKN masyarakat

miskin yang terintegrasi ke BPJS, sehingga perlu

koordinasi yang matang dengan BPJS.

5. Adanya sistem informasi kesehatan yang

berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan

20


Kabupaten sampai ke pusat, sehingga

memerlukan koordinasi dan pembinaan sampai

ke tingkat Puskesmas.

6. Masih tingginya masalah kesehatan yang ada,

antara lain Angka kematian ibu, angka kematian

bayi dan balita , masih timbulnya wabah demam

berdarah ( DBD ) dan penyakit tidak menular

7. Tingkat pengetahuan dan pendidikan

masyarakat yang relatif masih rendah dan masih

rendahnya kualitas lingkungan bersih.

21

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 21

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Evaluasi Masa Lalu

3.1.1. Hasil- Hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya

a. Upaya Kesehatan :

Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu (AKI) di

tingkat kabupaten tidak tersedia karena jumlah ibu bersalin

tidak mencapai angka 100.000. Untuk menggambarkan

angka kematian ibu, digunakan jumlah kematian

berdasarkan pencatatan dan pelaporan rutin dimana sejak

tahun 2011 masih mengalami fluktuasi.

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2011

sebanyak 58 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 44 kasus,

pada tahun 2013 terdapat 46 kasus, pada tahun 2014

terdapat 54 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 53 kasus.

Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Indramayu pada tahun

2011 sebanyak 38.413 dengan bantuan persalinan melalui

tenaga kesehatan sebanyak 33.352 dan tenaga dukun 717.

Sedangkan pada tahun 2012 Jumlah ibu bersalin sebanyak

37.646 dengan bantuan persalinan melalui tenaga

kesehatan sebanyak 35.169 dan tenaga dukun 434 orang,

pada tahun 2013 jumlah ibu bersalin sebanyak 36.054

dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan

sebanyak 35.689 dan tenaga dukun bayi sebanyak 365

pada tahun 2014 dengan bantuan persalinan melalui tenaga

kesehatan 34.355 dan tenaga dukun 471 pada tahun 2015

dengan bantuan persalinan melalui tenaga kesehatan 32690

atau 79,45% dan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan

sebanyak 331 atau 0,80 %. Penyebab kematian ibu di

Kabupaten Indramayu Tahun 2012, yaitu : Perdarahan

22


sebanyak 5 orang atau 11,36 %, Eklampsi sebanyak 21

orang atau 47,73 %, Infeksi sebanyak 3 orang atau 6,82 %,

dan 15 orang atau 34,09 % meninggal oleh penyebab

lainnya. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Indramayu

Tahun 2013, yaitu : Perdarahan sebanyak 5 orang atau

10,9 %, Eklampsi sebanyak 26 orang atau 56,5 %, Infeksi

sebanyak 2 orang atau 4,3 %, dan 15 orang atau 32,6 %

meninggal oleh penyebab lainnya. Untuk tahun 2014

penyebab kematian ibu di Kabupaten Indramayu yaitu :

Pendarahan sebanyak 7 orang atau 13,9 %, Eklampsi

sebanyak 24 orang atau 44,4 %, Infeksi sebanyak 2 orang

atau 3,7 %, dan 21 orang atau 38,8 % meninggal oleh

penyebab lainnya, jadi total kasus kematian ibu tahun 2014

terdapat 54 kasus.

Untuk tahun 2015 penyebab kematian ibu di

Kabupaten Indramayu yaitu : Pendarahan sebanyak 10

orang atau 18,5 %, Eklampsi sebanyak 24 orang atau 44,4

%, Infeksi sebanyak 3 orang atau 3,7 %, Abortus 2 kasus

atau 3,7 %, Gangguan peredaran darah 1 orang atau 1,8 %

dan 14 orang atau 25,9 % meninggal oleh penyebab lainnya,

jadi total kasus kematian ibu tahun 2015 terdapat 54 kasus.

Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir,

Angka Kematian Bayi ( AKB ) masih fluktuatif naik turun

walaupun pada dua tahun terakhir kecenderungannya

menurun.

Pada tahun 2011 sebanyak 350 kasus, pada tahun

2012 menurun menjadi 316 kasus, pada tahun 2013

mencapai 354 kasus , pada tahun 2014 mencapai 308 kasus

dan pada tahun 2015 sampai dengan Oktober 2015 mecapai

256 kasus, begitu juga Angka kematian anak balita ( AKAB )

juga masih fluktuatif bahkan pada tahun 2015 kelihatannya

23


ada kecenderungan naik lagi. Berdasarkan pencatatan dan

pelaporan kasus kematian anak balita yang dilaporkan

PUSKESMAS, tahun 2011 sebanyak 16 balita dan tahun

2012 sebanyak 20 balita, pada tahun 2013 sebanyak 9

balita, tahun 2014 sebanyak 13 balita dan untuk tahun

2015 sampai bulan Oktober 2015 angka kematian Balita

sebanyak 15 kasus disebabkan : Diare 1 kasus atau 6,6 %,

Pneumonia sebanyak 1 kasus atau 6,6 % dan Penyebab

lainnya sebanyak 13 kasus atau 86,6 %.

Status Gizi Balita. Status gizi balita di Kabupaten

Indramayu ditunjukkan dengan besarnya balita yang kurang

gizi. Berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita yang

dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 yang bertujuan

untuk mengetahui status gizi balita sebagai cermin dari

status gizi masyarakat dengan tingkat partisipasi balita yang

ditimbang sebanyak 115.371 dari 140.466 balita yang ada di

Kabupaten Indramayu (82,1%) terdapat 536 (0,40%) balita

dengan berat badan sangat kurang, 9.299 (6,95%) balita

dengan berat badan kurang, 1.069 balita (0,80%) dengan

berat badan lebih dan 122.803 (91,84%) balita dengan berat

badan normal. Pada tahun 2012 dengan tingkat partisipasi

balita yang ditimbang sebanyak 136.510 balita

menunjukkan bahwa terdapat 746 balita (0,55%) dengan gizi

lebih, 126.408 (6,95%) balita dengan gizi baik, dan 8.888

(6,51%) balita dengan gizi kurang serta 468 (0,34%) balita

dengan gizi buruk. Pada tahun 2013 dengan tingkat

partisipasi balita yang ditimbang sebanyak 82,15% balita

dengan prosentase balita gizi buruk sebesar 0,47%. Pada

tahun 2014 dengan tingkat partisipasi balita yang ditimbang

sebanyak 82,14% balita dengan prosentase balita gizi buruk

sebesar 0,34 %. Dan tahun 2105 dengan tingkat partisipasi

24


balita yang ditimbang sebanyak 123.639 balita atau 81,73%

dengan balita gizi buruk sebanyak 728 balita atau 0,59 %,

gizi kurang sebanyak 8395 balita atau 6,79 %, gizi baik

sebanyak 112.640 balita atau 91,10 % dan gizi lebih

sebanyak 1.876 balita atau 1,52 %.

Penyakit Menular. Berdasarkan angka kesakitan,

jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Indramayu

pada tahun 2011 adalah sbb: BTA (+) 995, pneumonia

balita 14.529, diare 54.330, kusta 257, DBD 167. Pada

tahun 2012 sbb: TBC 1.061, Pnemonia Balita 13.443, Diare

55.751, kusta 163 dan DBD sebanyak 264 kasus. Sampai

dengan bulan Desember 2013 ditemukan 316 Kasus positif

HIV/AIDS dengan jumlah penderita yang masih hidup

sebanyak 278 orang dimana 64,55 % adalah perempuan

dan 35,44 % laki-laki. Berdasarkan data kasus HIV/AIDS

faktor resiko tertinggi melalui hubungan seks yaitu 88 %.

Pada tahun 2014 306 Kasus positif HIV/AIDS dengan

jumlah penderita yang masih hidup sebanyak 288 orang

dimana 62 % adalah perempuan dan 38 % laki-laki.

Pada tahun 2015, Kasus positif HIVyang dilayani konseling

dan Test HIV sebanyak 682, dan kasus AIDs sebanyak 352

orang, sedangkan yang sedang mendapatkan pengobatan

sebanyak 681 orang.

Penyehatan Lingkungan. Upaya kesehatan

lingkungan ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang

sehat baik fisik maupun sosial. Lingkungan yang sehat

mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat

rekreasi serta fasilitas umum. Berdasarkan data yang ada ,

pada tahun 2015 kondisi cakupan desa/ kelurahan siaga

aktif 100 %, Prosentase Posyandu Purnama Mandiri 24,40

%, Prosentase Rumah Tangga ber PHBS 74%, Institusi

25


Bebas Rokok 73 %, Prosentase tempat-tempat umum sehat

34,87 %, Tempat pengolahan makanan bersertifikat laik

sehat sebanyak 18,75 %, Akses masyarakat terhadap air

bersih sebanyak 75%, Prosentase keluarga yang

menggunakan jamban sehat sebanyak 70,20 % dan

Prosentase Rumah Sehat sebanyak 70,60 %. ( data

diperoleh dari Hasil study EHRA 2015 Dinas Kesehatan

Kabupaten Indramayu )

Apabila melihat data pola penyakit masyarakat di

Kabupaten Indramayu secara umum menunjukkan bahwa

pada tahun 2015 penyakit yang diderita masih didominasi

oleh infeksi yang berkaitan dengan lingkungan yang kurang

baik, dan penyakit degeneratif yang berhubungan dengan

kebiasaan atau gaya hidup, aktifitas fisik dan konsumsi

makanan yang kurang seimbang.

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Untuk

Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Indramayu

setiap Kecamatan telah tersedia Pusat Kesehatan

Masyarakat ( Puskesmas), Puskesmas Pembantu ( Pustu ),

Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes ) dan Pondok Bersalin Desa

( Polindes ). Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Indramayu saat ini Jumlah puskesmas terdapat 49 Unit

terdiri dari 10 puskesmas dengan tempat perawatan (DTP),

67 puskesmas pembantu, 55 puskesmas keliling, 33

polindes, 310 posbindu, 2.323 posyandu dan 7 poskestren

serta puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency

Dasar (PONED) sebanyak 18 , Pada tahun 2015 jumlah

Puskesmas Dengan Tempat Perawatan bertambah 13 unit,

sehingga menjadi 23 unit Puskesmas DTP. Namun karena

peralatan kesehatan belum terpenuhi, sehingga 13 unit

Puskesmas DTP pada tahun 2015 belum bisa

26


dioperasionalkan dan akan dipenuhi pada tahun anggaran

2016 melalui dana DAK. Semua puskesmas telah memiliki

laboratorium sederhana, namun perlu penambahan alat

laboratorium yang memadai dan akan dipenuhi pada tahun

anggaran 2016 melalui dana DAK. Dari jumlah puskesmas

yang ada masih belum optimal bila dibandingkan dengan

jumlah penduduk Kabupaten Indramayu, dimana jumlah

ideal puskesmas adalah yaitu 1 : 30.000 jiwa, sehingga

untuk mencapai jumlah ideal masih dibutuhkan 8

puskesmas lagi. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang

bila mengacu pada standar pelayanan kesehatan (SPM) yang

ditetapkan oleh kementrian kesehatan.

Untuk Pelayanan Rujukan Untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat maka layanan kesehatan di

Kabupaten Indramayu telah tersedia Rumah Sakit sebanyak

8 Unit yang terdiri dari 2 RSUD (RSUD Indramayu dan

RSUD Sentot), 1 Rumah Sakit milik BUMN (RS Pertamina

Balongan), 4 Rumah Sakit Swasta (RSPMC, RS Zam-zam, RS

AL Irsyad dan RS MM) dan 1 RS milik TNI/POLRI (RS.

Bhayangkara).

b. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sampai tahun 2015 Prosentase Rumah Tangga ber

PHBS 74%, ini berarti menunjukan masih banyak rumah

tangga yang belum mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat ( PHBS) sekitar 26 % lagi, walaupun kita telah

gembira karena semua desa telah melakukan siaga aktif

(100%). Institusi Bebas Rokok 73 %, ini berarti kebiasaan

merokok masih banyak dilakukan orang-orang baik pegawai

maupun pengunjung di kantor-kantor pemerintahan, masih

sekirat 27 % lagi. Prosentase tempat-tempat umum sehat

34,87 %, ini menunjukkan tempat-tempat umum ( TTU )

27


yang sudah memenuhi standar kesehatan masih rendah,

dan lebih dari separuh tempat-tempt umum yang ada di

Indramayu masih belum memenuhi standar kesehatan.

Tempat pengolahan makanan bersertifikat laik sehat

sebanyak 18,75 %, ini berarti sebagian besar tempat

pengolahanan makananan yang ada di Kabupaten

Indramayu belum melakukan pensertifikatan laik sehat.

Akses masyarakat terhadap air bersih sebanyak 75% dan

masih sekitar 25 % masyarakat belum mendapatkan akses

air bersih yang layak. Prosentase keluarga yang

menggunakan jamban sehat sebanyak 70,20 %, berarti

masih sekitar 29,80 % lagi masyarakat Kabupaten

Indramayu belum menggunakan jamban sehat dan

Prosentase Rumah Sehat sebanyak 70,60 %, berarti masih

ada sekitar 29,40% kondisi rumah di Kabupaten Indramayu

belum memenuhi standar kesehatan. ( data diperoleh dari

Hasil study EHRA 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten

Indramayu )

c. Aksesibilitas Serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan.

Aksesibilitas obat ditentukan oleh ketersediaan obat

bagi pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2011 tingkat

ketersediaan obat dan vaksin berangsur-angsur meningkat,

mulai dari pada tahun 2011 mencapai 60 %, tahun 2012

mencapai 75 %, tahun 2013 mencapai 77 %, tahun 2014

mencapai 81 % dan tahun 2015 mencapai 85 %.

Ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin di

Kabupaten Indramayu tersebut masih mendapat dukungan

baik dari Pemerintah Kabupaten berupa APBD untuk

pengadaan Obat, Pemerintah Provinsi berupa droping

bantuan obat program dan Pemerintah Pusat berupa

28


bantuan obat program dan anggaran DAK untuk pengadaan

obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan kendaraan

operasional untuk distribusi obat ke Puskesmas, kendaraan

vaksin dan pembangunan/ rehabilitasi gudang Instalasi

Farmasi Kabupaten. Mulai tahun 2015 kebutuhan obat di

Kabupaten Indramayu juga ditunjang oleh Program

Pemerintah dengan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional ( JKN ) yang salah satu kegiatannya dapat

digunakan untuk kebutuhan obat essensial dan alat

kesehatan.

d. Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Jumlah Sumber Daya Manusia ( SDM) Kesehatan di

Kabupaten Indramayu dari tahun 2011 sampai sekarang

dapat dikatakan meningkat cukup baik, tahun 2011

sejumlah 1.392 orang, tahun 2012 sejumlah 1400 orang,

tahun 2013 sejumlah 1277 orang, tahun 2014 sejumlah

1320 orang dan pada tahun 2015 sejumlah 1319 orang.

Namun peningkatan jumlah SDM Kesehatan di Kabupaten

Indramayu tersebut belum menggambarkan kecukupan

kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan di 49

Puskesmas, 67 Puskesmas Pembantu yang ada di

Kabupaten Indramayu. Hal disebabkan karena belum semua

tenaga ahli kesehatan terpenuhi, antara lain tenaga medis (

dokter, dokter gigi ), tenaga Sanitarian, tenaga Nutrisionis,

Tenaga Analis Kesehatan, dan tenaga farmasi dirasakan

belum semua Puskesmas terpenuhi. Apalagi dengan adanya

peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas PONED

dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan. Kebijakan

pemerintah dengan moratorium dibidang Kepegawaian

menjadi kendala bagi penyediaan SDM bidang Kesehatan,

sementara program pemerintah dengan pelaksanaan

29


Jaminan Pelayanan Kesehatan menuntut adanya SDM

Kesehatan yang cukup handal dan memenuhi persyaratan.

Komposisi SDM bidang Kesehatan di Kabupaten

Indramayu sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No Jenis Ketenagaan Jumlah Keterangan

1 Dokter Umum 66

2 Dokter Gigi 8

3 Sarjana Kesehatan

Masyarakat

82

4 Farmasi 20

5 Bidan 384

6 Perawat 510

7 Ahli Gigi 6

8 Sanitarian 35

9 Analis Kesehatan 13

10 Perawat Gigi 7

11 Dokter PTT 7

12 Bidan PTT 181

Jumlah

1,319

e. Penelitian dan Pengembangan.

Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

dimaksudkan untuk menyediakan informasi untuk

mendukung program kesehatan. Di Kabupaten Indramayu

kegiatan ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan baru sebatas riset

kepuasan pelanggan, pemantauan berkala dan pelaporan

kegiatan.

f. Pembiayaan Kesehatan.

Ketersediaan anggaran kesehatan di Kabupaten

Indramayu dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berangsur-

angsur naik, walaupun sampai saat ini belum memenuhi

ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.36

30


tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu 10 % dari APBD diluar

gaji.

Anggaran Pendapatan. Sejak diberlakukannya pembayaran

gratis untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas,

anggaran pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Indramayu relatif kecil, jika dibandingkan dengan tahun

sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah tentang

Pelayanan kesehatan gratis di seluruh wilayah Kabupaten

Indramayu. Pada tahun 2011 anggaran pendapatan bidang

Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

sebesar Rp. 5.271.329.500, tahun 2012 sebesar

Rp.5.364.286.000, tahun 2013 sebesar Rp.4.297.462.500,

tahun 2014 sebesar Rp.49.940.772.500,- dan tahun 2015

sebesar Rp.62.579.814.000,-

Anggaran Belanja. Sebaliknya untuk belanja bidang

kesehatan dasar di Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan, bahkan

mendekati 10 % dari APBD Kabupaten Indramayu diluar

gaji. Pada tahun 2011 anggaran belanja bidang Kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebesar Rp.

82.410.867.222, tahun 2012 sebesar Rp.111.452.514.480,

tahun 2013 sebesar Rp.148.107.450.664, tahun 2014

sebesar Rp.166.981.355.800,- dan tahun 2015 sebesar

Rp.181.766.680.000,-

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari APBD

Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan

APBN ( DAK dan TP ).

Mulai tahun 2015 alokasi APBN cukup besar, yaitu berupa

anggaran DAK untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dasar dan Kefarmasian, Biaya Operasional Kesehatan ( BOK

31


), Jaminan Persalinan ( Jampersal ) dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Nasional ( JKN ).

3.2. Analisis masalah dan isu strategis terkait dengan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan.

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

sampai tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Masih tingginya angka kematian bayi ( AKB )

b. Masih tingginya angka kematian balita ( AKABA ), 46

kasus

c. Masih tingginya angka kematian ibu ( AKI ), 57 kasus

d. Masih tingginya penyakit menular seperti :

d.1. Kasus baru TB Paru tahun 2015 sejumlah 777 orang

d.2. Balita dengan Pneumonia, sebanyak 17.293 balita

d.3. Kasus HIV ditemukan sebanyak 414 kasus

d.4. Kasus diare tahun 2015 sebanyak 48.287 kasus

d.5. Penemuan kasus baru kusta pada tahun 2015

sebanyak 269 orang

d.6. Masih ditemukan Penyakit Menular yang dapat

dicegah dengan Imunisasi ( PD3I ), yaitu Penyakit

Campak, pada tahun 2015 ditemukan sebanyak

2018 kasus;

d.7. Masih tingginya kasus Demam Berdarah ( DBD ),

sebanyak 644 kasus.

d.8. Masih tingginya Masalah penyakit tidak menular,

yang di tandai dengan masih tingginya balita kurang

gizi di satu sisi dan di sisi lain adanya kecendrungan

mulai meningkatnya penyakit degeneratif

(jantung,hipertensi,diabetes dll) yang terkait dengan

kelebihan gizi sebagai akibat perubahan gaya hidup

32


dan pola makan dan penyakit yang berkaitan dengan

pencemaran.

e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan karena

keterbatasan sarana, prasarana dan keterbatasan

sumber daya manusia di sarana pelayanan kesehatan;

f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat

masih perlu ditingkatkan;

g. Fasililtas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat

dan lansia belum memadai.

3.2.1. Analisa lingkungan Strategis ( Analisis SWOT )

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesehatn

tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang dihadapi baik internal maupun eksternal, namun

permasalahan- permasalahan tersebut harus dihadapi

dan dipandang sebagi tantangan dan peluang dalam

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Tantangan

yang dirasakan terkait dengan pelayanan pada Dinas

Kesehatan adalah sudah menjadi realitas yang ada

bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten

Indramyu harus dapat bergerak dengan cepat sesuai

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selaras

dengan perkembangan pembangunan kesehatan

tingkat Provinsi maupun Nasional, maka

pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten

Indramayu harus dapat menyesuaikan.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan internal

maupun eksternal, maka kami tuangkan melalui

analisis SWOT.

33


Tabel.II.1. Tabel Analisis SWOT

Analisis SWOT

Kekuatan ( Strength ) Kelemahan (

Weaknesses )

Peluang (

Oppurtunity )

Ancaman (

Threatths )

1. Anggaran yang

cukup besar dalam

menunjang

kegiatan program

1. Jumlah dan

jenis tenaga

kesehatan

belum

memenuhi

standar

pelayanan

kesehatan

1. Adanya

komitmen

yang cukup

dari

pemerintah

pusat,

propinsi dan

daerah

dalam

mendukung

program-

program

kesehatan

1. Tingkat

pengetahuan

dan

pendidikan

masyarakat

yang masih

rendah

2. Adanya Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan

2. 2. Distribusi

tenaga kesehatan

yang belum

merata

2. Semakin

banyaknya

pelayanan

Kesehatan

swasta dan

peran sert a

masyarakat

dalam

pembangunan

kesehatan

2. Kualitas

lingkungan

bersih yang

masih rendah

3. Tingkat pendidikan

tenaga kesehatan

yang sudah

memadai

3. Belum semua

pekerjaan memiliki

Standar

Operasional

Prosedur.

3. semakin

banyaknya

UKBM sebagai

bentuk

peranserta

masyarakat

3. Masih ada

Budaya dan

adat istiadat

yang tidak

mendukung

pembaharuan

kesehatan

masih mengakar

di masyarakat

4. Adanya kebijakan

program JKN

maskin yang

terintegrasi ke

BPJS

4. Belum

maksimalnya

sosialisasi

informasi tentang

Program BPJS

4. Semakin

banyaknya

masyarakat

yang mengikuti

progam BPJS

4. Peserta BPJS

maskin dan

BPJS mandiri

masih tumpang

tindih dan

34


maskin mandiri. double data.

5. Adanya system

informasi

kesehatan yang

berjenjang dari

Puskesmas ke

Dinas Kesehatan

sampai ke tingkat

pusat

5. Belum adanya

sarana informasi

yang berbasis

wbsite secara

terpusat

5. Sudah

adanya aplikasi

informasi

online dari

beberapa

bidang di Dinas

Kesehatan

5. perlu

anggaran yang

cukup untuk

menyatukan

sistem informasi

kesehatan

bernasis

website.

Adapun kondisi lingkungan internal sebagaimana tabel berikut :

Faktor Strategis internal Keterangan

KEKUATAN :

1. Anggaran yang cukup besar dalam

menunjang kegiatan program

1. Adanya kebijakan penggunaan

anggaran kesehatan dengan

efesien dan efektif

2. Adanya Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Kesehatan

2. Pelayanan kesehatan sesuai

dengan SPM

3. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan

yang belum memadai

3. Peningkatan kualitas tenaga

kesehatan di Kabupaten

Indramayu

4. Adanya kebijakan program JKN maskin

yang terintegrasi ke BPJS

4. Perlunya peningkatan

koordinasi dengan BPJS

5. Adanya system informasi kesehatan yang

berjenjang dari Puskesmas ke Dinas

Kesehatan sampai ke tingkat pusat

5. Perlunya pembinaan berjenjang

sampai ke tingkat Kecamatan/

Puskesmas.

KELEMAHAN :

1. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan

belum memenuhi standar pelayanan

fasilitas kesehatan

1. Pemerataan sarana pelayanan

kesehatan dasar

2. Distribusi tenaga kesehatan yang belum

merata

2. Perlunya penempatan tenaga

kesehatan secara merata

3. Ketrampilan tenaga fungsional kesehatan

belum memadai

3. Perlunya peningkatan

pengawasan

4. Peranserta dan kemitraan belum terjalin

optimal

4. Optimalisasi informasi program

kesehatan

5. Sistem pengawasan dan pengendalian

program yang belum optimal

5. Penerapan SOP sesuai standar

6. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

belum seluruhnya sesuai dengan SOP

35


PELUANG :

1. Otonomi daerah memberikan

kewenangan lebih luas untuk

mengembangkan pelayanan kesehatn

lokal spsifik.

2. Komitmen yang kuat dari pemerintah

pusat, propinsi dan daerah untuk

mendukung program bidang kesehatan

3. Semakin banyaknya fasilitas pelayanan

kesehatan swasta dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

4. Semakin banyaknya UKBM sebagai

bentuk peranserta masyarakat dalam

bidang kesehatan

ANCAMAN :

1. Masih tingginya angka kmatian ibu,

angka kematian bayi balita

‘1. Perlu adanya dukungan dana

untuk program penyelamatan ibu

melahirkan dan bayi baru lahir

2. Adanya wabah penyakit DBD yang belum

dapat diatasi secara tuntas

‘2. Perlu upaya Promotif, Preventif

dan kuratif dalam pencegahan

endemis penyakit

3. Tingkat pengetahuan dan pendidikan

masyarakat yang masih rendah

3. Peningkatan pengetahuan

masyarakat dengan penyuluhan

kesehatan

4. Kualitas lingkungan bersih yang masih

rendah

4. Peningkatan kualitas

lingkungan bersih

5. Luas wilayah Kabupaten Indramayu

6. Laju pertumbuhan dan mobilisasi

penduduk yang cukup tinggi

36


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Indramayu

A. Visi

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan

tujuan pembangunan daerah, yang dituangkan dalam visi

Kabupaten Indramayu yaitu : ”Terwujudnya Masyarakat

Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu

Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut :

Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu

diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan

nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat

tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai

dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas,

terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh

menghadapi tantangan.

Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki

sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan

hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah.

Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu

memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai,

tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang

baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun

non fisik.

Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

dimiliki oleh kabupaten Indramayu, melalului 3 (tiga) pilar

utama, yaitu pemerintah daerah (Local Government Sector),

37


sektor swasta (Privat sector) dan masyarakat (Society)

berupaya terus mendorong dan memfasilitasi

masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta

kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan

daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu

meningkatkan keunggulan daerah.

B. Misi

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi

yang terangkum dalam SAPTA KARYA MULIH HARJA.

Ketujuh misi itu adalah :

Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan,Teknologi

(IPTEK) Dan Budaya Lokal.

Tujuan : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia.

Sasaran : Taraf pendidikan, derajat kesehatan, aksesibilitas

informasi, apresiasi budaya lokal, prestasi olahraga,

intensitas wisata/rekreasi, laju pertumbuhan

penduduk serta penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

Misi Kedua, Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat

Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Serta Keserasian Industri Dan Pertanian

Tujuan : Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat

Sasaran : Pelaku wirausaha, serapan tenaga kerja, Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), ketahanan pangan

serta Neraca Perdagangan Daerah

Misi Ketiga, Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan

Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan

Optimal

38


Tujuan : Menyelaraskan tata ruang, keamanan dan

kelestarian lingkungan serta meningkatkan

kelayakan permukiman dan keprasaranaan.

Sasaran : Tata ruang, lingkungan hidup, bencana alam dan

permukiman dan prasarana wilayah, Meningkatkan

Kualitas Hidup

Misi Keempat, Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam

Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis

Kearifan Lokal.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan umum serta partisipasi

aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan, serapan tenaga kerja

Sasaran : Pelayanan umum prima, partisipasi aktif dan

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan

inovasi manajemen pembangunan.

Misi Kelima, Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional

Dan Mengayomi Rakyat.

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam

pelayanan prima dan penerapan good governance

Sasaran : Pelayanan prima dan kepuasan masyarakat.

Misi Keenam, Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan : Mewujudkan peran pemerintah desa dalam upaya

pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat desa

Sasaran : Ketahanan masyarakat desa.

Misi Ketujuh, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan : Meningkatkan sumber dan nilai pendapatan asli

daerah

Sasaran : Nilai Pendapatan Asli Daerah dan sumber

pendapatan asli daerah.

39


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

A. Tujuan

Untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten

Indramayu, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Indramayu

Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta

Terciptanya Keunggulan Daerah” dan Misi Pemerintah

Kabupaten Indramayu Sapta Karya Mulih Harja atau tujuh

kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten

Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya,didiami

oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai,

dimana misi yang pertama, yaitu : Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu

Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal; maka

tujuan pembangunan kesehatan adalah “Terwujudnya

Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan

Mandiri”. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh

Dinas Kesehatan, maka ditetapkan indikator tujuan, yaitu :

Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH).

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Indramayu

adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,

meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas, meningkatnya kemandirian masyarakat dalam

menjaga kesehatan dan lingkungannya serta meningkatnya

akuntabilitas kinerja, dengan indikator : Umur Harapan

Hidu (UHH) Menurunkan angka kematian (mortalitas),

menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka status

gizi, Presentasi penduduk yang memanfaatkan pelayanan

kesehatan dasar di Puseksmas, meningkatnya perilaku

40


hidup bersih dan sehat di masyarakat serta meningkantnya

presentasi rumah sehat, Adapun indikator Sasaran tersebut

di atas yaitu :

B.1. Menurunkan Angka kematian (mortalitas)

Dampak yang diharapkan dari kebijakan

Peningakatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

adalah, menurunnya angka kematian ibu, dan angka

kematian bayi serta meningkatkan status gizi balita.

Pada saat ini status gizi balita sudah cukup baik yang

ditunjukkan dengan rendahnya balita gizi buruk

0,76% (indeks BB/TB), sehingga tinggal upaya untuk

mempertahankan agar tidak terjadi lonjakan dan

mengantisipasi munculnya KLB gizi buruk di masa

mendatang melalui sistem kewaspadaan dini dan

surveilans.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi

dilakukan melalui penurunan jumlah kematian ibu

melahirkan dan bayi hingga berkurang 2/3 dari

jumlah sekarang yang dititikberatkan pada faktor-

faktor penyebab kematian ibu dan bayi serta faktor-

faktor mendasar yang memiliki pengaruh terhadap

tingginya resiko kematian ibu dan bayi melalui :

a) Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil dan

pemberian pelayanan sesuai standar serta rujukan

ibu hamil resiko tinggi.

b) Memperpendek jarak tempuh ibu hamil dan bayi

dengan pusat pelayanan kesehatan

rujukan/Rumah Sakit.

c) Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan

pemukiman untuk menurunkan resiko infeksi

41


pada ibu hamil dan kejadian ispa serta diare pada

bayi.

d) Peningkatan cakupan Fe3 bagi ibu hamil

e) Pemberian pelayanan kebidanan spesialistik yang

terjadwal di puskesmas.

f) Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita.

g) Penatalaksanaan BBLR dan Balita Gizi Buruk

h) Perubahan perilaku/pola asuh di dalam keluarga

untuk memprioritaskan ibu hamil dan bayi dalam

mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam

dalam jumlah yang cukup.

i) Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan KIA yang

sesuai standar di puskesmas dan mengembangkan

puskesmas PONED serta Rumah Sakit PONEK.

Kebijakan untuk meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan dilaksanakan dengan memenuhi

fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

baik dalam hal biaya maupun jarak tempuhnya.

Aspek keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan

sangat dipengaruri oleh kesediaan dan kemampuan

masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan

yang didapatkan. Kesediaan atau kerelaan untuk

membayar pelayanan kesehatan tergantung

bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang

didapatkan masyarakat, semakin bagus pelayanan

kesehatan, maka akan semakin tinggi pula kesediaan

masyarakat untuk membayar. Adapun aspek

kemampuan membayar pelayanan kesehatan, sangat

tergantung dari penentuan tarif pelayanan kesehatan

dan tingkat ekonomi masyarakat. Untuk itu

42


diperlukan regulasi tentang tarif pelayanan kesehatan

khususnya pelayanan kesehatan dasar serta

peningkatan perlindungan masyarakat melalui

jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dengan luas wilayah kerja puskesmas rata-rata

sebesar 42km², berarti jarak tempuh paling jauh

masyarakat ke puskesmas adalah 6 – 7 km, dengan

adanya Pustu sebanyak 67 buah, maka jarak tempuh

terjauh ke pusat pelayanan kesehatan menjadi 4 km.

Sebuah jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan dasar. Sementara untuk

memperoleh pelayanan kesehatan rujukan, rata-rata

terjauh jarak tempuh masyarakat sepanjang 17

km.Dengan demikian diperlukan adanya upaya untuk

memperpendek jarak tempuh masyarakat ke pusat

pelayanan kesehatan.

Kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi

kebutuhan masyarakat, sangat ditentukan oleh

kecukupan tenaga kesehatan baik dalam jumlah

maupun jenisnya, ketersediaan alat dan sarana dan

pelayanan kesehatan, kondisi gedung serta komitmen

dan sikap petugas.

Dengan pendeknya jarak tempuh masyarakat dan

meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan akan

sangat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan

masyarakat untuk membayar biaya pelayanan

kesehatan yang diperoleh melalui :

a) Pembangunan, rehabilitasi, relokasi dan perluasan

Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

43


b) Pengembangan puskesmas santun lansia dan

wanita.

c) Rekruitmen, penataan dan distribusi pegawai yang

tepat sasaran.

d) Pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan

ketanggapan petugas dalam memberikan

pelayanan kesehatan dan pemberian pelayanan

yang sesuai dengan SOP.

e) Modernisasi alat dan sarana yang ada di

puskesmas dan pustu.

f) Penjadwalan kunjungan dokter ke pustu dan

poskesdes/posyandu.

g) Meningkatkan kerjasama dan jejaring rujukan

antara pustu, puskesmas dan rumah sakit baik

pemerintah maupun swasta.

h) Akreditasi Puskesmas

i) Menyelenggarakan perijinan dan registrasi

pelayanan kesehatan swasta dan praktek tenaga

kesehatan.

B.2. Menurunkan angka kesakitan (morbiditas)

Kebijakan untuk Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan

Sehat diarahkan kepada uapaya pemberdayaan

masyarakat dibidang kesehatan. Masyarakat

semestinya ditempatkan sebagai mitra bukan sekedar

objek pembangunan. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan cara membantu masyarakat

untuk mengenali masalah kesehatannya secara

mandiri dan dapat segera melakukan antisipasi atau

tindakan apabila mengalami masalah kesehatan.

Proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

44


ditujukan agar masyarakat mengetahui dan

memahami kebutuhannya akan kesehatan bagi

dirinya sendiri dan mengetahui apa apa yang

diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya

melalui :

a) Mengembangkan program UKBM (Upaya

Kesehatan Berbasis masyarakat).

b) Meningkatkan cakupan PHBS

c) Meningkatkan jumlah desa siaga yang aktif.

d) Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan

masyarakat.

e) Mengembangkan metode baru pemberdayaan

masyarakat, baik melalui pendampingan maupun

pengembangan kegiatan baru.

f) Meningkatkan kemitraan dengan organisasi sosial

bidang kesehatan dan organisasi profesi.

g) Mengembangkan program KADARZI

h) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam

sistem kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB

dan bencana.

i) Menitik beratkan pembangunan kesehatan pada

upaya promotif dan preventif

Kebijakan untuk mencegah dan mengendalian

penyakit meliputi upaya pencegahan dan

penanggulangan penyebaran penyakit antar daerah,

memantau dan mengawasi munculnya kembali

penyakit yang sudah berhasil dieliminasi sebelumnya

serta munculnya penyakit baru yang sebelumnya tidak

pernah ada yang diperberat dengan kecenderungan

meningkatnya penyakit degeneratif pada kelompok

45


usia produktif. Upaya pencegahan melalui sistem

informasi dini dan intervensi terhadap penyakit yang

ada di masyarakat merupakan kunci untuk mencegah

terjadinya KLB masalah kesehatan yang memerlukan

adanya kesiapsiagaan untuk kondisi tanggap darurat

melalui :

a) Memberdayakan fungsi TEK (Tim Epidemiologi

Kabupaten) dan TEPUS (Tim Epidemiologi

Puskesmas).

b) Pengembangan sistem pelaporan wabah secara

online.

c) Melakukan pemetaan kantong masalah kesehatan.

d) Meningkatkan kerjasama lintas batas masalah

penyakit.

e) Meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah

perbatasan/jalur lalu-lintas antar kota.

f) Pendokumenan penetapan standar KLB untuk

setiap kasus.

Kebijakan meningkatkan kesehatan lingkungan

merupakan salah satu faktor mendasar terhadap

timbulnya masalah kesehatan masyarakat di

Kabupaten Indramayu. Rendahnya akses dan

kepemilikan keluarga terhadap air bersih dan

jamban keluarga serta kebiasaan buang air di

sungai atau saluran irigasi menjadi salah satu

penyebab tingginya kejadian penyakit yang

berbasis lingkungan. Demikian juga dengan

tempat-tempat umum yang belum memenuhi

syarat kesehatan sangat berpengaruh terhadap

kualitas hidup manusia. Masih banyaknya

makanan/minuman yang mengandung bahan

46


berbahaya menjadi masalah kesehatan lingkungan

yang memerlukan perahtian serius karena kan

berdampak pada status kesehatan masyarakat

Indramayu untuk jangka panjang.

B.3. Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja dinas

Kesehatan

Kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan

pembangunan kesehatan tidak akan optimal jika

aspek manajemen tidak diterapkan dengan baik.

a) Sumberdaya kesehatan khususnya sumber daya

manusia merupakan kunci dari keberhasilan

pembangunan kesehatan. Sebagai pelaku dan

penyelenggara pembangunan kesehatan,

kebutuhan akan sumber daya manusia yang

mencukupi dan berkualitas mutlak diperlukan.

Demikian halnya perbekalan kesehatan, seperti

penyediaan obat dan alat-alat kesehatan serta

sarana operasional juga menjadi faktor yang

penting dalam pembangunan kesehatan.

Profesionalisme dan komitmen tenaga kesehatan

merupakan faktor yang sangat penting untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan yang

terjangkau, merata, bermutu dan berkeadilan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang

bersifat pengobatan baik pelayanan dasar maupun

rujukan perlu didukung dengan kemudahan akses

baik dalam hal jarak maupun pembiayaannya.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan transparan serta memperoleh

informasi mengenai masalah kesehatan yang

47


disandangnya memerlukan perilaku profesional

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan

melalui :

1) Pelaksanaan pembagian tugas dan uraian tugas

yang jelas di seluruh unit pelaksana.

2) Pengembangan sistem informasi pegawai.

3) Melakukan analisa kebutuhan tenaga

kesehatan/menyusun road map pemenuhan

tenaga kesehatan.

4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

5) Sosialisasi undang-undang pelayanan publik

b) Meningkatkan fungsi pengawasan, akuntabilitas

dan transparansi

Untuk mewujudkan good governace dan clean

governance, diperlukan adanya pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan program secara internal

untuk menjaga agar program pembangunan

kesehatan benar-benar mempunyai dampak dan

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta

dapat berjalan sesuai dengan perencaaan yang

telah dilakukan. Pengendalian program

pembangunan kesehatan dilaksanakan mulai dari

perencanaan hingga evaluasi program.

Transparansi program pembangunan kesehatan

dengan membuka diri untuk menerima masukan

dan kritik dari berbagai pihak dalam

penyelenggaraan program pembangunan

kesehatan. Kesediaan untuk memberikan

informasi secara objektif kepada masyarakat

mengenai program-program yang dilaksanakan

48


sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi

program pembangunan kesehatan merupakan

bagian dari upaya transparansi. Upaya

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas

korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan

komitmen dari dalam melalui :

1) Perencanaan program kesehatan yang evidence

base berdasarkan data yang faktual dan valid.

2) Peningkatan kualitas pembinaan dan supervisi.

3) Survei kepuasan pasien terhadap kualitas

pelayanan kesehatan.

4) Publikasi pencapaian indikator kinerja program

kesehatan.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan

dalam sasaran pembangunan jangka menengah bidang

kesehatan, dengan memperhatikan strategi pembangunan

dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil, maka

program pembangunan kesehatan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak

5. Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi

Kesehatan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

8. Program Pelayanan Kesehatan Dasar

9. Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan

Lingkungan

B. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan, maka

kegiatan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu

tahun 2016- 2021 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , meliputi

kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dam

Listrik

50


b. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

e. Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan ke

Dalam Daerah dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

meliputi kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor

b. Pemeliharaan rutin / berkalan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/

Operasional/ Mobil Jabatan

d. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

e. Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan

f. Pengadaan Mobil Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi

Kegiatan :

a. Pengumpulan Up-Dating Informasi Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan

b. Sistem Informasi Kesehatan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak, meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Immunisasi

b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

Balita

51


d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru

Lahir

e. Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

g. Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan dan

Terlantar

5. Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat, meliputi

Kegiatan :

a. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk

b. Pembinaan dan Peningkatan Gizi Masyarakat

c. Peningkatan Gizi Kelompok Rawan

6. Rogram Peningkatan dan Pengembangan Promosi

Kesehatan, meliputi Kegiatan :

a. Penetapan Kawasan Bebas Rokok dan Peningkatan

Derajat Kesehatan Masyarakat

b. Penyelenggaraan dan Pengembangan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit,

meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Surveillans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

b. Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang

8. Program Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi Kegiatan :

a. Penyediaan Pelayanan Dasar di Puskesmas (

Operasional Puskesmas )

b. Penunjang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ( JKN )

c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar

Kuota Jamkesmas

52


d. Pengendalian dan Pengawasan Alat Kesehatan

e. Pelayanan Katarak

f. Peningkatan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

g. Pembinaan Kesehatan Jiwa dan Napza

h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer

i. Pembinaan Kesehatan Tradisional

j. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

k. Pengawasan, Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan

l. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

m. Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

n. Akreditasi Tenaga Kesehatan

o. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

p. Penataan Sarana dan Prasarana Kesehatan

q. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular, Gigi

dan Mulut

r. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK )

s. Pelayanan Kefarmasian ( DAK )

t. Jaminan Persalinan ( DAK )

u. Bantuan Operasional Kesehatan – BOK ( DAK )

9. Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan

Lingkungan, meliputi Kegiatan :

a. Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan Lingkungan

b. Pembinaan dan Pengawasan TTU-I dan TPM

C. Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan

dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi dari waktu ke waktu. Rencana Strategis disusun

berdasarkan kondisi saat ini dan bagaimana upaya harus

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan

53


kesehatan. Untuk mengukur apakah tujuan yang telah

ditetapkan telah tercapai atau belum harus ditetapkan

indikator kinerja.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Indramayu, mengacu kepada

indikator yang bersifat universal, yaitu indikator Umur

Harapan Hidup (UHH) yang juga merupakan salah satu

indikator untuk mengatahui tingkat kesejahteraan

masyarakat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator impact

yang dapat mengukur dampak dari seluruh program dan

kegiatan pembangunan kesehatan, baik yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan maupun institusi lainnya yang menunjang

pembangunan kesehatan. Indikator impact adalah hasil

akhir dari indikator outcome (indikator hasil/manfaat), dan

indikator outcome adalah hasil akhir dari indiaktor output.

Jika diterjemahkan dalam Renstra, indikator impact adalah

untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembangunan

kesehatan, indikator outcome untuk mengukur keberhasilan

program dan indikator output untuk mengukur keberhasilan

kegiatan. Semua indikator tersebut merupakan indiaktor

kinerja Dinas Kesehatan.

Untuk mengetahui indikator kinerja serta ukuran tingkat

pencapaiannya, dapat diketahui dari tabel berikut :


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Indramayu adalah variabel yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan

memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Rencana Strategis

disusun berdasarkan kondisi saat ini dan bagaimana upaya harus

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Untuk mengukur apakah tujuan yang telah ditetapkan telah

tercapai atau belum harus ditetapkan indikator kinerja.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Indramayu, mengacu kepada indikator

yang bersifat universal, yaitu indikator Umur Harapan Hidup

(UHH) yang juga merupakan salah satu indikator untuk

mengatahui tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator impact

yang dapat mengukur dampak dari seluruh program dan kegiatan

pembangunan kesehatan, baik yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan maupun institusi lainnya yang menunjang

pembangunan kesehatan. Indikator impact adalah hasil akhir dari

indikator outcome (indikator hasil/manfaat), dan indikator outcome

adalah hasil akhir dari indiaktor output.

Jika diterjemahkan dalam Renstra, indikator impact adalah

untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembangunan

kesehatan, indikator outcome untuk mengukur keberhasilan

program dan indikator output untuk mengukur keberhasilan

55


kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja Dinas Kesehatan

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta ukuran

tingkat pencapaiannya, dapat diketahui dari tabel berikut :

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C B 65 B 75 BB 95 BB 110 A 115 A 130 A 130

Dinas Kesehatan

1 Pengumpulan Updating dan analisis data informasi program dan kegiatan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

100% 100% 65 100% 75 100% 100 100% 150 100% 200 100% 250 100% 250

1 Angka kematian ibu (AKI) 146.99 146.54 2,150 128.1 2,400 109.47 2,700 95.28 3,000 82.77 3,350 70.00 3,700 70.00 3,700 Dinas Kesehatan

2 Angka kematian bayi (AKB) 6.79 6.76 5.89 5.12 4.45 3.85 3.32 3.32

1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu

% persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 85.90% 86% 350 88% 375 90% 400 92% 425 94% 450 96% 475 96% 475

% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali K4-dengan 10 T

87% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95%

% komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 82% 450 84% 475 86% 500 88% 525 90% 550 92% 575 95% 575

% ibu hamil dengan resiko yang dirujuk

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita

% Kunjungan neonatal pertama (KN1) 93.00% 94% 125 95% 150 96% 175 97% 200 98% 225 99% 250 99% 250

3 Peningkatan Imunisasi % bayi usia (0-12 bln) mendapat imunisasi dasar lengkap

80% 82% 350 83% 400 84% 450 85% 500 86% 550 87% 600 87% 600

% Desa dengan UCI 92% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98%4 Peningkatan gizi

kelompok rawan% ibu hamil yang mendapat tablet fe 90 tablet 83.30% 85% 450 86 500 87 600 88 700 89 850 90 1,000 90 1,000

Presentasi ibu hamil gakin mendapat PMT-P

39% 34% 44% 49% 53% 57% 61% 61%

5 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja

% penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100% 100 100% 125 100% 150 100% 175 100% 200 100% 225 100% 225

Jumlah puskesmas mampu PKPR

73% 74% 75% 77% 79% 81% 83% 85%

6 Pelayanan kesehatan anak dengan kecacatan

Jumlah anak dengan kecacatan yang dilakukan pelayanan kesehatan

600 650 150 700 175 750 200 800 225 850 250 900 275 900 275

7 Pembinaan kesehatan bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dibina 500 600 175 650 200 700 225 750 250 800 275 850 300 850 300

8 Jaminan persalinan Jumlah ibu bersalin yang dijamin pembiayaannya 100% 3,000 100% 3,000 100% 3,250 100% 3,500 100% 3,750 100% 4,000 100% 4,000 100%

0.58% 0.50% 600 0.48% 700 46.00% 800 0.44% 950 0.42% 1,100 0.40% 1,250 0.40% 1,250 Dinas Kesehatan

8% 7.5% 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 5%

2 3 4 5

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Peningkatan Gizi Masyarakat

% berat badan balita sangat kurang

% Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kinerja dinas kesehatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

1 Predikat lakip Dinas Kesehatan ( B )

Tahun 2020 Tahun 2021

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Umur Harapan Hidup (UHH) (70,75)

1

Terwujudnya kesehatan masyarakat yang berkualitas, adil dan mandiri

Tabel 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHAUN

AWAL PERENCANA

AN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

SKPD PENANGGUNG

JAWABTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019


1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212 3 4 5




DATA CAPAIAN

PADA TAHAUN

AWAL PERENCANA

AN


PERIODE RENSTRA

SKPD PENANGGUNG


1 Pembinaan dan Peningkatan Gizi Masyarakat

% rumah tangga dengan garam beryodium baik 73.37% 75% 200 78% 250 80% 300 83% 350 85% 400 85% 450 85% 450

2 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk

Jumlah Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-23 bulan gakin

150 175 400 200 450 225 500 250 600 275 700 300 800 300 800

37,9/100.000<49/100

.000160,850

<48/100.000

225,250 <47/100.

000245,150

<46/100.000

272,075 <45/100.000

289,950 <45/100

.000305,325

<45/100.000

305,325 Dinas Kesehatan

<0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5%

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

% Rumah/ Bangunan bebas jentik 100% 100% 750 100% 800 100% 850 100% 900 100% 950 100% 1,000 100% 1,000

2 Penanggulangan penyakit menular langsung

% penemuan penderita TB BTA positif 100% 100% 500 100% 550 100% 600 100% 650 100% 700 100% 750 100% 750

% penemuan penderita kusta<5% <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5%

Jumlah penderita HIV/AIDS <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5%

3 Peningkatan survailence epidemiologi dan penanggulangan wabah

% desa/ kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 350 100% 400 100% 450 100% 500 100% 550 100% 600 100% 600

54.30% 54% 160,100 55% 224,450 56% 244,300 57% 271,175 58% 289,000 59% 304,325 59% 304,325 Dinas Kesehatan

0 6% 14% 24% 35% 45% 55% 55%

1 Bantuan biaya penunjang operasi katarak bagi maskin yang tidak mendapat bantuan kesehatan

Jumlah pasien dilakukan operasi katarak

150 140 150 200 250 250 300 300 400 380 450 400 500 400 500

2 Peningkatan dan pelayanan laboratorium kesehatan

% Pemeriksaan kualitas air dan makanan

100% 100% 150 100% 200 100% 250 100% 300 100% 350 100% 400 100% 400

3 Peningkatan manajemen dan akreditasi puskesmas

Jumlah puskesmas yang dibina untuk dilakukan akreditasi

49 49 100 49 150 49 200 49 250 49 300 49 350 49 350

4 Pengawasan pembinaan pelayanan kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan survei/peninjauan/pembinaan

30 36 125 40 200 45 250 50 300 55 350 60 400 60 400

5 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

% Puskemas mampu melakukan LPLPO

100% 100% 150 100% 250 100% 300 100% 325 100% 350 100% 375 100% 375

6 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota jamkesmas

Presentasi masyarakat msikin diluar kuota JKN yang membutuhkan pelayanan di PPK rujukan

100% 100% 23,000 100% 63,000 100% 65,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000

7 Penyediaan pelayanan dasar di Puskesmas (operasional puskesmas)

Presentasi kebutuhan operasional puskesmas terpenuhi 100% 100% 11,000 100% 18,000 100% 20,000 100% 22,000 100% 25,000 100% 28,000 100% 28,000

8 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar

Jumlah petugas kesehatan dilatih perkesmas 110 220 200 110 100 150 125 200 150 250 175 250 200 1,180 200

9 Pelayanan kesehatan khusus dan penyakit tidak menular

% hipertensi 0% 66% 150 60% 200 55% 250 50% 300 45% 350 40% 400 40% 400

3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Presentasi Penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas ( 100% )

Program Pelayanan Kesehatan Presentasi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Presentasi Puskesmas Terakreditasi

% Positif Rate HIV/AIDS

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

% Angka kesakitan demam berdarah dengue (IR DBD)

56


1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212 3 4 5




DATA CAPAIAN

PADA TAHAUN

AWAL PERENCANA

AN


PERIODE RENSTRA

SKPD PENANGGUNG


% Diabetes Militus 0% 7.4% 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 5%10 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan lansiaJumlah lansia dilakukan screning kesehatan 200 250 75 300 100 350 125 400 150 450 175 500 200 2,250 200

11 Penataan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Puskesmas mampu PONED

18 0 10,000 2 15,000 2 17,500 3 20,000 3 22,500 3 25,000 31 25,000

Jumlah Puskesmas Rawat Inap

23 0 2 2 1 2 1 31

12 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar (DAK)

Jumlah Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

80 91 25,000 60 27,000 75 30,000 50 32,000 50 34,000 65 35,000 471 35,000

13 Bantuan operasional kesehatan (BOK)

Bantuan operasional kesehatan di Puskesmas terpenuhi

100% 100% 15,000 100% 17,500 100% 20,000 100% 22,500 100% 25,000 100% 26,000 100% 26,000

14 Pelayanan kesehatan di Puskesmas (JKN)

Terpenuhinya pelayanan kesehatan tingkat pertamadari mulai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat-obatan dan abhan medis habis pakai

100% 100% 65,000 100% 70,000 100% 75,000 100% 80,000 100% 85,000 100% 90,000 100% 90,000

15 Pelayanan kefarmasian % Obat sesuai dengan kebutuhan

100% 100% 10,000 100% 12,500 100% 15,000 100% 17,500 100% 20,000 100% 22,500 100% 22,500

16 Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah puskesmas aktif menjalankan sistem informasi kesehatan (e-Pus)

0 10 60 25 70 35 100 45 125 49 150 49 200 49 200

4 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungannya

1 Meningkatnya Perikaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat (71,45)

68.4% 71.4% 500 74.4% 450 77.4% 550 80.4% 650 83.4% 750 86.4% 850 86.4% 850 Dinas Kesehatan

1 Penetapan kawasan tanpa rokok dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

% Posyandu purnama

30% 30% 200 32% 250 34% 300 35% 350 37% 400 39% 450 39% 450

2 Penyelenggaraan dan pengembangan promosi kesehatan

% Rumah tangga ber PHBS75% 75% 150 77% 200 79% 250 81% 300 83% 350 85% 400 85% 400

2 Meningkatnya rumah sehat ( 72,50% )

11 11 300 21 400 31 500 41 600 51 650 61 750 216 750 Dinas Kesehatan

1 Peningkatan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan

% keluarga yang menggunakan jamban sehat 69.20% 74% 200 78% 250 82% 300 86% 350 90% 400 90% 450 90% 450

% akses dan kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

85% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 96%

2 Pengawasan makanan dan minuman

% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) bersertifikat laik sehat

18.75% 40% 100 45% 150 50% 200 55% 250 60% 250 65% 300 65% 300

3 Pembinaan dan pengawasan TTU dan Industri

% Tempat Tempat Umum (TTU) dan industri yang memenuhi syarat kesehatan

34.87% 50% 125 55% 135 60% 150 65% 175 70% 200 75% 225 80% 225

100% 100% 1,910 100% 2,260 100% 2,565 100% 2,915 100% 3,245 100% 3,570 100% 3,570 Dinas KesehatanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Presentasi PHBS di 5 tatanan

Program Penyehatan Lingkungan Presentasi desa ODF

Program Penunjang

56


1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212 3 4 5




DATA CAPAIAN

PADA TAHAUN

AWAL PERENCANA

AN


PERIODE RENSTRA

SKPD PENANGGUNG


1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa rekening telepon, air, listrik dan internet

100% 100% 1,500 100% 1,750 100% 2,000 100% 2,250 100% 2,500 100% 2,750 100% 2,750

2 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya sistem pelayanan administrasi dan perkantoran

100% 100% 150 100% 175 100% 175 100% 200 100% 225 100% 225 100% 225

3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 100% 10 100% 10 100% 15 100% 15 100% 20 100% 20 100% 20

4 Penyediaan makanan dan minuman


100% 100% 50 100% 75 100% 75 100% 100 100% 100 100% 125 100% 125

5 Rapat-rapat koordinasi/kunjungan ke dalam da luar daerah

Terkoordinasinya program/ kegiatan

100% 100% 200 100% 250 100% 300 100% 350 100% 400 100% 450 100% 450

100% 100% 845 100% 1,000 100% 1,175 100% 1,400 100% 1,575 100% 1,700 100% 1,700

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya pengadaan dan peralatan gedung kantor

100% 100% 350 100% 350 100% 400 100% 400 100% 450 100% 450 100% 450

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 100% 100% 350 100% 450 100% 550 100% 750 100% 850 100% 950 100% 950

3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional/mobil jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinas

100% 100% 75 100% 100 100% 125 100% 125 100% 150 100% 150 100% 150

4 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

100% 100% 70 100% 100 100% 100 100% 125 100% 125 100% 150 100% 150

KABUPATEN INDRAMAYU,

dr. H. Dedi Rohendi, MARSPembina Utama Muda

NIP. 19600810 198911 1 001

Program Peningkatan saranan dan prasarana aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur

Indramayu, April 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN

56

2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Predikat Lakip Dinas Kesehatan C B B BB BB A A

2 Umur Harapan Hidup (UHH) 70.59 70.72 70.85 70.95 71.05 71.15 71.25

3 Angka kematian ibu (AKI) 146.99 146.54 128.1 109.47 95.28 82.77 70.00

4 Angka kematian bayi (AKB) 7.04 6.76 5.89 5.12 4.45 3.85 3.32

5Presentasi Penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat 68.04% 71.40% 74.4% 77.4% 80.4% 83.4% 86.4%

7 Rumah Sehat 65.01% 72.50% 74% 76% 78% 80% 82%

TABEL 5.2INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

10

A

71.25

70.00

3.32

100%

86.4%

82%

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

Documents

RENCANA STRATEGIS - Dinas Kesehatan · Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan satu acuan dalam penyusunan rencana ... Analisis