RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013-2018 · Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM; ... Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24

RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

TAHUN 2013-2018

BADAN PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Rensta 2013 - 2018

iBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara

KATA PENGANTAR

Rencana Stategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 merupakan gambaran rencana pembangunandi bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu5 (lima) tahun.Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018.Dalam penyusunan Renstra ini tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu perbaikan,oleh sebab itu saran konstruktif untuk perbaikan sangatlah diharapkan demi kemajuanKabupaten Minahasa Tenggara khususnya Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Satu Pintu.

Demikian Rencana strategis Badan Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Satu Pintu 2013-2018. Terima kasih.

KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

Drs. F.H. MOKORIMBANPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640226 199007 1 001

Rensta 2013 - 2018

iiBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 11.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................ 3

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATENMINAHASA TENGGARA ............................................................................ 5

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................... 5

2.2. Sumber Daya ................................................................................. 6

2.3. Kinerja Pelayanan ......................................................................... 10

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan ............................................... 10

BAB III. ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............. 123.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan ...................................................................................... 12

3.2. Kondisi yang diharapkan ............................................................... 12

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN-SASARAN STRATEGIS ................. 144.1. Visi dan Misi.................................................................................... 14

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.......................................... 14

4.3. Stratejik dan Kebijakan ................................................................... 15

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................... 18

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN SATU PINUT YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................................ 24

BAB VII. PENUTUP .................................................................................................. ` 25LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rensta 2013 - 2018

1Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangMenurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah Dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.

Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan

Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

Minahasa Tenggara yaitu Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari, dan

Berkepribadian (BERDAULAT: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang

bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman,

sentosa dan makmur, BERDIKARI: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara

yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala

bidang, BERKEPRIBADIAN: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang

mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis,

kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi),

dan memiliki Misi yang disebut “5 Sukses” yaitu misi Pertama adalah mewujudkan

kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional,

melayani, rukun dan damai (misi pertama ini disebut sebagai sukses pemerintahan),

misi kedua adalahmewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin

berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (misi kedua ini disebut sebagai sukses

pemberdayaan masyarakat), misi ketiga adalah mewujudkan perekonomian yang

handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi

dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (misi ketiga ini disebut sebagai

suksesperekonomian daerah), misi keempat adalah mewujudkan infrastruktur publik

yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi

BAB

I

Rensta 2013 - 2018


listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan

pesisir (misi keempat ini disebut sebagai sukses pembangunan) dan misi kelima

adalah mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai

resiko bencana (misi kelima ini disebut sebagai sukses lingkungan hidup).

Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban

Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada

DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan SPM;

11. Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri

0008/M.PPN/01/2007 /050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Musrenbang Tahun 2007;

12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Rensta 2013 - 2018


15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

16. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabuapaten Minahasa

Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun

2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685)

17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

18. Peraturan Persiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal.

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009

tentang Pedoman dan Tata Cara Permononan Penanaman Modal

20. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Tahun 2010.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi

dan Tatakerja Unit Pelayanan Periinan Terpadu Daerah


tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Santu

Pintu di Bidang Penanaman Modal


tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimanan

telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 7 Tahun 2010; dan


Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. MaksudPenyusunan Rencana Strategi untuk memberikan kejelasan langkah-langkah yang

perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan internal dan eksternal

Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sekaligus sebagai

alat pengukur dalam menilai kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

2. TujuanTujuan penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai pedoman bagi

terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan

untuk mewujudkan suatu sistem budaya birokrat yang akuntabel dan transparan.

Rensta 2013 - 2018


1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2. Sumber Daya

1.3. Kinerja Pelayanan

1.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan

BAB III. ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Kondisi yang diharapkan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN - SASARAN STRATEGIS

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Stratejik dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rensta 2013 - 2018


GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. TugasBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Tenggara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

2. FungsiDalam rangka menyelenggarakan tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizian Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis.

Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas.

Pemberian dukunangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

koordinasi penanaman modal.

Penyelenggaraan urusan administrasi kesektariatan, pengembangan penanaman

modal, promosi, kerja sama dan pengendalian penanaman modal.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB

II

Rensta 2013 - 2018


3. Struktur Organisasi

2.2 Sumber Dayaa. Sumber Daya Manusia pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat melalui table-table dibawah ini :- Berdasarkan Eselon

NO. ESELON JUMLAH KETERANGAN

1. II 1

2. III 5

3. IV 4

SEKRETARISELIM Ch. K. KANSIL, SE

NIP. 19651104200111 2 001KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUBBAG UMUM & PERLENGKAPANMANGKEY S. SOMPIE, SST

NIP. 19621111198909 1 003

SUBBAG PERENCANAANJEANET S. TUMIGOLUNG, S.Kom

NIP. 19840913 201001 2 006

BID. PENANAMAN MODAL

SONNY J. A KAWENGIAN, SENIP. 19660910 199503 1 002

BID. PELAYANAN PERIZINANINDUSTRI & PERDAGANGAN

Ir. MAS A. ONSU, MENIP. 19660830 199303 2 007

BIDANG PELAYANA PERIZINAN JASA& NON PERIZINAN

WINNY F. OWUNIP. 196406191985032006

BIDANG PENGAWASAN DANADVOKASI

FRANGKY BATUBUAJANIP. 19730331 200803 1 001

SUB BID. PROMOSI & KERJA SAMAINVESTASI

KARTINI M. SUALANG, SENIP. 19800421 200902 2 002

SUB BID. PENGKAJIAN &PENGEMBANGAN INVESTASIYANTI S. TAMUNU, SS

NIP. 19860107200902 2 022

KEPALA BADANDrs. F.H MOKORIMBAN

NIP. 19640226199007 1 001

TIM TEKNIS TIM TEKNISTIM TEKNIS

Rensta 2013 - 2018


- Berdasarkan Golongan Ruang

NO GOLONGAN RUANG JUMLAH

1234567891011121314151617

IV/eIV/dIV/cIV/bIV/aIII/dIII/cIII/bIII/aII/dII/cII/bII/aI/dI/cI/bI/a

--1221342-1------

TOTAL 16

- Berdasarkan PendidikanNO. PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1. S2 2

2. S1 12

3. D3 1

5. D2 -

6. D1 -

7. SMA 1

- Jenis KelaminNO. JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN

1. LAKI – LAKI 4

2. PEREMPUAN 12

- Tim TeknisNO. INSTANSI TEKNIS PENDIDIKAN KETERANGAN

1.DINAS PERHUBUNGAN DAN

TELEKOMUNIKASIS1 1 ORANG

Rensta 2013 - 2018


2. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN S1 1 ORANG

3. DINAS PEKERJAAN UMUM D3 1 ORANG

4. DINAS KESEHATAN D3 1 ORANG

- Tenaga HonorerNO. JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN

1. LAKI – LAKI 2

2. PEREMPUAN 0

- Susunan Kepegawaian

NO. NAMA/ NIP PANGKAT/GOL. JABATAN

1. Drs. F.H MOKORIMBANNIP. 19640226 199007 1 001

Pembina UtamaMuda/ IV. C KABAN

2. Dra. JOHANA UNTUNIP. 19651104200111 2 001 Pembina Tkt I/ IV. B SEKRETARIS

3. SONNY J. A. KAWENGIAN, SENIP. 19660910199503 1 002 Pembina / IV. A KABID PENANAMAN

MODAL

4. FRANKY BATUBUAJA, SENIP. 19660910199503 1 002 Pembina / IV. A KABID PENGAWASAN

DAN ADVOKASI

5. Ir. MAS A. ONSU, MENIP. 19640619199503 2 006 Pembina / IV. A

KABID. PELAYANANPERIZINAN DANPERDAGANGAN

6. WINNY F. OWUNIP. 19640619199503 2 006 Pembina / IV. A

KABID PERIZINANPELAYANAN JASA DAN

NON JASA

7. MANGKEY S. SOMPIE, SSTNIP. 19621111 198909 1 003 Penata Tkt I / III. D KASUBAG UMUM DAN

PERLENGKAPAN

8. KARTINI M. SUALANG, SENIP. 19800421 200902 2 002 Penata / III. C KASUBID KERJA SAMA

PROMOSI dan INVESTASI

9. YANTI S. TAMUNU, SSNIP. 19860107 200902 2 002 Penata/ III. C

KASUBID PENGKAJIANDAN PENGEMBANGAN

INVESTASI

10. JEANET S. TUMIGOLUNG, S.KomNIP. 19840913201001 2 006

Penata Muda Tkt I/III. B

KASUBAGPERENCANAAN

11. KENLY KALANGIE, Amd. AkNIP. 19780827201001 2 013 Penata Muda/ III. A FUNGSIONAL UMUM

12. CEROL F. RATUELAH, S.TNIP. 19860331201102 2 001

Penata Muda Tkt I/III. B FUNGSIONAL UMUM

13. JULIA J. D RATU, S. SosNIP. 19800731201102 2 001


14. MEIKE Y. O PELEALU, SENIP. 19769502201102 2 001


Rensta 2013 - 2018


15. JANE I. PANAMBUNAN, SE.AkNIP. 19820131 201411 2 001 Penata Muda/ III. A FUNGSIONAL UMUM

16. OLIVIA KOLANUS, Amd.AkNIP. 19731010 201411 2 001 Pengatur / II. C FUNGSIONAL UMUM

b. Sarana dan PrasaranaKondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten

Minahasa Tenggara sampai tahun 2013 terdiri atas Tanah Perkantoran danGedung Kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, 2 unit

kendaraan roda empat dan dilengkapi dengan sejumlah peralatan kantor lainnya.

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi sarana dan prasarana yang dipergunakan

sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No. Jenis Barang /Nama Barang

TahunPembelian

Asal UsulCara

PerolehanJumlah Satuan Keterangan

1 Genset 2010 APBD 1 Unit Rusak2 Laptop 2010 APBD 1 Unit3 UPS 2010 APBD 1 Unit Rusak4 Lemari 2010 APBD 1 Unit5 Kursi Rapat Napoly 2010 APBD 1 Lusin6 Televisi 2010 APBD 1 Pcs Pinjam Pakai7 Lampu Hias 2010 APBD 1 Buah Rusak8 Penghias Ruangan 2010 APBD 1 Buah Rusak9 Lemari 2011 APBD 2 Unit

10 Kulkas 2011 APBD 1 Unit

11Alat Makan (Piring/Gelas / Mangkok /Cangkir / Sendok)

2011 APBD 1 Set

12 Komputer / PC 2011 APBD 1 Unit13 Note Book 2011 APBD 1 Unit14 UPS/Stabilizer 2011 APBD 1 Unit15 Meja Kerja 2011 APBD 8 Unit

16 Meja KerjaPimpinan 2011 APBD 1 Unit

17 Kursi Kerja 2011 APBD 2 Lusin

18 Kursi KerjaPimpinan 2011 APBD 1 Unit

19 Kursi Tamu/Sofa 2011 APBD 1 Set20 Mobil MINIBUS R4 2011 APBD 1 Unit

21 Komputer PC 2012 Hibah dariBKPM Pusat 3 Unit

22 Printer 2012 Hibah dariBKPM Pusat 1 Unit

23 Monitor 2012 Hibah dariBKPM Pusat 3 Unit

24 UPS 2012 Hibah dariBKPM Pusat 2 Unit

25 Switch 2012 Hibah dariBKPM Pusat 1 Unit

Rensta 2013 - 2018


26 Kabel 2012 Hibah dariBKPM Pusat 3 Pcs

2.3 Kinerja PelayananPencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanSatu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dapat digambarkan melalui indikatorjumlah investor PMA dan PMDN, Nilai Investasi PMA dan PMDN, serta Jumlah IjinSektoral yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Satu Pintu

Tabel 2.3.1 Jumlah Investor PMA dan PMDN

TAHUNJUMLAH INVESTOR

JUMLAHPMA PMDN

2011 1 1 22012 3 4 72013 1 4 52014 0 2 2

Tabel 2.3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN

TAHUNNILAI INVESTASI

PMA PMDN2011 4.000.000.000 37.000.000.0002012 134.000.000.000 78.250.000.0002013 178.000.000.000 21.750.000.0002014 - 10.500.000.000

Tabel 2.3.3 Jumlah Ijin Sektoral

JENIS IJINTAHUN

2011 2012 2013 2014

SIUP 112 570 213TDP 61 179 137

SIUP/SIPI 11 13 17 10IZIN TRAYEK 0 8 29

IMB 11 10 11 48IUJK 18 5 2 33TDI 1 2TDG 0HO 23 22 20 24

FISKAL 31 25 23 26TEMPAT PENJUALAN

MIUMAN BERALKOHOL10 15 10 8

MENAMPUNG DANMENGIRIM CAP TIKUS

15 15 15 16

RUMAH MAKAN 5 5 3 3

Rensta 2013 - 2018


2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan1. Tantangan Masih adanya pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran dalam

pengajuan dan permohonan pembuatan ijin usaha.

Belum memiliki fasilitas Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara

Elektronik (SPIPISE) untuk pengembangan investasi dalam dan luar negeri.

Belum semua ijin di Kabupaten Minahasa Tenggara masuk dalam wilayah

kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

2. Peluang Pelayanan

Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggarabersama dengan lintas SKPD terkait .

Peran Non Pemerintah dalam hal ini Lembaga Sosial Masyarakat yang peduliterhadap pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Merumuskan kebijakan teknis tentang RPJP, RPJM dan RPJP dalam BidangPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang BidangPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Satu Pintu

Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan tentang mekanisme/Tata caradalam Bidang Penanaman Modal dan Perizinan bagi Pegawai dan Staf diBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Menambah Dana Operasional SKPD

Rensta 2013 - 2018


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana. Terbatasnya alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas perizinan dalam setiap

Pengganggaran APBDb. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai

pengetahuan di bidang penanaman modal dan regulasi penanaman modalc. Ketersediaan sumber daya pendukung di Daerah belum memadai antara lain

ketersediaan listrik, hotel/penginapan, transportasi, keamanan dan kearifan lokalyang sering bertentangan dengan budaya/kebiasaan di daerah

d. Sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan belum lengkape. Line Telpon (Telkom) belum ada untuk jaringan internet dalam mendukung

Program SPIPISE

3.2 Kondisi yang diharapkan

Dengan kondisi peta wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang kaya akan

potensi Sumber Daya Alam, serta kemajemukan masyarakat Minahasa Tenggara

merupakan satu kondisi yang diinginkan masyarakat Kabupaten Minahasa

Tenggara untuk dapat menikmatinya melalui program-program kegiatan pemerintah

daerah antara lain :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman

modal dan instansi pemerintah dan dunia usaha.

Terlaksananya pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Terlaksanannya fasilitasi dan koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan

Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT).

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terwujudnya pengembagan sistem informasi penanaman modal di daerah

khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Terwujudnya penyederhanaan prosedur perijinan dan pengiakatan

pelayananan penanaman modal.

BAB

III

Rensta 2013 - 2018


Terlaskananya kajian kebijakan penanaman modal di Kabuapten Minahasa

Tenggara.

Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

DiharapkanPerdaPenanaman Modal

danPerdaPedomandanTatacaraPerizinandanNonperizinanPenanaman

Modalakanberlaku.

PelayananPerizinandanNonperizinan di BidangPenanaman Modal PMDN dan

PMA diharapkanakanmenggunakan Program SPIPISE.

Penganggaran Program danKegiatanBidangPenanaman Modal ditingkatkan.

SaranadanprasaranapendukungdanoperasionaldalamrangkaPenanaman

Modal dapatterpenuhi.

Terjalinnyahubungan yang harmonisdanmembangunantara Investor

danpemangkukebijakanPenanaman Modal di Daerah maupun di Pusat

3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.Terlaksanannya kajian potensi sumber daya terkait dengan investasi, dengan

harapan potensi sumber daya terkait dapat bermanfaat langsung kepada

masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara melalui investasi dari para pelaku

usaha yang ada di dalam dan luar negeri.

Rensta 2013 - 2018


VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa TenggaraVisi :MENJADI LEMBAGA YANG MAMPU MEWUJUDKAN IKLIM PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERDAYA SAING MENUJUMINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DANBERKEPRIBADIAN.

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan

secara profesional Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama

antar daerah/pelaku usaha Mengoptimalisasi kapasitas kelembagaan penanaman modal dan perizinan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah1. Tujuan

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Satu Pintu dimasa datang dalam kurun waktu 1 (satu )sampai dengan 5 (lima) tahun (jangka menengah) untuk mewujudkan visi danmisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu KabupatenMinahasa Tenggara dalam mewujudkan iklim penanaman modal dan pelayananperizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat,Berdikari dan Berkepribadian.

Adapun tujuan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu

Pintu sebagai berikut :

a) Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan

b) Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal

c) Menigkatkan realisasi penananaman modal dan perizinan

BAB

IV

Rensta 2013 - 2018


2. SasaranSasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan lembaran hasil yang

hendak dicapa secara nyata oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas dan kuantitas

pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

sektoral

b) Meningkatnya kepemintaan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan

promosi dan kerjasama yang tepat sasaran

c) Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang

berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

4.3 Stratejik dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan diarahkan fokus terhadap peningkatan penanaman modal

dan pelayanan perizinan. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Tenggara periode 2013-2018.

1. Strategi(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan secara profesional dan didukung

dengan sarana prasarana yang memadai;

(2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjsama Penanaman Modal

dengan menitikberatkan pada keunggulan daya saing dan kepentingan daerah;

(3) Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang berdaya saing

dengan berbasis keunggulan daerah dalam rangka persebaran penanaman

modal serta meningkatkan realisasi penanmanam modal dan perizinan sektoral

dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

2. Kebijakan

Rensta 2013 - 2018


(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan secara profesional dan didukung

dengan sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan prima;

(2) Memperkuat peranan penanaman modal dan pelayanan perizinan terhadap

perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

(3) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif,

dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global serta

memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal

dan pelayanan perizinan sektoral guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas

kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan sektoral.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Rencana

Strategi (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, seperti tertuang dalam tabel

berikut ini:

.

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayananperizinan secara profesional

Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMeningkatkan

pelayanan di bidang

penanaman modal

dan pelayanan

perizinan

Meningkatnya

kualitas SDM dan

meningkatnya

kualitas dan

kuantitas pelayanan

perizinan di bidang

penanaman modal

dan pelayanan

perizinan sekotral

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas pelayanan

serta pembinaan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan perizinan

secara profesional

dan didukung

dengan sarana

prasarana yang

memadai

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas pelayanan

serta pembinaan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan perizinan

secara profesional

dan didukung

dengan sarana

prasarana yang

memadai untuk

pelayanan prima

Rensta 2013 - 2018


Misi II : Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangankerjasama antar daerah/pelaku usaha

Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Meningkatnya

kepemintaan

penanaman modal

melalui efektifitas

kegiatan promosi

dan kerjasama

yang tepat sasaran

Meningkatkan

efisiensi dan

efektifitas promosi

dan kerjsama

Penanaman Modal

dengan

menitikberatkan

pada keunggulan

daya saing dan

kepentingan daerah

Memperkuat

peranan

penanaman modal

dan pelayanan

perizinan terhadap

perekonomian

daerah dan

mendukung

pembangunan

berkelanjutan

Misi III : Mengoptimalisasi kapasitas kelembagaan penanaman modal dan perizinan

Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMenigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Meningkatnya

realisasi

penanaman modal

dan perizinan

sektoral yang

berorientasi pada

kegiatan

pemantauan,

pembinaan dan

pengawasan

Mendorong

berkembangnya iklim

penanaman modal yang

berdaya saing dengan

berbasis keunggulan

daerah dalam rangka

persebaran penanaman

modal serta

meningkatkan realisasi

penanmanam modal dan

perizinan sektoral dengan

efektifitas pelaksanaan

pemantauan, pembinaan

dan pengawasan

Mendorong terciptanya

iklim penanaman modal

yang berdaya saing,

kondusif, dan responsif

terhadap perubahan

lingkungan lokal

maupun global serta

memperkuat kapasitas

kelembagaan dan

aparatur di bidang

penanaman modal dan

pelayanan perizinan

sektoral guna

meningkatkan efisiensi

dan efektivitas kinerja

penanaman modal dan

pelayanan perizinan

sektoral

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

1.20 1.20 6 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

publik ; Jumlah pengaduan

masyarakat terhadap kinerja Dinas.1 Pengaduan 0 242,878,728 0 163,028,500 0 255,000,000 0 257,000,000 0 282,700,000 0 1,200,607,228

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Jumlah Kebutuhan Administrasi

Umum12 Bulan 12 Bulan 142,812,628 12 Bulan 83,842,500 12 Bulan 115,447,000 12 Bulan 115,447,000 12 Bulan 122,500,000 12 Bulan 580,049,128

BPMP2SP

MITRAMITRA


Keuangan


Keuangan12 Bulan 12 Bulan 23,250,000 12 Bulan 29,266,000 12 Bulan 26,553,000 12 Bulan 26,553,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 135,622,000

BPMP2SP

MITRAMITRA


Barang dan Jasa


Barang dan Jasa12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 10,300,000 12 Bulan 12,700,000 12 Bulan 12,700,000 12 Bulan 15,700,000 12 Bulan 51,400,000

BPMP2SP

MITRAMITRA


Kepegawaian


Kepegawaian12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 2,000,000 12 Bulan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 01 05

Penataan Kearsipan Jumlah Penataan Kearsipan Kantor10 Jenis

Kearsipan

11 Jenis

Kearsipan0

11 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan2,000,000

12 Jenis

Kearsipan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 25 Kali Luar

Daerah dan

Dalam Daerah

7 Kali Luar

Daerah76,816,100

7 Kali Luar

Daerah37,620,000

3 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

98,300,000

8 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

100,300,000

8 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

110,500,000

8 Kali Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

423,536,100 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 Program peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



masyarakat terhadap kinerja Dinas1 Pengaduan 0 131,808,450 0 139,685,000 0 161,600,000 0 177,760,000 0 195,536,000 0 806,389,450

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 0 0 0 1 Unit 16,000,000 1 Unit 22,000,000 1 Unit 25,000,000 3 Unit 63,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor1 Unit 4 Unit 10,000,000 7 Unit 52,950,000 2 Unit 11,400,000 2 Unit 11,400,000 2 Unit 15,000,000 18 Unit 100,750,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 5 Unit 6 Unit 15,705,000 2 Unit 21,500,000 2 Unit 12,000,000 2 Unit 12,000,000 2 Unit 23,176,000 19 Unit 84,381,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 10Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Unit 7 Unit 3,575,000 2 Unit 20,000,000 7 Unit/Set 47,210,000 7 Unit/Set 47,210,000 7 Unit/Set 47,210,000 37 Unit/Set 165,205,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang terpelihara0 0 0 0 0 0 0 3 Unit

1.20 1.20 6 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang mendapat

pemeliharaan rutin

2 Unit 2 Unit 95,032,450 2 Unit 45,235,000 2 Unit 74,990,000 3 Unit 85,150,000 3 Unit 85,150,000 3 Unit 385,557,450 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02Pengadaan Mesin Absensi Jumlah Mesin Absensi 1 1 Unit 7,496,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,496,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase PNS yang tidak pernah

mendapat teguran dari total PNS. 75% 100% 6,700,000 100% 23,650,000 100% 28,000,000 100% 30,800,000 100% 33,880,000 100% 123,030,000 MITRA

1.20 1.20 6 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah PNS yang mendapat Pakaian

Dinas1 PNS 1 PNS 3,700,000 0 0 20 PNS 13,000,000 20 PNS 14,400,000 20 PNS 17,400,000 61 PNS 48,500,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 03 02 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu


Khusus Hari-hari Tertentu 1 PNS 1 PNS 3,000,000 21 PNS 23,650,000 20 PNS 15,000,000 20 PNS 16,400,000 20 PNS 16,480,000 82 PNS 74,530,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah pengaduan masyarakat

terhadap kinerja Dinas. 1 Pengaduan 0 22,733,000 0 25,039,000 0 51,500,000 0 56,650,000 0 62,315,000 0 218,237,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 05 14 Peningkatan Kualitas SDM Guna

Pelayanan Investasi

Jumlah PNS yang mengikuti

Pelatihan, Bimtek dll3 PNS 5 PNS 22,733,000 4 PNS 25,039,000 5 PNS 51,500,000 6 PNS 56,650,000 7 PNS 62,315,000 30 PNS 218,237,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Cakupan pelaporan capaian kinerja

dan keuangan; Laporan/tahun

sesuai peraturan perundangan6 Laporan 6 Laporan 0 9 Laporan 7,120,520 9 Laporan 5,200,000 9 Laporan 7,000,000 9 Laporan 7,700,000 9 Laporan 27,020,520

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja1 Laporan 1 Laporan

0 1 Laporan1,128,000

1 Laporan 1,500,000 1 Laporan 1,700,000 1 Laporan 1,700,000 6 Laporan 6,028,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan

semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran1 Laporan 1 Laporan 0 2 Laporan 1,128,000 2 Laporan 1,000,000 2 Laporan 1,500,000 2 Laporan 1,500,000 10 Laporan 5,128,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran0 0 0 2 Laporan 1,036,520 2 Laporan 0 2 Laporan 0 2 Laporan 0 8 Laporan 1,036,520

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 04Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 3,828,000 1 Laporan 1,000,000 1 Laporan 1,300,000 1 Laporan 1,500,000 6 Laporan 7,628,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 07 Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator

Kinerja SKPD

Penyusunan Renstra, Renja dan

Indikator Kinerja SKPD3 Laporan 3 Laporan 0 3 Laporan - 3 Laporan 1,700,000 3 Laporan 2,500,000 3 Laporan 3,000,000 18 Laporan 7,200,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan12 Laporan 12 Laporan 0 12 Laporan 0 12 Laporan 0 12 Laporan 2,000,000 12 Laporan 3,000,000 12 Laporan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 3,000,000 6 Laporan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 3,000,000 6 Laporan 5,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 39 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Jumlah kerjasama investasi (PMA

dan PMDN)15 Investor 63 Investor 85,613,250 1 Laporan 95,800,000

154

Investor74,000,000

184

Investor100,000,000

214

Investor120,000,000 214 Investor 475,413,250

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 39 01 Peningkatan Pormosi Potensi Unggulan

DaerahJumlah Investor yang berinvestasi 15 Investor 48 Investor 25,674,450

61


30

Investor55,000,000

30


BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap

kinerja pelayanan perizinan

Jumlah keikutsertaan dalam

pamaeran promosi investasi

Meningkatnya kepemintaan

penanaman modal melalui

efektifitas kegiatan promosi

dan kerjasama yang tepat

sasaran

Tabel V.1

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Minahasa Tenggara

Indikator SasaranSasaranTujuan

Meningkatkan

pelayanan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan

perizinan

KodeKondisi Kinerja Pada akhir

periode Renstra SKPD

Bidang Urusan Pemerintahan/ SKPD

Penanggungjawab/ Program Prioritas

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Data Capaian

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Meningkatnya kualitas SDM

dan meningkatnya kualitas

dan kuantitas pelayanan

perizinan di bidang

penanaman modal dan

pelayanan perizinan

Prosentase Aparatur

BPMP2SP yang tidak

mendapat teguran dari total

Aparatur BPMP2SP

Jumlah Aparatur BPMP2SP

yang mengikuti Pelatihan,

Bimtek di bidang

Penanaman Modal dan

Perizinan Sektoral

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal


Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap


UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASIIndikator SasaranSasaranTujuan

Meningkatkan

pelayanan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan

perizinan






(Outcome)

Data Capaian

Tahun Awal

Perencanaan






perizinan di bidang

penanaman modal dan

pelayanan perizinan

Tersedianya Informasi

potensi investasi daerah

1.20 1.20 6 39 05Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah Potensi Unggulan Daerah 4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 22,000,000 2 Potensi 30,000,000 2 Potensi 35,000,000 14 Potensi 87,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Investor PMA dan

PMDN

1.20 1.20 6 39 06 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Jumlah Data Investor yang

terpantau 5 Investor 5 Investor 0 8 Investor 9,500,000 8 Investor 10,000,000 8 Investor 15,000,000 8 Investor 20,000,000 46 Investor 54,500,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Nilai Investasi PMA

dan PMDN

1.20 1.20 6 39 07 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Jumlah Koordinasi dalam rangka

perencanaan dan pengembangan

penanaman modal2 Kali Koordinasi

3 Kali

Koordinasi59,938,800 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Kali

Koordinasi 59,938,800

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Lama Proses Perijinan 14 Hari 7Hari 0 7 Hari 65,676,980 7 hari 174,500,000 5 hari 728,440,000 5 hari 788,145,000 5 hari 1,756,761,980 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 01 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di

Bidang Investasi

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama Bidang Investasi 2 Kali 0 0 4 Kali 54,376,980 3 Kali 34,500,000 3 Kali 46,950,000 3 Kali 68,145,000 15 Kali 203,971,980 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 02 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman ModalJumlah Perizinan Industri dan

Perdagangan yang diterbitkan764 Ijin 1.209 Ijin 0 823 Ijin 0 221 Ijin 20,000,000 156 Ijin 25,000,000 221 Ijin 45,000,000 2.185 Ijin 90,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 03Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Data Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha

20 Pelaku

Usaha0

20 Pelaku

Usaha11,300,000

20 Pelaku

Usaha30,000,000

20 Pelaku

Usaha30,000,000

25 Pelaku

Usaha30,000,000

110 Pelaku

Usaha 101,300,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 04 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa dan

Non Jasa

Jumlah Perizinan Jasa dan Non Jasa

yang diterbitkan39 Ijin 109 Ijin 0 164 Ijin 0 63 Ijin 20,000,000 63 Ijin 20,000,000 63 Ijin 30,000,000 105 Ijin 70,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 05 Sosialisasi dan Optimalisasi Penerimaan

Retribusi IMB

Jumlah Masyarakat yang mengurus

IMB11 70 0 168 0 198 70,000,000 228 70,000,000 258 70,000,000 258 210,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 06 Sosialisasi SOP dan Pelimpahan Kewenangan Jumlah masyarakat yang

mengetahui SOP dan Pelimpahan

Kewenangan

100 200 0 210 0 220 0 240 36,490,000 255 45,000,000 255 81,490,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 07 Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal Jumlah Sistem Informasi

1 Sistem

Jaringan

Internet

1 Sistem

Jaringan

Internet

0 0 0 0 0 1 SPIPISE 500,000,000 1 SPIPISE 500,000,000 1 SPIPISE 1,000,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 44 Program penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

Jumlah Potensi Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana Daerah 4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 75,000,000 2 Potensi 75,000,000 14 Potensi 150,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 44 01 Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait

dengan Investasi

Jumlah Kajian Sumberdaya yang

terkait dengan Investasi4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 75,000,000 2 Potensi 75,000,000 14 Potensi 150,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50 Program pelayanan perizinan industri dan

perdaganganJumlah Dokumen Ijin 805 Ijin 1,317 Ijin 41,554,750 950 Ijin 0 245 Ijin 0 167 Ijin 20,000,000 173 Ijin 22,000,000 3.657 Ijin 83,554,750

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50

01

Monitoring dan Pengawasan Perizinan

Industri dan Perdagangan

Jumlah Pelaku Usaha yang

termonitoring15 Pelaku Usaha

20 Pelaku

Usaha15,900,000

20 Pelaku

Usaha 0

20 Pelaku

Usaha 0

20 Pelaku

Usaha20,000,000

25 Pelaku

Usaha22,000,000

120 Pelaku

Usaha 57,900,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50

02

Penyusunan Ranperda tentang Retribusi

Perizinan Jasa dan Non JasaJumlah Ranperda yang disusun 0 1 Ranperda 25,654,750 0

00

00 0 0 0 1 PERDA 25,654,750

BPMP2SP

MITRAMITRA







sasaran

Meningkatnya realisasi

penanaman modal dan

perizinan sektoral yang

berorientasi pada kegiatan


dan pengawasanJumlah penerbitan ijin

sektoral

Jumlah penerbitan ijin

sektoral



Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Rensta 2013 - 2018


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel IV.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap

tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan

kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

5.1 Program dan Kegiatana. Program pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran

- Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan

- Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa

- Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian

- Penataan kearsipan

- Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pegadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Peningkatan kualitas sdm guna pelayanan investasi

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

BAB

V

Rensta 2013 - 2018


- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja skpd

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan renstra, renja dan indikator kinerja skpd

f. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

- Peningkatan pormosi potensi unggulan daerah

- Pengembangan potensi unggulan daerah

- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

g. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

- Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan

penanaman modal

- Monitoring evaluasi dan pelaporan

- Peningkatan pelayanan perizinan jasa dan non jasa

- Sosialisasi dan optimalisasi penerimaan retribusi IMB

5.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan terinci sebagai berikut

1. Tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal

dan pelayanan perizinan

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas

dan kuantitas pelayanan perizinan di bidang penanaman

modal dan pelayanan perizinan sektoral

Indikator Sasaran : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja

pelayanan perizinan

Program : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan : - Penyediaan kebutuhan administrasi umum

- Penyediaan kebutuhan administrasi

keuangan

- Penyediaan kebutuhan administrasi barang

dan jasa

Rensta 2013 - 2018


- Penyediaan kebutuhan administrasi

kepegawaian

- Penataan kearsipan

- Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi

dan konsultasi

: 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : - Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

- Pengadaan mesin absensi






Indikator Sasaran : Prosentase aparatur BPMP2SP yang tidak mendapat

teguran dari total aparatur BPMP2SP

Program : 1. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan : - Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu






Indikator Sasaran : Jumlah aparatur BPMP2SP yang mengikuti Pelatihan,

Bimtek di bidang penanaman modal dan perizinan

sektoral

Rensta 2013 - 2018


Program : 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan : - Peningkatan kualitas SDM guna pelayanan

investasi






Indikator Sasaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

Program : 1. Program peningkatan pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisiar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

- Penyusunan pelaporan akhir tahun

- Penyusunan renstra, renja dan indicator

kinerja SKPD

5. Tujuan : Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik

penanaman modal

Sasaran : Meningkatnya kepemintaan penanaman modal melalui

efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat

sasaran

Indikator Sasaran : Jumlah keikutsertaan dalam pameran promosi investasi

Program : 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kegiatan : - Peningkatan promosi potensi unggulan

daerah

6. Tujuan : Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik

penanaman modal

Rensta 2013 - 2018


Sasaran : Meningkatnya kepemintaan penanaman modal melalui

efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat

sasaran

Indikator Sasaran : Tersedianya informasi potensi investasi daerah


Kegiatan : - Pengembangan potensi unggulan daerah

: 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi

investasi

Kegiatan : - Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di

bidang investasi

- Pengembangan system informasi

penanaman modal

: 3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana

Kegiatan : - Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

7. Tujuan : Meningkatkan realisasi penanaman modal dan perizinan

Sasaran : Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perizinan

sektoral yang berorientasi pada kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

Indikator Sasaran : Jumlah investor PMA dan PMDN


Kegiatan : - Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan penanaman

modal





Indikator Sasaran : Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN


Kegiatan : - Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

Rensta 2013 - 2018






Indikator Sasaran : Jumlah penerbitan ijin sektoral

Program : 1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi

investasi

Kegiatan : - Penyederhanaan prosedur perizinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa dan

Non Jasa

- Sosialisasi dan Optimalisasi Penerimaan

Retribusi IMB

2. Program pelayanan perizinan industri dan

perdagangan

Kegiatan : - Monitoring dan Pengawasan Perizinan


- Penyusunan Ranperda tentang Retribusi

Perizinan Jasa dan Non Jasa

Rensta 2013 - 2018


INDIKATOR KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Satu Pintu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Satu Pintu dari 2013-2018. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator

outcome program pembangunan penanaman modal dan pelayanan perizinan setiap

tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau

kompositnya (impact).

Suatu indikator kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian

kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program

dan kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan penanaman modal dan

pelayanan perizinan satu pintu periode 2013-2018. Indikator program yang tercantum

pada bab VI ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten

Minahasa Tenggara. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang

pada Tabel VI.1

BAB

VI

Rensta 2013 - 2018


PENUTUP

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen seluruh

aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten

Minahasa Tenggara dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada,

sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan merupakan bagian akhir menuju proses pencapaian Visi

dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan nyata dilapangan akan menjadi

sangat mudah dan dapat diorganisir dan dikelolah dengan baik melalui manajemen

prioritas program sistematis dan hirarkis. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun

2018, kinerja pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lima tahun ke depan (2013-2018) telah

dibuat.

Kiranya informasi-informasi ini dapat memberikan pengenalan dan kejelasan dalam

mengsinergikan rencana kerja SKPD dengan Rencana Strategis Kabupaten Minahasa

Tenggara

BAB

VIII

KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

Drs. F.H. MOKORIMBANPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640226 199007 1 001

Rensta 2013 - 2018



1.20 1.20 6 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



masyarakat terhadap kinerja Dinas.1 Pengaduan 0 242,878,728 0 163,028,500 0 255,000,000 0 257,000,000 0 282,700,000 0 1,200,607,228

BPMP2SP

MITRAMITRA


Umum


Umum12 Bulan 12 Bulan 142,812,628 12 Bulan 83,842,500 12 Bulan 115,447,000 12 Bulan 115,447,000 12 Bulan 122,500,000 12 Bulan 580,049,128

BPMP2SP

MITRAMITRA


Keuangan


Keuangan12 Bulan 12 Bulan 23,250,000 12 Bulan 29,266,000 12 Bulan 26,553,000 12 Bulan 26,553,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 135,622,000

BPMP2SP

MITRAMITRA


Barang dan Jasa


Barang dan Jasa12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 10,300,000 12 Bulan 12,700,000 12 Bulan 12,700,000 12 Bulan 15,700,000 12 Bulan 51,400,000

BPMP2SP

MITRAMITRA


Kepegawaian


Kepegawaian12 Bulan 12 Bulan 0 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 2,000,000 12 Bulan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 01 05

Penataan Kearsipan Jumlah Penataan Kearsipan Kantor10 Jenis

Kearsipan

11 Jenis

Kearsipan0

11 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan1,000,000

12 Jenis

Kearsipan2,000,000

12 Jenis

Kearsipan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 25 Kali Luar

Daerah dan

Dalam Daerah

7 Kali Luar

Daerah76,816,100

7 Kali Luar

Daerah37,620,000

3 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

98,300,000

8 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

100,300,000

8 Kali

Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

110,500,000

8 Kali Dalam

Daerah 10

Kali Luar

Daerah

423,536,100 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 Program peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



masyarakat terhadap kinerja Dinas1 Pengaduan 0 131,808,450 0 139,685,000 0 161,600,000 0 177,760,000 0 195,536,000 0 806,389,450

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 0 0 0 1 Unit 16,000,000 1 Unit 22,000,000 1 Unit 25,000,000 3 Unit 63,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor1 Unit 4 Unit 10,000,000 7 Unit 52,950,000 2 Unit 11,400,000 2 Unit 11,400,000 2 Unit 15,000,000 18 Unit 100,750,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 5 Unit 6 Unit 15,705,000 2 Unit 21,500,000 2 Unit 12,000,000 2 Unit 12,000,000 2 Unit 23,176,000 19 Unit 84,381,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 10Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Unit 7 Unit 3,575,000 2 Unit 20,000,000 7 Unit/Set 47,210,000 7 Unit/Set 47,210,000 7 Unit/Set 47,210,000 37 Unit/Set 165,205,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang terpelihara0 0 0 0 0 0 0 3 Unit

1.20 1.20 6 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang mendapat

pemeliharaan rutin

2 Unit 2 Unit 95,032,450 2 Unit 45,235,000 2 Unit 74,990,000 3 Unit 85,150,000 3 Unit 85,150,000 3 Unit 385,557,450 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 02Pengadaan Mesin Absensi Jumlah Mesin Absensi 1 1 Unit 7,496,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,496,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase PNS yang tidak pernah

mendapat teguran dari total PNS. 75% 100% 6,700,000 100% 23,650,000 100% 28,000,000 100% 30,800,000 100% 33,880,000 100% 123,030,000 MITRA

1.20 1.20 6 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


Dinas1 PNS 1 PNS 3,700,000 0 0 20 PNS 13,000,000 20 PNS 14,400,000 20 PNS 17,400,000 61 PNS 48,500,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 03 02 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu


Khusus Hari-hari Tertentu 1 PNS 1 PNS 3,000,000 21 PNS 23,650,000 20 PNS 15,000,000 20 PNS 16,400,000 20 PNS 16,480,000 82 PNS 74,530,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah pengaduan masyarakat

terhadap kinerja Dinas. 1 Pengaduan 0 22,733,000 0 25,039,000 0 51,500,000 0 56,650,000 0 62,315,000 0 218,237,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 05 14 Peningkatan Kualitas SDM Guna

Pelayanan Investasi

Jumlah PNS yang mengikuti

Pelatihan, Bimtek dll3 PNS 5 PNS 22,733,000 4 PNS 25,039,000 5 PNS 51,500,000 6 PNS 56,650,000 7 PNS 62,315,000 30 PNS 218,237,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Cakupan pelaporan capaian kinerja

dan keuangan; Laporan/tahun

sesuai peraturan perundangan6 Laporan 6 Laporan 0 9 Laporan 7,120,520 9 Laporan 5,200,000 9 Laporan 7,000,000 9 Laporan 7,700,000 9 Laporan 27,020,520

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja1 Laporan 1 Laporan

0 1 Laporan1,128,000

1 Laporan 1,500,000 1 Laporan 1,700,000 1 Laporan 1,700,000 6 Laporan 6,028,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan

semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran1 Laporan 1 Laporan 0 2 Laporan 1,128,000 2 Laporan 1,000,000 2 Laporan 1,500,000 2 Laporan 1,500,000 10 Laporan 5,128,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran0 0 0 2 Laporan 1,036,520 2 Laporan 0 2 Laporan 0 2 Laporan 0 8 Laporan 1,036,520

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 04Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 3,828,000 1 Laporan 1,000,000 1 Laporan 1,300,000 1 Laporan 1,500,000 6 Laporan 7,628,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 06 07 Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator

Kinerja SKPD

Penyusunan Renstra, Renja dan

Indikator Kinerja SKPD3 Laporan 3 Laporan 0 3 Laporan - 3 Laporan 1,700,000 3 Laporan 2,500,000 3 Laporan 3,000,000 18 Laporan 7,200,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Bulanan12 Laporan 12 Laporan 0 12 Laporan 0 12 Laporan 0 12 Laporan 2,000,000 12 Laporan 3,000,000 12 Laporan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 3,000,000 6 Laporan 5,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

1 Laporan 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 2,000,000 1 Laporan 3,000,000 6 Laporan 5,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 39 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Jumlah kerjasama investasi (PMA

dan PMDN)15 Investor 63 Investor 85,613,250 1 Laporan 95,800,000

154

Investor74,000,000

184

Investor100,000,000

214


BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 39 01 Peningkatan Pormosi Potensi Unggulan

DaerahJumlah Investor yang berinvestasi 15 Investor 48 Investor 25,674,450

61


30

Investor55,000,000

30


BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap


Jumlah keikutsertaan dalam

pamaeran promosi investasi





sasaran

Tabel V.1

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Minahasa Tenggara

Indikator SasaranSasaranTujuan

Meningkatkan

pelayanan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan

perizinan






(Outcome)

Data Capaian

Tahun Awal

Perencanaan






perizinan di bidang

penanaman modal dan

pelayanan perizinan

Prosentase Aparatur

BPMP2SP yang tidak

mendapat teguran dari total

Aparatur BPMP2SP

Jumlah Aparatur BPMP2SP

yang mengikuti Pelatihan,

Bimtek di bidang

Penanaman Modal dan

Perizinan Sektoral

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal


Jumlah Pengaduan

Masyarakat terhadap


UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASIIndikator SasaranSasaranTujuan

Meningkatkan

pelayanan di

bidang penanaman

modal dan

pelayanan

perizinan






(Outcome)

Data Capaian

Tahun Awal

Perencanaan






perizinan di bidang

penanaman modal dan

pelayanan perizinan



1.20 1.20 6 39 05Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah Potensi Unggulan Daerah 4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 22,000,000 2 Potensi 30,000,000 2 Potensi 35,000,000 14 Potensi 87,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Investor PMA dan

PMDN

1.20 1.20 6 39 06 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Jumlah Data Investor yang

terpantau 5 Investor 5 Investor 0 8 Investor 9,500,000 8 Investor 10,000,000 8 Investor 15,000,000 8 Investor 20,000,000 46 Investor 54,500,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

Jumlah Nilai Investasi PMA

dan PMDN

1.20 1.20 6 39 07 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Jumlah Koordinasi dalam rangka

perencanaan dan pengembangan

penanaman modal2 Kali Koordinasi

3 Kali

Koordinasi59,938,800 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Kali

Koordinasi 59,938,800

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Lama Proses Perijinan 14 Hari 7Hari 0 7 Hari 65,676,980 7 hari 174,500,000 5 hari 728,440,000 5 hari 788,145,000 5 hari 1,756,761,980 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 01 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di

Bidang Investasi

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama Bidang Investasi 2 Kali 0 0 4 Kali 54,376,980 3 Kali 34,500,000 3 Kali 46,950,000 3 Kali 68,145,000 15 Kali 203,971,980 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 02 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman ModalJumlah Perizinan Industri dan

Perdagangan yang diterbitkan764 Ijin 1.209 Ijin 0 823 Ijin 0 221 Ijin 20,000,000 156 Ijin 25,000,000 221 Ijin 45,000,000 2.185 Ijin 90,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 03Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Data Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha

20 Pelaku

Usaha0

20 Pelaku

Usaha11,300,000

20 Pelaku

Usaha30,000,000

20 Pelaku

Usaha30,000,000

25 Pelaku

Usaha30,000,000

110 Pelaku

Usaha 101,300,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 04 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa dan

Non Jasa

Jumlah Perizinan Jasa dan Non Jasa

yang diterbitkan39 Ijin 109 Ijin 0 164 Ijin 0 63 Ijin 20,000,000 63 Ijin 20,000,000 63 Ijin 30,000,000 105 Ijin 70,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 05 Sosialisasi dan Optimalisasi Penerimaan

Retribusi IMB

Jumlah Masyarakat yang mengurus

IMB11 70 0 168 0 198 70,000,000 228 70,000,000 258 70,000,000 258 210,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 06 Sosialisasi SOP dan Pelimpahan Kewenangan Jumlah masyarakat yang

mengetahui SOP dan Pelimpahan

Kewenangan

100 200 0 210 0 220 0 240 36,490,000 255 45,000,000 255 81,490,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 43 07 Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal Jumlah Sistem Informasi

1 Sistem

Jaringan

Internet

1 Sistem

Jaringan

Internet

0 0 0 0 0 1 SPIPISE 500,000,000 1 SPIPISE 500,000,000 1 SPIPISE 1,000,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 44 Program penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

Jumlah Potensi Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana Daerah 4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 75,000,000 2 Potensi 75,000,000 14 Potensi 150,000,000 BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 44 01 Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait

dengan Investasi

Jumlah Kajian Sumberdaya yang

terkait dengan Investasi4 Potensi 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 0 2 Potensi 75,000,000 2 Potensi 75,000,000 14 Potensi 150,000,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50 Program pelayanan perizinan industri dan

perdaganganJumlah Dokumen Ijin 805 Ijin 1,317 Ijin 41,554,750 950 Ijin 0 245 Ijin 0 167 Ijin 20,000,000 173 Ijin 22,000,000 3.657 Ijin 83,554,750

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50

01

Monitoring dan Pengawasan Perizinan


Jumlah Pelaku Usaha yang

termonitoring15 Pelaku Usaha

20 Pelaku

Usaha15,900,000

20 Pelaku

Usaha 0

20 Pelaku

Usaha 0

20 Pelaku

Usaha20,000,000

25 Pelaku

Usaha22,000,000

120 Pelaku

Usaha 57,900,000

BPMP2SP

MITRAMITRA

1.20 1.20 6 50

02

Penyusunan Ranperda tentang Retribusi

Perizinan Jasa dan Non JasaJumlah Ranperda yang disusun 0 1 Ranperda 25,654,750 0

00

00 0 0 0 1 PERDA 25,654,750

BPMP2SP

MITRAMITRA







sasaran

Meningkatnya realisasi

penanaman modal dan

perizinan sektoral yang

berorientasi pada kegiatan


dan pengawasanJumlah penerbitan ijin

sektoral

Jumlah penerbitan ijin

sektoral



Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Mempertahankan

dan meningkatkan

daya tarik

penanaman modal

Menigkatkan

realisasi

penananaman

modal dan

perizinan

No

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

16. Penanaman Modal

Jumlah Investor berskala nasional

(PMDN/PMA)15 48 61 31 31 31 217

PMDN = 9 48 61 30 30 30 208

PMA = 6 0 0 1 1 1 9

Jumlah Nilai investasi berskala nasional

PMDN (Rp) = 207,000,000,000 57,000,000,000 81,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 435,000,000,000

PMA (Rp) = 316,000,000,000 0 0 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 331,000,000,000

Iklim Berinvestasi

1.

Lama proses perijinan 14 hari 7 hari 7 hari 7 hari 5 hari 5 hari 5 hari

SITU = - 5 2 2 2 2 13

SIUP = 570 210 220 100 50 50 1200

Izin Gangguan (HO) 24 25 26 50 50 50 225

Izin tempat berjualan minuman beralkohol 13 15 17 5 5 5 60

Izin reklame 1 3 5 2 2 2 15

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 50 75 30 30 30 226

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2 25 25 26 10 10 98

Izin Usaha Rumah Makan 1 5 5 4 4 4 23

Izin Usaha Industri - - - - - 1 1

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 179 100 120 50 50 50 549

Tanda Daftar Gudang (TDG) - - 1 1 1 1 4

Pendaftaran kembali TDP - 10 25 13 14 15 77

Tanda daftar Industri (TDI) 2 5 5 1 1 1 15

Jumlah Perda yang mendukung iklim

investasi2 2 0 0 1 1 6

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

Target Capaian Kinerja Setiap TahunKondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013-2018 · Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM; ... Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24