~·S'EPUTARINDONESIAo Selasa o Rab:J o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12~ 13 14 1518 19 20 21 22 2.1 24 25 26 7 28 29 30 31

OPeb oMar OApr OMei OJln OJul OAgs .Sep OOkt ONo'" ODes

. aksaAgung,.'--~-----,

PemberantasanKom •SI,dan PertumbUhan

Guru BesarFakultasHukum UniversitasPadjadjaran

LaporanIMF'tahun2010ten·tang Pertumbuhan Ekono-miIndonesiamenunjukkan

kenaikan yang berarti bagi bangsaini. Pasca krisis global, Indonesiadinilai berhasil dan termasuk ter-majudibandingkandengannegaralain. Namun demikian, yang belumdapat diraih adalah bahwa justrupertumbuhan ekonomi di tingkatmakro tidak diikuti dengan per-tumbuhan ekonomi di tingkatmikro. Akibatnya, pemerataan ke-sejahteraan tidak tercapai sehing-ga korupsi marak dan reformasibirokrasi menuju tata kelola pe-merintahan yang baik (good go·vernance) gaga!. Tata kelola inihanya dapat dicapaiapabila sistempelayanan birokrasi terhadapkepentingan publik dapat dikelolasecara baik dan benar serta bebasKKN.

Solusi untukrnencapaikemaju-antersebutsalahsatunyaadalahdi-terapkannya sistem onlinedi dalamsektor pelayanan publik. Sistemonline telah berhasil menghapus-kan KKN di birokrasi, seperti telahberhasil dilaksanakan di Direkto-rat jenderal Administrasi HukumUmum dengan sisminbakum. Pe-ringkat Indonesia mencapai urut-an ke 44, naik signifikan 10 pering-kat pada tahun 2010. Sistem pe-layanan online memang memerlu-kan anggaran yang sangat tinggidan kualitas teknologi yang mema-dai, namun dapat diatasi dengansistem outsourcing penuh dan be-kerja sama dengan pihak swasta,mengipgat keterbatasanAPBN.

Di angunnya sistem online da-lam sisminbakum bermula dari ke-risauan investor dalam negeri danasing yang ingin berpartisipasi da-lam pembangunan ekonomi diTanah Air, namun memiliki ke-tidakpercayaan (distrust) yangsangat tinggi terhadap integritas,akuntabilitas dan profesionalismeaparatur penegak hukum. Akibat-nya, sering terjadi ketidakpastianhukum, ketidakadilan dan juga ti-dak mencerminkan tujuan ke-manfaatan.

Dalam praktik penegakan hu-kum terutama dalam pemberan-tasan korupsi justru terjadi ketim-pangan atas ketiga tujuan ter·

sebut.bahkantujuanmemupukke-untungan pribadi atau kelompoklebih diutamakan sehingga terjadipelanggaran hukum dan kode etikprofesiyangmenghapuskanobjek-tivitas dan akuntabilitas profesio-nalisme sesuai dengan kaidahundang-undang.

Pola yang sudah membakudalam praktik penegakan hukumsaat ini mirip dengan ucapan ter-kenal, "Leetatcestmoi" (ucapankuadalah hukum) di mana hak asasiwarga negara diabaikan, protessosial dilawan melalui kolaborasidengan pers yang tidak bertang-gung jawab, kolaborasi denganpengacara dan pengusaha hitam.•Berbagai perilaku ini tampak tran-sparan dan tidak sungkan-sungkansehingga kontraproduktif denganpertumbuhan ekonomi, malah me-nyebabkan ekonomi biaya tinggi(high cost economy).

Untuk mengembalikan situasimenjadi lebih bersih dan bebasKKN, pembentukan Satgas MafiaHukum bukanlah satu-satunya so-lusi. Momentum ergantian Jaksa

Kliping Humas Unpad 2010

Agung merupakan kesempatanterbaik untuk membalikkan citranegatif pelaku ekonomi nasionaldan asing terhadap implementasipenegakan hukum yang lemah. Pe-laku ekonomi sangat mengharap-kan Jaksa Agung yang baru nanti-nya sensitif terhadap fluktuasi per-kembangan dan pertumbuhanekonomi nasional.

Hal ini pun sesuai dengantujuan pembangunan hukum yangtelah dicantumkan dalam Ren-cana Pembangunan jangka Pen-dek Menengah Nasional (RP JMN)tahun 2010·2014 yang mene-gaskan: "Pembangunan e".--chukum (termasuk pene-gakan hukum-pen) diarah-kan untuk mendukung ter-wujudnya pertumbuh-an ekonomi yang ber-kelanjutan mengaturpermasalahan yang berkaitan de-ngan ekonomi terutama duniausaha dan dunia industri serta men·ciptakan iklim yang kondusif bagiinvestasi terutama perlindunganhukum."

Sosok Jaksa Agung yang cocokdengan tujuan pembangunanhukum di atas adalah mereka yangmemiliki wawasan dan pengetahu-an luas ten tang peta politik eko-nomi nasional dan internasional,selain pengetahuan teoritik danpengalaman piaktik penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan khu-susnya dalam penegakan hukumpemberantasan korupsi, Tampak-nya tipe ideal di atas sulit diwujud-kan siapa pun karena pemerintahtelah mengeluarkan Instruksi Pre-siden RI Nomor 1Tahun 2010 ten-tangPercepatanPelaksanaanPrio-ritas Pembangunan Nasional Ta-hun 2010. Inpres itu salah satunyamenyatakan bahwa sektor pem-bangunan di bawah koordinasiMenko Polhukam dan salah sa tubidang tugasnya ialah pernberan-tasan korupsi.

Inpres tersebut telah menetap-kan target keberhasikm pem-berantasan korupsi yaitu sebanyak1.700perkara sampai denganakhirDesember 2010 kepadaKejaksaanAgung. Sistem target dalam prak-tik lebih banyak mudaratnya kare-na terkesan jaksa Agung memak-sakan bawahannya mencapai tar-get terse but. Bahkan jika tidakmencapai jumlah target perkaratertentu, Kajari yang bersangkut-an akan terhambat kariernya un-tuk mencapai jenjang yang lebihtinggi.

menunggu terjadi kasus pad a pe-nyelenggara negara yang bersang-kutan. Kunci utama keberhasilanpemberantasan korupsi sa at iniseharusnya dialihkan dari penin-dakan kepada strategi pencegah-an, yaitu dengan memperkuat ke-tegasan dan komitmen aparaturhukum dan presiden dalam imple-mentasi perbuatan yang dilarangtersebut di atas.

Saat ini dalam agenda legislasiTahun2010/2011 telahdipersiapkanrancangan undang-undang tentangperampasan aset tindak pidana,suatu UUyangdiharapkanmemper-kuat strategi penindakan daripadapencegahan dengan tujuan utamamerampasdanmengembalikanasetnegara yang hilang karena tindakpidana korupsi. Sudah saatnya poli-tik hukum pemberantasan korupsidititikberatkan pada strategi pen-cegahan yang harus dilaksanakansecara konsisten dan tanpa campurtangan pihakmanapun.

Strategi itu perlu diperkuat de-ngan perampasan aset hasil tindakpidana atas dasar hukum acarapembuktian terbalik murni terha-dap aset-aset yang diduga kuat (se-kurang-kurangnya dua alat bukti)adalah hasil tindak pidana melaluituntutan secara keperdataan. Stra-tegi ini diharapkan dapatmemberi-kan kontribusi signifikan diban-dingkan dengan strategi penindak-an dengan cara penghukuman danpengembalian kerugian keuangannegara secara kumulatif-yang ter-bukti lebih banyak mudarat darimaslahatnya-kecuali hanya se-kedar merupakan tontonan dalam"selebrityshow" saja.

Bahkan secara kuantitatif, ra-sioantarauangnegarayangdikem-balikan jauh lebih kecil dan tidaksignifikan .dari anggaran negarayang telah dikeluarkan untukmemburu uang negara dengan se-gala fasilitas yang diperlukannya.Kondisi ini diperparah denganpraktik penegakan hukum yangselektif dan diskriminatif yang se-makin jauh dari kepastian hukum,keadilan dan juga kemanfaatan-nya. Negara ini ke depannya me-merlukanJaksaAgungyang beranimelakukan langkah-langkah stra-tegi pencegahan progresif yangmeningkatkan kemaslahatan bagibangsa ini daripada memperton-tonkan "keberhasilan semu danbias" yang bersifat kontraproduk-tif untuk pembangunan ekonominasional.(*)

Dampak negatif dari sistem iniadalah ekses "overkriminalisasi"perkara korupsi. Sehingga,munculperkara dengan nilai hanya satujuta rupiah bisa sampai kasasi. Se-lain itu, sistem target juga menye-babkan diskresi penyidik korupsimenjadilebih besar danleluasa un-tuk menetapkan peningkatan pe-nyelidikan kepada tahap penyidik-an dan penetapan tersangka, apa-lagi melibatkan tersangka yangmemiliki status sosial tinggi ataujabatan politik.

T