SetyantaNugrahaInspekturUtama SekretariatJenderalDPR RI

Menteri PAN danRB, pelaksanaanproses pembangunanzona integritasharusdilaksanakandenganperencanaanyang baik, karenadi siniakanmenentukankeberhasilanataukegagalannya. Untukitu diperlukanpembinaanolehUnit PenggerakIntegritas(UPI) yang secaraex-officio dilaksanakanolehAparatPengawasIntern Pemerintah(APIP) masing-masingK/L/Pemda.

Setelahproses pembangunanZI berlangsungdalamwaktuyang cukupmemadai, pimpinaninstansipemerintahyang sudahmemperolehopiniminimal wajardenganpengecualian(WDP) dari BPK melakukanidentifikasiunit kerjayang dipandangberkinerjabaik, dandapatdiusulkanmenjadiunit kerjayang berpredikatWBK. SelanjutnyadapatdiusulkankepadaMenteri PAN danRB untukdilakukanpenilaian.

Penilaianini dilakukanolehTim Indenendenyang beranggotakanKementerianPAN danRB, KPK, ORI danunsure terkait yang dianggapperlu. Ada duaindicator yang digunakan, yaitu indikatormutlak, danindikatoroperasional. Indikatormutlakberupaminimum requirementharusdipenuhi, sebagaipre requisiteuntukpenilaianselanjutnyaberdasarkanindicator operasional.

Indikatormutlakmeliputinilai minimum indeksintegritasberdasarkanpenilaianKPK; danindekskepuasanmasyarakatberdasarkanpedomanKementerianPAN danRB; jumlahmaksimumkeruigiannegarayang belumdiselesaikanberdasarkanpenilaiaBPK, maksimumtemuanin-efektif, dan in-efisienberdasarkanpenilaianAPIP.

Kemudianjumlahmaksimumpegawaiyang dijatuhihukumandisiplinkarenapenyalahgunaanpengelolaankeuanganberdasarkankeputusanpejabatPembina kepegawaian; jumlahataupessentasepegawaiyang menjaditersangkakorupsiberdasarkankeputusanpengadilanyang telahmemilikikekuatanhukumtetap.

Sedangkanindikatoroperasional, terdiri dari duahal. Pertama, indikatorutamapencegahankorupsiyang memilikibobotpenilaian60 persen, dankedua, indikatorpenunjangdenganbobot40 persen. Di sinimencakupberbagaihal, antaralain tingkatkepatuhanmenyampaikanLHKPN, nilaievaluasiAKIP, system perlindunganpelapor, kodeetik, jumlahpengaduanmasyarakatyang dapatdiselesaikandalamwaktusatutahun, promosijabatansecaraterbuka, e-procurementdanketerbukaaninformasipublik.Untukdapatditetapkansebagaiunit kerjaWBK olehMenteri PAN danRB, nilaidari keduaindikatortersebutharuslebihbesardari 75%. Penetapanbisadicabutapabiladi kemudianhariditemukanhal-halyang mengakibatkantidakdipenuhinyalagiindikatorpenilaian tegas

Menteri.

5/3/2016Irtama2016

2

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yangdiberikan kepada instansi pemerintah yangpimpinan dan jajarannya mempunyaikomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBMmelalui reformasi birokrasi, khususnyadalamhal pencegahan korupsi dan peningkatankualitaspelayananpublik.

2. Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi (MenujuWBK) adalah predikat yang diberikan kepadasuatu unit kerja yang memenuhi sebagianbesar manajemen perubahan, penataantatalaksana,penataansistemmanajemenSDM,penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitaskinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani (Menuju WBBM) adalah predikatyang diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemenperubahan, penataan tatalaksana, penataansistem manajemen SDM, penguatanpengawasan,penguatanakuntabilitaskinerja,danpenguatankualitaspelayananpublik.

4. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansipemerintah, serendah-rendahnya eselon III yangmenyelenggarakanfungsipelayanan.

5. Tim PenilaiInternal (TPI)adalahtim yangdibentukoleh pimpinan instansi pemerintah yangmempunyaitugas melakukanpenilaian unit kerjadalam rangka memperoleh predikat MenujuWBK/MenujuWBBM.

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yangdibentuk untuk melakukanevaluasiterhadap unitkerja yang diusulkan menjadi Zona IntegritasMenuju WBK dan Menuju WBBM. Tim PenilaiNasional terdiri dari unsur KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK),danOmbudsmanRepublikIndonesia(ORI).

5/3/2016 Irtama 2016 3

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

5/3/2016 Irtama 2016 4

DASAR HUKUM PERMENPAN

1. UU 28 / 1999 tentangPenyelenggaraNegara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme;

2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah;7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 2025;9. Perpres 55 / 2012 tentangStrategiNasionalPencegahan

danPemberantasanKorupsiInpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi

Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda

Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju

WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

diubah

diubah

5/3/2016Irtama2016

5

SYARAT WBK WBBM

TINGKATINSTANSI PEMERINTAH

SekretariatJenderal

selama minimal 2 tahun berturut-turut

TINGKATUNIT KERJABiro PersidanganII

SetingkatEs. I s.d Es. III

Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis

Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

5/3/2016 Irtama 2016 6

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

(20)

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK(20)

)

MA

NA

JEM

EN

P

ER

UB

AH

AN

(5

)

PENATAAN TATALAKSANA(5)

PE

NIN

GK

ATA

N K

UA

LIT

AS

PE

LA

YA

NA

N P

UB

LIK

(1

0)

PENATAAN MANAJEMEN SDM(15)

PENGUATAN PENGAWASAN(15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA(10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

(20)

5/3/2016

Irtama2016

7

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.

TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS.

PELAKSANAAN RENCANA AKSI.

UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.

LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.

AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB.5/3/2016

Irtama2016

8