Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 1
Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
Sekretariat Jenderal DPR RI
DISAMPAIKAN DALAM ORIENTASI CPNS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI CISARUA, BOGOR 3 APRIL 2014
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 2
PERPRES NO 5 TH 2010 TTG RPJMN 2010-2014
UU NO. 17 TH 2007 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
2005-2025
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN PRESIDEN No 81/2010 Tentang GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
BEBERAPA PERATURAN MENPAN DAN RB TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RB : PERMENPAN RB 20/2010 TTG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014, PERMENPAN RB NO 7 S/D 15
TAHUN 2011 (BUKU 1 s/d 9)
Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi birokrasi
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 3
Sebuah perubahan besar dalam Paradigma dan Tata Kelola pemerintahan di Indonesia
Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam tantangan abad ke 21
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih(overlaping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dengan anggaran yang tidak sedikit
Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintahan dan menyesuaikan tugas fungsi instansi dengan paradigma dan peran baru.
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 4
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 5
BUDAYA LAMA BUDAYA BARU
MENUNGGU PERINTAH – PASIF – MOHON PETUNJUK – MENCARI & MEMILIH AMAN
MELAKUKAN TEROBOSAN – PROAKTIF – PENUH INISIATIF – BERANI AMBIL RESIKO
SIKAP TERTUTUP –‘NURUT’ – MENGHINDARI BEDA PENDAPAT – DISIPLIN MATI
SIKAP TERBUKA – KREATIF – BERANI BERBEDA PENDAPAT – MENCARI ALTERNATIF
Prestasi ‘MEDIOCRE’ (Ala Kadarnya) – CEPAT MERASA PUAS – ACUH – MASA BODOH & TAK PEDULI – ‘RISK AVOIDER’
Prestasi ‘EXCELLENT’ (Unggul) – TIDAK MUDAH PUAS – ‘SELF-ESTEEM’ – RASA MEMILIKI – KEBANGGAAN – ‘RISK TAKER’
KETAKUTAN Pada ATASAN – Mental MINTA DILAYANI Orientasi Pada PELANGGAN – Mental MELAYANI
MENTAL PEGAWAI – MENTAL PENGUASA – ‘EWUH PAKEWUH’ MENTAL PELAKU BISNIS – MENTAL PENGUSAHA – TERUS TERANG –
‘BUSINESS-LIKE
ORIENTASI KUANTITAS – IJAZAH & SENIORITAS ORINTASI KUALITAS – KEMAMPUAN & KARYA
‘LIFE-TIME’ EMPLOYMENT’ – KEPATUHAN - KESETIAAN ‘LIFE –TIME EMPLOYABILITY’ – KEBERHASILAN – KOMITMEN
‘FIX JOB DESCRIPTION’ – KEGIATAN RUTIN FLEXIBLE JOB ASSIGNMENT – PERUBAHAN DAN PEMBARUAN
PENONJOLAN INDIVIDU – KOMPENSASI ‘SAMA RATA’ PRESTASI KELOMPOK – KOMPENSASI – SESUAI KONTRIBUSI
KEPUTUSAN DARI ATAS – ‘TOP-DOWN KEPUTUSAN BERSAMA – ‘SHARED RESPONSIBILITY’
‘COMMAND & CONTROL’ – ‘ DISTRUST & DISRESPECT’ ‘EMPOWERMENT’ – ‘TRUST & RESPECT’
MUDAHNYA PERATURAN DILANGGAR – TANPA SANGSI, TIDAK KONSEKUEN & TEGAS
INTEGRITAS PERATURAN – KONSEKUEN, TEGAR, JUJUR, & ADIL
KEPEMIMPINAN – PERINTAH dan ‘POKOKE’ KEPEMIMPINAN – PANUTAN dan ‘MENDENGARKAN’
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 6
PENYUSUNSAN ANGGARAN BELANJA
FOKUS KEUANGAN
PERENCANAAN BISNIS - KOMPREHENSIF
SISTEM PERENCANAAN JANGKA PENDEK
UKURAN SUKSES : KINERJA KEUANGAN SAJA
PENGAWASAN LANGSUNG – PADA MANUSIA
SISTEM PELAPORAN - ‘HARD COPY PAPER ORIENTED’ – TIME LAG
KOMUNIKASI TERBATAS & SATU ARAH
SISTEM PERENCANAAN JANGKA PANJANG
UKURAN SUKSES :
FAKTOR KINERJA BERIMBANG
PENGAWASAN MELEKAT ‘ BUILT IN ‘ MELALUI SISTEM
SISTEM INFO ‘PAPERLESS’ – ‘ON AVAILABLE BASIS’ – REAL TIME
KOMUNIKASI CAKUPAN LUAS & DUA ARAH
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 7
Reformasi Sekretariat Jenderal
merupakan proses pembaharuan
yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, menghindari sejauh
mungkin tindakan yang bersifat
radikal dan revolusioner. AP1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6
AP 7
AP 8
MASYARAKAT/PUBLIK
DPR RI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN
PENGAWASAN
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 8
SEKRETARIAT JENDERAL
AP 1 AP 2 AP 3 AP 4
AP 5 AP 6 AP 7 AP 8
Tujuan Umum
Membangun profil dan perilaku :
1. Integritas Tinggi
Profesional dan menjunjung
tinggi nilai-nilai moralitas
(kejujuran, kesetiaan, komitmen)
2. Produktivitas Tinggi dan
Bertanggung Jawab
Program yang inovatif, efektif dan
efisien dalam mengelola sumber
daya yang ada serta ditunjang
oleh dedikasi dan etos kerja yang
tinggi.
3. Kemampuan Memberikan
Dukungan Paripurna kepada DPR
RI
Tujuan Khusus
1. Sekretariat Jenderal yang
Bersih dan netral.
2. Sekretariat Jenderal yang
Efisien, Efektif, dan
Produktif.
3. Sekretariat Jenderal yang
Transparan dan
Akuntabel.
4. Supporting System yang
Handal dan Profesional
NILAI Religius amanah, Akuntabel, Profesional, Integritas
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 9
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
H
A
S
I
L
Terbangunnya pola
pikir,budaya
kerja,komitmen,partisipasi
dan perubahan perilaku yang
diinginkan 2. PERUNDANG-UNDANGAN
H
A
S
I
L
Regulasi yang tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif
3. KETATALAKSANAAN
H
A
S
I
L
Sistim, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good
governance.
4. ORGANISASI
H
A
S
I
L
Organisasi yang tepat fungsi
dan ukuran yang disesuaikan
dengan karakteristik lembaga
legislatif.
5. MANAJEMEN SDM
H
A
S
I
L
SDM yang berintegritas,
kompeten, profesional,
berkinerja tinggi dan
sejahtera.
6. PENGAWASAN
H
A
S
I
L
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
7. AKUNTABILITAS
H
A
S
I
L
Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja
Setjen DPR RI
8. PELAYANAN PUBLIK
H
A
S
I
L
Pelayanan prima sesuai
dengan kebutuhan dan
harapan
Dewan/masyarakat
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 10
Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan DPR RI
(Parliament trust building) kepada Sekretariat Jenderal
Program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait
dengan perbaikan pada produk utama (core business)
Hasil perubahan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat
dirasakan oleh Anggota Dewan
Keluaran atau hasil akhir dari program ini adalah perbaikan business
process produk utama (core business)
Merupakan jawaban nyata dari keluhan Anggota DPR
terhadap kinerja Sekretariat Jenderal.
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 11
Identifikasi terhadap area-
area yang paling kritikal/
bermasalah
Menetapkan 3 sampai 5
Program Percepatan
Menyampaikan rancangan
pelaksanaan penyelesaian
Program Percepatan
• Bersentuhan Langsung Dengan Kebutuhan peningkatan kinerja Dewan
• Merupakan Tupoksi Yang Berupa Keluaran/Produk Utama Lembaga/Sekretariat Jenderal
• Dapat Diselesaikan Dalam Jangka Waktu < 12 Bulan Dan Dengan Menggunakan Sumberdaya Yang Ada
Mencakup: 1. Data atau fakta yang menjadi latar belakang
program percepatan, 2. Hasil akhir yang ingin dicapai, 3. Metode atau pendekatan yang akan
digunakan, 4. Rencana pelaksanaan (detail aktivitas dan
waktu) 5. Keluaran dari masing-masing program
percepatan, penanggungjawab.dan 6. Sumberdaya yang diperlukan.
Risalah Rapat Pembahasan RUU
Skenario Rapat
Laporan Singkat
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 12
1. Penilaian kinerja (Performance review) satuan organisasi
2. Penyusunan profil birokrasi (BLUE PRINT RBI 2005-2025)
3. Penyusunan SOP (standar operasional prosedur/business process)
4. Analisis jabatan (Uraian jabatan)
5. Evaluasi jabatan (Klasifikasi/gradasi, job pricing)
6. Penyusunan standar kompetensi jabatan/individu
7. Analisis kebutuhan SDM aparatur
8. Pengadaan pegawai (rekrutmen dan seleksi/assesment)
9. Penataan pegawai (penempatan dan relokasi)
10. Pola karir dan diklat pegawai
11. Penegakan disiplin
12. Penerapan kode etik
13. Otomatisasi administrasi kepegawaian (e-personnel administration)
14. Penetapan indikator kinerja utama (key performance indicator)
15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 13
KONDISI SAAT INI
REFORMASI BIROKRASI
KONDISI YANG DIHARAPKAN
MANAJEMEN PERUBAHAN Proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, srana
dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari KONDISI SAAT INI menuju KONDISI YANG DIHARAPKAN dan mengelola INDIVIDU yang terkena DAMPAK Perubahan
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 14
1. Katalis
2. Pemberi Solusi
3. Mediator
4. Penghubung SDM
5. Role Model
6. Pemangku Kepentingan
7. Strategi Komunikasi
AGEN PERUBAHAN/ AGENT OF CHANGE: Individu/kelompok Yang terlibat dalam Merencanakan Perubahan
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 15
1. Kejelasan Tujuan
2. Kesadaran akan proses
3. Membangun Kepercayaan
4. Dimulai dari tingkatan paling atas
5. Besarnya Partisipasi
6. Tumbuhnya rasa memiliki
7. Ketersediaan sumber daya
8. Keteraturan
9. Keberlanjutan Komuniskasi
4/7/2014 KEPALA BIRO ANALISA APBN 16