SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP)bandi.fe.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-pendahuluan-siap-1.pdf · Learning Objectives 1. Memahamkan Keuangan Negara, 2. Memahamkan Dasar

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENDAHULUAN

OverviewSistem Akuntansi

Pemerintahan

Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Sesi1

Sesi1

Learning Objectives

1. Memahamkan Keuangan Negara,2. Memahamkan Dasar hukum keuangan negara dan pelaporan/ akuntansi

pemerintahan,3. Memahamkan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara,4. Memahamkan pengertian sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Sistem Penganggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)

5. Memahamkan Sistem Akuntansi Pemerintahan6. Memahamkan pencarian dan penelusuran sumber bacaan

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

1

3

Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARASISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA• Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil

Learning Objectives

Bandi.staff.fe.uns.ac.id4

1. Memahamkan keuangan negara



Learning Objectives

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah• UU 17/ 2003: Keuangan Negara• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara.• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi

dokumen perencanaan pembangunan nasional• UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah• PP 20/2005: Rencana Kerja• PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara

Lembaga• PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan• PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah


Dasar Hukum Keuangan NegaraDasar Hukum Keuangan Negara

5

2. Memahamkan Dasar hukum keuangannegara



Learning Objectives

• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)


Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan

6



NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi

1209/PMK.05/2015 209/PMK.05 2015Investasi Pemerintah

2256/PMK.05/2015 256/PMK.05 2015Transaksi khusus

3181/PMK.05/2015 181/PMK.05 2015Utang Pemerintah

4264/PMK.05/2014 264/PMK.05 2014Belanja Subsidi & Lain-lain


6271/PMK.05/2014 271/PMK.05 2014Hibah

7260/PMK.05/2014 260/PMK.05 2014Pelaporan Badan Lainnya

2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan




7





9262/PMK.05/2014 262/PMK.05 2014Pelaporan Pemerintah Pusat

10259/PMK.05/2014 259/PMK.05 2014Penerusan Pinjaman


12263/PMK.05/2014 263/PMK.05 2014Transfer ke Daerah & Dana Desa

13272/PMK.05/2014 271/PMK.05 2014Likuidasi entitas akuntansi


Learning Objectives





8








19215/PMK.05/2013 262/PMK.05 2013Jurnal Akuntansi

208/PMK.05/2013 216/PMK.05 2013Saldo Kas di entitas akuntansi

21214/PMK.05/2013 218/PMK.05 2013Bagan akun Standar


Learning Objectives





9











Learning Objectives





10




30198/PMK.05/2012 248/PMK.05 2012Likuidasi entitas akuntansi

31230/PMK.05/2011 230/PMK.05 2011Hibah




35238/PMK.05/2011 238/PMK.05 2011Pemerintahan



Learning Objectives





11




3840/PMK.05/2009 40/PMK.05 2009Hibah

39120/PMK.05/2009 120/PMK.05 2009Transfer ke Daerah & Dana Desa




431047/KMK.05/2006 1047/KMK.05 2006Entitas Akuntansi

44 59/PMK.06/2005 59/PMK.05 2005Pelaporan Pemerintah Pusat

45337/KMK.012/2003 337/PMK.05 2003Pelaporan Pemerintah Pusat

46225/MK/V/4/1971 225/PMK.05 1971Pelaporan Pemerintah Pusat

Learning Objectives


Learning Objectives

Bandi.staff.fe.uns.ac.id12

3. Memahamkan Kekuasaan keuangannegara

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara



Learning Objectives

;

13 Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden(sebagai CEO)

Kepala KPPN(selaku Kuasa CFO)

Kepala Kantor(selaku Kuasa COO)

Menteri Keuangan(sebagai CFO)

Menteri Teknis(sebagai COO)

Pendelegasian kew enangan pelaksanaan program

Pendelegasiankewenanganperbendaharaan


Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.3. Memahamkan Kekuasaan keuangan

negara

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARANSISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJMDaerah

RPJPDaerah

RKPRPJMNasional

RPJPNasional

RKPDaerah

RenstraKL Renja - KL

RenstraSKPD

Renja -SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

RincianAPBN

APBD

RincianAPBD

Diacu

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Planning

PemerintahPusat

Budgeting

PemerintahDaerah

Pedoman

Learning Objectives

4. Memahamkan Sistem Penganggaran




Learning Objectives

Keterkaitan antar siklus.

4. Memahamkan Penganggaran & PelaporanKeuangan


Sistem Penggaran dan Pelaporan KeuanganSistem Penggaran dan Pelaporan Keuangan

15

Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

SiklusAnggaran 2015

SiklusAnggaran 2016 Siklus

Anggaran 2015

Perencanaan 2016Penetapan 2016

Pelaporan 2016Pemeriksaan 2016

Learning Objectives

Kekuasaan pengelolaan & pertanggung jawaban





KEUANGANDilaksanakan

PelaksanaBENDAHARA

DILAPORKAN/Dipertanggungja

wabkan

UU 17/2003Keuangan

UU 1/2004Perbendaharaan

UU 15/2004Pemeriksaan

5. Memahamkan Sistem akuntansiPemerintahan keuangan negara

Learning Objectives

Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan



Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.5. Memahamkan Sistem akuntansi

Pemerintahan & keuangan negara

PelaksanaBENDAHARA

UU 1/2004Perbendaharaan

PP 8/2006Pelp. Keuangan

Sistem Akuntansi•PMK 233/2011•PMK 171/2007•PMK 59/2005

PP 71/2010Standar Akuntansi

LAPORANKEUANG

AN

• PA• KPA


Learning Objectives


Kementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.idKementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.id

6. Menelusur sumber acuan



Learning Objectives


Wikipedia:www.id.wikipedia.orgWikipedia:www.id.wikipedia.org




Learning Objectives


Kementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.idKementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.id




• UU 17/ 2003: Keuangan Negara• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen

perencanaan pembangunan nasional• UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah• PP 20/2005: Rencana Kerja• PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga• PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan• PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah• Peraturan Menteri Keuangan Terkait• Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait

ReferensiLearning Objectives


21Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Documents

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP)bandi.fe.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/0-pendahuluan-siap-1.pdf · Learning Objectives 1. Memahamkan Keuangan Negara, 2. Memahamkan Dasar