SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN …dewantik.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/indikator-20... · satu faktor penentu keberhasilan dari proses penyelenggaraan

1

2

Rencana Induk

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2019-2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

2019

3

KATA SAMBUTAN BUPATI SRAGEN

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Waborakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena

atas ridho-Nya pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Rencana Induk

SPBE Kabupaten Sragen.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, kami mengucapkan terima kasih

kepada Tim Koordinasi SPBE, Tim Pengarah SPBE Kabupaten Sragen yang

telah membantu dalam penyusunan Rencana Induk SPBE ini.

Dengan Visi SPBE “ Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang Terpadu Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan

Bermartabat”. Rencana Induk SPBE di Kabupaten Sragen akan menjadi salah

satu faktor penentu keberhasilan dari proses penyelenggaraan Pemerintahan untuk

mencapai Visi SPBE yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

peningkatan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang baik;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang

terpadu,menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas.

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang

terintegrasi, aman, dan handal.

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

SPBE ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta

sustainability pembangunan Kabupaten Sragen melalui penggunaan teknologi,

terutama Teknologi digital dalam menghadapi revolusi industry 4.0. Saya

berharap Program SPBE ini mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas.

4

Semoga dengan di terbitkannya Rencana Induk SPBE ini dapat menjadi

acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sragen untuk

meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat berbasis elektronik.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Waborakatuh.

Bupati Sragen

dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati

5

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif

dan transparan, pemerintah kabupaten sragen menyusun Rencana Induk Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019-2021 yang mempunyai

tujuan melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kualitas pelayanan

publik. Rencana induk ini memuat kerangka penyusunan SPBE yaitu tata kelola

dan kebijakan SPBE, pelayanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi SPBE

serta sumber daya manusia (SDM) SPBE. Rencana induk berfungsi sebagai

pedoman bagi kepala daerah dan OPD dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten

Sragen.

Rencana Induk SPBE disusun dengan prinsip dasar SPBE yaitu: efektifitas,

keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interopabilitas dan

keamanan. Efektivitas berarti kehadiran SPBE memberikan dampak nyata sesuai

dengan keluaran yang diharapkan, SPBE menghapus stigma “terpisah-pisah”

yang selama ini identik dengan pelayanan birokrasi, dengan SPBE yang bersifat

terpusat dan lengkap, masalah kesinambungan ke depannya dapat menemukan

titik terang sehingga lebih efektif dan efisien, karena adanya penyederhadaan

sistem pelayanan yang dahulu manual ke pelayanan elektronik.

Akuntabilitas memiliki empat standar ukuran: memiliki dasar pelaporan

yang jelas, sigap, akurat, dan tidak (minim) menimbulkan kerugian. Dengan kata

lain, dengan SPBE, pelaporan evaluasi dari pemerintah daerah dapat

dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, terukur, dan dapat diamati publik

(transparan).

Interoperabilitas merupakan situasi di mana sistem teknologi yang ada

mampu bertukar dan menggunakan informasi yang ada antara satu dengan lainnya

dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Karena SPBE menggunakan platform

digital, jelas prinsip keamanan harus berada di garda depan. Tidak hanya

menangkal serangan siber yang mungkin terjadi, sistem yang ada pun mampu

6

mendeteksi manipulasi, kejanggalan, dan kecurangan yang mungkin terjadi

sehingga menghasilkan hasil audit evaluasi di akhir yang akurat.

Semoga rencana induk SPBE ini dapat diselaraskan dengan RPJMD

Kabupaten Sragen, sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh seluruh OPD

dalam menyusun program dan kegiatan pelaksanaan SPBE tahun 2019-2021.

Sragen, 08 November 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sragen

YUNIARTI, MH

Penata Tk.I

NIP. 196706200199403 2 006

7

DAFTAR ISI

Halaman Cover .................................................................................................... i

Kata Sambutan ................................................................................................... ii

Kata Pengantar .................................................................................................. iii

Daftar Isi.......... .................................................................................................. iv

Daftar Tabel .... ................................................................................................... v

Daftar Gambar . .................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 2

1.2 Kondisi Saat Ini ................................................................................... 3

1.3 Kondisi yang diinginkan .................................................................... 38

1.4 Peraturan Perundang-undangan terkait .............................................. 45

BAB II VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN SPBE ................................... 48

A. VISI SPBE .......................................................................................... 48

B. MISI SPBE .......................................................................................... 48

C. TUJUAN SPBE .................................................................................. 48

D. SASARAN SPBE ............................................................................... 48

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................ 49

BAB IV PETA RENCANA STRATEGIS ...................................................... 55

4.1 Tahapan Rencana Strategis ................................................................ 55

4.2 Inisiatif Strategis ................................................................................ 56

4.3 Rencana Strategis............................................................................... 58

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 96

8

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Daftar Anggaran Belanja TIK di OPD Kab.Sragen 2018 ............. 6

2. Tabel 2 : Daftar Aplikasi yang diterapkan Pemkab.Sragen 2018 .............. 23

3. Tabel 3 : Daftar Layanan Aplikasi berbagi pakai di Kab.Sragen .............. 28

4. Tabel 4 : Ketersediaan Jaringan Broadband Access .................................. 30

5. Tabel 5 : Daftar PNS Kab.Sragen Tahun Keadaan Tahun 2018 ................ 32

6. Tabel 6 : Daftar Aplikasi Layanan SPBE .................................................. 40

7. Tabel 7 : Tahapan Pengembangan Tata Kelola ......................................... 58

8. Tabel 8 : Tahapan Pengembangan Kebijakan ............................................ 59

9. Tabel 9 : Pengembangan Aplikasi dan data Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... 60

10. Tabel 10: Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD urusan

Pilihan ........................................................................................................ 76

11. Tabel 12 : Pengembangan Aplikasi Layanan Sistem Kepemerintahan ..... 85

12. Tabel 13: Pengembangan Aplikasi dan Data Pengelolaan TIK ................. 92

13. Tabel 14: Daftar Infrastruktur di Kab.Sragen ............................................ 93

14. Tabel 15: Daftar Pengembangan SDM di Kab.Sragen .............................. 94

9

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sragen T ahun 2018 .................. 4

10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016

tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021, Visi pembangunan

jangka menengah daerah merupakan visi kepala daerah yang menggambarkan

arah pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatannya sesuai

misi yang diemban Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen adalah

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan

Bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi

yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Sragen. Salah satu misi yang

selaras dengan program SPBE adalah misi yang pertama, yakni misi

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan

tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan”,

dengan tujuan yaitu : melakukan reformasi birokrasi agar segera terwujud,

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan sasaran yang dituju

yaitu :

a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;

b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari

perencanaan sampai dengan pelaporan.

c. Peningkatan pelayanan kinerja dan kepuasan masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang

berbasis Tehnologi Informatika dan komunikasi.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2019 yang tertuang

dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2018, disebutkan bahwa

tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 berdasarkan

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2019-2021 adalah “Perwujudan

reformasi birokrasi dan Good Governance dalam menciptakan

pelayanan publik Smart City” , pada tahap ini pembangunan daerah

11

difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang disertai

dengan perbaikan tata kelola pemerintahan pada semua unsur pembangunan,

Selain itu juga mewujudkan pengawasan internal pemerintahan yang semakin

berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan

akuntabel. pada tahap ini juga dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik di semua unit pelayanan yang berbasis pada teknologi

informasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan

meningkatkan kinerja e-government dan membuat jaringan terintegrasi

seluruh kecamatan, desa/kelurahan dan perangkat daerah melalui wide area

nework (WAN). Strategi dan arah kebijakan pada tahap ini salah satunya

yaitu Meningkatkan kualitas tatakelola pemeritahan, meningkatkan kualitas

pelayanan public,TIK dan SDM SPBE

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan

akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam

melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan

bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada

masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam

bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan

dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Untuk membantu penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Banyak aplikasi sudah dikembangkan, infrastruktur jaringan juga

sudah dibangun. Namun demikian, masih banyak yang memerlukan

perbaikan. Terlebih mengingat teknologi yang berkembang pesat, tuntutan

masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien dan terbuka. Sistem yang ada

juga masih sektoral, belum terintegrasi. Penggunaan TIK untuk menjaring

partisipasi masyarakat juga masih rendah.

Untuk menjamin pengembangan TIK yang terintegrasi, komprehensif

dan responsif terhadap kebutuhan yang ada, maka pemerintah kabupaten

Sragen menyusun rencana induk (master plan) SPBE. Adapun Tujuan

pembuatan rencana induk SPBE adalah memberikan pedoman untuk :

12

1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan

melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi

pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang

terpadu dan menyeluruh.

2. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan SPBE

dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorentasi

kepada pengguna,terintegrasi dan berkesinambungan. Meningkatkan mutu

layanan publik dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan TIK

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan

melakukan pengintegrasian data, dan informasi, Insfrastruktur SPBE,

Aplikasi SPBE dan Memeratakan akses masyarakat terhadap informasi

dan data

4. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan

SPBE serta peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Rencana induk SPBE ini akan berfungsi sebagai pedoman (guideline)bagi

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik umum di

Kabupaten Sragen. Pedoman ini hendaknya disepakati dan digunakan oleh

semua organisasi pemerintah daerah ( OPD) di Kabupaten Sragen,

1.2 Kondisi Saat ini

Merujuk Hasil Indeks SPBE Tahun 2019 di Kabupaten Sragen

mendapatkan indeks 2,75 (Baik). Dalam assesment tersebut Infrastruktur

TIK dinilai sangat memadai. Terbukti hinga saat ini seluruh OPD,

Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga lembaga non pemerintahan terhubung

dalam jaringan “Sragen Online” berjalan lancar dan terus terawat dengan

baik. Total terdapat 475 node yang tersambung dalam jaringan Intranet.

Walaupun demikian masih perlu ditingkatkan khususnya dalam proses

13

pengelolaan keamanan informasi dan pusat data. Dalam hal ini

Penanggulangan Bencana (Disaster Recovery Sistem) sebagai backup dari

Aplikasi/Layanan dan Data menjadi skala prioritas dalam perencanaan

hingga pengadaannya.

Menurut hasil indeks SPBE Perencanaan dan Strategi TIK sudah

cukup matang dengan skor 4,50. Hal ini membuktikan bahwa proses

perencanaan, penganggaran dan evaluasi TIK sudah selaras dengan

Renstra dan RPJMD. Layanan Kebijakan SPBE masih perlu mendapat

perhatian khusus karena sebagian layanan TIK belum diikuti kebijakan

pendukungnya seperti Perda, Perbup, Surat Edaran (SE) ataupun Instruksi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik (SPBE) Kabupaten Sragen, terlebih dahulu dilakukan pemetaan

dan evaluasi layanan SPBE yang ada.

Pengembangan TIK dan SPBE akan semakin komplek, baik dari

sisi teknologi yang digunakan maupun problem yang ditangani. Selama

ini masih banyak pengembangan TIK bersifat silo, tidak terkoordinasi

antara lembaga pemerintah dengan yang lain. Ujungnya, akan terjadi

Gambar 1 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sragen Tahun 2018

14

redundansi aplikasi, arus data yang tersegregasi dan layanan yang tidak

terintegrasi.

Untuk mengembangkan TIK yang terintegrasi, maka dibutuhkan

kelembagaan dan kepemimpinan di bidang TIK yang kuat. Lembaga

tersebut seharusnya punya kekuatan untuk mengkoordinasi dan

menyatukan inisiatif pengembangan SPBE lintas sektoral.

A. Tata Kelola SPBE

1. Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintah Daerah yang fungsinya mengelola

urusan komunikasi dan informatika termasuk didalamnya program

SPBE adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam mewujudkan

SPBE faktor SDM sangat menentukan tingkat keberhasilannya.

Kabupaten Sragen telah menyiapkan SDM khususnya yang berlatar

belakang pendidikan TI serta mempunyai ketrampilan/skill di bidang

TIK sejak tahun 2003 hingga 2010.

Hampir seluruh aplikasi atau sekitar 90 % Aplikasi dan Sistem

Informasi yang ada dibuat secara mandiri karena ketersediaan PNS

berlatar belakang pendidikan TI yang cukup memadai, terdapat 87

orang PNS berlatar belakang pendidikan TI, mulai dari teknisi,

programmer hingga analis sistem.

Dari hasil penilaian SPBE skala nasional pada tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Sragen memperoleh indeks nilai sebesar 2,75

(Baik), Dalam hal ini mengindikasikan masih adanya permasalahan-

permasalahan yang harus di tuntaskan dalam penyelenggaran SPBE

Kabupaten Sragen antara lain :

a. Domain Tata Kelola SPBE.

b. Domain Layanan SPBE.

c. Domain Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE.

d. Domain Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE

15

2. Perencanaan dan Penganggaran

Seluruh proses perencanaan di bidang TIK melibatkan OPD

terkait serta saran dan rekomendasi Dewan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (Dewan TIK). Perencanaan Bidang TIK sudah diselaraskan

dengan RPJMD , Masterplan TIK, Renja serta Renstra Dinas

Komunikasi dan informatika.

Dalam hal penganggaran penerapan TIK dalam mendukung

program SPBE yang berasal dari APBD dan Non APBD (Sponsor

perusahaan swasta, loan, dll) dimasing-masing OPD cukup besar bila

dibandingkan dengan prosentase keseluruhan APBD Kabupaten

Sragen.

Tabel 1 Daftar Anggaran Belanja TIK di OPD se Kabupaten Sragen

Tahun 2018

No.

Sumber

Anggaran

(SPBD/Non

APBD)

Nominal Peruntukan

Penggunaan Anggaran Keterangan TOTAL

A. DINAS KOMINFO 14.436.000.000

1. APBD 290.000.000 Pembinaan dan

pengenbangan jaringan

komunikasi dan

informasi.

Maintenance

perangkat TIK

475 titik secara

mandiri

2. APBD 105.000.000 Pembinaan dan

pengembangan

sumberdaya komunikasi

dan informasi

5 Orang

3. APBD 150.000.000 Penelitian dan

pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan

Teknologi

1 Paket

4. APBD 100.000.000 Pengkajian dan

Pengembangn Sistem

Informasi

Pembuatan 3

Aplikasi

Layanan Pulik

berbasis

Android

16

5. APBD 200.000.000 Pembangunan jaringan

fiber optic

Pembangunan

FO 8 OPD

6. APBD 12.000.000 Pembangunan Free

Hotspot

2 Lokasi area

public

7. APBD 100.000.000 Migrasi Frekuensi

Jaringan

50 Titik

8. APBD 160.000.000 Penyediaan Jaringan

Metro

20 Kec.masing

2x 50 Mbps

9. APBD 100.000.000 Public Key Infrastruktur Kunci public

infrastruktur di

65 OPD untuk

keamanan

informasi

10. APBD 15.000.000 Update Website 12 bulan

11. APBD 60.000.000 Pengadaan Website

OPD, Kecamatan,

Desa/Kelurahan

Pembangunan

13 buah website

OPD

12. APBD 80.000.000 Pengadaan akses Free

Hotspot di area publik

20 Lokasi

13. APBD 50.000.000 Penyediaan Data Center 1 Paket

14. APBD 20.000.000 Update Perangkat TIK 1 set

15 APBD 15.000.000 Monitoring danEvaluasi

Implementasi TIK

1 Paket

16 APBD 25.000.000 Sosialisasi Internet 1 Kegiatan

17. APBD 50.000.000 Pembuatan Sistem

Informasi berbasis web

bagi Perangkat Daerah

4 Aplikasi

18. APBD 200.000.000 Pengadaan Storage

Server

1 Paket

19. APBD 30.000.000 Penyusunan aplikasi e-

planning dan simda

1 Paket

20. APBD 50.000.000 Identisikasi Pengguna,

Pengelola dan

Infrastruktur

Komunikasi yang ada.

2 Kegiatan

21. APBD 50.000.000 Pelatihan SDM 6 Orang

dalam bidang

komunikasi dan

17

Informasi

22. APBD 50.000.000 Pelatihan IT di 500 Orang

Boardband

Learning

Center(BLC)

23. APBD 120.000.000 Operasional Dewan TIK 12 Bulan

24. APBD 450.000.000 Penyusunan system

informasi terhadap

layanan publik

Langganan

banwitch 150

Mbps

25. APBD 96.000.000 Penyediaan Banwitch

untuk LPSE

Langganan

banwitch 30

Mbps

26. APBD 18.000.000 Bandwith untuk BLC Langganan

bandwidth 15

Mbps

27. APBD 35.000.000 Pembuatan Videotron Maintenance

konten dan

perangkat

Videotron

28. APBD 45.000.000 Penyebarluasan 2 Kegiatan

Informasi

Pembangunan

Daerah

29. APBD 11.760.000.000

Sistem Informasi Dersa

DPMD 196 Desa

B Dinas Perindustrian dan Perdagangan 102.000.000

1 APBD 10.000.000 Jasa Service Komputer

dan Running textHarga

kebutuhan pokok

Masyarakat

Service 19 Unit

Komputer dan

service 1 Running

Text di Pasar

Kota

2 APBD 16.000.000 Pengadaan 2 Unit Komputer

Komputer untuk

Pasar

3 APBD 24.700.000

Pengadaan Komputer,

Printer di Kantor UPTD

Metrologi

2 Unit Komputer,

2 Printer Epson

dan 1 Faxmile FO

-175

18

4 APBD 70.000.000 Pengadaan Running text

papan informasi

kebtuhan harga pokok

masyarakat di pasar

2 Unit Running

Text Di Pasar

Masa ran dan

Pasar

Sumberlawang

5 NON APBD

(Tugas

Proper

Diklatpim

IV)

6.000.000 Pengadaan Website

Informasi Harga

Kebutuhan Pokok dan

Perdagangan

http://sikondang.sr

agenkab.go.id

1 website

C. Dinas Koperasi dan UKM 37.500.000

1 APBD 37.500.000 Pembuatan Aplikasi 1 Paket

Sistem Informasi

Koperasi ( SIKOPER)

D. Dinas Sosial 26.300.000

1 APBD 26.300.000 Pengadaan Komputer/

printer/ Laptop

4 unit Komputer,

1 Unit Laptop, 2

Printer

E. Bagian Hukum Setda 31.900.000

1 APBD 18.900.000 Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum

12 bulan

2 APBD 4.400.000 Jasa pemeliharaan

jaringan computer

(service CPU, printer

dan UPS)

6 unit

3 APBD 6.600.000 Pengadaan scanner 1 unit

4 APBD 2.000.000 Pengadaan printer 1 unit

F. Sekretariat Daerah 260.718.000

1 APBD 45.000.000 Pembuatan Aplikasi 1 Paket

Si Hadir dan Si

Tampan

2 APBD 12.500.000 Jasa Servis dan Suku

Cadang

Komputer/Printer/Laptop

1 Paket

3 APBD 98.271.000 a. Pengadaan 10 Unit

Komputer

53.000.000 b. Pengadaan 6 Unit

Laptop

49.097.000 c. Pengadaan 17 Unit

19

Printer

2.850.000 d. Pengadaan UPS 3 Unit

G. BKPP 69.325.000

1 APBD 9.850.000 Komputer PC 1 unit

2 APBD 3.350.000 Printer 1 unit

3 APBD 9.850.000 Laptop 1 unit

4 APBD 9.850.000 Komputer PC 1 unit

5 APBD 8.500.000 Printer Laserjet HP 1 unit

M181FW


M181FW


M130NW

8 APBD 14.650.000 Komputer PC Al in one

Lenovo V310z-2FIA

1 unit

H. RSUD 1.055.000.000

1 APBD 50.000.000

Belanja

Kawat/faksimili/internet 12 bulan

2 APBD 15.000.000

Sistem Informasi

Keuangan RS 12 bulan

3 APBD 100.000.000

Jasa service dan suku

cadang computer,printer

dan laptop RS 12 bulan

4 APBD 890.000.000

Pengadaan Komputer/

Printer/Laptop RS 12 bulan

I. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.002.658.249

1 APBD 3.002.658.249 Pengadaan

Komputer/Printer/Laptop

461 Unit

J. DPMPTSP 70.500.000

1 APBD 70.500.000

Pengadaan Komputer,

Printer 10 unit

K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.500.000

1 APBD 7.500.000

Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 12 bulan

2 APBD 10.000.000

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Paket

L. Dinas Pertanian 43.600.000

1 APBD 25.000.000 Jasa Service 1 Paket

20

computer/printer/laptop

2 APBD 18.600.000 Update data website 12 Bulan (5 orang)

M. Dinas Lingkungan Hidup 24.000.000

1 APBD 8.100.000 Jasa service dan suku

cadang


1 paket

2 APBD 13.500.000

Pengadaan Komputer

dan Printer

Komputer 1

unit,Printer 2 unit

3 APBD 2.400.000 Update Website 12 bulan

N. DINAS PPKBPPPA 10.000.000

1 APBD 10.000.000 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

1 Paket

O. DINAS PERHUBUNGAN 184.500.000

1 APBD 25.000.000

Pemeliharaan computer

ATCS, Repeater

HT,SIM Komputer &

Printer

1 Paket

2 APBD 26.000.000

Pengadaan Laptop,

Printer Laserjet Warna

dan Komputer

1 Paket

4 Unit

3 APBD 83.500.000

Pemeliharaan aplikasi

jaringan computer di

pengujian Kendaraan

Bermotor

1 Paket

4. APBD 50.000.000

Pemeliharaan Teknologi

ATCS dan CCTV

1 Paket

P. Disdukcapil 91.000.000

1 APBD 11.000.000

Printer cetak KK

Disdukcapil

1 Paket

2 APBD 80.000.000

Server data,Warehouse

Disdukcapil

1 Paket

Q. DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 10.000.000

1 APBD 10.000.000

Jasa service dan suku

cadang


1 Paket

R. BAPPEDA LITBANG 165.400.000

1 APBD 30.500.000

Pengadaan Personal

Komputer

5 unit

2 APBD 10.000.000 Pengadaan Laptop 1 unit

21

3 APBD 12.800.000 Pengadaan Printer 4 unit

4 APBD 10.500.000 Pengadaan UPS 7 unit

5 APBD 15.340.000

Pengadaan LCD

Projector

2 unit

6 APBD 3.860.000

Pengadaan Layar

Projector

1 unit

7 APBD 1.800.000

Pengadaan Monitor TV

24" Flat VGA 1 unit

8 APBD 17.500.000

Service dan penggantian

suku cadang PC 25 unit

9 APBD 10.500.000


suku cadang Printer 30 unit

10 APBD 8.000.000


suku Laser Jet 10 unit

11 APBD 2.000.000

Service wireless, sound

sistem dan

Perlengkapannya 1 unit

12 APBD 1.600.000 Service LCD 2 unit

13 APBD 25.000.000

Pennyusunan Sistem

Informasi Ijin Penelitian

(SiPIPPO) 1 paket

14 APBD 16.000.000

Pemeliharaan aplikasi E-

Musrenbang dan E-

Planning 2 paket

S. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1.5.150.000

1 APBD 6.150.000

Jasa service

Komputer/PC

Jasa Note Book

Printer

4 Unit

2.Unit

5 Unit


T. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37.875.000

1 Non APBD

(DAU)

15.000.000 Penyediaan jasa


13 bh PC, 9 bh

laptop, 10 printer

dan 9 bh AC

2 Non APBD

(DAU)

19.375.000 Penyediaan jasa


1 bh printer, 1 bh,

LCD, 1 bh, lbh

perekam, 1 bh

kipas angin dan 1

bh AC

22

3 Non APBD

(DAU)

3.500.000 Pengendalian keamanan

lingkungan masyarakat

Aplikasi data base

kewaspadaan

rawan konflik dan

laporan

masyarakat

U. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 82.000.000

1 APBD 10.000.000 Pembuatan Aplikasi

SIAKI (Sistem Informasi

Administrasi

Infrastruktur)

1 paket

2 APBD 72.000.000 Jasa Perbaikan

- Komputer 20 unit

- Laptop 12 unit

- Printer 20 unit

1 paket

V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 59.300.000

1. APBD 10.000.000 Perbaikan peralatan

kerja, jasa service dan

suku cadang.

- PC/Komputer

- Laptop

- Printer

- LCD Projector

- AC Sound

system,kipas

6 unit

4 unit

7 unit

1 unit

2. APBD 19.300.000 Pengadaan Laptop 2 2 buah/unit

3. APBD 20.000.000

Penyusunan Aplikasi

data dan informasi

bencana daerah 1 paket

4. APBD 10.000.000

Maintance dan update

website 12 bulan

W. BPPKAD 364.731.000

1 APBD 19.000.000 Pengadaan Laptop 2

2 APBD 30.900.000 Pengadaan Printer dot

matrix 3

9.500.000 Printer 2

3 APBD 50.400.000

Pemeliharaan,computer,

laptop printer 80 unit

4 APBD 2.800.000

Pemeliharaan 2, mesin

peracik listrik

23

5 APBD 4.500.000

Pemeliharaan 3, mesin

stensil listrik

6 APBD 11.800.000

1 Suku cadang, mesin

peracik listrik

7 APBD 235.831.000 Pengadaan 3, taping box

X. Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000

1 APBD 30.000.000 Penyediaan Jasa


Y. INSPEKTORAT 37.675.000

1 APBD 30.675.000 Laptop 4 Unit

2 APBD 7.000.000 Printer 2 Unit

Z. Dinas Tenaga Kerja 20.500.000

1 APBD 18.000.000 Jasa servise dan suku

cadang

computer/laptop/printer

1 paket


AA DINAS KESEHATAN 694.342.402

1 NON APBD

(BLUD)

25.000.000 Aplikasi Sistem

Informasi Ibu Hamil

(SIHEBAT)

1 Paket

2 APBD 177.781.800 Jasa servis dan suku

cadang


1 paket

3 NON APBD

(DAU)

491.560.602 Pengadaan


46 UnitPC dan

Laptop, 38 unit

printer, 1 unit LCD

dan Proyektor, 3

unit UPS, 1 unit

hardisk

TOTAL 20.979.474.651

B. Layanan SPBE

Pemkab Sragen telah menerapkan aplikasi berbagi pakai dan integrasi

data antar OPD sejak tahun 2008 ketika aplikasi Surat Maya dan Surat

Keterangan Desa diluncurkan, hingga sekarang aplikasi berbagai pakai terus

dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keberhasilan

interoperabilitas (berbagi pakai) serta integrasi data antar SKP sangat

bergantung dengan komitmen Bupati dan “kerelaan” OPD.

24

Disamping kesiapan SDM dalam mewujudkan Sragen Satu Data

sangat mengandalkan ketersediaan aplikasi berbagi pakai yang ada di OPD

karena sebagai sumber daya utama pendukung suksesnya program Sragen

Satu Data. Tujuan utama program Sragen Satu Data adalah menyajikan

kemampuan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi

digital secara real time serta memenuhi kaidah keterbukaan informasi

publik.

Sebagian besar aplikasi yang ada telah dapat diintegrasikan seperti

data kependudukan, e-musrenbang, e-planning, SIMDA, e-monev, SIM

Perijinan, SIM Kemiskinan, Surat Keterangan Desa, Pendaftaran BLC,

Pencarian Rekomendasi Penelitian serta Pemberian Rekomendasi Menara

Telekomunikasi Disisi lain masih perlu peningkatan untuk jenis aplikasi

layanan publik dan whistle blowing sistem.

Aplikasi yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sragen sudah cukup banyak, Aplikasi tersebut sebagian besar

hosting di server milik Dinas Kominfo sisanya ada di beberapa OPD.

Dibawah ini adalah sebaran aplikasi per sektor.

Tabel 2 Daftar Aplikasi yang Diterapkan Pemerintah Kabupaten

Sragen tahun 2018

No

Aplikasi yang

mempunyai

Fungsi

Daftar aplikasi Alamat Aplikasi/

Website

A Pelayanan Publik

1. Sektor

Pendidikan

PPDB Online

Pendataan Guru Online

Raport Online

25

2. Sektor

Kesehatan

Sistem Informasi Puskesmas

Public Safety Center psc.sragenkab.go.id

Billing Sistem RS

SI HEBAT (Sistem Informasi ibu hamil

dan anak baru lahir)

sihebat.sragenkab.go.id

SIMKIA simkia.sragenkab.go.id

3. Sektor

Pekerjaan

Umum dan

penataan Ruang

Si-jalan (Sistem Informasi Jalan/peta

jalan)

si-jalan.sragenkab.go.id

GIS Perkim

IBU S UKOWATI geoportal.sragenkab.go.id

SIPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan

Informasi Tata Ruang)

sipintar.sragenkab.go.id

SIMTARU (Update data base infrastruktur

irigasi)

SIAKI (Sistem Informasi Adm Infrastruktur

Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman)

4. Sektor Sosial Sim Saraswati (Sistem Informasi

Manajemen Sarase Warga Sukowati)

simsaraswati.sragenkab.g

o.id

Sim RTLH (Sistem Informasi Manajemen

Rumah Tidak Layak Huni)4

simrtlh.sragenkab.go.id

Aplikasi Verifikasi Anak Berkebutuhan

Khusus (Abk)

abk.sragenkab.go.id

SIMPROHA (Sistem Informasi

Manajemen Program Keluarga Harapan)

5. Sektor

Ketentraman

dan Ketertiban

Umum, dan

perlindungan

Masyarakat

SI Susana (Sistem Informasi Sukowati

Sadar Bencana)

Google Playstore SI

SUSANA

Aplikasi database kewaspadaan rawan

konflik&laporan masy

26

6. Sektor

Tenaga Kerja

INFO Lowongan kerja online

7. Sektor

Pertanahan

SIM Pertanahan online

8. Sektor

Lingkungan

Hidup

9. Sektor

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

SUKET ( Aplikasi Surat Keterangan

Desa)

suket.sragenkab.go.id

Suket Mobile

SUKET SEMEDI (Aplikasi Dokumentasi

Arsip Akta Kelahiran Online&Surket

Pendukung Program Semedi)

aktaonline.sragenkab.go.i

d

SIAK siak.sragenkab.go.id

PANDU Online (Pelayanan

Kependudukan Terpadu Online)

10. Sektor

Perhubungan

Otomasi KIR Kendaraan

11. Sektor

Komunikasi

dan Informatika

Monitoring Jaringan “Sragen Online”

SIMETRIS (Sistem Informasi Manajemen

Infrastruktur Teknologi Informasi)

simetris.sragenkab.go.id

Info info.sragenkab.go.id

12. Sektor

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Sipemdes (SIM Pemerintah Desa) simpedes.sragenkab.go.id

14. Sektor

Kebudayaan

15. Sektor

Perpustakaan

inlislite (Integrated Libary Sistem) 192.168.1.100:8123/inlisli

te3/

27

Otomasi Buku

Kunang-Kunang sragen.kunangkunanghots

pot.com

SI BASWAY (Sistem Informasi Berbasis

SMS Gateway)

Daftar online daftar.rsspsragen.com

16. Sektor

Kearsipan

SIALEK (Sistem Informasi Arsip

Elektronik)

sialek.sragenkab.go.id

Digitalisasi Pengelolaan Surat (Disnakan) psc.sragenkab.go.id/arsip

17. Sektor

Persandian

Smart Card (hardware dan software

enkripsi dan deskripsi dokumen elektronik)

Sanapati (Aplikasi Surat Menyurat) mail.sanapati.net

18 Sektor

Koperasi,

Usaha Kecil

dan menengah

Sikondang (Sistem Informasi Harga-harga

kebutuhan Pokok Masyarakat)

sikondang.sragenkab.go.i

d

SIKOPER (Sistem Informasi Koperasi

Online Data Sistem /ODS)

sikoper.sragenkab.go.id

Sistem Informasi Klik US (Klinik Usaha

IKM)

klikus.sragenkab.go.id

19. Sektor

Penanaman

Modal

SI-PIONER (SIM Perizinan Online

Sragen)

si-pioner.sragenkab.go.id

OSS (Online Single Submission) oss.go.id

20. Sektor

Statistik

SDS (Single Data Sytem) sds.sragenkab.go.id

data.sragenkab.go.id data.sragenkab.go.id

SIPD (Sistem Informasi Pembangunan

Daerah)

sipd.sragenkab.go.id

21. ....(Sektor

lainnya

disebutkan jika

ada)

real count pemilu

e-PBB (Aplikasi untuk mengetahui jumlah

pembayaran PBB dan progress pembayaran

PBB secara realtime)

infopbb.sragenkab.go.id

bayar pajak online simpdrd.sragenkab.go.id

28

Aplikasi Kondisi Pangan dan akses data

kelompok Tani

Fasikoper (Pemasaran komoditas utama

pertanian Kabupaten Sragen lewat media

online)

QR Code Lokasi Destinasi Wisata Kab.

Sragen

pariwisata.sragenkab.go.i

d

sistem pelayanan tiket masuk sangiran

UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) inspektorat.sragenkab.go.i

d/gratifikasi

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE)

lpse.sragenkab.go.id

B

Administrasi

dan Manajemen

Umum

Surat Maya (SURYA) surya.sragenkab.go.id

Kantor Maya (KANTAYA) kantaya.sragenkab.go.id

Disposisi Maya disbook.sragenkab.go.id

Eksekutif Dashboard exsdash.sragenkab.go.id

Simbaper simbaper.sragenkab.go.id

e-LPPD

e-RKBMD (Aplikasi Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah)

erkbmd.sragenkab.go.id

Simpatik (Sistem Informasi Manajemen

Pemanfaatan Aset Tanah & Inventaris

Kabupaten

aset.sragenkab.go.id/simp

atik

SISULE (Sistem Aplikasi Surat

Keterangan Desa Mobile)

Sistem Informasi Manajemen Terpadu

Kecamatan (SIMPATEN)

simpaten.sragenkab.go.id

C Administrasi

legislasi

Swarga Sukowati ( Suara dan Aspirasi

Warga Sukowati (Swarga Sukowati)

SJDI Hukum jdihukum.sragenkab.go.id

29

D Manajemen

Pembangunan

SIMUSRENBANG

SIMONEV emonev.sragenkab.go.id

SIRUP

E

Manajemen

Keuangan

(Siklus yang

dimulai dari e-

planning, e-

budgeting, e-

procurement, e-

Monitoring)

SIMDA KEUANGAN

SIM GAJI

SPSE lpse.sragenkab.go.id

SIM ASET aset.sragenkab.go.id

SIRUP

F Manajemen

Kepegawaian

(SIMPEG) Sistem Informasi Manejemen

Kepegawaian

simpeg.sragenkab.go.id

SIM Organisasi (ANJAB & ABK) simanis.sragenkab.go.id

Tabel 3 Daftar Layanan Aplikasi Berbagai Pakai di Kabupaten Sragen

tahun 2018

No Item Keterangan

1 Alamat situs resmi

untuk Smart City

(Kota Cerdas)

sragenpintar.sragenkab.go.id,

exsdas.sragenkab.go.id, web.sragenkab.go.id

2 Keterkinian Ada di website www.sragenkab.go.id,

Informasi ppid.sragenkab.go.id serta

dewantik.sragenkab.go.id

http://www.sragenkab.go.id/

30

3 Interaktivitas

dengan

Publik

Interaktivitas dengan publik dilakukan melalui

saluran

media massa dan media elektronik seperti Radio

Publik

Lokal Bhuana Asri, media sosial seperti

facebook,

twitter, instagram, youtube serta email interaktif

dengan publik terkini adalah Lapor Mbak Yuni

berbasis android, mbakyu,Paten, Suket

Mobile, SMS

Gateway

4 Integrasi dengan Telah dilakukan sejak Tahun 2008 dengan

pembuatan

aplikasi Surat Keterangan Online, Sim

Saraswati,

PSC112, Semedi, Pendaftaran online BLC,

sihebat, SIMKIA, e musrenbang, SIMDA, e

peran, eplanning, emonev, SisPO, sipintar,

simpaten yang terintegrasi dengan database

SIMDUK Dinas Kependudukan dan Capil

back office

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

Tahun 2017 Kabupaten Sragen menempati peringkat pertama hasil

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk seluruh kabupaten dan

kota di Jawa Tengah. Pemeringkatan ini diikuti 35 kabupaten/ kota.

Kabupaten Sragen menduduki peringkat pertama dengan indeks 3.53. Posisi

kedua Kota Semarang dengan indeks 3.40 diikuti Kota Pekalongan indeks

3.36.

31

Kondisi Infrastruktur jaringan 4G/3G sudah mencakup di seluruh

wilayah Kecamatan, sedangkan wilayah pedesaan sudah mencakup 90 %

terlayani jaringan 4G. Sisanya yang 10 % masih menggunakan jaringan 3G.

Provider yang beroperasi di wilayah Sragen diantaranya adalah Telkomsel,

Indosat, XL, Smartfrend, serta 3. Jumlah Base Transceiver Station (BTS)

yang beroperasi di Kabupaten Sragen Tahun 2018 sejumlah 180 buah.

Selanjutnya untuk akses internet untuk OPD hingga desa terpusat di

Diskominfo dengan kecepatan 1 Tera.

Tabel 4 Ketersediaan Jaringan Broadband Access

No Ketersediaan

Ya/

Tidak Keterangan (jumlah,

infrastruktur

TIK sebaran,kapasitas,status)

1 Ketersediaan Ya

Seluruh Kecamatan terlayani 3G

dan

jaringan 4G/3G 4G, sedangkan pelosok desa

terlayani minimal jaringan 3G

2 Ketersediaan Ya Sebagian besar di supply dari

Broadband TELKOM

Access

3 Akses internet Ya Akses Internet untuk OPD hingga

Terpusat Desa terpusat di Dinas Kominfo

(didistribusikan) beberapa OPD juga menambah

kuota dengan berlangganan sendiri

ke Provider

4 Jaringan antar Ya Seluruh OPD, Kecamatan hingga

OPD (Instansi Desa/Kelurahan Total ada 475 titik

pemerintah) termasuk sekolah, puskesmas,

BUMD, PLN, Perbankan daerah dll

32

Berdasarkan data ketersediaan jaringan Broadband access diatas, masih

adanya permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Jaringan Fiber Optic yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sragen masih sepanjang antar OPD.

2. Jaringan di Kecamatan sudah menggunakan Fiber Optic akan tetapi dalam

pengelolaanya masih menggunakan sewa pihak ketiga, kelemahannya

menggunakan pihak ketiga antara lain :

- Kapasitasnya terbatas.

- Sangat tergantung dengan pihak ketiga dalam pengelolaanya.

- Jaringan desa masih menggunakan wifi.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE

Hingga tahun 2019 terdapat 87 PNS yang mempunyai latar belakang

pendidikan dan ketrampilan TI. Dibawah ini penyebaran SDM TI

berdasarkan unit kerja di masing-masing OPD. Ketersediaan SDM TI sangat

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan SPBE di daerah. SDM TI yang

dimiliki mempunyai spesifikasi ketrampilan beragam, mulai dari operator,

teknisi jaringan, programmer hingga analis sistem.

SDM tersebut Diharapkan dengan dukungan SDM SPBE yang

dimiliki Kabupaten Sragen mampu mewujudkan Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimal dengan Kategori nilai 4,2 –

5.0 (memuaskan ) . Dibawah ini peta sebaran SDM SPBE Kabupaten

Sragen kondisi tahun 2019.

33

Tabel 5 Daftar PNS SPBE Kabupaten Sragen Tahun Keadaan Tahun

2018

No Nama OPD dan

Bagian Pendidikan Keterampilan

Status

kepegaw

aian

1 Prasetyawan Tyas H.,

S.Kom

Bagian LPBJ S1 Admin Server dan

Jaringan

PNS

2 Febriyanto Putro L, A.

Md

Bagian LPBJ D3 Teknisi Jaringan

& Instruktur BLC

PNS

3 Ariyadi Eko Saputro, S.

Kom

Bagian LPBJ S1 Teknisi Jaringan PNS

4 Ari Amintas, A. Md.

Kom

Bagian

Organisasi

D3 Programmer PNS

5 Wahyu Hidayat,

S.Kom

Bagian

Organisasi

S1 Administrator PNS

6 Swahesti Ken

Rahajeng, A.Md

Bag.

Perekonomian

D3 Administrator PNS

7 Hendro Surbakti, S.

Kom

BAPPEDA

Litbang

S1 Programmer PNS

8 Ika Febriyanti, A. Md BAPPEDA

Litbang

D3 Multimedia PNS

9 Bernard Sindung

Prakosa, S.Kom.

BAPPEDA

Litbang

S1 Perangkat Keras Non PNS

10 Dedhi Purnama,

S.Kom.

BAPPEDA

Litbang

S1 Perangkat Lunak Non PNS

11 Y.Kuntarto Kuntoaji,

S.T.

BKPP S1 Programmer,

Jaringan, Web

developer

PNS

12 Suratno, A. Md BKPP D3 Teknisi Jaringan PNS

34

13 Desti Kurniastuti,

A.Md

BKPP D3 Administrator PNS

14 Siti Rukmini, A.Md BKPP D3 Administrator PNS

15 M. Ilhamsyah AR,

A.Md

BKPP D3 Multimedia,

Web

PNS

Designer

16 Eni Muryani, A.Md BKPP D3 Adminstrator PNS

17 Yuli Ratmini, A.Md BPBD D3 Administrator PNS

18 Darmawan, S.E. BPPKAD D3 Analis Sistem PNS

19 Suhartomo, S.Kom BPPKAD S1 Administrator PNS

20 Ratna Adhi Wijayanti, BPPKAD S1 Administrator PNS

S.Kom

21 Sukarno, S. Kom BPPKAD S1 Analis Sistem PNS

22 Nur Sahid, A.Md Dinas Arpus D3 Programmer PNS

23 Damar Cipto Darsono,

A.Md

Dinas Arpus D3 Programmer PNS

24 Jhony Yuslam, A. Md Dinas

Indagkop

D3 Teknisi Jaringan PNS

25 Harnan Sholichul A,

A.Md

Dinas

Ketapang

D3 Programmer PNS

26 Sudaryanto, S. Kom,

M.Si

Dinas Kominfo S1 Web Designer PNS

27 Lukman Andri, S.

Kom, M. Eng

Dinas Kominfo S2 Programmer PNS

28 Bekti Nugroho, S.

Kom, M. Eng

Dinas Kominfo S2 Programmer PNS

29 Sulistyaningsih Unun

D, S.T.

Dinas Kominfo S1 Analis Sistem PNS

30 Rofi Indriana, S. Kom Dinas Kominfo S1 Programmer PNS

31 Panji Catur Nugroho, Dinas Kominfo S2 Desain Grafis PNS

35

S.T, M. Si

32 Angga Budi Prasetyo,

S.Kom

Dinas Kominfo S1 Multimedia PNS

33 Hartono, M. Kom Dinas Kominfo S2 Analis Sistem PNS

34 Munawal Ulfiyanto,

S.T,M. Eng

Dinas Kominfo S2 Admin Server

dan

Jaringan

PNS

35 Suprayogi, S. Kom Dinas Kominfo S1 Desain Grafis &

Teknisi

Jaringan

PNS

36 Condro Riyanto, S.

Kom

Dinas Kominfo S1 Teknisi Jaringan PNS

37 Galih Budiasri, S. Kom Dinas Kominfo S1 Teknisi Jaringan PNS

38 Yuwono Laksito, A.

Md

Dinas Kominfo D3 Teknisi Jaringan PNS

39 Ari Setiawan, A. Md Dinas Kominfo D3 Teknisi

Komputer

PNS

40 Budi Yuwono, S.Kom, Dinas Kominfo S2 Analis sistem PNS

M.Eng

41 Eko Irawati, S.T. Dinas Kominfo S1 Administrator PNS

42 Yuli Kurniawan,

S.Kom

Dinas Kominfo S1 Administrator PNS

43 Eko Irawati, S.Kom Dinas Kominfo S1 Administrator PNS

44 Herning Fitri Lestari,

A.md

Dinas Kominfo D3 Administrator PNS

45 Imas Wulandari, S.

Kom,M. Eng

Dinas Kominfo S2 Analis sistem &

Design Grafis

PNS

46 Nur Fadilah Isnaini,

A.Md

Dinas Koperasi

dan

UMKM


36

47 Jhony Adhi Aryawan,

S.Sos

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

S1 Web Developer PNS

48 P. Irwan Budi Santoso,

S.T

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

S2 Programmer PNS

49 Haryanto Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

SMA Administrator Non PNS

50 Tri Purwanto, A.Md Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

D3 Administrator Non PNS

51 Kustini Nur

Khotimah, A.Md

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

D3 Administrator Non PNS

52 Nico Aji Wibowo,

A.Md

Dinas

Peternakan dan

Perikanan

D3 Programmer PNS

53 Teguh Pramono, A.Md Dinas Sosial D3 Programmer PNS

54 Danu Hariadi, S. Kom,

M. Si

Disdukcapil S2 Analis Sistem PNS

55 Arif Budi Setyawan,

A.Md

Disdukcapil D3 Programmer PNS

56 Nur Hayati, S. Kom Disdukcapil S1 Web Developer PNS

57 Beauty Ambarsari, S.

Kom

Disdukcapil S1 Desain Grafis PNS

58 Andri Dwi Raharjo,

A.Md

Dishub D3 Operator ATCS

dan Teknisi

PNS

59 Exzan Triyono, A.Md Dishub D3 Operator ATCS

dan Teknisi

Non PNS

37

60 Dwi Mudjianto, SE Dishub S1 Operator ATCS

dan Teknisi

Non PNS

61 Anik Murwani Hastuti,

A.Md

Disnaker D3 Administrator PNS

62 Susanto, ST Disnaker S1 Programmer PNS

63 Yosep Ardi S.,S. SN Disnaker S1 Desain Grafis PNS

64 Sapto Murjoko, S. Kom Disnaker S1 Multimedia PNS

65 Heri Prasetya, A.Md Disnaker D3 Administrator PNS

66 Aan Suyitno, SE Disperindag S1 Web

Administrator

PNS

67 Agung Santoso Dispora D3 Database

administrator

PNS

68 Lukman Hakim

Muhajir, S.T.

DKK S1 Teknisi Jaringan PNS

69 Ita Sulistyowati, S.

Kom

DKK S1 Teknisi Jaringan PNS

70 Endang Widayati, S.T. DP2KBP3A S1 Analis Sistem PNS

71 Yuliananto Doni P, S.

Kom

DPMPTSP S1 Teknisi Jaringan PNS

72 Maya Widiarti,

S.Kom., M.Si

DPMPTSP S2 Analis Sistem PNS

73 Yusmanto, A.Md DPUPR D3 Programmer PNS

74 Pancagus Suharno, ST,

M. Eng

Inspektorat S2 Analis Sistem PNS

75 Ani Eka Novi Amita,

A.Md

Kecamatan

Gesi


76 Intan Isnainiwati,

A.Md

Kecamatan

Miri


77 Estiarto Wahyu S, S.

Kom, M. Eng

Kecamatan

Ngrampal

S2 Analis Sistem PNS

38

78 Joko Mursid, A.Md Kecamatan

Sumberlawang


79 Airlangga Putra D, S.

Kom, M. Eng

PMD S2 Programmer PNS

80 Hermawan Eko

Cahyono, A. Md

RSUD D3 Programmer PNS

81 Ipuk Yulianto, S. Kom RSUD S1 Programmer PNS

82 dr. Kinik Sudarsono,

M.Pd.Ked

RSUD S2 Analis Sistem PNS

83 Faizal Majid Elhadi

Kurniawan, A.Md

Satpol PP D3 Programmer PNS

84 Wahyu Ariyanto, A.

Md

UPTPK D3 Programmer PNS

85 Ita Sulistyowati.,

S.Kom.MM

Dinas

Kesehatan

S1 Administrator PNS

86 Lukman Hakim

Muhajir.,ST

Dinas

Kesehatan

S1 Teknisi PNS

87 Lucky Brahmantio Dinas

Kesehatan


Untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia, Pemerintah

Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah

mengalokasikan anggaran untuk pelatihan, bimtek dan seminar.

Program yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pelatihan SPBE

b. Pelatihan Audit Internal.

c. Bimtek Desain Grafis

d. Pelatihan Aplikasi

e. Seminar Dewan TIK

f. Bimtek Jaringan Fiber Optic

g. Pelatihan SIMDA

39

h. Pelatihan Pembuatan Website

i. Bimtek Keamanan Digital Signature.

j. Pelatihan Persandian yang bekerjasama dengan BSSN.

k. Sosialisasi Keamanan digital Signature dari BSSN.

1.3 Kondisi yang diinginkan

Untuk mendukung program yang tertuang dalam visi Pembangunan

Nasional akhir tahun 2025 di harapkan pemerintah sudah berhasil mencapai

keterpaduan SPBE baik didalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah.Dengan SPBE yang terpadu diharapkan akan menciptakan proses

bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan

menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik

yang berkinerja tinggi. Hal ini selaras dengan misi yang ke-1 Bupati Sragen

yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntable, melalui

peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif,aspiratif,partisipatif dan

transparan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kabupaten Sragen merujuk pada rencana Induk SPBE Nasinal yang telah

menetapkan Arah Kebijakan,Strategi, dan peta rencana strategis SPBE yang

dijabarkan 4 (empat) area :

1. Tata Kelola SPBE

Tata kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata kelola SPBE

dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi


terpadu dan menyeluruh , SPBE mempunyai sasaran mewujudkan tata

kelola pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus

melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan penerapan

Teknologi Informasi.

Domain tatakelola SPBE akan mengatur tentang aspek

kepemimpinan, kelembagaan,dan mekanisme kerja dari pengembangan

40

TIK. Termasuk didalamnya adalah mekanisme hubungan antar lembaga

untuk meminimalkan ego sektoral dan silo pengembangan. Kebijakan dan

prosedur (SOP) memuat aturan tentang Perencanaan,pengoperasian sampai

pemeliharaan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan

Bupati, Peraturan Kepala Dinas dan Surat Edaran.

2. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan

SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi

kepada pengguna, terintegrasi dan berkesinambungan. Melalui portal

layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi

layanan SPBE dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan

yang tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk mendukung program SPBE nasional tahun 2025

keterpaduan SPBE nasional dan daerah. Maka pemerintah Kabupaten

Sragen ingin mengembangkan program satu data yang dapat terinterasi

dengan Pemerintah Pusat sehingga dapat mewujudkan keterpaduan SPBE.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK di kabupaten sragen yang sudah ada

mencakup sistem pelayanan publik, sistem administrasi keuangan, sistem

administrasi pemerintahan dan sistem aduan masyarakat, keempat pilar

sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk pengintegrasian

TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi.

Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Sragen tertuang dalam table di

bawah ini :

41

Tabel 6 Daftar Aplikasi Layanan SPBE

A. Sistem

Peleyananan

Publik

OPD /

WALIDATA ALAMAT / DOMAIN

1. PPDB Online Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Ppdb.sragenkab.go.id

2. Si Susana (Sistem

Informasi

Sukowati Sadar

Bencana)

Baadan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Google playstore Si Susana

3. Si Sule Dinas Komunikasi dan

Informatika Sragenapps.sragenkab.go.id

4. Sragen Pintar Dinas Komunikasi dan

Informatika Google playstore

5. Suket (aplikasi

Surat Keterangan

Desa)

Dinas Komunikasi dan

Informatika Suket.sragenkab.go.id

6. Si-Jalan (Sistem

Informasi

Jalan/peta jalan)

DPUPR Si-jalan.sragenkab.go.id

7. Si Hebat (Sistem

Informasi Ibu

Hamil dan anak

baru lahir)

Dinas Kesehatan Sihebat.sragenkab.go.id

8. SIMPUS (Sistem

Informasi

Puskesmas)

Dinas Kesehatan dan

Puskesmas Simpus.sragenkab.go.id

9. SIMPATEN

(Sistem Informasi

Manajemen

Kecamatan Simpaten.sragenkab.go.id

42

Terpadu

Kecamatan)

10. SEMEDI

(Aplikasi

dokumentasi arsip

akta kelahiran

online& suket

penduduk

program semedi)

Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan sipil Aktaonline.sragenkab.go.id

11. SPSE (Sistem

Pengadaan

Secara

Elektronik)

Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Lpse.sragenkeb.go.id

12. E-arsip

(Elektronik

arsip)

Dinas Arsip dan

Perpustakaan Arsipbpumd.sragenkab.go.id

13. Disbook

(Disposisi

Online)


Informatika Disbook.sragenkab.go.id

14. SIRUP (Sistem

Informasi

Rencana Umum

Pengadaan)

Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Sirup.lkpp.go.id

15. Si-Pioner (SIM

Perizinan Online

Sragen)

BPPKAD Si-pioner.sragenkab.go.id

16. Sikondang

(Sistem

Informasi Harga-

harga kebutuhan

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Sikondang.sragenkab.go.id

43

Pokok

Masyarakat)

17. PANDU Online

(Pelayanan

Kependudukan

Terpadu Online)

Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan sipil dukcapil.sragenkab.go.id

18. SJDI Hukum Bagian Hukum Jdihukum.sragenkab.go.id

19. SIALEK (Sistem

Informasi Arsip

Elekronik)

Dinas Arsip dan

Perpustakaan Sialek.sragenkab.go.id

20. SIPINTAR (Sistem

Informasi

Pelayanan

Informasi Tata

Ruangan)

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Sipintar.sragenkab.go.id

21. Sim Saraswati

(Sistem

Informasi

Manajemen

Sarase Warga

Sukowati)

UPTPK Simsaraswati.sragenkab.go.id

22. SIMETRIS

(Sistem

Informasi

Manajemen

Infrastruktur

Teknologi

Informasi)


Informatika Simetris.sragenkab.go.id

44

B. Sistem

Administrasi

Keuangan

SKPD

/WALIDATA ALAMAT / DOMAIN

1. E-Planning Bappeda Eplanning.sragenkab.go.id

2. Billing Sistem RS RSUP Simpati.exe (Desktop)

3. SIM PDRD BPPKAD Simpdrp.sragenkab.go.id

4. SIMDA Keuangan BPPKAD Aplikasi Simda Keuangan

5. SIM ASET BPPKAD Aset.sragenkab.go.id

6. E-

MUSRENBANG Bagian Organisasi Emusrenbang.sragenkab.go.id

7. Monalisa

(Monitoring,

pengendalian dan

evaluasi proyek)

Bagian Pembangunan Monalisa.sragenkab.go.id

8. SIM Gaji BPPKAD .EXE (Desktop)

9. Sikeudes (Sistem

Keuangan Desa)

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa .EXE (Desktop)

C. Sistem

Administrasi

Pemerintahan

SKPD


1. SIMPEG (Sistem

Kepegawaian) BKPP simpeg.sragenkab.go.id

2. Si Tampan

(Sistem Informasi

Tambahan

Penghasilan ASN)

Bagian Organisasi Sitampan.sragenkab.go.id

3. SIM Organisasi

(Integrasi Aplikasi

Simpeg-Anjab-

Bagian Organisasi Simanis.sragenkab.go.id

45

ABK)

4. KANTAYA

(Kantor Maya)


Informatika Kantaya.sragenkab.go.id

5. SPPD Online Dinas Komunikasi dan

Informatika Sppdonline.sragenkab.go.id

6. Surya (Surat

Maya)


Informatika Surya.sragenkab.go.id

D. Aplikasi

Pengaduan

Masyarakat

SKPD


1. SMS Center Dinas Komunikasi dan

Informatika Lokal

2. E-Lapor Inspektorat lapor.go.id

3. Lapor Bu Yuni Dinas Komunikasi dan

Informatika Sragenkab.go.id/lapor

4. Sim Pileg Dinas Komunikasi dan

Informatika Pileg.sragenkab.go.id

5. Sim Pilbub Dinas Komunikasi dan

Informatika Pilbup.sragenkab.go.id

6. Sim Pilgub Dinas Komunikasi dan

Informatika Pilgub.sragenkab.go.id

7. Sim Pilpres Dinas Komunikasi dan

Informatika Pilpres.sragenkab.go.id

Table diatas merupakan data dan informasi dari pengelolaan data

mencakup pendefinisian mengenai jenis data yang ada, kewenangan

pengelolaan data dan mekanisme bagi pemakai data, integrasi dan

keterbukaan data. Diharapkan layanan tersebut pada tahun 2025 sudah

terintegrasi dengan pusat.

46

4. Sumber Daya Manusia SPBE

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM SPBE, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sragen melakukan program pelatihan, bimtek, seminar dan

workshop tentang TIK seperti:

1. Peningkatan kemampuan jaringan dan teknis TIK, pembangunan dan

pengembangan aplikasi, desain website, pengelolaan website;

Pembentukan Tim Help Desk Teknis TIK; Pendidikan dan Pelatihan TIK;

dan Sertifikasi Kompetensi TIK.

2. Pembentukan TIM TIK OPD; Peningkatan kemampuan pengelolaan

website OPD, Peningkatan kemampuan dasar TIK bagi TIM TIK OPD;

dan Pendidikan dan Pelatihan TIK.

3. SDM TIK yang memiliki kemampuan bidang perencanaan SPBE,

rekayasa proses bisnis pemerintahan.

4. Pengembangan jabatan fungsional PNS pranata komputer.

5. Melakukan kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam

mengembangan kemampuan SDM SPBE.

1.4 Peraturan Perundang-Undangan Terkait :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

47

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar

Indonesia; dan

16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O03 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2019-2021

19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelengaraan Pemerintah

di Kabupaten Sragen

20. Peraturan Bupati Sragen Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola

Penyelengaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan ( E-Government)

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

21. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten

Sragen.

48

22. Keputusan Bupati Sragen Nomor 050/428/003/2018 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Sragen Tahun 2019-2021

49

BAB II

VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN SPBE

A. VISI SPBE

“TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK YANG TERPADU MEWUJUDKAN BUMI SUKOWATI

YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

B. MISI SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

peningkatan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang baik;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang

terpadu,menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas.

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang

terintegrasi, aman, dan handal.

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

C. TUJUAN SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

3. Mewujudkan SDM SPBE yang berkwalitas

D. SASARAN SPBE

Berdasarkan visi, misi dan tujuan SPBE sasaran SPBE adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan efisien, transparan

dan akuntabel bagi masyarakat;

2. Pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.

3. Infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan

4. SDM SPBE yang berkualitas dan berintegritas;

50

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi ,beserta tujuan dan sasaran yang

telah dirumuskan ,diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan

dan sasaran tersebut dalam bentuk arah kebijakan dan strategi yang

mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2019-2021.Arah Kebijakan

dan strategi merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai

tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE maka arah dan strategi

kebijakan SPBE meliputi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi

informasi dan komunikasi dan SDM SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan SPBE.

a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif,

partisipatif dan transparan..

b. Strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang

efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan adalah:

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil

Negara melalui peningkatan pendidikan, penegakan

disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan.

- Meningkatkan kualitas penganggaran melalui peningkatan

pendapatan asli daerah, peningkatan proporsi belanja

langsung dan pengendalian belanja pegawai.

51

- Meningkatkan pelayanan publik melalui penyederhanaan

prosedur pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan dan

peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan

semua pemangku kepentingan di dalam perumusan kebijakan

SPBE dan Tim SPBE sehingga bisa menciptakan SPBE yang

terpadu.

b. Strategi untuk mewujudkan penguatan kebijakan SPBE yang

menyeluruh dan terpadu adalah:

- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan

Tim SPBE dalam perumusan kebijakan SPBE.

- Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara

berkala dan menyeluruh.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna

SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

a. Layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE dan

membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mendorong

pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengoptimalkan

layanan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang

berorientasi pada pengguna SPBE adalah:

- Memberikan layanan SPBE pada pengguna SPBE serta

menerima saran dan masukan dari pengguna SPBE berkaitan

pengembangan SPBE kedepan.

- Membangun portal pelayanan publik dan administrasi

pemerintahan. SPBE.

52

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a. Peningkatan kualitas layanan dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas layanan

terhadap masyarakat.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan layanan SPBE yang

berkesinambungan adalah:

- Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar OPD.

- Menerapkan teknologi layanan pada masyarakat untuk

mempercepat layanan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi,

terstandarisasi dan menjangkau sampai ke tingkat Desa.

a. Dibangunnya jaringan infrastruktur sampai ke tingkat desa.

b. Agar efektivitas, efisiensi berkesinambungan, aksesbilitas dan

keamanan dapat ditingkatkan, maka penyelenggaraan

infrastruktur SPBE melalui :

- Pengelolaan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri

untuk mengurangi ketergantungan dengan pihak ketiga.

- Untuk mempermudah dan memaksimalkan pemanfaatan

infrastruktur SPBE maka infrastruktur SPBE haruslah

terintegrasi.

- Adanya standarisasi keseragaman teknis dan pengoperasian

infrastruktur SPBE; dan

- Infrastruktur SPBE menjagkau sampai ke tingkat Desa.

c. Untuk memaksimalkan kualitas pelayanan SPBE, jaringan

menggunakan fiber optic.

d. Untuk meningkatkan layanan SPBE dan memperlancar

komunikasi dengan menambah bandwitch.

e. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE

secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi dan menjangkau

sampai ke pelosok Desa :

53

- Ketersediaan anggaran

- Tersedianya SDM jaringan dan keamanan data.

- Desk toruble solting.

- Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada.

2. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi umum SPBE yang

terintegrasi dan berbagi pakai.

a. Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE yang

terintegrasi dan berbagi pakai, hal ini dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan

aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis

pemerintahan.

b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aplikasi

umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah

dengan menginventarisir aplikasi layanan SPBE di setiap OPD,

kecamatan dan desa yang selanjutnya dilakukan tindakan

terstruktur.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.

a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Daerah,

pelaku usaha dan masyarakat dalam mengambil sebuah

keputusan, penyusunan kebijakan dan penyusunan program

kegiatan.

b. Penyedian data dan informasi harus dibarengi dengan adanya

keamanan informasi, dimana data yang sifatnya rahasia harus di

jaga seoptimal mungkin.

c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang

terintegrasi dan berkualitas adalah:

- Menyiapkan manajemen data yang terpadu;

- Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu.;

dan

- Adanya backup data secara continue.

54

4. Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

a. Demi kelancaran dan keberlangsungan pelayanan Teknologi

Informasi Komunikasi SPBE perlu adanya monitoring dan

evaluasi.

b. Strategi untuk memonitoring dan evaluasi pelayanan Teknologi

Informasi Komunikasi SPBE adalah:

- Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan

berkelanjutan.

- Pembuatan kebijakan dan SOP mengenai monitoring dan

evaluasi pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi SPBE.

dan

- Adanya maintenance secara berkelanjutan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah

a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat

menentukan keberhasilan SPBE di Pemerintah Daerah melalui

komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya.

Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu

mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang

dapat mendukung kemajuan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik

SPBE bagi pimpinan di lnstansi Pusat dan Pemerintah

Daerah; dan

2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh

pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk

menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan

kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan

55

remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan,

pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan

dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi

harapan/kebutuhan pengguna.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE

adalah:

1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang terkait dengan SPBE; dan

2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam

peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga

ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

56

BAB IV

PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisikan langkah-langkah yang akan di jalankan

sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan

SPBE yang diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis

dan rencana strategis.

4.1 Tahapan rencana strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

1. Tahapan pembangunan fondasi SPBE

Tahapan ini difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur

SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang

terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

a. Sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE;

b. Tim Koordinasi SPBE;

c. Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Bupati;

d. Evaluasi SPBE;

e. Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;

f. Portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal

data;

g. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja,

pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan dan pengaduan

public.

h. Manajemen layanan SPBE

i. Insfrastruktur SPBE.

j. Sistem keamanan informasi; dan

k. Standar kompentensi teknis SPBE

57

2. Tahapan pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE

yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE.

Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

a. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;

b. Peningkatan kualitas jaringan dari jaringan wifi ke fiber optic ke seluruh

wilayah kabupaten sragen;

c. Peningkatan jumtah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;

d. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan peningkatan kapasitas

SDM SPBE.

4.2 Inisiatif strategis

Inisiatif strategis di deskripsikan pada area tata kelola dan kebijakan SPBE,

SDM, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi dan pengelolaan Data.

A. Tata kelola dan kebijakan SPBE

Pengembangan tata kelola yang direncanakan selama tahun

2019-2021, meliputi Penyusunan Tata Kelola Pengelolaan Jaringan,

Informasi dan Aplikasi/Sistem Informasi; Integrasi Jaringan, Informasi

dan Aplikasi/Sistem Informasi; Keamanan Jaringan, Informasi dan

Aplikasi/SistemInformasi; Pengelolaan Website Pemerintah Daerah &

OPD; Penggunaan e-Mail

B. Layanan SPBE

Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data diarahkan pada

pembangunan dan/atau pengembangan mobile application, integrasi

aplikasi, dan open data. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data

yang direncanakan selama tahun 2019-2021, meliputi Aplikasi dan Data

yang dikelola OPD Pemilik Proses Bisnis, meliputi Urusan Wajib

Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan

Pilihan, serta Layanan Sistem Kepemerintahan; dan Aplikasi dan Data

yang dikelola OPD Pengelola TIK.

58


Pengembangan infrastruktur yang direncanakan selama tahun

2019-2021, meliputi Penataan Cluster Infrastruktur Jaringan Nirkabel

5.8 GHz; Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone, OPD,

Kecamatan, Kelurahan, Desa, Telecenter Masyarakat, Telecenter

Pendidikan, dan Telecenter Bisnis; Pengintegrasian Jaringan OPD

Pemilik Proses Bisnis ke Jaringan OPD Pengelola TIK; Pemeliharaan,

Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless;

Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth; Penyediaan Public

Access Point (Free WiFi); Pembangunan Data Center dan/atau Data

Recovery Center; Pembangunan Hybrid Cloud Computing (private

cloud dan public cloud); dan Emergency Call Center.


Pengembangan SDM yang direncanakan selama tahun 2019-

2021, meliputi:

1. SDM TIK yang dikelola OPD Pengelola TIK, terdiri atas

Peningkatan

kemampuan jaringan dan teknis TIK, pembangunan dan

pengembangan

aplikasi, desain website, pengelolaan website; Pembentukan Tim

Help Desk Teknis TIK; Pendidikan dan Pelatihan TIK; dan

Sertifikasi Kompetensi TIK.

2. SDM TIK yang dikelola oleh OPD Pemilik Proses Bisnis, terdiri

dari Pembentukan TIM TIK OPD; Peningkatan kemampuan

pengelolaan

website OPD, Peningkatan kemampuan dasar TIK bagi TIM TIK

OPD; dan Pendidikan dan Pelatihan TIK.

3. e-Leadership, mencakup Sosialisasi, seminar dan workshop TIK;

Pembentukan Komite TIK.

4. Peningkatan Partisipasi/Peran Serta Masyarakat/Pemangku

Kepentingan, meliputi Pembentukan Komunitas TIK, Pembentukan

59

Dewan TIK, Pameran TIK, Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Komputer, Kemitraan Academy, Business, Community,

Government, Media (ABC-GM).

4.3 Rencana Strategis

Kekuatan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengembangan SPBE

adalah ketersediaan berbagai jenis layanan Aplikasi atau Sistem Informasi.

Terutama yang berkaitan langsung dengan Fungsi administrasi dan

manajemen umum serta pelayanan publik.

SPBE mempunyai sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang

ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja

birokrasi melalui inovasi dan penerapan Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan rencana strategis yang dapat

digunakan sebagai pedoman untuk mencapai itu semua, berikut ini

merupakan rencana strategis SPBE:

A. Tata Kelola dan Kebijakan SPBE

Tabel 7.Tahapan Pengembangan Tata Kelola

No. Tata Kelola 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Penyusunan Tata Kelola

Pengelolaan Jaringan,

Informasi dan Aplikasi/Sistem

Informasi

√

2


Integrasi Jaringan, Informasi

dan Aplikasi/Sistem Informasi

√

3


Keamanan Jaringan, Informasi

dan Aplikasi/Sistem Informasi

√

4 Penyusunan Tata Kelola

Pengelolaan Website √

60

Pemerintah Daerah & OPD


Penggunaan e-Mail Kedinasan √

6


Manajemen Sistem Dokumen

Elektronik

√

7


Pengelolaan Data Center/Data

Recovery Center

√

8


Pengelolaan Multipurpose

Community Center

√


Layanan Informasi Elektronik √


Transaksi Elektronik √

11


Manajemen Perubahan dan

Manajemen Risiko

√

12

Penyusunan tata kelola terkait

pengelolaan sumberdaya TIK

lainnya

√ √ √ √ √ √

Tabel 8. Tahapan Pengembangan Kebijakan

No. Tata Kelola 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Review Rencana Induk

Pengembangan SPBE √

2 Penyusunan Peraturan tentang

Tata Kelola TIK √

3 Penyusunan Peraturan tentang √

61

Penggunaan Legal

Software/Free Open Source

Software

4

Penyusunan Peraturan tentang

Standarisasi Infrastruktur

Jaringan TIK

√

5

Penyusunan Peraturan tentang

Standarisasi Aplikasi/Sistem

Informasi TIK

√

6 Penyusunan Peraturan tentang

Tata Naskah Dinas Elektronik √

8

Penyusunan Keputusan tentang

Kelembagaan TIK ( Komite

TIK, Dewan Pendayagunaan

TIK, Tim TIK OPD)

√

9

Penyusunan

peraturan/keputusan terkait

pengelolaan sumberdaya TIK

lainnya

√ √ √ √ √

53

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD Pemilik Proses Bisnin

- Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel 9. Pengembangan Aplikasi dan data Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No Aplikasi Modul/Fungsi Data TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Pendidikan Penyediaan informasi pendidikan;

Penyediaan fungsi untuk

membantu proses akreditasi

sekolah sesuai dengan sistem

akreditasi nasional; Penyediakan

fungsi pelaporan untuk

kepentingan Pemerintah Daerah;

Penyediaan jaringan sistem

informasi kependidikan

terintegrasi

Informasi pendidikan: Info sekolah

dan alamatnya; Profile sekolah, info

kurikulum, tenaga pendidikan,

fasilitas belajar mengajar, status

sekolah, akreditasi, daya tampung

murid, jumlah murid, dll; Program

kegiatan dan agenda sekolah,

termasuk jadwal penerimaan murid

baru, jadwal ujian, kelulusan, dll;

Data pokok kependidikan

(pendidikan pra-

sekolah s/d perguruan tinggi)

√

54

2 Kesehatan Publikasi informasi kesehatan

kepada masyarakat;

Perencanaan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Nama dan tempat lokasi rumah sakit

dan puskesmas, kelas layanan,

rincian layanan yang

disediakan,fasilitas dan layanannya

polikliniknya, laboratorium, apotek,

status fasilitas kesehatan, sarana dan

prasarana pendukung, status aktivitas

kegiatan, statistik penyakit,dan lain-

lain; Kebutuhan pelayanan kesehatan

dari tiap wilayah

√

3 Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Publikasi informasi sarana dan

prasarana jalan dan jembatan;

Sistem informasi jalan dan

jembatan; Peta tematik (GIS)

sistem informasi jalan dan

jembatan; Inventarisasi data dan

informasi sesuai dengan kebutuhan

sistem informasi jalan dan

jembatan; Penyediaan fungsi

Jalan darat, sungai, laut dan udara;

Kepadatan lalu-lintas, perbandingan

luas jalan dengan volume kendaraan,

jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat),

tonase/ukuran bobot/tipe kendaraan

yang diperbolehkan melintas, ruas jalan

yang berpotensi menimbulkan

kemacetan, dan lain-lain; Basis- data

ruas jalan dan jembatan.

√

55

monitoring penggunaan jalan dan

jembatan secara berkala.

Pendataan/inventarisasi

pertanahan, tataguna tanah dan

kepemilikan tanah; Pengelolaan

basis data pertanahan; Perencanaan

tataruang dan pengalokasian fungsi

lahan berdasarkan data dari peta

GIS; Penyediaan sistem informasi

lingkungan hidup berdasarkan peta

tematik tata ruang dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

Pertanahan, tata ruang, fungsi lahan,

peta GIS.

4 Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Publikasi informasi sarana umum;

Sistem informasi sarana umum;

Peta tematik (GIS) sistem

informasi sarana umum;

Inventarisasi data dan informasi

Taman kota, tempat bermain, fasilitas

apa saja yang disediakan, dan lain-

lain; Tempat/lokasi, status operasional

dan kondisi fisik, sarana dan fasilitas

dasar yang disediakan, dan lain-lain;

√

56

sarana umum; Penyediaan fungsi

monitoring penggunaan

sarana umum secara berkala

Basis-data sarana umum

5 Ketentraman,

Ketertiban

Umum, dan

Pelindungan

Masyarakat

Jaringan sistem informasi

ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat;

Penyediaan fungsi analisa dan

solusi masalah ketertiban umum,

dan pelindungan masyarakat;

Penyediaan informasi potensi

masalah ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakatdan

tatacara/prosedur

penanggulangannya; Penyediaan

fungsi monitoring dan evaluasi

hasil program kerja ketertiban

umum, dan

pelindungan masyarakat

√

6 Sosial Jaringan sistem informasi sosial; Inventarisasi masalah sosial, PMKS, √

57

Penyediaan fungsi analisa dan

solusi masalah kesejahteraan

sosial; Penyediaan informasi

potensi masalah kesejahteraan

sosial dan tatacara/prosedur

penanggulangannya; Penyediaan

fungsi monitoring dan evaluasi

hasil program kerja

kesejahteraan sosial

anak gelandangan, anak jalanan, anak

terlantar, dan lain- lain; Program

bantuan dan perlindungan sosial;

Penerima manfaat program bantuan

dan perlindungan sosial by name by

address; Pengangguran (kehilangan

pekerjaan), kekurangan makanan,

obat- obatan, air bersih, dan lain-lain;

Bencana alam, kebakaran, PHK

massal (penutupan perusahaan),

dan lain-lain

2. Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD Pemilik Proses Bisnis – Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tabel 10. Pengembangan Aplikasi dan Data dikelola OPD Pemilik Proses Bisnis – Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Tenaga Kerja Informasi lowongan pekerjaan;

Fasilitasi pencarian pekerjaan

(termasuk pengurusan kartu

Lowongan pekerjaan:

instansi/lembaga/perusahaan

yang membutuhkan, syarat

√

58

kuning); Penyediaan fungsi

pengumuman pekerjaan dan

administrasi berkaitan dengan

pengurusan pekerjaan on-line;

Penyediaan fungsi call-center

untuk pelayanan pengumuman

pekerjaan dan administrasi

pengurusan pekerjaan on-line;

informasi balai latihan kerja;

informasi umum

ketenagakerjaan

pendaftaran, kualifikasi yang

dibutuhkan, dan lain-lain.

BLK: standar kompetensi,

syarat dan waktu pendaftaran,

tempat pelatihan, tempat

magang, dan lain-lain.

Ketenagakerjaan: upah dan

standarisasi besaran upah, jenis

pekerjaan, jaminan sosial dan

asuransi tenaga kerja, sistem

pensiun dan penjaminan hari

tua, program yang bisa diikuti,

instansi/lembaga penyelenggara,

dan lain-lain.

2 Pemberdayaan

Perempuan dan

Pelindungan Anak

Perempuan dan Anak √

3 Pangan Pangan √

4 Pertanahan Pertanahan √

59

5 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup √

6 Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan pendaftaran

penduduk; Pelayanan dan

pengelolaan data mutasi

penduduk; Pembuatan dan

pengelolaan data KK dan KTP;

Pembuatan dan pengelolaan

data Akta Pencatatan Penduduk;

Pembuatan Buku

Induk Penduduk, Buku Mutasi

Penduduk dan Buku Tamu;

Pelaporan data kependudukan

Penduduk; mutasi penduduk;

KK dan KTP; akta kelahiran,

perkawinan, perceraian,

kematian, pengakuan dan

pengesahan anak

√

7 Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Masyarakat dan Desa √

8 Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

Penduduk dan Keluarga

Berencana

√

60

9 Perhubungan Publikasi informasi sarana dan

prasarana transportasi; Sistem

informasi transportasi; Peta

tematik (GIS) sistem informasi

transportasi; Penyediaan fungsi

basis data pendataan

penumpang.

Publikasi informasi sarana dan

prasarana terminal dan

pelabuhan; Sistem informasi

terminal dan pelabuhan; Peta

tematik (GIS) sistem informasi

terminal dan pelabuhan; Sistem

informasi terminal dan

pelabuhan; Penyediaan fungsi

monitoring dan evaluasi

penggunaan terminal dan

pelabuhan

Sarana dan prasarana

transportasi darat, sungai, laut

dan udara.

Standarisasi minimal informasi

transportasi: Rute (dari dan

tujuan), rute utama, rute

alternatif, terminal

keberangkatan dan kedatangan,

jenis dan kelas kendaraan,

jumlah kendaraan per rute

trayek, jadwal keberangkatan

dan kedatangan (tabel waktu),

standar tarif (sesuai dengan jenis

dan kelas kendaraan), tempat

transit, informasi keselamatan

dalam perjalanan, asuransi, dan

lain-lain.

Peta basis-data rute angkutan

kendaraan darat, sungai, laut dan

udara.

√

61

Informasi sistem transportasi

darat, sungai, laut dan udara.

Data pendataan penumpang: per

rute trayek per jenis dan kelas

kendaraan, per tujuan, per

kurun waktu tertentu

(bulanan/semester) dan lain-

lain.

Terminal angkutan darat, sungai,

pelabuhan laut dan pelabuhan

udara; Kepadatan lalulintas,

daya tampung kendaraan /kapal /

pesawat, status operasional dan

kondisi fisik terminal/pelabuhan,

sarana dan fasilitas dasar yang

disediakan, dan lain-lain; Basis-

data terminal dan pelabuhan

10 Komunikasi dan

Informatika

Sumberdaya TIK, meliputi

suprastruktur, infostruktur,

dan infrastruktur

√

62

11 Koperasi, Usaha

Kecil, dan

Menengah

Jaringan sistem

informasikoperasi dan UKM;


sumber-sumber potensi daerah

di sektor Koperasi dan UKM;

Pendokumentasian (basis data)

kegiatan koperasi dan UKM;

Sistem informasi koperasi dan

UKM untuk kemudahan

koordinasi, pembinaan dan

pengawasan

Jenis koperasi dan UKM,

modal/klasifikasi, jumlah

pegawai, jenis kegiatan,

lembaga terkait, lembaga

kemitraan lain dan lain-lain

√

12 Penanaman Modal Memberikan informasi promosi

dan keunggulan daerah berkaitan

dengan peluang bisnis dan

investasi, terutama di bidang

Sektor Kehutanan, Sektor

Pertanian dan Perkebunan,

Sektor Perikanan dan Kelautan,

Sektor unggulan daerah,

investasi dan investor

Memberikan informasi yang

jelas tentang syarat-syarat,

prosedur dan tatalaksana

investasi dan pengusahaan

kegiatan bisnis lainnya;

√

63

Sektor Pertambangan dan

Energi, Sektor Pariwisata, Sektor

Industri Kecil dan Menengah;

Memberikan pelayanan

administrasi penanaman modal

di bidang unggulan tersebut

13 Kepemudaan dan

Olah Raga

Pemuda dan Olah Raga √

14 Statistik Knowledge management Statistik mikro dan makro

pembangunan daerah

√

15 Persandian Sandi √

16 Kebudayaan Budaya tangible dan intangible √

17 Perpustakaan OPAC Buku, pengunjung, peminjam √

18 Kearsipan Arsip √

64

3. Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD Pemilik Proses Bisnis – Urusan Pilihan

Tabel 11.Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD urusan Pilihan


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Kelautan dan

Perikanan

Pendataan/inventarisasi sumber-

sumber potensi daerah di sektor

kelautan dan perikanan, baik

darat maupun laut; Pengelolaan

basis data kelautan dan

perikanan. Sistem informasi

kelautan dan perikanan.

Pemetaan wilayah kelautan

dan perikanan (raw data);

Pembuatan peta penggunaan

lahan untuk kelautn dan

perikanan berdasarkan

daerah,jenis ikan/komoditi,

luas areal, dan lain-lain;

jaringan informasi kelautan

dan perikanan (jenis komoditi,

jumlah tangkapan, daerah

tangkapan), investasi usaha

dan pasar usaha kelautan dan

perikanan.

√

65

2 Pariwisata Pendataan /inventarisasi


di sektor Pariwisata,

Pengelolaan basis data

pariwisata, Sistem informasi

pariwisata, Sistem aplikasi

kepariwisataan

Obyek dan Daya Tarik,

Amenitas, Aksesibilitas,

Fasilitas Pendukung,

Kelembagaan, Pemetaan

wilayah pariwisata (raw

data); Peta tematik daerah

wisata dan sebarannya

berdasarkan jenis obyek

wisata, lokasi obyek wisata,

dll; Peta tematik sarana dan

prasarana wisata (site map

wisata); Jenis dan deskripsi

obyek wisata, letak

daerahnya, transportasi

menuju ke obyek tersebut,

program wisata; Sarana dan

prasarana wisata

√

3 Pertanian Pendataan/inventarisasi


di sektor pertanian, peternakan

dan perkebunan; Pengelolaan

Potensi pertanian, peternakan

dan perkebunan; Pemetaan

wilayah pertanian, peternakan

dan perkebunan (raw data);

√

66

basis data pertanian, peternakan

dan perkebunan; Sistem

informasi pertanian, peternakan

dan perkebunan

Peta penggunaan tanah untuk

pertanian, peternakan dan

perkebunan; Pemetaan

jaringan irigasi dan tataguna

air; Jaringan informasi


perkebunan; Inventarisasi

usaha pengolahan hasil


perkebunan; Usaha tani,

pasar hasil pertanian, usaha

alat pertanian, serta hasil

penelitian bidang pertanian,

peternakan dan perkebunan

4 Kehutanan Pendataan/inventarisasi


di sektor Kehutanan,

Pengelolaan basis data

kehutanan, Sistem informasi

Pemetaan wilayah kehutanan

(raw data); Peta tematik

kehutanan berdasarkan jenis

tanaman (HTI), peta lahan

kritis, konservasi, hutan

√

67

kehutanan lindung, dan lain-lain;

Potensi kehutanan

5 Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pendataan/ inventarisasi


di sektor Energi dan Sumber

Daya Mineral; Pengelolaan

basis dataenergi dan sumber

daya mineral; Sistem informasi

energi dan sumber daya mineral

Pemetaan wilayah

pertambangan dan energi

(raw data); Peta tematik

daerah pertambangan

berdasarkan jenis bahan

tambang, jumlah produksi/

usia pemanfaatan, lokasi, dll;

Peta tematik sebaran potensi

sumber daya pertambangan

dan energi dan prediksi

jumlah produksinya,

mencakup ABT, Gas Alam

(LPG), minyak bumi, bahan

galian/sumber daya mineral,

batubara, Uap Panas Bumi,

dll; Penambangan sumber

daya mineral, informasi

√

68

reklamasi dan rehabilitasi,

serta pengembangan

teknologi pengolahan dan

pemurnia bahan galian

golongan C

6 Perdagangan Jaringan sistem informasi

perdagangan; Penyediaan

fungsi komunikasi data

lowongan kerja dengan sistem

ketenagakerjaan dari dinas/

instansi terkait dengan format

data yang distandarisasi;

Penyediaan fungsi konsultansi

bagi masyarakat yang ingin

mendapatkan bantuan

pengetahuan/ konsultansi

bisnis/pembinaan usaha

perdagangan melalui media

elektronik

Perdagangan: Kegiatan

ekspor-import, perdagangan

barang dan jasa, pasar modal,

dan jenis kegiatan transaksi

perdagangan lainnya; Info

kurs/valuta, indeks saham,

harga sembako, komoditi

unggulan, dan lain-lain.

Lowongan kerja: Perusahaan

yang membutuhkan, syarat

dan waktu pendaftaran,

kualifikasi yang dibutuhkan,

jadwal test, pengumuman, dan

lain-lain.

√

69

7 Perindustrian Jaringan sistem

informasiperindustrian;



di sektor IKM;

Pendokumentasian (basis data)

kegiatan IKM;

Sistem informasi IKM untuk

kemudahan koordinasi,

pembinaan dan pengawasan

Jenis bidang usaha, modal/

klasifikasi, jumlah pegawai,

jenis kegiatan, lembaga

terkait, lembaga kemitraan lain

dan lain-lain

√

8 Transmigrasi Jaringan sistem informasi Transmigrasi transmigrasi;

Penyediaan fungsi

komunikasi data lowongan

transmigrasi; Penyediaan

fungsi konsultansi bagi

√

70

masyarakat yang ingin

mendapatkan informasi

/konsultasi transmigrasi

melalui media elektronik

4. Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD Pemilik Proses Bisnis – Layanan Sistem Kepemerintahan

Tabel 12. Pengembangan Aplikasi Layanan Sistem Kepemerintahan


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Pelayanan Kependudukan, Perpajakan dan

Retribusi, Pendaftaran dan Perijinan,

Bisnis dan Investasi, Pengaduan

Masyarakat, Publikasi Informasi Umum

dan Kepemerintahan

71

a Perpajakan

dan Retribusi

Jenis pajak Kabupaten/Kota; Pelayanan

retribusi kepada masyarakat; Pelayanan

pajak dan retribusi yang berkaitan

dengan potensi daerah

Jenis pajak Kabupaten/Kota

(Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan Bahan Galian

Golongan C, Pajak Parkir)

Pelayanan retribusi kepada

masyarakat (Retribusi jasa

umum, Retribusi jasa usaha,

Retribusi perijinan tertentu)

Pelayanan pajak dan retribusi

yang berkaitan dengan

potensi daerah (pendaftaran

dan perijinan bidang

Kehutanan, Pertanian dan

Perkebunan, Perikanan dan

Kelautan, Pertambangan dan

Energi, Kepariwisataan,

Industri Kecil dan Menengah)

√

72

b Pendaftaran

dan Perijinan

Pelayanan perijinan, Pengelolaan dan

pengurusan ijin, Pengelolaan dan

pengurusan pendaftaran.

Perijinan: peruntukan tanah

dan IMB, SIUP, HO,

Penyelenggaraan reklame,

Usaha Tetap (IUT), Usaha

Industri (IUI), Lokasi

Pendaftaran: Tanda Daftar

Perusahaan, Tanda Daftar

Industri, Tanda Padaftaran

perdagangan Pendaftaran dan

perijinan: bidang Kehutanan,

Pertanian dan Perkebunan,

Perikanan dan Kelautan,

Pertambangan dan Energi,

Kepariwisataan, Industri

Kecil dan Menengah, dan

berkaitan dengan potensi

daerah lainnya

√

c Pengaduan

Masyarakat

Menyediakan fasilitas penyampaian

dan penyerapan aspirasi, peningkatan

Aspirasi, partisipasi,

pengaduan; Partisipan,

√

73

partisipasi, serta menindaklanjuti

pengaduan masyarakat; Memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk

ikut berpartisipasi dalam proses

penyelenggaraan

kepemerintahan daerah

pelapor; tindak lanjut

pengaduan masyarakat

d Publikasi

Informasi

Umum dan

Kepemerinta

han

Publikasi informasi Informasi umum pemerintahan √

2 Administrasi

dan

Manajemen

Surat Elektronik, Sistem Dokumen

Elektronik, Sistem Pendukung

Keputusan, Kolaborasi dan

Koordinasi,

Manajemen Pelaporan

Administrasi dan Manajemen √

3 Legislasi Sistem Administrasi DPRD; Sistem

Pemilu Daerah; Katalog Hukum,

Peraturan dan

Perundang-undangan

Legislasi √

74

4 Pembanguna

n

Sistem Informasi dan Manajemen

Data Pembangunan, Perencanaan

Pembangunan Daerah, Sistem

Pengadaan Barang dan Jasa,

Pengelolaan dan Monitoring Proyek,

Sistem Evaluasi dan

Informasi Hasil Pembangunan

Pembangunan √

5 Keuangan Surat Anggaran, Sistem Kas dan

Perbendaharaan, Sistem

Akuntansi Daerah

Keuangan Daerah √

6 Kepegawaia

n

Pengadaan PNS, Sistem Absensi dan

Penggajian, Sistem Penilaian Kinerja

PNS, Sistem

Pendidikan dan Latihan

Kepegawaian √

7 Barang

Daerah

Pengelolaan Barang Daerah, Katalog

Barang Daerah, Pengelolaan

Pendapatan Daerah, Pengelolaan

Perusahaan Daerah

Barang Daerah √

75

5. Pengembangan Aplikasi dan Data yang dikelola OPD Pengelolaan TIK

Tabel 13. Pengembangan Aplikasi dan Data Pengelolaan TIK

No Aplikasi Modul/Fungsi Data Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 KANTAYA (Kantor Maya) √

2 SURYA (Surat Maya) √

3 GIS √

4 Disposisi Maya √

5 Aplikasi Jaringan √

6 Aplikasi Telepon VoIP √

7 Domain Website/Portal

Pemerintah

Daerah

√

8 Sub Domain Website OPD √

9 Aplikasi Data Center √

10 SI Eksekutif √

11 Emergency Call Center √

76


Tabel 14. Daftar Infrastruktur di Kab.Sragen

No Infrastruktur TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Penataan Cluster Infrastruktur Jaringan Nirkabel 5.8 GHz √ √

2 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone √ √ √ √ √

3 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk SKPD √ √ √ √ √

4 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Kecamatan √ √ √ √ √

5 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Desa √ √ √ √ √

6 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Masyarakat √ √ √ √ √

7 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Pendidikan √ √ √ √ √

8 Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Bisnis √ √ √ √ √

9 Pengintegrasian Jaringan SKPD Pemilik Proses Bisnis ke Jaringan SKPD Pengelola TIK

√ √ √

10 Pemeliharaan, Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless √ √ √ √ √

11 Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth √ √ √ √ √

12 Penyediaan Public Access Point (Free WiFi) √ √ √ √ √

13 Pembangunan Data Center dan/atau Data Recovery Center √ √

14 Pembangunan Hybrid Cloud Computing (private cloud dan public cloud) √

15 Pembangunan Emergency Call Center √

77


Tabel 15.Daftar Pengembangan SDM Kab.Sragen

No. SDM TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 SDM TIK yang dikelola OPD Pengelola TIK

a Peningkatan kemampuan jaringan dan teknisTIK √ √ √

b Peningkatan kemampuan pembangunan dan pengembangan aplikasi √ √ √

c Peningkatan kemampuan desain website √ √ √

d Peningkatan kemampuan pengelolaan website √ √ √

e Pembentukan Tim Help Desk Teknis TIK √ √ √ √ √ √

f Pendidikan dan Pelatihan TIK √ √

g Sertifikasi Kompetensi TIK √ √ √

2 SDM TIK yang dikelola oleh OPD Pemilik Proses Bisnis

a Pembentukan TIM TIK OPD √ √ √ √ √ √

b Peningkatan kemampuan pengelolaan website OPD √ √ √

c Peningkatan kemampuan dasar TIK bagi TIM TIK OPD √ √ √

d Pendidikan dan Pelatihan TIK √ √

3 e-Leadership

78

a Sosialisasi, seminar dan workshop TIK √ √ √

b Pembentukan Komite TIK √ √ √ √ √ √

4 Peningkatan Partisipasi/Peran Serta Masyarakat/Pemangku

Kepentingan

a Pembentukan Komunitas TIK √ √ √ √ √ √

b Pembentukan Dewan Pendayagunaan TIK √ √ √ √ √ √

c Pameran TIK √ √

d Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Komputer √ √ √ √ √

e Kemitraan Academy, Business, Community, Government, Media

(ABC-GM) √ √ √ √ √

79

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk SPBE Kabupaten Sragen disusun dengan mengacu pada arah

kebijakan RPJMD Tahun 2019-2021 dengan menyelaraskan rencana induk

SPBE nasional dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP nasional 2005-

2025. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran

yang sangat penting didalam penyelenggaraan pemerintahan untuk

mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, bersih,

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu

mewujudkan pelayanan SPBE pada masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen pimpinan daerah dan pemangku jabatan dari tingkat OPD sampai ke

tingkat Desa dan kemitraan lintas sektor sangat diperlukan dalam pelaksanaan

SPBE di Kabupaten Sragen. Arah kebijakan, strategi dan peta rencana strategis

SPBE dijabarkan dalam 4(empat) area, yaitu:

l. Tata kelola SPBE

Tata kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata kelola SPBE dengan

melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi


terpadu dan menyeluruh, SPBE mempunyai sasaran mewujudkan tata

kelola pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus

melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan penerapan

Teknologi Informasi.

m. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan SPBE

dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi

kepada pengguna, terintegrasi dan berkesinambungan. Melalui portal

layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi

layanan SPBE dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan

yang tepat guna dan tepat sasaran.

80

n. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

Penyelenggaraan TIK di kabupaten sragen yang sudah ada mencakup

sistem pelayanan publik, sistem administrasi keuangan, sistem

administrasi pemerintahan dan sistem aduan masyarakat, keempat pilar

sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk pengintegrasian

TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi.

o. Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE

SDM SPBE diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas dan Komitmen

pimpinan daerah dan pemangku jabatan dari tingkat OPD sampai ke

tingkat Desa serta kemitraan dengan non pemerintah. Peningkatan kualitas

kemampuan SDM SPBE dapat dilakukan melalui program pelatihan,

bimtek, seminar dan workshop tentang TIK diantaranya:

1. Peningkatan kemampuan jaringan dan teknis TIK, pembangunan dan

pengembangan aplikasi, desain website, pengelolaan website;

Pembentukan Tim Help Desk Teknis TIK; Pendidikan dan Pelatihan

TIK; dan Sertifikasi Kompetensi TIK.

2. Pembentukan TIM TIK OPD; Peningkatan kemampuan pengelolaan

website OPD, Peningkatan kemampuan dasar TIK bagi TIM TIK

OPD; dan Pendidikan dan Pelatihan TIK.

3. SDM TIK yang memiliki kemampuan bidang perencanaan SPBE,

rekayasa proses bisnis pemerintahan.

4. Pengembangan jabatan fungsional PNS pranata komputer.

Rencana Induk SPBE yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah

mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta

rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun

2021. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan

diperbaharui setelah ditetapkannya RPJMD untuk periode berikutnya.

Documents

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN …dewantik.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/indikator-20... · satu faktor penentu keberhasilan dari proses penyelenggaraan