PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNANOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA SANITASIKABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sanitasi permukiman di daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan;

b. bahwa Kabupaten Natuna telah melakukan sosialisasi PAMSIMAS serta telah adanya Desa Sasaran penerima Program Pamsimas Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Natuna dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kapubaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2010-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014, Nomor 8).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membantu Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Natuna dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana berikut :a. Koordinasi yaitu peran untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota.

b. Advokasi yaitu peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.

c. Advisori yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.

KETIGA : Pokja Sanitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas BKPRD Kabupaten dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Pokja Sanitasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat:a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;b. Membentuk Tim Teknis untuk menangani

penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan

c. Memintabahan yang diperlukandari SKPD Kabupaten.

KELIMA : Pokja Sanitasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibantu :a. Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten;b. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan; c. Kelompok Kerja Bidang Pendanaan;d. Kelompok Kerja Bidang Teknis;e. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan, Komunikasi

dan Pemberdayaan Masyarakat;f. Kelompok Kerja Bidang Pemantauan dan

Evaluasi.

KEENAM : Pokja Sanitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf a dipimpin oleh Sekda Kabupaten Natuna dengan pelakasanaan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :1. Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan peran, fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.

2. Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi kabupaten/kota agar tetap sesuai dengan misi kabupaten/kota.

3. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten/kota.

4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi pokja sanitasi kabupaten/kota.

KETUJUH : Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf a dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan pelakasanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut :a. Mempunyai tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan.

2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/kota melalui web ppsp.nawasis.info.

3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten.

4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati.

b. Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten bertanggung-jawab kepada Sekretaris Pokja Kabupaten.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf b mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas :1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan

BPS, SSK dan draft MPS. 2. Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi

bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD.

3. Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD.

4. Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam penganggaran APBD.

5. Menyiapkan draft MPS yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokja sanitasi provinsi.

6. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

7. Melaksanakan tugas lain perencanaan yang ditugaskan kabupaten/kota terkait dengan bidang oleh ketua pokja sanitasi.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

KESEPULUH : Kelompok Kerja Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas :1. Mempersiapkan bahan masukan dalam

rangka penyusunan BPS, SSK dan MPS.2. Memberikan masukan terhadap kebijakan

dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di kabupaten/kota.

3. Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi.

4. Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program PPSP.

5. Meneliti RKA-SKPD kabupaten/kota untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan kedalam APBD.

6. Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

7. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

KESEBELAS : Kelompok Kerja Bidang Teknis sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf d mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:a. Melaksanakan tugas :

1. Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS.

2. Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi.

3. Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4. Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

KEDUA BELAS : Kelompok Kerja Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud

diktum KELIMA huruf e mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :a. Melaksanakan tugas :

1. Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS.

2. Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program PPSP.

3. Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di kabupaten/kota.

4. Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan BPS, serta memberikan input strategis aspek PMJK dan komunikasi terhadap penyusunan SSK.

5. Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

6. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

KETIGA BELAS : Kelompok Kerja Bidang Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf f mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas :1. Menyiapkan bahan masukkan dalam rangka

penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS.2. Menyiapkan bahan untuk evaluasi terhadap

kemajuan pada setiap SKPD terkait kegiatan pemantauan dan pelaksanaan Program PPSP.

3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait.

4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua pokja pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota.

5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.

KEEMPAT BELAS : Dalam merumuskan dan mengambil kebijakan penataan ruang, Pokja Sanitasi dapat mengundang

Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Pakar, Dunia Usaha dan Masyarakat.

KELIMA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014.

KEENAM BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranaipada tanggal

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Lampiran : Keputusan Bupati Natuna Nomor : Tahun 2014

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJASANITASI KABUPATEN NATUNA

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM BADAN

1 2 31. Bupati Natuna Penanggung Jawab2. Wakil Bupati Natuna Penanggung Jawab3. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Ketua4. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris5. Bagian Ekonomi Anggota6. Bagian Pembangunan Anggota

KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN1. Kepala Bappeda Kabupaten Natuna Ketua2. Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bappeda Kabupaten NatunaWakil Ketua

3. Kasubbid. Infrastruktur Bappeda Kabupaten Natuna

Anggota

4. Kasubbid. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda Natuna

Anggota

5. Kasubbag Penyusunan Program Bappeda Natuna

Anggota

KELOMPOK KERJA BIDANG PENDANAAN1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

DaerahKetua

2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Anggota

3. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Anggota

KELOMPOK KERJA BIDANG TEKNIS1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketua2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten NatunaWakil Ketua

3. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PU

Anggota

4. Kepala Seksi Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum

Anggota

5. Staf Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Natuna

Anggota

KELOMPOK KERJA BIDANG TEKNIS PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN1. Kepala Dinas Kesehatan Ketua2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten NatunaWakil Ketua

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Anggota

4. Kepala Bidang Pengendalian, Kerusakan, Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan BLH Kabupaten Natuna

Anggota

5. Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Anggota

6. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Anggota

KELOMPOK KERJA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten NatunaKetua

2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan, BPMPD

Wakil Ketua

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL BLH Anggota4. Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan

BLH Kabupaten NatunaAnggota

5. Kepala Subbid Pemerintahan Desa BPMPD Anggota

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI