Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM
PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS TAMALANREA JAYA
KOTA MAKASSAR
DENY KURNIAWAN
K111 11 392
Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2018
iv
RINGKASAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN SKRIPSI, SEPTEMBER 2017
DENY KURNIAWAN “ FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMALANREA JAYA KOTA MAKASSAR ”
(xviii + 84 + 13 tabel + 11 lampiran)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat indonesia agar rakyat indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pada proses evaluasi sebelumnya, program JKN masih dianggap belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional Study yang bertujuan untuk mengetahu hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Jumlah sampel 100 responden yang ditentukan dengan teknik accidental sampling dengan menggunakan kuesioner yang disertai wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemanfaatan JKN (p=0,000), ada hubungan antara pengetahuan dengan pemanfaatan JKN (p=0,000), ada hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan JKN (p=0,037), ada hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan JKN (p=0,039), dan tidak ada hubungan antara fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan JKN (p=0,131).
Kesimpulan penelitian ini bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan berperngaruh tehadap pemanfaatan JKN sedangkan fasilitas kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan JKN di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
Kata kunci : JKN, BPJS, pemanfaatan pelayanan kesehatan
Jumlah Pustaka : 40 (2006-2016).
v
ABSTRACT
National Health Insurance (JKN) is a program that aims to provide comprehensive health insurance for every Indonesian people so that the people of Indonesia can live healthy, productive, and prosperous. In the previous evaluation process, JKN program is still considered not optimal. This study aims to determine the factors that affect the community in the utilization of National Health Insurance in the working area of Tamalanrea Jaya’s Health Center Makassar. This research method is quantitative with cross sectional study approach. Number of samples of 100 respondents determined by accidental sampling technique using questionnaires accompanied by interviews. The result of the research shows that there is a correlation between the level of education with the utilization of JKN (p = 0,000), there is a correlation between knowledge with the utilization of JKN (p = 0,000), there is relationship between work with JKN utilization (p = 0,037) JKN (p = 0,039), and there is no correlation between health facility and JKN utilization (p = 0,131). The conclusion of this research is that the level of education, knowledge, occupation and income influenced the utilization of JKN while the health care facility has no significant effect on the utilization JKN at Tamalanrea Jaya’s Health Center Makassar. Keywords : JKN, BPJS, health care utilization
vi
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus
atas Kasih dan Perkenaan-Nyalah sehingga penulisan Skripsi yang berjudul
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya
Kota Makassar” dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat
untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin.
Hambatan dan tantangan dihadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi
ini, namun berkat ketabahan, kesabaran, dan dukungan yang begitu besar dari
berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis
persembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Rudy
Thung dan Ibunda Anthomina, Kakak Dian Ekawaty, Kakak Devi Novita, serta
segenap keluarga. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, kasih sayang,
didikan dan bantuan moril maupun materil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan
pen didikan dengan baik.
Penulis menyadari bahwa terselesainya Skripsi ini adalah berkat bantuan
yang Penulis terima dari berbagai pihak sehingga melalui kesempatan ini Penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. drg. H. A. Zulkifli Abdullah, M. Kes. sebagai Dekan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan serta
seluruh staf atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
vii
2. Bapak Prof. Dr. dr. Muhammad Syafar, MS selaku Penasehat Akademik
selama menuntut ilmu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Hasanuddin.
3. Bapak Muh. Yusri Abadi, SKM, M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Ir.
Nurhayani, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam
penyusunan skripsi ini.
4. Tim penguji Bapak Dian Saputra Marzuki, SKM, M.Kes, Bapak Dr.
Darmawansyah, SE, MS, dan Bapak Muh. Fajaruddin Natsir, SKM, M.Kes
yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan
penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muh. Alwy Arifin, M.Kes selaku ketua jurusan bagian
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin.
6. Kepada dosen beserta staf jurusan bagian Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan FKM UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang
sangat berharga kepada penulis selama masa pendidikan.
7. Para dosen FKM UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang
sangat berharga kepada penulis selama masa pendidikan.
8. Kepala Puskesmas Tamalanrea Jaya yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melakukan penelitian dan segenap Pegawai Puskesmas
Tamalanrea Jaya yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah
viii
membantu Penulis dalam melakukan penelitian sehubungan dengan judul
Skripsi pada instansi tersebut.
9. Keluarga besar PMK FKM UNHAS yang slalu mendukung penulis dalam doa
dan memberikan semangat dalam perkuliahan. Serta teman-teman Blok L37
(Djoker 411), terima kasih telah memberikan bantuan dan telah hadir selama
masa perkuliahan yang membuat hari-hari penulis menjadi berkesan.
10. Teman-teman PBL Kel. Pannampu, teman-teman KKN Desa Makkawaru
Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang Angkatan 88, serta teman-teman magang AKK
di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan atas segala kebersamaan, dukungan
doa, motivasi selama ini. Juga teman-teman angkatan 2011 KALASI dan
teman-teman HAPSC Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM
UNHAS yang memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir
yang penulis tidak sebutkan. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan
melimpahkan rahmat-Nya.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya
semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada
kita semua dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Makassar, November 2017
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .................................................... iii
RINGKASAN .................................................................................................. iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 7
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 9
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kesehatan Nasional ...................... 9
B. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas ................................................... 19
C. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan ...................................................... 24
D. Tingkat Pendidikan .............................................................................. 31
E. Pengetahuan ......................................................................................... 33
F. Pekerjaan .............................................................................................. 34
x
G. Pendapatan ........................................................................................... 34
H. Fasilitas Kesehatan ............................................................................... 35
BAB III KERANGKA KONSEP .................................................................... 36
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti ............................................... 36
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti .......................................................... 39
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .......................................... 42
D. Hipotesis Penelitian ............................................................................. 45
BAB IV METODE PENELITIAN .................................................................. 47
A. Jenis Penelitian ..................................................................................... 47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................... 47
C. Populasi dan Sampel ............................................................................ 47
D. Pengumpulan Data ............................................................................... 49
E. Pengolahan dan Penyajian Data ........................................................... 49
F. Analisis Data ........................................................................................ 50
G. Penyajian Data ..................................................................................... 52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 53
B. Hasil Penelitian .................................................................................... 53
C. Pembahasan .......................................................................................... 66
D. Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 82
BAB VI PENUTUP ......................................................................................... 83
A. Kesimpulan .......................................................................................... 83
B. Saran .................................................................................................... 83
xi
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... xv
LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 .................................. 55
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 .................................. 55
Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 56
Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 57
Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 .................................. 57
Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 .................................. 58
Tabel 7 Distribusi Responden Berdasarkan Fasilitas Kesehatan di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 58
Tabel 8 Distribusi Responden Berdasarkan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 59
Tabel 9 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 60
Tabel 10 Hubungan Antara Pengetahuan dengan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 61
xiii
Tabel 11 Hubungan Antara Pekerjaan dengan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 62
Tabel 12 Hubungan Antara Pendapatan dengan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 63
Tabel 13 Hubungan Antara Fasilitas Kesehatan dengan Pemanfaatan JKN di
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016 ................ 65
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Surat Izin Pengambilan Data Awal dari FKM Unhas
LAMPIRAN 2 Surat Izin Pengambilan Data Awal dari Dinkes Kota
Makassar
LAMPIRAN 3 Surat Izin Penelitian dari FKM Unhas
LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian dari BKPMD Provinsi Sulawesi
Selatan
LAMPIRAN 5 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Makassar
LAMPIRAN 6 Surat Izin Penelitian dari Dinkes Kota Makassar
LAMPIRAN 7 Kuesioner Penelitian
LAMPIRAN 8 Master Tabel
LAMPIRAN 9 Keterangan Master Tabel
LAMPIRAN 10 Output Hasil Analisis SPSS
LAMPIRAN 11 Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat ialah dengan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting yang
perlu diperhatikan oleh pemerintah pada masa sekarang, sebab kesehatan
bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder manusia tapi sudah menjadi
kebutuhan primer. Dalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia mencantumkan bahwa setiap
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan
yang optimal, oleh karena itu agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat
tercapai, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan
mengatur upaya pelayanan kesehatan.
Di Indonesia sendiri, pemerataan dalam aspek kesehatan sangat sulit
dicapai mengingat kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau yang
membuat pembangunan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah tertentu masih
sangat kurang. Belum lagi ditinjau dari segi ekonomi, dampak dari krisis
monter yang mulai terjadi sejak akhir tahun 90-an sejak beberapa tahun
terakhir menimbulkan dampak negatif bagi semua sektor. Dampak dari krisis
ekonomi berlanjut pada sektor kesehatan, menurunnya daya beli masyrakat
serta meningkatnya biaya kesehatan, menyebabkan akses kesehatan yang
2
layak masih cenderung mahal dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin
sulit untuk menjangkau layanan kesehatan yang memadai.
Sistem pembayaran tunai langsung dari kantong konsumen (out of
pocket), yang selama ini dikenal masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan
kesehatan dapat memberatkan masyarakat terutama mereka yang
berpenghasilan rendah. Salah satu upaya pemerintah agar terjadi pemerataan
terhadap akses pelayanan kesehatan adalah dengan mengembangkan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.40
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu cara untuk
mengatasi masalah tersebut. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa
jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dan menunjuk Badan
penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksana. Salah satu bentuk
program dari sistem jaminan ini yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi
setiap rakyat indonesia agar rakyat indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan
sejahtera. Undang-undang ini sesuai dengan sesuai dengan rekomendasi dari
resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa, agar
negara mengembangkan sistem pembiayaaan kesehatan dengan tujuan
menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat (Putri, 2014).
Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan
merupakan program dari pemerintah Indonesia yang menggantikan peran
Askes yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) dan Program
3
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan-JPKPT Jamsostek (Persero), sebagai badan
penyelenggara jaminan kesehatan pada masyarakat dan diharapkan mampu
lebih baik lagi dari Askes yang dulunya belum mampu menjadi penyelenggara
jaminan kesehatan yang memberikan pelayanan terpadu dan berkualitas
kepada masyarakat (Putri, 2014).
Dewan Jaminan Sosial (DJSN) bersama 13 kementrian dan lembaga
telah membuat sasaran pokok beserta dengan kegiatan-kegiatan yang akan
dicapai oleh penyelenggara JKN pada tahun 2019. Fokus penyelenggaraan
JKN pada tahun 2015-2019 tertuju pada perluasan kepesertaan menuju
cakupan semesta (Universal Coverage).
Agar dapat mencapai Universal Coverage terdapat delapan sasaran
pokok yang akan dicapai pada tahun 2019, yaitu; BPJS Kesehatan beroperasi
dengan baik, seluruh Penduduk Indonesia (yang pada 2019 diperkirakan
sekitar 257,5 juta jiwa) mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,
paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama, tidak ada
perbedaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, jumlah dan
sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) sudah
memadai untuk menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan medis
mereka, semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan secara berkala untuk
menjamin kualitas layanan yang memadai dengan harga keekonomian yang
layak. Paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di
BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS,
paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau
4
mendapat pembayaran yang layak dari BPJS, dan BPJS dikelola secara
terbuka, efisien, dan akuntabel (Putri, 2014).
Berdasarkan sasaran pencapaian pada tahun 2019 bahwa seluruh
penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional
untuk melihat peluang pencapaian sasaran pada tahun 2019.
Berdasarkan data kementrian kesehatan, sampai dengan Desember
2014 kepersertaan program JKN berjumlah 133.423.653 peserta (52,5%)
yang terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 95.167.229 dan peserta
non PBI berjumlah 38.256.424 peserta. Peserta PBI terdiri dari peserta
dengan iuran bersumber dari APBN berjumlah 86.400.000 peserta dan
yang bersumber dari ABPD berjumlah 8.767.229 peserta. Sedangkan
peserta non PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 24.327.149
peserta, pekerja bukan penerima upah berjumlah 9.052.859 peserta, dan
bukan pekerja berjumlah 4.876.416 peserta. Untuk Provinsi dengan cakupan
kepesertaan tertinggi adalah Papua Barat dengan 91,5%. Sedangkan
provinsi dengan cakupan kepesertaan terendah adalah Kalimantan Utara
dengan 31,4% (Kemenkes RI, 2015).
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebesar pengguna JKN
sebanyak 4.301.539 peserta (46%) Peserta PBI terdiri dari peserta dengan
iuran bersumber dari APBN berjumlah 2.944.923 peserta dan yang
bersumber dari ABPD berjumlah 47.934 peserta. Sedangkan peserta non
5
PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 820.528 peserta,
pekerja bukan penerima upah berjumlah 249.555 peserta dan bukan pekerja
berjumlah 238.599 peserta (Kemenkes RI, 2015).
Berdasarkan data, masih ada sekitar 47,5% Masyarakat Indonesia yang
belum menjadi pengguna JKN. Menurut teori Andersen (dalam
Notoatmodjo, 2007) pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh
komponen predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan seseorang, selanjutnya
Andersen, menguraikan komponen predisposisi tersebut dalam 3 faktor,
yaitu faktor demografi; terdiri dari usia, jenis kelamin dan status perkawinan.
struktur sosial; terdiri dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan ras.
kepercayaan terdiri dari keyakinan, sikap atau pandangan terhadap
pelayanan kesehatan. Faktor pemungkin terdiri dari sumber daya keluarga
(pendapatan, pengetahuan tentang informasi pelayanan kesehatan), kualitas
pelayanan dan jarak. Faktor kebutuhan terdiri dari penilaian individu dan
penilaian klinik.
Berdasarkan Penelitian Widiawati (2013) di Desa Meranti, program
JKN BPJS masih dianggap belum optimal, disebabkan kurangnya
informasi sehingga besar masyarakat belum mengetahui dan masih
kebingungan terkait program ini. Ditinjau dari tingkat pengetahuan tentang
JKN penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum dan Sari (2015), di Desa
Sobokerto, Ngemplak, Boyolali menyatakan Pengetahuan responden tentang
JKN dapat mempengaruhi tindakan sebagai peserta JKN dalam menggunakan
pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar ibu
6
hamil (66,7% dari total responden) tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan
diakibatkan karena rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, yakni 66,7% responden berpengetahuan kurang.
Yulianto (2008) dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan
antara tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan kepesertaan Askeskin.
Adanya perbedaan tingkat pendidikan pada diri seseorang juga menyebabkan
perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan. Rendahnya tingkat pendidikan
secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan akan
penggunaan pelayanan kesehatan sehingga akan berdampak pada penggunaan
Jaminan Kesehatan.
Selain faktor pendidikan dan pengetahuan, tingkat pendapatan juga
berpengaruh pada penggunaan asuransi kesehatan, penelitian yang dilakukan
oleh Sakinah (2014) menyatakan ada hubungan antara tingkat pendapatan
dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan di Kelurahan
Poris Gaga, Tangerang. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang
semakin tinggi tingkat kesadaran masayarakat yang tinggi dalam
berasuransi kesehatan.
Berdasarkan data kunjungan pasien dari Puskesmas Tamalanrea Jaya,
sepanjang tahun 2015 dari 8.737 pasien, 3.372 (38,59%) diantaranya masih
belum menggunakan asuransi kesehatan dalam menggunakan pelayanan
kesehatan. Untuk bulan Januari tahun 2016, ada sebanyak 445 (47,54%) dar
936 pasien yang belum menggunakan Jaminan Kesehatan. Data tersebut
menunjukkan masih kurangnya jumlah pasien yang berobat ke Puskesmas
7
Tamalanrea Jaya yang memanfaatkan JKN. Padahal untuk kota Makssar
sendiri penggunan BPJS sudah mencapai angka 59% (1,7 juta pengguna).
Berdasarkan data mengenai penggunaan JKN khususnya di wilayah
kerja Puskesma Tamalanrea Jaya, maka peneliti tertarik untuk memilih lokasi
ini sebagai lokasi penelitian.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka
rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional
Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016”.
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat
dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja
Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
8
c. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
d. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
e. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas kesehatan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Ilmiah
Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat
menjadi bahan bacaan atau acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Institusi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Khususnya Puskemas
Tamalanrea Jaya untuk kemudian dijadikan referensi dalam mengevaluasi
program JKN.
3. Manfaat Praktis
Menambah wawasan dan pengalaman. Selain itu penelitian ini
merupakan salah satu syarat kelulusan di bagian Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kesehatan Nasional
1. Pengertian
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari
program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Berdasarkan
Undang-Undang No. 40 tahun 2004, SJSN diselenggarakan oleh beberapa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Perusahaan Perseroan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Perusahaan Perseroan Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Perusahaan Perseroan Asuransi
Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan
Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Setelah
Pembentukan BPJS berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka keempat lembaga
tersebut bertransformasi menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena merupakan bagian dari SJSN,
maka JKN diselenggarakan bersifat wajib (Mandatory) hal ini berdasarkan
Undang-Undang No.40 Tahun 2004, yang bertujuan melindungi Penduduk
10
Indonesia dalam sistem Asuransi sehingga dapat memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2014).
2. Prinsip-Prinsip
Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, prinsip-prinsip
JKN adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Gotong Royong, prinsip ini dapat diartikan bahwa peserta JKN
saling membantu dalam menanggung beban biaya jaminan, yang
mampu membantu yang kurang mampu, dan yang sehat membantu
yang sakit atau yang beresiko tinggi. Hal ini dapat terwujud karena
kepersertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk yang
disesuaikan dengan tingkat pendapatan peserta.
b. Prinsip Nirlaba, berarti tujuan utama BPJS adalah memenuhi
kepentingan peserta BPJS agar dapat memberikan manfaat bagi
peserta, bukan untuk mencari laba/keuntungan.
c. Prinsip Keterbukaan, yang berati ada kemudahan dalam mengakses
tentang informasi BPJS. Informasi itu harus lengkap, benar, dan jeelas
bagi peserta.
d. Prinsip Kehati-hatian, berkaitan dalam pengelolaan dana dilakukan
dengan cermat, teliti, aman, dan tertib.
e. Prinsip Akuntabilitas, berarti dalam melaksanakan program dan dalam
pengelolaan dana dilakukan dengan akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
11
f. Prinsip Portabilitas, jaminan bersifat berkelanjutan sekalipun peserta
berpindah tempat tinggal atau pekerjaan selama peserta tetap berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Prinsip Kepesertaan Wajib, yaitu secara bertahap mengharuskan
seluruh penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
peserta.
h. Prinsip Dana Amanat, Sumber dana yang berasal dari iuran peserta
merupakan titipan yang akan kembali digunakan untuk kepentingan
peserta.
i. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial, hasil yang berupa
keuntungan digunakan untuk pengembangan program dan kepentingan
peserta.
3. Manfaat JKN
Manfaat JKN seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2004 adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bukan hanya
pelayanan kesehatan yang berupa kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga
mencakup pelayanan promotif dan preventif, termasuk obat-obatan dan
bahan medis habis pakai yang diperlukan.
Pelayanan kesehehatan yang dimaksud di sini adalah pelayanan
kesehatan yang terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Yang
dimaksud dengan manfaat medis berupa penyuluhan kesehatan,
pemeriksaan penunjang diagnostik, konsultasi, transfusi, tindakan medis
dan perawatan, bahan medis habis pakai, obat-obatan, rehabilitasi medis,
12
pelayanan kedokteran forensik, serta pelayanan jenasah. Manfaat medis
yang diterima peserta JKN ini tidak dipengaruhi oleh besaran iuran yang
dibayar peserta. Sedangkan yang termasuk dalam manfaat non medis
adalah akomodasi layanan rawat inap dan ambulan yang digunakan untuk
pasien rujukan. Manfaat non medis ini berbeda tiap peserta, bergantung
pada besaran iuran yang dibayarkan peserta (Perpres No. 12 Tahun 2013).
4. Kepesertaan
Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, salah satu
prinsip dari JKN adalah kepesertaan bersifat wajib, yang artinya seluruh
Penduduk Indonesia akan menjadi peserta JKN. Kepesertaan ini akan
dilakukan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh
penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013, kepesertaan
JKN terdiri atas:
a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi
orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin
dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
a) Pegawai Negeri Sipil;
b) Anggota TNI;
c) Anggota Polri;
d) Pejabat Negara;
13
e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
f) Pegawai Swasta; dan
g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f
yang menerima Upah.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan
b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima
Upah.
c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia
paling singkat 6 (enam) bulan.
5. Prosedur Pendaftaran Peserta
Berdasarkan Informasi pada situs resmi BPJS (http://bpjs-
kesehatan.go.id) tata cara pendaftaran peserta JKN dijelaskan sebagai
berikut:
a. Pendaftaran bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI
Pendaftaran peserta PBI, yang terdiri atas Fakir Miskin dan
Orang Tidak mampu untuk dapat mejadi peserta, pendataan pesrta PBI
ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan di
bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi
oleh Kementerian Sosial. Peserta PBI juga dapat didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi
Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN.
14
b. Pendafataran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU
1) Perusahaan/Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta
anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan
melampirkan berkas berikut:
a) Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya.
b) Data-data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya dengan
format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
2) Perusahaan/Badan Usaha akan menerima nomor Virtual Account
(VA) yang digunakan untuk pembayaran ke Bank yang telah
bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI).
3) Selanjutnya, Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS
Kesehatan
4) Pencetakkan kartu JKN atau bisa juga mencetak e-ID secara
mandiri oleh Perusahaan/Badan Usaha.
c. Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU
dan Bukan Pekerja
1) Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja
a) Calon peserta mendaftar secara perorangan (bukan secara
kolektif) di Kantor BPJS Kesehatan
b) Mendaftarkan seluruh anggota keluarga sesuai dengan jumlah
anggota yang terdapat pada Kartu Keluarga
c) Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dan melampirkan,
fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP/Paspor (masing-
15
masing satu lembar), fotokopi Buku Tabungan salah satu
peserta yang ada d idalam Kartu Keluarga, pasfoto 3 x 4
(masing-masing sebanyak 1 lembar).
d) Mendapat Nomor Virtual Account (VA).
e) Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama
(BRI/Mandiri/BNI) sesuai dengan Nomor VA.
f) Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan
untuk dicetakkan kartu JKN. Selain di Kantor BPJS Kesehatan,
pendaftaran dapat melalui Website BPJS Kesehatan
2) Pendaftaran Bukan Pekerja Melalui Entitas Berbadan Hukum
(Pensiunan BUMN/BUMD)
Untuk pendaftaran pensiunan yang dana pensiunnya
dikelola oleh entitas berbadan hukum dilakukan dengan mengisi
formulir registrasi dan formulir migrasi data peserta, dan dapat
didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan hukum.
6. Hak dan Kewajiban Peserta
Hak dan kewajiban peserta JKN berdasarkan Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Hak Peserta:
1) Mendapatkan identitas peserta sebagai bukti kepesertaan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan.
16
2) Mendapatkan Nomor virtual account, yang digunakan pada saat
pembayaran iuran.
3) Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memperoleh
layanan kesehatan, dengan syarat fasilitas kesehatan tersebut telah
bekerjasama dengan BPJS.
4) Memperoleh pelayanan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif
termasuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis peserta yang dilakukan oleh fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
5) Menyampaikan pengaduan jika peserta merasa haknya tidak
terpenuhi.
6) Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat tentang pelayanan
kesehatan.
7) Peserta bebas mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
b. Kewajiban Peserta:
1) Membayar iuran sesuai besaran iuran yang telah ditetapkan
2) Melaporkan perubahan data dan status kepesertaan seperti
perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, tempat tinggal,
tempat bekerja, golongan, jenis kepesertaan, susunan keluarga,
atau ada anggota keluarga tambahan.
3) Melaporkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan kartu identitas
peserta jaminan kesehatan.
17
7. Pembiayaan
a. Iuran
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang
Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan “Iuran Jaminan Kesehatan
adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan
Kesehatan”.
b. Pembayaran Iuran
Bagi peserta PBI, pembayaran iuran ditanggung oleh
pemerintah. Setiap Peserta Non PBI wajib membayar iuran yang
besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk
pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan
penerima upah dan PBI). Untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, maka
setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan
menanggung sebagian iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya.
Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran JKN, maka akan
dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan
dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja.
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Pembayarkan
iuran JKN dilakukan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara
berkala yang dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan (Perpres
No. 111 tahun 2013).
18
c. Besaran Iuran
Berdasarkan Informasi pada situs resmi BPJS (http://bpjs-
kesehatan.go.id) besaran iuran bagi pesarta JKN adalah sebagai
berikut:
1) Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, seluruh
bulanan ditanggung oleh Pemerintah.
2) Iuran peserta Non PBI untuk Pekerja Penerima Upah yang bekerja
pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil,
anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji
atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar
oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
Sedangkan untuk Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di
BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji
atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar
oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
3) Jika ada anggota keluarga tambahan bagi peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan
mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari
gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima
upah.
19
4) Besaran iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah, peserta
pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja
adalah sebesar:
a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat non medis ruang
perawatan Kelas III.
b) Sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat non medis ruang
perawatan Kelas II.
c) Sebesar Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah) per orang per bulan dengan manfaat non medis ruang
perawatan Kelas I.
5) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis
Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran
atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 (empat belas)
tahun per bulan, ditanggung oleh Pemerintah.
B. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas
1. Pengertian
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan
masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping
20
memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Menurut Depkes RI
(2004) puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009).
Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan
pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan),
preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif
(pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua
penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur,
sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2009).
2. Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh
puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan
nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Trihono, 2005).
3. Fungsi
Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan
atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah,
keadaan geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan
pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Untuk
perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang
21
dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut
puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Khusus untuk kota besar
dengan jumlah penduduk satu juta jiwa atau lebih, wilayah kerja
puskesmas dapat meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota
kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan
puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas
kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi (Effendi, 2009).
Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu: pusat
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas
selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di
wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta menduku ng pembangunan
kesehatan. Disamping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan
dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan
diwilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang
dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan.
Pusat pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas selalu berupaya
agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat
termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan
melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif
dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber
22
pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau
pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan
masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan
situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.
Pusat pelayanan kesehatan strata pertama berarti puskesmas
bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat
pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan
kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas
meliputi:
a. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat
pribadi (privat goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit
dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan
kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut
adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan
rawat inap.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik
(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat
disebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit,
penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan
keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta
berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
23
Menurut Effendi (2009) ada beberapa proses dalam melaksanakan
fungsi tersebut yaitu merangsang masyarakat termasuk swasta untuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri,
memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali
dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien,
memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan
medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan
bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan memberikan
pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan
sektorsektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program puskesmas
4. Peran Puskesmas
Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi
pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan
jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran
tersebut ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan dalam menentukan
kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis,
tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan
pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang, puskesmas juga dituntut
berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya
peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu
(Effendi, 2009).
24
C. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian
Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan suatu hasil dari
proses pencarian pelayanan kesehatan oleh individu maupun kelompok.
Pengetahuan tentang faktor kunci mempelajari pemanfaatan pelayanan
kesehatan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian
pelayanan kesehatan berarti juga mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pemanfaatan (Ilyas, 2006)
Notoatmodjo (2012) mengemukakan bahwa perilaku pencarian
pengobatan merupakan perilaku individu maupun kelompok untuk
malakukan atau mencari pengobatan. Perilaku pencarian pengobatan di
masyarakat terutama di negara berkembang sangat bervariasi.
2. Model Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
Terdapat berbagai model penggunaan pelayanan kesehatan
yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang
mempengaruhi Perilaku pemanfaatan pelayan kesehatan dalam hal ini
pemanfaatan Jaminan Kesehatan. beberapa model-model tersebut antara
lain:
a. Model Anderson
Menurut Anderson (1974) yang dikutip dari Notoatmodjo
(2012) adalah model sistem kesehtan (health system model) berupa
model kepercayaan kesehatan. di dalam model Anderson ini terdapat
tiga kategori utama dalam pelayanan kesehatan yaitu:
25
1) Karakteristik predisposisi (Predisposing characteristics).
Karakterisitik ini menggambarkan bahwa kecenderungan
suatu individu menggunakan pelayanan kesehatan yang
berbeda-beda disebabkan oleh adanya ciri-ciri individu, yang
digolongkan kedalam tiga kelompok.
a) Ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur
b) Struktur sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, suku,
ras dan sebaginya.
c) Manfaat-manfaat kesehatan berupa keyakinan bahwa
pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan
penyakit.
Sehingga Anderson percaya bahwa:
a. Setiap individu yang mempunyai perbedaan karakteristik,
tipe dan frekuensi penyakit serta pola penggunaan
pelayanan kesehatan.
b. Setiap individu yang mempunyai perbedaan struktur sosial
dan gaya hidup akhirnya akan mempunyai perbedaaan pola
penggunaan pelayanan kesehatan.
c. Setiap individu percaya adanya kemanjuran dalam
penggunaan pelayanan kesehatan.
2) Karasteristik Pendukung (Enabling characteristics).
Karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun
mempunyai predisposisi untuk menggunakan pelayanan
26
kesehatan tapi individu tersebut tidak memanfaatkanya karena
tidak adanya kemampuan dalam menggunakannya. Kemampuan
penggunaanya dipengaruhi oleh kemampuan untuk membayar
dengan sumber daya yang ada dalam hal ini sumber daya
keluarga dan sumber daya masyarakat.
3) Karakteristik kebutuhan (Need characteristics).
Karakteristik kebutuhan disebut juga sebagai kesakitan
karena mewakili kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Suatu
tindakan akan terwujud apabila dirasakan ada kebutuhan
sehingga kebutuhan merupakan stimulan langsung dalam
menggunakan pelayanan kesehatan. kebutuhan (need) di sini
dibagi menjadi dua kategori yaitu yang dirasakan secara sujektif
oleh individu dan berdasarkan penilaian klinis.
b. Model Andersen dan Anderson
Model penggunaan pelayanan kesehatan lain yang
menjelaskan faktor-faktor penentu penggunaan pelayanan kesehatan
dikemukakan oleh (Andersen dan Anderson, 1979) dalam
Notoatmodjo (2012):
1) Model Demografi
Pada model ini variabel yang digunakan berdasarkan
umur, jenis kelamin, status perkawinan dan besarnya keluarga.
Variabel tersebut digunakan sebagai indikator yang
mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan. Karakteristik
27
demografi juga berhubungan dengan karakteristik sosial sperti
perbedaan sosial dari jenis kelamin yang berbeda mempunyai ciri-
ciri sosial yang berbeda.
2) Model Struktur Sosial
Pada model ini variabel yang digunakan adalah
pendidikan, pekerjaan dan kebangsaan. Variabel-variabel
tersebut mencerminkan status sosial dari individu atau keluarga
di dalam masyarakat dan dapat pula menggambarkan gaya hidup
individu dan keluarga dari kedudukan sosial tertentu.
3) Model Sosial Psikologis
Pada model ini variabel yang digunakan adalah ukuran
sikap dan keyakinan individu di dalam memanfaatkan
pelayanan kesehatan. Variabel tersebut mempengaruhi individu
untuk mengambil keputusan dan bertindak didalam
menggunakan pelayanan kesehatan.
4) Model Sumber Daya Keluarga
Pada model ini variabel yang digunakan adalah
pendapatan keluarga dan cakupan asuransi keluarga atau
membiyai pelayanan kesehatan keluarga dan sebagainya.
Variabel tersebut dapat mengukur kesanggupan dari setiap individu
atau keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
28
5) Model Sumber Daya Masyarakat
Pada model ini variabel yang digunakan adalah
penyediaan pelayanan kesehatan dan sumber-sumber di dalam
masyarakat dan ketercapaian dari pelayanan kesehatan yang
tersedia. Model sumber daya ini kemudian berfokus pada
suplai ekonomi dalam ketersediaan sumber-sumber kesehatan
pada masyrakat.
6) Model Organisasi
Pada model ini variabel yang digunakan adalah
pencerminan perbedaan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan. Pada
umumnya variabel yang biasa digunakan adalah:
a. Gaya praktik pengobatan sendiri (sendiri, rekanan,
kelompok)
b. Sifat alamiah dari pelayanan tersebut (pembayaran secara
langsung atau tidak)
c. Lokasi dari pelayanan kesehatan (pribadi, rumah sakit atau
klinik)
d. Petugas kesehatan yang pertama kali dihubungi oleh pasien
(dokter, perawat atau yang lainnya).
c. Model kepercayan kesehatan (The health belief models).
Model kepercayan kesehatan adalah model penjabaran dari
model sosio-psikologis yang oleh Becker (1974) dalam
Notoatmodjo (2012) dimana ada 4 variabel kunci yang mempengaruhi
29
perilakuseseorang dalam bertindak untuk mencegah atau
mengobati suatu penyakit, yaitu:
1) Kerentanan yang dirasa (Perceived susceptibility).
Tindakan individu dalam mencari pengobatan atau
melakukan upaya pencegahan terhadap suatu penyakit yang
didorong oleh persepsi adanya kerentanan terhadap suatu
penyakit.
2) Keseriusan yang dirasakan (Perceived seriousness).
Tindakan individu dalam mencari pengobatan dan
pencegahan penyakit yang didorong oleh keseriusan penyakit
itu sendiri.
3) Manfaat dan rintangan yang dirasakan (Perceived benefit and
barriers).
Tindakan yang dilakukan akibat kerentanan dari suatu
penyakit tergantung dari manfaat yang dirasakan dan
rintangan-rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan
tersebut.
4) Isyarat atau tanda-tanda (Cues).
Untuk mendapatkan tingkat penerimaan yang benar tentang
kerentanan, kegawatan dan keuntungan diperlukan isyarat
berupa faktor-faktor dari luar yang berupa pesan-pesan media
massa, nasihat atau anjuran dari teman atau anggota keluarga yang
pernah mengalaminya.
30
d. Model Green
Teori lain yang digunakan untuk mencoba mengungkapkan
determinan perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam hal
ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah teori yang
disampaikan oleh Green (1980) dalam Notoatmodjo (2012) bahwa
tindakanseseorang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:
1) Faktor Predisposisi (Predisposing factors).
Faktor-faktor ini mencakup mengenai pengetahuan,
sikap, kepercayaan, keyakinan nilai-nilai dan sebagainya.
2) Faktor Pemungkin (Enabling factors).
Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan
prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
3) Faktor Penguat (Reinforcing factors)
Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap tokoh masyarakat,
tokoh agama, sikap para petugas termasuk petugas kesehatan,
termasuk juga disini undang-undang, peraturan-peraturan baik dari
pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan
kesehatan.
Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
seseorang dan masyarakat dalam memanfaatkan program Jaminan
Kesehatan Nasional maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih
31
mendalam adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan,
dan fasilitas kesehatan.
D. Tingkat Pendidikan
Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya
yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok,
atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku
pendidikan. Pendidikan formal yang ditempuh seseorang pada dasarnya
adalah merupakan suatu proses menuju kematangan intelektual, untuk itu
pendidikan tidak dapat terlepas dari proses belajar. Dengan belajar pada
hakikatnya merupakan upaya penyempurnaan potensi atau kemampuan pada
organisme biologis dan psikis yang diperlukan dalam hubungan manusia
dengan luar dan hidup masyarakat. Pendidikan merupakan upaya atau
kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif (Notoatmdjo,
2003 ).
Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan
manusia. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di
dalamnya terjadi suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang
peradaban manusia (Gunawan, 2012).
Pendidikan berdasarkan cara mendapatkannya dapat dibagi menjadi 3
jalur pendidikan (Gunawan, 2012) macam yaitu: pendidikan informal,
pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Pendidikan informal adalah
32
kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk
kegiatan belajar secara mandiri dan hasil pendidikan informal diakui sama
dengan pendidikan fomal setelah peserta didik berhasil lulus ujian sesuai
dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal adalah pendidikan
yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan layanan
pendidikan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan
formal dalam rangka mendukung pendidikan masyarakat sepanjang hayat
(Gunawan, 2012). Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di
sekolah secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat tertentu yang
sudah disahkan oleh undang-undang. Tingkat pendidikan fomal dibagi atas 3
bagian:
1. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang biasanya
dilakukan selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak
yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi lulus Sekolah
Dasar dan Taman Kanak-kanak.
2. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan yang yang merupakan
lanjutan pendidikan dasar meliputi SMP-SMA atau yang dianggap
sederajat
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Tinggi,
Politeknik, dan Institut (Depdiknas, 2008).
33
E. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang didapat melalui proses
pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan terjadi melalui pancaindra
manusia yanng terdiri dari indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa
dan raba walaupun sebagian besar pengetahuan diperoleh dari penglihatan
dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk suatu tindakan seseorang (overt behaviour). Pengetahuan yang
tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu:
1. Tahu (Know) merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah karena
hanya sebatas mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Memahami (Comprehension) diartikan sebgai kemampuan untuk
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat
menginterpretasikan materi secara benar seperti mampu menjelaskan,
menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya.
3. Analisis (Analysis), Kemampuan analisis dapat terlihat melalui
kemampuan untuk menggambarkan (membuat bagan), membedakan,
memisahkan, mengelompokkan suatu materi atau objek.
4. Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan menyusun formulasi baru dari
formulasi-formulasi yang ada karena adanya kemapuan untuk meletakkan
atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan
yang baru. Kemampuan sistesis terlihat dari kemampuan untuk menyusun,
merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan sesuatu teori atau
rumusan-rumusan yang telah ada.
34
5. Evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau
penilaian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan penilaian yang
ditentukan sendiri atau menurut kriteria yang sudah ada.
Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan metode wawancara
atau menggunakan kuesioner yang menanyakan materi yang ingin diukur
dari subjek penelitian atau objek (Notoatmodjo, 2012).
F. Pekerjaan
Pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan
kesehatan. Bekerja adalah salah satu upaya untuk mendapatkan pamasukan,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.
Tingkat kesejahteraan yang baik dapat meningkatkan akses seseorang ke
layanan kesehatan untuk menjaga status kesehatannya agar tetap baik
(Indriyani, 2012).Status pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku seseorang
dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan.
G. Pendapatan
Menurut Reksoprayitno, pendapatan atau income adalah uang yang
diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga,
dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.
(Reksoprayitno, 2009)
Ada 3 kategori pendapatan yaitu :
1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang
sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra
prestasi.
35
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler
dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam
bentuk barang dan jasa.
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan
yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan
dalam keuangan rumah tangga. (Sunuharjo, 2009)
H. Fasilitas Kesehatan
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 terdiri atas 3 tingkatan
yaitu :
1. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
2. Fasilitas kesehatan tingkat kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan
spesialistik.
3. Fasilitas kesehatan tingkat ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
spesialisik dan pelayanan kesehatan sub spesialistik.
36
BAB III
KERANGKA KONSEP
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan seseorang dalam
memanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor langsung dipengaruhi oleh sosio-
ekonomi dan budaya. Faktor tidak langsung berpa variabel psikologis (selera,
persepsi sehat sakit, harapan, penilaian terhadap provider) dan karakteristik
individu meliputi umur jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendididikan,
pendapatan, pekerjaan, fasilitas keshatan, pengetahuan, dan kebutuhan
individu, sedangkan variabel dependen adalah pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional.
Menurut Anderson (1974) yang dikutip dari Notoatmodjo (2012)
adalah model sistem kesehatan (health system model) berupa model
kepercayaan kesehatan. di dalam model Anderson ini terdapat tiga kategori
utama dalam pelayanan kesehatan yaitu:
1. Karakteristik predisposisi (Predisposing characteristics)
Karakterisitik ini menggambarkan bahwa kecenderungan suatu
individu menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda
disebabkan oleh adanya ciri-ciri individu, yang digolongkan kedalam
tiga kelompok.
37
a. Ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur
b. Struktur sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, suku, ras dan
sebaginya.
c. Manfaat-manfaat kesehatan berupa keyakinan bahwa pelayanan
kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.
Sehingga Anderson percaya bahwa:
a. Setiap individu yang mempunyai perbedaan karakteristik, tipe dan
frekuensi penyakit serta pola penggunaan pelayanan kesehatan.
b. Setiap individu yang mempunyai perbedaan struktur sosial dan
gaya hidup akhirnya akan mempunyai perbedaaan pola penggunaan
pelayanan kesehatan.
c. Setiap individu percaya adanya kemanjuran dalam
penggunaan pelayanan kesehatan.
2. Karasteristik Pendukung (Enabling characteristics)
Karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun mempunyai
predisposisi untuk menggunakan pelayanan kesehatan tapi individu
tersebut tidak memanfaatkanya karena tidak adanya kemampuan
dalam menggunakannya. Kemampuan penggunaanya dipengaruhi oleh
kemampuan untuk membayar dengan sumber daya yang ada dalam hal
ini sumber daya keluarga dan sumber daya masyarakat.
3. Karakteristik kebutuhan (Need characteristics)
38
Karakteristik kebutuhan disebut juga sebagai kesakitan karena
mewakili kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Suatu tindakan akan
terwujud apabila dirasakan ada kebutuhan sehingga kebutuhan
merupakan stimulan langsung dalam menggunakan pelayanan
kesehatan. kebutuhan (need) di sini dibagi menjadi dua kategori yaitu
yang dirasakan secara sujektif oleh individu dan berdasarkan penilaian
klinis.
Menurut Benned, 1987 (dalam Artati, 2005) faktor – faktor yang
mempengaruhi demand pasien terhadap pelayanan kesehatan adalah:
a. Insiden penyakit yang menggambarkan kejadian penyakit
b. Karakteristik demografi dan sosial budaya yang meliputi status
perkawinan, jumlah anggota keluarga, pendidikan dan sistem nilai
budaya yang ada pada keluarga atau masyarakat
c. Faktor ekonomi antara lain pendapatan, harga pelayanan medis dan
nilai waktu yang dipergunakan untuk mencari pengobatan.
39
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti
1. Kerangka Teori
Gambar Ilustrasi Model Anderson (Notoatmodjo, 2012).
Predisposing
Social Structur
Demography
Health Beliefs
Enabling Need Health Service Use
Family Resource Perceived
Community Resource
Evaluated
40
2. Kerangka Pikir
Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka pikir
penelitian sebagai berikut :
Faktor Predisposisi:
Tingkat Pendidikan Pekerjaan Pengetahuan Tentang Asuransi
Kesehatan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan
Faktor Enabling :
Pendapatan Fasilitas Kesehatan
Faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat:
Variabel Dependen
Variabel Independen
41
3. Kerangka Konsep
Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep
penelitian sebagai berikut:
Keterangan :
: Variabel Independen/ Variabel Bebas
: Variabel Dependen/ Variabel Terikat
Pemanfaatan Jaminan
Kesehatan (Y)
Fasilitas Kesehatan (X5)
Pengetahuan (X2)
Pekerjaan (X3)
Pendapatan (X4)
Tingkat Pendidikan (X1)
42
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif
Defenisi operasional variabel pada penelitian ini adalah Tingkat
Pendidikan, Pengetahuan, Pendapatan, dan Kebutuhan Individu sebagai
variabel bebas (independen) dan Penggunaan Jaminan Kesehatan sebagai
variabel terikat (dependen).
1. Tingkat Pendidikan
Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah tingkat
pendidikan formal yang saat ini sudah dan/atau sedang dijalani oleh
responden. Tingkat pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan
yang dilakukan di sekolah secara teratur, bertingkat, dan mengikuti
syarat-syarat tertentu yang sudah disahkan oleh undang-undang
(Depdiknas, 2008).
Kriteria Objektif:
Rendah : Jika tingkat pendidikan terakhir responden adalah lebih
rendah dari lulus SMU atau yang sederajat.
Tinggi : Jika tingkat pendidikan terakhir responden lebih tinggi dari
SMU atau sederajat.
2. Pengetahuan
Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang
diketahui oleh responden mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
yaitu arti JKN, penyelenggaraan JKN, Kepesertaan JKN, Manfaat JKN,
dan prosedur pendaftaran JKN.
43
Kriteria Objektif:
Tingkat Pengetahuan Cukup : Jika responden memperoleh skor jawaban
> nilai median dari 10 pertanyaan yang
diajukan.
Tingkat Pengetahuan Kurang : Jika responden memperoleh skor jawaban
≤ nilai median dari 10 pertanyaan yang
diajukan.
3. Pekerjaan
Pekerjaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pekerjaan
yang sedang dilakukan reponden saat diadakan penelitian.
Kriteria Objektif:
Bekerja : Jika pekerjaan responden adalah sebagai PNS, pegawai
swasta, buruh, petani/nelayan, dan pedagang/ wiraswasta
(melakukan aktivitas yang untuk mendapatkan upah).
Tidak Bekerja : Jika pekerjaan respoden tidak bekerja, ibu rumah tangga,
mahasiswa/ pelajar, dan pensiunan.
4. Pendapatan
Yang dimaksud dengan pendapatan adalah total pemasukan yang
diterima dalam kurun waktu 1 bulan.
Kriteria Objektif:
Tinggi : Jika pendapatan > Rp. 2.300.000,00
Rendah : Jika pendapatan ≤ Rp. 2.300.000,00
44
5. Fasilitas Kesehatan
Dalam penelitian ini fasilitas kesehatan berupa keramahan petugas,
kelengkapan alat dan ketersediaan obat dan peralatan. Penilaian variabel
ini menggunakan Skala Likert sesuai jumlah pertanyaan dengan
mengggunakan 4 kategori: “Sangat Baik”= 4, “Baik”= 3, “Tidak Baik”=
2, dan “Sangat Tidak Baik”= 1.
Kriteria objektif (Sugiyono, 2003):
Baik : bila skor jawaban responden memenuhi kriteria ≥ 12,5
Kurang baik : bila skor jawaban responden memenuhi kriteria < 12,5
Cara perhitungan kriteria objektif untuk variabel fasilitas kesehatan:
Skor tertinggi jawaban responden = Jumlah pertanyaan x skor tertinggi
= 5 x 4
= 20
Skor terendah jawaban responden = Jumlah pertanyaan x skor terendah
= 5 x 1
= 5
Range (R) = skor tertinggi – skor terendah
= 20 – 5
= 15
Interval (I) =
= = 7,5
Maka skor standar = 20 – 7,5 = 12,5
45
6. Pemanfaatan Jaminan Keehatan Nasional
Pernyataan responden tentang pernah atau tidak pernah
memanfaatkan JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
Kriteria Objektif:
Memanfaatkan : Apabila responden pernah memanfaatkan
pelayanan kesehatan dengan menggunakan JKN
di Puskesmas Tamalanrea Jaya.
Tidak Memanfaatkan : Apabila responden tidak pernah memanfaatkan
pelayanan kesehatan dengan menggunakan JKN
Tamalanrea Jaya.
D. Hipotesis Penelitian
1. Hipotesis Null (Ho)
f. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
g. Tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
h. Tidak ada hubungan antara pekerjaan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
i. Tidak ada hubungan antara pendapatan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
46
j. Tidak ada hubungan antara fasilitas kesehatan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
2. Hipotesis Alternatif (Ha)
a. Ada hubungan antara antara tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
b. Ada hubungan antara pengetahuan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
c. Ada hubungan antara pekerjaan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
d. Ada hubungan antara pendapatan terhadap pemanfaatan Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar.
e. Ada hubungan antara fasilitas kesehatan terhadap pemanfaatan
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota
Makassar.
47
BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan
observasional menggunakan desain Cross Sectional dimana penelitian ini
dimaksudkan untuk melakukan identifikasi kepada variabel yang akan diteliti
agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam
memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar tahun 2016.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 11 November 2016 sampai
dengan 11 Desember 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya
yang merupakan fasilitas layanan tingkat pertama yang berlokasi di Jl.
Perintis Kemerdekaan IV, Kota Makassar.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau univers yang ciri-cirinya atau
karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk ditarik menjadi suatu
sampel dalam penelitian (Pasolong, 2012). Oleh karena itu, yang menjadi
objek penelitian yaitu seluruh masyarakat yang tercakup dalam wilayah
kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya yaitu sebanyak 23.455 jiwa.
48
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang
mencerminkan dari keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling Kebetulan
(Accidental Sampling) yaitu suatu teknik penarikan sampel yang paling
sederhana, karena peneliti memperoleh sampel dengan cara kebetulan saja
dilokasi penelitian dengan tidek menggunakan perencanaan terentu.
(Pasolong, 2012).
Penentuan besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus
Slovin sebagai berikut:
² 1
Keterangan:
n = Besaran Sampel
N = Besar Populasi
d = Tingkat kesalahan 10% = 0,10
jadi,
23.4551 23.455. 0.1
23.455235,55
99,57 Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 99,57 dibulakan
menjadi 100 orang. Berdasarkan rumus Slovin tersebut, jumlah sampel
yang dapat diambil adalah sebanyak 100.
49
D. Pengumpulan Data
1. Data Primer
Data primer diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara
langsung dengan responden menggunakan kuesioner penelitian yang telah
disiapkan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara
tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain) meliputi sejarah rumah sakit (profil rumah sakit), struktur
organisasi rumah sakit, dan laporan tiga tahun terakhir rumah sakit.
E. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, diolah dengan
menggunakan komputer melalui program SPSS (Statistical Package and
Social Silence) versi 20.0. Adapun tahap pengolahan data dengan
menggunakan SPSS sebagai berikut:
1. Editing
Yaitu memeriksa kelengkapan kesalahan, dan konsistensi data hasil
wawancara kuesioner dari responden.
2. Coding
Yaitu memberikan kode masing-masing jawaban responden pada setiap
pertanyaan dalam kuesioner berupa angka untuk memudahkan pengolahan
data.
50
3. Entry Data
Yaitu memasukkan jawaban responden dari kuesioner yang telah dikoding
ke dalam SPSS.
4. Cleaning Data
Cleaning data adalah pengecekan kembali data-data yang telah
dimasukkan dari kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaklengkapan
data kemudian dilakukan perbaikan.
F. Analisis Data
1. Analisis Univariat
Dilakukan pada tiap variable untuk mengetahui gambaran masing-
masing variable (persentase dan jumlah) yang dipaparkan dalam tabel
distribusi frekuensi.
2. Analisis Bivariat
Pada tahap ini dilakukan uji statistic untuk mengetahui hubungan
variabel independen dengan variabel dependen. Data disajikan dalam
bentuk crosstab. Analisis data dilakukan untuk menguji hubungan tiap
variabel yang selanjutnya dianalisis secara statistik dengan menggunakan
uji Chi-Square (X²) dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05).
Rumus Chi Square :
X2 =∑
Keterangan :
Ei
(Oi – Ei)2
51
X2 : Kai kuadrat hasil perhitungan
Oi : Banyaknya kasus yang diamati dalam kategori ke-i
Ei : Banyaknya kasus yang diharapkan dalam kategori ke-i
∑ : Penjumlahan semua kategori
Untuk melihat hubungan antara hubungan variabel independen dan
variabel dependen jika frekuensi yang diharapkan (E) lebih atau sama
dengan 5 dipergunakan Chi-square dengan Yates’s Corection
menggunakan table kontingensi 2x2 dengan rumus :
n |ad bc| na b a c b d c d
Tabel Kontigensi 2x2
Sampel Kriteria Objek
Jumlah sampel I II
Sampel 1 A B a+b
Sampel 2 C D c+d
Total a+c b+d n
Sumber : Sugiyono,2002
Dengan interpretasi sebagai berikut:
1. Ho ditolak jika nilai ρ < 0,05 maka Ha diterima, dengan demikian ada
hubungan antara variable independen dengan dependen.
52
2. Ho diterima jika nilai ρ > 0,05 maka Ha ditolak, dengan demikian
tidak ada hubungan antara variable independen dengan dependen.
G. Penyajian Data
Data yang telah dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel dan narasi
untuk membahas hasil penelitian.
53
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Puskesmas Tamalanrea Jaya beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan
IV Kota Makassar. Puskesmas ini memilki visi sebagai Puskesmas sehat
2017. Adapun misinya yaitu:
1. Pelayanan kesehatan terdepan,
2. Melaksanakan pelayanan prima,
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat.
Adapun tujuan Puskesmas Tamalanrea Jaya yakni meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang
bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2019.
Sedangkan sasaran Puskesmas Tamalanrea Jaya adalah seluruh masyarakat
termasuk individu, keluarga dan kelompok beresiko tinggi
(keluarga/penduduk didaerah kumuh, daerah terisolasi dan daerah yang tidak
terjangkau termasuk kelompok bayi, balita dan bumil).
B. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea
Jaya Kota Makassar yang berlangsung pada tanggal 11 November 2016 s/d 11
Desember 2016, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam
54
pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas
Tamalanrea Jaya dengan sampel sebanyak 100 responden.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional bersifat analitik
dengan menggunakan desain crosssectional study yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara 2 variabel yang berbeda. Untuk pengumpulan
data dilakukan dengan kuesioner yang hasilnya kemudian di input dan diolah
dengan menggunakan program pengolah data SPSS (Statistical Package and
Social Silence) versi 20.0. Hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk table
distribusi frekuensi dan distribusi silang (crosstab) yang disertai dengan
narasi pada setiap penjelasan tabel.
1. Analisis Univariat
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sebaran karakteristik
responden berdasarkan variable-variabel yang diteliti, yaitu:
a. Karakteristik Umum Responden
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100
orang. Responden merupakan pasien yang berobat di Puskesmas
Tamalanrea Jaya, Kota Makassar. Karakteristik responden meliputi
umur dan jenis kelamin responden.
Umur yang dimaksud di sini adalah usia responden saat
dilakukan pengambilan data.dalam penelitian ini umur responden
bervariasi dari umur 13 tahun sampai umur lebih dari 62 tahun.
Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel
berikut:
55
Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016
Kelompok Umur (Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)
13 – 19 20 – 26 27 – 33 34 – 40 41 – 47 48 – 54 55 – 61 ≥ 62
9 19 16 26 16 6 4 4
9,0 19,0 16,0 26,0 16,0 6,0 4,0 4,0
Total 100 100,0 Sumber: Data Primer, 2016
Berdasarkan tabel 1, menunjukkan mayoritas responden berada
pada kelompok umur 34 – 40 tahun sebanyak 26 orang (26,0%),
sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 55 – 61
dan kelompok umur di atas 62 tahun yaitu masing-masing 4 orang
(4,0%).
Selain umur, karakteristik responden yang lain adalah jenis
kelamin responden. Jenis kelamin responden adalah perbedaan antara
perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak lahir. Distribusi
responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas
Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016
Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) Laki-laki
Perempuan 40 60
40,0 60,0
Total 100 100,0 Sumber: Data Primer, 2016
56
Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan
sebanyak 60 orang (60,0%) sedangkan responden dengan jenis
kelamin laki-laki sebannyak 40 orang (40,0%).
b. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang saat
ini sudah dan/atau sedang dijalani oleh responden. Berdasarkan hasil
penelitian distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016
Tingkat Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%)
Rendah Tinggi
36 64
36,0 64,0
Total 100 100,0 Sumber: Data Primer, 2016
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar
responden berpendidikan tinggi, yaitu sebanyak 64 orang (64,0%),
sedangkan sisanya sebanyak 36 responden (36,0%) masih
berpendidikan rendah.
c. Pengetahuan
Variabel pengetahuan responden diukur berdasarkan jawaban
yang diberikan kepada responden dalam bentuk kuesioner yang
berkaitan dengan pengetahuan responden tentang JKN. Berdasarkan
hasil penelitian pengetahuan responden tentang JKN dapat dilihat pada
tabel 4.
57
Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar Tahun 2016
Tingkat
Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%)
Kurang Cukup
68 32
68,0 32,0
Total 100 100,0 Sumber: Data Primer, 2016
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan
responden tentang JKN masih kurang. Sebanyak 68 responden (68,0%)
belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang JKN. Sedangkan
yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 32 orang (32,0%).
d. Pekerjaan
Variabel Pekerjaan responden diukur berdasarkan ada tidaknya
pengekerjaan responden pada saat dilakukan penelitian. D