Upload
komangyase
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
1/51
OLEH :HARY KRISWANTO SH DESS
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
2/51
CURRICULUM VIT E
A. UMUM :1. N a m a : HARY KRISWANTO, SH, DESS2. Pangkat / Golongan : Pembina (Tingkat I IV/b)3. Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Nopember 19634. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta5. Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Transportasi
Laut Udara Biro Hukum KSLN,Kementerian Perhubungan
B. RIWAYAT PENDIDIKAN :1. UMUM :
a. Sarjana Hukum : Univ Brawijaya, Tahun 1989b. Magister Hukum : Univ Marseille Perancis Tahun 2007
2. DIKLAT PENJENJANGANa. SPALA (PIM IV) : Tahun 2003b. SPAMA (PIM III) : Tahun 2005
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
3/51
PP No 61/2009 ttg Kepelabuhanan
PP No 5/2010 ttg Kenavigasian
PP No 20/2010 ttg Angkutan Di Perairan
telah diubah dengan PP No 22/2011
1
2
3
4
5
6
7
RPP ttg Kesejahteraan Awak dan
Kesehatan Penumpang
RPP ttg Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
PP No 21/2010 ttg Perlindungan Maritim
RPP ttg Penjagaan Laut & Pantai (Sea
And Coastguard)
PERUBAHAN PERATURAN
DIBIDANG PELAYARAN
PP No 69/2001
PP No 81/2000
PP No 82/1999
PP No 51/2002 ttg Perkapalan
PP No 7/2000 ttg Kepelautan
PP No 1/1998
Baru (amanat UU 17/2008)
UU No 21 Tahun 1992
Baru (amanat UU 17/2008)
UU No 17 Tahun 2008
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
4/51
PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA FUNGSI REGULATOR DAN
FUNGSI OPERATOR DI PELABUHAN
PERSAINGAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI SECARA SISTEMDENGAN MEMBERLAKUKAN MULTI OPERATOR DI PELABUHAN.
PEMBERIAN KEWENANGAN SECARA PROPOSIONAL KEPADADAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
MEMBERIKAN KESEMPATAN LEBIH LUAS KEPADA INVESTOR
UNTUK MENANAMKAN MODAL DI BIDANG KEPELABUHANAN.
1
2
3
4
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN PERATURAN
TENTANG KEPELABUHANAN
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
5/51
PP NO 61 TAHUN 2009 TENTANGKEPEL BUH N N
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr & DLKp
1
2
3
4
5
6
7
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Terminal Khusus dan TUKS
PenarifanPelabuhan danTerminal Khusus yang terbuka
bagi Perdagangan Luar Negeri
8 Sistem Informasi Pelabuhan
Mengatur Mengenai
(PP 61/2009 pasal 2)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
6/51
(PP 61/2009 pasal 3)
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal
dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai
daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional
dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara
Merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional
yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan
berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan
keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
TATANAN
KEPELABUHANAN
Tatanan Kepelabuhanan Nasional memuat:
a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
c. lokasi pelabuhan.
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
7/51
PERAN, FUNGSI, JENIS &
HIERARKI PELABUHAN
PERAN JENIS & HIRARKIFUNGSI
PERAN SEBAGAI :
- SIMPUL DALAM JARINGAN SESUAI
HIRARKI
- PINTU GERBANG PEREKONOMIAN- TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA
- PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN
- TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI,
DAN KONSOLIDASI MUATAN
- MEWUJUDKAN WAWASAN
NUSANTARA DAN KEDAULATANNEGARA
FUNGSI, MERUPAKAN
TEMPAT KEGIATAN :
- PEMERINTAHAN;
- PENGUSAHAAN;
JENIS PELABUHAN :
- PELABUHAN LAUT;
- PELABUHAN SUNGAI DAN
DANAU.
HIRARKI :
- PELABUHAN UTAMA;
- PELABUHAN PENGUMPUL;
- PELABUHAN PENGUMPAN.
(PP 61/2009 pasal 4)
7
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
8/51
RENCANA INDUK
PELABUHAN NASIONAL
Merupakan pedoman dalam penetapan
lokasi, pembangunan, pengoperasian,
pengembangan pelabuhan, dan
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
Rencana Lokasi Pelabuhan harus sesuai dengan :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kab./Kota;
b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
C. Potensi sumber daya alam; dan
D. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
internasional. (PP 61/2009 pas al 7 & 8)
8
Dilengkapi
DLKr & DLKp
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
9/51
ANGKUTAN LAUT
ANGKUTAN PENYEBERANGAN
RENCANA LOKASI
PELABUHAN LAUT
harus berpedoman pada :
a.kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
b.kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan
meningkatkan pertumbuhan wilayah;
c.kedekatan dengan jalur pelayaran internasional/angkutan laut dalam negeri;
d.memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama/pengumpul/pengumpan;
e.memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
f. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
g. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
h.volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu
harus berpedoman pada :
a. jaringan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten; dan/atau
b. jaringan jalur kereta api nasional /provinsi/kota/kabupaten.
(pasal 11-14)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
10/51
ANGKUTAN DAN PENYEBERANGAN
RENCANA LOKASI
PELABUHAN SUNGAI & DANAU
harus berpedoman pada :
a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional
dan/atau internasional;
b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung
dari gelombang;
d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang
internasional;f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu; dan
g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.
(PP 61/2009 pasal 16)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
11/51
Dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. Rencana DLKr & DLKp;e. Hasil studi kelayakan, teknis, ekonomi, lingkungan.
ekonomi dan sosial, keterpaduan intra-dan
antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland,
keamanan dan keselamatan pelayaran, Hankam.
f. Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.
Ditetapkan oleh
MENTERI
LOKASI PELABUHAN
(PP 61/2009 pasal 18)
Permohonan dari :
Pemerintah atau
Pemerintah Daerah
Disertai :a. RIP;
b. DLKr;
c. DLKp.
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
12/51
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
13/51
RENCANA INDUK PELABUHAN
meliputi
Rencana peruntukan
Wilayah Daratan
Rencana peruntukan
Wilayah Perairan
fasilitas pokok
fasilitas penunjang
fasilitas pokok
fasilitas penunjang
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
14/51
a. dermaga;
b. gudang lini 1;
c. lapangan penumpukan lini 1;
d. terminal penumpang;
e. terminal peti kemas;
f. terminal ro-ro;g. fasilitas penampungan dan
pengolahan limbah;
h. fasilitas bunker;
i. fasilitas pemadam kebakaran;
j. fasilitas gudang untuk Bahan/
Barang Berbahaya dan Beracun(B3); dan
k. fasilitas pemeliharaan dan
perbaikan peralatan dan SBNP
a. kawasan perkantoran;
b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
d. instalasi air bersih, listrik, dan
telekomunikasi;
e. jaringan jalan dan rel kereta api;f. jaringan air limbah, drainase, dan
sampah;
g. areal pengembangan pelabuhan;
h. tempat tunggu kendaraan
bermotor;
i. kawasan perdagangan;j. kawasan industri; dan
k. asilitas umum lainnya.
RENCANA PERUNTUKAN
WILAYAH DARATAN
Fasilitas Pokok Fasilitas Penunjang
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
15/51
a. alur-pelayaran;
b. perairan tempat labuh;
c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan
sandar dan olah gerak kapal;
d. perairan tempat alih muat kapal;
e. perairan untuk kapal yangmengangkut Bahan/Barang
Berbahaya dan Beracun (B3);
f. perairan untuk kegiatan karantina;
g. perairan alur penghubung
intrapelabuhan;
h. perairan pandu; dani. perairan untuk kapal pemerintah
a. perairan untuk pengembangan
pelabuhan jangka panjang;
b. perairan untuk fasilitas
pembangunan dan pemeliharaan
kapal;
c. perairan tempat uji coba kapal(percobaan berlayar);
d. perairan tempat kapal mati;
e. perairan untuk keperluan darurat;
f. perairan untuk kegiatan
kepariwisataan dan perhotelan
RENCANA PERUNTUKAN
WILAYAH PERAIRAN
Fasilitas Pokok Fasilitas Penunjang
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
16/51
DLKR PELABUHAN(Daerah Lingkungan Kerja)
wilayah daratan
digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
(PP 61/2009 pasal 30)
wilayah perairan
digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat
alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandardan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
a
b
Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau
terminal khusus yang digunakan secara langsung
untuk kegiatan pelabuhan
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
17/51
17
DLKP PELABUHAN
(PP 61/2009 pasal 31)
DLKp digunakan untuk :
a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan,
b. keperluan keadaan darurat,
c. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
d. penempatan kapal mati,e. percobaan berlayar,
f. kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan
pemeliharaan kapal;
g. Pengembangan pelabuhan jangka panjang.
Perairan di sekeliling DLKr yang dipergunakan untuk
menjamin keselamatan pelayaran
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
18/51
JENIS PELABUHAN MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA
Pelabuhan Utama Rekomendasi Rekomendasi
Pelabuhan Pengumpul Rekomendasi Rekomendasi
Pelabuhan Pengumpan
Regional Rekomendasi
Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Pelabuhan Sungai &
Danau
PP 61/2009 pas al 31-35
PENETAPAN DLKR & DLKP
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
19/51
PENETAPAN DLKR & DLKP
Paling sedikit memuat:
a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr & DLKp pelabuhan;
c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr & DLKp pelabuhan;
DLKr
DLKp
Wilayah Daratan
Wilayah Perairan
Wilayah perairan
Dikuasai oleh Negara
dan diatur oleh
Penyelenggara
Pelabuhan
PP 61/2009 pas al 33 - 34
Pada DLKr pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak
pengelolaanatas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan
perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
20/51
Menteri
Melampirkan :
Gubernur
Bupati/Walikota
KM.54 Tahun 2002 ttg
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
USULAN PENETAPAN
DLKR & DLKP
Penyelenggara
Pelabuhan
a. Rencana Induk yang bersangkutan;b. Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota (untuk
Pelabuhan Utama & Pengumpul);
c. Rekomendasi Pejabat pemegang fungsi
keselamatan Pelayaran;
d. Hasil kajian terhadap batasbatas DLKr & DLKp;e. Peta yang dilengkapi dengan batas DLKr & DLKp
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
21/51
KEWAJIBAN PENYELENGGARA PELABUHAN
(PP 61/2009 pasal 35)
a. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKR daratan danperairan yang telah ditetapkan;
b. Memasang papan pengumuman yang memuat nformasi mengenai batas
DLKR daratan pelabuhan;
c. Melaksanakan pengamanan rerhadap aset yang dimiliki;
d. Menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesua ketentuan;
e. menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan
pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
f. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
g. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
h. memelihara kelestarian lingkungan; dan
i. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas
pelabuhan di perairan.
Pada DLKR:
a. keamanan dan ketertiban;
b. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
c. menjamin menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.
Pada DLKP:
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
22/51
NO PERATURAN DLKr DLKp PENETAPAN1 PP NO. 1/1969
TentangSusunan Dan Tata
Kerja Kepelabuhanan
Dan DaerahPelayaran(Staatsblad Tahun
1936 No. 700)
Luas perairan termasuk batas-batas
perairan pelabuhan dan luas daratan
untuk keperluan terminal meliputi segala
fasilitas teknisnya yang memungkinkan
pelaksanaan penyelenggaraan angkutanlaut dan usaha-usaha terminal (pasal 3)
Lingkungan
disekeliling
lingkungan
kerja
pelabuhan
Oleh Menteri Perhubungan
setelah mendengar Menteri
Dalam Negeri dan
Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan
2 PP No. 11/1983TentangPembinaanKepelabuhanan(Staatsblad Tahun
1936 No. 700)
Wilayah perairan dan daratan dengan
bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan
untuk pelayanan kapal laut dan
kendaraan air lainnya serta kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan
angkutan laut
Kawasan di
sekelilingdaerah
lingkungan
kerja
pelabuhan
Oleh Menteri Perhubungan
setelah mendengar MenteriDalam Negeri dan
Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan
KRONOLOGIS
DLKr DAN DLKp
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
23/51
NO PERATURAN DLKr DLKp PENETAPAN3 PP No. 70/1996
tentang
Kepelabuhan
(dirubah dengan PP
Nomor 69 Tahun2001
(UU No 21 Tahun
1992)
Wilayah perairan dan
daratan pada
pelabuhan umum yang
dipergunakan secara
langsung untukkegiatan
kepelabuhanan;
Wilayah perairan di
sekeliling DLKr perairan
pelabuhan umum yang
dipergunakan untuk
menjamin keselamatanpelayaran
a. Menteri menetapkan DLKr & DLKp
pelabuhan internasional hub,
internasional, nasional
b. Gubernur menetapkan DLKr & DLKp
pelabuhan regionalc. Bupati/Walikota menetapkan DLKr &
DLKp pelabuhan lokal
4 PP No. 61/2009
tentang
Kepelabuhan(UU No 17 Tahun
2008)
Wilayah perairan dan
daratan pada
pelabuhan atau terminalkhusus yang digunakan
secara langsung untuk
kegiatan pelabuhan.
perairan di sekeliling
DLKr perairan
pelabuhan yangdipergunakan untuk
menjamin keselamatan
pelayaran.
a. Menteri menetapkan DLKr & DLKp
pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpulb. gubernur menetapkan DLKr & DLKp
pelabuhan pengumpan regional
c. bupati/walikota menetapkan DLKr &
DLKp pelabuhan pengumpan lokal
serta pelabuhan sungai dan danau.
KRONOLOGIS
DLKr DAN DLKpLanjutan
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
24/51
DLKp
DLKr
PELABUHAN
TUKS
TERMINAL KHUSUS
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
25/51
KEGIATAN PEMERINTAHAN
DI PELABUHAN
PENGATURAN DAN
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KEG.
KEPELABUHANAN;
KESELAMATAN DAN
KEAMANAN PELAYARAN;
KARANTINA.
KEPABEANAN;
KEIMIGRASIAN
SYAHBANDAR
INSTANSI SESUAI
PERUNDANG
UNDANGAN
PENYELENGGARA
PELABUHAN
melaksanakan
(PP 61/2009 pasal 37)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
26/51
PENYELENGGARAPELABUHAN
Otoritas Pelabuhan
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan (UPP)
UPP Pemerintah
UPP Pemda
omersil
Non omersil
Bertanggung jawab menteri
menteri
Bupati/
walikota
PENYELENGGARA PELABUHAN
(PP 61/2009 pasal 38)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
27/51
a. menyediakan lahan untuk pelabuhan;b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, DLKr & DLKp;g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri,
h. menjamin kelancaran arus barang.
i. Menyediakan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan Badan
Usaha Pelabuhan
a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan
dan perairan pelabuhan;
b. mengawasi penggunaan DLKr & DLKp;
c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan
d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan
jasa kepelabuhanan.PP 61/2009 pas al 43
OTORITAS PELABUHAN
Tugas &
Tanggung Jawab
Wewenang
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
28/51
a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, dan alur-pelayaran;b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr & DLKp;
f. menjamin kelancaran arus barang; dan
g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
PP 61 /2009 pasal 45
UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN (UPP)
Tugas &
Tanggung Jawab
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
29/51
292929(PP 61t2009 pasal 207)
SYAHBANDAR
pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di
bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, danperlindungan lingkungan maritim di pelabuhan
keselamatan dankeamanan pelayaran
membantu pelaksanaan pencarian dan
penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di
pelabuhan
Fungsi
Mencakup
1
2
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatandankeamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan didalam wilayah LKr dan LKp
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
30/51
KEGIATAN PENGUSAHAAN
DI PELABUHAN
Dilakukan
perseorangan / badan
usaha
PELAYANAN JASAKEPELABUHANAN
PELAYANAN JASATERKAIT
JASA KAPAL,
PENUMPANG, BARANG
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermagab. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
c. fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
d. jasa dermaga bongkar muat barang & peti kemas;
e. jasa gudang, alat bongkar muat, peralatan
pelabuhan;
f. jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,dan Ro-Ro;
g. jasa bongkar muat barang;
h. pusat distribusi dan konsolidasi barang;
i. jasa penundaan kapal.
Kegiatan yang menunjang
kelancaran operasional &
memberikan nilai tambah bagi
pelabuhan
(PP 61/2009 pasal 68)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
31/51
a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
a. penyediaan depo petikemas;b. penyediaan pergudangan;
c. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
d. instalasi air bersih dan listrik;
e. pelayanan bunker;
f. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa
pelabuhan;g. penyediaan fasilitas gudang pendingin (cold storage);
h. perawatan dan perbaikan kapal (docking);
i. packing/repacking dan labeling/relabeling;
j. fumigasi dan container cleaning/repair;
k. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
l. tempat tunggu kendaraan bermotor;m. kegiatan industri tertentu;
n. kegiatan perdagangan;
o. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
p. jasa advertensi (advertising service);
q. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
KEGIATAN JASA TERKAIT
(PP 61/2009 pasal 70)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
32/51
BADAN USAHA PELABUHAN
Dapat melakukan kegiatan di 1 ataubeberapa terminal dalam 1 pelabuhan
Wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh :
a. Menteri untuk BUP di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ;
b. Gubernur untuk BUP di pelabuhan pengumpan regional; dan
c. Bupati/Walikota untuk BUP di pelabuhan pengumpan lokal.
Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan :
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. berbentuk BUMN, BUMD, maupun PT(Perseroan Terbatas );
c. memiliki akte pendirian perusahaan yang khusus didirikan di bidangkepelabuhanan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. memiliki keterangan domisili perusahaan.
(PP 61/2009 pasal 71)
Sampai saat ini telah dikeluarkan
53 perizinan untuk BUP
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
33/51
PELABUHAN
SUNGAI & DANAU
MENTERI GUBERNUR ATAU
BUPATI/WALIKOTA
PELABUHAN UTAMA &
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN
IZIN
Pembangunan pelabuhan laut harus
memenuhi persyaratan tekniskepelabuhanan, dan kelestarian
lingkungan,
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
34/51
34
7
Teknis Kepelabuhanan Kelestarian Lingkungan
Studi Kelayakan, terdiri dari :
a. kelayakan teknisb. kelayakan ekonomis dan finansial
IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN
Desain teknis, terdiri dari :
a. Kondisi tanah
b. Konstruksic. Kondisi hidrooceanografi
d. Topografi
e. Penempatan SBNP, alur pelayaran
dan kolam pelabuhan
Studi Lingkungan
(PP 61/2009 pasal 81-83)
Izin harus disertai dokumen :
a. Rencana Induk Pelabuhan
b. Dokumen kelayakanc. Dokumen desain teknis
d. Dokumen lingungan
Persyaratan
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
35/51
Otoritas Pelabuhan Unit PenyelenggaraPelabuhan
Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan
konsesi dan bentuk lainnya dari
Otoritas Pelabuhan
PELAKSANAAN PEMBANGUNANPELABUHAN
(PP 61/2009 pasal 87)
Dilakukan oleh
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
36/51
PENGEMBANGAN PELABUHAN
DENGAN RENCANA INDUK PELABUHANNASIONAL DAN RENCANA INDUK PELABUHAN
MENTERI
HARUS SESUAI
HARUS ADA IZIN DARI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
Pel. Utama & Pengumpul
Pel. Pengumpan Regional
(PP 61/2009 pasal 89)
Pel. Pengumpan Lokal
Pel. Sungai & Danau
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
37/51
PENGOPERASIAN PELABUHAN
PENYELENGGARA PELABUHAN
MENTERI
Dilakukan oleh :
HARUS ADA IZIN DARI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
Pel. Utama & Pengumpul
Pel. Pengumpan Regional
Pel. Pengumpan Lokal
Pel. Sungai & Danau
Pengoperasian Pelabuhan dapat ditingkatkan terus
menerus selama 24 (jam) dalam 1 hari atau selama
watu tertentu sesuai kebutuhan
(PP 61/2009 pasal 89)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
38/51
TERMINAL KHUSUS
hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:
a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tsb;b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif
dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
Dalam keadaan darurat Terminal Khusus dapat digunakan
untuk kepentingan umum atas izin menteri (pasal 124)
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki DLKR & DLKP tertentu; dan
c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan
fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran,
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
TERTENTU DILUARDLKr & DLKp
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
39/51
PERIZINAN
TERMINAL KHUSUS
MENTERI
Penetapan Lokasi
PembangunanPengoperasian
Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan izin yang telah diberikan:
a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
b. dikembalikan seperti keadaan semula;
c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal
d. khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain;
e. dijadikan pelabuhan. (pasal 127)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
40/51
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
(TUKS)
PERSETUJUAN PENGELOLAAN TUKS
DLKr & DLKp PELABUHAN UTAMA
& PENGUM PUL
Pengelolaan TUKS
dilakukan sebagai satu kesatuan dalampenyelenggaraan pelabuhan.
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
TERTENTU DIDALAM DLKr & DLKp
DLKr & DLKp PELABUHAN
PENGUMPAN REGIONAL
DLKr & DLKp PELABUHAN
PENGUMPAN LOKAL
MENTERI
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
41/51
PENGGUNAAN TUKS
Penggunaan TUKS selain untuk melayani kegiatan dapat
dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah
mendapat KONSESIdari penyelenggara pelabuhan.
KONSESI diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk
memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan
keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar
c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasakepelabuhanan;
d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara
pelabuhan yang bersangkutan; dan
e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa
kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
42/51
TARIF
Otoritas
Pelabuhan
Badan Usaha
Pelabuhan (BUP)
berdasarkan jenis, struktur,
dan golongan tarif yang
ditetapkan pemerintah
Pendapatan BUP
Jasa yang terkait dengan penggunaan perairan,daratan serta jasa kepelabuhanan yang
diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan
PNBPjasa kepelabuhanan bagi
pelabuhan non komersial
PENARIFAN
Perda
Pemerintah
pelabuhan yang diusahakanoleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kotaPenerimaan
Daerah
(PP 61/2009 pasal 145)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
43/51
BESARAN TARIF
a.kepentingan pelayanan umum;
b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
c.kepentingan pengguna jasa;
d.peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
e.pengembalian biaya; dan
f.pengembangan usaha.
berdasarkan
(PP 61/2009 pasal 146)
43
PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS YANG
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
44/51
PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS YANG
TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
PELABUHAN UTAMA TERMINAL KHUSUS
(PP 61/2009 pasal 150-153)
wajib memenuhi persyaratan:
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan & keamanan pelayaran;d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
e. fasilitas kantor, instansi bea cukai, Imigrasi,
dan karantina;
f. jenis komoditas khusus.
Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar
negeri Pelabuhan Utama dan Terminal Khusus
SISTEM INFORMASI
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
45/51
45
Pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan, penyimpanan,
penyajian, serta penyebaran
data dan informasi Pelabuhan
SISTEM INFORMASI
PELABUHAN
Mendukung perumusan kebijakan dibidang Pelabuhan.
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat atau publik
Diselenggarakan
Mendukung operasional PelabuhanUntuk
MenteriTk. Nasional
Mencakup
(PP 61/2009 pasal 154)
GubernurTk. Provinsi
Walikota/BupatiTk. Walikota/Kab.
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
46/51
Penyelenggaraan pelabuhan laut yang digunakanuntuk melayani angkutan penyeberangan serta
pelabuhan sungai dan danau diatur sbb:
KETENTUAN LAIN LAINPP NO 61 TAHUN 2009
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh
Otoritas Pelabuhanb. kegiatan Pemerintahan di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar
c. kegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan
Penyelenggara pelabuhan laut yang digunakan untukmelayani angkutan penyeberangan serta pelabuhan
sungai dan danau yang digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan yang belum diusahakan
secara komersial dilakukan oleh UPT Pemerintah,
Provinsi dan Bupati/walikota
(PP 61/2009 pasal 162)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
47/51
Pada saat PP ini berlaku Pemerintah, Pemerintah Daerah danBUMN yang menyelenggarakan Pelabuhan tetap
menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan
berdasarkan PP ini
KETENTUAN PERALIHANPP NO 61 TAHUN 2009
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU no 17
tahun 2008 ttg Pelayaran, Kegiatan usaha pelabuhan yangdilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN wajib
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP ini
Kegiatan pengusahaan yang telah diselenggarakan oleh
BUMN tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud
(PP 61/2009 pasal 165)
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
48/51
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYELENGGARAANTRANSPORTASI
PEMBINAAN
PERIZINAN
REKOMENDASI
PENETAPAN
1
2
3
4
7/22/2019 Slide Depdagri Fix
49/51
PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah
Urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan/susunan
pemerintahan (concurrent)
Terdiri atas 31 bidang urusan
Pemerintahan, termasuk bidang
PERHUBUNGAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/kepelabuhanan%20BLKPPN1.pptx7/22/2019 Slide Depdagri Fix
50/51
URUSAN
PEMERINTAHAN
PEL. UTAMA DAN
PENGUMPUL
PEL. PENGUMPAN
REGIONAL
PEL. PENGUMPAN
LOKAL
PEL. SUNGAI DAN DANAU
Penetapan Lokasi
Pelabuhan
(pasal 18)
Menteri : Izin
Gubernur : Rekomendasi
Bup./Wali. :Rekomendasi
Menteri : Izin
Gubernur : Rekomendasi
Bup./Wali. :Rekomendasi
Menteri : Izin
Gubernur :Rekomendasi
Bup./Wali.:Rekomendasi
Menteri : Izin
Gubernur : Rekomendasi
Bup./Wali. : Rekomendasi
Rencana Induk
Pelabuhan
(pasal 28)
Menteri : Izin
Gubernur :Rekomendasi
Bup./Wali. :Rekomendasi
Gubernur : Izin
Bupati/Wali. :Rekomendasi
Bupati/Wali.kota : Izin Bupati/Wali.kota : Izin
DLKr dan DLKp
(pasal 32)
Menteri : Izin
Gubernur :Rekomendasi
Bup./Wali. :Rekomendasi
Gubernur : Izin
Bupati/Wali. :Rekomendasi
Bupati/Wali.kota : Izin Bupati/Wali.kota : Izin
Pengembangan
Pelabuhan (psl 90)
Menteri : Izin Gubernur : Izin Bupati/Walikota : Izin Bupati/Walikota : Izin
Pengoperasian
Pelabuhan (psl 94)
Menteri : Izin Gubernur : Izin Bupati/Walikota : Izin Bupati/Walikota : Izin
Pengelolaan TUKS
(psl 135/113)
Menteri : Persetujuan Gubernur : Persetujuan Bup/Wali : Persetujuan
Dapat dikelola oleh : Pemerintah Pemda. Prov/Kab/Kota, dan Badan Usaha
Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten /Kota
Catatan :
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/kepelabuhanan%20BLKPPN1.pptx7/22/2019 Slide Depdagri Fix
51/51