Upload
nissakurnia
View
139
Download
41
Embed Size (px)
DESCRIPTION
soal UAS KDM Poltekkes YK
Citation preview
Soal UAS POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA jurusan D-4
Keperawatan semester I
Anggota kelompok :
1. Luthfa Nadia
2. Ovi Norma Y.
3. Samiasih Ayu D.
4. Tiara Annisa
5. Luthfi Cahya
1. Dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 diatur mengenai proteksi tenaga
medis. Pada pasal berapakan proteksi tenaga medis adiatur . . .
a. 24
b. 25
c. 26
d. 27
2. Pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam memberikan berbagai
tingkat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan
lain-lain. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari...
a. Rawat jalan
b. Institusi
c. Hospice
d. Community Based Agency
3. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya
sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktik perawat
keluarga dan lain-lain. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari...
a. Rawat jalan
b. Institusi
c. Hospice
d. Community Based Agency
4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kelompok pribadi masyarakat
disebut pelayanan...
a. Pelayan medik mandiri
b. Pelayanan medik dasar
c. Pelayan medik sekunder
d. Pelayan medik tersier
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit dengan kemampuan
yang nonspesifik, sampai ke Rumah Sakit dengan kemampuan pelayanan
spesialistik 4 dasar merupakan jenis pelayanan ...
a. Pelayan medik mandiri
b. Pelayanan medik dasar
c. Pelayan medik sekunder
d. Pelayan medik tersier
Anggota kelompok :
Herlina Tri Astuti (P07120214013)
Meiris Dwi Anita (P07120214020)
Nia Ayu Bintari (P07120214022)
Prima Priatma M. (P07120214027)
Ulfah Pangestika (P07120214038)
1. Manakah diantara berikut ini yang bukan termasuk hak – hak pasien?
a. Hak untuk mendapatkan keamanan
b. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu
c. Hak untuk meningkatkan pengetahuan
d. Hak untuk memilih dokter
e. Hak atas privasi
2. Pada pasal berapakah Undang – undang tentang kesehatan diatur?
a. UU no 36 tahun 2009
b. UU no 44 tahun 2009
c. UU no 29 tahun 2009
d. UU no 29 tahun 2004
e. UU no 1 tahun 2009
3. Seorang pasien berhak mendapatkan hak informed consent, yakni...
a. Hak untuk memilih dokter
b. Hak untuk bebas menentukan pendapat klinik
c. Hak memperoleh asuhan keperawatan
d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap tentang keadaan medis
e. Hak atas informasi rekam medis
4. Upaya penegakan hak akan berhasil dengan baik apabila...
a. Dibuat undang – undang yang dapat menjerat para pelanggarnya
b. Di didukung negara lain yang ada hubungan baik dengan Indonesia
c. Adanya kesadaran setiap warga negara untuk menegakkan hak –
haknya
d. Adanya dana yang cukup untuk membiayai para aparat
e. Memberikan laporan, saran dan masukan pada Presiden
5. Sikap mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri malah juga kaya sendiri dan
lain – lain, mengakibatkan orang dengan begitu mudahnya
menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau
memperhatikan hak – hak orang lain, dapat menjadi penyebab terjadinya
pelanggaran, karena...
a. Kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab
b. Mengedepankan hati nurani
c. Menonjolkan kolektivisme
d. Kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa
dan pengadilan)
e. Mengedepankan rasa egois
Anggota kelompok :
Dedi Putra Mahendra ( PO7120214003)
Yusuf Kamil ( PO7120214039)
HafisaAlfit Linasih ( PO7120214010)
Devi Kumala Sari ( PO7120214004)
Nissa Kurniasih ( PO7120214023)
1. Menurut Tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dengan
upaya kesehatan yang ada terdapat pelayanan kesehatan yang dipakai
dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu
a. pelayanan kesehatan d. pelayanan warga miskin
b. batuan social e. bantuan langsung tunai
c. pelayanan kesejahteraan
2. Apakah Prinsip – prinsip kita sebagai tenaga kesehatan dalam memenuhi
kebutuhan HAM adalah
a. kualitas d. kesejahteraan
b. kuantitas e. kenyamanan
c produktif
3. Apakah arti dari Undang – Undang adala
a.peraturan yang disahkan pejabat d. peraturan yang diatur pengadilan
b. peraturan yang mengikat e. peraturan negara
c. peraturan yang ada hukuman
4.Sebutkan pasal undang undang hokum di Indonesia yang mngatur tentang
pelayanan kesehatan adalah
a. UU no 29 tahun 2012 d. PP no 15 tahun 2013
b. UU no 24 tahun 2009 e. UU no 36 tahun 2009
c. perpres no 21 tahun 2013
5. Sebutkan pasal pasal perundang – undangan yang mengatur tentang
perlindungan warga Negara adalah
a. UU no 8 tahun 1999 d. perpres no 24 taun 2014
b. UU no 27 tahun 2001 e. PP no 23 tahun 2013
c. UU no 18 tahun 2001
Anggota kelompok :
1. Ad Dieni Ulya Sholichah (P07120214001)
2. Diana Anjar Sari (P07120214006)
3. Endah Novitasari (P07120214008)
4. Ety Wahyuningsih (P07120214009)
5. Izmi Nur Rasyida (P07120214016)
1. Pasal dalam UU Kes No. 36 tahun 2009 yang mengatur penyediaan
pembiayaan kesehatan yang bertujuan menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan adalah
a. Pasal 170 ayat 1
b. Pasal 170 ayat 2
c. Pasal 170 ayat 3
d. Pasal 170 ayat 4
2. Masalah yang terdapat dalam pembiayaan kesehatan adalah
a. Mengendalikan biaya kesehatan
b. Kurangnya dana yang tersedia
c. Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan
d. Mengadakan asuransi kesehatan
3. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal pasal yang
mengatur tentang pembiayaan adalah
a. Pasal 160, 161,162
b. Pasal 170,171, 172
c. Pasal 172, 173, 174
d. Pasal 173, 174, 175
4. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk bidang kesehatan
yaitu
a. 1 – 2%
b. 2 – 3%
c. 3 – 4%
d. 4 – 5%
5. Kecilnya alokasi dana termasuk masalah pada …
a. Pemanfaatan yang tidak tepat
b. Penggunaan asuransi kesehatan kurang efektiif
c. Kurangnya dana
d. Pengelolaan dana yang belum sempurna
Anggota kelompok :
Meilany Rustanti P07120214019
Mona Indah P07120214021
Retnaning Tyas P07120214029
Rizki Arlintang P07120214030
Sufi Mualifah P07120214035
SOAL
1. Upaya penyelesaian sengketa lembaga kesehatan diluar peradilan yang
kurang lebih hampir sama dengan negosiasi, namun pihak ketiga netral
sebagai penengah disebut ...
a. Mediasi
b. Negosiasi
c. Arbitase
d. Litigasi
2. Kasus apa yang sering terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan
konflik regulasi persengketaan kesehatan adalah...
a. Menghormati hak orang lain dalam kesehatan
b. Malpraktik
c. Jual beli darah ilegal
d. Bedah plastik
3. Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, ketika ada tenaga medis yang
melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya adalah...
a. Arbitase
b. Negosiasi
c. Mediasi
d. Denda Administratif
4. Jika terjadi persengkataan tentang informed consent atau persetujuan
dilembaga kesehatan, hal yang dapat ditimbulkan akibat tidak adanya
suatu informed consent...
a. Melanggar standar operasional prosedur (SOP)
b. Pasien tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang
tindakan medis
c. Komunikasi yang tidak efektif antara pasien dengan tenaga
medis
d. Memperrburuk citra lembaga tenaga kesehatan tersebut
5. Apabila seorang tenaga medis DALAM MELAKUKAN
TINDAKANNYA MELANGGAR KODE ETIK, maka hukuman yang
aling tepat adalah
a. Mediasi
b. Perdata
c. Pidana
d. Tata usaha negara
Anggota kelompok :
Dhea Amanati Purna Oktasari (P07120214005)
Hana Asiyaningsih (P07120214012)
Istianah Nur Alfiah (P07120214015)
Putri Dila Cesaria (P07120214028)
Sera Puji Astuti (P07120214032)
Soal
1. upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran,
kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar
dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal merupakan salah satu
perwujudan dari...
a. pendidikan kesehatan
b. pembangunan kesehatan
c. peningkatan derajat kesehatan
d. pemerataan kesehatan
2. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab proses mediasi lebih sering
ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan?
a. Proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan
keputusan yang benar-benar final and building karena waktu tidak bisa
dikontrol para pihak.
b. Biaya pengadialan dibeberapa Negara dianggap mahal disamping
sisitem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkat-tingkat
ditambah dengan biaya pengacara/advokad
c. Proses tidak memaksa para pihak untuk saling menyerang.
d. Para pihak hanya mendapat putusan kalah menang.
3. pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang
dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang
kondusif bagi kesehatan. Definisi ini dikemukakan oleh...
a. Abraham Maslow
b. Dante Alighieri
c. Larry Green
d. Immanuel Kant
4. “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui mediasi”. Hal ini tencantum pada UU kesehatan No.36
tahun 2009 pasal...
a. Pasal 189
b. Pasal 190 ayat 1
c. Pasal 193 ayat 1
d. Pasal 29
5. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah hasil keputusan masing-
masing pihak, hal tersebut merupakan karakteristik lembaga mediasi
yaitu...
a. Voluntary
b. Informal
c. Future locking
d. Parties control
Anggota kelompok :
1. Eka Putri A F (P07120214007)
2. Latiefa Zulfa I (P07120214017)
3. Novatiarista W P (P07120214024)
4. Oktavia Ratih F (P07120214025)
5. Tegar Khusnul Q (P07120214035)
1. Dibawah ini yang tidak termasuk Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Sistem
Pendidikan Nasional adalah....
a. Pendidikan
b. Penelitian dan Pengembangan
c. Pembangunan nasional
d. Pengabdian pada Masyarakat
2. Mengapa dilakukan perubahan paradigma pendekatan pembelajaran dari
teacher centre learning menjadi student centre learning....
a. Untuk nenumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat
b. Untuk mengurangi beban belajar guru
c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
d. Membuat kegiatan belajar mengajar lebih aktif
3. Apa yang sebaiknya dilakukan pertama kali dalam menyelesaikan konflik
antar lembaga kesehatan....
a. Menyerahkan ke pengadilan
b. Mediasi
c. Saling menghujat melalui media massa
d. Tawuran
4. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 171
tentang bab pembiayaan kesehartan, ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan
untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-
kurangnya....dari anggaran kesehatan.
a. 1/3
b. 2/3
c. 3/2
d. 1/2
5. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarkan Pendidikan, Penelitian
dan Pengembangan serta Pengabdian pada masyarakat merupakan isi dari
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal....
a. Pasal 20 ayat 2
b. Pasal 21 ayat 2
c. Pasal 21 ayat 1
d. Pasal 20 ayat 1
6. Uapaya pendidikan tenaga kesehatan dalam menjamin kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 20 Sisdiknas 2009 adalah....
a. Melakukan perubahan paradigma pendekatan pembelajaran dari
teacher centre learning kepada student centre learning sehingga
menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat
b. Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi uji kompetensi
sebagai pengakuan terhadap kewenangan, tanggung jawab, hak dan
kewajiban sebagai tim kesehatan
c. Mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi institusi
pendidikan sebagai penjamin mutu penyelenggaraan program
pendidikan
d. Menerapkan kurikulum berbasis kompetensi
Nama anggota :
1. Ardina Putri
2. Hajar Simping Fahmawati
3. Ilham Wahyu Sasongko
4. Sri Eni Restuti
5. Rizqi Dwi Muhita
1. Pendidikan tinggi kesehatan diatur dalam….
a. UU No. 35 tahun 2014 Pasal 17-20
b. UU No. 36 tahun 2014 Pasal 17-21
c. UU No. 35 tahun 2014 Pasal 17-20
d. UU No. 36 tahun 2000 Pasal 17-21
2. Tujuan sistem pendidikan kesehatan profesional adalah . . . .
a. Untuk mencetak tenaga kesehatan yang profesional
b. Untuk mendapatkan jabatan yang tinggi
c. Untuk memenuhi kuota tenaga kerja di Indonesia
d. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya
3. Perlindungan hak pasien menjadi pertanggung jawaban dari tenaga
kesehatan. Sedangkan perlindungan tenaga kesehatan menjadi tangggung
jawab….
a. Pemerintah, pasien, dan tenaga kesehatan lainnya
b. Instansi kesehatan (seperti rumah sakit)
c. Pemerintah
d. Tenaga kesehatan lainnya
4. Pendidikan tinggi kesehatan bertujuan untuk mencapai pembangunan
kesehatan. Pembangunan kesehatan itu sendiri ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal
sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam….
a. Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
d. Peraturan Presiden Nomor.8 tahun 2012
5. Kondisi dosen Pendidikan Vokasi Tenaga Kesehatan saat ini masih
heterogen baik kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Untuk
menyikapi kesenjangan tersebut maka perlu adanya….
a. Perhatian khusus dari pemerintah untuk para dosen Pendidikan Vokasi
Tenaga Kesehatan.
b. Program pendidikan yang sama untuk para dosen pendidikan vokasi
tenaga kesehatan.
c. Antisipasi dan strategi kebijakan dalam perencanaan dan penataan
yang tepat dan menyeluruh pada dosen pendidik.
d. Keharusan untuk para dosen menempuh pendidikan yang tinggi
sehingga mempunyai ketrampilan masing-masing.