0

Tinjauan Performa Ekonomi

Indonesia Periode 2014-2019

Komisi Ekonomi PPI Dunia No. 1 / 2020

Penulis: Putra Hutama, Denny Irawan, Chairul

Adi, Achyar Al Rasyid, Perwira Yodanto

Editor: Denny Irawan

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan gambaran umum terhadap perekonomian Indonesia

pada periode 2014-2019. Secara umum, tentunya periode ini berkaitan dengan masa

pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Meskipun demikian, kami tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa performa perekonomian

Indonesia di periode ini juga ikut dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan periode sebelumnya.

Kami mendasarkan penilaian kami dengan mengacu pada dua benchmark, yaitu perekonomian

negara- negara berkembang lainnya di kelompok BRICS dan MINT, dan dokumen-dokumen

resmi dari pemerintah. Kami meyakini bahwa posisi Indonesia yang semakin penting dalam

konstelasi perekonomian Internasional tidak akan terlepas dari kondisi negara-negara mitra dan

perekonomian AS dan Tiongkok yang tetap dominan. Eskalasi perang dagang juga

memberikan warna khusus dalam gejolak perekonomian global beberapa tahun terakhir yang

tentunya memiliki pengaruh penting bagi perekonomian Indonesia.

Kajian ini terdiri atas lima tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. Tiga topik pertama

berorientasi pada performa makroekonomi, fiskal dan perdagangan. Dua kajian berikutnya

berfokus pada pembangunan regional melalui dana desa dan peningkat kesejahteraan. Secara

umum kami melihat bahwa perekonomian Indonesia merupakan salah satu dengan performa

terbaik di kelompok BRICS- MINT, khususnya dari aspek makroekononomi. Pun demikian,

pertanyaan besar yang masih menjadi tantangan adalah kualitas pertumbuhan yang sejauh ini

masih bertumpu pada konsumsi, dan memiliki kontribusi yang terbilang kurang optimal dalam

penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pada tulisan pertama, kami menyajikan gambaran umum performa makroekonomi Indonesia.

Secara umum, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan performa makroekonomi

terbaik di kelompok BRICS-MINT. Namun, tentu terdapat beberapa catatan penting,

khususnya terkait kualitas pertumbuhan Indonesia yang sejauh ini masih bertumpu dengan

konsumsi.

2

Kedua, kami menyajikan gambaran kinerja fiskal pemerintah. Kami melihat bahwa kontribusi

pajak dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima

tahun terakhir, meskipun belum diimbangi kemampuan yang baik dalam pencapaian target.

Ketiga, kami menyajikan gambaran kinerja perdagangan dan diplomasi ekonomi. Kami melihat

bahwa performa perdagangan Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk dapat

berkembang. Pengaruh perang dagang global merupakan salah satu faktor utama penyebabnya.

Di samping itu, peran diplomasi ekonomi yang sudah gencar dilakukan belum menunjukkan

hasil yang signifikan.

Keempat, kami menyajikan gambaran capaian pembanguna regional, khususnya terkait peran

strategis dana desa. Kami melihat indikasi dampak positif dana desa terhadap pembangunan

desa. Meskipun demikian, terdapat tantangan besar untuk peningkatan kapasitas perangkat

desa agar penyerapan dana desa bisa lebih efektif.

Kelima, kami menyajikan gambaran capaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari tiga

indikator utama indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Kami melihat bahwa capaian Kabinet Kerja jilid 1 Presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam

bidang ini cukup memuaskan. Namun, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam

menerjemahkan target Nawa Cita yang dijanjikan.

3

Performa Makroekonomi Indonesia di Periode 2014-2019

Denny Irawan

Stabilitas dan Pencapaian

Sepanjang periode 2014-2019, performa makroekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil,

meskipun memiliki beberapa catatan. Dalam artikel ini dilakukan perbandingan performa

makroekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya dalam kelompok BRICS

dan MINT yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Meksiko, Indonesia,

Nigeria dan Turki.

Secara kumulatif sepanjang periode 2014Q1-2019Q2, perekonomian Indonesia merupakan

salah satu negara yang bertumbuh paling tinggi di lingkungan BRICS-MINT (Gambar 1.a).

Perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar total 29,48% sepanjang periode tersebut, dan

merupakan yang tertinggi ketiga setelah India (44,52%) dan Tiongkok (40,58%). Sementara

itu, beberapa negara lainnya cenderung bertumbuh lebih lambat, seperti Afrika Selatan, yang

secara kumulatif bertumbuh sebesar 5,21%, dan Rusia (1,56%). Bahkan, terdapat negara yang

mengalami penyusutan ukuran perekonomian, yaitu Brazil yang tumbuh negatif sebesar -4,79%

secara kumulatif.

Gambar 1. (a) Pertumbuhan PDB Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q2 (%); dan

(b) Pergerakan Nilai Tukar Kumulatif BRICS-MINT 2014-2019Q3 (%)

Sumber: World Bank (2019) dan IMF (2019)

Disamping itu, performa makroekonomi Indonesia dapat dilihat juga dari nilai tukar Rupiah

yang secara kumulatif terdepresiasi sebesar 24% pada periode 2014-2019Q3 (Gambar 1.b.).

4

Performa ini menempatkan Rupiah di posisi ketiga di lingkungan BRICS-MINT. Meskipun

demikian, stabilitas ini diproyeksikan sulit untuk dipertahankan seiring menguatnya tensi

perang dagang dunia yang terus memberi tekanan terhadap mata uang negara-negara

berkembang, termasuk Rupiah. Performa nilai tukar Rupiah ini tentunya tidak terlepas dari

posisi akomodatif kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, yang cukup efektif dalam menjaga

stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping itu, keberhasilan yang dicapai sejauh ini juga

merupakan kontribusi atas disiplin fiskal yang terus terjaga di bawah batas aman 3% PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu yang paling stabil sepanjang

periode 2014- 2019 (Gambar 2). Laju pertumbuhan tetap terjaga di kisaran 5%+, meskipun

terdapat tren penurunan. mendekati angka 5%. Tiongkok juga stabil dengan laju pertumbuhan

di atas 6%, dengan tren penurunan seiring gejolak perang dagang dalam beberapa tahun

terakhir. Sedangkan negara-negara lainnya memiliki fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Turki tercatat negatif dalam periode 2018Q4-

2019Q2.

Gambar 2. Pertumbuhan PDB (YoY) Indonesia dan Negara-Negara Berkembang Lainnya, 2014-2019

Sumber: World Bank (2019)

Tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan, dimana publikasi terakhir BPS

pada bulan Agustus 2019 menunjukkan angka pengangguran berada di posisi 5,28%, atau turun

dari posisi Agustus 2018 sebesar 5,34%. Di satu sisi, hal ini merupakan indikasi bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil terus berkontribusi secara positif

terhadap penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, tren penurunan angka pengangguran yang

5

semakin mengecil dibandingkan stabilitas pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penciptaan

lapangan kerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.

Gambar 3. (a) Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%); dan (b) Tingkat Inflasi

YoY(%), Sumber: BPS, 2019

Selain itu, inflasi terus terjaga stabil berada di kisaran 3% selama periode 2015-2019, dimana

inflasi YoY Oktober 2019 tercatat sebesar 3,13%, berada pada level yang sama dengan posisi

Desember 2018. Laju inflasi ini diproyeksikan tetap terjaga, bahkan ada kecenderungan

melemah seiring perlambatan ekonomi global.

Beberapa Catatan

Meskipun perekonomian Indonesia cenderung stabil di tengah gejolak yang melanda berbagai

negara lain, terdapat beberapa hal yang tetap perlu diwaspadai. Pertama, performa ekonomi

Indonesia tampak terus melemah. Gambar 4 menjabarkan dinamika siklus bisnis perekonomian

Indonesia dibandingkan dinamika siklus bisnis total negara-negara G20. Siklus ini

menggambarkan deviasi pertumbuhan ekonomi dari tren masing-masing. Tampak bahwa

perekonomian G20 berada pada kondisi di bawah garis tren, atau dalam posisi negatif. Di sisi

lain, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi positif, meskipun sudah hampir

menyentuh garis tren. Seiring dengan proyeksi perekonomian dunia yang akan terus mengalami

perlambatan, terdapat peluang besar bagi perekonomian Indonesia untuk masuk ke dalam

siklus bawah dalam beberapa triwulan ke depan.

6

Gambar 4. Siklus Bisnis Indonesia dan Total Negara G20, 2010-2019

Sumber: OECD (2019), Diolah

Tabel 1. Struktur PDB Indonesia Berdasarkan Penggunaan, 2010-2019Q2 (%)

Komponen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Q2

Konsumsi Rumah

Tangga 56.2 55.6 55.4 55.3 55.5 55.4 55.5 55.4 55.4 54.9

Konsumsi Pemerintah 9.0 9.0 8.8 8.9 8.6 8.6 8.2 8.0 7.9 7.7

PMTDB 31.0 31.8 32.7 32.5 32.4 32.4 32.2 32.6 33.0 31.8

Net Ekspor 1.9 2.0 0.4 1.0 0.7 1.6 1.6 1.8 0.8 1.8

Perubahan Inventori 1.9 1.6 2.3 1.5 1.9 1.3 1.4 1.3 1.9 2.2

Diskrepansi Statistik - 0.0 0.4 0.7 0.9 0.7 1.1 0.9 0.9 1.6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: BPS (2019)

Kedua, persoalan lain yang tetap menjadi perhatian adalah struktur perekonomian Indonesia

yang tetap bertumpu pada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 55% terhadap

PDB. Struktur tersebut terus bertahan setidaknya dalam satu dekade terakhir. Pada saat

terjadinya krisis global pada tahun 2008, posisi dominan konsumsi disinyalir merupakan faktor

utama yang menjaga perekonomian. Indonesia tetap dapat bertumbuh secara positif. Akan

tetapi, perlu diperhatikan juga kualitas pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang demikian.

Hal ini terkait dengan kapasitas produksi perekonomian Indonesia. Sebab, sektor produksi yang

ditandai dengan ekspor dan investasi merupakan kunci dari pertumbuhan berkualias yang

berkontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di

samping itu, peran konsumsi pemerintah semakin menyusut, sementara porsi investasi

(PMTDB) cenderung stagnan.

7

Ketiga, penting juga untuk diperhatikan yaitu korekasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap

penciptaan lapangan kerja. Gambar 5 menjabarkan perbandingan pertumbuhan ekononomi

dengan laju penurunan tingkat pengangguran. Tampak bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap

penurunan angka penangguran berada di kisaran -0,1 hingga -0,3 dalam tiga tahun terakhir.

Rendahnya angka elastisitas tersebut disinyalir disebabkan oleh pertumbuhan yang masih

didominasi konsumsi. Tentu ini yang harus menjadi fokus ke depannya, mengingat

pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang masih positif.

Gambar 5. Laju Pertumbuhan PDB dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS, 2019

Diskusi dan Rekomendasi

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan

performa yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara berkembang dalam lingkungan

BRICS- MINT. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas pertumbuhan dan stabilitas nilai tukar.

Secara domestik, performa makroekonomi Indonesia juga tampak dari inflasi yang terjaga di

kisaran 3% sepanjang 2015- 2019. Selain itu, stabilitas juga ditunjukkan dari tingkat

pengangguran terbuka yang terus menurun.

Namun, terdapat indikasi yang jelas tentang perlambatan laju perekonomian, sebagaimana

terlihat dalam pertumbuhan YoY. Risiko ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global

juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, elastisitas

pertumbuhan terhadap penurunan angka pengangguran juga tampak mengalami penurunan.

7,00 0,06 5,94

6,18

6,00 0,05 5,61 5,5 5,34

5,28

5,00

5,06 5,15 5,17 5,04

4,00 4,94 4,88

-0,02 -0,01

3,00 -0,03

2,00 -0,06

1,00

0,04

0,02

0,00

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

-0,10 2014 2015

-0,12

2016 2017 2018 2019Q2

Pertumbuhan Pengangguran Elastisitas - Kanan

8

Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kedepannya. Pertama,

Indonesia perlu terus mempromosikan investasi dan mengupayakannya menjadi motor baru

pendorong pertumbuhan. Peran pemerintah tentunya penting dalam menarik arus investasi baik

asing maupun domestik untuk tetap menggiatkan perekonomian nasional. Kedua, kebijakan

moneter yang akomodatif perlu terus dipertahankan. Stabilitas nilai tukar yang bisa dicapai

sejauh ini tidak terlepas dari keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar berada

pada kisaran yang diharapkan. Ketiga, disiplin fiskal perlu tetap dijaga, meskipun ruang gerak

untuk ekspansi masih tetap ada. Seiring dengan perlambatan yang diprediksi masih akan terus

terjadi, pemerintah dinilai perlu meningkatkan belanja untuk menjaga stabilitas kinerja

perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik.2019. www.bps.go.id

2. The International Monetary Fund (IMF) International Financial Statistics. 2019.

www.data.imf.org

3. Organization of Economic Cooperation and Development. 2019. www.data.oecd.org

4. The World Bank Global Economic Monitor. 2019. www.data.worldbank.org

http://www.bps.go.id/http://www.data.imf.org/http://www.data.oecd.org/http://www.data.worldbank.org/

9

Performa Fiskal Indonesia di Periode 2014 – 2019

Chairul Adi

1. Kinerja Penerimaan

Kontribusi pajak dalam pembiayaan APBN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan

dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2019, pajak diharapkan dapat berkontribusi sekitar

82,5% dari total pendapatan negara, angka yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun,

meningkatnya peran perpajakan dalam APBN belum diimbangi kemampuan dalam pencapaian

target. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan perpajakan selama periode pertama

pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kurang memuaskan. Realisasi penerimaan dari

sektor perpajakan melenceng cukup jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN, bahkan

merupakan capaian terendah dalam dua dekade terakhir. Demikian halnya di akhir periode

pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai dengan bulan Oktober 2019, penerimaan

pajak baru mencapai sekitar Rp1.018 triliun, hanya tumbuh sebesar 0,23% dibanding periode

yang sama tahun lalu. Jumlah ini setara dengan 64,56% dari target APBN 2019 dan lebih rendah

dari capaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 71.39%. Dengan hanya dua bulan

tersisa, realisasi target penerimaan pajak diperkirakan sulit melampaui capaian tahun lalu.

Rendahnya kolektibilitas pajak tercermin dari rendahnya tax ratio Indonesia, yakni

perbandingan penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data OECD

menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia dalam beberapa terakhir menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2017, tax ratio Indonesia hanya sebesar 11,53%, merupakan yang terendah di antara

negara-negara di Asia Pasifik, bahkan lebih rendah dari rata-rata negara Amerika Latin dan

Afrika. Masih belum optimalnya kinerja di sektor perpajakan dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang diyakini ikut berkontribusi pada

perlambatan ekonomi domestik yang kemudian berdampak pada lambannya pertumbuhan

penerimaan perpajakan dan tax ratio yang terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi

lapangan kerja di sektor informal5 (sekitar 57%) juga turut berdampak pada sulitnya

menggenjot penerimaan pajak. Pemetaan potensi dan pengenaan basis pajak yang relatif lebih

sulit di sektor informal serta relatif banyaknya insentif pajak (atau pembebasan pengenaan

pajak) yang diberikan di sektor tersebut, misal pertanian dan perikanan, menjadi salah satu

tantangan tersendiri bagi pemerintah.

10

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi di bidang

administrasi perpajakan, antara lain melalui simplifikasi pendaftaran NPWP serta penyampaian

laporan SPT secara elektronik merupakan salah satu capaian positif di sektor perpajakan.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki NPWP dan

kepatuhan dalam menyampaikan SPT. Namun, tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT

tidak serta merta dapat dijadikan indikasi bahwa informasi perpajakan di dalamnya telah

disampaikan secara akurat. Hal ini diperkuat hasil survei OECD yang menunjukkan bahwa

penghindaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup krusial di Indonesia (Lewis

2019). Menggali potensi pengenaan objek pajak baru tentu merupakan hal yang sangat penting

untuk terus dilakukan, misal pajak terhadap e-commerce, content providers, dan sebagainya.

Akan tetapi, perluasan basis objek pajak baru di tengah tekanan pelambatan ekonomi global

dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha yang pada gilirannya justru menjadi

kontraproduktif bagi penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Untuk itu, meningkatkan

kepatuhan dan penegakan hukum atas kewajiban pembayaran pajak yang sudah jelas diatur

perlu mendapat porsi yang lebih besar. Penguatan basis data perpajakan, pemanfaatan teknologi

dan kapasitas SDM, serta sinergitas antar institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh

lebih penting daripada sekedar menitikberatkan pada penambahan jumlah pegawai pajak.

Program pengampunan pajak (tax amnesty). yang diklaim merupakan salah satu yang tersukses

di dunia semestinya menjadi momentum yang sangat tepat untuk mendorong kepatuhan dan

penegakan hukum bagi wajib pajak.

11

Tabel 2. Kinerja Sektor Perpajakan

Tahun

Kontribusi Pajak

terhadap APBN6

Realisasi Penerimaan

Pajak7

Pertumbuhan Target

Penerimaan Pajak8

Tax Ratio9

2000 56,45% 104,37% - 7,87%

2001 61,63% 100,44% 66,33% 10,90%

2002 70,37% 97,85% 16,23% 11,27%

2003 70,90% 97,42% 15,72% 11,81%

2004 69,55% 100,85% 11,97% 12,10%

2005 70,08% 98,60% 26,51% 12,36%

2006 64,14% 96,27% 20,76% 11,92%

2007 69,37% 99,79% 15,75% 12,17%

2008 67,10% 108,12% 23,82% 12,99%

2009 73,04% 95,09% 7,01% 11,06%

2010 72,67% 97,31% 14,01% 11,36%

2011 72,19% 99,45% 18,21% 12,17%

2012 73,28% 96,49% 15,65% 12,48%

2013 74,87% 93,81% 13,00% 12,50%

2014 73,97% 92,04% 8,51% 12,16%

2015 82,25% 83,29% 19,51% 12,11%

2016 82,59% 83,48% 3,35% 12,00%

2017 80,63% 91,23% -4,32% 11,53%

2018 78,14% 93,86% 9,87% -

2019 82,51% 64,56%10 10,4% -

Sumber: Kemenkeu, OECD

Gambar 6. Perbandingan Tax Ratio di Beberapa Negara Tahun 2017

Sumber: OECD

12

Penerimaan cukai secara nominal menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Namun

pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir tercatat hanya sekitar 35%, cukup jauh

dibandingkan pertumbuhan pada lima tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100%.

Kenaikan cukai hasil tembakau yang cukup signifikan pada tahun 2020 serta rencana

pengenaan cukai terhadap penggunaan plastik merupakan salah satu langkah tepat untuk

meningkatkan potensi penerimaan negara sekaligus menekan konsumsi kedua barang tersebut.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pengawasan untuk mengurangi

jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, meski kontribusinya terhadap APBN relatif menurun seiring naiknya porsi

penerimaan dari sektor perpajakan, kinerja penerimaan negara yang bersumber dari PNBP pada

2014 – 2018 relatif lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2018, realisasi

PNBP mencapai lebih dari 148% dari target yang ditetapkan di APBN, tertinggi dalam dua

dekade terakhir.

2. Kinerja Pengeluaran

Belanja negara terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada periode pertama

pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah realisasi belanja negara berhasil mencapai lebih

dari Rp2.000 triliun dalam satu tahun APBN. Artinya, hanya dalam waktu delapan tahun,

APBN telah naik lebih dari dua kali lipat. Namun jika dilihat dari pertumbuhan tahunan,

kenaikan APBN relatif lebih lambat dibanding periode pemerintahan sebelumnya. Selama 10

tahun pemerintahan Presiden SBY, APBN tumbuh rata- rata sebesar 16,35% per tahun

sementara selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, APBN rata-rata naik

sebesar 5,61%. Dari sisi penyerapan anggaran, kinerja kementerian dan lembaga juga relatif

lebih rendah dibanding periode-periode sebelumnya, bahkan pada tahun 2016 tingkat

penyerapan anggaran kurang dari 90%, terendah dalam dua dekade terakhir.

Beberapa hal positif perlu digarisbawahi terkait alokasi belanja negara. Kebijakan pemotongan

subsidi BBM merupakan salah satu lompatan besar pemerintah dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2015, anggaran belanja subsidi turun sekitar 50% tahun sebelumnya dan terus turun

dalam beberapa tahun terakhir. Namun, realisasi belanja subsidi tahun 2018 kembali

mengalami kenaikan seiring naiknya harga minyak dan pelemahan Rupiah.

13

Turunnya belanja subsidi dalam beberapa tahun terakhir memberikan ruang fiskal yang lebih

lebar bagi pemerintah untuk mengalokasikannya pada sektor lain, terutama infrastruktur.

Anggaran belanja infrastruktur tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu

hampir 170% dalam lima tahun terakhir. Lebih dari 200 proyek strategis nasional, termasuk di

dalamnya 37 proyek infrastruktur prioritas, ditargetkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun

2015 – 2019. Meskipun masih banyak kendala pada tataran implementasi, antara lain terkait

pembebasan lahan, proses tender, dan overutilisation BUMN, capaian pembangunan di sektor

infrastruktur perlu diapresiasi. Data dari World Bank, misalnya, menunjukkan bahwa Logistic

Performance Index (LPI) Indonesia naik dari 3,08 pada tahun 2014 menjadi 3,15 pada tahun

2018. Dari sisi peringkat juga terjadi kenaikan dari 53 menjadi 46. Pengembangan skema

dukungan pemerintah, antara lain melalui skema Viability Gap Fund dan Availability Payment,

diyakini dapat mendorong kontribusi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dalam

mendukung pembiayaan infrastruktur.

Alokasi belanja di sektor pendidikan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun secara

proporsi relatif stagnan di kisaran 20%. Sebaliknya, porsi anggaran di bidang kesehatan

menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Satu hal yang perlu dicermati, dalam

lima tahun terakhir terjadi peningkatan porsi belanja pegawai dibanding periode pemerintahan

sebelumnya. Padahal pada saat yang bersamaan Pemerintah tidak menaikkan gaji ASN dan juga

adanya moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015. Kenaikan tersebut mungkin

disebabkan proses remunerasi sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang masih terus

berjalan di beberapa kementerian/lembaga. Dengan kembali dibukanya pendaftaran CPNS

sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah perlu mewaspadai pembengkakan porsi belanja

pegawai yang dapat berdampak pada menyempitnya ruang gerak fiskal.

14

Tabel 3. Alokasi Belanja Negara (Rp Triliun)

Tahun Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Pegawai Barang/Jasa Modal Total Belanja

2010 216,7 29,9 148,1 97,6 80,3 1.042,1

2011 258,3 36,1 114,2 175,7 124,6 117,9 1.295,0

2012 297,4 40,6 145,5 197,9 140,9 145,1 1.491,4

2013 332,2 46,3 168,5 221,7 169,7 180,9 1.650,6

2014 353,4 59,6 154,1 243,7 176,6 147,3 1.767,3

2015 390,3 69,3 256,1 281,1 233,3 215,4 1.796,6

2016 370,8 92,8 269,1 305,1 259,6 169,5 1.864,3

2017 406,1 92,2 379,7 312,7 291,5 208,7 2.004,1

2018 431,7 109,0 394,0 346,9 347,5 184,1 2.213,1

2019 492,5 123,1 415,0 381,6 345,2 189,3 2.461,1

3. Kinerja Pembiayaan

Utang menjadi isu yang cukup panas dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian masyarakat

mengkritik jumlah utang pemerintah yang naik signifikan dalam lima tahun terakhir. Kritik

tersebut cukup beralasan mengingat data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa utang

pemerintah naik sekitar 71,69%, yaitu dari sebesar Rp2.609 triliun pada akhir tahun 2014

menjadi sebesar Rp4.479 triliun pada akhir tahun 2018. Dalam empat tahun terakhir,

outstanding utang pemerintah tumbuh rata-rata sekitar 15% per tahun, atau hampir dua kali

lipat pertumbuhan utang tahunan selama 10 tahun pemerintah Presiden SBY. Di sisi lain,

nominal defisit APBN hanya tumbuh sebesar 6% per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan

utang lebih tinggi dari pertumbuhan nominal defisit APBN. Hal ini dikarenakan adanya pos

penyertaan modal, khususnya BUMN infrastruktur, yang tidak masuk dalam komponen

penghitungan defisit APBN. Rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan kenaikan, yaitu dari

24,7% pada akhir 2014 menjadi 29,9% pada akhir 2018. Angka tersebut masih jauh lebih

rendah dari batas maksimum yang disyaratkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 60% dari

PDB.

Meski level utang pemerintah masih dalam batas aman, pemerintah perlu waspada dan berhati-

hati dalam kebijakan pengelolaan utang. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa

alokasi belanja negara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa didukung

alokasi anggaran ke sektor-sektor yang produktif, pertumbuhan utang pemerintah tidak akan

sustainable. Selain itu, porsi utang (berupa Surat Berharga Negara/SBN) dalam denominasi

mata uang asing menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentu saja

berdampak pada meningkatnya eksposur utang pemerintah terhadap risiko pergerakan nilai

15

tukar, terlebih dalam beberapa tahun ke depan ekonomi global diperkirakan masih belum stabil.

Kebijakan penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing perlu lebih selektif dan

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah

porsi kepemilikan asing yang relatif cukup tinggi. Di satu sisi hal ini menunjukkan kepercayaan

investor global terhadap Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan eksposur risiko

pembalikan modal secara tiba-tiba (sudden reversal). Untuk itu, meningkatnya penerbitan

utang perlu diimbangi upaya pendalaman pasar dan perluasan basis investor domestik yang

lebih optimal. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa diimbangi peningkatan kapasitas dan

likuiditas pasar keuangan domestik. Selain itu, koordinasi antar otoritas sangat penting untuk

mencegah terjadinya kanibalisme atau ‘perebutan’ likuiditas antara pemerintah, bank, dan

pelaku pasar lainnya.

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tabel 4. Persentase Kepemilikan Asing di Obligasi Pemerintah

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indonesia 18,56 30,53 30,8 32,98 32,54 38,13 38,21 37,55 39,82 37,71 38,64

Japan 5,97 6,45 8,5 8,56 8,45 9,07 10,43 10,63 11,23 N/A N/A

Korea 7,64 11,05 12,9 10,91 10,72 10,81 10,05 10,47 11,21 11,8 N/A

Malaysia 13,48 21,63 26,6 30,1 29,4 29,02 31,7 32,16 29,23 23,99 22,99

Thailand 3,23 7,22 11,51 16,37 17,42 18,3 14,23 14,1 15,57 18,48 17,21

16

DAFTAR PUSTAKA

1. Asian Bonds Online, 2019, https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/ Badan

Pusat Statistik 2019, Tenaga Kerja, https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-

kerja.html#subjekViewTab3

2. Bank Indonesia, 2019, Statistik Sistem Keuangan Indonesia

3. Kemenkeu 2019, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2019,

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

4. Kemenkeu 2018, ‘APBN KiTa: Kinerja dan Fakta’, Edisi November 2018,

https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

5. Kemenkeu, 2019, Portal Data APBN, http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/

6. Lewis, C 2019, Raising more public revenue in Indonesia in a growth-and equity-

friendly way, OECD Economics Department Working Paper Series No. 1534.

7. OECD, 2019, ‘Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 -

Indonesia’, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-

indonesia.pdf

https://asianbondsonline.adb.org/data-portal/https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3https://www.kemenkeu.go.id/apbnkitahttps://www.kemenkeu.go.id/apbnkitahttp://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdfhttps://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf

17

Performa Perdagangan Internasional dan Diplomasi Indonesia di

Periode 2014-2019

M. Putra Hutama

Pada bagian ini disajikan ulasan mengenai performa perdagangan internasional dan diplomasi

ekonomi Indonesia di periode 2014-2019. Kami mengevaluasi neraca perdagangan Indonesia

dengan melihat selisih ekspor dan impor serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan Indonesia mengalami surplus/defisit perdagangan. Tulisan ini juga akan

menyajikan data 10 besar komoditas (HS6) utama ekspor Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Lebih lanjut, kami akan menjabarkan beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan

jumlah ekspor melalui diplomasi perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Saat ini,

Indoensia sudah memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas multilateral, yaitu AFTA

(Asean Free Trade Agreement) dan 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Chile dan Pakistan.

Diakhir bagian, kami akan menjabarkan potensi dan tantangan perdangan international dan

diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia 5 tahun ke depan.

Secara teori, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Kerr & Gaisford, 2007). Hal tersebut

terjadi dikarenakan setiap negara yang terlibat dalam perdagangan international secara otomatis

dapat mencipatakan spesialisasi produk atau jasa sehingga harga produksi lebih efisien. Harga

produksi yang lebih efisien dapat menurunkan harga penjualan yang membuat konsumen atau

masyarakat bisa menikmati lebih banyak produk atau jasa. Perdangangan internasional juga

dapat menstimulus foreign direct investment atau investasi luar negeri, hal tersebut dapat

mendorong inovasi, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, tentunya

setiap negara tetap perlu melakukan kalkulasi untuk mengukur biaya dan manfaat dari membuka

pasar impor serta mencari sebanyak banyaknya negara untuk pasar ekspor. Perjanjian dagang

baik preferrential maupun free trade agreement (FTA) menjadi salah satu strategi bagi setiap

negara untuk meningkatkan arus ekspor dan impor baik bilateral maupun multilateral.

Performa Perdagangan Internasional Indonesia 2014-2018

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nilai ekspor yang fluktuatif. Pada periode 2014-

2016, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan hingga 17,9 %. Akan tetapi, sejak tahun

2016 sampai tahun 2018, ekspor indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar

18

24,7%. Naik turunnya nilai ekspor Indonesia sejalan dengan naik turunnya nilai ekspor global.

Hal serupa juga menjelaskan terjadinya penurunan impor Indonesia sebesar 23,9% dari 2014

hingga 2016 dan mengalami kenaikan kembali sebesar 39,1% dari 2016 hingga 2018.

Penurunan ekspor dan impor Indonesia sejalan dengan penurunan jumlah volume perdagangan

global 2014-2017. Hal ini terindikasi karena pada tahun tersebut expor dan impor global “lesu”

dikarenakan komitmen inggris untuk keluar dari European Union (Brexit) dan mulainya perang

dagang antara China dan USA.

Performa neraca perdagangan Indonesia pada awal periode Presiden Jokowi memiliki tren yang

meningkat. Pada tahun 2014 Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar 2,1 miliar

USD. Selanjutnya Indonesia mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun

2017, dimana neraca perdagangan surplus sebesar 11,9 miliar USD. Akan tetapi pada tahun

2018, Indonesia kembali mencatatkan performa negatif. Neraca perdagangan kembali defisit

sebesar -8,5 miliar USD atau lebih buruk 6,4 miliar USD dari tahun 2014.

Gambar 7. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2018

Sumber: Trademap

Pada Tabel 3 dapat kita lihat pembagian komoditas ekspor dan impor Indonesia yang terbagi

ke dalam produk migas dan produk non migas. Cukup menarik bahwasannya terjadi penurunan

yang cukup drastis sebesar 43,4% pada impor produk migas 2014-2017. Hal tersebut sejalan

dengan penghapusan kebijakan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Jika hanya mengacu

terhadap produk non-migas, sejak tahun 2014 hingga 2017 Indonesia mencatat surplus

perdagangan mengalami peningkatan sebesar 81,4%. Akan tetapi pada tahun 2018, neraca

Juta

USD

200

180

160

140

120

100

80

60

15,0

10,0

5,0

-

2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Ekspor Nilai Impor Neraca Perdagangan - kiri

19

produk non migas Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 80% akibat

terjadinya peningkatan nilai impor. Faktor yang disinyalir menyebabkan naiknya nilai impor

yaitu pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2017-2018 yang mengakibatkan nilai impor

Indonesia melonjak atau yang lebih dikenal dengan istilah J-curve effect.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Migas dan Non-Migas (Juta USD) URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

EKSPOR 175.980,00 150.366,30 145.186,20 168.828,20 180.012,70

- MIGAS 30.018,80 18.574,40 13.105,50 15.744,30 17.171,70

- NON MIGAS 145.961,20 131.791,90 132.080,80 153.083,90 162.840,90

IMPOR 178.178,80 142.694,80 135.652,90 156.985,60 188.711,20

- MIGAS 43.459,90 24.613,20 18.739,30 24.316,00 29.868,40

- NON MIGAS 134.718,90 118.081,60 116.913,60 132.669,50 158.842,80

NERACA -2.198,80 7.671,50 9.533,30 11.842,60 -8.698,60

- MIGAS -13.441,10 -6.038,80 -5.633,90 -8.571,70 -12.696,70

- NON MIGAS 11.242,30 13.710,30 15.167,20 20.414,30 3.998,10

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia mengalami kenaikan impor khususnya pada tahun

2017 dan 2018 adalah kenaikan impor migas. Hal tersebut adalah dampak dari pemerintah

memutuskan untuk tidak menaikan harga BBM jenis premium. Pada tahun 2018 Pemerintah

tidak menaikan harga BBM jenis premium dikarenakan daya beli masyarakat yang sedang lesu

(CNN, 2018). Melebarnya defisit dari produk migas dan penurunan surplus dari produk non

migas menyebabkan pada tahun 2018 Indonesia mengalami defisit neraca dagang.

Komoditas Utama Indonesia

Berikut kami menyajikan 10 komoditas (HS6) utama Indonesia beserta nilai ekspor 5 tahun

terakhir. Dapat dilihat pada tabel dibawah, dari 10 produk ekspor Indonesia terdapat 7 produk

yang mengalami penurunan nilai ekspor pada tahun 2018 sedangkan hanya 3 produk yang

mengalami kenaikan yaitu batu bara, biji tembaga, dan batu bara muda. Seiring dengan

peningkatan nilai ekspor Indonesia di periode 2014-2018, dapat dikatakan Indonesia memiliki

beberapa produk lainnya yang secara nilai ekspornya meningkat tidak terpaut dengan

komoditas utama saja.

20

Sepuluh besar negara tujuan ekspor adalah Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, India,

Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada kondisi saat ini dimana

Indonesia mengalami depresiasi atau penurunan nilai tukar, seharusnya Indonesia dapat

meningkatkan jumlah nilai ekspor Indonesia karena barang-barang Indonesia menjadi lebih

kompetitif secara harga khususnya untuk komoditas unggulan Indonesia.

Tabel 4. Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia (Ribu USD)

HS 6

Code HS 6 Digit 2014 2015 2016 2017 2018

151190 Coal 9.289.576 7.499.532 6.532.251 10.481.88

5

14.074.12

6

151190 Palm oil and its fractions 13.258.16

3

10.997.18

1

11.059.84

7

13.814.89

6

12.951.02

3

271111 Natural gas, liquefied 11.704.46

4 7.356.930 5.146.437 6.185.173 6.959.160

270112 Bituminous coal 9.404.300 7.217.732 6.365.838 7.380.177 6.536.145

270900 Petroleum oils, crude 9.271.214 6.479.432 5.196.717 5.237.639 5.120.474

260300 Copper ores 1.683.588 3.277.158 3.481.557 3.439.604 4.186.742

400122 Natural rubber “TSNR” 4.595.062 3.564.085 3.242.193 4.959.556 3.836.614

271121 Natural gas, gaseous state 5.471.346 2.971.637 1.845.915 2.599.883 3.632.906

151110 Crude palm oil 4.206.741 4.388.094 3.305.575 4.698.225 3.576.825

270210 Lignite 2.121.529 1.281.696 1.613.044 2.594.188 3.329.336

Sumber: Trademap

Diplomasi Ekonomi Melalui Perjanjian Dagang

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia dalam lima

tahun terakhir dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan volume

ekspor Indonesia ( Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015). Menurut data yang didapat dari

Kementerian Perdagangan, sejauh ini Indonesia memiliki 1 multilateral FTA dengan Negara

ASEAN (AFTA) (1993), serta AFTA dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru,

India, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan serta 3 perjanjian bilateral dengan Jepang, Pakistan

dan Chile. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand

berdasarkan jumlah perjanjian bilateral, Indonesia mengalami ketinggalan dengan Thailand

dan Malaysia yang telah memiliki 7 perjanjian bilateral dan memiliki jumlah perjanjian yang

sama dengan Vietnam (Mandiri Group Research, 2019).

Selama 5 tahun terakhir, Indonesia hanya menyepakati 1 perjanjian bilateral yaitu dengan

Chile. Hal tersebut bukan berarti bahwa Pemerintah telah gagal dalam berdiplomasi ekonomi.

Saat ini Indonesia mempunyai 16 perjanjian yang sedang dinegosiasikan dan 2 perjanjian yang

21

sudah ditandatangani namun masih dalam proses ratifikasi. Serta, terdapat 11 negosiasi awal

yang telah diinisiasi oleh pemerintah dalam rentang waktu 2017-2018. Hal tersebut dapat

diartikan bahwa Indonesia telah melakukan usaha yang baik dalam mempromosikan ekspor

melalui penghapusan/penurunan tarif. Dalam negosiasi perjanjian perdagangan, pemerintah

harus mendapatkan penurunan tarif yang dapat meningkatkan nilai ekspsor dan pangsa pasar

produk Indonesia. Dari sisi penurunan tarif oleh Indonesia, pemerintah harus

mempertimbangkan tarif produk apa saja yang perlu menjadi perhatian agar tidak mematikan

perusahaan dalam negeri. Lebih lanjut, pemerintah telah melakukan tinjauan umum terhadap

IJEPA di tahun 2019 (Kementerian Perdagangan, 2019). Hal tersebut merupakan kebijakan

yang sangat baik karena Indonesia dapat mereviu kembali komoditas mana yang perlu

mendapatkan penurunan tarif serta komoditas mana yang tidak relevan untuk mendapatkan

penurunan tarif dikarenakan Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengekspor produk

tersebut.

Potensi dan Tantangan Indonesia 2019-2024

Pada tahun 2020, Uni Eropa melarang penggunaan produk kelapa sawit yang akan membuat

Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kelapa

sawit merupakan produk unggulan Indonesia, perlu diingat bahwa Indonesia merupakan

penghasil terbesar kelapa sawit. Melalui negosiasi perjanjian CEPA (comprehensive Economic

Partnership Agreement) dengan Uni Eropa, diharapkan dapat membuka peluang Indonesia

tetap bisa mengekspor produk kelapa sawit ke Eropa.

Guna meningkatkan ekspor Indonesia, pemerintah harus segera menambah jumlah perjanjian

bilateral maupun perjanjian multilateral yang tentunya dapat menguntungkan produk

Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika hasil negosiasi, Indonesia mendapatkan fasilitas

penurunan atau penghapusan tarif untuk komoditas unggulan Indonesia. Lebih lanjut,

pemerintah perlu memberi stimulus bagi kalangan industri Indonesia khususnya yang

berorientasi ekspor agar menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga Indonesia bisa

mengambil pangsa pasar produk ekspor negara lain. Strategi ini tentunya dapat meningkatkan

nilai ekspor Indonesia untuk jangka panjang. Dari sisi Impor, pemerintah juga harus

memperhatikan Industri Indonesia dalam memberikan penurunan tarif untuk negara mitra. Hal

ini bertujuan agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

22

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2015). Rencana Strategis 2015 - 2019. Retrieved from

kemlu.go.id:

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVud

GVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUl

Mj AyMDE1LTIwMTkucGRm

2. CNN. (2018, 10 10). Daya Beli jadi Alasan Jokowi Tunda Kenaikan Harga Premium.

Retrieved from CNN Indonesia:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi

alasan-jokowi- tunda-kenaikan-harga-premium

3. Kementerian Perdagangan. (2019). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan

Internasional. Retrieved from List Perjanjian Dagang: http://ditjenppi.kemendag.go.id/

4. Kerr, W. A., & Gaisford, J. D. (2007). Handbook on International Trade. Massachusetts:

Edward Elgar Publishing, Inc.

5. Mandiri Group Research. (2019). Special Topic on Free Trade Agreements: Capitalizing

Bilateral Agreements to Promote Export. Jakarta: Mandiri Office of Chief Economist .

www.trademap.com http://ditjenppi.kemendag.go.id/

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGhttps://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGhttps://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRmhttps://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRmhttps://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRmhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi%20alasan-jokowi-https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi%20alasan-jokowi-https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181010190446-85-337448/daya-beli-jadi-alasan-jokowi-tunda-kenaikan-harga-premiumhttp://ditjenppi.kemendag.go.id/http://www.trademap.com/http://ditjenppi.kemendag.go.id/

23

Performa Pembangunan Regional Indonesia di Periode 2014-

2019: Peranan Dana Desa

Achyar Al Rasyid

Dana Desa diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 6 tahun 2014, lalu turunannya diatur dalam

Pertauran Pemerintah (PP) no. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang

peraturan pelaksanaan UU no. 6 tahun 2015 dan PP no. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua

atas PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya kedua

PP tersebut diturunkan lagi masing-masing dengan Pertaruan Kementerian Dalam Negeri

(PERMENDAGRI), Peraturan Kementerian Desa (PERMENDES), dan Peraturan

Kementerian Keuangan (PMK). Pengertian Dana Desa itu sendiri adalah dana APBN yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan

untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama dari dana

desa yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian Dana Desa

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar untuk

selanjutnya diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana desa pada tahun 2015

dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, yang artinya rata-rata setiap desa memperoleh alokasi

sebesar Rp280 juta. Alokasi ini meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun dimana

setiap desa memperoleh rata- rata sebesar Rp628 juta, dan selanjutnya di tahun 2017 kembali

meningkat menjadi Rp 60 Triliun yang artinya setiap desa memperoleh rata-rata sebesar Rp800

juta.

Hasil evaluasi tahun pelaksanaan 2015-2017 menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi

dalam pembangunan sarana/prasarana bagi masyarakat, yaitu berupa terbangunnya 914 ribu

meter jembatan; lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 2.201 unit tambatan perahu; 21.357

unit PAUD; 19.485 unit sumur; 6.041 unit POLINDES; 103.405 unit drainase dan irigasi;

22.616 unit sambungan air bersih;

5.220 unit Pasar Desa; 10.964 unit Posyandu; 1.338 unit embung; dan 21.811 unit BUMDesa;

24

Data lapangan pada tahun 2015 jumlah penyerapan tenaga kerja akibat dari kontribusi Dana

Desa berjumlah 1,7 juta jiwa. Selanjutnya, tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sebagai

akibat dari kontribusi Dana Desa sejumlah 3,9 juta jiwa. Tenaga kerja yang terserap pada tahun

2017sebagai akibat dari kontribusi Dana Desa berjumlah 5 juta jiwa. Dengan diasumsikan

bahwa tenaga kerja yang mampu diserap POLINDES sebanyak 18.123 jiwa, Posyandu mampu

menyerap sebanyak 64.071 jiwa, BUMDes dapat menyerap 65.919 jiwa, pasar dapat menyerap

15.660 jiwa, dan PAUD mampu menyerap 41.919 jiwa.

Program Pada Karya Tunai (PDT) Menjadi Ujung Tombak

Untuk menurunkan angka kemiskinan, gizi buruk,dan pembangunan di desa, pada awal 2018

kebijakan Padat Karya Tunai (PDT) digulirkan oleh pemerintah sebagi bagian dari program

Dana Desa (DD) untuk pembangunan. Kebijakan ini merupakan turunan dari Surat Keputusan

Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang diterbitkan pada Desember

2017. Program ini adalah program swakelola pembangunan pedesaan dengan menggunakan

dana desa. Program ini melibatkan secara aktif masyarakat desa, dengan tujuan menyerap

tenaga kerja di desa. Di samping itu, program ini juga tentunya berorientasi dalam menunjang

pertumbuhan ekonomi desa-desa dengan kriteria implementasi yang mewajibkan tenaga kerja

berasal dari lokal desa, dengan 30% anggaran wajib dialokasikan untuk upah, serta bahan dan

barang material wajib dibeli di desa, dan hanya jika tidak tersedia, maka bias dibeli di tingkat

kecamatan. Harapan utama program ini adalah kelompok marjinal di desa bias ikut terlibat

menjadi tenaga kerja. Kelompok marginal yang dimaksud adalah keluarga miskin, penganggur

dan setengah penganggur, serta keluarga yang beranggotakan anak balita penderita gizi buruk.

Sehingga tambahan pendapatan bisa diperoleh oleh mereka yang berefek pada perbaikan

kehidupan. Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya

Tunai (Juknis PKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(KemendesPDTT) mewajibkan seluruh desa penerima DD untuk melaksanakan PKT, dengan

ketentuan, antara lain, desa:

1. wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari

DD (DD-Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja;

2. melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi DD tersebut pada tiga

hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Mendes PDTT No. 19 Tahun 2017

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD; dan

25

3. wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutantenaga kerja yang mencakup tenaga

kerja ahli, pembantutenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesenjangan dan Pengentasan Kemiskinan

Selama dua tahun terakhir (2017-2018) dana desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat

desa, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014

menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta

tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin

perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dana Desa tidak bisa dipungkiri merupakan suatu program yang positif bagi pembangunan di

daerah. Program ini merupakan hasil kesamaan persepsi dan pemikiran DPR sebagai

pembentuk Undang- Undang serta pemerintah sebagai eksekutor. Dasar pemikiran utamanya

adalah semangat desentralisasi, yaitu mewujudkan Indonesia adil dan makmur dengan

pelibatan seluruh elemen masyarakat sampai ke tingkatan paling bawah, yaitu desa. Dengan

kata lain, program ini juga memiliki semangat pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan

masyarakat.

Permasalahan dan Rekomendasi

Oleh sebab itu, program ini penting untuk dilanjutkan meskipun tentu terdapat beberapa catatan

untuk memperbaiki dan meningkatan pengaruh positif dari program Dana Desa. Salah satunya

adalah perlu adanya peningkatan kapasitas secara konsisten bagi sumber daya manusia (SDM)

pemerintah desa. Beberapa penelitian menemukan bahwa salah satu masalah utama penyaluran

Dana Desa terdapat pada manajemen penyaluran dan pelaporan yang dilakukan pemerintah

desa15. Manajemen penyaluran yang dimaksud menyangkut kemampuan menganalisa dan

membuat keputusan (decision making) skala prioritas dana desa. Aparatur desa menjadi bagian

pemerintah ditingkatan terbawah yang menjalankan program ini. Sehingga kemampuan,

kapasitas, serta kemahiran dalam mengelola birokrasi pemerintah desa menjadi kunci dalam

optimalnya dana desa. Aparatur pemerintah desa perlu dengan detil, cermat, dan inovatif dalam

melihat potensi yang ada di desanya. Setelah itu perlu dibuat skala prioritas dalam hal

penyaluran program dana desa. Terakhir diperlukan implementasi dan eksekusi program

lapangan dengan langkah yang “out of the box” dalam tataran pelaksanaan ide, sehingga

program yang dijalankan bukan hanya program rutinitas tapi juga memberikan kebermanfaatan

26

yang tinggi pada masyarakat desa. Secara keseluruhan kemampuan aparatur desa ini perlu

diupgrade secara baik karena menjalankan program dana desa sama dengan perlunya

mengupgrade kemampuan manajerial, mengelola birokrasi, serta pemikiran kreatif dan inovatif

pada tingkatan pelaksanaan terbawah yaitu aparatur pemerintah desa. Disamping itu, masalah

lainnya adalah terdapat masalah pada kualitas pelaporan yang erat kaitannya dengan

kemampuan manajemen akuntansi. Hal ini merupakan tantangan karena dana desa adalah

program pemerintah pusat yang merupakan program besar namun dijalankan pada tataran

terkecil, yaitu desa. Sehingga apa yang diinginkan dan menjadi kooridor dari pemerintah pusat

perlu dimengerti dan diikuti oleh aparatur pemerintah terkecilnya, yaitu desa. Dapat

dibayangkan dengan jumlah desa penerima dana desa perlu melaporkan pelaksanaan program

dana desa dengan aturan-aturan baku dari pemerintah pusat demi tetap terjaganya spirit Good

Governance. Sehingga paradigma berpikir efektif dan efisien serta kemampuan akuntansi para

aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan. Peningkatan atas kemampuan-kemampuan

tersebut tentunya dapat memperkuat efektifitas Dana Desa.

Dalam kebijakan program padat karya tunai di desa yang bertujuan untuk memberikan akses

kepada masyarakat marjinal di desa memiliki problem pada kemampuan ahli yang tersedia.

Tentunya beberapa pekerjaan memerlukan kualifikasi teknis khusus yang perlu dipenuhi untuk

memenuhi aturan pelaksana kerja, namun kelompok marjinal disebut marjinal dikarenakan

memiliki taraf pendidikan yang tidak terlalu tinggi juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga

kelompok ini sulit mengisi kebutuhan tenaga ahli dalam kekhususan bidang pekerjaan tersebut.

Untuk mengatasi pemerintah pusat dalam hal ini KEMENDES-PDT RI perlu

mempertimbangkan kebijakan perekrutan terbuka, khususnya untuk posisi pekerja. Sementara

untuk tenaga ahli, pemerintah desa perlu memberdayakan terlebih dahulu sumber daya manusia

desa yang sudah memiliki kualifikasi ahli sebagai tenaga ahli dalam suatu pekerjaan. Hal ini

dapat dilakukan dengan tetap menjalankan program pembinaan dan peningkatan kapasitas

kepada penduduk desa marjinal dengan sistem pelatihan, kursus, atau kerja praktek (magang).

Di masa yang akan datang, diharapkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki mampu

mengantar untuk dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja ahli. Pada akhirnya program ini

memiliki efek berkelanjutan jangka panjang selain memberikan lapangan pekerjaan juga

meninghkatkan kualitas kemampuan masyarakat marjinal desa.

27

Tentunya kekurangan-kekurangan diatas merupakan bagian dari proses berjalannya program

ini. Dimana ada program dijalankan maka sudah barang tentu pasti akan ada kelebihan dan

kekurangan. Kelebihan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, kekurangan perlu dievaluasi dan

dibenahi. Program dana desa dengan spirit desentralisasi membangun Indonesia dari pinggiran

sudah sangat tepat, efek pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangannya sudah terlihat.

Untuk proses membenahi kekurangan dan mengevaluasi pelaksanaan adalah proses yang akan

terus berjalan untuk membuat program ini semakin lebih baik kedepan, yang secara

keseluruhan lebih kepada meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.

28

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan

2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

3. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan

Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F.

Rorong, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam

Ratulangi, Manado, Indonesia

4. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J.

Panelewen, Arie D. P. Mirah, Agri-Sosio Ekonomi Unsrat

5. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar,

Sriniyati, Universitas Gadjah Mada , Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi

6. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Inten Meutia, Liliana, Universitas Sriwijaya

7. Sistem Pengelolaan Dana Desa, Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

8. Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai Desa Seri UU Desa No. 5/Okt/2018, SMERU

Research Institute

9. Penelitian LIPI : Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2 Desember 2016

29

Performa Pembangunan Kualitas Hidup Manusia

Indonesia di 2014-2019

Perwira Yodanto

Capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat Indonesia di periode 2014-2019 tergolong

memuaskan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum tergolong optimal dalam

menerjemahkan target Nawa Cita yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat

berkampanye di tahun 2014.

Hingga tahun 2018, rangkuman olah data BPS atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

menunjukkan tren yang selalu meningkat sepanjang periode pemerintahan. Terdapat beberapa

catatan yang perlu segera ditindaklanjuti atas indeks yang memiliki indikator utama yang

meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tersebut. Dari ketiga elemen, faktor

yang terkait dimensi kesehatan adalah yang paling menyita perhatian publik, yaitu kontroversi

BPJS yang belum menemukan kestabilan operasional. Secara komparatif, disparitas IPM di

level pemerintahan daerah sudah terlihat menurun.

Nawa Cita dan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam salah satu butir Nawa Cita, Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berjanji untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Kompas 2014). Hal tersebut

akan diterjemahkan dalam lima program. Tiga diantaranya ditempuh dengan jalan

meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui Program “Indonesia Pintar” dengan

pendidikan 12 tahun dan gratis; meningkatkan layanan kesehatan publik melalui Program

Kartu Indonesia Sehat; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program

“Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” (UNDP 2015). Selanjutnya, pemerintah telah

menyelaraskan poin kelima dari Nawa Cita tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) sebagai indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam zona ini.

30

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Tahun Pertumbuhan (%)

2010-2011 0,84

2011-2012 0,90

2012-2013 0,91

2013-2014 0,87

2014-2015 0,93

2015-2016 0,91

2016-2017 0,90

2017-2018 0,82

Sumber: BPS, 2019

IPM atau yang jamak dikenal dengan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang

diadopsi oleh United National Development Programme (UNDP) untuk mengukur capaian

rata-rata dalam dimensi pokok pembagunan manusia suatu negara. Dimensi yang diukur adalah

long and healthy life, knowledge, dan a decent standard of living. Sejak tahun 1996, Indonesia

menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sekali. Frekuensi ini lalu berubah menjadi

setiap tahun untuk keperluan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sejak tahun 2004.

Dimensi pertama di-proxy-kan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Sedangkan

dimensi pengetahun memiliki dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata

Lama Sekolah (RLS). Berubah sejak 2015, dimensi standar hidup layak tidak lagi dikukur

dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) melainkan menggunakan indikator pengeluaran per

kapita. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pengukuran yang dilakukan oleh BPS

dengan metode yang dilakukan oleh UNDP. IPM dikategorikan menjadi empat kelompok

status, yaitu Sangat Tinggi (> 80), Tinggi (70-80), Sedang (60-70), dan Rendah (

31

.

Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Di tataran global, UNDP menempatkan Indonesia di peringkat 116 dari 189 negara yang

dicatat. Indonesia disejajarkan dengan Afrika Selatan, Mesir, Filipina, Vietnam, dan Bolivia.

Sedangkan di level ASEAN, Indonesia berada di urutan keenam, setelah Singapura (no. 9

dunia), Brunei (no. 39), Malaysia (no. 57), Thailand (no. 83), dan Filipina (no. 113) (BPS

2019).

Di level domestik, catatan prestisius di tahun 2018 ditunjukkan oleh Provinsi Papua atas

prestasinya meninggalkan status ‘Rendah’ menjadi berstatus ‘Sedang’ dengan raihan nilai IPM

60,06 dan pertumbuhan sebesar 1,64 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM tertinggi

juga dialami oleh Sulawesi Barat dengan 1,24 persen dan Papua Barat dengan 1,19 persen.

Perubahan status juga dialami oleh Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara dari ‘Sedang’ di 2017 menjadi

‘Tinggi’. Di sisi lain, status ‘Sangat Tinggi’ tidak otomatis menjamin DKI Jakarta mencetak

pertumbuhan tinggi pula. Ibukota hanya mampu mengerek pertumbuhan IPM sebesar 0,51

persen untuk mendorong raihan IPM-nya menjadi 80,47. Berstatus sama-sama ‘Tinggi’, Bali

dan Kepulauan Riau menemani DKI Jakarta dengan catatan pertumbuhan masing-masing yaitu

0,63 persen dan 0,52 persen.

Penurunan disparitas yang cukup signifikan juga nampak antara provinsi dengan capaian

tertinggi dengan yang terendah, khususnya di Indonesia Timur. Untuk IPM, selisih terakhir

antara provinsi dengan nilai tinggi, yaitu DKI Jakarta, dengan Papua sebagai pemegang angka

terendah adalah 20,41. Selisih UHH DI Yogyakarta dengan Sulawesi Barat kini menjadi 10,24

tahun. DIY juga mencetak selisih sebesar 4,73 tahun terhadap Papua pada kalibrasi HLS. Papua

74,00

72,00

70,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IPM

66,53 67,09

67,70 68,31

68,90 69,55

70,18 70,81

71,39

Ind

eks

32

71,50 71,20

71,00

70,50

70,00

69,50

69,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UHH

juga masih tertinggal dari DKI sebesar 4,53 tahun di indikator RLS. Lagi-lagi antara DKI

Jakarta dan Papua terdapat gap yang lebar untuk rata-rata pengeluaran per kapita yaitu Rp.

10.969.000.

Capaian Dimensi Kesehatan

Pemerintah mengklaim prestasinya dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

Melalui Program “Indonesia Sehat”, pemerintah melaporkan telah mengakomodasi 96,8 juta

peserta Kartu Indonesia Sehat serta menyelamatkan 1,7 juta Balita dari stunting dengan

penurunan prevalensi dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018 (KSP 2019). Diukur

dengan UHH, statistik yang disajikan oleh BPS menunjukkan tren yang positif, yaitu di angka

71,20 pada tahun 2018. Artinya, setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut diproyeksikan akan

memiliki harapan hidup hingga usia 71,2 tahun. Angka mortalitas juga mengalami penurunan

dari 14,31 persen di 2017 menjadi 13,91 persen di 2018. Secara tidak langsung, peningkatan

UHH mengindikasikan peningkatan level kesehatan masyarakat di seluruh aspek kesehatan.

Gambar 8. Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional, 2010-2018

Sumber: BPS, 2019

Namun demikian, ketidakstabilan operasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan telah menyedot perhatian publik dalam 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK

(Tempo 2019; Kompas 2019). Selain mengeluhkan tingkat kualitas layanan (Liputan6 2018),

masyarakat mengaku bingung dengan tingginya frekuensi perubahan prosedur administratif

untuk mengakses layanan kesehatan (Kompas 2016; CNN Indonesia 2017). Hal senada juga

dikeluhkan oleh tenaga kesehatan (IDI 2018, Kumparan 2019). Ketidaksinkronan prosedur

administratif dengan pihak BPJS Kesehatan cukup mengganggu pemberian layanan kepada

pasien, sehingga terkadang layanan yang diberikan menjadi sub-standar untuk mencocokkan

dengan ketentuan BPJS Kesehatan (Tribunnews 2018).

Tah

un

33

Di sisi keuangan, terhitung banyak rumah sakit yang mengeluhkan lambannya BPJS Kesehatan

dalam melunasi piutang mereka (Kompas 2018). Defisit di neraca lembaga bentukan pemerintah

tersebut lebih besar proporsinya disebabkan oleh rendahnya partisipasi peserta BPJS Kesehatan

untuk membayar premi secara rutin dan minimnya kontribusi pemda (Kementerian Keuangan

2019). Kementerian Keuangan telah melakukan bail out untuk menyokong operasional BPJS

Kesehatan, hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan menaikkan premi dan beberapa

prosedur teknis terkait untuk melancarkan nadi organisasi (CNBC 2018, Kementerian

Keuangan 2019; The Jakarta Post 2019).

Capaian Dimensi Pendidikan

Berdasarkan IPM, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menuai hasil

yang cukup positif. Program “Indonesia Pintar” yang perinciannya diatur dalam Permendikbud

Nomor 19 Tahun 2016 mampu mendorong peningkatan HLS dan RLS tiap tahunnya, masing-

masing 1,69 persen/tahun untuk HLS dan 1,14 persen/tahun untuk RLS. Hingga 2018, HLS

yang dihitung dari proyeksi pendidikan anak usia 7 tahun mencapai 12,91 tahun. Artinya,

program-program jangka pendek pemerintah mampu menjamin mereka untuk bersekolah

hingga hampir 13 tahun ke depan. Sedangkan RLS yang dihitung dari rata-rata lama sekolah

penduduk berusia 25 tahun ke atas, menunjukkan output ari pembangunan jangka panjang

sebelumnya yang dilakukan pemerintah telah mencapai 8,17 tahun di 2018.

Gambar 9. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, 2010- 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Melalui Program “Indonesia Pintar” pula, pemerintah mengaku telah membagikan Kartu

Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa (KSP, 2019) selama 2014-2018. Jumlah siswa putus

sekolah juga menurun drastis di periode itu. Siswa SD paling signifikan mengalami penurunan

untuk angka putus sekolah yaitu sebanyak 33.268 siswa pada tahun ajaran 2018/2019 dari

176.909 siswa di tahun ajaran 2014/2015. Disusul oleh siswa SMA/SMK dari 154.501 siswa.

34

menjadi 41.310 siswa yang putus sekolah, lalu dari 85.000 siswa menjadi 28.651 siswa SMP

yang putus sekolah. Melalui Program “Indonesia Pintar” pula, pemerintah mengaku telah

membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa (KSP, 2019) selama 2014-2018.

Jumlah siswa putus sekolah juga menurun drastis di periode itu. Siswa SD paling signifikan

mengalami penurunan untuk angka putus sekolah yaitu sebanyak 33.268 siswa pada tahun

ajaran 2018/2019 dari 176.909 siswa di tahun ajaran 2014/2015. Disusul oleh siswa SMA/SMK

dari 154.501 siswa menjadi 41.310 siswa yang putus sekolah, lalu dari 85.000 siswa menjadi

28.651 siswa SMP yang putus sekolah.

Gambar 10. Jumlah Siswa Putus Sekolah, 2014-2018 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Akan tetapi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari pembangunan dimensi

pendidikan selama Presiden Joko Widodo menjalankan mandat. Hal tersebut meliputi sarana

pendidikan baik yang masih minim, seperti pada tahun 2018 ruang kelas yang baik untuk tingkat

SD hanya sekitar 27,4 persen, SMP sebanyak 31,28 persen dan SMA/SMK sejumlah 45,95

persen. Selain itu, gonta-ganti kurikulum selama periode 2014-2019 tergolong membingungkan

tidak hanya siswa, melainkan juga para pengajar dan orang tua (Antara 2014, Tirto 2016). Sistem

zonasi sekolah yang diterapkan pada 2018 juga menjadi kontroversi bagi pihak sekolah, orang

tua maupun alumni yang meneruskan jenjang pendidikan ke lebih tinggi (Kompas 2018,

SindoNews, 2019).

Capaian Dimensi Kesejahteraan

Pada dimensi ini, pemerintah mencanangkan Program “Keluarga Harapan” dan Program

“Indonesia Kerja’. Kedua program ini sedikit banyak mendorong peningkatan IPM pada

indikator Rata-rata Pengeluaran per Kapita/tahun Disesuaikan. Pemerintah telah membagikan

insentif kepada 10 juta

35

keluarga peserta Program Keluarga Harapan dan mereformasi sistem bantuan sosial dari Beras

Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap sejak 2017.

Senada dengan indikator lainnya, tren positif juga ditunjukkan oleh indikator pada dimensi ini

dengan angka capaian akhir sejumlah Rp. 11.059.000. Semenjak 2010, terhitung peningkatan

kesejahteraan penduduk Indonesia tumbuh sekitar 2 persen/tahun.

Gambar 11. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita / Tahun di Tingkat Nasional, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Namun, untuk melihat kinerja pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan juga diperlukan

indikator lainnya seperti tren pada tingkat kemiskinan, Rasio Gini, maupun tingkat

pengangguran terbuka. Pada durasi 2014-2018, ketiganya menunjukkan slope yang negatif,

bahkan tingkat kemiskinan mencapai satu digit untuk pertama kalinya di tahun 2018. Artinya,

bias pada indikator yang digunakan dalam IPM tereduksi oleh konsistensi yang ditunjukkan

oleh ketiga indikator lainnya. Berikut adalah garfiknya.

Gambar 12. Angka Kemiskinan Nasional, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

11.500 11.059

11.000 10.420 10.664

10.500 9.903

10.150

10.000

9.500

9.000

9.437 9.647 9.815

9.858

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

11,25 11,22 10,96

11,13 10,86

10,70 10,64

10,12 9,82

9,66

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

(%)

Rib

u R

up

iah

36

Gambar 13. Rasio Gini Nasional, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (Agustus), 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintahan Jokowi-JK di periode 2014-2019 secara umum telah mencapai keberhasilan

dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Angka agregat IPM beserta indikator di tiap

dimensi menunjukkan tren yang positif merupakan bukti keberhasilan program-program yang

diimplementasikan. Indikator-indikator lainnya juga mendukung prestasi tersebut dan

mereduksi bias yang mungkin terefleksi dalam indikator IPM. Namun demikian, banyak fakta

lapangan yang tidak terukur pada ketiga dimensi menunjukkan adanya tantangan dan juga

masalah yang harus ditindaklanjuti. Pada periode kedua Presiden Jokowi, hal-hal tersebut perlu

segera dirumuskan strategi pemecahan masalahnya. Misalnya, untuk BPJS Kesehatan,

pengelolaan portofolio ekuitasnya perlu didiversifikasi secara cermat, sehingga mampu

menyokong operasional dengan lebih stabil. Kemudian untuk dimensi pendidikan, perbaikan

sarana dan prasarana sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu

pengawasan yang lebih ketat sehingga intensi untuk penyalahgunaan insentif pemerintah

tersebut bisa diminimalisasi.

0,430

0,420

0,410

0,400

0,390

0,414

0,406 0,408 0,402

0,397 0,394 0,393 0,391 0,389 0,384

Mar 2014 Sep 2014 Mar 2015 Sep 2015 Mar 2016 Sep 2016 Mar 2017 Sep 2017 Mar 2018 Sep 2018

Ras

io G

ini

7,50 7,14

7,00 6,56

6,50 6,14 6,25 6,18 5,94

6,00 5,61 5,50

5,50 5,34 5,28

5,00

4,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tin

gkat

Pe

nga

ngg

ura

n

Terb

uka

(%

)

37

Untuk dimensi kesejahteraan, pemerintah perlu untuk menstimulasi dan menyokong

pertumbuhan UMKM yang mengeksplorasi potensi dan kearifan lokal, dengan harapan tingkat

kesjahteraan warga juga akan terkerek naik secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Antara 2014, ‘Kurikulum pendidikan ganti menteri ganti

kebijakan’, AntaraNews https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-

pendidikan-ganti-menteri-ganti- kebijakan

2. Badan Pusat Statistik 2019, Indeks Pembangunan Manusia 2018, Badan Pusat Statistik,

3. CNBC 2018, ‘Kemenkeu segera cairkan bailout bpjs kesehatan’, CNBC Indonesia

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-

cairkan-bailout- bpjs-kesehatan

4. CNN Indonesia 2017, ‘Masyarakat keluhkan layanan bpjs kesehatan’,

CNN Indonesia https://www.youtube.com/watch?v=B3hA6FllDXI

5. Ikatan Dokter Indonesia 2018, ‘Fokus kami soal kebijakan bpjs yang merugikan

masyarakat’, IDI Online http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-

yang-merugikan-masyarakat/

6. Kantor Staf Presiden 2019, ‘Lima tahun maju bersama’, Capaian Pemerintahan Joko

Widodo – Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden http://www.ksp.go.id/wp-

content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf

7. Kementerian Keuangan 2017, ‘Bpjs kesehatan defisit pemerintah sentil minimnya

kontribusi pemda’, Kementerian Keuangan

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-

minimnya- kontribusi-pemda/---------- 2019, ‘Ini alasan iuran bpjs perlu penyesuaian’,

Kementerian Keuangan https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-

bpjs-perlu-penyesuaian/

8. Kompas 2014, ‘”Nawa cita” 9 agenda prioritas Jokowi jk’, Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.joko

wi-jk

https://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-kebijakanhttps://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-kebijakanhttps://www.antaranews.com/berita/469132/kurikulum-pendidikan-ganti-menteri-ganti-kebijakanhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-cairkan-bailout-bpjs-kesehatanhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-cairkan-bailout-bpjs-kesehatanhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20180914074234-4-33056/kemenkeu-segera-cairkan-bailout-bpjs-kesehatanhttps://www.youtube.com/watch?v=B3hA6FllDXIhttp://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-yang-merugikan-masyarakat/http://www.idionline.org/berita/fokus-kami-soal-kebijakan-bpjs-yang-merugikan-masyarakat/http://www.ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdfhttp://www.ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdfhttps://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bpjs-kesehatan-defisit-pemerintah-sentil-minimnya-kontribusi-pemda/https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-bpjs-perlu-penyesuaian/https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-alasan-iuran-bpjs-perlu-penyesuaian/https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jkhttps://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk

38

9. Kompas 2014, ‘”Nawa cita” 9 agenda prioritas Jokowi jk’,

Kompashttps://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agen

da.prioritas.jokowi-jk

10. ---------- 2016, ‘Layanan bpjs kesehatan, puaskah publik?’, Kompas

https://www.youtube.com/watch?v=cBlqwhJ5vMA

11. ---------- 2018, ‘Faskes keluhkan bpjs kesehatan lambat membayar ini

penjelasannya’, Kompas

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-

keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-

membayar-ini-penjelasannya

12. ---------- 2018, ‘Mulai tahun 2019 kemendikbud ubah sistem penerimaan

siswa baru’, Kompas

https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-

kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baru

13. -------- 2019, ‘Ombudsman ri minta pemerintah tutup defisit bpjs kesehatan

dengan dana dari cukai rokok’, Kompas

14. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-

ri-minta-pemerintah-tutup- defisit-bpjs-kesehatan-dengan-dana-dari

15. Kumparan 2019, ‘Rs dan klinik keluhkan syarat akreditasi di bpjs

kesehatan’, Kompas https://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-

klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-

1sCwIQQPChe

16. Liputan6 2018, ‘Ke istana dewan kesehatan rakyat keluhkan ragam

masalah bpjs kesehatan’, Liputan6

https://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-

rakyat-keluhkan-ragam-

masalah-bpjs-kesehatan

17. United Nation Development Programme 2015, ‘Converging Development

agendas: ‘nawa cita’, ‘rpjmn’, and sdg’, UNDP Indonesia Country Office

18. Sindonews 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah

pendidikan’, Sindonews

https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-

sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206

https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jkhttps://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jkhttps://www.youtube.com/watch?v=cBlqwhJ5vMAhttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-membayar-ini-penjelasannyahttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-membayar-ini-penjelasannyahttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/080800126/faskes-keluhkan-bpjs-kesehatan-lambat-membayar-ini-penjelasannyahttps://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baruhttps://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baruhttps://edukasi.kompas.com/read/2018/09/18/14000351/mulai-tahun-2019-kemendikbud-ubah-sistem-penerimaan-siswa-baruhttps://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-https://nasional.kompas.com/read/2019/10/13/18054461/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tutup-defisit-bpjs-kesehatan-dengan-dana-darihttps://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-1sCwIQQPChehttps://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-1sCwIQQPChehttps://kumparan.com/kumparanbisnis/rs-dan-klinik-keluhkan-syarat-akreditasi-di-bpjs-kesehatan-1sCwIQQPChehttps://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-masalah-bpjs-kesehatanhttps://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-masalah-bpjs-kesehatanhttps://www.liputan6.com/health/read/3642313/ke-istana-dewan-kesehatan-rakyat-keluhkan-ragam-masalah-bpjs-kesehatanhttps://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206https://nasional.sindonews.com/read/1413943/144/mendikbud-sistem-zonasi-solusi-masalah-pendidikan-1561226206

39

19. Tempo 2019, ‘Mendikbud sistem zonasi solusi masalah pendidikan’,

Tempo https://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-

sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full&view=ok

20. The Jakarta Post 2019, ‘Bpjs-premium-increase-stirs-controversy’,

The Jakarta Post

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-

increase-stirs-controversy.html Tirto 2016, ‘Mengakhiri kutukan ganti

menteri ganti kurikulum’,

21. Tirto https://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-

kurikulum-bwqv

22. Tribunnews 2018, ‘Kerugian yang dialami pasien dan dokter karena

aturan baru bpjs kesehatan’, TribunNews

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-

dialami-pasien-dan dokter-karena- aturan-baru-bpjs-kesehatan

https://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full%26view%3Dokhttps://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full%26view%3Dokhttps://fokus.tempo.co/read/1257616/kontroversi-rencana-sanksi-untuk-penunggak-iuran-bpjs-kesehatan/full%26view%3Dokhttps://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-controversy.htmlhttps://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/bpjs-premium-increase-stirs-controversy.htmlhttps://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-kurikulum-bwqvhttps://tirto.id/mengakhiri-kutukan-ganti-menteri-ganti-kurikulum-bwqvhttps://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan%20dokter-karena-https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan%20dokter-karena-https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/08/03/kerugian-yang-dialami-pasien-dan-dokter-karena-aturan-baru-bpjs-kesehatan

40

Profil Penulis

Muhammad Putra Hutama adalah ketua Komisi Ekonomi PPI Dunia

2019/2020 dan mahasiswa Master di Corvinus University of

Budapest jurusan International Economics and Business.

Mempunyai pengalaman sebagai asisten peneliti di PRISMA CEDS

Unpad.

Denny Irawan adalah kepala Divisi Kajian Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan mahasiswa doktoral bidang Economics di The Australian National

University (ANU), Australia. Mempunyai pengalaman sebagai peneliti di

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Chairul Adi adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

pegawai Kementerian Keuangan RI yang tengah menjalani tugas belajar

di tingkat doktoral dalam bidang Political Economy di The University of

Sydney, Australia.

Achyar Al Rasyid adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan sedang berkuliah doktoral dalam bidang Urban Planning di Tianjin

University, Republik Rakyat Tiongkok.

Perwira Yodanto adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan pegawai Kementerian Keuangan RI yang saat ini akan mendalami 2

spesialisasi (Policy Analysis dan Economic Policy) dalam program Master

of Public Policy di The Australian National University (ANU) Canberra,

Australia.