t(pK.omisi Pembsrantasan KoruPsl

" UNTUK KEADILAN'

4 :i -t*

PENDAPAT/TANGGAPANPENUNTUTUMUMTERHADAP NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)

TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA H.M. RUSLI ZAINAL

ATAS SURAT DAKWAAN NOMOR: DAK-2912411A;NU3

Nmvrn]qr./upekanbaru, B Affi+ 2013

KPKKOMISI PEMBEMNTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

"Llntuk Keadilanl'

PENDAPAT / TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

TERHADAP NOTA KEBERATAN (EKSELS.ll-

TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HM. RUSLIZAINALlrns SURAT DAKWAAN NoMoR : DAK.29/2411012013

Majelis Hakim Yang kami muliakan,

saudara Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati'

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis

Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan

pendapat / tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) penasihat'hukum Terdakwa

HM. RUSLI ZAINAL yang dibacakan pada persidangan hari Rabu' tanggal 13

Nopember 2013.

sebelum kami menguraikan pendapat / tanggapan atas keberatan

dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang

materi pokok keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasaf iSO ayat (1) yang

berbunyi sebagai berikut '. "Dalam hat terdat<wa atau penasihat hukum mengaiukan

keberatan bahwa

kesempatan kepada Penuntut lJmum untuk menyatakan pendapatnya' Hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selaniutnya mengambil keputusan"'

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat

dipahami bahwa materi pokok keberatan / eksepsi terah ditentukan secara limitatif

meliputi tiga hal, Yaitu :

a)KewenanganPengadilandalammengadiliperkara;

b) Dakwaan tidak daPat diterima ;

c) Surat dakwaan harus dibatalkan

M. YahYa HarahaP, dalam

PeneraPan KUHAP : Pemeriksaan

bukunya : Pembahasan Permasalahan dan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan

maka setelah diberi

7

Peninjauan Kembali, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123 s/d 133'

menguraikan tentang Materi Eksepsi rneliputi :

a. EksePsi Kewenangan Mengadili

b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur;

c. Eksepsi Tuntutan Penuntut umum Tidak Dapat Diterima, yaitu :

1. Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan

Pasal 56 aYat (1) KUHAP'Z. Ekrupri ptt"ii(t.an tidak memenuhi syarat klacht delict'

d. Eksepsi Lepas dari segala tuntutan hukum' Putusannya dalam bentuk

putusan akhir, tentu saja setelah memeriksa pokok perkara dan memutuskan

on stagh van rechtsvervolging'

e. Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima' meliputi :

l.Eksepsisubiudice,tindakpidanayangdidakwakansedangdalamterg antung Pemeri ksaannYa;

2. grcepiio in'prrtonun, dakm dal<waan terkandung enor in persona'

3. *sepii xetiru sistematika da4waan subsidiaritas, yaitu dakwaan

nerneituk subsidiaritas yang yt9t.9nooa.r sistimatika : Menempatkan

dakwatan tindak pidana'yanA lebih serius atau lebih berat ancaman

pidananya padaposlsi dakwaan Primer' . ,- ^,^...^ , ,^,,!,M.v"ivu-iuiunip aaii hat ini menyatakan bahwa Hakim lebih tepat

menafsirkan keketiruui ,,rturan dakwaan ini sebagai 'clerical error'

(Xesaliinan pengetikan). Hakim dapat meluruskan dalam persidangan'

a u, iii uii r[nia- dije t aikan d at am p,ertim bangan putu san me ntgen ai letak

posrs titriun sistimatika dal<waan lang s.emestinya' Dengan

demikian sekiranya Hakim menemukan sistimatika dakwaan

suOsiiritas yang ieliru, tidak pertu bersikap terlampau 'formalistic legal

thinking', tetapi cukup meluruskannya' /

4. Ketiru-nentuk dal<waan yang diaiikan, yaitu d9l<w1an.Y'g me7tirya

diajukan berbentuk t<umitasl tetapi aiaiuXan dalam bentuk subsidiaritas

atuu'ielnZii;i" M. yahya Hara-hap datam hat ini menyata4an bahwa

demi menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya

ringan, htaxli* tiaaX patut bersikap itrict law dan formalistic legalthinking

untukmenlatuhkanputusanyangmenyatakandal<tuaantidakdapatditerima. tebih tepat dan Oilahiana apabita kekeliruan itu disikapi

deng;; jui",n 'imelenturkai" penafsiran bahwa dakwaan itu

didekonstruksi.

f . Eksepsi Batal Demi Hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi ketentuan

pasall43ayat(2)KUHAPdianggapobscuurlibeti(kabur)atauconfuse

(membingungkan) atau misleading (menyesatkan), yaitu meliputi beberapa

bentuk:

1)Dakwaantidakmemuat.tanggaldantandatangan';

2) Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa;

a

3) Tidak menyebut locus delictidan atau tempus delicti;

4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang

didakwakan.

M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan memuat:

a. Semua unsur delik harus disebut satu persatu;

Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat

alternate: tidak mutlak mesti. menyebut keseluruhan, bisa satu saja asal

jelas. Sekiranya penuntut umum lalai tentang hal itu, tidak berakibat surat

dakwaan menjadi kabur atau menyesatkan kepada terdakwa

b. Cara terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebutkan garis besamya

saja, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan begaimana

cara tindak pidana pidana dilakukan;

c. Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.

Menurut Buku pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh

Kejaksaan Agung Republik lndonesia, 'hal 14-16, pengertian cermat, jelas dan

lengkap dirumuskan sebagai berikut :

,,yang dimaksud dengan cermat adalah : ketetitian Jaksa Penuntut lJmum dalam

mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang

bertaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang

dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuftikan antara

lain misatnya : Apakah ada pengaduan datam hat delik aduan, apakah

penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat

dipertanggungiawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak

pidana tersebut sudah atau belum kadatuwarsa dan apakah tindak pidana yang

didakwakan ltu nebis in idem.

yang diniaksud dengan jetas adal1h : Jaksa Penuntut lJmum harus mampu

merumuskan unsur-unsur detik yang didakwakan sekaligus mempadukan

dengan uraian perbuatan materiit (takta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam

surat dakwaan.

yang dimaksud dengan tengkap adalah : uraian surat dakwaan harus mencakup

semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap"'

7

Surat Edaran Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor: SE-

oo4lJ.N11l1ggg tanggal 16 Nopember ',1993 pada intinya menyatakan secara

materiil surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan

gambaran secara bulat dan utuh tentang :

1. Tindak pidana Yang didakwakan;

2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;

3. Dimana tindak Pidana dilakukan;

4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan:

5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;

6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut;

7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-

delik tertentu);

S.Ketentuan-ketentuantindakpidanayangditerapkan.

Dengan mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka

kami Penuntut Umum dalam kesempatan ini memberikan pendapal I tanggapan

atas nota keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa sepanjang

materi keberatan masih merupakan lingkup sebagaimana ditentukan di dalam Pasal

156 ayat (1 ) Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tersebut di atas'

Majelis Hakim Yang kami muliakan,

Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati'I

setelah kami mendengar dan mempelajari secara seksama nota

keberatanieksepsi Tim penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai

berikut:

I

l. PENDAHULUAN yang menguraikan bahwa:

- Terdakwa retatif betum lama meniabat Gubernur Riau pada saat

menandatangani Keputusan pengesahan BKUPHHK-HT,

Krininatisasi pengesahan BKUPHHK-HT oteh KPK hanya dikhususkan di

PloPinsi Riau,

- Haphat yang sifatnya teknis terkait pengesahan BKIJPHHK-HT adalah

domain peiabat teknis bukan domain Terdakwa,

7

tr. suhada Tasman sebagai peiabat teknis menyeret Terdakwa selaku

Gubernur untuk terlibat dalam pengesahan BKUPHHK'HT'

Pengesahan BKTJPHHK-HT oleh Terdakwa merupakan persoalan yang

berkaitan dengan Beteid yang termasuk dalam tingkup hukum administrasi

negara,

KPK tidak mengkriminatisasi perusahaan-perusahaan yang menurut KPK

diperkaya oleh Para terPidana,

Terdakwa telah memberikan rambu-rambu melalui sK Gubernur, sehingga

petanggaran administrasi dan pidana terhadap isi SK Gubernur adalah

tanggung iawab si Pelanggar.

T*rh"dap materi keberatan I eksepsi ini kami berpendaPat sebaoai

berikut:

Bahwa dari poin-poin keberatan yang diuraikan oleh Tim Penasihat

Hukum Terdakwa secara panjang" lebar dalam Bab I Pendahuluan dari

halaman 1 s/d 10 Nota Keberatan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan

penghargaan atas upaya Tim Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan

terhadap terdakwa, kami tidak akan menanggapi secara keseluruhan atas

materi keberatan tersebut. Menurut kami materi keberatan tersebut tidak tepat

disampaikan dalam materi keberatan, karena hal tersebut tidak termasuk

materi keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 Syat (1) KUHAP,

melainkan materi keberatan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang

prematur dan lebih tepat disampaikan sebagai materi pembelaan atau pledoi

setelah pemeriksaan pokok perkara karena materi tersebut hanyalah asumsi

dan pendapat sepihak Tim Penasehat Hukum, sehingga untuk membuktikan

apakah yang disampaikan Tim Penasehat Hukum tersebut merupakan suatu

kebenaran perlu diuji dalam perneriksaan pokok perkara' Dengan demikian

keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam BAB I

Pendahuluan sudah selayak untuk dikesampingkan'

7

il. KEBERATAN YURI.DIS

1. Pasal yang didakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu (halaman 2'40

suratdakwaan)adalahmerusakBangunanTeoriHukum.pada halaman 1 1 s,d 13 Nota Keberatan Tim penasehat Hukum

terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa: Penuntut umum telah

menyusun kesalahan Terdakwa dengan formulasi dengan menganggap

tetah terjadi kesesuaian pemenuhan unsur Pasal tJndang'undang korupsi

yang pada pokoknya adalah: Kesatu - Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal

lsUtJRlNomor3lTahunlgggsebagaimanatetahdiubahdanditambah

denganUURtNomor20Tahun200ldanSubsidair:Pasal3jo.PasallS

UlJRtNomorSlTahunlgggsebagaimanatetahdiubahdanditambah

dengan uLJ Rt Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun penyusunan dan

pemitihan bentuk surat dakwaan ini adatah domain Penuntut umum' Tim

Penasehat Hukum keberatan dengan penyusunan surat dakwaan yang

demikian, karena terdakwa sebagai pejabat yang melekat pada dirinya

kewenangan, kesempatan dan sarana, tentu setelah melalui sarana

pembuktian, adan benar secara teori hukum, iika dakwaan kepada

TerdakwatersebutdibuatdatambentukAlternatifyangdiawalidengan

dakwaan Kesatu Primair adatah Pasa: 3 ATAU Subsidair adalah Pasal 2,

penuntut umum tetah ketiru memahami esensi pasal 2 dan Pasal 3, a quo

sehingga merusak bangunan teori mengenai penyalahgunaan wewenang

(pasat 3) dan mtelawan hukum (pasat 2) terkait dengan bestanddeel delict

(delik inti)'

Terdakwasebagaipejabattidakseharusnyadalamperkaraini

didakwa dengan menggunakan Pasal 2 baru kemudian Pasal 3 undang'

unaaig korupsi, sebagaimana beberapa teori dan pendapat ahli hukum

Nur Basuki yang mengembangkan pendapat dari beberapa ahli terdahulu

(Moetyatno,AndiHamzah,lndriyantoSenoAdji),membedakanrumusan

penyatahgunaan wewenang (species) adatah termasuk dalam perbuatan

melawan hukum (genus)"' dst'

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami berpgndapat sebagai

berikut:

Bahwa kami menghargai sudut pandang, teori dan pendapat hukum

yang dijadikan argumen dalam materi keberatan yang diajukan oleh Tim

Fenasihat Hukum, namun kami tidak sependapat dengan dalil keberatan

serta landasan teori yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum, karena

menurut kami keberatan tersebut dilandasi dengan teori penyusunan surat

dakwaan yang benar mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain

dakwaan Subsidiaritas, dakwaan Kumulatif, dakwaan Alternatif, maupun

dakwaan Kombinasi atau CamPuran.

Bentuk surat dakwaan Kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum

adalah berbentuk subsidiaritas, dimana berdasarkan pendapat Selamat

Purba, SH dalam bukunya Mencegah Batalnya $urat Dakwaan Demi

Hukum, Penerbit CV Sumber llmu Jaya, Jakarta, Hal. 14 maupun buku

Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Rl (Jakarta : April 1985)'

dinyatakan bahwa ...Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa

perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun secara bertingkat

dari dafuvaan yang pating berat sampai daktaan yang paling ringan.

Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiair ini, hanya

satu tindak pidana saia yang sebenarnya akan didakwakan kepada

terdakwa. Berdasarkan doktrin tersebut menurut kami penyusunan surat

dakwaan Kesatu yaitu Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair:

melanggar Pasal 3 tersebut sudah tepat karena perbuatan yang

didakwakan hakekatnya adalah satu perbuatan namun dapat diterapkan

dua pasal yang berbeda dan ancaman yang berbeda pula.

Dengan mengacu pada aspek berat ringannya ancaman hukuman

antara pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20

Tahun 2OO1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

penerapan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan Primair dan pasal 3 sebagai

dakwaan Subsidiair sudah tepat mengingat ancaman pidana dalam Pasal

2 ayat (1) lebih berat.

Pendapat Tim Penasehat Hukum, Terdakwa yang menyatakan

dalam penyusunan surat dakwaan didasarkan pada sudut pandang Genus

7

2.

dan Spesies suatu tindak pidana adalah pendapat yang tidak berasalan

karena tidak didasari teori penyusunan surat dakwaan. Mengenai apakah

perbuatan terdakwa yang didakwakan merupakan suatu perbuatan

melawan hukum sebagai genus atau perbuatan penyalahgunaan

Wewenang karena Jabatan selaku gubernur sebagai spesies, masih

memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang akan diajukan di

persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara,

Berdasarkan uraian kami di atas maka keberatan Tim Penasihat

Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Penulisan Singkatan BKUHPHHK'HT yang salah.

pada halaman 14 Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa

mendalilkan bahwa : ...Dalam dakwaan Kesatu Primair halaman 4 dan

Subsidair halaman 24 misatnya, ditulis BKT-UPHHKHT, kemudian pada

dahuaan Kesatu Primair Hat. 10 dan Subsidair hal. 38 misalnya ditulis

UBKT U7HHKHT, dan pada halaman berikutnya kedua singkatan ini sering

ditulis dalam surat dakwaan, walaupun kadang'kadang Penuntut Umum

menulis singkatannya BK UPHHKHT. Kamiferus terang tidak memahami

apa maksud kepaniangan dari BKT-IJPHHKHT dan UBKT UPHHKHT?

Mengapa Penuntut tJmum tidak konsisten saia menuliskan BK UPHHKHT?

Kpts 151/2003 tidak menyingkat Bagan Keria Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan pada hutan tanaman dengan singkatan BKT'UPHIIKHT dan UBKT

UPH H KHT melainkan disingkat dengan BKUPHHK-HT.

Penulisan singkatan BKUHPHHK-HT yang salah tersebut di atas

menjadikan surat dakwaan tidak cermat sehingga surat dakwaan harus

dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa masalah penulisan istilah BKT - UPHHKHT dan UBKT -UPHHKHT di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dinyatakan

Tim Penasehat Hukum menyebabkan dakwaan disusun secara tidak

cermat adalah tidak tepat. Pengertian istilah cermat dalam penyusunan

berikut:

7

3.

surat dakwaan adalah: ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam

mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang

yang bertaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurang?n dan atau

keketiruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak

dapat dibuktikan.... (vide Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang

diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik lndonesia, hal 14-16).

Menurut kami Penulisan istilah BKT - UPHHKHT dan UBKT -UPHHKHT di dalam surat dakwaan bukanlah masalah cermat atau tidak

dalam penyusunan surat dakwaan. Yang terpenting adalah apakah

perbuatan terdakwa yang didakwakan adalah perbuatan yang dilarang oleh

Undang-undang. Sedangkan mengenai produk perbuatan terdakwa yang

dirumuskan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dengan istilah BKT

UPHHKHT dan UBKT UPHHKHT tidak signifikan untuk

dipermasalahkan sebagai alasan dakwaan disusun secara tidak cermat.

Terlebih lagi berdasarkan dokumen-dokumen alat bukti yang akan diajukan

dipersidangan berupa Pertimbangan teknis dan Nota dinas Kadishut terkait

permohonan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Tanaman (BKT-UPHHKHT) juga ditemukan istilah BKT

UPHHKHT dan UBKT - UPHHKHT.

Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami alasan

keberatan Tim Penasehat Hiukum tidak termasuk materi keberatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) sehlngga tidak perlu

dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Penulisan RKT-UPHHKHT yang tidak cermat.

Masih pada halaman 14-15 Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum

Terdakwa mendalilkan bahwa Dalam dakwaan Kesatu Primair halaman 17

dan subsidair halaman 36 ditulis dan menyebutkan Pengesahan RKT-

UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areat kerjanya di wilayah

Kabupaten Siak, padahal dalam perkara ini terdakwa didakwa telah

mengesahkan BKUPHHK-HT bukan RKT-UPHHKHT. Kpts 15112003

membedakan antara BKUPHHK-HT dengan RKT-UPHHKHT. Menurut

ketentuan di atas pembedaannya sangat jelas yaitu kalau BKUPHHK-HT

disahkan atau diberikan jika pemegang IUPHHKHT belum memiliki

RKUPHHK dan latau RKLUPHHK I (pertama), sedangkan untuk

RKTUPHHK-HT disahkan atau diberikan jika pemegang IUPHHK-HT telah

memiliki RKTUPHHK-HT.

Penulisan dan penyebutan RKT-UPHHKHT dalam surat dakwaan

adalah tidak cermat, oleh karena itu suiat dakwaan harus dinyatakan batal

demi hukum.

Bahwa dalam hal ini perlu kiranya Tim Penasihat Hukum Terdakwa

membaca secara utuh dan menyeluruh surat dakwaan Penuntut Umum,

agar diperoleh pemahaman yang utuh pula. Dimana sejak awal hingga

akhir penyusunan surat dakwaan, penuntut umum telah secara konsisten

mendakwakan bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan pengesahan

BKUPHHKHT sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No.

151/Kpts-lll2OO3 tanggal 02 Mei 2003" Kalaupun terkait dengan adanya

penulisan RKT-UPHHKHT dalam surat dakwaan, menurut kami hal

tersebut sebenarnya mempunyai arah yang sama dengan pengertian dan

makna BKUPHHKHT karena sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan

primair halaman 19 dan surat dakwaan subsidiair halaman 39 dinyatakan

...terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubbrnur Riau No.

KPTS,324N/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Keria

lJsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKUPHHKHT)...'

selain itu RKT dan BK-UPHHKHT memiliki fungsi yang sama sebagai

dasar untuk melakukan kegiatan operasional di areal IUPHHKHT dalam

tahun yang dimohonkan, sehingga hal tersebut hanya merupakan clerical

error dan tidak mempunyai implikasi yuridis dalam pembuktian perkara a

quo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa materi keberatan Tim

penasihat Huku,m Terdakwa terlalu berlebihan, sehingga haruslah ditolak.

berikut:

4. Ketentuan di Bidang Kehutanan yang didalrwakan tidak relevan

dengan perbuatan terdakwa.

Mengacu pada surat dakwaan Kesatu Primair halaman 2 sld 23 dan

subsidair halaman 23, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada

halaman 16-17, mendalikan bahwa Dakwaan dalam perkara ini adalah

tentang pengesahan BKUPHHKHT, yang mana hanya berkaitan dengan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/Kpts-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003

tentang Rencana kerja, Rencana Kerja lima Tahun, Rencana Kerja

Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman (Kpts 15112003), sebagaimana diakui sendiri oleh

Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair hal18 s/d 19 dan

Subsidair hal. 38.

Adapun Keptusan Menteri Kehutanan lainnya juga Peraturan

pemerintah No. 34 Tahun ZOf{Ouaa pokoknya adalah berkaitan dengan

penerbitan IUPHHKHT, sehingga tidak relevan untuk didakwakan karena

dalam perkara ini Terdakwa Selaku Gubernur Riau tidak menerbitkan

IUPHHK-HT.

Disamping itu Tim Penasehat Hukum terdakwa juga mendalilkan

bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan peraturan Menteri

Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2005 tanggal 26 Desember 2005 adalah

lnkonstitusional, karena Peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak dapat

diberlakukan retroaktif terhadap peristiwa yang berlr,{grrng pada bulan

Pebruari s/d April 2004 dan bulan Mei 2004 ketika terdakwa, selaku

Gubernur Riau mengesahkan BKUPHHK-HT atas nama 8 (delapan)

perusahaan yang areal kerjanya berada di wilayah Kabupaten Pelelawan

dan 1 (satu) perusahaan yang berada di Kabupaten Siak.

Dengan demikian, sebagai akibat dari dakwaan yang mendasarkan

pada ketentuan di bidang kehutanan yang tidak relevan dengan perbuatan

terdakwa adalah surat dakwaan harus batal demi hukum'

t1

7H'&&lFi

F

*,

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami herpendapat sebasai

berikut:

Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami

konstruksi surat dakwaan yang dibangun oleh Penuntut Umum. Dalam hal

ini, perlu kami sampaikan bahwa Terdakwa didakwa sebagai pihak

pengesah atas BKUPHHKHT, dimana pengesahan BKUPHHKHT tidak

dapat dilakukan tanpa mendasarkan pada adanya ljin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan oleh

Bupati. Sementara IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. Tengku Asmun

Jafar selaku Bupati Pelelawan dan Arwin AS selaku Bupati Siak telah

melanggar ketentuan-ketentuan kehutanan diantaranya Kepmenhut

1 0.1/Kpts-all2}O}, ffiRmenhut

21lKpts-|l1r2001 dan Peraturan Pemerintah

No. 34 Tahun 2W/ (perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan putusan

telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Dengan demikian berlaku teori

conditio sine quanon (syarat tanpa mana tidak), aftinya bahwa perbuatan

terdakwa selaku pengesah BKUPHHKHT tidak akan terjadi tanpa adanya

perbuatan Bupati selaku penerbit IUPHHKHT. Dan peraturan-peraturan

tersebut tidak ditujukan kepada perbuatan Terdakwa melainkan kepada

perbuatan para Bupati yang telah menerbitkan IUPHHKHT. Dan dalam

dakwaan perkara a quo, Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan

para Bupati melakukan tindak pidana a quo. Sehingga sudah seharusnya

peraturan-peraturan tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan.

Kemudian terkait dengan pencantuman peraturan Menteri

Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2005 tanggal 26 Desember 2005 dalam

surat dakwaan, Penuntut Umum hanya bertujuan untuk menjelaskan

bahwa Permenhut tersebut merupakan perubahan Keputusan Menteri

Kehutanan No. 151/Kpts-lltz}Og tanggal 02 Mei 2003, bukan bertujuan

untuk mendalilkan sebagai dasar hukum perbuatan Terdakwa

berte.ntangan dengan peraturan tersebut dalam surat dakwaan a quo.

Apabila Tim Penasihat Hukum Terdakwa mencermati uraian fakta

perbuatan dalam surat dakwaan, tidak ada satupun uraian fakta perbuatan

Terdakwa yang bertentangan dengan dasar aturan dimaksud, selain

daripada Keputusan Menteri Kehutanan No. lStifpts-lt/2003 tanggal 02

7

Mei 2003 (tihat surat dakwaan hal 12, hal 19, hal 31, hal 39). Sehingga

menurut kami keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang

menyatakan Penuntut Umum telah menerapkan aturan secara

inkonstitusional dan retroaktif tidak beralasan dan mengada-ada, dengan

demikian sudah seharusnya alasan keberatan tersebut dinyatakan ditolak.

Penuntut Umum Mengaburkan Peristiwa yang berkaitan dengan surat

Kepala Dinas Kehutanan Prop, Riau, Syuhada Tasman kepada Menteri

Kehutanan.

Pada halaman 17 s/d 18 Tim Penasehat Hukum terdakwa

mendalilkan bahwa dalam surat dakwaan Kesatu Primair halaman 18 dan

Subsidiair halaman 37 s/d 38, yang pada pokoknya menyatakan: lr.

Syuhada Tasman atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT

UPHHKHT.....Kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan Rl

mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang

kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan

(SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku......dst." Kami meragukan bahwa surat dimaksud

benar-benar ada, karena identitasnya yaitu Nomor, tanggal surat dan

perihalnya tidak disebutkan dalam dakwaan. Apa masalahnya, jika

penuntut umum secara terbuka menyebutkan secara jelas identitas surat

dimaksud

Menguraikan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah sama

saja dengan mengaburkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, atau surat

dakwaan disusun secara tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan

surat dakwaan harus batal demi hukum.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami berpendapat sebaqai

berikut:

. Bahwa alasan keberatan yang meragukan adanya surat Menteri

Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di

Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku......dst, menurut kami tidak tepat sebagai'alasan keberatan atas

I3

7

d'aru'-7.'4 iq5-l@ Penuntut Umum karena hal tersebut merupakan ranah

pemeriksaan pokok perkara.

Penasehat Hukum Terdakwa

pembuktian berdasarkan alat bukti dalam

Dengan demikian alasan keberatan Tim

tersebut harus ditolak.

6. Penyebutan tempat keJadian perkara yang tidak cermat.

Pada halaman 19 Tim Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan

bahwa Penuntut Umum secara jelas telah bertindak tidak cermat dalam

menyebutkan tempat kejadian perkara di Loby Hotel Sultan Jakarta Pusat,

yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini.

Ketidakcermatan dalam dakwaan yang menyebutkan tempat kejadian

perkara padahal sebenarnya tempat kejadian perkara tersebut tidak ada

relevansinya dengan perkara ini mengakibatkan surat dakwaan harus batal

demi hukum.

Terhadap maleri keberatan /. ekpepsi ,i,rli kami berpendapat sebaqai

berikut:

Berkenaan dengan nota keberatan ini, kami Penuntut Umum

berpendapat bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam

memahami konstruksi surat dakwaan yang dibangun oleh Penuntut Umum

terkait dengan penerimaan uang US $ 200.000,- (dua rratus US dollar).

Dalam hal ini, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rangkaian fakta

hukum yang nantinya lebih detail akan dibuktikan di persidangan bahwa

Lobby Hotel Sultan Jakarta adalah tempat pertemuan Lukman Abbas

dengan Judhi Priyadi hendak menerima penyerahan uang US $ 200.000,-

(dua'ratus US dollar), sebelum akhirnya uang tersebut diserahkan kapada

Kahar Muzakir melalui Asistennya yakni Wihaji alias Aji. Dengan adanya

fakta hukum yang demikian tidak berarti bahwa pencatuman Lobby Hotel

Sultan Jakarta dalam surat dakwaan tidak ada sangkut pautnya dengan

perbuatan Terdakwa Rusli Zaenal yang berakibat surat dakwaan batal

demi hukum sebagaimana dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa, karena

ada tidaknya sangkut paut Lobby Hotel Sultan Jakarta dengan perbuatan

Terdakwa akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

t4

7

7.

Berdasarkan uraian kami di atas, materi keberatan Tim Penasihat Hukum

Terdakwa sudah seharusnya ditolak.

Dakwaan Tidak Cermat dalam membuat perincian sehingga mencapai

jumlah US$ 850,000.00.

Pada halaman 19 s/d 20 Nota Keberatan, Tim Penasehat Hukum

Terdakwa mendalilkan bahwa dalam surat dakwaan kedua Primair

halaman 49 dan subsidair hal. 61 menyebutkan: " Setelah uang terkumpul

seluruhnya sejumlah kurang lebih US$ 850,000.00 selanjutnya Lukman

Abbas pada tanggal 24 Pebruari 2012..... dst." Uang tersebut kemudian

diserahkan kepada Anggota DPR Kahar Muzakir, Yang hendak ditekankan

dalam keberatan ini adlah bagaimana asal muasal sehingga bisa

terkumpul uang sejumlah US$ 850,000.00?

Bahwa dengan demikian dakwaan perkara ini telah {isusun secara

tidak cermat'yaitu tidak memerinci secara benar uang yang telah diterima

oleh Lukman Abbas sehingga bisa mencapai sejumlah US$ 850,000.00,

oleh karena itu surat dakwaan harus batal demi hukum.

Terhqdap m?tefi keEe{atan./ eksepsi irli kami berpendapat sebaqai

berikut:

Berkenaan dengan Nota Keberatan mengenai jumlah uang yang

tidak sesuai dengan uang sejumlah US$ 850,000.00 tersebut, kami

Penuntut Umum berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa

terlalu kaku dan salah dalam memakna kata "senilai uang US$ 850,000.00"

yang terdapat dalam surat dakwaan. Makna kata "senilai" menurut Kamus

Besar Bahasa lndonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen

Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Jakarta, 2008 mempunyai arti

(dl arti taksiran harga); sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti untuk

menentukan. Dalam hal ini, kalaupun terjadi selisih jumlah adalah

merupakan hal yang wajar, sepanjang selisih tersebut tidak begitu jauh

dengan jumlah yang telah disebutkan ukurannya yakni US$ 850,000.00.

Dalam menguraikan surat dakwaan atas nama Terdakwa HM. Rusli

Zainal ini, angka senilai US$ 850,000.00 diperoldh berdasarkan alat-alat

7

bukti pengeluaran uang dari pihak-pihak yang memberikan uang yang tidak

seluruhnya dalam mata uang Dollar AS, sebagaian lainya dalam mata

uang Rupiah yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Dollar Amerika

Serikat. Tempat penukaran uang .(money changer) maupun Kurs (nilai

mata uang) yang dipergunakan pun berbeda-beda tiap Money Changer.

Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak bisa mempergunakan

patokan nilai kurs yang pasti sebagaimana yang dipergunakan oleh Tim

Penasehat Hukum Terdakwa berapa kurs nilai Dollar pada saat itu. Oleh

sebab itulah Penuntut Umum mempergunakan kata "Senilai" di depan

jumlah uang US$ 850,000.00 yang bermakna kurang' lebih US$

850,000.00.

Pokok dari konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum bukanlah

Jumlah yang pasti berapa uang yang diterima oleh Terdakwa Rusli Zainal

melalui Lukman Abbas dalam mata uang Dollar AS akan tetapi tentang

adanya penerimaan uang itu sendiri. Berkenaan dengan jumlah uang US$

850,000.00 Penuntut Umum telah mendalilkan secara rinci dalam surat

dakwaan asal-usul uang sehingga mencapai jumlah senilai US$

850,000.00. Untuk membuktikan berapa Dollar uang yang diterima

Terdakwa Rusli Zainal dan asal-usul jumlah uang senilai US$ 850,000.00

akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian

alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harusfdinyatakan ditolak.

Ketidakcermatan dalam Dakwaan Terdakwa Rusli Zaenal dikaitkan

dengan dakwaan Lukman Abbas.

Pada halaman 20 std 21 Nota Keberatan, Tim Penasehat Flukum

terdakwa mendalilkan bahwa berkaitan dengan dakwaan kedua, perkara

yang didakwakan kepada Terdakwa Rusli Zaenal adalah sama persis

dengan yang didakwakan kepada Lukman Abbas, yang terlebih dahulu

diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri, Pekanbaru. Kafena sama persis peristiwannya, maka seharusnya

tidak terjadi perbedaan anatar kedua perkara dimaksud. Pada

kenyaataannya terd apat perbed aan-perbed aaan.

7

Ketidakcermatan dalam menyusun Dakwaan terakwa Rusli Zaenal

yang notabene sama persis dengan dakwaan Lukman Abbas,

mengakibatkan Dakwaan harus dibatalkan.

Terhadap ,materi keberatan / ehsepsi ini kami berpendapat sqbqqai

berikut:

Berkenaan dengan Nota Keberatan ini, kami Penuntut Umum

berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam

rnembaca kedua dakwaan baik dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zainal

dan dakwaan atas nama Lukman Abbas. Apabila Tim Penasehat Hukum

Terdakwa cermat dalam membaca dan memahami kedua dakwaan

tersebut tentu dapat memahami esensi dari penyusunan dakwaan atas

nama Terdakwa Rusli Zainal maupun dakwaan atas nama,Lukman Abbas,

karena memang diantara keduannya tidak ada perbedaan fakta

sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Dasar penyusunan surat dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zainal

adalah fakta hukum yang sama dengan fakta hukum yang dipergunakan

dalam penyusunan dakwaan atas nama Lukman Abbas. Penuntut Umum

sengaja menyusun tidak sama persis antara dakwaan atas nama

Terdakwa Rusli Zainal dengan dakwaan atas nama Lukman Abbas, karena

dalam penyusunan surat dakwaan atas nama Terda{wa Rusli Zainal ini

Penuntut Umum harus menekankan uaraian perbuatan-perbuatan tertentu

yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yang terpenting uraian dalam

surat dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zaenal tidak menghilangkan

esensi fakta hukum adanya perbuatan bersama-sama antara Terdakwa

Rusli Zainal dengan Lukman Abbas.

Hal demikian ini adalah kewenangan Penuntut Umum untuk

menguraikan perbuatan mana yang relevan atau tidak relevan dengan

perbuatan terdakwa. Selain itu perlu juga dipahami bahwa dakwaan suatu

perkara bukan pedoman/ukuran untuk menyusun dakwaan perkara lain

untuk menentukan batal atau tidaknya suatu surat dakwaan. Dengan

demikian alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.

t7

7

FF$

f

rT

i

%

ffit.il

*$

#

ffi

tr

$

t'l

9. Kekeliruan dalam Penerapan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan

(deelneming).

Pada halaman 21 sld 22 Nota Keberatan, Tim Penasehat Hukum

terdakwa mendalilkan bahwa pen-juncto-an kedua pasal tersebut dengan

pasal 55 ayat (1) KUHP adalah penerapan pasal yang keliru dalam surat

dakwaan ini, sebab Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan jelas

menyatakan bahwa "Dipidana sebagai pembuat tindak pidana", mereka

yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan

yang turut serta melakukan (medeplegen), sedangkan dalam perkara

pidana a quo, baik dalam perkara kehutanan dimana lr. Syuhada Tasman,

dkk dan dalam perkara PON Dimana Lukman Abbas dkk berada dalam

kapasitas saksi dan bukan terdakwa, sehingga seluruh dakwaan Penuntut

Umum dalam perkara A quo tidak dapat menggambarkan peran-peran dari

para pelaku tindak pidana dalam, kapasitasnnya sebagai orang yang

melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Berkenaan dengan Materi Keberatan ini, kami Penuntut Umum

berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dalam

menafsirkan penerapan ketentuan Pasal 55 KUHP dalarrrr suatu konstruksi

surat dakwaan. Pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang

menyatakan dengan penerapan Pasal 55 KUHP, maka para pihak tersebut

harus sama-sama sebagai terdakwa adalah pendapat yang keliru dan tidak

berdasar.

Pencantuman Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan menunjukan

bahwa terdakwa dalam mewujudkan tindak pidananya tidak sendiri-sendiri

melainkan ada kawan peserta, sehingga yang menjadi titik berat adalah

adanya kerjasama dengan orang lain atau kawan peserta dalam

mewujudkan tindak pidana dan tidak diharuskan bersama-sama diajukan

sebagai terdakwa dalam satu surat dakwaan. Dan hal tersebut sudah lazm

dalam praktek peradilan dan dikuatkan dalam berbagai Yuriprudensi.

18

Sedangkan mengenai kapasitas Terdakwa apakah selaku orang yang

melakukan (pteger), atau menyuruh lakukan (doen pleger) atau Turut serta

melakukan (mede pteger) akan dibuktikan dalam pembuktian pokok

perkara.

III. PERMOHONAN.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis

Hakim yang mulia menolak seluruh keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara a quo telah

memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143

ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi

kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri Terdakwa

HM. RUSLI ZAINAL..

Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka

kami mohon kepada Majelis Hakim yang memerikSa, mengadili dan memutus

perkara ini untuk ' i

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum

Terdakwa.

2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materiil

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b

KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar

pemeriksaan perkara ini;

3. Menetapkan pemeriksaan perkara initetap dilanjutkan

l? i,.1 on,e

dn ti Sahn"l''r

l(Vr'..ur /v(-

t9

^f-d( TcardPr Z '