Eksepsi Penasihat Hukum Miranda S Goeltom

Tim Penasihat Hukum

Prof. Miranda Swaray Goeltom, SE, MA, Ph.D.

(Perkara Pidana Nomor: 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)

TERHADAP

SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Nomor: DAK-14/24/07/2012

tanggal 9 Juli 2012

ATAS NAMA TERDAKWA


Jakarta, 24 Juli 2012

Tim Penasihat Hukum MR&Partners Legal and Business Consulting Group

AFS Lawyers Partnership

TIM PENASIHAT HUKUM


1

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Penuntut Umum Yth,

Hadirin Sidang Yang Kami Hormati,

Untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami, Prof. Miranda Swaray Goeltom, SE,

MA, Ph.D, kami Penasihat Hukum mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat

Dakwaan Penuntut Umum Nomor: DAK-14/24/07/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang telah

dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari ini sebagai satu kesatuan dari

Keberatan (Eksepsi) pribadi yang diajukan secara tersendiri oleh klien kami, Prof. Miranda

Swaray Goeltom, SE, MA, Ph.D.

Bahwa Keberatan kami ajukan karena terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 143

ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) yang

berbunyi sebagai berikut:

”2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta

berisi:

b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

3) surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Surat Dakwaan harus disusun secara cermat,

jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bahwa yang dimaksud dengan

cermat adalah ketelitian dalam merumuskan Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya

kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya Dakwaan

itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari

delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiel atau fakta

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dari Surat Dakwaan yang mencakup

semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan,

serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwakan telah

dilakukan oleh Terdakwa.

TIM PENASIHAT HUKUM


2

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983,

syarat materiel Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat,

mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan

delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian,

maka dalam Surat Dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang

cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang

keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang

ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Dakwaan Penuntut Umum yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana yang didakwakan, harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Selain alasan-alasan tersebut, dalam praktek berkembang pula alasan-alasan keberatan yang

dapat dibenarkan sebagaimana pendapat Lilik Mulyadi, SH., M.H., dalam bukunya: Hukum

Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit PT. Alumni,

Bandung: 2007, hal. 148-149, yang menyatakan bahwa Keberatan (Eksepsi) dapat berupa:

“Keberatan/eksepsi tidak berwenang mengadili (exceptie onbevoegheid van de

rechten) yang mencakup keberatan tidak berwenang mengadili secara absolut

(kompetensi absolut/absolute competentie), dan relatif (kompetensi relatif/relative

competentie), keberatan dakwaan tidak dapat diterima, keberatan apa yang

didakwakan bukan merupakan Tindak Pidana Kejahatan atau Pelanggaran,

keberatan apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, keberatan apa yang didakwakan kepada

Terdakwa telah daluwarsa, keberatan apa yang yang dilakukan Terdakwa tidak

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.”

Adapun hal-hal yang secara yuridis mengakibatkan Dakwaan harus dinyatakan BATAL

DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya Dakwaan TIDAK DAPAT DITERIMA adalah sebagai

berikut:

1. Pasal Yang Didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan

Keempat Telah Daluwarsa.

Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dalam Dakwaan Ketiga dan

Dakwaan Keempat, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

TIM PENASIHAT HUKUM


3

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut “UU TIPIKOR” dalam

perkara pemberian Travellers Cheque (“TC”) kepada anggota DPR-RI yang terjadi pada

bulan Juni 2004.

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan

Ketentuan Umum dalam KUHP sebagai berikut.

Ketentuan dalam Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa:

”Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku

bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Oleh karenanya ketentuan dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum) berlaku juga terhadap

UU TIPIKOR.

Ketentuan Umum KUHP mengatur mengenai daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan

penuntutan) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP yang berbunyi:

“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana

kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam

tahun;

Oleh karena UU TIPIKOR tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur

mengenai daluwarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP tersebut

secara mutatis mutandis berlaku terhadap UU TIPIKOR.

Bahwa oleh karena Pasal 13 UU TIPIKOR memiliki ancaman hukuman paling lama 3

tahun, maka penerapan Pasal 13 UU TIPIKOR untuk perkara pemberian

TC kepada anggota DPR-RI yang terjadi pada bulan Juni 2004 telah

daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu. Oleh karena itu kewenangan penuntutan

untuk perkara pemberian TC kepada anggota DPR-RI dengan menggunakan Pasal 13 UU

TIPIKOR telah hapus sejak bulan Juni 2010.

TIM PENASIHAT HUKUM


4

Mengingat Pasal 13 UU TIPIKOR tersebut sudah tidak dapat dilakukan penuntutan, maka

dengan sendirinya Dakwaan atas Pasal 13 UU TIPIKOR tersebut menjadi daluwarsa

sehingga Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum untuk mendakwa Terdakwa

melakukan tindak pidana Pasal 13 UU TIPIKOR dalam perkara pemberian TC kepada

anggota DPR-RI yang terjadi pada bulan Juni 2004.

Dakwaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan Pasal 13 UU TIPIKOR yang

telah daluwarsa masa penuntutannya dalam Dakwaan Ketiga dan Keempat,

mengakibatkan Dakwaan BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya Dakwaan

TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Tidak Cermat Dimana Pasal yang

Didakwakan kepada Terdakwa yang Dianggap Sebagai Pemberi Suap Karena

Bersama-sama/Menganjurkan Pemberian TC, Tidak Sesuai Dengan Putusan

Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Penerima TC yang

Dinyatakan Bersalah Karena Menerima Gratifikasi (Bukan Suap).

Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, para anggota DPR-RI yang menerima TC telah

menjalani proses hukum dan telah dijatuhi putusan melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud Pasal 11 UU TIPIKOR yaitu menerima gratifikasi.

Apabila Penerima TC dikenakan Pasal 11 UU TIPIKOR (menerima gratifikasi), maka

Pemberi TC menurut hukum harus dikenakan Pasal 13 UU TIPIKOR (memberi

gratifikasi) dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun dalam

perkara a quo, Penuntut Umum telah keliru menggunakan Pasal 5 UU TIPIKOR yang

merupakan pasal memberi suap. Bagaimana mungkin ada yang memberi suap kalau

tidak ada yang menerima suap?.

Oleh karena itu, Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana Terdakwa

melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU

TIPIKOR adalah tidak cermat dan keliru, karena penerima TC yang didalam Dakwaan

Penuntut Umum sebagai penerima suap oleh Putusan Mahkamah Agung yang telah

berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah melakukan

tindak pidana sebagai penerima gratifikasi (bukan suap), sehingga berdasarkan Pasal 143

ayat (3) KUHAP, Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM

TIM PENASIHAT HUKUM


5

atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Dakwaan TIDAK DAPAT

DITERIMA.

3. Penuntut Umum Tidak Cermat Menjelaskan Kualifikasi (Kualitas) Terdakwa

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dalam Dakwaan Kesatu Dan Dakwaan

Ketiga.

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum, dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga atas

masing-masing perbuatan bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti memberikan TC kepada

anggota DPR-RI yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan

dalam jabatannya dan bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji

yaitu TC kepada anggota DPR-RI dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang

melakat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap

melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu menyebutkan:

“Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (1)

huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” (halaman 9 Surat Dakwaan).

Dakwaan Ketiga menyebutkan:

“perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13


Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas


Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” (halaman 23 Surat Dakwaan)

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan

perbuatan secara bersama-sama dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara memberikan TC kepada anggota DPR-RI yang

bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dan

bersama-sama Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji yaitu TC kepada anggota DPR-

RI dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melakat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau

kedudukan, akan tetapi dalam Dakwaan tidak dijelaskan atau dirumuskan mengenai

TIM PENASIHAT HUKUM


6

kualifikasi kedudukan Terdakwa apakah pelaku (pleger), menyuruh melakukan

(doenpleger), turut serta melakukan (medepleger).

Menurut Prof. Dr. JE Sahetapy, S.H. untuk memasukkan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari peserta tindak pidana tersebut.

Dengan dijelaskan peranan masing-masing peserta atau pelaku tindak pidana tersebut,

maka akan dapat dilihat bobot, peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-

masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peran masing-masing sebagaimana

yang dimaksud akan mengakibatkan Dakwaan dan tuntutan kabur dan tidak jelas.

M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan

KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”, Penerbit: Sinar Grafika, 2002, halaman 396,

menyatakan:

“Demikian juga halnya dengan peristiwa pidana yang mengandung “pengambilan

bagian” atau “penyertaan” (Deelneming atau take part in crime) yang diatur Pasal

55, harus jelas terumus kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa dalam surat

dakwaan. Ketidak cermatan penyusunan kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa

dalam surat dakwaan, mengakibatkan Terdakwa dibebaskan, karena apa yang

didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam

persidangan”.

Dalam laporan “Review Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Widjanarko Puspoyo”, Bambang Widjayanto yang

saat ini menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dalam

“Usulan Perbaikan” review tersebut pada halaman 22 butir c diusulkan bahwa “Surat

Dakwaan harus menunjuk secara jelas dan spesifik bentuk penyertaan masing-

masing pihak yang terkait dalam tindak pidana agar dapat dibedakan bentuk-

bentuk keturutsertaan antara turut melakukan, menyuruh melakukan atau

membujuk melakukan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dakwaan Penuntut Umum yang tidak

menentukan kualitas Terdakwa apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas (obscuur

libellum), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka Dakwaan Penuntut Umum adalah BATAL DEMI

HUKUM.

TIM PENASIHAT HUKUM


7

4. Dakwaan Kedua Dan Keempat Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas, Tidak

Lengkap Menguraikan Unsur “Menggerakkan/Menganjurkan” Berdasarkan Pasal

55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa sebagaimana uraian Dakwaan Penuntut Umum, dalam Dakwaan Kedua dan

Dakwaan Keempat dimana atas masing-masing perbuatan yaitu sengaja menganjurkan

Nunun Nurbaeti untuk memberikan TC kepada anggota DPR-RI yang bertentangan

dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dan sengaja

menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji yaitu TC kepada anggota DPR-

RI dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melakat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau

kedudukan tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut:

Dakwaan Kedua menyatakan:

“Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (1)

huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Dakwaan Keempat menyatakan:

“perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13


Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP mengatur:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

1. …

2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan

kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan

menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-

sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang

lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.(terjemahan oleh Drs.

P.A.F. Lamintang, S.H.)

TIM PENASIHAT HUKUM


8

Berdasarkan ketentuan diatas dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, terlebih dahulu harus

ditentukan hal yang digerakkan tersebut adalah untuk melakukan suatu tindak pidana atau

perbuatan pidana.

Uraian Dakwaan Penuntut Umum hanya menguraikan bahwa “Terdakwa kemudian

meminta agar Nunun Nurbaeti memperkenalkan Terdakwa kepada teman-teman Nunun

Nurbaeti yang menjadi anggota Komisi IX DPR-RI guna mencari dukungan atas

pencalonan Terdakwa dalam pelaksanaan pemilihan DGS BI, yang mana Nunun

Nurbaeti menyetujui permintaan Terdakwa”(halaman 11 dan 25 dakwaan).

Berdasarkan uraian dalam Dakwaan tersebut, permintaan Terdakwa hanyalah untuk

diperkenalkan dengan anggota DPR-RI, yang mana tindakan Terdakwa tersebut bukanlah

suatu permintaan untuk melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa dalam Dakwaan tidak terdapat uraian mengenai perbuatan Terdakwa untuk

menganjurkan/menggerakan Nunun Nurbaeti memberikan TC kepada anggota DPR-RI

baik sebagai hadiah atau janji maupun karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban anggota DPR-RI, dilakukan atau tidak dilakukan dalam

jabatannya sebagai anggota DPR-RI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Dakwaan Penuntut Umum yang tidak

menguraikan unsur menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana

atau perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka

Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat oleh karena itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

5. Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum Disusun Berdasarkan

Asumsi Penuntut Umum Sendiri sehingga Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas.

Dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan asumsi atau anggapan sebagai berikut:

1. Halaman 3 dan 11 Surat Dakwaan menyebutkan:

“Sebelum pelaksanaan DGS BI tersebut, agar Terdakwa tidak gagal dipilih seperti

dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Tahun 2003, Terdakwa

TIM PENASIHAT HUKUM


9

melakukan pertemuan dengan Nunun Nurbaeti, dimana dalam pertemuan itu

Terdakwa meminta Nunun Nurbaeti untuk dikenalkan kepada teman-teman Nunun

Nurbaeti yang menjadi anggota Komisi IX DPR-RI guna mencari dukungan atas


Nurbaeti menyetujui permintaan Terdakwa” .

2. Halaman 4 dan 12 Surat Dakwaan menyebutkan:

“… Terdakwa meminta agar dalam pelaksanaan fit and proper test pemilihan DGS

BI 2004, para anggota dari fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah pribadi

Terdakwa yaitu keretakan keluarga Terdakwa, sebagaimana yang pernah terjadi

dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur BI Tahun 2003 yang juga diikuti oleh

Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terpilih dalam proses pemilihan Gubernur BI

Tahun 2003”. (halaman 4 dan 12 Surat Dakwaan).

Bahwa uraian Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua

disusun atas asumsi Penuntut Umum sendiri. Menurut Van Hammel seseorang yang

dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu

anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan. (P.A.F. Lamintang, Dasar-

Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 593).

Sedangkan mengenai materi Surat Dakwaan, menurut Yahya Harahap, Surat dakwaan

adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan

merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M.Yahya Harahap,

“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”,

1993, halaman 414 - 415).

Dengan demikian, maka uraian dalam Dakwaan tidak dapat menggunakan asumsi atau

anggapan Penuntut Umum sendiri, melainkan harus berdasarkan fakta yang diperoleh dari

hasil penyidikan dan alat bukti, oleh karena itu Dakwaan yang disusun berdasarkan

asumsi atau anggapan menurut Penuntut Umum mengakibatkan Dakwaan tidak jelas oleh

karenanya berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dinyatakan BATAL DEMI

HUKUM.

Mengenai hal-hal yang bersifat pribadi dan menyangkut masalah keluarga merupakan

hak-hak sipil dan politik Terdakwa sebagai hak asasi individu yang secara universal

dilindungi sebagaimana diatur dalam hak-hak sipil dan politik. Article 17 (1)

TIM PENASIHAT HUKUM


10

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik) yang bersifat universal Tahun 1966 yang berbunyi “No one

shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privasi, family, home or

correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation” (terjemahannya

adalah “tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak

sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat

menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”)

Selanjutnya disebutkan bahwa “everyone has the right to the protection of the law

against such interference or attacks” terjemahannya adalah “setiap orang berhak atas

perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas”.

Dengan demikian merupakan hak Terdakwa untuk mendapatkan suatu perlindungan dari

tindakan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya,

keluarganya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

6. Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum Tidak Jelas dan Tidak

Lengkap Karena Tidak Memuat Uraian Mengenai Tindakan Bersama-sama dengan

Nunun Nurbaeti.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa “Terdakwa bersama-sama

dengan Nunun Nurbaeti …” (halaman 2 dakwaan dan halaman 17 dakwaan), akan tetapi

hubungan antara Terdakwa dengan Nunun Nurbaeti dalam Dakwaan hanya menyebutkan

bahwa “Terdakwa meminta Nunun Nurbaeti untuk dikenalkan kepada teman-teman

Nunun Nurbaeti yang menjadi anggota Komisi IX DPR-RI guna mencari dukungan atas


Nurbaeti menyetujui permintaan Terdakwa” (halaman 3 dan 18 dakwaan).

Penuntut Umum tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa dan Nunun Nurbaeti sehingga dapat dinyatakan sebagai

tindakan secara bersama-sama dalam hal ini bersama-sama untuk memberikan TC kepada

anggota DPR-RI. Bahkan Penuntut Umum tidak menguraikan fakta materiil mengenai

locus dan tempus secara pasti mengenai pertemuan dengan Nunun Nurbaeti tersebut.

Penuntut Umum dalam dakwaannya juga sama sekali tidak menguraikan adanya suatu

hubungan yang menunjukkan adanya komunikasi atau interaksi yang dilakukan secara

TIM PENASIHAT HUKUM


11

terus menerus dan atau berkelanjutan antara Nunun Nurbaeti dengan Terdakwa mengenai

adanya rencana pembagian TC maupun tindakan pemberian TC yang dilakukan oleh

Nunun Nurbaeti.

Dakwaan Penuntut Umum juga tidak menguraikan tindakan Terdakwa yang bersama-

sama dengan Nunun Nurbaeti memberikan TC kepada anggota DPR-RI sebagai suap atau

hadiah atau memberikan janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajiban anggota DPR-RI, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

sebagai anggota DPR-RI sehingga Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga tidak jelas dan

tidak lengkap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus

dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Bahwa Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat telah daluwarsa masa penuntutannya dan

karenanya BATAL DEMI HUKUM.

2. Bahwa seluruh Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, dan Dakwaan

Keempat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

PENUTUP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Penuntut Umum Yth,

Hadirin Sidang Yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Keberatan (Eksepsi) ini,

maka kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Prof. Miranda Swaray Goeltom, SE, MA,

Ph.D., mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan

memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa Prof. Miranda Swaray Goeltom, SE,

MA, Ph.D. dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

TIM PENASIHAT HUKUM


12

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: DAK-14/24/07/2012 tanggal 9 Juli

2012 BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya Dakwaan Tidak Dapat Diterima;

3. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan KPK sebagai cabang Rumah Tahanan

Kelas I Jakarta Timur.

4. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono)

Demikianlah Nota Keberatan (Eksepsi) kami sampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 24 Juli 2012

Hormat Kami,

Tim Penasihat Hukum

Prof. Miranda Swaray Goeltom, SE., MA., Ph.D.

Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H.

Dr. Benny B. Nurhadi, S.H., M.H.

Andi F. Simangunsong, S.H.

Jonas M Sihaloho, S.H.

Documents

Eksepsi Penasihat Hukum Miranda S Goeltom