tanjung KARANG_finishing jadi

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Wilayah NTB merupakan wilayah maritim. Luas wilayah laut yang dimiliki Provinsi

NTB adalah 267.973 km2, dengan panjang pantai 23.887 km. Luas habitat laut yang

dilindungi oleh pemerintah daerah adalah 4.870,234 km2 yang terdiri dari wilayah pantai

seluas 912,19 km2, terumbu karang 3.601,744 km2, dan hutan mangrove 266,744 km2. Hal ini

menunjukkan Provinsi NTB memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang perlu

dikembangkan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Pengembangan wilayah pesisir dan laut

NTB bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang serasi dan

optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai

dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan dan pemanfaatan

wilayah pesisir dan laut NTB diarahkan pada pemantapan kawasan lindung di pesisir dan laut,

penyusunan pola pengembangan sistem sarana dan prasarana pengembangan wilayah pesisir

dan laut, pengembangan wilayah-wilayah prioritas, penyusunan kebijakan penunjang

penataan ruang, yaitu aspek kelembagaan dan perundangan untuk mewujudkan struktur tata

ruang yang direncanakan.

Arah pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan laut di Pulau Lombok dan Pulau

Sumbawa adalah menjual keunikan dan keaslian alam dengan berbagai kegiatannya.

Pengembangan pariwisata diupayakan menyatu dengan konsep alam dan segala aktivitas

pendukungnya, seperti transportasi dan limbah, dikelola secara bijaksana. Pengembangan

sumberdaya pesisir dan laut di wilayah NTB diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan

taraf hidup petani nelayan, memajukan kualitas kehidupan petani nelayan, serta memenuhi

kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Komoditas unggulan sumberdaya pesisir dan laut NTB yang utama adalah mutiara,

rumput laut, kerapu, kepiting, udang dan lobster, nila merah, tuna/cakalang, dan teripang.

Tempat-tempat pembudidayaan komoditas tersebut tersebar di seluruh kabupaten di NTB dan

setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkannya. Kondisi geografis

dan kualitas perairan yang umumnya masih bagus sangat mendukung pengembangan

budidaya laut. Potensi lestari perikanan Provinsi NTB sekitar 102.804 ton/tahun, yang terdiri

dari perairan pantai sebesar 67.906 ton/tahun, perairan lepas pantai sekitar 61.957 ton/tahun,

dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 298.576 ton/tahun.

Potensi budidaya laut belum termanfaatkan seluruhnya karena mengalami kendala

sarana dan prasarana, finansial, dan tenaga yang ahli dan terampil. Selain faktor-faktor

tersebut, penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut juga mempengaruhi pengembangan

1

budidaya laut. Kerusakan ekosistem laut yang terjadi di berbagai wilayah pesisir dan laut

NTB memberikan dampak langsung berupa penurunan produksi budidaya laut (baik kualitas

maupun kuantitasnya) pada wilayah tersebut. Sehingga penurunan kualitas lingkungan pesisir

dan laut perlu dipantau kemudian diperbaiki agar sumberdayanya dapat terus dimanfaatkan

secara seimbang. Kualitas perairan laut salah satunya ditentukan oleh keberadaan sumber

pencemar yang berada di sekitarnya. Sumber-sumber pencemar perairan antara lain tumpuhan

minyak dari kapal laut dan limbah buangan industri dan rumah tangga (baik limbah padat

maupun limbah cair). Pencemaran minyak di wilayah perairan laut NTB terjadi di sekitar

kawasan pelabuhan laut. Pencemaran minyak bersifat toksik bagi biota laut. Tumpahan

minyak di perairan laut dapat terbawa ke pantai sehingga dapat membahayakan organisme

pantai, termasuk tumbuhan pantai seperti tanaman Ipomoea pes-caprae.

Menjadi Kawasan kepesisiran di wilayah Lombok Barat termasuk dalam MCMA

(Marine Coastal Management Area) yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai

kawasan wisata. Salah satu daerah yang sudah terkenal adalah Senggigi, namun untuk

pengembangannya diarahkan ke kawasan di sekitarnya karena Senggigi sudah sangat padat.

Hal ini menarik untuk dikaji karena kawasan wisata merupakan sumber pemasukan devisa,

tetapi di sisi lain juga potensial menimbulkan dampak lingkungan, yang berupa pencemaran

dan kerusakan lingkungan.

Salah satu pantai di Indonesia yang sebenarnya berpotensi dan menjadi sorotan

karena masalah pencemaran lingkungan adalah Pantai Tanjung Karang Ampenan yang berada

pada Lintang -080 35’ 53.1” LS dan Bujur -1160 04’ 25.9” BT dengan ketinggian 2 M dpl,

merupakan bagian dari wilayah barat Propinsi NusaTenggara Barat yang berada di dua

wilayah kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, luas wilayah masing – masing daerah

pantai tersebut secara berturut – turut adalah 30.778 Ha dan 8. 200 Ha, penduduknya

berjumlah sekitar 2.456 jiwa ( 567 KK, terdiri dari 1.211 orang laki – laki dan 1.246

perempuan ).

Pantai Tanjung Karang merupakan suatu tempat wisata yang justru menimbulkan

pertanyaan apakah pantai ini memang benar ingin dijadikan tempat wisata? Melihat kondisi

pantai ini yang bila dibandingkan dengan pantai wisata di Lombok lainnya misalnya Senggigi

akan membuat sebuah keprihatinan. Pantai Tanjung Karang selain kondisi pasirnya yang

kotor, bau, dan menyimpan sampah di setiap ombaknya justru melahirkan ketidakpedulian

pengunjung dan penduduk sekitar pada fasilitas pantai misalnya kamar mandi dan WC yang

kumuh serta tembok penghalang abrasi yang terlihat sudah kalah tempur.

Pantai Tanjung Karang adalah aset daerah yang seharusnya diperhatikan, melihat

banyaknya hal yang harus dibenahi dari pantai tersebut. Karena tidak diragukan lagi bahwa

pantai ini tidak memiliki daya tarik bagi wisatawan luar negeri. Terlebih terlalu banyaknya

2

perahu parkir dan rumah penduduk yang terlalu dekat dengan pantai tempat para pengunjung

berwisata.

I.B. Perumusan Masalah

1. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat pantai Tanjung Karang menjadi bersih?

2. Bagaimana cara menanggulangi abrasi dan bila terjadi banjir di pantai Tanjung Karang

akibat penutupan muara sungai oleh sedimen?

3. Bagaimana cara menanggulangi tanah pantai Tanjung Karang yang mandul?

4. Apa yang bisa dilakukan untuk menambah daya tarik pantai Tanjung Karang?

5. Bagaimana cara memberdayakan para penduduk yang berada di sekitar Pantai Tanjung

Karang agar menjaga pantai agar menjadi indah dan baik?

I.C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Agar pantai Tanjung Karang dapat menjadi obyek wisata yang indah dan mampu

menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk mendatanginya. Selain itu dengan

terbenahinya pantai tanjung Karang maka permasalahan abrasi dan pencemaran lingkungan

akibat sampah dapat terselesaikan.

Tujuan:

Mampu menambah devisa negara dengan kunjungan wisatawan asing karena

bertambahnya obyek wisata yang menarik di tanah air, menyelesaikan konflik penggunaan

lahan (ruang) pembangunan, dan menyelesaikan permasalahan lingkungan di pantai Tanjung

Karang. Selain itu diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial-ekonomis, sebab

sebagian besar penduduk pesisir masih merupakan kelompok sosial termiskin di tanah air, dan

kesenjangan pembangunan antar wilayah masih sangat besar.

IV. Tinjauan Pustaka

IV.A. Pengembangan Wilayah Pesisir

Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan (Archipelagic state) terbesar di

dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau serta memiliki garis pantai sepanjang 81.000

km. Dengan garis pantai yang panjang ini, maka Indonesia menempati negara kedua

3

yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Dengan garis pantai

sepanjang ini, wilayah pesisir Indonesia (termasuk perairan dan daratan) mencakup

daerah yang sangat luas.

Wilayah pesisir (coastal zone) Indonesia yang luas mengandung sumber daya

alam (di wilayah pesisir) yang kaya dan sangat beragam mulai dari sumber daya yang

dapat pulih (seperti perikanan dan hutan bakau) sampai sumber daya yang tidak dapat

pulih (seperti minyak dan gas serta mineral lainnya). Selain itu, wilayah pesisir juga

menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, pelabuhan dan pelayaran, pariwisata,

agribisnis, pemukiman dan penampungan limbah secara gratis dari segenap aktivitas

manusia, baik yang berada di dalam sistem wilayah pesisir maupun yang berada di

luarnya (lahan atas dan laut lepas). Program pembangunan ekonomi Indonesia dalam

PJP II, menempatkan sumber daya pesisir dan laut menjadi salah satu tumpuan bagi

keberlanjutan pembangunan ekonomi (sustainable economic development) Indonesia.

Hal ini dapat dipahami dengan dua alasan utama, yaitu (1) pertumbuhan penduduk

Indonesia yang terus meningkat dan (2) kenyataan yang menunjukkan bahwa sumber

daya alam di lahan atas (uptand resources) semakin menipis atau sulit untuk

dikembangkan.

Pengalaman membangun sumber daya pesisir dan laut dalam kurun PJP I

selain telah menghasilkan berbagai keberhasilan, juga telah menimbulkan berbagai

permasalahan ekologis dan sosial-ekonomis yang justru dapat mengancam

kesinambungan pembangunan nasional. Secara ekologis, banyak kawasan pesisir dan

laut, terutama di Pesisir Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Bali, dan Ujung

Pandang, telah terancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity)-nya akibat

pencemaran, degradasi fisik habitat over-eksploitasi sumber daya alam, dan konflik

penggunaan lahan (ruang) pembangunan. Secara sosial-ekonomis, sebagian besar

penduduk pesisir masih merupakan kelompok sosial termiskin di tanah air, dan

kesenjangan pembangunan antar wilayah masih sangat besar.

Salah satu penyebab berbagai permasalahan yang mengancam keseimbangan

pembangunan wilayah pesisir adalah karena selama ini pola pemanfaatan sumber

daya dilakukan secara sektoral. Pengelolaan sektoral telah terbukti kurang efektif

dalam menangani kompleksitas permasalahan pembangunan yang terdapat di wilayah

pesisir dan lautan. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu

memperbaiki pendekatan pengelolaan sektoral dalam empat hal utama, yaitu: (1)

memberikan perhatian yanq lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sistem

sumber daya pesisir yang unik, serta kapasitas keberlanjutannya bagi berbagai macam

kegiatan manusia; (2) mengoptimalisasi pemanfaatan serta neka (ganda) dari sistem

4

ekosistem pesisir serta seluruh sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dengan

memperhatikan atau mengintegrasikan segenap informasi ekologis, ekonomis, sosial-

budaya dan hukum kelembagaan; (3) meningkatkan pendekatan interdisipliner dan

koordinasi serta kerjasama intersektoral dalam mengatasi permasalahan

pembangunan yang kompleks, kemudian memformulasikan strategi bagi perluasan

dan diversifikasi berbagai kegiatan ekonomi; dan (4) membantu pemerintah dalam

meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi kapital pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, di

bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.

IV. A. 1.Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir

Program ini bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan pokok yang tercakup antara lain :

a. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat;

b. Pengembangan sistem MCS (monitoring, controlling, and surveillance) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan;

c. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya;

d. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria;

e. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

f. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat tinggi di tingkat lokal;

g. Penegakan hukum secara tegas bagi para pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

h. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana laut dan perkiraan iklim laut;i. Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak-

anak sekolah.

IV.A.2. Pengertian Sempadan Pantai

5

Menurut Direktorat Penataan Ruang Nasional, sempadan pantai adalah kawasan

tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi pantai.

Dalam Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai Perkotaan, sempadan pantai yang

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota merupakan daratan sepanjang tepian yang

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Lebar sempadan pantai

dihitung dari titik pasang tertinggi, bervariasi sesuai dengan fungsi/aktifitas yang

berada di pinggirannya. Sempadan pantai berfungsi sebagai :

a) Pengatur iklim;

b) Sumber plasma nutfah;

c) Benteng wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut.

Tabel (1). Kriteria Penetapan Lebar Sempadan Pantai

6

Sumber : Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai Perkotaan-Direktorat Penataan Ruang Nasional

7

NoJenis

AktivitasBentuk Pantai

Kondisi Fisik

Pantai

Lebar Sempadan

(meter)

1 Kawasan

Pemukiman

Landai dengangelombang < 2 m

stabil denganpengendapan

30

stabil tanpapengendapan

50

labil denganpengendapan

50

labil tanpapengendapan

75

Landai dengangelombang > 2 m


50


75


75


100

2. Kawasan

Non

Pemukiman

Landai dengangelombang < 2 m


100


150


150


200

Landai dengangelombang > 2 m


150


200


200


250

Curam dengangelombang < 2 m

Stabil 200

Labil 250

Curam dengangelombang > 2 m

Stabil 250

Labil 300

Berikut beberapa tipe struktur guna perlindungan terhadap pantai menurut

Sea Defance Consultant(2009)

Tabel (2). Tipe Konstruksi Pelindung Pantai

Tipe Struktur Manfaat

Perlindungan dengan ‘hard protection’

Sea Dake Melindungi area rendah dari banjir, memisahkan garis pantai dari

daratan dengan struktur tinggi yang impermiabel.

SeawallMelindungi lahan dan struktur dari banjir dan gelombang pada saat

kondisi ekstrim, penguatan bagian dari profil pantai.

Reventment Melindungi garis pantai dari erosi, penguatan bagian dari profil pantai

Breakwater

Menyediakan tempat perlindungan dari serangan ombak dan arus,

memantulkan energi gelombang dan/atau refleksi gelombang dari

energy gelombang kembali ke laut.

Reef breakwater

Melindungi lahan dan sruktur terhadap banjir dan gelombang pada

kondisi yang ekstrim, mencegah erosi pantai, mengurangi ketinggian

gelombang pesisir.

Detached breakwater

Mencegah erosi pantai, mengurangi ketinggian gelombang di bagian

struktur yang tidak terlindungi dan mengurangi transportasi sedimen

sejajar pantai.

Submerged sill Mencegah erosi pantai, memperlambat pergerakan pasir lepas pantai.

GroynMencegah erosi pantai, mengurangi transportasi sedimen sejajar

pantai.

Storm surge barrierMelindungi muara sungai/ terusan/ teluk terhadap banjir dan aksi

gelombang, pemisahan dari laut dengan gerbang yang bisa dikunci.

Penanganan dengan ‘soft protection’

Mangrove/greenbelt Mengurangi dampak gelombang di daerah daratan pantai.

Nourishments

Menghentikan atau mengurangi erosi pantai dan membuat penyangga

pasir untuk melindungi dari banjir, material bukit pasir dan pantai

artificial (tiruan), rehabilitasi lahan yang terkena erosi

Sumber : Kriteria Perencanaan Bangunan Pantai

8

Adapun penjelasan mengenai fungsi dan aktifitas di pinggiran pantai menurut

Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai Perkotaan yaitu :

a) Kawasan Permukiman, terdiri dari 2 (dua) tipe :

Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan 30 – 75

meter.

Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan 50 – 100

meter.

b) Kawasan Non Permukiman, terdiri dari 4 (empat) tipe :

Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan 100 – 200

meter.

Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan 150 – 250

meter.

Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan 200 –

250 meter.

Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan 250 –

300 meter.

IV.A.3. Kriteria Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten dan Kota

memiliki kriteria :

1. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, dan abrasi).

Khusus untuk daerah rawan bencana gempa, maka struktur bangunannya perlu

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai

3. Kelerengan : 0 – 25 %

4. Orientasi horizontal garis pantai : > 60 °

5. Kemiringan dasar perairan pantai : terjal – sedang

6. Kemiringan dataran pantai : bergelombang – berbukit.

7. Tekstur dasar perairan pantai : kerikil – pasir

8. Kekuatan tanah dataran pantai : tinggi

9. Tinggi ombak signifikan : kecil

10.Fluktuasi pasang surut dan arus laut : lemah

Selain persyaratan diatas, pemukiman atau perumahan selayaknya juga

memperhatikan aspek lainnya seperti, air bersih, drainase, serta pengolahan

sampah.

9

IV.B. Tanjung Karang

IV.B.1. Potensi Lingkungan Pantai

1. Sektor Keunikan Hayati Tropis yang Khas

Sektor hayati tropis yang berada di sekitar lingkungan pantai baik secara

langsung ataupun tidak langsung merupakan penentu kelangsungan hidup sebuah

pantai. Mereka merupakan daya tarik tersendiri sekaligus penyeimbang kehidupan di

sekitar pantai. Di sekitar pantai di Indonesia pada umumnya, dan di pantai pada

khususnya juga terdapat berbagai keunikan komunitas hayati tropis yang khas,

misalnya:

a. Terumbu Karang (coral reefs), baik terumbu karang pinggiran (fringing reefs),

terumbu karang penghalang (barrier reefs), maupun atoll dan pseudo-atoll.

b. Hutan bakau (mangrove)

c. Rumput laut (sea-grass)

Namun di Pantai Tanjung Karang keunikan hayati tropis yang ada dan dapat

dilihat hanya ekosistem hutan bakau, yang belum tereksplorasi.

2.Wahana perhubungan laut

Pantai Tanjung Karang bisa saja berperan dalam perhubungan karena dapat

dikembangbangkannya armada pelayaran. Sehingga dapat membawa manfaat:

a. Memudahkan penjagaan keamanan dan pertahanan wilayah

b. Memperlancar arus barang dan jasa

c. Memperlancar hubungan antar daerah atau memperlancar interaksi antara daerah

terpencil dan daerah maju

d. Memperlancar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

3. Pariwisata bahari

Pantai Tanjung Karang memiliki potensi untuk dijadikan tempat pariwisata

bahari. Penunjang kegiatan pariwisata tersebut, maka diperlukan peningkatan dalam

berbagai bidang, misalnya kualitas transportasi, komunikasi (publikasi), akomodasi

atau penginapan, hiburan dan cinderamata serta pramuwisata.

4.Pantai sebagai objek penelitian dan konservasi alam

Pantai Tanjung Karang mempunyai fungsi edukasi sebagai objek penelitian

terhadap kondisi ekosistem pantai dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

10

Melalui kegiatan penelitian inilah, dapat dideteksi gejala-gejala kerusakan ekosistem

pantai hingga penemuan solusi efektif guna mengantisipasi atau memulihkan kondisi

pantai. Salah satu program pemerintah yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan) dimana tugasnya yaitu mengidentifikasi, memprediksi, serta

menginterprestasikan suatu pengaruh dan kegiatan manusia terhadap lingkungan

pantai, selain itu juga bertujuan untuk memperkecil pengaruh pengaruh negatif

kegiatan manusia terhadap lingkungannya juga melakukan konservasi alam untuk

melindungi dan merawat pantai dari gejala-gejala perusakan atau pencemaran.

IV.B.2. Regulasi

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya

keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai

kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir

memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.

Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu:

1. UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

2. UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang.

3. UU No. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

5. PP No. 69 tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk

dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

6. Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung.

7. Permendagri No. 8 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di

Daerah.

8. Berbagai Peraturan Daerah yang relevan.

Pendirian bangunan permanen di pantai Tanjung Karang jelas merupakan

pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku, diantaranya

Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, dimana kegiatan yang

mempunyai dampak penting dan besar perlu dilengkapi dengan AMDAL.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

dan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, serta Kepres

No.32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, dimana yang dimaksud

kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya

11

buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan. Dalam regulasi ini sempadan pantai dimasukan dalam kategori kawasan

perlindungan setempat.

Dalam distribusi mendirikan bangunan, bahkan jika bangunan yang

terbangun adalah bangunan milik pemerintah namun tidak memiliki Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) maka hal tersebut adalah melanggar hukum. Berbagai fakta dan

data pelanggarannya mungkin tidak perlu dideretkan dan disebutkan satu-persatu

sudah lebih dari cukup alasan untuk mencemaskan kerusakan lingkungan dari

keberadaan bangunan-bangunan tersebut, lebih dari cukup pula landasan hukum guna

menuntut dan menindak para pemiliknya.

IV.C. Penduduk di Tanjung Karang

IV.C.1. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk 80% merupakan nelayan tradisional, dengan

peralatan yang sederhana berupa layar, dayung serta beberapa motor tempel.

Sehingga tidak mengherankan di pantai Tanjung Karang banyak perahu nelayan yang

diparkir. Sebagian mata pencaharian masyarakat lainnya adalah sebagai pegawai

negeri sipil/ABRI, pedagang kecil, pertukangan, penambang pasir, dan usaha jasa

lainnya.

Pendapatan nelayan, yakni rata – rata perhari Rp 15.000 /orang kadang –

kadang Rp 10.000 / hari, atau terkadang sama sekali tidak memperoleh hasil. Hal ini

disebabkan oleh sarana dan prasaran perikanan yang kurang memadai, kondisi alam

(cuaca) dan lokasi jelajah yang sangat terbatas serta terakumulasinya para nelayan

Sepantai Barat Pulau Lombok dalam satu kawasan tangkap.

IV.C.2. Pandangan Penduduk di Pantai Tanjung Karang

Pantai Tanjung Karang di mata penduduk yang rata-rata berorientasi pada

uang (penghasilan) dan terus memikirkan cara untuk terus menjaga kelangsungan

hidup dirinya dan keluarganya membuat perhatian para penduduk sekitar menganggap

Pantai Tanjung Karang bukan hanya obyek wisata namun tempat bermukim dan

mencari uang. Dan merasa peran pemerintah belum maksimal dalam keikutsertaannya

menjaga dan meningkatkan keindahan atau daya tarik pantai itu sendiri. Hal itu

dirasakan penduduk yang kebanyakan merasa bahwa setiap apa yang ada di pantai

12

adalah urusan para penduduk yang terlihat saat penggalian dalam pembuatan saluran

muara.

Sampah-sampah yang berserakan di pasir pantai selain berasal dari penduduk

yang bermukim di sana juga kebanyakan akibat para pengunjung yang membuang

sampah sembarangan. Belum ada peraturan tegas dari pemerintah terhadap orang

yang membuang sampah sembarangan.

Rendahnya pendapatan nelayan, yakni rata – rata perhari Rp 15.000 /orang

kadang – kadang Rp 10.000 / hari, atau terkadang sama sekali tidak memperoleh

hasil. Hal ini di sebabkan oleh sarana dan prasaran perikanan yang kurang memadai,

kondisi alam (cuaca) dan lokasi jelajah yang sangat terbatas serta terakumulasinya

para nelayan Sepantai Barat Pulau Lombok dalam satu kawasan tangkap. Hal tersebut

membuat semakin membatunya pikiran masyarakat bila disadarkan masalah

kebersihan. Meskipun setiap manusia pasti mencintai kebersihan, namun budaya

penduduk di pantai Tanjung Karang yang ditanamkan sejak kecil dalam kondisi

lingkungan yang telah kotor tentu berdampak pada terbiasanya penduduk di sana

melihat sampah.

Tidak tersedianya dana yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana

oleh pemerintah dalam krisis sekarang ini berdampak pada kesulitan ekonomi

nelayan. Ditambah lagi dengan naiknya BBM dan beberapa kebutuhan pokok

menambah semakin berat beban masyarakat nelayan. Oleh karna itu diperlukan

koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat nelayan dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir ( nelayan ).

Dan wajar saja pantai menjadi kotor, sebab laut di pantai Tanjung Karang

cuma 10 meter dari pemukiman penduduk. Sampah rumah tangga selalu saja ada tiap

harinya. Bila melihat tempat pembuangan akhir yang cukup dekat dengan lokasi

pantai Tanjung Karang maka semakin bertambah pula pemandangan yang tidak

menarik di pantai Tanjung Karang.

BAB II

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

II.A. Permasalahan-permasalahan Akibat Pencemaran dan Pengerusakan di Sekitar Lingkungan

Pantai Tanjung Karang

II.A.1.Pencemaran oleh limbah domestik

Sisa-sisa rumah tangga di wilayah negara berkembang khususnya Indonesia,

tidak dapat dibersihkan secara tuntas. Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana

13

Manajemen Sumber Daya Pantai Undip Prof Dr Ir Sutrisno Anggoro MSc,

mengatakan bahwa pencemaran terjadi akibat dari pertukaran air cucian yang dibuang

dari kapal, selain itu juga dari toilet, dapur, bahan pencemar terbesar dari air geladak

atau cucian kapal. Selain itu kotoran manusia (faekali) yang mengandung bakteri coli

dapat mendatangkan penyakit seperti thypus, paralyphus, cholera. Air pantai yang

mestinya jernih menjadi keruh, Air laut berwarna coklat kehitam-hitaman, banyak

sampah, dan busa detergen di muara. Dalam radius sekitar 5-6 meter bau tidak sedap

dari laut tercium. Keadaan lingkungan berubah, tidak dapat lagi dijadikan sebagai

tempat pemandian, ataupun pariwisata. Hal tersebut mengindikasikan adanya

konsentrasi bakteri cuprustanol dalam perairan pantai, dan sedimentasi . Peneliti

Tonny Bachtiar mengatakan bahwa Cuprustanol di laut mengindikasikan ada input

limbah rumah tangga yang masuk ke perairan pantai. Sebab, cuprustanol adalah

derivatif kolesterol yang terkandung dalam feses manusia dan hewan mamalia,

namun tidak dihasilkan oleh hewan laut. Selain itu, keberadaan cuprustanol di

perairan laut, mengindikasikan bakteri patogen lain sudah mencapai perairan pantai.

II.A.2.Pencemaran Udara

Udara di pantai Tanjung karang tercemar oleh cerobong asap PLN. Kepulan

asap hitam yang bergerak membumbung ke angkasa melalui corobong-cerobong pada

PLN mengakibatkan udara menjadi tidak murni setiap harinya. Dan pemandangan

yang terlihat menjadi tidak menarik.

II.A.3.Tembok Penahan Abrasi yang sebagian besar rusak

Tembok yang diperuntukkan untuk menahan terjangan ombak sudah banyak

yang roboh (sehingga terlihat bolong-bolong). Hal tersebut juga tidak mendapat

perhatian khusus oleh pemerintah. Akibatnya kondisi pantai terlihat terbengkalai.

II.A.4. Garis pantai yang Terkikis Oleh Abrasi

Pasir yang mulai terkikis semakin banyak. Semakin lama jarak antara laut

dan pemukiman penduduk yang memang sekarang sudah cukup dekat akan menjadi

tambah dekat. Ditambah oleh kebiasaan sebagian kecil penduduk yang mengambil

pasir di pantai untuk dijual semakin menambah masalah abrasi yang ada.

II.A.5. Penutupan muara sungai oleh sedimen

Penutupan muara sungai oleh sedimen yang dapat menyebabkan banjir, dan

berpindah-pindahnya alur muara sungai.

14

BAB III

SOLUSI PERMASALAHAN

III.A. Solusi yang dilakukan dalam membenahi permasalahan pada Pantai Tanjung Karang

1. Solusi Mengatasi Datangnya Banjir

a. Melalui pengembangan sistem drainase, meninggikan lantai rumah dan bangunan

serta jalan raya atau lingkungan hingga di atas permukaan air pasang tertinggi (High

High Water Level-HHWL). Selain itu, ini harus dilakukan secara rutin setiap tahun.

b. Setiap reklamasi harus disertai dengan dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL.

15

2.Solusi dalam mengatasi abrasi

a. Reboisasi hutan bakau oleh pemerintah.

b. Reboisasi hutan bakau dan perawatannya oleh masyarakat pantai.

c. Melarang adanya penambangan pasir di tepi pantai secara berlebihan.

d. Merehabilitasi dinding pemecah gelombang yang sudah terkikis dan cukup rusak.

3.Solusi dalam menganggulangi masalah banjir akibat peutupan muara sungai oleh sedimen

a. Meluruskan muara Sungai.

b. Melakukan monitoring morfologi pantai di lokasi sekitar muara Sungai.

c. Melakukan penghijauan pada daerah muara sungai.

d. Pembuatan tanggul bantaran sungai pada lokasi yang memerlukannya.

e. Membuat peraturan pelarangan penambangan pasir, batu, dan batu kerikil di wilayah

rawan erosi dan pengaturan kegiatan penambangan pasir di wilayah sekitarnya.

4.Solusi dalam mengatasi tanah pantai yang mandul.

Pengelolaan lahan mandul yang sulit untuk digarap ini cukup mendapat perhatian

serius dari pemerintah daerah, yang diwujudkan dengan membangun kawasan wisata

berupa danau buatan. Namun upaya pemerintah tersebut belum cukup untuk

memanfaatkan seluruh area lahan mandul yang cukup luas. Maka dirasakan perlu

dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemberian izin sewa terhadap lahan mandul tersebut, agar dapat digarap oleh pihak

swasta.

b. Diadakan penyuluhan terhadap penduduk pesisir pantai tentang potensi-potensi usaha

yang dapat dibangkitkan dari lahan mandul tersebut, contohnya: untuk tambak

budidaya,dsb.

Selain itu, untuk pengelolaan yang berkelanjutan agar lingkungan pantai terjaga

selamanya. Supaya selain menjadi tempat wisata, pantai Tanjung Karang dapat mendapat

sebutan Desa pantai. Desa pantai dapat berfungsi efektif antara lain:

a. Sebagai pengaman pantai, baik segi ekonomi maupun politis dan hankamnas

(subversi, infiltrasi, dan lain- lain).

b. Sebagai pelindung dan pengelola pantai.

Peraturan pemerintah yang ditindak lanjuti secara tegas terhadap:

a. Mengatur pertumbuhan industri di daerah sekitar pantai dan pengelolaan limbahnya.

b. Mengatur reklamasi pantai agar tidak menimbulkan dampak negatif.

c. Mengatur tata ruang kota terkait pendirian bangunan, sistem drainase, dan

pengelolaan sampah.

d. Pengaturan tentang penebangan liar hutan bakau yang dapat mengakibatkan

kerusakan ekosistem laut.

16

e. Reklamasi yang sesuai dengan pertimbangan AMDAL

5. Solusi untuk menambah daya tarik wisata di Pantai Tanjung Karang:

a. menjaga kebersihan pantai dengan:

1. membuat larangan membuang sampah sembarangan

2. menaruh tempat sampah sepanjang pantai dengan jarak setiap 25 meter

3. melakukan penyaringan terhadap sampah yang akan masuk ke pantai yang melalui

muara sungai

b. meningkatkan mutu fasilitas pendukung dan rekreasi di pantai:

1. membuat tempat bermain voli pantai yang tidak terganggu oleh sampah dan

perahu yang terparkir

2. membuat berugak sebagai tempat istirahat sembari memperlihatkan warisan

budaya sasak

3. menyediakan fasilitas penyewaan kano, surfing, dan jetski agar wisatawan dapat

bermain kano, surfing, dan jetski di pantai Tanjung Karang

4. menyediakan kamar mandi, mushola, dan wc yang bersih dan terawat

5. warung-warung yang ada saat ini harus lebih diperhatikan baik tempat berjualan

maupun apa yang dijual agar suasana kebersihan dan rekreasi dapat dinikmati

6. menyediakan fasilitas pijat di pantai

7. menambah pohon-pohon kelapa yang mampu menambah keteduhan di pantai

8. menyewa penjaga pantai (bay watcher)

9. membuka tempat hiburan bagi orang dewasa di pantai Tanjung Karang, seperti

Marina atau Sahara.

6.Usaha lain untuk menambah jarak antara pemukiman penduduk dan laut:

a. menambah luas pantai dengan menimbun laut dengan pasir, kerikil, batu sejauh

minimal 20 meter

b. melakukan pembebasan lahan di tanah pemukiman yang sekarang dipakai oleh

penduduk lokal yang letaknya terlalu dekat dengan pantai

c. memperhatikan setiap bangunan yang akan dibangun agar sesuai dengan peraturan

sempadan pantai

7.Cara memberdayakan penduduk yang bertempat tinggal di pantai Tanjung Karang :

a. Kegiatan penyadaran:

1. Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat, terutama mereka yang

terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir (stakeholders), akan arti penting

sumberdaya pesisir bagi program pembangunan sosial-ekonomi nasional.

17

2. Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat tentang kemampuan

ekosistem pesisir dalam mendukung lebih dari satu kegiatan sosial atau ekonomi

(pembangunan) secara berkesinambungan.

3. Mengembangkan kesadaran segenap lapisan masyarakat tentang saling

ketergantungan dari berbagai kelompok masyarakat pengguna terhadap barang

(sumberdaya alam) dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir.

b. Kerjasama

Meningkatkan kerjasama antar berbagai instansi sektor-sektor swasta dan

kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

c. Koordinasi

Mengembangkan koordinasi kebijakan, strategi investasi, piranti

administrasi, dan berbagai baku mutu yang harmonis. Untuk memperluas kesempatan

masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan

melalui program diantaranya :

1. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkalanjutan;

2. Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi air tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan;

3. Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir;

4. Optimalisasi daya guna potensisumber daya kelautan dan pesisir;5. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi

untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;6. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir; dan7. Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir dangen melibatkan

masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas).

BAB IV

KESIMPULAN

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika sesuatu memang telah terlihat masuk akal

dan kemungkinan besar akan sukses bila dilakukan maka solusi-solusi yang telah tertulis di atas akan

lebih baik bila diimplikasikan secara nyata di Pantai Tanjung Karang.

Keprihatinan yang melanda bukan hanya karena abrasi namun kesadaran

pengunjung/wisatawan, penduduk sekitar di Tanjung Karang, dan pemerintah yang kurang. Semangat

18

untuk membangun negeri dan memperlihatkan yang terbaik bagi anak cucu kita akan menjadi sebuah

kebanggaan tersendiri.

Pantai Tanjung Karang sebenarnya mampu dipoles menjadi pantai yang indah. Untuk itu

bantuan pemerintah, masyarakat yang peduli dan menjadi investor bagi peningkatan wisata Pantai

Tanjung Karang sangat diperlukan. Kita mampu melihat bahwa selama ini pantai tersebut hanya

menjadi tempat menyepi atau berpacaran karena sepinya pengunjung.

19

Documents

tanjung KARANG_finishing jadi