Menimbang

Mengingat

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN OIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 385 . K/DI R/201 0

TENTANG

BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LlSTRIK

OIREKSI PT PLN (PERSERO)

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga ListrikYang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan ListrikNegara, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang BiayaPenyambungan Tenaga Listrik;

b. bahwa Biaya Penyambungan Tenaga Listrik.sebagaimana dimaksud dalam huruf adi atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Oireksi PT PLN (Persero).

1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbatas;3. Un9~n~-\}M~n~ RI Namgr 3Q Tl!hun ;?OO~t@nt1}ng K@tcnagaIi5trikan;4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26Tahun 2006;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan(Persero);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentangHubungan pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masayarakat;

8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentangPersyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral Nomor 07 Tahun 2010tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Oisediakan Oleh Perusahaan Perseoran(persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

10. Anggaran Oasar PT PLN (Persero);11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008

jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Oireksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ;

12. Keputusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentangPemberlakuan Peraturan Sehubungan Oengan Pengalihan Bentuk HukumPerusahaan;

13. Keputusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/01R/2009 tentangBatasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Oi Lingkungan PT PLN(Persero);

14. Keputusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/OIR/201 0 tentang Organisasidan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanOireksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K/OIR/2010.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG BIAYA PENYAMBUNGANTENAGA LlSTRIK.

Pasal 1

Biaya Penyambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BP adalah biaya yangdikenakan kepada calon pelanggan yang mengajukan penyambungan baru tenaga listrikatau pelanggan yang mengajukan penambahan daya dengan jaringan standar.

Pasal2

BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan Kelompok Sambungansebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal3

Dalam hal calon pelanggan atau pelanggan menginginkan tingkat mutu keandalan,dan/atau estetika tertentu sehingga dibutuhkan jaringan khusus, maka penambahanbiaya tersebut menjadi beban calon pelanggan atau pelanggan yang bersangkutandengan tetap dikenakan BP sebagaimana dimaksud pad a Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yangbertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berJaku terhitung sejak tanggal1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Juli 2010

DIREKTUR UTAMA,

· ,

LampiranKeputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor: 385.K1DIR/201 0Tanggal: 01 Juli 2010

BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LlSTRIK

BIA YA PENY AMBUNGANNOKELOMPOKSAMBUNGAN MAKSIMUM

1.

Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan dayadan pengukuran Tegangan Rendah.1.1. Daya tersambung s.d. 2.200 VA

Rp. 750,00/ VA

1.2. Daya tersambung di atas

2.200 VA s.d. 200 kVARp. 775,00/ VAtermasuk untuk sambungan rumah tangga golongan tarif R-3 / TR dengan daya di atas 200 kVA.

2.

Sambungan3fasadenganpembatasandayadan Rp. 505,00 I VApengukuran

TeganganMenengahdengandayatersambung di atas 200 kVA.

3.

Sambungan3fasadenganpembatasandayadan Rp. 395,00 NApengukuran Tegangan Tinggi dengan daya tersambung 30.000 kVA ke atas.

4.

Sambungan1fasadenganpembatasandayadanpengukuran Tegangan Rendah di bangunan Pelanggan. 4.1. Khusus Tarif S-1/ TR s.d. 220 VA.

Rp 60.000,OO/sambungan

4.2. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1 / TR

Bebas Biaya Penyambungan(tanpa meter) menjadi 450 VA atau 500 VA (dengan meter).

Menimbang

Mengingat

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 386.K/DIR/2010

TENTANG

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LlSTRIK

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga ListrikYang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan ListrikNegara, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang BiayaKeterlambatan Pembayaran Rekening Listrik;

b. bahwa Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksuddalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN(Persero).

1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26Tahun 2006;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan(Persero);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentangHubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masayarakat;

8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentangPersyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseoran(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008

jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ;

12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentangPemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk HukumPerusahaan;

13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/DIR/2009 ten tangBatasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Oi Lingkungan PT PLN(Persero);

14. Keputusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/OIR/201 0 tentang Organisasidan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDireksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K/DIR/2010.

MEMUTUSKAN .....

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN OIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG BIAYA KETERLAMBATANPEMBAYARAN REKENING LlSTRIK.

Pasal 1

(1) Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik yang selanjutnya disebut BKadalah biaya yang ditagihkan karena pelanggan membayar tagihan rekening listrikmelampaui masa pembayaran.

(2) Masa Pembayaran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara kepada pelanggan untukmembayar tagihan rekening listrik.

(3) Pelanggan yang terlambat membayar tagihan rekening listrik selain terkenaketentuan pada ayat (1) juga dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik.

Pasal2

BK ditetapkan berdasarkan Batas Oaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusanini.

Pasal3

(1) Pengenaan BK untuk setiaplembar rekening dibatasi maksimal 3 (tiga) kali tarif BK,yang diatur sebagai berikut :

a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masapembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n) bagi masing-masingpelanggan.

b. BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulaitanggal1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1).

c. BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulaitanggal1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).

(2) Bagi pelanggan yang mempunyai perjanjian khusus, pemberlakuan masa BK adalahsesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

(3) Bila terjadi hal-hal khusus sehingga pelunasan tagihan rekening listrik dilakukan melaluibeberapa kali angsuran, maka untuk golongan tarif yang BK-nya dinyatakan dalamprosentase agar dihitung atas sisa tagihan listrik yang terlambat pembayarannya.

Pasal 4

Sambungan instalasi milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Oaerah baik sipil maupunTNIIPolri yang rekening listriknya dibayar dari APBN atau APBO tidak dikenakan BK.

PasalS

Setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik agar mencantumkan aturan tentang ketentuan BKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6 .

Pasal6

Pada sa at Keputusan ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.1<101 0/DIR/2003 Tanggal 31 Desembe2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkaidengan TDL 2004;

b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 337.1<I010/DIR/2003 Tanggal 31 Desembel2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan;

c. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 018.I<IDIR/2010 Tanggal 22 Januari 201CPerubahan Atas Lampiran B Keputusan Direksi PT PLN (Persero) NomoI335.1<I010/DIR/2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga ListrikYang Terkait dengan TDL 2004, dan

ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dantidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Juli 2010

DIREKTUR UTAMA,

/N ISKAN

LampiranKeputusan Direksi PT PLN (PerseroNemer : 386.K1DIR/2010 .Tanggal: 01 Juli 2010

BlAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LlSTRIK

NOBATAS DAYA

BIAYA KETERLAMBATAN

(Rp/bulan)1.

450 VA 3.000

2.

900 VA 3.000

3.

1.300 VA 5.000

4.

2.200 VA 10.000

5.

3.500 VA s.d. 5.500 VA 50.000

6.

6.600 VA s.d. 14.000 VA 3% dari tagihan rekening listrik

(min Rp. 75.000)

7.

di atas 14.000 VA 3% dari tagihan rekening listrik

(min Rp. 100.000)

DlREKTUR UTAMA,

",

Menimbang

Mengingat

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN OIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 387.K JOIR/2010

TENTANG

UANG JAMINAN LANGGANAN

OIREKSI PT PLN (PERSERO)

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi danSumber Oaya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 tentangTarif Tenaga Listrik Yang Oisediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerusahaan Listrik Negara, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuantentang Uang Jaminan Langganan;

b. bahwa Uang Jaminan Langganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atasperlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero).

1. Undang-Undang RI Nemer 19 Tahun 2003 tentan9 Badan U~qhg N1!!ik N~Qara;2. Undang·Undang RI Nomor 40 Tiahun 2007 t41nt.ng p'1Ir.oroCin iurbatlll_:3. Undang-Undang RI Nemer 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;4. Peraturan Pemerintah' RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah RI Nemer 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26Tahun 2006;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan(Persero);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nemor 02.P/451/MPE/1991 tentangHubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masayarakat;

8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nemer 03.P/451/MPE/1991 tentangPersyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nemer 07 Tahun 2010tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Oisediakan Oleh Perusahaan Perseoran(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

10. Anggaran Oasar PT PLN (Persero);11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008

jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-2521MBU/2009tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Oireksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ; ,

12. Keputusan Oireksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K1030/0IR/1994 tentangPemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk HukumPerusahaan;

13. Keputusan Direksi PT PLN (Persere) Nomer 304.K1030/DIR/2009 tentangBatasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Oi Lingkungan PT PLN(persero);

14. Keputusan Direksi PT PLN (Persere) Nemer 017.KlDIR/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan KeputusanOireksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K10IR/2010.

MEMUTUSKAN .....

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG UANG JAMINAN LANGGANAN.

Pasal 1

(1) Kepada calon pelanggan reguler yang mengajukan penyambungan baru tenaga listrik danpelanggan reguler yang mengajukan penambahan daya, dikenakan Uang JaminanLangganan yang untuk selanjutnya disingkat dengan UJL.

(2) UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrikselama menjadi pelanggan.

Pasal2

UJL dibayar lunas sebelum pelaksanaan penyambungan baru tenaga listrik atau penambahandaya.

Pasal 3

Tarif UJL sesuai golongan tarif ditetapkan berdasarkan rekening rata-rata nasional 1 (satu)bulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Untuk perubahan daya (penambahan/pengurangan daya), UJL diperhitungkan atas dayaterakhir dikalikan dengan tarif UJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikurangi denganUJL yang telah dibayarkan.

Pasal5

(1) Penyesuaian UJL bagi Pelanggan dilaksanakan secara bertahap yaitu pad a saat Pelangganmengajukan permintaan untuk perubahan day a (penambahan/pengurangan daya).golongan tarif, nama Pelanggan serta pemindahan dan/atau perubahan letak sambungantenaga listrik (SL).

(2) Penyesuaian UJL bagi Pelanggan juga dilaksanakan secara bertahap yaitu pada saatpenyesuaian golongan tarif listrik/daya berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Listrik yang baru,Perubahan Tegangan Rendah (PTR), dan penyelesaian tagihan susulan akibat penertibanpemakaian tenaga listrik.

Pasal6

Untuk unit pelaksanalsub unit pelaksana yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari semalam,UJL ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengusahaan yang beroperasi sampai dengan 6 jam sehari semalam, sebesar 50% dariUJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

b. Pengusahaan yang beroperasi di atas 6 jam sampai dengan 12 jam sehari-semalam,sebesar 75% dari UJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

c. Pengusahaan yang beroperasi di atas 12 jam sehari-semalam, sebesar 100% dari UJLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Pelanggan yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, baik atas permintaan Pelangganmaupun karena hal-hal lain, maka UJL akan dibayarkan kembali kepada yang bersangkutansetelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PT PLN (Persero) yangbelum dilunasi.

Pasal 8 .....

Pasal8

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) NomoI340.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan darketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dartidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Juli 2010

DIREKTUR UTAMA,~P

I I. ~

LampiranKeputusan Oireksi PT PLN (Persero)Nomor: 387 .K/OIR/2010Tanggal:Ol Juli 2010

UANG JAMINAN LANGGANAN

NO.GOLONGAN TARIF BATAS DAYARPNA

1

S-1/TR 220 VA492

S-2/TR 450 VA83--3 S-2/TR 900 VA83

4S-2/TR 1.300 VA85

5S-2/TR 2.200 VA85

6S-2/TR 3.500 VA s.d. 200 kVA105

-- -7 S-3/TM di atas 200 kVA968

R- 1 I TR 450 VA1019

R- 1 I TR 900 VA10110

R- 1 I TR 1.300 VA12211

R- 1 I TR 2.200 VA128--12 R- 2 I TR 3.500 s.d. 5.500 VA133

13R- 3 / TR 6.600 VA ke atas156

14B-1/TR 450 VA125

15B-1/TR 900 VA125

16B-1 / TR 1.300 VA125

17B-1 I TR 2.200 s.d. 5.500 VA142...-..

__ •• n ••- - . - ...-• ~ un--

18 B -2 I TR 6.600 VA s.d. 200 kVA14619

B -3 I TM di atas 200 kVA13120

I - 1 I TR 450 VA9021

I - 1 I TR 900 VA90

22

I - 1 I TR 1.300 VA9523

I - 1 I TR 2.200 VA9824

I - 1 / TR 3.500 VA s.d. 14 kVA105

25

I - 2 I TRdi atas 14 kVA s.d. 200 kVA134

26

I - 3 I TM di atas 200 kVA129

27

I - 4 / TT 30.000 kVA ke atas127

28

P-1/TR 450 VA55

29

P-1/TR 900 VA89- .- ..

- - -.- -

30P-1/TR 1.300 VA102

31

P-1/TR 2.200 s.d. 5.500 VA102

32

P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA102

33

P-2/TM di atas 200 kVA89

34

P-3/TR 172

35

T/TM di atas 200 kVA145

36

C/TM di atas 200 kVA148