Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    1/8

    TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

    RANCANGAN PERATURAN DAERAH

    KOTA BEKASI

    Sesuai dengan

    Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011

    Tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    A. Sistematika Naskah AkademikJUDUL NASKAH AKADEMIK

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    B. Identifikasi Masalah

    C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah

    Akademik

    D. Metode

    BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

    BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

    UNDANGAN TERKAIT

    BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

    BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUAN

    LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG,

    PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN

    DAERAH KABUPATEN/KOTA

    BAB VI PENUTUP

    DAFTAR PUSTAKA

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    2/8

    LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG

    UNDANGAN

    1. PENGERTIAN NASKAH AKADEMIK

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    3/8

    Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan

    hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

    dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam

    suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau

    Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan

    dan kebutuhan hukum masyarakat. 1

    Beberapa arti penting naskah akademik

    1. Paradigma kehidupan bermasyarakat yang hendak dituju oleh rancanganperaturan perundang-undangan atau perda yang dibentuk dan dirumuskan

    secara terperinci melalui pendekatan ilmiah.

    2. Sumber inspirasi bagi perancangan peraturan perundang-undangan atau perdayang diperjuangkan oleh pihak pemrakasa agar mempunyai nilai akademik.

    3. Sebagai acuan dalam melakukan formulasi muatan materi yang hendak diaturdalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan atau Perda yang akan

    dirumuskan.

    4. Pedoman bagi perancang peraturan perundang-undangan atau Perda untukmengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan

    dituangkan.

    2. MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud penyusunan naskah akademik ialah sebagai arah dari justifikasi

    akademikbagi peraturan perundang-undangan yang sedang dipersiapkan

    Tujuan peyusunan naskah Akademik ialah sebagi berikut :

    1Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    4/8

    a. Menentukan garis besar bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang terkait dengan materi muatan peraturan

    perundang-undangan atau Perda.

    b. Menjadi panduan dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayatbagi peraturan perundang-undangan atau Perda.

    C. KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIKPada dasarnya naskah akademik mempunyai kedudukan seperti diuraikan

    dibawah ini :

    Sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luaslingkup dan materi muatan suatu perundang-undangan Perda.

    Sebagi bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapeyusunan rancangan undang-undang atau Perda

    Sebagai bahan dasar bagi penyusunan naskah akademik.

    D. PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

    Proses Penyusunan naskah akademik:

    1. Mendahulukan penjaringan aspirasia. Seminar, loka karya, focus grup desccission (FGD), maupun expert

    meeting forum yang diikuti oleh pakar yang spesifikasi keilmuannya

    berkaitan atau sedikit bersinggungan dengan rancangan peraturan

    perundang-undangan yang akan dibentuk. Cara ini oleh tim legal drafting

    dipergunakan untuk menggali berbagai pandangan pakar terkait dengan

    rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

    Pandangan/pendapat para pakar tersebut kemudian dirangkum untuntuk

    dijadikan bahan-bahan dalam penyusunan akademik tahap awal;

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    5/8

    b. Diskusi interen tim legal drafting untuk memformulasikan pandangan danpendapat para pakar hasil pertemuan pertama (huruf a) untuk disusun

    dalam draft awal naskah akademik yang model dan desainnya dapat

    mengacu pada keputusan kepala badan pembinaan hukum nasional

    no.G159.PR.09.10. contoh alternative 1 dan 2, ataupun menentukan

    sendiri pilihan sesuai dengan keputusan tim;

    c. Setelah draft awal naskah akademik tersebut jadi, tim legal draftingmelakukan diskusi public yang pesertanya para pemangku kepentingan

    yang terkait dengan rancangan peraturan Perundang-undangan yang akan

    dibentuk dan pakar-pakar ilmu yang bidang kajiannya berkaiatan dengan

    materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

    dibentuk.

    d. Pelaksanaan diskusi kelompok oleh tim legal drafting untukmermformulasikan masukan-masukan pendapat atau pandangan para

    pemangku kepentingan dan pakar dalam diskusi public tersebut.

    e. Jika pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh tim legal draftingtelah dipandang cukup, maka tim menyepakati agar draft awal naskah

    akademik tersebut, dijadikan naskah akademik setelah dilakukan

    penyempurnaan.

    f. Naskah akademik hasil kesepakatan finaliisasi tersebut (huruf e) kemudiandi konsultasikan kepada instansi atau lembaga pemrakarsaan rancangan

    undang-undang untuk memperoleh tanggapan seperlunya. Jika tanggapan

    tersebut telah diperoleh (tentunya dengan berbagai usul perbaikan), maka

    tim legal drafting melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya sambil

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    6/8

    menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang materi

    muatannya bersumber dari naskah akademik tersebut.

    g. Pengujian naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undanganyang dilakukan melalui forum-forum seperti pada saat melakukan

    penjaringan aspirasi.

    Sistematika Naskah Akademik

    JUDUL

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN

    BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

    BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

    TERKAIT

    BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

    BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

    MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN

    DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH

    KABUPATEN/KOTA

    BAB VI PENUTUP

    DAFTAR . . .

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Contoh format naskah akademik

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    7/8

    NASKAH AKADEMIK

    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    TENTANG

    .

    A. PENDAHULUAN1. Latar Belakang

    a. Pokok pikiran tentang konstatering fakta-fakta yang merupakanalasan-alasan pentingnya materi pentingnya materi hukum yang

    bersangkutan harus segera diatur

    b. Daftar peraturan perundang-undangan yang akan berkaitan dan dapatdijadikan dasar hukum bagi pengeluaran materi hukum yang

    bersangkutan

    2. Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai3. Metode pendekatan4. Pengorganisasian

    B. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIKKetentuan umum

    Memuat istilah-istilah atau pengertian yang dipakai dalam naskah akademik,

    beserta arti maknanya

    Materi

    Memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu

    diatur, serta pemikiran-pemikiran norma yang disarankan,sedapat mungkin

    dengan mengemukakan beberapa alternative.

    C. KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan

  • 8/2/2019 Teknik Penyusunan Naskah Akademik

    8/8

    a. Rangkuman pokok isi naskah akademikb. Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya secara sistemik, dengan

    lain-lain Peraturan perundang-undangan

    c. Bentuk pengaturan yang akan dikaitkan dengan materi muatan

    Saran

    1. Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam bengtukundang-undang atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam

    peraturan pelaksanaan atau peraturan yang lainnya.

    2. Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademikperaturan perundang-undangan dan saat paling lambat RUU atau RPP

    harus selesai diproses, beserta alas an atau sebabnya.

    D. LAMPIRAN1. Daftar kepustakaan2. Inventarisasi peraturan yang relevan dan masih berlaku3. Inventarisasi permasalahan hukumnya4. Laporan dan hasil penelitian dilapangan5. Berita acara dari rapat-rapat yang diadakan