Upload
lamtu
View
221
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SERANG TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018
dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi
tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah
Kota Serang tahun 2014-2018.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan
Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.
1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal
RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-2
3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir
RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran
2016.
Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam
pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan
sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
berdasarkan urusan yang dimilikinya.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD
Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi
dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain
melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain
diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-6
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-
2017;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Serang;
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang
Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi
Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan
Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
I TEMA PEMBANGUNAN
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi
Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan dan Daya Saing
SDM untuk Kesejahteraan
Peningkatan Infrastruktur
Wilayah Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-7
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
Pembangunan yang
Berkualitas”
Rakyat yang Berdaulat,
Mandiri, Berkepribadian,
dan Berkeadilan
Kesejahteraan Rakyat
II PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga Negara
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(10) Mensukseskan
pelaksanaan Pilkada Banten
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
kesatuan
(5) Peningkatan konektivitas
dan daya dukung kawasan
pusat pertumbuhan
(3) Pemantapan ketahanan
pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas
pangan, peningkatan
keamanan pangan dan
penguatan logistik pangan
(2) Pengendalian Tata
Ruang Wilayah Perkotaan
dan Lingkungan Hidup
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
4. Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakkan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
(7) Optimalisasi
infrastruktur pelayanan
kesehatan dan integrasi
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(5) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Pendidikan
(6) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Kesehatan
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional sehingga
bangsa Indonesia bias
(1) Peningkatan kapasitas
tenaga kerja dan
pengurangan tingkat
pengangguran
(4) Peningkatan daya saing
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
(3) Peningkatan Peluang
Investasi dan Daya Saing
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-8
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
dan pemasaran investasi dan
komoditas
Daerah
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
(6) Peningkatan kapasitas
pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja
(8) Pengendalian tata ruang,
kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, dan adaptasi
bencana
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
9. Memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota
Serang Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas
pembangunan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-10
1.5. MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen
rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
SKPD tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi
seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan
sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018
dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi
tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah
Kota Serang tahun 2014-2018.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan
Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.
1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal
RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-2
3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir
RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran
2016.
Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam
pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan
sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
berdasarkan urusan yang dimilikinya.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD
Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi
dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain
melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain
diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-6
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-
2017;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Serang;
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang
Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi
Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan
Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
I TEMA PEMBANGUNAN
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi
Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan dan Daya Saing
SDM untuk Kesejahteraan
Peningkatan Infrastruktur
Wilayah Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-7
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
Pembangunan yang
Berkualitas”
Rakyat yang Berdaulat,
Mandiri, Berkepribadian,
dan Berkeadilan
Kesejahteraan Rakyat
II PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga Negara
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(10) Mensukseskan
pelaksanaan Pilkada Banten
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
kesatuan
(5) Peningkatan konektivitas
dan daya dukung kawasan
pusat pertumbuhan
(3) Pemantapan ketahanan
pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas
pangan, peningkatan
keamanan pangan dan
penguatan logistik pangan
(2) Pengendalian Tata
Ruang Wilayah Perkotaan
dan Lingkungan Hidup
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
4. Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakkan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
(7) Optimalisasi
infrastruktur pelayanan
kesehatan dan integrasi
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(5) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Pendidikan
(6) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Kesehatan
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional sehingga
bangsa Indonesia bias
(1) Peningkatan kapasitas
tenaga kerja dan
pengurangan tingkat
pengangguran
(4) Peningkatan daya saing
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
(3) Peningkatan Peluang
Investasi dan Daya Saing
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-8
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
dan pemasaran investasi dan
komoditas
Daerah
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
(6) Peningkatan kapasitas
pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja
(8) Pengendalian tata ruang,
kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, dan adaptasi
bencana
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
9. Memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota
Serang Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas
pembangunan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-10
1.5. MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen
rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
SKPD tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi
seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan
sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018
dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi
tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah
Kota Serang tahun 2014-2018.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan
Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.
1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal
RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-2
3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir
RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran
2016.
Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam
pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan
sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
berdasarkan urusan yang dimilikinya.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD
Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi
dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain
melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain
diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-6
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-
2017;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Serang;
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang
Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi
Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan
Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
I TEMA PEMBANGUNAN
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi
Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan dan Daya Saing
SDM untuk Kesejahteraan
Peningkatan Infrastruktur
Wilayah Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-7
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
Pembangunan yang
Berkualitas”
Rakyat yang Berdaulat,
Mandiri, Berkepribadian,
dan Berkeadilan
Kesejahteraan Rakyat
II PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga Negara
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(10) Mensukseskan
pelaksanaan Pilkada Banten
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
kesatuan
(5) Peningkatan konektivitas
dan daya dukung kawasan
pusat pertumbuhan
(3) Pemantapan ketahanan
pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas
pangan, peningkatan
keamanan pangan dan
penguatan logistik pangan
(2) Pengendalian Tata
Ruang Wilayah Perkotaan
dan Lingkungan Hidup
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
4. Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakkan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
(7) Optimalisasi
infrastruktur pelayanan
kesehatan dan integrasi
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(5) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Pendidikan
(6) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Kesehatan
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional sehingga
bangsa Indonesia bias
(1) Peningkatan kapasitas
tenaga kerja dan
pengurangan tingkat
pengangguran
(4) Peningkatan daya saing
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
(3) Peningkatan Peluang
Investasi dan Daya Saing
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-8
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
dan pemasaran investasi dan
komoditas
Daerah
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
(6) Peningkatan kapasitas
pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja
(8) Pengendalian tata ruang,
kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, dan adaptasi
bencana
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
9. Memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota
Serang Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas
pembangunan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-10
1.5. MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen
rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
SKPD tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi
seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan
sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018
dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi
tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah
Kota Serang tahun 2014-2018.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan
Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.
1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal
RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-2
3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir
RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran
2016.
Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam
pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan
sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
berdasarkan urusan yang dimilikinya.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD
Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi
dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain
melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain
diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-6
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-
2017;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Serang;
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang
Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi
Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan
Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
I TEMA PEMBANGUNAN
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi
Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan dan Daya Saing
SDM untuk Kesejahteraan
Peningkatan Infrastruktur
Wilayah Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-7
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
Pembangunan yang
Berkualitas”
Rakyat yang Berdaulat,
Mandiri, Berkepribadian,
dan Berkeadilan
Kesejahteraan Rakyat
II PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga Negara
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(10) Mensukseskan
pelaksanaan Pilkada Banten
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
kesatuan
(5) Peningkatan konektivitas
dan daya dukung kawasan
pusat pertumbuhan
(3) Pemantapan ketahanan
pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas
pangan, peningkatan
keamanan pangan dan
penguatan logistik pangan
(2) Pengendalian Tata
Ruang Wilayah Perkotaan
dan Lingkungan Hidup
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
4. Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakkan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
(7) Optimalisasi
infrastruktur pelayanan
kesehatan dan integrasi
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(5) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Pendidikan
(6) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Kesehatan
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional sehingga
bangsa Indonesia bias
(1) Peningkatan kapasitas
tenaga kerja dan
pengurangan tingkat
pengangguran
(4) Peningkatan daya saing
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
(3) Peningkatan Peluang
Investasi dan Daya Saing
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-8
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
dan pemasaran investasi dan
komoditas
Daerah
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
(6) Peningkatan kapasitas
pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja
(8) Pengendalian tata ruang,
kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, dan adaptasi
bencana
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
9. Memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota
Serang Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas
pembangunan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-10
1.5. MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen
rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
SKPD tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi
seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan
sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun Pemerintah Daerah
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
RKPD Kota Serang Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018
dimana dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2016ini merupakan dokumen resmi
tahunan yang merupakan perencanaan tahun ke tiga dari perencanaan Jangka Menengah
Kota Serang tahun 2014-2018.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan
Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.
1. Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan. Selanjutnya rancangan awal
RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
2. Rancangan RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Serang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-2
3. Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD Tahun 2014-2018 dan
memperhatikan masukan Musrenbang Kota Serang. Selanjutnya rancangan akhir
RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran
2016.
Penyusunan RKPD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
Kota serang Tahun 2016 sehingga akan semakin terencana dan terkontrol dalam
pelaksanaannya. Disamping itu keberadaan RKPD dalam lingkup pemerintahan
sangatlah penting, dikarenakan menjadi pedoman bagi SKPD didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan
berdasarkan urusan yang dimilikinya.
Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah. Selain itu juga, RKPD
Kota Serang Tahun 2016 memadukan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
Pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah dengan cara diskusi dan konsultasi
dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kota Serang yang dilakukan antara lain
melalui mekanisme Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW,
Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan proses top-down antara lain
diimplementasikan dalam bentuk program unggulan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-3
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2016 mengacu pada perundangan-
undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-4
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-6
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-
2017;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Serang;
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang
Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018, serta memperhatikan RKPD Provinsi
Banten Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Serang dengan program pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Kebijakan
Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berikut ini disajikan matriks yang memberikan gambaran tentang hubungan antar
dokumen perencanaan sebagaimana dimaksudkan di atas:
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
I TEMA PEMBANGUNAN
Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi
Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan dan Daya Saing
SDM untuk Kesejahteraan
Peningkatan Infrastruktur
Wilayah Guna Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-7
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
Pembangunan yang
Berkualitas”
Rakyat yang Berdaulat,
Mandiri, Berkepribadian,
dan Berkeadilan
Kesejahteraan Rakyat
II PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga Negara
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(10) Mensukseskan
pelaksanaan Pilkada Banten
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
kesatuan
(5) Peningkatan konektivitas
dan daya dukung kawasan
pusat pertumbuhan
(3) Pemantapan ketahanan
pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas
pangan, peningkatan
keamanan pangan dan
penguatan logistik pangan
(2) Pengendalian Tata
Ruang Wilayah Perkotaan
dan Lingkungan Hidup
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
4. Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakkan
hukum yang bebas
korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
(9) Pemantapan reformasi
birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
(9) Reformasi Birokrasi
dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia
(7) Optimalisasi
infrastruktur pelayanan
kesehatan dan integrasi
peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(5) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Pendidikan
(6) Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas
Layanan Kesehatan
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional sehingga
bangsa Indonesia bias
(1) Peningkatan kapasitas
tenaga kerja dan
pengurangan tingkat
pengangguran
(4) Peningkatan daya saing
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
(3) Peningkatan Peluang
Investasi dan Daya Saing
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-8
No RKP 2016 RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016
RKPD Kota Serang
Tahun 2016
maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
dan pemasaran investasi dan
komoditas
Daerah
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(7) Peningkatan Produksi
dan Mutu Hasil Pertanian
dan Kelautan
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
(6) Peningkatan kapasitas
pendidikan berbasis
kompetensi pasar kerja
(8) Pengendalian tata ruang,
kelestarian lingkungan hidup
dan sumber daya air,
mitigasi, dan adaptasi
bencana
(1) Peningkatan
Infrastruktur Wilayah dan
Kawasan Cepat Tumbuh
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(4) Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan
Inovasi Teknologi
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
9. Memperteguh
kebhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia
(2) Perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan
antisipasi kerawanan sosial
(8) Penanggulangan
Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,
sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota
Serang Tahun 2016
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum daerah yang meliputi
aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD; danPermasalahan Pembangunan Daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menyajikan tentang tujuan dan sasaran serta prioritas
pembangunan daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016
I-10
1.5. MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen
rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Serang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Serang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
SKPD tahun 2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai landasan operasional bagi
seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 agar terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan
sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.