TINJAUAN PUSTAKA

Proses Adopsi dan Difusi Inovasi

Mardikanto (1993) mengemukakan, adopsi adalah proses perubahan perilaku

baik berupa pengetahuan, sikap maupun ketrampilan pada seseorang setelah

menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Rogers dm Sheomaker (197 1)

meinbagi proses adopsi kedalam lima tahap, yaitu : (1) tahap kesadaran, yaitu

seseorang mengetahui adanya ideide baru; (2) tahap minat, yaitu seseorang mulai

berminat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi

tersebut; (3) tahap penilaian, yaitu seseorang mengadakan penilaian terhadap ide baru

tersebut dan menghubungkannya dengan situasi sendiri saat itu dan masa yang akan

datang, serta menentukan akan mencobanya atau tidak; (4) tahap percobaan, yaitu

seseorang menerapkan ide baru dalam skala kecil untuk menentukan kegunaannya,

sesuai atau tidak dengan situasi dirinya; dan (5) tahap penerimaan (adopsi), yaitu

seseorang menggunakan ide baru secara tetap dalam skala yang lebih luas.

Proses adopsi tidak selalu berakhir dengan mengad~psi, mungkin terjadi

proses penolakan atau meacari informsi lebih lanjut untuk memperkuat

keputusanilya. Selanjutnya Rogers dan Shoemaker (1 97 1 ) membagi tahap adopsi

(penerimaan) menjadi empat, yaitu pengenalan, persuasi, keputusan dan

kodirmasi.

Van den ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa inovasi merupakan

suatu ide, metode atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh

seseorang, meskipun objek tersebut tidak selalu berupa hasil-hasil penelitian terbaru.

D&si merupakan proses menyebarnya inovasi melalui saluran tertentu

diantara anggota sistem sosial atau dari satu sistem sosial ke sistem soial yang lain '

(Rogers dan Shoemaker, 197 1 ).

Soekartawi (1988) menyatakan bahwa df is i adalah proses sehingga ide baru

disebarluaskan pada individu atau kelompok dalam sistem sosial tertentu. Proses

adopsi adalah proses mental yang terjadi pada dii seseorang sejak pertama kali

mengenal inovasi sampai mengadopsinya.

Slamet (1978) menyatakan bahwa proses d a s i adalah proses menyebarnya

inovasi dari seseorang yang telah mengadopsi kepada orang-orang lain dalam

masyarakat. Lionberger dan Gwin (1991) menyatakan bahwa penyebaran inovasi

pada prinsipnya merupakan suatu transfer teknologi dari hasil-hasil penelitian

kepada para pengguna. Hasil-hasil penelitian, percobaan dan penemuan lain yang

disampaikan kepada petani (pengguna akhir) tentu tidak semudah yang diharapkan,

banyak kendala atau halangan yang harus dilalui. Selanjutnya agar proses tersebut

dapat berjalan dengan baik maka : (1) informasi, ide atau teknologi yang

dikembangkan harus mudah diterapkan; (2) inovasi hams dicobakan disetiap daerah;

(3) penyebarluasan diarahkan dengan langkah terpadu dari keseluruhan sistem

produksi; (4) adanya penguatan terhadap proses dan kondisi yang diperlukan agar

mereka mau menggunakan inovasi yang disampaikan; dan (5) f h g s i pemerintah

sebagai pelaksana dan pengatur dalam pengambilan keputusan administratif dalam

pelaksanaan program penyuluhan (Lionberger dan Gwin, 199 1 ).

Proses dfisi teknologi PHT akan berlangsung sejak ada petani yang sudah

mengadopsi kepada petani lain. Proses ini dapat dimulai dari sesama anggota

kelompok tani. Khususnya pola SLPHT yang pada dasarnya telah memhgsikan

kelompok tani dalam sistem bimbingan dan penyuluhannya. Jangka panjang,

kelompok tani tidak hanya berpeluang sebagai tempat belajar-mengajar dan

mengembangkan kerja sama saja, namun dapat juga b e h g s i untuk mengembangkan

dan melembagakan suatu tatanan PHT pada lingkup kelompok maupun pada lingkup

yang lebih luas.

Hal ini sesuai dengan ciri-ciri petani yang ingin diwujudkan dalam program

PHI', yaitu:

(1) Petani hams mandiri dan tidak tergantung pada orang lain termasuk petugas

pemerintah dalam memutuskan dan melaksanakan program pengendalian

hama sesuai dengan prinsip PHT.

(2) Petani hams dapat menghayati, menguasai, dan menerapkan berbagai prinsip

dan teknik PHT secara kratif sesuai dengan keadaan ekosistem lahannya dan

kemampuan ekonominya.

(3 ) Petani hams responsif dan perspektif dalam menanggapi perkembangan

teknologi pengelolaan hama menuju ke efisiensi dan e f e k t ~ t a s penggunaan

sumberda ya.

(4) Petani hams mampu menjadi pengelola lahan pertanian yang profesional

sehingga dapat dicapai produkt~tas dan efisiensi yang tinggi dan pemasaran

hasil yang menguntungkan.

(5) Petani hams mampu bekerjasama dengan petani-petani lain didalam dan

diiuar kelompoknya untuk menerapkan dan mengembangkan PHT.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi dan Difusi Inovasi

Mardianto (1993:69) mengemukakan bahwa kecepatan adopsi suatu inovasi

dipengaruhi oleh enam faktor yaitu : (1) Sifat adopsinya, diiana ha1 ini terbagi

menjadi: (a) Sifat i n t ~ s i k yang mencakup : informasi ilmiah yang melekat atau ." -

diietakkan pada inovasinya, nilai-nilai atau keunggulan-unggulan (teknis, ekonomis,

sosial dan politik); (b) Sifat ekstrinsik, yang mencakup: tingkat kesesuaian

(compatibility) inovasi dengan lingkungan setempat, tingkat keuntungan relatif dari

inovasi yang ditawarkan (teknis, ekonomis, sosial dan politis); (2) Sifat sasaran, (3)

Cara Pengambilan keputusan; (4) Saluran komunikasi yang digunakan; (5) Keadaan

Penyuluh atau komunikan; (6) Ragam sumber informasi.

Slamet (1978) dan Soekartawi (1988) mengatakan bahwa beberapa faktor

yang dapat mempengar~hi kecepatan adopsi adalah: sifat-sifat inovasi, jenis-jmis

keputusan inovasi, saluran komunikasi, ciri-ciri sistem sosiai, kegiatan promosi oleh

penyuluh, interaksi individual dan kelompok, sumber informasi dan faktor diri

adopter.

Menurut Van den ban dan Hawkins (1999) peubah-peubah yang berhubungan

positif dengan tingkat adopsi antara lain : (a) peubah sosial ekonomi seperti tingkat

pendidikan, tingkat melek huruf, status sosial dan luas usahatani; (b) peubah

rasionalitas, sikap terhadap perubahan, dan sikap terhadap ilmu pengetahuan, dan

(c) peubah komunikasi seperti partisipasi sosial, kekosmopolitan, hubungan dengan

agen pembaharuan, keterdadahan terhadap media massa, keterdadahan media

interpersonal aktivitas mencari informasi dan tingkat kepemimpinan.

Soekartawi (1988) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

proses dfisi adalah faktor sosial kebudayaan, personal, kelompok referensi,

kelompok formal yang diikuti dan status sosialnya. Faktor-faktor kebudayaan

mencakup adat budaya masyarakat setempat, seperti keterbukaan terhadap orang luar,

kepercayaan dan yang terkait dengan sikap masyarakat terhadap teknologi baru dan

sebagainya. Faktor personal mencakup, (1) umur, orang yang lebih tua cendrung

kurang responsif terhadap ide-ide baru; dan (2) pendidikan, dapat menciptakan

dorongan mental untuk menerima inovasi yang menguntungkan, dan (3) ciri-ciri

psikologis, sifat orang yang kaku akan lebih sulit menerima inovasi. Faktor

situasional mencakup : ( 1 ) pendapatan usahatani, pendapatan yang tinggi ada

hubungannya dengan tingkat adopsi dan &si inovasi pertanian, (2) ukuran

usahatani, berhubungan positif dengan &si inovasi, (3) status pemilikan lahan lebih

leluasa membuat keputusan untuk mengadopsi sesuatu, (4) pretise masyarakat,

kedudukan seseorang dalam masyarakat berhubungan positif dengan adopsi dan

dfisi inovasi, dan (5) sumber-sumber informasi, jumlah sumber informasi yang

digunakan berhubungan positifdengan tingkat adopsi dan di is i inovasi.

Penggunaan teknologi baru dalam usahatani biasanya akan memerlukan

tambahan biaya dibandingkan dengan penggunaan teknologi terdahulu. Tambahan

biaya tersebut terutama untuk membeli input baru sehubungan dengan digunakannya

inovasi tersebut. Menurut Soewardi (Hartoyo, 1982: 1 I), bagi petani kecil, tambahan

biaya untuk menggunakan inovasi dirasakan cukup berat. Hal ini karena pada

umumnya para petani kecil kekurangan dana untuk membiayai usahataninya. Hal ini -

didukung oleh hasil penelitian Rahardjo (1984:92) yang menemukan bahwa, hanya

kira-kira 33 persen saja petani responsif terhadap modernisasi, terutama di kalangan

petani kaya dan menengah. Petani golongan tersebut memiliki kemampuan dan

kesempatan yang lebih besar dalam menerima dan memanfaatkan teknologi baru.

Hal ini karena petani tersebut lebih mudah dalam mendapatkan informasi, cadangan

kredit dan kas, akses pada pelayanan administrasi serta pengaruh politik yang

mungkin dimilikinya. PHT menawarkan teknologi yang dapat mengurangi biaya

untuk pengeluaran input pertanian terutama melalui pengurangan biaya pestisida.

Oleh karena itu, diharapkan petani dengan lahan yang relatif sempit dapat responsif

terhadap inovasi tersebut.

Soekartawi (1988) menyatakan bahwa beberapa studi menunjukkan d i i s i

inovasi yang paling tinggi adalah pada petani yang berumur setengah tua. Petani

yang berumur lebih muda biasanya akan lebih bersemangat dibandingkan dengan

petani yang lebih tua.

Bakir dan Manning (1984:24) mengemukakan bahwa umur produktif

untuk bekerja di negara-negara berkembang umumnya adalah 15-55 tahun.

Kemampuan kerja petani juga sangat dipengaruhi oleh tingkat umur petani tersebut,

karena kemampuan ke j a produktif akan terus menurun dengan semakin lanjutnya

usia petani. Dengan demikian, ada kecendrungan bahwa umur petani akan

mempengaruhi tingkat penerapan PHT yang dilakukan petani..

Banoewidjojo ( 1979:2) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang

dipunyai seorang tenaga kerja bukan saja dapat meningkatkan produktivitas dan mutu

kerja yang dilakukan, tetapi sekaligus mempercepat proses penyelesaian kerja yang

diusahakan.

Soehajo dan Patong (1973:52) menyatakan bahwa pendidikan umumnya

akan mempengaruhi cara dan pola pikir pet& Pendidikan yang relatif tinggi dan

umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, semakin efisien dia bekeja dan semakin banyak juga dia

menghti serta mengetahui cara-cara berusahatani yang lebih produktif dan lebih

menguntungkan. Berdasarkan dua pendapat yang telah disebutksn, terdapat

kecendrungan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

petani dengan tingkat penerapan PHT.

Petani dalam melakukan suatu usahatani mempunyai motif untuk

memaksimurnkan keuntungan. Kindangan et al. ( 1990: 70), keuntungan yang

diterima petani merupakan selisih antara total penerimaan dengan jumlah biaya yang

dikeluarkan dalam suatu proses produksi. Total penerimaan yang diperoleh petani

merupakan hasil perkalian antara total produksi dengan harga yang berlaku di pasar.

Untuk meningkatkan total penerimaan, hsrus ditingkatkan kedua faktor ini, produksi

dan harga produksi, atau sekurang-kurangnya harga produksi stabil di pasaran. Oleh

sebab itu, tidak ada artinya seandainya petani mampu menaiickan produksi jika tidak

mendapat harga yang layak. Disamping itu, pengelolaan terhadap biaya yang akan

dikeluarkan dalam usahatani juga akan menentukan tingkat keuntungan yang diterima

petani.

Gohong (1975) menyatakan bahwa tingkat harga akan mempengaruhi

keputusan-keputusan yang diambil petani tentang cara mereka mengalokasikan

sumberdaya yang dimilikinya. Pendapat ini menunjukkan bahwa petani dalam

melakukan/memilih suatu usahatani telah memperhitungkan terlebih dahulu peluang

memperoleh keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang dapat diarapkan dari

hasil usahataninya semakin termotivasi petani tersebut dalam mengusahakan

usahataninya.

Suharyono (1692) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah sistem

pendidikan luar sekolah untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar

mampu, sanggup dan berswadaya memperbaikilmeningkatkan kesejahteraannya

sendii, serta masyarakatnya. Inti dari kegiatan penyuluhan pertanian adalah merubah

perilaku petani agar mau berusaha untuk memperbaiki sistem usahataninya.

Raudabaugh (1967) menyatakan bahwa peranan penyuluhan adalah untuk

mengajarkan orang-orang tentang cara-cara mengukur atau menilai kebutuhannya

sendiri. Sebab, dengan mengetahui kebutuhannya s e n d i orang akan mampu

melakukan atau memilih berbagai alternatif pekerjaan yang lebih baik dan

menguntungkan.

Pengendalian Hama Terpadu

Menurut Kasumbogo (1984), konsep PHT yang saat ini merupakan dasar

kebijaksanaan Pemerintah dalam program perlindungan tanaman berusaha untuk

lebih memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi para musuh alami untuk bekerja

dan berfimgsi dalam mengendalikan berbagai jenis hama yang menyerang padi.

Caranya adalah dengan membuat ekosistem pesawahan yang tidak mendorong

perkembangan dan kehidupan hama dan memberikan kesempatan musuh-musuh

alami hama untuk bekerja. Pergiliran tanam, tanam serempak, penanaman varietas

padi tahan wereng coklat, dan sanitasi tanaman adalah merupakan perpaduan

teknik pengendalian hama yang mampu mempertahankan keadaan hama dalam

keadaan tidak membahayakan.

Menurut Wiaatmadja (1984) PHT adalah suatu sistem pengelolaan hama

(dalam arti luas) dengan menggabungkan berbagai teknik pengendalian yang

disesuaikan dengan sasaran menjadi satu program. Program tersebut selalu berada

pada tingkat yang tidak menimbulkan kerugian ekonomis, teknologi dan sosial,

bahkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomis yang maksimal bagi produsen,

konsumen dan melestarikan lingkungan sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan

selama mungkin oleh generasi-generasi yang akan datang.

Menurut hasil 'FA0 Symposium On Integrated Pest Control" pengendalian

hama terpadu diartikan sebagai sistem pengendalian populasi (hama) yang

memanfaatkan semua teknologi yang dapat digunakan bersama untuk menurunkan

dan mempertahankan populasi di bawah batas yang menyebabkan kerusakan

ekonomis (Anonim, 1985). Semua cara pengendalian, baik pengendalian secara

biologis, maupun dengan menggunakan pestisida atau dengan cara bercocok tanam,

diitregasikan menjadi suatu pola yang terkoordinasi dan ditujukan pada produksi

yang menguntungkan dan berkualitas.

Terdapat empat prinsip manajemen yang mendasari PHT, yakni budidaya

tanaman sehat, melestarikan musuh alami, pengamatan mingguan dan penguasaan

teknologi PHT oleh petani (Ayi Kusmayadi, 1996).

Konsep PHT muncul clan berkembang sebelum konsep pembangunan

berkelanjutan. Konsep tersebut dicetuskan oleh Stem dalam Anonim (1985) yang

sangat memperhatikan penggunaan pestisida berspektnun luas juga membunuh

musuh alami yang dalam keadaan normal dapat mengendalikan hama secara efektif

Pada konsep PHT ini keberadaan dan mekanisme pengendalian ahmi dan

keanekaragaman hayati dihargai dm dimanfiaatkan semaksimal mungkin. Supaya

tujuan PHT dapat tercapai, ada empat ha1 penting yang perlu dikembangkan yaitu: (1)

Pengenalan ekosistem; (2) Metoda pengamatan dan peramalan hama.; (3) Pencagaran

dan penguatan peranan musuh alami; (4) Penggunaan pestisida secara selektif; bila

diperlukan.

Salah satu pengadopsian dan pemasyarakatan konsep dan teknologi PHT

adalah dengan diselenggarakannya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

(SLPHT) yang merupakan sekolah yang berada di lapang. Pelaksanaan kegiatan

SLPHT tersebut berada di lapang, tempat para peserta mengerjakan tugas sehari-hari

(bertani). Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat mempelajari secara langsung teori

dan praktek secara terpadu, sehingga peserti; dapat sungguh-sungguh menghayati

materi ajaran yang diberikan.

Asumsi dasar yang secara prinsip diterapkan dalam SLPHI' adalah sifat dasar

manusia sebagai mahkluk hidup yang selalu aktif dan kreatif. Dalam ha1 ini petani

dianggap mampu untuk memahami dinamika dan pola-pola kehidupan yang

dialaminya. Dengan demikian, pendekatan matode SLPHT mendudukan arti

sekolah sebagai tempat bagi peserta untuk secara aktif menguasai dan mempraktekan

proses penciptaan ilmu pengetahuan. Dengan melakukan pengamatan dan analisis

terhadap temuan-temuannya, SLPHT mengantarkan peserta untuk memahami

masalah yang mereka hadapi dan melihat kaitan unsur-unsur didalamnya, sehingga

mampu merumuskan satu keputusan sebagai landasan mengelola lahannya.

Titik berat proses tersebut adalah menempatkan peserta didik untuk

menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksi langsung dengan falcta di lapang.

Oleh karenanya, pola SLPHT dirancang sedemikian rupa sehingga terbuka

kesempatan belajar yang sangat luas, agar petani berinteraksi dengan realitas mereka - secara langsung. Dengan demikian, pendidikan SLPHT bukan semata-mata 'learning

by doing", melainkan suatu proses "discovery learning", yang dinamis dan dapat

diterapkan dalam manajemen lahan peaanian sendiri (Dilt, 1994).

Pola SLPHT secara spes5k dicirikan sebagai berikut (Dilt, 1994) :

(1) Sarana belajar ciptaan sendiri : dalam peneyelenggaraannya, sarana belajar

adalah sawah dan ekologi lahan pertanian setempat yang hidup dan dinamis.

(2) Peran pemandu : tugas pemandu lapangan bukan untuk mengajar dan

menggurui peserta, melainkan mengajak mereka agar melibatkan diri dalam

suatu proses pendidikan. Dalam w a h seterusnya, yang alctif adalah peserta,

bukan pemandu, artinya, proses belajar terjadi dan berpusat pada peserta itu

sendiri.

(3) Analisis dan pengambilan keputusan : kegiatan yang paling penting pada

setiap sesi SLPW adalah kegiatan analisis agro-ekosistem, sehingga para

petani dapat secara tajam menangkap dinamika ekologi lokal.

(4) Latihan semusim : SLPHT dirancang untuk mengikuti siklus lapangan secara

utuh, dari proses tanam sampai panen.

(5) Dinamika Kelompok dan pengembangan wahan petani : tujuan SLPHT

adalah juga untuk menciptakan suatu organisasi belajar yang lestari. Tujuan

jangka panjang adalah menunjang tercapainya PHT oleh pet& sehingga

petani dapat mengambil insiatif di dalam pengembangan, penyebariuasan, dan

pelembagaan PHT.

(6) Arti partisipasi dalam Sekolah lapangan : partisipasi dipahami dalam tiga

jenjang. Pertama, partisipasi untuk menguasai ilmu PHT, artinya peserta

berpartisipasi aktif dalam mengumpdkan data aktual, pengkajian data, dan

pengambilan keputusan manajemen lahan. Kedua, partisipasi untuk interaksi

dan pengembangan kelompok; partisipasi ini ditujukan pada kecakapan

berorganisasi dan manajemen manusia. Ketiga, partisipasi untuk

pembaharuan dan kemandirian sosial, yang tujuannya adalah untuk

pelembagaan PHT di tingkat petani.

Kegiatan yang dilakukan peserta SLPHT berlangsung selama satu musim,

yaitu selama dua belas minggu. Kegiatan diiakukan satu kali dalam

seminggu. Kegiatan mingguan tersebut adalah: (1) melakukan pengsmatan

agro-ekosistem, (2) menggambar dan mendiskusikan keadaan ekosistem,

(3) presentasi hasil analisis agro-ekosistem dan pengambilan keputusan,

(4) dinamika kelompok, (5) topik khusus, yakni sesuai dengan materi atau

masalah yang dihadapi petani dilahannya.

Pendidian pada SLPHT diarahkan kepada tiga bidang penting yaitu kerja,

hubungan antar manusia, dan kekuasaan. Bidang kerja menekankan kepada aspek

pengetahuan dan keterampilan, bidang hubungan antar sesama manusia mencakup

mteraksi dan komunikasi, sedangkan bidang kekuasaan mengamhkan petani untuk

menjadi manajer pada usahatsninya sendhi Ketiganya diperhatikan sejak tahap

persiapan, pemilihan lokasi, serta pemilihan kelompok dan peserta, sampai ketahap

pelaksanaan dan evaluasi.

Melalui SLPHT dapat ditingkatkan pengetahuan petani mengenai PHT

sehingga petani lebih mandiri, taktis dan hati-hati serta mampu memilih dan

mengambil keputusan yang sesuai. Kesadaran akan kebersamaan, saling

ketergantungan akan keselamatan usahatani makin tmggi timbul sebagai konsekuensi

adanya tuntutan penerapan PHT secara benar (Djauhari dan Supriyatna, 1996).

Kelompok Tani

Pengelompokkan petani telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda

dengan nama saat itu Rukun (Jawa Barat) dan Kring Tani (Jawa Timur) (Abbas,

1995). Salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan

kerjasama kelompok tani. Oleh sebab itu sejak pelaksanaan Repelitz I di Indonesia

mulai dikembangkan pembentukan kelompok tani, yang diawali dengan kelompok-

kelompok kegiatan (kelompok pemberantasan hama, dan kelompok pendengar siaran

pedesaan) dan akhirnya sejak tahun 1976 dengan dilaksanakannya yroyek penyuluhan

tanaman pangantnational food crop extension proyek (NFCEP) dikembangkan pula

kelompok tani berdasarkan hamparan lahan pertaniannya (Mosher,1967 dalarn

Mardikanto, 1993).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No.88lIKptdOT.

2 1 01 121 1988, yang dimaksud dengan kelompok tani nelayan adalah kumpulan petani

nelayan yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kondisi lingkungan

(sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya

mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disebutkan beberapa ciri dari kelompok

tani nelayan, yaitu : (a) saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya,

akrab dan saling percaya mempercayai; (b) mempunyai pandangan dan kepentingan

yang sama dalam berusaha tani; (c) memiliki kesamaan tradisilkebiasaan,

pemukiman, hamparan usaha tani, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial;

(d) bersifat non formal, tidak berbadan hukum tetapi mempunyai pembagian dan

tanggung jawab atas dasar kesepakatan bersama baik tertulis maupun tidak.

Penumbuhan kelompok tani nelayan didasarkan atas faktor-faktor pengikat

sebagai berikut : (a) adanya kepentingan bersama antara anggotanya; (b) adanya

kesamaan kondisi sumber daya alam dalam berusaha tani-nelayan; (c) adanya kondisi

masyarakat dan kehidupan sosial yang sama; (d) adanya saling percaya mempercayai

antara sesama anggota. Dengan pendekatan kelompok ini maka akan tejalin

kejasama antara individu anggota kelompok dalam proses belajar, proses

berproduksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk peningkatan pendapatan

dan penghidupan yang layak. Pembentukan kelompok tani-nelayan fleksibel, anggota

kelompok dapat sehamparan (terutama supra insus), dapat sesuai domisili dan dapat

pula berdasar komoditi. Jumlah anggota tiap kelompok berkisar antara 10 - 20 orang

(Abbas, 1995).

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain

diungkapkan oleh Torres Mardikanto (1993) sebagai berikut : (a) semakin eratnya

interaksi dalam kelompok dan semakin terbmanya kepemimpinan kelompok;

(b) semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar

petani; (c) semakia cepatnya proses perembesan (difUsi) penerapan movasi

(teknologi) ban; (d) semakin naiknya kernampun rata-rata pengembalian hutang

(pmjaman) petani; (e) semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan

dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya; dan (f) semakin dapat

membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Sajogyo (1978) dalam Mardikanto (-1993) memberikan tiga alasan utama

dibentuknya kelompok taayaitu : (a) Untuk memanfaatkan secara lebih baik

(optimal) semua sumber daya yang tersedia, (b) Dikembanglcan oleh pemerintah

sebagai alat pembangunan, (c) Adanya alasan ideologis yang "mewajibkan" para

petani untuk terikat oleh suatu amanat suci yang hams mereka amalkan melalui

kelompok taninya.

Hasil survey yang telah dilakukan oleh tim UNPAD (1990) menunjukkan

bahwa: motivasi utama keikutsertaan anggota dalam kelompok tani terutama

didorong oleh hasrat meningkatkan kemampuan berusaha tani dan pemenuhan

kebutuhan primer, dan perbaikan kesejahteraaannya. Karenanya kelompoktani lebih

bersifat sebagai organisasi "pamrih". Lebih lanjut, karena pembentukan Wilayah

Kelompok dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan

NFCEPfNAEP, maka kelompoktani yang ada sekarang ini dapat pula dikatakan

sebagai "organisasi paksaan", yang dipakai oleh penguasa sebagai alat untuk

mencapai tujuan pembagunan. Dari telaahan tersebut, maka kelompoktani dapat

dikategorikan sebagai organisasi formal (bukan kelompok informal) dengan struktur

rangkap "pamrih paksaan" (Mardikanto, 1994).

Sesuai S K Menteri Pertanian No.881/Kpts/OT.210/12/l988, kelompok tani

nelayan berperan dan berfimgsi sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani

nelayan dan wahana kerjasama antara anggota kelompok dengan pihak lam.

Kelompok tani nelayan adalah organisasi non formal.

Kelompok tani sebagai kelas belajar dan mengajar bagi petani nelayan

merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk berinteraksi guna meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam berusaha tani nelayan yang lebih baik

dan menguntungkan, serta berperilaku lebih mandiri untuk mencapai kehidupan yang

lebih sejahtera. Oleh karena itu pembmaannya diarahkan agar anggota kelompok

secara merata memiliki kemampuan kemampuan, antara lain dalam : menggali dan

merumuskan keperluan belajar; berhubungan dan bekerja sama dengan sumber

informasi dan teknologi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang

berasal dari sesama petani nelayan, instansi pembina maupun pihak pihak lam;

menciptakan iklim/lingkungan belajar yang serasi; mempersiapkan sarana belajar;

berperan aktif dalam proses belajar mengajar dan merumuskan kesepakatan bersama

baik dalam memecahkan masalah maupun melaksanakan berbagai kegiatan kelompok

(Abbas, 1995).

Berdasarkan unit usaha produksi usahatani nelayan, kelompok tani merupakan

satu kesatuan unit usaha tani untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala

ekonomi yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu pembinaan diarahkan agar

anggota kelompok secara bersama memiliki kemampuan kemampuan, antara lain

dalam : mengambil keputusan dalam menentukan pola usahatani yang

menguntungkan berdasarkan teknologi terapan berorientasi pasar tanpa melupakan

kepentingan nasional; menyusun rencana usahatanilrencana d e w i f kelompok serta

rencana permodalan; menerapkam teknologi maju dalam usahatani sesuai

rekomendasi; berhubungan clan bekerjasama dengan pihak pihak penyedia sarana

produksi dan pemasaran hasil; menganalisa dan menilai usahatani yang dilaksanakan

dan mengelola administrasi kelompok (Abbas, 1995).

Berdasarkan wahana kerjasama kelompok tani nelayan merupakan tempat

untuk memperkuat kerja sama diantara sesama petani nelayan dalam kelompok dan

antara kelompok dengan pihak lain untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan. Upaya pembinaan Kelompoktani-nelayan agar anggota

memiliki kemampuan kemampuan, antara lain dalam : menciptakan suasana saling

kenal, saling percaya dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama; menciptakan

suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan pandangan diantara

anggota; mengatur dan melaksanakan pembagian tugas; bekerjasama dengan pihak

pihak penyedia kemudahan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran has4 dan

melaksanakan hubungan melembaga dengan KUD dalam pelaksanaan RDK, RDKK,

pengolahan, pemasaran hasil dan permodalan (antara lain kelompoktani sebagai

temp at pelayanan koperasi1TPK).