50
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Citation preview

Page 1: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

Page 2: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT2

Peta Kalimantan Barat

Page 3: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Daftar is i 3

Daftar Isi

Peta Kalimantan Barat ................................................................ 2

Daftar isi ..................................................................................... 3

Kata Pengantar ........................................................................... 4

selayang Pandang ..................................................................... 5

Geografis dan Demografis ......................................................... 6

Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7

Kondisi Perekonomian .............................................................. 16

Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 23

Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 28

Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 41

Ucapan Terima Kasih ................................................................ 47

sumber Data ............................................................................ 48

Page 4: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT4

Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.

Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Kalimantan Barat. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

Kata Pengantar

Page 5: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

selayang Pandang 5

Selayang Pandang

Provinsi Kalimantan Barat yang beribukotakan Pontianak dengan luas

wilayah 146.807 km2 (7,53% luas indonesia). Merupakan provinsi terluas

keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi

“seribu sungai”. Julukan tersebut diberikan karena kondisi geografis

Kalimantan Barat yang ratusan sungai. Kalimantan Barat memiliki

puluhan pulau besar dan kecil yang tersebar sepanjang selat Karimata

dan natuna.

Pada tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi

yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan UU nomor 25 tahun

1956. suku bangsa di Kalimantan Barat didominasi oleh suku Dayak,

diikuti suku Melayu, Pribumi dan Tionghoa.

Page 6: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT6

Geografis dan Demografis

No Daerah 2010 No Nama Daerah Ibu KotaJumlah

Kecamatan

Jumlah

KelurahanNo Daerah 1990-2000 2000-2005 2000-2010 2009-2010

1 Kab. Kayong Utara 95.594 1 Kab. Sambas Sambas 19 184 1 Kota Singkawang 0,00 0,00 2,11 0,93

2 Kab. Melawi 178.645 2 Kab. Bengkayang Bengkayang 17 24 2 Kab. Sambas 0,35 0,96 0,9 1,04

3 Kab. Sekadau 181.634 3 Kab. Landak Ngabang 13 156 3 Kota Pontianak 1,82 1,24 1,81 1,08

4 Kota Singkawang 186.462 4 Kab. Pontianak Mempawah 9 67 4 Kab. Kayong Utara 0,00 0,00 1,94 1,27

5 Kab. Bengkayang 215.277 5 Kab. Sanggau Sanggau 15 166 5 Kab. Sekadau 0,00 0,00 1,22 1,36

6 Kab. Kapuas Hulu 222.160 6 Kab. Ketapang Ketapang 20 249 6 Kab. Pontianak 0,00 0,00 1,42 1,48

7 Kab. Pontianak 234.021 7 Kab. Sintang Sintang 14 287 7 Kab. Kubu Raya 0,00 0,00 1,69 1,48

8 Kab. Landak 329.649 8 Kab. Kapuas Hulu Putussibau 25 212 8 Kab. Sanggau 1,79 1,34 1,65 1,53

9 Kab. Sintang 364.759 9 Kab. Sekadau Sekadau 7 76 9 Kab. Melawi 0,00 0,00 1,81 1,61

10 Kab. Sanggau 408.468 10 Kab. Melawi Melawi 11 169 10 Kab. Bengkayang 0,00 1,69 2,01 1,91

11 Kab. Ketapang 427.460 11 Kab. Kayong Utara Sukadana 5 43 11 Kab. Landak 0,00 1,76 1,59 1,91

12 Kab. Sambas 496.120 12 Kab. Kubu Raya Sungai Raya 9 106 12 Kab. Ketapang 2,8 2,05 2,15 2,14

13 Kab. Kubu Raya 500.970 13 Kota Pontianak Pontianak 6 29 13 Kab. Sintang 2,08 1,84 1,62 2,22

14 Kota Pontianak 554.764 14 Kota Singkawang Singkawang 5 26 14 Kab. Kapuas Hulu 1,41 2,28 2,00 2,28

Prov. Kal. Barat 1,56 1,56 1,66 1,58

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk menurut kabupaten/kotaJumlah Penduduk (orang)

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan ibukota di Kota Pontianak. Administrasi pemerintahan

kabupaten dan kota ini terdiri atas 175 kecamatan dan 1.794 kelurahan. selain sebagai ibukota provinsi Kota Pontianak juga

mempunyai penduduk terbanyak, akan tetapi laju pertumbuhan penduduknya lebih lambat dibandingkan dengan Kab. Kapuas Hulu

yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling lambat adalah Kota singkawang. Akan

tetapi laju pertumbuhan menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010.

Page 7: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Publ ik 7

Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Infrastruktur

4. Perusahaan Air Minum

5. Sumber Daya Listrik

Page 8: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT8

No. Kab/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid/

Guru

Rasio Murid/

Sekolah

1 Kota Singkawang 75 1.612 27.738 17,21 369,84

2 Kab. Kayong Utara 98 997 15.275 15,32 155,87

3 Kota Pontianak 115 3.666 67.247 18,34 584,76

4 Kab. Pontianak 173 2.257 31.262 13,85 180,71

5 Kab. Melawi 192 955 28.249 29,58 147,13

6 Kab. Sekadau 205 1.825 27.643 15,15 134,84

7 Kab. Bengkayang 241 2.555 37.343 14,62 154,95

8 Kab. Kubu Raya 313 3.154 60.930 19,32 194,66

9 Kab. Sintang 374 3.362 60.172 17,90 160,89

10 Kab. Kapuas Hulu 385 3.274 31.082 9,49 80,73

11 Kab. Sambas 387 4.629 72.679 15,70 187,80

12 Kab. Landak 415 3.482 56.006 16,08 134,95

13 Kab. Ketapang 462 4.068 65.158 16,02 141,03

14 Kab. Sanggau 473 4.055 60.382 14,89 127,66

Prov. Kal. Barat 3.908 39.891 641.166 16,07 164,06

Jumlah Sekolah, Guru dan murid

Sekolah Dasar (SD) se-Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2010

Dari 3.908 sD yang ada di Provinsi Kalimantan

Barat, terdistribusi secara hampir merata

ke seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah

sekolah terbanyak ada di Kabupaten sanggau.

sementara, seiring dengan kepadatan penduduk

yang sangat tinggi di Kota Pontianak, maka rasio

murid per sekolah tertinggi juga terdapat pada

Kota Pontianak. sedangkan secara rata-rata,

rasio jumlah murid per jumlah guru di Kalimantan

Barat mencapai 16 orang per murid satu guru.

rasio ini relatif cukup baik, karena bahkan lebih

rendah dari beberapa wilayah di Jawa yang rata-

ratanya mencapai 22. rasio tertinggi terdapat di

Kab. Melawi sedangkan yang terendah terdapat

di Kab. Kapuas Hulu.

Page 9: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Publ ik 9

No. Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid

/ Guru

Rasio Murid

/ Sekolah

1 Kota Singkawang 18 748 9.163 12,25 509,06

2 Kota Pontianak 24 1.968 26.636 13,53 1109,83

3 Kab. Pontianak 32 665 7.927 11,92 247,72

4 Kab. Kayong Utara 37 379 4.340 11,45 117,30

5 Kab. Sekadau 45 643 8.491 13,21 188,69

6 Kab. Bengkayang 51 888 10.109 11,38 198,22

7 Kab. Landak 53 1.212 17.129 14,13 323,19

8 Kab. Melawi 63 709 8.369 11,80 132,84

9 Kab. Ketapang 69 1.102 14.520 13,18 210,43

10 Kab. Kubu Raya 71 911 17.269 18,96 243,23

11 Kab. Sintang 72 990 15.921 16,08 221,13

12 Kab. Kapuas Hulu 79 596 8.792 14,75 111,29

13 Kab. Sambas 80 1.700 22.457 13,21 280,71

14 Kab. Sanggau 83 1.304 15.938 12,22 192,02

Prov. Kal. Barat 777 13.815 187.061 13,54 240,75

Jumlah Sekolah, Guru dan

murid Sekolah lanjutan tingkat

Pertama (SltP) se-Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2010

Hampir sama dengan fasilitas

ketersediaan sD, maka jumlah sMP

terbanyak juga terdapat di Kabupaten

sanggau, yaitu terdapat 83 sMP

dengan jumlah murid mencapai 1.304

murid. sedangkan yang memiliki

jumlah sMP paling sedikit adalah Kota

singkawang, diikuti Kota Pontianak

dan Kab. Pontianak.

Page 10: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT10

2009 2010

1 Kab. Kubu Raya 86,15 88,25

2 Kab. Kayong Utara 88,24 88,28

3 Kab. Bengkayang 88,70 88,71

4 Kab. Sekadau 89,02 89,17

5 Kota Singkawang 89,65 89,66

6 Kab. Pontianak 89,90 89,91

7 Kab. Sanggau 89,95 89,96

8 Kab. Ketapang 89,17 90,20

9 Kab. Sintang 90,45 90,46

10 Kab. Sambas 90,00 90,55

11 Kab. Landak 91,48 91,48

12 Kab. Melawai 92,36 92,37

13 Kab. Kapuas Hulu 92,59 92,61

14 Kota Pontianak 94,08 94,97

Prov. Kalimantan Barat 89,70 90,26

No. DaerahAngka Melek huruf (%)

angka melek Huruf (amH)

se-Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2009-2010

salah satu indikator dasar yang

menggambarkan tingkat kemajuan di bidang

pendidikan adalah angka melek huruf. Di

Provinsi Kalimantan Barat, secara rata-

rata angka melek hurufnya relatif sedang

yaitu di atas 90,26%. Angka melek huruf

tertinggi berada di ibukota provinsi, yaitu

Kota Pontianak yang mencapai 94,97%.

sementara, yang angka melek hurufnya

terendah dan jauh di bawah rata-rata adalah

Kabupaten Kubu raya, karena hanya

mencapai kisaran 88,25%.

Page 11: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Publ ik 11

No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)

1 Kab. Kayong Utara 76,89 55,07 1 Kab. Kapuas Hulu 66,85 49,58

2 Kab. Kubu Raya 83,89 68,43 2 Kab. Melawi 70,66 53,00

3 Kab. Sekadau 117,17 95,58 3 Kab. Sekadau 73,14 53,58

4 Kab. Kapuas Hulu 117,65 95,97 4 Kab. Bengkayang 73,72 54,53

5 Kota Singkawang 116,12 96,89 5 Kab. Landak 73,82 55,27

6 Kota Pontianak 114,53 97,05 6 Kab. Pontianak 76,08 56,95

7 Kab. Bengkayang 128,82 97,53 7 Kab. Ketapang 76,32 57,15

8 Kab. Ketapang 122,19 98,14 8 Kab. Sanggau 77,90 58,08

9 Kab. Melawi 120,49 98,28 9 Kab. Sintang 79,35 59,24

10 Kab. Sintang 116,64 98,44 10 Kab. Sambas 81,05 62,03

11 Kab. Pontianak 124,81 99,24 11 Kab. Kayong Utara 84,31 64,54

12 Kab. Landak 122,00 99,52 12 Kab. Kubu Raya 93,21 71,89

13 Kab. Sanggau 122,01 99,53 13 Kota Singkawang 102,09 77,77

14 Kab. Sambas 122,42 99,86 14 Kota Pontianak 112,83 85,86

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD

se-Prov. Kal. Barat Tahun 2009/2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

se-Prov. Kal. Barat Tahun 2009/2010

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD menunjukkan

rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang bersekolah di sD. APK

bisa lebih dari 100% karena termasuk anak yang diluar usia 7-12 yang

sekolah di sD, namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung

anak usia 7-12 tahun yang bersekolah sD pada cakupan wilayah tertentu.

Di Provinsi Kalimantan Barat, APK dan APM tertinggi adalah Kab. sambas.

sementara yang terendah adalah Kab. Kayong Utara.

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk

sMP menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-

15 tahun yang bersekolah di sMP. Di Provinsi Kalimantan

Barat, APK dan APM untuk tingkat sMP yang tertinggi

adalah Kota Pontianak. sementara yang terendah adalah

Kab. Kapuas Hulu.

Page 12: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT12

2009 2010

1 Kab. Sambas 60,91 61,27

2 Kab. Landak 65,22 65,46

3 Kab. Kayong Utara 65,50 65,67

4 Kab. Kubu Raya 66,24 66,30

5 Kab. Kapuas Hulu 66,49 66,58

6 Kota Singkawang 67,08 67,21

7 Kota Pontianak 67,04 67,22

8 Kab. Pontianak 67,18 67,24

9 Kab. Sekadau 67,31 67,34

10 Kab. Ketapang 67,23 67,45

11 Kab. Melawai 67,69 67,76

12 Kab. Sintang 68,12 68,32

13 Kab. Sanggau 68,24 68,49

14 Kab. Bengkayang 68,70 68,84

No Daerah

Angka Harapan Hidup

(tahun)

Provinsi Kalimantan Barat 66,45 66,60

angka Harapan Hidup (aHH)

se-Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2009-2010

Angka harapan hidup pada dasarnya menunjukkan tingkat

pencapaian derajat kesehatan masyarakat. semakin tinggi

derajat kesehatan tersebut, maka hasil akhirnya adalah

angka harapan hidup yang lebih tinggi. secara nasional,

pada tahun 2011 angka harapan hidup masyarakat

indonesia adalah 70,76 tahun dan pada tahun 2025

diharapkan mencapai 73,7 tahun. namun, meski demikian,

angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010

berada di bawah rata-rata nasional tahun 2011, karena hanya

mencapai 66,60. secara keseluruhan, Kab. Bengkayang

menduduki posisi tertinggi dengan harapan hidup mencapai

68,70 dan 68,84 pada tahun 2009 dan 2010.

Page 13: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Publ ik 13

Sa

mb

as

Be

ng

kaya

ng

Lan

da

k

Po

nti

an

ak

Sa

ng

ga

u

Ke

tap

an

g

Sin

tan

g

Ka

pu

as

Hu

lu

Se

kad

au

Me

law

i

Ka

yon

g U

tara

Ku

bu

Ra

ya

Ko

ta

Po

nti

an

ak

Ko

ta

Sin

gka

wa

ng

842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34

1 Diaspal 315,63 685,00 364,18 437,31 319,78 352,48 302,73 226,58 49,65 80,19 71,25 - 223,50 235,49 3.663,77

2 Kerikil 97,52 380,00 143,88 11,17 295,15 - 55,10 251,96 118,13 68,35 - - 6,39 13,08 1.440,72

3 Tanah 429,00 360,00 474,36 4,16 247,07 1.122,09 741,51 379,48 255,54 998,68 124,66 - 19,46 208,63 5.364,63

4 Tidak Terinci - - - - 5,35 - - 26,06 - - 1.552,02 - 9,79 - 1.593,22

842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34

1 Baik 274,88 342,00 601,99 276,10 196,84 161,42 147,72 237,90 167,86 191,94 227,34 - 30,14 169,03 3.025,16

2 Sedang 360,41 370,50 198,46 63,37 299,55 628,60 312,87 85,78 128,34 216,93 673,88 - 67,09 128,21 3.533,98

3 Rusak 206,87 313,50 84,59 67,89 140,26 500,55 210,30 189,13 91,12 564,75 526,29 - 65,83 58,21 3.019,29

4 Tidak Terinci - 399,00 97,38 45,26 230,70 184,00 428,45 371,27 36,00 173,60 320,42 - 96,09 101,75 2.483,91

842,15 1.425,00 982,42 452,63 867,34 1.474,57 1.099,34 884,08 423,32 1.147,22 1.747,93 - 259,14 457,20 12.062,34

1 Kelas I - - - - - 28,57 30,58 - - - - - - - -

2 Kelas II - - - - - - - - - - - - - - -

3 Kelas III - 1.425,00 - - - - - - - - - - - - 1.425,00

4 Kelas III A - - - - - - - - - 1.147,22 - - - - 1.147,22

5 Kelas III B - - - - 867,34 - - - - - - - 259,14 25,82 1.152,30

6 Kelas III C 842,15 - 982,42 448,47 - - - 478,54 423,32 - - - - 293,19 3.468,10

7 Kelas Tidak Dirinci - - - 4,16 - 1.474,57 1.099,34 405,54 - - 1.747,93 - - 138,19 4.869,72

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalbar

Kelas Jalan

Kabupaten/Kota

Jenis Permukaan

Kondisi Jalan

Provinsi

KalbarKeadaan Jalan

Panjang Jalan Kabupaten/Kota menurut Jenis

Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan (km), 2010

Dari keseluruhan jalan sepanjang 12.062 km panjang jalan di Kalimantan Barat. secara keseluruhan, masih

banyak jalan yang belum diaspal, dan masih tanah, yaitu sepanjang 5.364 km, sedangkan yang sudah diaspal

adalah sepanjang 3.663 km atau sebesar 30,37%, sisanya masih berupa jalan kerikil dan tidak terinci. sementara

dilihat dari kondisinya, jalan yang baik dan rusak memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 25%, dan kondisi

yang sedang mencapai 29% sisanya dalam kondisi tidak terinci.

Page 14: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT14

Kapasitas

Terpasang

Kapastias

Mampu

Beban

PuncakProduksi

(KW) (KW) (KW) (KWH)

1 Sistem Melawi 1.810 1.100 960 1.023.808

2 Sistem Putussibau 2.850 1.350 720 1.080.472

3 Beli dari Sesco 400 400 270 2.340.465

4 Sistem Bengkayang 1.600 1.330 1.280 2.556.730

5 Sistem Ngabang 4.100 2.550 984 3.869.075

6 Sistem Sekadau 1.600 1.170 1.040 4.123.079

7 Sistem Sanggau 6.370 5.283 4.520 16.664.014

8 Sistem Sambas 8.095 6.620 6.420 17.980.307

9 Sistem Sintang *) 9.845 7.000 6.850 18.226.469

10 Sistem Ketapang *) 14.068 10.750 9.450 45.845.105

11 Listrik Desa Tersebar 35.898 26.150 27.290 67.450.832

12 Sistem Singkawang *) 23.985 15.250 10.300 68.027.907

13 Sektor Kapuas *) 130.300 95.600 71.400 511.363.059

14 PLTD Sewa 124.600 131.930 124.600 717.683.567

Jumlah 365.521 306.483 266.084 1.478.234.889

Lokasi

Kapasitas dan Produksi listrik

menurut lokasi Pembangkit,

2010

Dari 14 lokasi pembangkit di Kalimantan

Barat, sektor Kapuas dan PLTD sewa

yang memiliki produksi listrik terbesar,

sedangkan yang terendah adalah sistem

Melawi. Untuk kapasitas terpasang dan

mampu juga berada di sektor Kapuas

dan PLTD sewa, dan kapasitas terendah

berada di lokasi "Beli dari sesco".

Page 15: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan Publ ik 15

Kabupaten/Kota Sungai Danau Mata Air Lainnya Jumlah

Kab. Kayong Utara 0 0 0 0 0

Kab. Bengkayang 0 0 0 1 1

Kab. Sanggau 1 0 0 0 1

Kab. Kapuas Hulu 1 0 0 0 1

Kab. Sekadau 1 0 0 0 1

Kab. Kubu Raya 1 0 0 0 1

Kota Pontianak 1 0 0 0 1

Kota Singkawang 0 0 1 0 1

Kab. Landak 1 0 0 1 2

Kab. Pontianak 4 0 0 0 4

Kab. Sambas 2 2 0 1 5

Kab. Sintang 4 0 0 1 5

Kab. Melawi 2 0 4 0 6

Kalimantan Barat 19 2 5 4 30

Jumlah Perusahaan air minum

menurut Sumber Bahan Baku

se-Provinsi Kalimantan Barat

2009

sumber air minum di Kalimantan

Barat diperoleh dari sungai, danau,

mata air dan lainnya. Akan tetapi

dikarenakan banyaknya jumlah sungai

di Kalimantan Barat, maka sumber air

minum pun lebih banyak diambil dari

sungai sebagaimana terlihat pada

tabel. Kabupaen/kota yang memiliki

jumlah perusahaan air minum

terbanya adalah Kab. Melawi, diikuti

Kab. sintang dan Kab. sambas.

Page 16: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT16

Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan

3. Produksi Tanaman Pangan

4. Produksi Perkebunan

5. Produksi Ternak

6. Produksi Perikanan

7. Industri

8. Tingkat Inflasi

Page 17: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Perekonomian 17

Produk Domestik regional Bruto

atas Dasar Harga Berlaku menurut

lapangan Usaha (2010)

sebagaimana diketahui, perekonomian Provinsi Kalimantan Barat sangat ditopang oleh

sektor industri pertanian yang kontribusinya terhadap PDrB mencapai diatas 24% di

tahun 2010, yaitu mencapai rp15 triliun dari total PDrB Kalimantan Barat sebesar rp60

triliun. Perdagangan, hotel dan restoran juga mempunyai kontribusi yang cukup besar,

yaitu di kisaran 22%. yaitumencapai rp13 triliun.

Listrik, Gas dan Air Minum

0%

Pertambangan2%

Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan5%

Pengangkutan dan Komunikasi

8%

Bangunan dan Konstruksi

9%

Jasa-Jasa10%

Industri Pengolahan

18%

Perdagangan, Hotel dan Restoran

23%

Pertanian25%

Other85%

Page 18: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT18

No. Kab/ KotaPadi

Sawah

Padi

LadangPadi Palawija Jagung

Kacang

Tanah

Ubi

Kayu

Ubi

JalarCantel

1 Kota Pontianak 404 - 404 357 59 2 238 58 -

2 Kota Singkawang 6.048 56 6.104 560 477 - 54 29 -

3 Kab. Sekadau 6.871 5.728 12.599 753 549 1 203 - -

4 Kab. Melawi 4.693 8.764 13.457 857 295 37 458 67 -

5 Kab. Pontianak 18.697 240 18.937 873 414 6 356 97 -

6 Kab. Kayong Utara 19.869 200 20.069 598 422 12 130 34 -

7 Kab. Kapuas Hulu 5.529 14.691 20.220 977 305 88 435 149 -

8 Kab. Ketapang 19.596 7.897 27.493 1.076 302 60 571 143 -

9 Kab. Bengkayang 20.512 11.575 32.087 32.632 30.621 472 1.396 143 -

10 Kab. Sintang 20.355 12.734 33.089 3.610 2.107 176 1.015 312 -

11 Kab. Sanggau 16.031 17.226 33.257 2.506 1.299 129 927 151 -

12 Kab. Kubu Raya 53.770 2.026 55.796 6.114 4.752 62 430 146 724

13 Kab. Landak 55.897 11.297 67.194 9.090 3.010 773 4.996 311 -

14 Kab. Sambas 86.180 1.575 87.755 1.387 402 45 704 236 -

luas Panen tanaman Bahan

makanan (km), 2010

Tanaman padi secara keseluruhan masih merupakan tanaman pangan yang paling dominan di

wilayah Kalimantan Barat, utamanya di daerah Kab. Cilacap, Kab. Pati, Kab. Grobogan dan Kab.

Demak. sementara palawija juga banyak ditanam, namun hanya terkonsentrasi di wilayah Kab.

Bengkayang dan Kab. Landak

Page 19: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Perekonomian 19

No Kabupaten/Kota SapiSapi

PerahKerbau Babi Domba Kambing

1 Kota Pontianak 1.667 12 - 354 - 1.150

2 Kota Singkawang 6.811 - - 19.226 - 3.217

3 Kab. Kayong Utara 7.085 - 18 2.268 - 9.611

4 Kab. Melawi 8.534 - 71 12.957 - 2.250

5 Kab. Sekadau 9.826 - - 30.281 - 4.935

6 Kab. Landak 10.783 4 6 62.026 - 7.265

7 Kab. Sanggau 11.163 - - 25.946 - 6.245

8 Kab. Sambas 11.423 - - 7.310 - 18.041

9 Kab. Bengkayang 12.107 - - 22.911 - 10.795

10 Kab. Kubu Raya 13.734 - 172 32.792 91 35.344

11 Kab. Pontianak 18.540 56 - 54.069 304 31.123

12 Kab. Ketapang 19.339 - 1.126 113.054 - 4.781

13 Kab. Sintang 20.475 - 556 69.662 - 17.278

14 Kab. Kapuas Hulu 25.247 - - 23.566 - 5.208

176.734 72 1.949 476.422 395 157.243Prov. Kalimantan Barat

Jumlah ternak menurut

Jenisnya dan Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalbar (ekor), 2010

Jenis ternak yang paling banyak di

budidayakan adalah ternak sapi,

kambing dan babi. Dan ternak

babi yang paling mendominasi

dibandingkan jenis ternak yang lain.

sedangkan untuk ternak sapi perah,

kerbau dan domba relatif masih sedikit

kab/kota yang membudidayakan jenis

ternak tersebut.

Page 20: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT20

Produksi

(Ton)

Nilai Produksi

(Juta)

Produksi

(Ton)

Nilai Produksi

(Juta)

Produksi

(Ton)

Nilai Produksi

(Juta)

1 Kab. Kayong Utara 11.922,50 124.621,00 396,30 5.965,95 44,12 1.774,86

2 Kota Singkawang 722,10 17.349,13 365,20 10.325,21 264,36 10.797,02

3 Kab. Sekadau - - 125,40 3.229,55 266,41 9.590,76

4 Kab. Melawi - - 330,20 7.783,60 404,20 14.551,20

5 Kab. Landak - - 58,00 1.658,60 700,00 31.919,40

6 Kab. Kubu Raya 16.621,80 130.763,86 102,70 1.927,40 710,80 100.356,19

7 Kab. Pontianak 6.683,60 76.589,45 97,40 2.804,30 819,93 32.248,65

8 Kab. Ketapang 10.418,50 214.993,05 2.138,00 25.837,90 946,84 43.301,58

9 Kab. Sanggau - - 888,40 17.412,50 1.048,02 32.248,65

10 Kab. Sintang - - 1.483,30 21.232,20 1.116,85 40.206,60

11 Kota Pontianak 13.380,00 248.050,00 - - 2.191,27 24.898,80

12 Kab. Sambas 25.386,80 163.015,88 507,10 5.012,20 2.257,55 72.997,18

13 Kab. Bengkayang 984,40 15.658,75 379,60 6.510,55 7.956,00 429.259,05

14 Kab. Kapuas Hulu - - 2.794,30 42.267,60 8.312,70 707.357,20

86.119,70 991.041,12 9.665,90 151.967,56 27.039,05 1.554.483,77

No

Prov. Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota

Perikanan Laut Perairan Umum Perikanan Budidaya Produksi dan nilai Produksi

ikan Darat dan ikan laut,

2010

"Budidaya perikanan di Kalimantan Barat, terdiri dari perikanan laut, perikanan umum dan perikanan budidaya. Produksi dari perikanan laut terbesar terdapat di Kab. sambas, dan yang terbesar dari produksi perikanan umum adalah di Kab. Kapuas Hulu. Kab. Kapuas Hulu juga menghasilkan produksi perikanan budidaya terbesar, yang kemudian diikuti oleh Kab. Bengkayang."

Page 21: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Perekonomian 21

26 5.386 - 401 -

36 12.422 - 720 2

24 27.821 - 9 14

22 28.192 - 21 8.385

23 28.485 - - 8.371

18,21,27,37 154.952 - - 540

28 177.180 - - -

20 1.902.478 959 271.349 471

25 2.472.923 - 135.915 894

15 14.766.827 1.190 70.452 44.548

Jumlah 19.576.666 2.149 478.867 63.225

Jasa Industri yg

diberikan kepada

pihak lain

Pendapatan

Lainnya

Tenaga Listrik

yang dijual

Barang yang

dihasilkan

Kode Gol. Pokok

industri

15

16/17/23/24

20

21

22

25

26

35

36 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainya

Industri kayu, barang-barang dari kayu(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari rotan, bambu dan

Industri Kertas, barang-barang dari kertas dan sejenisnya

Industri Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman

Industri Karet, barang dari karet dan barang plastik

Industri Barang Galian bukan Logam

Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Industri Makanan dan Minuman

Industri Pengolahan Tembakau/ Industri Tekstil/Industri Barang-barang dari Batu bara, Pengilangan Minyak Bumi

nilai Output Perusahaan industri

Besar dan Sedang, 2009

Barang yang paling dominan

dihasilkan adalah dari industri

makanan dan minuman, dengan nilai

output hingga mencapai rp14 triliun

(75% dari keseluruhan kontribusi

industri kepada ekonomi Kalimantan

Barat). Kemudian di susul dengan

industri karet dan industri kayu.

Page 22: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT22

26 5.970 97.218.480 3.566 9 3.558

36 13.454 255.774.065 6.302 4 6.298

24 29.670 69.906.090 14.102 21 14.082

22 36.598 122.630.419 13.125 476 12.649

23 37.449 41.049.348 16.808 22 46.786

18,21,27,37 155.493 393.809.482 34.524 18.987 15.537

28 177.116 65.883.684 31.135 35 31.100

20 2.174.639 34.283.862 701.736 254.259 447.477

25 2.667.255 206.223.279 581.622 3.897 577.725

15 14.883.546 1.224.702.379 5.965.334 49.237 5.916.097

Jumlah 20.181.190 2.511.481.088 7.368.254 326.947 7.071.309

Nilai tambah

atas biaya faktor

Pajak Tak

LangsungNilai Output Biaya Input

Nilai tambah

atas biaya faktor

Kode Gol. Pokok

industri

nilai tambah industri Besar dan

Sedang, 2009

sebagaimana nilai output ekonominya,

maka nilai tambah terbesar pada

sektor industri manufaktur juga

bersumber dari industri makanan dan

minuman, yaitu dengan nilai tambah

mencapai hampir rp5 juta. Diikuti

oleh industri kayu dan industri karet,

yang masing-masing mancapai 701

ribu dan 581 ribu.

Page 23: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kesejahteraan Masyarakat 23

Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Page 24: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT24

2009 2010

1 Kab. Sambas 64,46 64,93

2 Kab. Kayong Utara 65,07 65,38

3 Kab. Sekadau 66,63 66,99

4 Kab. Bengkayang 67,18 67,55

5 Kab. Landak 67,21 67,55

6 Kab. Kubu Raya 66,77 67,56

7 Kab. Ketapang 67,41 67,89

8 Kab. Sintang 68,00 68,31

9 Kab. Sanggau 68,19 68,55

10 Kab. Melawai 68,45 68,67

11 Kab. Pontianak 68,41 68,75

12 Kota Singkawang 68,47 68,86

13 Kab. Kapuas Hulu 69,79 70,03

14 Kota Pontianak 72,41 72,96

Provinsi Kalimantan Barat 68,79 69,15

No. DaerahIPM

indeks Pembangunan manusia

(iPm) se-Provinsi Kalimantan

Barat tahun 2009-2010

rata-rata iPM Kalimantan Barat

naik dari tahun 2009 ke tahun 2010,

dan iPM yang tertinggi adalah Kota

Pontianak, diikuti Kab. Kapuas

Hulu,yang iPMnya mencapai angka

70%. sedangkan yang memiliki iPM

terendah adalah Kabupaten sambas,

dimana angka iPMnya dibawah 65%.

Page 25: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kesejahteraan Masyarakat 25

Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

1 KOTA TARAKAN 1,76 7,01 1,79 7,74 1,53 6,28

2 KOTA SAMARINDA 0,26 3,99 0,46 6,79 0,57 6,08

3 KOTA BALIKPAPAN 0,31 3,54 0,72 7,16 0,26 6,29

4 KOTA BANJARMASIN 0,26 3,8 1,17 8,71 1,07 3,91

5 KOTA PALANGKA RAYA 0,34 1,38 1,2 9,15 1,07 5,16

6 SAMPIT -0,43 2,83 1,2 9,15 0,87 3,55

7 KOTA SINGKAWANG 1,29 1,2 0,11 6,96 0,65 6,58

8 KOTA PONTIANAK 0,66 4,86 0,9 8,26 1,15 4,85

9 KOTA KUPANG 1,01 6,33 0,91 9,6 2,19 4,28

10 MAUMERE -0,83 5,16 1,09 8,25 0,73 6,41

11 KOTA BIMA 0,24 4,03 1,36 6,2 1,19 6,99

12 KOTA MATARAM 0,65 3,14 1,61 10,61 1,71 6,27

13 KOTA DENPASAR 0,57 4,29 0,94 7,84 0,49 3,7

No DAERAH2009 2010 2011

inflasi 66 Kota tahun 2007-2011

(Desember & tahunan)

Dua kota di Kalimantan Barat yaitu singkawang dan Pontianak merupakan dua diantara 66 kota yang

dipantau inflasinya secara rutin. Pada tahun 2011 inflasi yang tertinggi terjadi di singkawang yaitumencapai

6,58%, dan Pontianak mencapai 4,85%.

Page 26: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT26

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

1 Kab. Kapuas Hulu 2.072 1,67 2.744 2,25 2.999 2,50

2 Kab.Kayong Utara 2.692 5,82 1.974 4,29 1.261 2,56

3 Kab. Sekadau 3.062 3,14 2.240 2,31 2.845 2,93

4 Kab. Sambas 17.167 6,09 11.736 4,53 7.513 2,99

5 Kab. Melawi 1.785 1,82 1.266 1,30 2.921 3,08

6 Kab. Landak 7.171 4,38 7.525 4,61 5.480 3,18

7 Kab. Sanggau 7.265 3,30 7.808 3,62 7.140 3,27

8 Kab. Bengkayang 3.961 4,02 3.364 3,21 3.686 3,32

9 Kab. Pontianak 10.281 9,75 8.416 7,80 3.985 3,35

10 Kab. Sintang 6.287 3,12 4.527 2,35 6.430 3,38

11 Kab. Ketapang 10.560 5,15 8.157 3,90 8.180 3,70

12 Kab. Kubu Raya 17.220 7,20 14.713 6,20 11.468 4,52

13 Kota Singkawang 7.723 9,71 6.834 8,05 4.532 5,34

14 Kota Pontianak 22.438 9,38 20.316 7,79 18.183 7,26

No. Kabupaten/Kota

Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011

3,88Total 119.684 5,44 101.620 4,62 86.623

Jumlah Pengangguran dan

tingkat Pengangguran

terbuka (tPt), tahun 2009-

2011

Jumlah pengangguran di

Kalimantan Barat, terus

mengalami penurunan dalam

3 tahun terakhir. Pada Agustus

2011, tingkat pengangguran

telah mencapai 3,88%. Tingkat

pengangguran tertinggi

terdapat di Kota Pontianak yang

mencapai 7,26%, sementara

tingkat pengangguran terendah

adalah di Kabupaten Kapuas

Hulu yaitu sebesar 2,50%.

Page 27: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kesejahteraan Masyarakat 27

2009 2010 2009 2010

1 Kab. Sanggau 19,86 3,12 4,62 5,02

2 Kota Singkawang 11,99 1,82 6,20 6,12

3 Kab. Pontianak 13,10 3,30 5,46 6,41

4 Kota Pontianak 36,56 3,14 6,38 6,62

5 Kab. Sekadau 12,62 5,82 6,42 6,77

6 Kab. Kubu Raya 37,09 9,71 6,78 7,14

7 Kab. Bengkayang 17,89 6,09 7,82 7,82

8 Kab. Sintang 46,95 1,67 11,55 9,76

9 Kab. Sambas 53,82 5,15 9,96 10,08

10 Kab. Kapuas Hulu 24,09 4,38 9,93 11,39

11 Kab. Kayong Utara 12,50 9,38 12,43 11,69

12 Kab. Ketapang 59,56 9,75 13,08 13,67

13 Kab. Melawi 23,54 7,20 12,62 13,77

14 Kab. Landak 55,83 4,02 15,48 14,06

No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase

Total 425,39 400,20 9,04 9,10

Jumlah dan Persentase

Penduduk miskin se-Provinsi

Kalimantan Barat tahun 2007-

2009

Terdapat penurunan jumlah penduduk

miskin di Provinsi Kalimantan Barat

pada tahun 2010, dibandingkan

dengan tahun 2009. tapi secara

persentase mengalami peningkatan

dari tahun 2009 ke tahun 2010,

tingkat kemiskinan pada tahun 2010

mencapai 9,10% naik 0,6% dari tahun

2009. Persentase kemiskinan di Kab.

Landak adalah yang paling tinggi,

yaitu sebesar 14,06% dan tingkat

kemiskinan terendah terdapat di Kab.

sanggau yaitu sebesar 5,02%.

Page 28: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT28

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Page 29: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 29

Komposisi APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 8.096,33 8.642,12 9.681,86 11.403,95 12.277,98Belanja 8.154,48 8.819,72 9.650,25 10.839,03 12.895,10Surplus/Defisit (58,15) (177,60) 31,61 564,92 (617,12)Pembiayaan 964,68 926,40 755,96 592,73 65,00

(2.000,00)

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

Mili

ar R

upia

h

Page 30: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT30

Komposisi Pendapatan APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012PAD 854,52 887,35 1.105,27 1.607,79 1.732,96Daper 6.985,43 7.251,48 7.528,40 8.592,37 9.771,53L2PyS 256,38 503,30 1.048,19 1.203,79 773,49

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Mili

ar R

upia

h

Page 31: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 31

Komposisi Belanja APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab.,dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 3.156,51 3.560,91 4.279,23 4.741,88 5.316,14B. Barang Jasa 1.716,63 1.934,05 2.057,71 2.529,32 2.860,65B. Modal 2.678,71 2.613,80 2.527,10 2.734,26 3.179,68B. Lain2 602,63 710,96 786,21 833,58 1.538,63

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00M

iliar

Rup

iah

Page 32: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT32

Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota 357.717 123.351 99.439 23.309 111.619

Provinsi 756.014 616.889 68.106 29.758 41.260

Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)

Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.

(Dalam Juta Rupiah)

34,5%

27,8%6,5%

31,2%

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan

Lain-lain PAD yangsah

81,6%

9,0%

3,9% 5,5%

Page 33: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 33

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Kalimantan Barat (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Pajak Kendaraan Diatas air

Bea Balik Nama Kendaraan di

atas air

rata-rata 2008-2010 41,663 38,260 19,729 0,214 0,121 0,010

2011 33,451 26,454 39,922 0,155 0,017 0,000

(Dalam Juta Rupiah)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Pajak KendaraanBermotor

Pajak BahanBakar Kendaraan

Bermotor

Bea Balik NamaKendaraanBermotor

Pajak AirPermukaan

Pajak KendaraanDiatas air

Bea Balik NamaKendaraan di

atas air

%

rata-rata 2008-2010 2011

Page 34: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT34

(Dalam Juta Rupiah)

Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Kalimantan Barat (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pajak Penerangan

JalanBPHTB Pajak

RestoranPajak Hotel

Pajak Pengambilan

dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Air

Bawah Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Parkir

lain-lain

Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

rata-rata 2008-2010 54,31 0,00 14,83 8,81 7,74 8,24 4,25 0,00 0,01 1,06 0,74 0,00

2011 33,80 27,93 13,35 7,37 4,83 4,73 2,58 2,47 1,74 1,19 0,41 0,00

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%

rata-rata 2008-2010 2011

Page 35: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 35

Tren simpanan Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des

Mili

ar R

upia

h

2009 2010 2011 2012

Page 36: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT36

Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Prov. Kalimantan Barat Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota

2008 2009 2010 2011

KALBAR 843.519 814.488 818.756 1.237.456

Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2008 2009 2010 2011

KALBAR Nasional

10.000.000

30.000.000

50.000.000

70.000.000

90.000.000

Page 37: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 37

Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat

Agregat Prov., Kab., dan Kota

2009 2010 2011

NAS KALBAR NAS KALBAR NAS KALBAR

Belanja 389,7 8,82 424 9,65 498,1 10,84

Idle 59,8 ,81 62,1 ,82 80,5 1,24

% Idle/Blj 15,35% 9,23% 14,65% 8,48% 16,16% 11,42%

+ Tren persentase dana idle

terhadap realisasi belanja daerah

di wilayah Provinsi Kalimantan

Barat menurun pada tahun 2009

s.d. 2010 kemudian meningkat

kembali pada tahun 2011.

+ Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan belanja di wilayah

Provinsi Kalimantan Barat relatif

menurun.

9,23%

8,48%

11,42%

15,35% 14,64%16,15%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

2009 2010 2011

KALBAR Nasional

Page 38: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT38

Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota sampai Dengan Bulan september 2012

(Persentase)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773

4.766 8.45014.016 20.283

26.77433.085

42.448

54.39958.753

67.06576.116

98.840

4.8908.247

13.26520.141

26.24034.541

42.77750.794

57.773

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

2011 2012

secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai

dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Page 39: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Keuangan Daerah 39

Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Kalimantan Barat

sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)

+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.

+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai

realisasi belanja di atas rata-rata.

+ realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah

Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

57,8

00

10

20

30

40

50

60

70

80

Kalti

m

Riau DK

I

Babe

l

Papu

a

Papb

ar

Kalse

l

Bali

Bant

en

Beng

kulu

Kalb

ar

Sum

ut

Jam

bi

Sum

bar

Jaba

r

DIY

Kalte

ng

Sum

sel

Kepr

i

Aceh

Jate

ng

Sultr

a

NTT

Sulb

ar

NTB

Sulte

ng

Mal

uku

Jatim

Lam

pung

Goro

ntal

o

Sulse

l

Sulu

t

Mal

ut

Page 40: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT40

opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat

Nama DaerahOPINI BPK

2008 2009 2010

Prov. Kalimantan Barat TMP WDP WDP

Kab. Bengkayang TW TMP

Kab. Kapuas Hulu TW TMP

Kab. Kayong Utara TMP TMP

Kab. Ketapang WDP WDP WDP

Kab. Kubu Raya TW TW

Kab. Landak TW TW

Kab. Melawi TMP TW TW

Kab. Pontianak WDP WDP WDP

Kab. Sambas WDP WDP WDP

Kab. Sanggau WDP WDP WDP

Kab. Sekadau TMP TMP

Kab. Sintang WDP WDP WDP

Kota Pontianak TMP WDP WDP

Kota Singkawang WDP TW WDP

Page 41: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kondis i Keuangan Daerah 41

Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah

1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah

Page 42: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT42

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani

per satu orang penduduknya.

+ rasio pendapatan daerah per kapita Provinsi Kalimantan Barat

memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita

nasional. namun demikian rasio pendapatan per kapita Provinsi

Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan rasio secara

nasional.

+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu

kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya.

+ rasio PAD per Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat memiliki tren meningkat seperti tren rasio PAD per Total

Pendapatan Daerah secara nasional. namun demikian, rasio

PAD per total pendapatan Provinsi Kalimantan Barat lebih

rendah dibanding dengan secara nasional.

1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58

2.217,44 1.672,05 1.905,41 2.000,89 2.202,43 2.594,18

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2007 2008 2009 2010 2011

Ribu

an

Nasional prov. Kalimantan Barat

0,16 0,18 0,18 0,19

0,21

0,10 0,11 0,10 0,110,14

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

Page 43: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kondis i Keuangan Daerah 43

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mendanai

program prioritas daerah tersebut.

+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi

Kalimantan Barat cenderung menurun meskipun pada tahun 2007

s.d. 2010, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011.

sedangkan rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah secara

nasional yang memiliki kecenderungan menurun sejak tahun

2007. namun demikian, rasio ruang fiskal per total pendapatan

daerah Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan

rasio secara nasional, meskipun selisih nilai rasionya tidak terlalu

signifikan.

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali

potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak

dan retribusi daerah.

+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB Provinsi

Kalimantan Barat memiliki tren meningkat pada tahun 2009 s.d.

2011, sama seperti rasio pajak daerah dan retribusi daerah

per PDrB secara nasional. namun demikian, rasio Provinsi

Kalimantan Barat memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding

dengan rasio secara nasional pada tahun 2009 s.d. 2011. Pada

tahun 2008, baik rasio Provinsi Kalimantan Barat maupun rasio

secara nasional memiliki nilai sama.

0,55 0,49

0,44

0,41 0,40

0,54 0,50

0,46 0,42 0,43

-

0,20

0,40

0,60

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

1,34% 1,42%

1,27%1,33%

1,58%

1,22%1,42%

1,28%1,48%

2,00%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

Page 44: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT44

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Belanja Modal / Total Belanja

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya.

+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun, sama seperti rasio belanja modal per total secara. rasio belanja modal per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan rasio nasional.

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah.

+ Tren rasio total pendapatan per total belanja di Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun pada tahun 2007 s.d. 2009, kemudian meningkat kembali sampai dengan tahun 2011, sama seperti rasio total pendapatan per total belanja daerah secara nasional. rasio total pendapatan per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding dengan rasio nasional, kecuali rasio pada tahun 2009.

Rasio Total Pendapatan Daerah /

Total Belanja Daerah

28,95%27,46% 26,19%

22,17% 21,67%

32,58% 32,85%29,64%

26,19% 25,23%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

103,64%102,66%

97,04%

102,22%

105,70%

100,92%99,29%

97,99%100,33%

105,21%

92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%102,00%104,00%106,00%108,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

Page 45: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kondis i Keuangan Daerah 45

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung /

Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan Belanja

Pegawai Tidak Langsung terhadap total belanjanya.

+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi

Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada tahun 2008 s.d.

2010, kemudian menurun pada tahun 2011. sedangkan rasio belanja

pegawai tidak langsung per total belanja secara nasional memiliki tren

meningkat sejak tahun 2007. rasio belanja pegawai tidak langsung

per total belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding

dengan rasio secara nasional.

+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan.

+ rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Kalimantan Barat meningkat pada tahun 2007 s.d. 2008, kemudian menurun. sedangkan tren pada rasio siLPA terhadap belanja secara nasional cenderung menurun. rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding rasio secara nasional.

28,4%

35,9% 39,4% 40,6% 40,2%

29,4%25,0%

30,9% 34,7% 34,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

20,06%

17,07% 17,56%

12,29% 11,47%

10,62%

12,52%

9,97%7,74% 7,24%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

Page 46: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT46

Kondisi Keuangan Daerah Prov. Kalimantan Barat Agregat Prov., Kab., dan Kota

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /

Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

+ Tren rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total

pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Barat menurun pada

tahun 2008 s.d. 2009, kemudian meningkat. sedangkan rasio

pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan

daerah secara nasional memiliki tren meningkat pada tahun 2008

s.d. 2010, kemudian menurun pada tahun 2011. rasio pembayaran

pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi

Kalimantan Barat lebih tinggi dibanding dengan secara nasional

pada 2010 s.d. 2011.

0,59% 0,45%0,68%

0,78%

0,70%

0,21%

0,26%

0,18%

1,07%

1,49%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Kalimantan Barat

Page 47: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ucapan Ter ima Kasih 47

Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

dalam rangkaian kata berikut ini:

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan

Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah

Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan

informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui

sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian

Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,

sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,

MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;

Chrisliana Tri Ferayanti, sE, ME; Lukman Adi santoso, sE.,

ME.; Mauliate H. silitonga, sE; nanag Garendra Timur, s.si;

rizki Anggunani, s.si; shinta Theresia Purba; virgin Marthalia

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

Ucapan Terima Kasih

Page 48: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT48

siKD, Kementerian Keuangan

Prov. Kalimantan Barat Dalam Angka 2007 – 2010, BPs

www.kalbarprov.go.id

Sumber Data

Page 49: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

49

Page 50: Tinjauan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi KALIMANTAN BARAT50