Tinjauan Pustaka Teori Perencanaan Wilayah

8/20/2019 Tinjauan Pustaka Teori Perencanaan Wilayah

1/94

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kewilayahan

Ilmu pembangunan wilayah merupakan ilmu yang relatif masih baru.

Budiharsono (2001) menyebutkan bahwa ilmu pembangunan wilayah merupakan

wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu: geografi,

ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu

lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan wilayah setidaknya

perlu ditopang oleh 6 pilar analisis, yaitu: (1) analisis biogeofisik; (2) analisis

ekonomi; (3) analisis sosiobudaya; (4) analisis kelembagaan; (5) analisis lokasi; (6)

analisis lingkungan.

Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa lingkup kajian perencanaan

pengembangan wilayah sangat luas, sebagai bidang kajian yang membentang dari

lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup bidang-bidang ilmu mengenai

fisik, sosial ekonomi hingga manajemen. Dari sisi proses kajian pembangunan

mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek pemahaman, yakni aspek yang menekankan

pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan

antar wilayah, dalam konteks ini pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan

model-model sistem merupakan alat (tools) penting yang perlu dipahami, untuk

mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan maupun potensi-potensi

pembangunan wilayah, (2) aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah,

Universitas Sumatera Utara


2/94

teknik-teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan, dan (3) aspek kebijakan,

mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan

serta proses melaksanakannya, mencakup proses-proses politik, administrasi, dan

manajerial pembangunan.

Secara harfiah, Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa regional science dapat

dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah

kewilayahan, dan mencari cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-

aspek dan kaidah-kaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan

kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam hal ini regional science tidak

didefinisikan sebagai ‘ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan

pembangunan di suatu wilayah’, karena pengertian demikian tidak memberikan

spesifikasi yang jelas terhadap bidang keilmuan regional science. Secara ilustrasi,

walaupun kata ‘di suatu wilayah’ itu dihilangkan, kita tetap bisa menangkap suatu

pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu wilayah atau

areal tertentu. Padahal penambahan kata ‘wilayah’ ini dimaksudkan untuk

memberikan kekhasan bahwa regional science adalah bidang ilmu yang berbeda

dengan bidang-bidang ilmu perencanaan pembangunan lainnya, yakni dengan adanya

penekanan terhadap pentingnya pertimbangan dimensi kewilayahan.

Selanjutnya Budiharsono (2001) menyebutkan pentingnya ilmu

pembangunan wilayah dalam konteks pembangunan di Indonesia dan wilayah pesisir

pada khususnya, dikarenakan :



3/94

1. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana kegiatan-kegiatan

pembangunan saat ini dipusatkan di bagian barat. Konsentrasi demikian

menimbulkan isu pengembangan wilayah ‘outer island ’ yang dapat

menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berdimensi wilayah.

2. Pembangunan masa lalu lebih menitikberatkan pada pembangunan daratan dari

lautan, sehingga pembangunan pesisir relatif tertinggal. Masyarakat pesisir

relatif lebih miskin dari wilayah daratan lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan

posisi politik nelayan yang relatif lemah dibanding dengan posisi lainnya.

3. Letak geografis Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh faktor geologis dan

ekologis yang menyebabkan keragaman lingkungan.

4. Keragaman kultural menyebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap

pembangunan.

5. Sifat pembangunan politik di Indonesia yang diwarnai oleh kekuatan politik

wilayah.

6. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang merupakan antisipasi terhadap

maraknya tuntutan lepasnya beberapa daerah dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Diharapkan pemerintah dapat membangun sesuai kebutuhan

dan kemampuannya sendiri.

7.

Pembangunan Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga hasil yang dicapai

tidak optimal.

2.1.1 Teori Perencanaan (Theory Planning)



4/94

Lawton dan Rose (1995) , menyatakan bahwa perencanaan dapat dilihat

sebagai suatu proses di mana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi

diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis kedalam penerapan kebijaksanaan

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Kartasasmita (1997: 48); Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di

Indonesia menyatakan “Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah

proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki”. “...and situations as they are and find a way to solve problemes”

artinya perencanaan merupakan penerapan intelegensia untuk mengolah fakta-fakta

dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah-

masalah.

Miraza (2005), Wilayah adalah kumpulan daerah berhampiran, sebagai satu

kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya

alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan

dimanfaatkan secara efisiensi dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif

dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tarigan (2004), definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan

menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai factor

noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan

tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah



5/94

untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Perencanaan Wilayah, menurut Miraza (2004), adalah “suatu perencanaan

yang berjangka panjang, bertahap dan tersistematis dengan suatu tujuan yang jelas”.

Tujuan yang jelas ini adalah yang menyangkut pada keselarasan kepentingan

stakeholders, baik masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok pengusaha maupun

pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah menyangkut pada bagaimana pemanfaatan

potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun

potensi sumber daya buatan yang harus dilaksanakan secara fully dan efficiently agar

pemanfaatan potensi dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan

masyarakat secara maksimal.

Disamping itu juga perlu ada pemikiran bagaimana dunia usaha dapat

berkiprah secara ekonomis serta pemerintah mendapatkan manfaat dari semua

keadaan ini bagi kelangsungan kepemerintahan yang baik.

Widodo (2006) perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat

arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara

maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh

wilayah.

Conyers & Hills (dalam Arsyad 1999), bahwa perencanaan adalah suatu

proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-

pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu pada masa yang akan datang.



6/94

Berdasarkan definisi diatas, Arsyad (1999) berpendapat ada empat elemen dasar

perencanaan, yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih;

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan;

4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Secara garis besar, ada tiga kelompok model perencanaan, yakni konsistensi,

optimisasi dan simulasi. Model konsistensi terbentuk oleh sederetan persamaan

simultan. Beberapa tujuan pembangunan diupayakan untuk mencapai konsisten

dengan karakteristik utama berorientasi kesisi permintaan. Model optimisasi

menekankan pencapaian optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala atau

keterbatasan sumber daya. Alat analisis yang populer dalam model optimisasi adalah

pemograman linier (linier programming). Model simulasi berorientasi kesuatu

percobaan terhadap sistem ekonomi yang dirumuskan melalui model. Pada

kenyataannya, tidak satupun model yang menyajikan hasil terbaik. Modifikasi dan

penggabungan sering dilakukan disesuaikan dengan kadar dan karakteristik ekonomi.

Sumodiningrat (2004), perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu

upaya merumuskan dan mengimplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan

ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek

wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya

kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.



7/94

Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari

semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan memberikan

kontribusi kepada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah

adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan

penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, antar sector serta antar

pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah (Anwar,

1999).

Berdasarkan defenisi, pendapat dan pandangan para pakar sebagaimana diatas

sintesa pendapat penulis terhadap perencanaan wilayah substansinya lebih mengena

kepada pandangan atau pendapat Miraza (2004) dimana perencanaan wilayah adalah

“suatu perencanaan yang berjangka panjang, bertahap dan tersistematis dengan suatu

tujuan yang jelas”. Tujuan yang jelas ini adalah yang menyangkut pada keselarasan

kepentingan stakeholders, baik masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok

pengusaha maupun pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah menyangkut pada

bagaimana pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang harus dilaksanakan secara

fully dan efficiently agar pemanfaatan potensi dimaksud benar-benar berdampak pada

kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan substansi ini nantinya penulis lebih focus pada potensi sumber

daya manusia dan peranannya sesuai dengan kewenangannya dalam mengelola

pembangunan daerah untuk mewujudkan Good Governance. Dan disamping itu

untuk memperkaya wawasan dalam penulisan dan pembahasan nantinya masih



8/94

diperlukan teori-teori yang relepansinya masih berkaitan dalam penelitian nantinya,

antaralain adalah sebagai berikut.

Inti dari teori perencanaan adalah proses perencanaan. Perencana baik

individual maupun kelompok membawa konsep – konsep utama.

Teori perencanaan, Moekijat, (1980) terdiri dari 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Theory of Planning yaitu menjelaskan prinsip - prinsip, prosedur dan langkah–

langkah normatif yang seharusnya/sebaiknya dijalankan dalam proses

perencanaan untuk menghasilkan outputs dan outcomes yang efektif.

2. Theory in Planning yaitu merupakan teori substantif dari berbagai disiplin ilmu

yang relevan dengan bidang perencanaan.

3. Theory for planning yaitu menjelaskan prinsip etika, nilai dan moral yang

menjadi pertimbangan bagi perencana didalam menjalankan peranannya.

Untuk pembagian ketiga teori perencanaan tersebut, dapat dijelaskan berikut

ini :

1. Theory of Planning

Theory of Planning yaitu menjelaskan prinsip - prinsip, prosedur dan langkah

langkah normatif yang seharusnya/sebaiknya dijalankan dalam proses perencanaan

untuk menghasilkan outputs dan outcomes yang efektif.

Prinsip – prinsip perencanaan :

- Memandang ke masa depan yang tidak berkepastian

- Mengetahui adanya masalah sosial ekonomi yang akut

- Menyadari adanya faktor internal dan eksternal yang harus ditanggapi



9/94

- Menyadari kebutuhan untuk menyusun langkah dan kebijakan secara kolektif.

Prosedur dan langkah – langkah perencanaan :

a. Menentukan tujuan dan sasaran perencanaan dalam proses politik yang

menyertakan seluruh warga.

b. Mengetahui fakta – fakta tentang kondisi yang ada dan latar belakangnya serta

memperkirakan apa yang bakal terjadi dalam situasi – situasi tertentu.

c. Mengkaji pilihan – pilihan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan

dan sasaran dengan mengingatkan potensi dan hambatan yang ada.

d. Menentukan pilihan – pilihan yang terbaik berdasarkan pertimbnagan normatif

maupun teknis didalam konyeks partisipatif.

e. Mengusulkan rangkaian kebijakan dan tindakan yang perlu diambil dalam

pelaksanaan pilihan yang diambil.

f. Melakukan langkah – langkah implementasi melalui tindakan sosialisasi,

penegakan, pemberian insentif dsb serta memantau pelaksanaan secara

sistematik dan teratur.

2. Theory in Planning

Theory in Planning yaitu merupakan teori substantif dari berbagai disiplin

ilmu yang relevan dengan bidang perencanaan. Oleh karena itu Theory in Planning

merupakan bagian dari Planning theory yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu

yang sesuai dengan bidang perencanaan. Artinya suatu rencana yang diterapkan dapat

berubah sesuai dengan kebutuhan, karena dalam penyusunan suatu rencana dalam

implementasi suatu proyek atau kegiatan, penerapan yang dibuat dapat disesuai



10/94

dengan kebutuhan proyek tersebut. Untuk lebih jelas mengenai Theory in Planning

akan di bahas pada sub topic berikutnya, yaitu pada poin C.

3. Theory for Planning

Theory for planning yaitu menjelaskan prinsip etika, nilai dan moral yang

menjadi pertimbangan bagi perencana didalam menjalankan peranannya. Dalam teori

untuk perencanaan (theory for planning) Prinsip Etika Perencanaan dapat dilihat

dalam peran perencanaan itu sendiri.

Kegiatan perencanaan di negara maju merupakan bagian dari proses untuk

merespon permasalahan sosial-ekonomi dan politik, bahkan sudah merupakan budaya

masyarakat dan terkait erat dengan sistem manajemen publik. Semakin maju budaya

politik dan sistem manajemen publik, semakin besar kontribusi perencanaan dalam

memberikan informasi kebijaksanaan, inovasi, dan input teknikal untuk mendukung

proses pengambilan keputusan bagi pihak pelaku berkepentingan baik sektor publik

dan sektor privat, maupun individual. Kegiatan perencanaan yang paling nyata

adalah sebagai bentuk tindakan alokasi dan inovasi dalam arena publik termasuk

sebagai alat pengarahan masyarakat (societal guidance). akan tetapi jika peran

pemerintah gagal atau tidak kurang efektif maka proses perubahan sosial akan

menguat melalui kekuatan sosial-politik masyarakat. Dalam keadaan normal,

tindakan perencanaan tetap memegang prinsip untuk tidak mengurangi ruang gerak

masyarakat dan mekanisme pasar.

Sedangkan substansi perencanaan dapat dilihat dari tujuan dari perencanaan itu

sendiri yaitu untuk menyediakan informasi tindakan kebijaksanaan, inovasi, dan



11/94

solusi teknis bagi proses alokasi sumberdaya publik, pengarahan masyarakat, serta

optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Substansi perencanaan yang bersifat

strategik dan perencanaan teknikal atau operasional pada hakekatnya terkait dengan

sistem perencanaan makro (umum) dan mikro (spesifik), maupun terkait pada siklus

manajemen publik dan siklus manajemen kegiatan/proyek. Substansi perencanaan

pada dasarnya memuat produk gabungan antara rekayasa sosial-ekonomi dan

lingkungan fisik, dan juga memuat produk pengaturan yang dihasilkan dari

kesepakatan politik, kelayakan ekonomi, dan solusi teknikal untuk memberikan

pengarahan bagi masyarakat.

Dampak penting yang dihasilkan dari tindakan perencanaan: (1) meningkatnya

kemampuan masyarakat sebagai individu, keluarga, dan masyarakat sebagai pelaku

bagi proses perubahan sosial-ekonomi, (2) terciptanya tatanan sosial-politik yang

lebih akomodatif terhadap proses perkembangan masyarakat dan pasar, (3)

terbangunnya kapasitas kelembagaan pembangunan, (4) tersedianya informasi

kebijakan, inovasi, dan teknikal yang dapat digunakan sebagai sarana pengambilan

keputusan bagi para pelaku yang berkepentingan (stakeholders).

Nilai-nilai kegiatan perencanaan adalah rasionalitas pasar dan rasionalitas

sosial-politik, yang mempengaruhi proses dan tindakan perencanaan. Oleh karena itu

seorang perencana harus memliki nilai dan moral yang menjadi pertimbangan dalam

membuat suatu perencanaan. Dalam perencanaan harus mempunyai nilai seperti

transparan, akuntabel, keadilan, dan partisipatif atau demokratis yaitu :



12/94

a. Perencanaan yang transparan mempunyai ciri yaitu adanya proses

perencanaan yang mudah dimengerti, dimana informasi tentang produk dan

informasi kebijakan dan input teknikal tersedia dan aksesnya terbuka, dan pelaku

berkepentingan dapat mengetahui apa peran yang dimainkan dalam pengambilan

keputusan atau terlibat dalam tindakan perencanaan.

b. Perencanaan yang akuntabel mempunyai ciri antara lain dapat

dipertanggungjawabkan dan sah diterima masyarakat, sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan, efisien dalam menggunakan sumberdaya, efektif dalam pemecahan

solusi masalah, memberi keleluasaan dan kemudahan, dan melihat kepentingan

masyarakat banyak.

c. Perencanaan yang berkeadilan mempunyai ciri antara lain dapat melihat

keseimbangan antara hak-hak individu dan dan kepentingan masyarakat banyak,

atau memberikan pemihakan kepada masayarakat yang lemah akses dan

kemampuannya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.

d. Perencanaan yang partisipatif atau demokratis dapat dicirikan sebagai

perencanaan yang mengadopsi prinsip interaktif, kesetaraan, dan kooperatif

dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dengan

mempertimbangkan aspirasi semua pelaku yang berkepentingan dan bagi

kepentingan masyarakat banyak.



13/94

2.1.2 Teori Dalam Perencanaan (Theory In Planning).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, teori dalam perencanaan tidak

dapat dipisahkan dengan teori perencanaan, karena teori dalam perencanaan adalah

merupakan subbagian dari teori perencanaan. Theory in Planning yaitu merupakan

teori substantif dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan bidang perencanaan.

Suatu rencana yang telah ditetapkan walaupun itu perencanaan apa saja, apabila

terjadi kebuntuan atau kendala dalam pelaksanaannya maka tetap merujuk kembali

kepada teori perencanaan. Jadi dapat dikatakan bahwa teori perencanaan adalah

merupakan induk dari theory in planning. yang dalam penerapannya dapat berubah

sesuai dengan kebutuhan.

Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhannnya, untuk

dapat melihat penggunaan perencanaan dalam aplikasinya maka perencanaan dapat

terlebih dahulu dikenali melalui 3 konsep formal, yaitu upaya mengaitkan keilmuan

dan pengetahuan tehnikal bagi :

a. Tindakan di dalam domain publik (action in the public domain), yang diangkat

dari filosofi politik, berupa suatu tindakan baik pengubahan kondisi perilaku

rutin dan inisiasi dari sesuatu mata rantai konsekuensi agar tidak terjadi sesuatu

hal yang tidak diinginkan,

b.

Proses pengarahan masyarakat (societal guidance), yang merupakan keterlibatan

peran pemerintah baik dalam bentuk alokasi dan inovasi,



14/94

c. Proses transformasi sosial (social transformation), yang merupakan suatu proses

politik atau gerakan sosial-politik masyarakat karena kekosongan peran

pemerintah dan pasar (Friedmann, 1987).

Kebutuhan terhadap kegiatan perencanaan akan semakin besar untuk dapat

memberikan informasi kebijakan, inovasi, dan input teknikal dalam proses

pengambilan keputusan oleh pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat. Dalam era

otonomi, pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang semakin penting dalam

kegiatan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik dimana dalam proses

manajemen publik tersebut instrumen perencanaan sangat penting untuk

mengantisipasi kondisi masa depan, mengarahkan masyarakat, dan mendorong proses

transformasi sosial.

Kegiatan perencanaan seharusnya dapat mensinkronkan berbagai kepentingan

para pelaku berkepentingan dan bekerja pada berbagai tingkatan pemerintahan, serta

terdapat keterkaitan antara kegiatan perencanaan makro dan mikro, serta keterkaitan

antara siklus manajemen publik ( public management ) dan siklus manajemen proyek

( project management ) yang dilakukan oleh sektor publik dan sektor privat.

Teori dalam perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa macam/tipe

perencanaan, yang dalam penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan

perencanaan itu sendiri. Berikut ini macam/tipe perencanaan dapat dijelaskan

sebagaimana berikut ini :



15/94

Macam – macam perencanaan :

1. Berdasarkan Jangka Waktu, dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

a) Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif), yaitu : perencanaan yang

mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun.

b) Perencanaan Jangka Menengah, yaitu : Perencanaan yang mempunyai

rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun.

c) Perencanaan Jangka Pendek, yaitu : Perencanaan yang mempunyai rentang

waktu 1 tahun, biasanya perencanaan jangka pendek disebut juga rencana

operasional tahunan.

2. Berdasarkan Sifat Perencanaan, dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Perencanaan dengan Komando ( planning by direction), yaitu : Sistem

Perencanaan yang terpusat kepada penguasa /pemerintah pusat, dimana

pemerintah pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan

pelaksaaan rencana sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

sebelumnya. Perencanaan seperti ini bersifat menyeluruh dan mencakup

keseluruhan perekonomian.

b) Perencanaan dengan rangsangan (Planning by inducement), yaitu :

Perencanaan yang demokratis, dimana tidak ada paksaan tetapi berupa ajakan

namun tetap tunduk pada pengendalian dan pengaturan pemerintah.

3. Berdasarkan alokasi Sumber daya, dapat dibagi menjadi 2, Yaitu:

a) Perencanaan keuangan, yaitu : Perencanaan yang dibuat untuk memastikan

apakah permintaan dan penawaran bertemu dalam suatu mekanisme, dimana



16/94

kemampuan fisik dimanfaatkan sepenuh mungkin tanpa mengakibatkan

perubahan yang besar dan tak terduga pada struktur harga.

b) Perencanaan Fisik, yaitu : Suatu usaha untuk menjabarkan usaha

pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi

sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.

4. Berdasarkan Tingkat Keluwesan, dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Perencanaan Indikatif, yaitu : Perencanaan yang bersifat menyeluruh, dimana

badan perencana sampai menentukan hal – hal yang rinci seperti umlah yang

akan diinvestasikan pada masing – masing sektor, penetapan harga produk

dan faktor produksi dan jenis serta kualitas produk yang akan diproduksi.

b) Perencanaan Imperatif, yaitu: Perencanaa yang semua kegiatan dan sumber

daya ekonomi berjalan menurut komando negara, ada pengawasan

menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah terhadap faktor produksi.

Tipe perencanaan:

1. Perencanaan Fisik versus Perencanaan ekomomi :

Perencanaan Fisik, yaitu : Perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan

struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna

tanah, perencanaan jalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas untuk

umum dll.

Perencanaan Ekonomi, yaitu Perencanaan yang berkenaan dengan perubahan

struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah – langkah untuk memperbaiki

tingkat kemakmuran suatu wilayah.



17/94

2. Perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif :

Perencanaan alokatif, yaitu Perencanaan yang berkenaan dengan menyukseskan

rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi

kesepakatan bersama. Contoh : Suatu dinas dikabupaten yang diberi tugas

membuat rencana menaikkan produksi pangan sebesar 10%, dinas itu

kemudian membuat rencana kerja untuk menyukseskan tercapainya kenaikan

produksi sebesar 10%. Kepala dinas menetapkan apa yang harus dilakukan oleh

masing – masing bagian pada dinas tersebut tanpa mengubah wewenang dan

tanggung jawab masing – masing bagian.

3. Perencanaan inovatif,

yaitu Perencanaan yang lebih memiliki kebebasan baik dalam menetapkan target

maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target.

4. Perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal :

Perencanaan bertujuan jamak, yaitu Perencanaan yang memiliki beberapa tujuan

sekaligus. Misalnya : rencana pelebaran dan peningkatan kualitas jalan

penghubung yang ditujukan untuk memberikan berbagai manfaat sekaligus, agar

perhubungan didaerah semakin lancar, dapat menarik berdirinya pemukiman

baru dan mendorong bertambahnya aktifitas pasar didaerah tersebut.

5.

Perencanaan bertujuan tunggal

yaitu perencanaan yang apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang

dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Misalnya

rencana pemerintah untuk membangun 100 unit rumah di suatu lokasi tertentu.



18/94

Perencanaan ini tidak mengaitkan pembangunan rumah dengan manfaat lain

yang mungkin dapat ditimbulkannya karena tidak menjadi fokus perhatian.

6. Perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten :

Perencanaan bertujuan jelas , yaitu perencanaan yang dengan tegas menyebutkan

tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut dan dapat diukur keberhasilannya.

Misalnya tujuan perencanaan adalah menaikkan taraf hidup rakyat, sasarannya

adalah menaikkan pendapatan perkapita dari $ 400 menjadi $ 500 per tahun,

dalam jangka waktu 3 tahun yang akan datang.

7. Perencanaan bertujuan laten , yaitu perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran

bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan. Misalnya,

tujuan seseorang ingin hidup lebih bahagia, kehidupan dalam masyarakat yang

aman, nyaman dan penuh dengan rasa kekeluargaan.

8. Perencanaan Top Down versus Bottom Up :

Perencanaan Top Down, yaitu Perencanaan yang kewenangan utama dalam

perencanaan tersebut berada pada institusi yang lebih tinggi, dimana institusi

perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari

institusi lebih tinggi.

9. Perencanaan Bottom Up

Yaitu Perencanaan yang kewenangan utama dalam perencanaan tersebut berada

pada institusi yang lebih rendah, dimana institusi perencana berada pada level

lebih tinggi harus menerima usulan – usulan yang diajukan oleh insitusi

perencana pada tingkat yang lebih rendah.



19/94

10. Perencanaan Vertical versus Horizontal :

Perencanaan Vertical, yaitu Perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi

antar berbagai jenjang pada sektor yang sama.

Perencanaan Horizontal, yaitu Perencanaan yang menekankan keterkaitan antar

berbagai sektor dapat berkembang secara sinergi.

11. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung versus yang tidak

melibatkan masyarakat secara langsung :

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung , yaitu perencanaan

yang sejak awal masyarakat yelah diberitahu dan diajak ikut serta dalam

menyusun rencana tersebut.

Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung, yaitu

perencanaan yang tidak melibatkan sama sekali peran serta masyarakat dan

hanya meminta persetujuan DPRD untuk persetujuan akhir.

2.1.3 Konsep Ruang dan Wilayah

Ruang atau kawasan sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan

lautan karena merupakan wadah yang utama di wilayah pesisir. Ruang adalah wadah

kehidupan manusia beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya meliputi

bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Konsep ruang mempunyai

beberapa unsur, yaitu: (1) jarak, (2) lokasi, (3) bentuk, dan (4) ukuran. Konsep ruang

sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala

kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur



20/94

tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah

(Budiharsono, 2001).

Selanjutnya Budiharsono (2001) menyebutkan definisi wilayah sebagai suatu

unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung

secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan

sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak

sama. Disamping itu, perlu pula diperhatikan bahwa kegiatan sosial ekonomi dalam

ruang dapat menimbulkan dampak positif maupun negative terhadap kegiatan

lainnya.

Rustiadi (2002) membagi konsep wilayah atas enam jenis. Adapun konsep

enam jenis wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsepkonsep

wilayah klasik, yang mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-

batas spesifik dimana komponen-komponen dari wilayah tersebut satu sama lain

saling berinteraksi secara fungsional; (2) Wilayah homogen, yaitu wilayah yang

dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah

tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat

heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi

sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam.

Dengan demikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam

penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung

utama yang ada dan pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan

permasalahan masing masing wilayah; (3) Wilayah nodal, menekankan perbedaan



21/94

dua komponen-komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. konsep

wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu ”sel hidup” yang mempunyai inti dan

plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, sedangkan plasma adalah

daerah belakang (hinterland ); (4) Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran

bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan

ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan; (5) Wilayah perencanaan adalah

wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada

wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan

secara integral; (6) Wilayah administratif-politis, berdasarkan pada suatu kenyataan

bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh

suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. wilayah

yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula

wilayah administratif ini sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah yang

mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri-sendiri

dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya.

2.1.4 Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan menurut Siagian (1994), adalah suatu usaha atau rangkaian

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan

bangsa (nation building).



22/94

Sedangkan Kartasasmita (1994), memberikan pengertian pembangunan, adalah

suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara

terencana.

Bratakusumah (2005), dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah

mengemukakan bahwa, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli

manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep

pembangunan secara ilmiah, karena secara sederhana pembangunan sering diartikan

sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena

perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula dan

ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan,

menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam

pembangunan.

Istilah pembangunan (development ) secara tradisional diartikan sebagai

kapasitas dari sebuah perekonomian nasional, yang kondisi ekonomi awalnya kurang

lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan

mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (gross

national product ) nya pada tingkat 5 persen hingga 7 persen, atau bahkan lebih tinggi

lagi, jika hal itu memang memungkinkan. Ukuran lain yang mirip dengan GNP, yakni

yang dikenal dengan istilah produk domestik bruto atau GDP (gross domestic

product ) sama seringnya digunakan. Indeks ekonomi lainnya yang juga sering

digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat



23/94

pendapatan perkapita (income per capita) atau GNP per kapita. Indeks ini pada

dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya

dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya (Todaro,

2000), dan ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis

konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki.

Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

- Kecukupan (sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;

-

Jati diri (selfesteem) yaitu menjadi manusia seutuhnya, serta

- Kebebasan ( freedom) yaitu kemampuan untuk memilih.

Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap

orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung

dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam

berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya

sepanjang jaman.

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Antara lain adalah, menaikkan standar hidup, memperbaiki tingkat

pendidikan, kesehatan dan persamaan hak untuk memiliki kesempatan dalam

memperoleh semua komponen-komponen penting dari hasil pembangunan ekonomi.

Meier (1989) mendefinisikan pembangunan ekonomi, adalah suatu proses di

mana pendapatan perkapita penduduk suatu negara secara riil cenderung naik secara

terus menerus dalam jangka panjang; dengan syarat utama bahwa jumlah penduduk

yang berada dalam ”garis kemiskinan absolut” tidak bertambah dan distribusi



24/94

pendapatan tidak menjadi lebih timpang. Kecenderungan menaik itu haruslah paling

tidak dua atau tiga dasawarsa- waktu sepanjang itu cukup sebagai indikasi untuk

melihat apakah suatu negara dalam keadaan berkembang atau tidak. Sejalan dengan

Meier, Chenery dan Syrquin (1989), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai

suatu proses peningkatan pendapatan per kapita yang disertai antara lain, dengan

proses transformasi dari suatu perekonomian yang dominan sektor primer atau

pertanian dan pertambangan menjadi makin dominan sektor industri, terutama

industri manufaktur dan sektor jasa.

2.1.5 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu

digandeng dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh World Commission on Environment

and Development , adalah “pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat

ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk

memenuhi kebutuhannya”. Konsep pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi

kesepakatan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia sejak KTT Bumi di Rio de

Janeiro 1992. Dengan demikian, secara ekologis terdapat empat persyaratan utama

yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan sumberdaya wilayah

pesisir dan lautan: (1) keharmonisan spasial, (2) pemanfaatan sumberdaya alam

secara optimal dan berkelanjutan, (3) membuang limbah sesuai dengan kapasitas

asimilasi lingkungan, dan (4) mendesain dan membangun prasarana dan sarana sesuai

dengan karakteristik serta dinamika ekosistem pesisir dan lautan (Dahuri, 1996).



25/94

Ketika kita memanfaatkan wilayah (perairan) pesisir sebagai tempat untuk

pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah

tersebut tidak boleh melebihi kapasitas asimilasinya (assimilative capacity). Dalam

hal ini, yang dimaksud dengan daya asimilasi adalah kemampuan suatu ekosistem

pesisir untuk menerima jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya

kerusakan lingkungan dan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi.

2.1.6 Proses Perencanaan Wilayah

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menuntut

perubahan paradigma dalam perencanaan dan keuangan daerah yang komprehensif

dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi,

desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya daerah

(hardware dan software) menyebabkan pemerintah daerah harus mampu

mengalokasikannya secara lebih efisien dan efektiv.

Dewasa ini, otonomi dan desentralisasi telah didukung oleh beberapa

perubahan Peraturan Perundangan, antara lain :

1. UU 17/2003 : Keuangan Negara

2. UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara

3. UU 25/2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4.

UU 33/2004 : Perimbangan Keuangan

5. PP 20/2004 : Rencana Kerja Pemerintah



26/94

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25 Tahun 2004)

memberikan arahan penyusunan perencanaan di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan

unit kerja (kementerian/lembaga/dinas), sebagaimana kerangka berikut:

NASIONAL/Sektor DAERAH/Prov/Kab/Kota

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah RP JM (5 Th)

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Satuan Kerja Peringkat

Daerah/RP JM-SKPD (5 Th)

Rencana

Kementrian/Lembaga/Rencana-KL

(5 Th)

Rencana Satuan Kerja Peringkat

Daerah (5 Th)

Rencana Pembangunan Tahunan

Nasional/Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) (5 Th)


Daerah/Rencana Kerja Peringkat

Daerah (RKPD) (5 Th)


Kementrian/Lembaga atau Rencana

Kerja Kementrian/Lembaga

(Renja-KL) (1 Th)


Satuan Kerja Peringkat Daerah atau

Rencana Kerja Satuan Kerja Peringkat

Daerah (Renja-SPKD) (1 Th)

Gambar 1. Perencanaan Pembangunan

KEGIATAN EKONOMI RAKYAT SEJAHTERA• Jumlah penduduk naik menjadi 8,2% th 2009

•

Pengangguran 5,1% th 2009

• Pertumbuhan ekonomi 7,6% th 2009

PEMBUKAAN UUD 45

• Melindungi Segenap Bangsa Indonesia

• Memajukan Kesejahteraan Umum

• Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

• Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (20 Tahun)

VISI, MISI, PROGRAM PRESIDEN RI (5 Tahun)

• Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai

• Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

• Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

VISI, MISI, PROGRAM

KEPALA DAERAH 5 Tahun



27/94

Gambar 1. Perencanaan Pembangunan

Gambar 1 menunjukkan Sistem Perencanaan Pembangunan berdasarkan atas

UU No.25 Tahun 2004 untuk tingkat nasional dan daerah. Dalam rangka

pelaksanaan UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003, pedoman

penyusunan indikator kinerja, pemantauan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja

sangat diperlukan oleh pelaku aktivitas.

2.2 Hubungan Perencanaan Wilayah Dengan SDM Dan Kualitas Perencanaan

Seorang perencana bertugas untuk mengatur proses perencanaan di tingkat

daerah. Tugas ini bersifat komprehensif atau menyeluruh, sehingga membutuhkan

pengetahuan intersektoral yang luas dan berkemampuan merencanakan pada tiga

bidang utama perencanaan pembangunan daerah, yang menurut Poppe (1995 : 45),

meliputi :

a.

Perencanaan Sumber Daya Alam

b. Perencanaan Sosial Ekonomi

c. Perencanaan Fisik dan Infrastruktur

Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa seorang perencana harus memiliki

kualifikasi yang berorientasi manajemen yang menyangkut empat tahap perencanaan

yang utama, yaitu :

a. Analisis wilayah

b. Prospek pembangunan

c. Perencanaan dan pembuatan program



28/94

d. Pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi

Untuk itu, Manfred Poppe mengemukakan hal-hal yang harus ditangani oleh

perencana daerah, terutama yang menyangkut masalah organisasional dan

operasional, yaitu :

a. Mengenal masalah-masalah pembangunan daerah, sumber daya dan kebutuhan

ekonomi sebagaimana dirasakan oleh penduduk.

b. Menganalisis kecenderungan dan hambatan pembangunan serta meramalkan

pembangunan demografik dan ekonomi.

c. Menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

d. Mengembangkan strategi dan alternatif kebijaksanaan, serta merancang rencana

program pembangunan daerah.

e. Menyebarkan dan menghubungkan rencana daerah dengan rencana dan

kebijaksanaan daerah dan nasional.

f. Menganjurkan pertimbangan kebutuhan lokal dalan kebijaksanaan nasional.

g. Menaksir pengaruh rencana dan program secara sosial, ekonomi dan ekologi.

h. Mengatur proses pembuatan keputusan dan partisipasi pada tingkat dan masalah

yang berbeda.

i. Mengenal dan merancang proyek-proyek individu dan menaksir kelayakannya

untuk pelaksanaan lokal.

j. Mengembangkan dan menggunakan instrumen pelaksanaan, penyelenggaraan

dan pengendalian rencana dan program.



29/94

k. Memonitor dan mengevaluasi proyek, rencana dan program serta merencanakan

ulang sesuai dengan perubahan kondisi.

Terkait dengan masalah tugas perencana tersebut, LAN (1999)

mengemukakan bahwa tugas perencana pembangunan meliputi :

a. Mengumpulkan dan menganalisis berbagai indikator kondisi sosial ekonomi.

b. Mengumpulkan dan menganalisis data sektor penting perekonomian.

c. Mengidentifikasi hubungan antar-sektor dan bidang kegiatan esensial untuk

persoalan mendasar.

d. Menunjukkan pendekatan/alternatif pembenahan, masalah sektor dan

perekonomian.

e. Memberi identifikasi penjelasan alternatif (beserta keterkaitan sektoralnya)

kepada pengambil keputusan.

f. Menyusun tindak lanjut pasca keputusan.

g. Memantau indikator kesejahteraan ekonomi.

h. Melaksanakan evaluasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Kewilayahan

Strategi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah pada

dasarnya diarahkan untuk (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di

luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di

wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; (2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui

peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik; dan



30/94

(3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan

di tiap wilayah, (4) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan

strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar

dan daerah rawan bencana; serta (5) Mendorong pengembangan-pengembangan di

tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan

wilayah darat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berbasiskan

perencanaan wilayah laut melalui Arah Pengembangan Wilayah Laut.

Selain itu, strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma Pembangunan

untuk Semua ( Development for All). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi

dan arah kebijakan, yaitu:

Pertama, strategi pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan,

keseimbangan dan pemerataan. Semua pihak harus dan ikut berpartisipasi dalam

proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat

hidup keluar dari kemiskinan. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan

dan menikmati hasil-hasil pembangunan terutama masyarakat yang tinggal di

kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan

daerah pulau terdepan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi

pengangguran dan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri; serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan

Perbatasan, Pulau Terdepan dan daerah pasca konflik dan pasca bencana merupakan

program yang diarahkan langsung untuk mendorong pembangunan yang lebih

inklusif.



31/94

Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan

wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam,

jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia

menyebabkan yang tidak sama untuk setiap wilayah. Strategi pembangunan wilayah

juga memperhitungkan basis daratan dan basis kepulauan atau maritim sebagai satu

kesatuan ruang yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan

berdimensi kewilayahan memperhatikan tata ruang wilayah Pulau Sumatera, Pulau

Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan

Maluku dan Pulau Papua. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan

untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan

antarwilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan pembangkit dan

jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi

(darat, laut dan udara) dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan

jasa, penduduk, modal dan informasi antarwilayah.

Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi

antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan pulau-

pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan poteni daerah

sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam kerangka geoekonomi

nasional yang solid dan kuat. Dengan kesatuan ekonomi nasional yang kuat untuk

lima tahun mendatang, maka posisi tawar Indonesia dalam globalisasi percaturan

perekonomian dunia, secara geo-ekonomi berada pada posisi yang lebih kuat, dan

lebih berdaya saing. Kebijakan untuk memperkuat integrasi sosial dan ekonomi



32/94

antarwilayah diarahkan pada pengembangan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat

perdagangan di seluruh wilayah terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku dan Papua.

Keempat, strategi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi

lokal menjadi penting dan mendesak sebagai upaya memperkuat daya saing

perekonomian nasional. Para gubernur, bupati dan walikota mempunyai kewenangan

yang luas dan peran dominan dalam pengembangan ekonomi lokal. Peran pemerintah

dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah pada intinya

mempunyai arah sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang;

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi

seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar;

3. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan

kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum

berkembang; (4) memperkuat kerjasama antardaerah; dan

4. Membentuk jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan

mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan

internasional;

5. mendorong kegiatan ekonomi bertumpu pada kelompok, termasuk

pembangunan prasarana berbasis komunitas; dan



33/94

6. Memperkuat keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-

menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan

keunggulan kompetitif daerah.

Kelima, strategi pembangunan disertai pemerataan ( growth with equity) yang

bertumpu pada keserasian pertumbuhan ekonomi ( pro-growth) dalam menciptakan

kesempatan kerja ( pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan ( pro-poor ) yang tetap

berdasarkan kelestarian alam ( pro-environment ). Kebijakan pembangunan diarahkan

untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah ( domestic interconnectivity),

membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis

sumber daya lokal, mengembangkan pusat-pusat produksi dan perdagangan baik di

Jawa-Bali maupun di luar wilayah Jawa Bali yang didukung dengan penyediaan

prasarana dan sarana, peningkatan SDM, pusat-pusat penelitian, pembangkit listrik

dan penyediaan air bersih; serta perbaikan pelayanan sesuai standar pelayanan

minimal. Sejalan dengan arah kebijakan ini, pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) merupakan salah satu dorongan untuk menciptakan dan membangun

pusat-pusat pertumbuhan dan perdagangan di seluruh wilayah.

Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan

adalah peningkatan kualitas manusia ( the quality life of the people) sebagai bagian

dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama

pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan,

sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, kebijakan

pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar



34/94

termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih,

perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan terutama bagi

masyarakat yang berada di daerah perdesaan, kawasan perbatasan, pulau-pula terluar

dan daerah pasca konflik dan pasca bencana. Dengan meningkatnya kualitas manusia,

kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik secara merata di seluruh

wilayah.

Salah satu hasil penelitian yang mengkaitkan tentang kewilayahan,

pengembangan wilayah dan peningkatan SDM adalah Penelitian yang dilakukan oleh

Jarisding, La Ode (2006) tentang Potensi Dan Masalah Perkembangan Wilayah Di

Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara memberikan gambaran berbagai permasalahan

permasalahan perkembangan wilayah di daerah adalah: (1) Kurang memanfaatkan

potensi terkait dengan fenomena perkembangan wilayah masa lalu; (2) Konflik

perwilayahan dalam penataan ruang; (3) Lemahnya kekuatan endogen, berupa

keterbatasan sarana prasarana, SDA, pariwisata, SDM dan tenaga kerja; (4) Sosial-

ekonomi; (5) Situasi politik lokal; (7) Letak geografis; (8) Globalisasi dan teknologi.

Untuk menjawab Research Question dan untuk mengetahui potensi endogen dan

eksogen perkembangan wilayah, maka dilakukan langkah-langkah: analisis potensi

dan masalah perkembangan wilayah Kabupaten Muna berdasarkan fenomena sejarah;

analisis potensi dan masalah perwilayahan; analisis potensi endogen wilayah dan

permasalahannya; analisis potensi dan masalah perekonomian; analisis potensi dan

masalah politik lokal terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Muna. Metode

analisis yang digunakan adalah orde kota, Jarak dan waktu tempuh minimum ke pusat



35/94

pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perwilayahan; peran sektor,

struktur perekonomian dan daya dukung lahan pertanian untuk mengidentifikasi

potensi dan masalah perekonomian Kabupaten Muna.

Pada keseluruhan analisis juga menggunakan metode pemetaan potensi.

Berdasarkan hasil analisis potensi dan masalah perkembangan wilayah di Kabupaten

Muna, secara keseluruhan Kabupaten Muna kurang berkembang terutama Pulau

Buton Bagian Utara dan faktor utama penyebabnya adalah kondisi politik lokal.

Kebijakan-kebijakan politik pembangunan selama ini belum maksimal dalam

mendorong perkembangan wilayah. Kondisi politik yang demikian menyebabkan

kekuatan endogen dan eksogen wilayah yang harusnya merupakan modal utama

pembangunan tidak termanfaatkan dengan baik. Fenomena-fenomena yang terjadi

berhubungan dengan kebijakan politik pembangunan yang kurang berorientasi pada

kekuatan endogen dan eksogen wilayah di Kabupaten Muna adalah: (1) Potensi

integrasi atau penyatuan wilayah pada jaman Kerajaan Muna, cenderung menjadi

masalah dengan mengemukanya sifat primordialisme; (2) Penentuan pusat pelayanan

dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) tidak tepat, sehingga pelayanan

masyarakat tidak optimal; (3) Disparitas pembangunan infrastruktur antara Pulau

Buton dan Pulau Muna; (3) Potensi sumberdaya alam dan pariwisata belum dikelola

dan dimanfaatkan; (4) Konstribusi komoditas ekspor utama Kabupaten Muna

terhadap perkembangan wilayah sangat kurang. Untuk meminimalisir permasalahan

perkembangan wilayah di Kabupaten Muna, dilakukan beberapa strategi: (1)

Melakukan regionalisasi desentralistik dengan model kerjasama antar kabupaten/kota



36/94

yang didasari inisiatif dan komitmen bersama untuk membangun wilayah; (2) Hal

mendasar perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna terhadap pembangunan

wilayah di Buton Utara adalah membangun infrastruktur jalan, membangun prasarana

pendidikan terutama gedung SLTP dan SLTA, membangun Puskesmas fasilitas rawat

inap serta menambah tenaga dokter, membangun jaringan air bersih, listrik,

telekomunikasi dan membangun kantor pelayanan pemerintah satu atap; (3) Merevisi

kembali penentuan pusat pelayanan dalam SWP; (4) Untuk meningkatkan Value

Added komoditas ekspor utama Kabupaten Muna, maka perlu pembangunan industri

pengolahan komoditas jambu mete dan optimalisasi industri pengolahan kayu jati

yang didukung dengan kebijakan investasi dipermudah; (5) Hal yang sangat

dibutuhkan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Muna adalah tingkat

integritas dan profesionalisme yang tinggi para penentu kebijakan.

Beberapa studi tentang berbagai persoalan dalam pemekaran daerah pernah

dilakukan antara lain oleh Bappenas (2005), Lembaga Administrasi Negara (2005),

dan Departemen Dalam Negeri (2005). Untuk melengkapi studi tersebut, telah

dilakukan studi evaluasi oleh Building and Reniventing Decentralised Governance

(“BRIDGE”) yang dirancang untuk mencapai tiga tujuan:

a. Mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah dalam aspek ekonomi,

keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan, serta

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;



37/94

b. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah,

khususnya dalam aspek ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan

aparatur pemerintahan;

c. Merumuskan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pemekaran daerahHasil

dari studi pemekaran daerah ini menunjukkan temuan yang patut untuk

diperhatikan dari masingmasing aspek yang dianalisis.

Tim studi menyimpulkan dalam jangka pendek diperlukan perubahan pola

belanja aparatur pemerintah daerah, supaya pembangunan mampu menciptakan

permintaan baru terhadap peningkatan pelayanan publik. Aparatur pemerintah daerah

harus lebih diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kompetensi

aparatur yang diperlukan oleh daerah, mulai dari tahap penerimaan tetapi juga

mencakup promosi dan mutasi aparatur. Di samping itu, diperlukan penataan aparatur

pada daerah transisi. Hal ini secara nasional perlu dibuat semacam grand design

penataan aparatur, khususnya aparatur pada tingkat pemerintah daerah. Dengan kata

lain diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat kepada daerah induk yang

melakukan persiapan pemekaran berdasarkan PP 129/2000 dan juga daerah

pemekaran. Langkah ini tidak dengan sendirinya berarti terjadi desentralisasi, tetapi

mengakui peranan pemerintah pusat dalam menjaga tercapainya pembangunan

berkualitas daripada asal pembentukan daerah-daerah pemerintahan baru. Hal ini

selain merupakan azas pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan juga

mencerminkan prioritas nasional yang berkaitan dengan proses desentralisasi dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.



38/94

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi, untuk mengetahui

seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada

masyarakat. Semakin banyak jumlah aparatur yang berhubungan langsung dengan

pelayanan publik, semakin baik pula ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah. Dalam evaluasi pemekaran daerah terdapat tiga indikator utama yang

dapat menunjukkan ketersediaaan dan kualitas aparatur pemerintah, yakni salah

satunya adalah Tingkat pendidikan merefleksikan tingkat pemahaman dan

pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur, semakin besar pula potensi

untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

2.2.2 Teori Organisasi

Studi organisasi adalah telaah tentang pribadi dalam konteks organisasi, serta

sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang berinteraksi dalam organisasi, banyak

faktor yang ikut bermain. Studi organisasi berusaha untuk memahami dan menyusun

model-model dari faktor-faktor manusia/SDM dan psikologi yang mempengaruhi

organisasi gerakan hubungan antar manusia, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan

individu di dalam organisasi, dan juga perilaku organisasi dapat memainkan peranan

penting dalam perkembangan organisasinya dan keberhasilan kerja.

Mooney (1954), organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-

orang, untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Millet (1994) organisasi

adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang

diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Dan menurut Effendi



39/94

(1997), organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-

hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.

Dalam perkembangan organisasi, perilaku organisasi mempunyai peranan

penting sebagai pemicu keberhasilan suatu organisasi. Perilaku Organisasi menjadi

semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang

dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien.

Perilaku Organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana

seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap

kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). Pada perilaku

organisasi juga mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari

ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Disiplin lain yang terkait

dengan studi organisasi adalah studi tentang sumber daya manusia, psikologi

industry, perilaku organisasi dan komitmen organisasi.

2.2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Paradigma manusia sebagai sumber daya adalah, di satu sisi sumber daya

manusia merupakan tujuan dari proses pengembangan organisasi agar menjadi

sumber daya yang berkualitas. Dengan kata lain, sumber daya manusia menjadi

objek yang harus dibangun atau diproses lebih dahulu. Namun di sisi lain, sumber

daya manusia yang berkualitas merupakan subjek atau asset utama dalam proses

pengembangan organisasi yang berperan memanajemeni dan memberdayakan sumber

daya lain untuk mencapai tujuan dari masing-masing individu sumber daya manusia

itu sendiri.



40/94

Plunkett & Attner (dalam Loka 2004), konsep sumber daya manusia

menempatkan karyawan sebagai the most valuable resource yang berperan untuk

merencanakan, mengorganisir, mendayagunakan, dan mengendalikan organisasi

beserta seluruh sumber ekonominya untuk pencapaian suatu tujuan organisasi.

Dalam proses tersebut, individu-individu atau kelompok sumber daya

manusia dan organisasi belajar untuk saling berintegrasi. Individu atau kelompok

sumber daya manusia belajar untuk meningkatkan kompetensinya dan memahami

filosofi, visi, tujuan dan budaya organsiasi. Sementara organisasi belajar untuk

memahami karakteristik sumber daya manusia, mengembangkan dan

mendayagunakan, memelihara dan melindungi, serta memberikan imbalan dan

penghargaan yang pantas kepada individu atau kelompok sumber daya manusia

sesuai dengan kinerjanya (Loka, 2004).

Flippo (dalam Yuli 2005), menyajikan sebuah kerangka dalam memahami

pengertian manajemen sumber daya manusia (personalia). Dalam pandangannya,

manajemen personalia dapat dipahami dari dua kategori fungsi, yaitu fungsi

manajemen dan fungsi operasional. Dengan membagi fungsi manajemen personalia

ke dalam dua kategori, maka dirumuskan sebuat defenisi manajemen personalia, yaitu

; proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas

pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran

perorangan, organisasi dan masyarakat.



41/94

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang

memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, cara pengadaan tenaga kerja,

melakukan pengembangan, kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Ada tiga pengertian sumber daya manusia, (Nawawi,1997) , yang masing-

masing adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi

dalam mewujudkan eksistensinya.

c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi

sebagai modal (non material/non financial).

Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan berorientasi pada hasil analisis

pekerjaan, agar pekerja yang diperlukan dapat dipenuhi, baik dari segi kuantitatif

(jumlahnya) maupun kualitatif (kualitasnya). Dengan tersedianya sejumlah pekerja

yang relevan dengan tuntutan deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan, diharapkan

seluruh volume kerja dapat dilaksanakan secara produktif dan berkualitas, tidak saja

dalam proses produksi dengan seluruh pekerjaan yang menunjangnya, tetapi juga

dalam memasarkannya yang memerlukan kemampuan memberikan pelayanan yang

berkualitas.

Nawawi (1997) Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses

mengantisipasi dan membuat ketentuan (persyaratan) untuk mengatur arus gerakan



42/94

tenaga kerja ke dalam dan keluar organisasi. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa

tujuannya adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar memiliki

sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi yang

kapan dan yang manapun mengalami kekosongan.

.Dalam study organisasi, ada beberapa peran penting yang dilakukan SDM

dalam mencapai tujuan suatu organisasi, antara lain perilaku dan membangun

komitmen, demi untuk menciptakan kepuasan kerja pada organisasi tempat bekerja.

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan di mana seorang

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Robbins (2001), bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak

pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasional yang

tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam organisasi

sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa,

maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik harus mampu menjalankan

kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang

kuat terhadap sekolah tempat dia bekerja.

L. MATHIS Dan JACKSON (2001), komitmen organisasi adalah tingkat

sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta

berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya

tercermin dalam ketidak hadiran dan angka perputaran karyawan.



43/94

GRIFFIN (1994), komitmen organisasi (organizational commitment ) adalah

sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada

organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan

melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

ROBBINS (1994), komitmen organisasi adalah sebagai :

1. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi;

2. keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan

3.

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. dengan kata

lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi

dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang

berkelanjutan.

ALLEN DAN MEYER (1996), ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah

:Komitmen efektif (effective commitment ) : Keterikatan emosional karyawan, dan

keterlibatan dalam organisasi.

1. Komitmen berkelanjutan (continuence commitment ) : Komitmen berdasarkan

kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini

mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit,

2.

Komitmen normatif (normative commitment ) : Perasaan wajib untuk tetap berada

dalam organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut merupakan hal

benar yang harus dilakukan.



44/94

Dessler(2000), memberikan pedoman khusus untuk mengimplementasikan

sistem manajemen yang mungkin membantu memecahkan masalah dan

meningkatkan komitmen organisasi pada diri karyawan :

1. Berkomitmen pada nilai manusia: Membuat aturan tertulis, mempekerjakan

manajer yang baik dan tepat, dan mempertahankan komunikasi.

2. Memperjelas dan mengkomunikasikan misi; Memperjelas misi dan ideologi;

berkharisma; menggunakan praktik perekrutan berdasarkan nilai; menekankan

orientasi berdasarkan nilai dan pelatihan; membentuk tradisi.

3. Menjamin keadilan organisasi: Memiliki prosedur penyampaian keluhan yang

komprehensif; menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif.

4. Menciptakan rasa komunitas: Membangun homogenitas berdasarkan nilai;

keadilan; menekankan kerja sama, saling mendukung, dan kerja tim, berkumpul

bersama.

5. Mendukung perkembangan karyawan: Melakukan aktualisasi; memberikan

pekerjaan menantang pada tahun pertama; memajukan dan memberdayakan;

mempromosikan dari dalam; menyediakan aktivitas perkembangan;

menyediakan keamanan kepada karyawan tanpa jaminan.

2.2.4 Manajemen Pemerintahan

Manajemen didefenisikan sebagai proses kerja sama dengan dan melalui

orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. (Hersey dan

Blanchard, 1982)



45/94

Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang

22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah mendefenisikan pemerintahan adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat (pemerintah).

Dari defenisi organisasi dan pemerintahan di atas, maka dapat disimpulkan;

yang dimaksud dengan organisasi pemerintah adalah sebagai pola komunikasi yang

lengkap dan hubungan-hubungan lain dalam suatu penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah.

Kemudian unsur-unsur organisasi menurut Nawawi (2005) adalah sebagai

berikut :

1. Manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih.

2. Filsafat yang merupakan dasar organisasi dan norma-norma perilaku.

3. Proses merupakan rangkaian kegiatan bersama atau kerja sama.

4. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai baik material/finansial maupun

non material/non finansial.

Selanjutnya organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi manapun di

dunia, karena organisasi pemerintah memiliki tiga hal penting yang merupakan

wewenangnya yaitu sebagai berikut :

1. Bila organisasi lain tidak diperkenankan membunuh orang lain bahkan dapat

dituntut, maka organisasi pemerintah diperbolehkan biasanya disebut hukum

mati.



46/94

2. Bila organisasi lain tidak diperkenankan mengurung orang walaupun dalam

waktu yang sangat singkat, maka organisasi pemerintah diperbolehkan biasanya

disebut juga penjara atau lembaga pemasyarakatan.

3. Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan paksa tanpa

alasan yang jelas karena pemberian jasa tertentu, maka organisasi pemerintah

diperbolehkan biasanya disebut dengan pajak. (Syafiie, 2004)

Ketentuan pokok kelembagaan pemerintah, adalah menyangkut mekanisme,

bentuk, dan susunan kelembagaan daerah beserta perangkatnya. Ketentuan tersebut

terdapat dalam UU No.22/1999 dan PP No.84/2000, dan telah diperbaharui dengan

PP No.41 Tahun 2007.

Kelembagaan pemerintahan daerah adalah organisasi yang ada di dalam

daerah. Sedangkan perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah terdiri atas

sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan

kelurahan/desa.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh dilaksanakan oleh kabupaten

dan kota. Sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi terbatas. Provinsi tidak

membawahi kabupaten dan kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan

terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan sesuai kedudukan

masing-masing. (Warseno, 2002)



47/94

Menurut Prajudi manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari

pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan

untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Manajemen baru merupakan suatu masalah yang besar setelah faktor dan

sumber daya yang paling sukar untuk dikendalikan dan didayakan, masuk ke dalam

kancah karya, yaitu manusia. Oleh karena itu, manajemen menekankan pada

pengendalian dan pendayagunaan manusia itu sendiri.

Manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan

penting karena begitu banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya

koordinasi, kendati keseluruhannya itu dapat disinkronkan, diatur demi tujuan dan

kepentingan bersama. (Syafiie, 2004)

Organisasi pemerintahan secara menyeluruh dilihat dari segi administrasi

pembangunan, harus mampu mendesain rencana dan program-programnya yang

diharapkan mendorong proses pembangunan. Sebagai contoh pembangunan

ekonomi, ini berarti kemampuan untuk mendesain kebijakan dan rencana

pembangunan ekonomi. Hal inii memerlukan mekanisme hubungan tata kerja

sedemikian rupa, sehingga hasil kebijaksanaan atau rencana pemerintah tersebut tetap

bersifat konsisten.

Kemampuan badan-badan pemerintahan tingkat pusat terutama bersifat

operasional untuk menyebarkan kegiatan pemerintahan, guna melingkupi seluruh

wilayah negara dalam usaha merealisir kebijaksanaan dan rencana tersebut. Sehingga

dengan demikian, struktur organisasi badan-badan pemerintah diabadikan bagi



48/94

kepentingan perumusan kebijaksanaan, untuk usaha pembangunan yang

komprehensif dengan kemampuan merealisir dan mengevaluasi program-program

yang bersifat pembangunan. (Tjokroamidjojo, 1978)

Pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur/pihak/komponen,

baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen

tersebut akan terbagi ke dalam berbagai variasi fungsi dan peran. Variasi fungsi dan

peran tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena

perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga

diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis

antar komponen-komponen yang berbeda tersebut. (Riyadi dan Bratakusumah,

2003)

Menurut Salam (2004) Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia

dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor

XV/MPR/I/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah.



49/94

Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dibentuk dan disusun dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi. Daerah-daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak

mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Daerah provinsi sebagai daerah otonom

dan wilayah administrasi melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang

didelegasikan kepada Gubernur. Daerah provinsi bukanlah pemerintah atasan dari

daerah kabupaten dan daerah kota.

Kedudukan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah

administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kewenangan daerah mencakup kewengan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional

dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,

system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta

teknologi tinggi yang strategi, konservasi, dan standardisasi nasional.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup, kewenangan dalam

bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan

dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk kewenangan yang tidak atau

belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi



50/94

sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan

yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah (pusat).

Dalam mengelola (manajemen) sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya, daerah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi

:

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas

wilayah laut tersebut.

b. Pengaturan kepentingan administratif.

c. Pengaturan tata ruang.

d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua

kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan sebagaimana pada

daerah provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah

kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal,

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, maka kedudukan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara

tegas, meskipun dalam melaksanakan tugasnya mereka selalu saling berhubungan.



51/94

Bab I Pasal 1 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah

Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif

Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala

Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi

disebut Gubernur yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah

(pusat). Sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD

Provinsi. Sebagai Wakil Pemerintah (pusat) Gubernur berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah Kota disebut

Walikota. Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali masa

jabatan. Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk atau

nama Presiden. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dipimpin oleh Kepala

Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Laporan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi

Kepala Daerah Kabupaten/Kota, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau

apabila diminta oleh Presiden.

Penyampaian pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD

dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Apabila pertangungjawaban tersebut

ditolak oleh DPRD, maka Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau



52/94

menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Setelah itu

baru diajukan kembali. Bila pertanggungjawaban tersebut ditolak kembali maka

DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kembali.

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan kewajibannya, mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di

daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan ia melaksanakan

tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga

teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin

oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya adalah

Sekretaris Wilayah Daerah. Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah. Kewajibannya adalah membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan serta

membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Pimpinannya

adalah seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung

jawab kepada Kepala Daera melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan

perundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas

kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka Kepala Daerah



53/94

menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam

Lembaran Daerah.

2.2.5 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan (empowerment ) merupakan alat penting dan strategis untuk

memperbaiki, memperbaharui dan meningkatkan kinerja organisasi, baik organisasi

yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam

kegiatan dunia usaha/swasta. Mengapa penting dan strategis, karena pemberdayaan

dalam suatu organisasi adalah memberikan “daya yang lebih” daripada daya

sebelumnya terhadap berbagai hal seperti : unsur-unsur dalam organisasi /

manajemen, aspek – aspek / komponen - komponen organisasi / manajemen,

kompetensi, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi/manajemen tersebut.

Pemberdayaan dimaksudkan dalam hal ini adalah memberikan “daya” (energy atau

power ) yang lebih dari pada sebelumnya, artinya dapat ditunjukkan dalam hal:

tenaga, daya, kemampuan, kekuatan, keberadaan, peranan, wewenang dan tanggung

jawab.

Pemberdayaan sebagai suatu kata mempunyai pengertian yang umum yaitu

pengertian etimologis. Apa arti empowering? Asal katanya dari “ power ” yang

artinya “control, authority, dominion”. Awalan “emp” artinya “ on put on to” atau

“ to cover with” jelasnya “ more power’.

Documents

Tinjauan Pustaka Teori Perencanaan Wilayah