Handd Out Perencanaan Wilayah

Embed Size (px)

Citation preview

HAND OUTPERENCANAAN WILAYAH

Pertemuan 1 : Pengantar PerkuliahanPada pengantar perkuliahan Perencanaan Wilayah; aturan perkuliahan, kehadiran mahasiswa di kelas, penilaian, tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, tujuan perkuliahan.Pertemuan 2 : Pengertian Perencanaan WilayahPerencanaan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penentun sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Proses pemikiran mengenai kegiatan/tindakan yang dinamis dalam rangka menentukan sasaran, sarana, pengalokasian dana, daya, ruang dan organisasai setepat tepatnya untuk mencapai tujuan.

Suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers & Hills,1994). Perencanaan merupakan proyeksi masa depan dimaksudkan untuk waktu yang akan datang, sehingga setiap perencanaan harus dapat memperkirakan berbagai situasi yang akan terjadi dikemudian hari.

Perencanaan meliputi unsur-unsur :1. Berhubungan dengan masa yang akan datang.2. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematik.3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.Jadi dalam perencanaan harus ada tujuan, strategi, dan proses pencapaiannya.Arsad (1999) empat dasar perencanaan :1. Merencanakan berarti memilih.2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.4. Perencanaan berorientasi pada masa depan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatun geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau fungsional (Ditjen Penataan Ruang).Wilayah dalam konsep geografi adalah region yaitu wilayah dipermukaan bumi yang memiliki karakteristik/ciri-ciri khas tersendiri yang dapat dibedakan dengan wilayah (daerah) lain.Wilayah (region) merupakan suatu ruang (spatial) sebagai faktor utama pembentukan ruang wilayah yaitu keserasian antara berbagai sumber daya (SDA, SDM, sumber daya buatan manusia).Ruang wilayah yaitu ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Ruang selalu berkaitan dengan wilayah. Sedangkan wilayah setidak-tidaknya harus memiliki unsur lokasi, bentuk, luas dan fungsi.Perencanaan Wilayah adalah perencanaan penggunaan/ pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut.Perencanaan wilayah pada dasarnya adalah menetapkan bagian-bagian wilayah (zone) yang diatur penggunaannya (jenis peruntukannya) dan ada bagian bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya.

Pertemuan 3 : Karakteristik Wilayah Dalam Perencanaan WilayahPerencanaan pemanfaatan wilayah agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu aktivitas manusia dalam usaha untuk memanfaatkan sumber daya ruang yang terbatas yang tersedia di atas permukaan bumi dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari suatu ruang tersebut. Oleh karena itu perencanaan wilayah perlu dilakukan agar wilayah yang akan datang memiliki nilai ideal.Dalam merencanakan wilayah perlu memperhatikan karak teristik/ciri-ciri khas wilayah tersebut. Karekteristik suatu wilayah tercermin dari kondisi nyata wilayah tersebut. Dalam geografi, kondisi wilayah diklasifikasikan kedalam :1. Kondisi fisis (geologis, geomorfologis, fisiografis, klimatologis, hidrologis, biologis, dsb)2. Kondisi manusia (demografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, dsb).

Nilai Ideal Wilayah Yang akan datangPerencanaan Wilayah

Kenyataan Wilayah Saat Ini

ManusiaRuang

GeologiGeomorfologiFisiografiKlimatologiHidrologiBiologi, dsbDemografiSosialBudayaEkonomiPolitik

Karakteristik Wilayah

Pentingnya Suatu Perencanaan1. Diperoleh tindakan yang tepat dan mantap dari unit-unit dalam organisasi2. Berbagai situasi darurat dapat dihindari, karena sudah diadakan tindakan penelitian, dugaan yang objektif.3. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pengawasan, monitoring, maupun kegiatan evaluasi sehingga pelaporannya dapat dipertanggung jawabkan.4. Semua tindakan, aktivitas diarahkan kepada suatu rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.5. Menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Pertemuan 4, 5 : Penataan Ruang (UU. No.24/1992) Perubahan UU.No.26/2007Pada era 90 an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misalnya antara kawasan Timur Indonesia (KTI) dan kawasan Barat Indonesia (KBI), antara kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Perkembangan terakhir mengarah pada konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara kesatuan RI.

Pembangunan tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistic dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentukan ruang (SDA, SDM, SD buatan dan sistem aktivitas) yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasionl yang bersifat kewilayahan, maka upaya pengembangan wilayah ditempuh melalui proses penataan ruang, terdiri dari tiga hal ;

1. Proses perencanaan tataruang wilayah yang menghasilkan renacana tataruang wilayah (RTRW).Selain sebagai guidance of future action, RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar intervensi yang dilakukaan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability).

2. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayah.Berdasarkan UU No.24/1992 yang kemudian diikuti oleh penetapan berbagai PP untuk operasionalisasinya.Tujuan penataan ruang (pasal 3) terselenggaranya pengaturan penataan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya.Sasaran Penataan Ruang :1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera2. Mewujudkan perpaduan dalam penggunaan SDA dan buatan dengan memperhatikan SDM.3. Mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dengan keamanan.4. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan SD buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas SDM.5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.Sesuai dengan UU No. 24/1992 sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara hirarkis menurut kewenangan administrative, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRW disusun dengan memperhatikan wilayah-wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi (RTRWP) termasuk didalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya.Aspek teknis perencanaan ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarkis rencana :1. RTRW Nasional merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang (25 50 tahun)2. RTRW Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah (15 tahun)3. RTRW Kab./Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5 10 tahun)4. Rencana Rinci yang bersifat mikro operasional jangka pendek.

Pertemun 6, 7 : Perencanaan Tata Ruang Wilayah1. Perencanaan Ruang Tingkat NasionalTingkat kedalaman penetapan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasioanal, RTRW Nasional antara lain :1). Penggambaran struktur tata ruang nasional2). Penetapan kawasan yang perlu dilindungi.3). Indikasi penggunaan ruang budi daya dan arahan pemukiman dalam skala nasional.4). Penentuan kawasan yang diprioritaskan 5). Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot nasional.6). Perencanaan jaringan penghubung dalam skala nasional.

2. Perencanaan Ruang Tingkat Propinsi, adalah penjabaran RTRW N, berupa :1). Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.2). Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu3). Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan.4). Arahan pengembangan sistem permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dll.5). Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah6). Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan7). Arahan pengembangan/kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna SDA lainnya.

3. Perencanaan Ruang Tingkat Kab./Kota adalah penjabaran dari penggunaan ruang tingkat propinsi disertai strategis pengelolaan kawasan tsb. Ini berarti sudah dapat menggambarkan rencana peruntukan lahan untuk masing-masing kawasan, langkah-langkah untuk pencapaian rencana tsb serta cara pengendalian dan pengawasannya.RTRW Kabupaten sbb :1) Penetapan kawasan lindungKawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Termasuk kawasan lindung (Pasal 27 dari Kepres no. 32 tahun 1990) :(1). Kawasan hutan lindung(2). Kawasan bergambut(3). Kawasan resapan air(4). Sempadan pantai(5). Sepadan sungai(6). Kawasan sekitar danau (waduk)(7). Kawasan sekitar mata air(8). Kawasan suaka alam (cagar alam. Suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, daerah pengungsian satwa.(9). Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya(10). Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove)(11). Taman Nasional(12). Taman hutan raya(13). Taman wisata alam(14). Taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan(15). Taman rawan bencana.Kawasan lindung mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan cadangan air, penstabilan debit air, perlindungan daerah bawahnya dari kerusakan karena gejala alam (longsor, banjir), penyedian oksigen, penjaga spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan dari kepunahan.Masing-masing kawasan lindung memiliki kegunaan untuk kehidupan sesuai dengan jenis kawasan lindung tsb.Jalur hijau juga dibutuhkan diperkotaan. Jalur hijau adalah taman terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyedian oksigen, pencipta kenyamanan, dan keindahan kota. Semestinya 20 % dari wilayah kota dijadikan taman terbuka hijau.2). Penetapan Kawasan BudidayaPenetapan kawasan budidaya ada yang diatur, diarahkan dan dibebaskan

a. Penetapan kawasan budidaya yang diaturKawasan budidaya adalah kawasan dimana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktivitas untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran.Kawasan budidaya yang diatur adalah kawasan tempat manusia beraktivitas dengan batas-batas tertentu. Batas-batas itu bisa berupa jenis kegiatan, volume, ukuran, tempat (site), dan atau metode pengelolannya.Kebijakan yang diterapkan adalah mengkhususkan suatu subwilayah hanya boleh untuk kegiatan tertentu atau melarang suatu kegiatan tertentu pada suatu subwilayah.

Mengkhususkan suatu subwilayah hanya untuk kegiatan tertentu, misalnya subwilayah yang dijadikan kawasan industry, lokasi persawahan irigasi teknis, kawasan perdagangan bebas, kawasan bandara, dsb.Kawasan yang sudah ditetapkan untuk penggunaan khusus tidak boleh diubah penggunaannya atau kalaupun mungkin harus melalui prosedur yang ditentukan. Misalnya lahan pertanian irigasi tidak digunakan untuk kepentingan lain. Lahan kawasan perumahan tidak dibenarkan untuk menjadi perkantoran/ kegiatan jasa, dsb.

Bentuk lain dari pengaturan adalah melarang kegiatan tertentu berlokasi pada kawasan yang tidak diperuntukan baginya. Misalnya melarang usaha industry dan perkantoran pada wilayah permukiman, melarang peternakan yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk, dsb.

b. Kawasan budidaya yang diarahkanSalah satu kebijakan yang bersifat mengarahkan adalah mendorong masyarakat berbudidaya sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan.Kemampuan lahan dinyatakan dalam kelas lahan. Cara yang banyak digunakan adalah sistem USDA. Lahan dibagi menjadi kelas I s/d VIII.

Kelas I IV merupakan lahan yang sesuai untuk pertanianKelas V VIII tidak sesuai untuk usaha pertanianKelas I III terletak pada tanah datar dengan kemiringan lebih dari 15 % dan tidak banyak hambatan.Kelas IV terletak pada kemiringan 15 % s/d 30 % , jika digunakan untuk tanaman semusim dan perlu terasering.Kelas V terletak pada lahan yang cekung atau datar, tetapi sering terendam air lebih sesuai untuk tanaman makanan ternak atau dihutankan.Kelas VI terletak pada lereng yang agak curam (30 % s/d 45 %), mudah erosi. Kalau ditanami dengan tanaman semusim dan harus dengan sistem teras bangku. Sebaiknya dihutankan.Kelas VII terletak pada lereng yang curam (45 % s/d 65 %) hanya cocok untuk padang rumput dan hutan.Kelas VIII kemiringan lebih dari 65 % - ditanami vegetasi alam, dijadikan cagar alam atau hutan lindung serta sebagai tempat rekreasi.

Lahan s/d kelas IV masih bisa digunakan kebijakan yang diarahkan, tetapi lahan dari kelas V s/d VIII harus diatur penggunaannya.Selain masalah kesesuaian lahan, juga perlu diarahkan agar tercipta manfaat yang optimal atau untuk menghindari ada pihak lain yang dirugikan, misalnya peternakan lebih baik diarahkan dekat perkebunan, karena akan saling menguntungkan dan harus dihindari dekat pemukiman.Usaha pertanian sejenis perlu diarahkan terkonsentrasi pada suatu lokasi, karena akan menciptakan efisiensi pemasaran dan penyediaan kebutuhan serta mempermudah pembinaannya.Tumbuhnya usaha yang saling bersinergi disuatu wilayah perlu didorong agar perekonomian wilayah tumbuh lebih cepat. Misalnya didekat lokasi pertanian tanaman semusim disediakan lokasi usaha peternakan. Limbah pertanian bisa dijadikan makanan ternak dan kotoran ternak dapat dijadikan pupuk untuk tanaman.

c. Kawasan budidaya yang dibebaskan. Adalah kawasan yang tidak diatur atau diarahkan secara khusus. Kawasan ini biasanya berada di luar kota dan tidak ada masalah dalam penggunaan lahannya. Daerah ini juga bukan pesawahan beririgasi teknis. Kegunaannya biasanya untuk pertanian tanaman campuran dan rumah tinggal.Apabila ingin digunakan menjadi kawasan dengan penggunaan khusus (industri, permukimn, peternakan skala sedang atau besar, dll.) harus terlebih dahulu mendapat izin. Setelah disetujui peruntukannya menjadi berubah dan lokasi itu menjadi kawasan yang diatur dan diarahkan.

3). Pengelolaan Wilayah PedesaanPada setiap desa perlu ditetapkan delinasi desa, yaitu wilayah yang dijadikan permukiman dan wilayah budidaya. Perlu diperhatikan kemampuan lahan dan efisien jaringan penghubung antara wilayah permukiman dengan wilayah budidaya serta hubungan ke luar dari desa tsb.Desa di Indonesia dikategorikan atas: desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Pembagian ini didasarkan atas ; jumlah penduduk, fasilitas yang tersedia dan kemudahan mencapai desa tersebut. Desa Swadaya adalah desa dengan fasilitas yang minim dan tidak mudah dijangkau. Sedangkan desa Swasembada adalah desa yang paling tinggi khirarkinya, memiliki fasilitas yang paling lengkap dan mudah dijngkau.Kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana meningkatkan status desa tersebut dengan bantuan yang seminim mungkin dari pemerintah. Artinya sedapat mungkin menggerakan partisipasi masyarakat.Untuk meningkatkan status desa, tidak cukup hanya dari pemerinth, tetapi juga terkait dengan partisipasi atau kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti peningkatan status desa erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi desa tersebut.Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi perlu dirangsang baik melalui pendektan sektoral maupun pendekatan regional.

4). Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Intensitas kegiatan di perkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibandingkan dengan wilayah di luar perkotaan. Perencanaan penggunaan lahan di perkotaan harus lebih rinci dan harus diantisipasi jauh ke depan.Rencana umum tata ruang kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tataruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.Rencana program pembangunan kota disusun untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan 5 tahunan. Dalam hal ini harus dipadukan pendekatan sektoral dengan pendekatan regional (ruang).Sesuai dengan Kep Men PU No.64/KPTS/1986 ada empat tingkatan rencara ruang kota, sbb.:1. Rencana umum Tata Ruang Perkotaan menggambarkan posisi kota yang direncanakan terhadap kota lain secara nasional dan hubungan dengan wilayah belakangnya.2. Rencana umum Tata Ruang Kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara keseluruhan.3. Rencana detail Tata Ruang Kota menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara rinci.4. Rencana teknik Tata Ruang Kota menggambarkan rencana geometri pemanfaatan ruang kota sehingga sudah menjadi pedoman dalam penentuan site pembangunan/konstruksi kota.RUTRK setidak-tidaknya berisi :1. Kebijakan pengembangan penduduk kota2. Rencana pemanfaatan ruang kota3. Rencana struktur pelayanan kegiatan kota.4. Rencana sistem transportasi5. Rencana sistem jaringan utilitas kota6. Rencana kepadatan bangunan7. Rencana ketinggian bangunan8. Rencana pemanfaatan air baku9. Rencana penanganan lingkungan kota10. Tahapan pelaksanaan pembangunan11. Indikasi unit pelayanan kota.

Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)Pertemuan 9, 10 : Ruang Lingkup Dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah.Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah.Perencanaan wilayah biasanya tertuang dalam perencanaan tata ruang wilayah. Sedangkan perencanaan aktivitas biasanya tertuang dalam perencanaan pembangunan wilayah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Penyusunan rencana pembangunan daerah, haruslah mengacu pada rencana tata ruang tersebut. Tata ruang juga sekaligus memberi rambu-rambu tentang apa yang boleh dan tidak boleh pada tiap sisi ruang tersebut. Rencana pembangunan adalah rencana kegiatan yang akan mengisi ruang tersebut. Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pembangunan wilayah menyangkut makro regional dan mikro regional.Makro regional menyangkut keseluruhan aktivitas pada suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan regional. Pendekatan regional lebih besifat spatial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang.

Sedangkan mikro regional berhubungan dengan suatu aktivitas tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral biasanya less spatial (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan).

Pendekatan RegionalPendekatan regional dalam arti sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut.

Pendekatan regional dalam arti luas adalah selain memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan berbagai produksi/jasa, juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperhatikan kebutuhan fasilitas untuk masing- masing konsentrasi, seperti merencanakan jalan (jaringan penghubung) sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien.

Analisis regional analisis penggunaan ruang saat ini, analisis atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dimasa yang akan datang. Analisis region (spatial) didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang/barang dari satu daerah ke daerah lain adalah bebas dan orang (modal) akan berpindah berdasarkan daya tarik suatu wilayah yang lebih kuat dari wilayah lain.

Pendekatan regional pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing. Daya tarik itu sendiri berupa potensi dan peluang yang lebih tinggi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.Pendekatan regional merupakan pendekatan ekonomi dan pendekatan ruang. Pendekatan ekonomi regional terutama cabang ekonomi regional untuk melihat arah perkembangan suatu daerah dimasa yang akan datang.Analisis ekonomi regional dapat menjawab sektor mana yang perlu dikembangkan serta tingkat prioritas pembangunannya. Akan tetapi belum bisa menjawab pertanyaan seperti di lokasi mana sektor itu dikembangkan, luas lahan serta besarnya prasarana/fasilitas yang perlu dibangun dan berikut lokasinya. Analisis ekonomi region kemudian dikembangkan/ dikombinasikan dengan pendekatan tata ruang.

Pendekatan tata ruang adalah pendekatan dengan memperhatikan :1. Struktur ruang saat ini - hirarki diantara ruang atau lokasi beberapa kegiatan ekonomi.2. Penggunaan lahan saat ini3. Kaitan suatu wilayah dengan wilayah tetangga.

Dalam pendekatan regional harus dapat menjawab beberapa pertanyaan :1. Lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang2. Penyebaran penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat permukiman baru3. Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut.4. Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, penyediaan air bersih, dsb) yang seimbang pada pusat-pusat permukiman dan pusat berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang.5. Perencanaan jaringan penghubung (prasarana dan mode transportasi) yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi atau pemukiman secara efisien.

Pendekatan SektoralDalam pendekatan sektoral lebih dulu memperhatikan sektor/ komoditi yang kemudian setelah dianalisis menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Setelah proyek diketahui, baru dipikirkan dimana lokasi proyek tsb. Pendekatan sektoral dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan, dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya tiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tsb. Misalnya Untuk menganalisis sektor pertanian. Sektor tsb dapat dibagi atas subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, dsb. Untuk subsektor dapat dirinci atas dasar komodisi. Misalnya untuk subsektor bahan makanan dapat dirinci atas komodisi beras, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dsb. Analisis sektoral tidaklah berarti satu sektor dengan sektor lainnya terpisah total dalam analisisnya. Salah satu pendekatan sektoral yang sekaligus melihat pertumbuhan antar sektor dikenal dengan analisis masukan keluaran (input-output analysis).Dalam metode ini dibuat suatu anggapan bahwa perkembangan pada suatu sektor akan mendorong perkembangan sektor lain. Misalnya, perubahan pada sektor (industri) secara otomatis akan mendorong perubahan pada sektor (industri) lainnya. Perubahan ini memiliki sifat ganda (multiplier).Dalam pendekatan sektoral, untuk setiap sektor/komoditi semestinya dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban tentang 1. Sektor/komoditi apa yang memiliki competitive advantage di wilayah tsb artinya komodisi tsb dapat bersaing dipasar global.2. Sektor/komodisi apa yang basis dan nonbasis3. Sektor/komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi.4. Sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tsb.5. Sektor/komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja persatu- satuan modal dan persatu hektar lahan.Atas dasar berbagai kriteria tsb. dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin dicapai.Penetapan skala prioritas sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena keterbatasan dana terutama yang berasal dari anggaran pemerintah. Perencanaan wilayah untuk berbagai sektor pembangunan/ pengembangan kawasan, misalnya seperti untuk sektor pemukiman, sektor industri, sektor pariwisata, sektor pertanian dan lain sebagainya.1. Perencanaan kawasan pemukiman.Perlu dipehatikan dan harus masuk dalam perencanaan : Tipe bangunan (arsitektur modern) Pengembangan kelistrikan Alat informasi (multi media) Alat komunikasi Sarana transportasi (jalan baik jalan umum maupun jalan pribadi) Tersedianya lahan cadangan untuk perluasan, karena pertambahan penduduk, sarana prasarana/fasilitas sosial lainnya. 2. Perencanaan kawasan industri- Dengan pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya, khususnya barang-barang hasil industri menjadi pendorong peningkatan dan perluasan kawasan industri.- Peningkatan dan perlusan kawasan industri memerlukan lahan. Oleh karena itu diperlukan lahan cadangan

- Lahan cadangan untuk kawasan industri juga diperlukan bagi menampung perkembangan alat transportasi, jalan, tempat parkir sampai dengan sarana penunjang lainnya (poliklinik, mesjid, olah raga, dsb).3. Rencana kawasan wisata.Perlu menjawab pertanyan : What to see, what to do, what to by, how to stay, how to arrive.Menjawab Apa yang dapat disaksikan. Bukan hanya untuk menjawab apa yang ada pada saat ini saja, melainkan juga masa yang akan datang.Apa yang dapat dilakukan ?Apa yang dapat dibeli ?Bagaimana dapat tinggal atau paling tidak dapat bermalam.Bagaimana dapat sampai atau mencapai kawasan wisata tsb.Untuk mengembangkan objek-objek yang dapat dilihat perlu lahan cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk masa yang akan datang.Untuk mengakomodasi kegiatan wisata (Olah raga, memancing, berburu, dsb) yang makin berkembang menuntut adanya lahan cadangan.Untuk mengakomodasi kebutuhan wisata akan makanan yang khas seperti untuk oleh-oleh, cendra mata, dsb. menuntut adanya pusat-pusat perbelanjaan - untuk pengembangannya perlu lahan cadangan.Untuk melayani wisman diperlukan sarana prasarana transportasi (darat, laut, udara)- terminal, dermaga, lpangan terbang dsb menuntut lahan cadangan.Selanjutnya Bagaimana prospeknya untuk masa yang akan datang.4. Perencanaan Wilayah Pelabuhan. Pengembangan teknologi petikemas (container) Pengembangan/perluasan industry modern Pengembangan dermaga untuk kapal-kapal besar - Pengembangan gudang untuk penyimpanan barang yang baru keluar dari pelabuhan. Pengembangan jalan bebas hambatan.Perlu adanya lahan cadangan untuk perkembangan masa depan yang akan mengakomodasi pertumbuhan sarana fisik.

Perencanaan wilayah untuk suatu proyek perlu memperhitungkan : Penerapan teknologi tepat guna. Proses pengolahan limbah. Pembuatan drainage dan saluran banjir Keseimbangan penggunaan lahan untuk berbagai sarana-prasarana, pemukiman penduduk. Selanjutnya Bagaimana prospeknya untuk masa yang akan datang.

Pertemuan 11, 12 : Tinjauan Menyeluruh Wilayah yang Direncanakan Untuk Dikembangkan.1. Karakteristik Wilayah (Fisis, manusia, lokasi)2. Bentuk wilayah3. Luas wilayah.4. Wilayah merupakan satu kesatuan ekosistem.

Wilayah Merupakan Satu Kesatuan Ekosistem.Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi (UU RI no.4/1982).Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan terbentuk oleh komponen-komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur (Otto Sumarwoto).Kedalam ekosistem : - Komponen abiotik (non living) dan biotik (living, organism). Hubungan timbal balik (interaksi). Kesatun yang teratur Daerah (wilayah tertentu).Ekosistem : - Alamiah (natural), misalnya : Dtt, dtr, pantai, dsb. Binaan (man made), misalnya: desa, kota, pertanian, dsb.Suatu wilayah memiliki komponen dasar, yaitu :1. Abiotik (fisis)2. Biotik : tumbuhan (alamiah dan binaan), binatang (alamiah dan binaan)Kita dapat mengevaluasi apakah ekosistem tsb masih utuh (alamiah) atau sudah menjadi ekosistem binaan.Perencanaan suatu wilayah perlu memperhatikan azas pemanfaatan ruang yaitu :1. Pemanfaatan ruang secara efektif pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya tepat sasaran.2. Pemanfaatan ruang secara efisien pemanfaatan ruang secara hemat tidak terjadi penghamburan area, dana, dan daya.3. Pemanfaatan ruang secara produktif pemanfaatannya dapat meningkatkan produktivitas hasil tinggi.

Perencanaan suatu wilayah diarahkan kepada pengembangan di kawasan yang bersangkutan perlu berpijak pada azas pembangunan yaitu ramah lingkungan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.Berpijak pada azas-azas pembangunan tersebut berarti bahwa dalam perencanaan wilayah harus memperhatikan ruang sebagai ekosistem yang mampu memperhatikan dan mempertahankan daya dukung yang tetap tinggi dan berkesinambungan.Jadi dalam perencanaan wilayah bertujuan dapat meningkatkan daya dukung wilayah sebagai tempat kegiatan penduduk dalam menjamin kebutuhan penduduk.Daya dukung wilayah adalah kemampuan suatu wilayah mendukung atau menunjang sejumlah individu (populasi) spesies tertentu.Spesies bisa jenis tertentu- bisa macam-macam kegiatan penduduk

Bagaimana perencanaan wilayah untuk suatu kehidupan manusia tidak merusak lingkukan, baik tatanan fisikal, non hayati maupun hayati bahkan bagimana mengupayakan agar tetap selaras, serasi, seimbang dalam meningkatkan daya dukung ekosistem.

Bagaimana perencanaan wilayah suatu proyek mencegah dan menghindari terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, dsb.Bagaimana perencanaan wilayah suatu proyek pembangunan dapat menjamin kehidupan pada saat ini dan terus berkesinambungan untuk hari-hari mendatang.Daya dukung wilayah tergantung kondisi ekosistem pada wilayah yang bersangkutan. Kerusakan ekosistem pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap keseimbangan dan keharmonisan unsur-unsur pembentuk ekosistem wilayah tsb.

Daya dukung wilayah berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Daya dukung wilayah memiliki keterbatasan, oleh karena itu untuk meningkatkan daya dukung suatu wilayah diperlukan IPTEK.Manusia dengan segenap kemampuannya dapat mempertahankan, meningkatkan bahkan dapat mengurangi kemampuan daya dukung wilayah.Pemanfaatan IPTEK yang dilakukan manusia bisa meningkatkan daya dukung wilayah. Tetapi dengan IPTEK apa bila pemanfaatannya menyimpang dapat merusak dan menghancurkan daya dukung wilayah.

Pertemuan 13 : Faktor Penduduk Dalam Perencanaan WilayahDalam perencanaan wilayah diperlukan informasi mengenai penduduk (population information system). Informasi kependudukan yang penting bagi perencanaan wilayah a.l.; jumlah penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk dalam ruang.

1. Jumlah pendudukMerupakan ukuran dasar untuk memperhitungkan perkiraan ruang (lahan) yang dibutuhkan dalam berbagai kategori penggunaan lahan, seperti untuk kawasan perdagangan, kawasan permukiman, jalan dan sarana transportasi, fasilitas dan prasarana pelayanan sosial (sekolah, rumah sakit, dsb.), kemungkinan-kemungkinan terjadinya urbanisasi.

Pertumbuhan dan proyeksi penduduk yang akan datang menjadi masukan bagi perencanaan wilayah.

Jumlah penduduk yang besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal dasar pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang.

2. Komposisi pendudukKomposisi penduduk (usia, zender, agama, matapencaharian, pendidikan, suku bangsa) merupakan hal penting bagi perencanaan wilayah.Usia penduduk, penting untuk perencanaan penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan kerja, pertamanan, Puskesmas, tempat rekreasi, dsb.Zender (L/P), penting dalam perencanaan untuk lapangan kerja, pesat pembelanjaan.Agama, penting untuk perencanaan tempat ibadah.

Masalah yang terjadi akibat komposisi penduduk perlu mendapat perhatian dalam perencanaan wilayah seperti kemiskitan, pengangguran, pemukiman, dsb.

3. Persebaran pendudukPersebaran penduduk dalam ruang, sangt penting untuk perencanaan jaringan jalan (konektivitas), angkutan, telepon, persebaran berbagai fasilitas dan pelayanan social (sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, bank).Perencanaan dan tata ruang yang seimbang berarti sesuai dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, dan kategori penduduk berbagai komposisi penduduk/aspeknya.Perencanaan wilayah dan tata ruang yang akan datang, mengikuti prospek serta projeksi penduduk. Pertumbuhan penduduk diiringi dengan bertambahnya kebtuhan (ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, pelayanan, dsb.)

Pertemuan 14, 15. Diskusi KelompokPertemuan 16. Ujian Akhir Semester ( UAS )

HAND OUTMATA KULIAH PERENCANAAN WILAYAH

Dosen :DRS. DJAKARIA NUR, M.SiDR. AHMAD YANI, M.Si.

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFIFPIPS UPI2011

PROSES PERENCANAN WILAYAH

Secara umum proses perencanaan wilayah/Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi 3 tiga bagian, yaitu : pengumpulan data, analisis data,dan penyusunan rencana.Data yang telah dikumpulkan dari suatu wilayah yang akan dibuat rencananya, kemudian dari data tersebut dianalisis. Kedudukan analisis data menjadi penting karena keakuratan serta kedalaman rencana yang dihasilkannya sangat tergantung kepada metode/teknik analisis yang digunakan.Penentuan teknik dan metode analisis penyusunan RTRW mengacu kepada isu-isu pokok pengembangan wilayah melalui pengamatan dan informasi awal yang dilandasi kerangka teoritis yang kuat.Analisis Sumber Daya WilayahData yang dikumpulkan , kemudian dianalisis misalnya dengan ;1. Analisis Inter-Region (Analisis Antar Wilayah)Wilayah perencanaan dibandingkan dengan wilayah lain disekitarnya. Wilayah pengamatan dibandingkan dengan kebupaten/kota lain dalam provinsi yang sama.2. Analisis Intra Region (Analisis di dalam wilayah perencanaan itu sendiri)Analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan setiap sub wilayah dilihat dari aspek sumber daya dan karakteristik sosial ekonomi. Tujuannya adalah wilayah yang akan dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh sub- subwilayah tersebut.

Analisis Pola Pemanfaatan Ruang.Proses penyusunan rencana Tata Ruang harus memperhatikan ; kesesuaian, kelestarian, demokratisasi ruang dan peningkatkan sinergi wilayah.Dalam analisis pola pemanfaatan ruang, azas kesesuian dan kelestarian harus mendapat perhatiaan yang besar. Azas kelestarian berkaitan dengan pemberian fungsi lindung pada setiap kawasan pembangunan.Perlindungan dimaksud adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan tanah, flora dan fauna, serta peninggalan budaya yang bernilai tinggi.Azas kesesuaian bertumpu pada kesesuaian ruang terhadap tuntutan atau pra syarat yang diharuskan untuk penggunaan tertentu. Pendekatan ini khususnya digunakan pada proses alokasi lahan untuk kawasan budi daya guna memperoleh manfaat penggunaan ruang/lahan yang optimal.Demokrasi ruang - perencanaan struktur tata ruang merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada fasilitas dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berlaku bagi segenap lapisan masyarakat dan sebaiknya mampu menunjang dan mendorong perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor strategis pada wilayah perencanaan.

Penyusunan Rencana Tata RuangPenyusunan tahap pelaksanaan program, merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang.Langkah-langkahnya sebagai berikut :1. Identifikasi Potensi dan MasalahUntuk memudahkan identifikasi potensi daerah dapat dikelompokkan menjadi ; potensi SDA, potensi SDM, dan potensi ruang.Masalah pembangunan juga dapat dijabarkan dalam beberapa topik, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, isolasi, lingkungan pemukiman, dan dapat juga issue pokok pengembangan daerah.

2. Identifikasi Program Pendekatan yang bisa dipakai adalah potensi wilayah bisa melahirkan kesempatan. Sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat sebagai ancaman.Metode yang dapat dipakai sebagai pendekatan adalah Metode SWOTMetode SWOT bertumpu pada evaluasi faktor-faktor : Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Oportunities (kesempatan), Threathening (ancaman).Dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial terjadi, dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat ditemukenali program-program indikatif yang dimaksud, yaitu berupa upaya-upaya untuk mendaya gunakan kesempatan dan/atau menanggulangi ancaman yang ditemui dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada wilayah perencanaan.Proses identifikasi program sebaiknya memperhatikan :1) Perhatian seharusnya dititik beratkan kepada kekuatan yang dimiliki serta kelemahan yang ada.2) Menganalisis kemungkinan-kemungkinan berupa pilihan dan/atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan.3) Memperhatikan dinamika perubahan yang mungkin akan terjadi dalam proses pencapaian tujuan.

Agar tetap konsisten, maka proses identifikasi program sebaiknya disesuaikan dengan pengelompokan analisis sosial ekonomi, analisis pola pemanfaatan ruang, dsb.

3.Urutan Prioritas Pelaksanaan ProgramHasil identifikasi program, akan menghasilkan sejumlah besar program yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sekali gus, karena : keterbatasan dana, kemampuan daerah untuk melaksanakan pekerjaan, dan karekteristik program itu sendiri yang bersifat sekuensial artinya suatu program biasanya harus didahului dan diikuti program lain.Oleh karena itu, program-program yang telah ditemukenali diurut berdasarkan peranannya yang berhubungan dengan tujuan pembangunan tetapi tetap memperhatikan prasyarat sekuensial tadi.

Analisis KualitatifMetode kualitatif merupakan metode yang menguraikan kelebihan dan kelemahan sesuatu keadaan (kondisi lingkungan, pola struktur tata ruang, arus lalu lintas, dll) suatu wilayah secara deskriptif.Pada umumnya metode kualitatif digunakan pada penilaian akhir visual, misalnya dalam membaginya dalam klasifikas ; baik sekali, baik, sedang, kurang dan buruk.Penilaian kualitatif (baik sekali s/d buruk) dapat berasal dari penilaian kualitatif.

Rencana Tata ruang yang telah disusun sebelum dilaksanakan perlu mendapat persetujuan dahulu dari pemerintah Pusat. Setelah mendapat persetujuan barulah dibuat PERDA nya untuk dijadikan pegangan untuk pelaksanaannya. 13