Upload
ryan-bagas-wicaksono
View
112
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
masyarakat madani
Citation preview
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MASYARAKAT MADANI
Nama : Ryan Bagas Wicaksono
NIM : K2511044
Prodi : Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Teknik Mesin
Universitas sebelas Maret
Surakarta
2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya penulis berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga telah dapat menyelesaikan
tugas makalah ini yang telah saya susun sedemikian rupa berdasarkan referensi dari
berbagai sumber.
Keberhasilan penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan serta arahan dari
berbagai pihak baik itu secara individu maupun secara umum terutama bimbingan dan
pengarahan yang tulus dan ikhlas dari pembimbing.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan yang
terdapat di dalamnya, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan
masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat
bagi penulis sendiri dan orang lain pada masa-masa yang akan datang.
Penulis
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................1
KATA PENGANTAR......................................................................................2
DAFTAR ISI....................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................4
A. Pengertian Masyarakat Madani..............................................................4
B. Latar Belakang........................................................................................6
BAB II PEMBAHASAN..................................................................................7
A. Sejarah Masyarakat Madani...................................................................7
B. Ciri Masyarakat Madani..........................................................................9
C. Masyarakat Madani di Indonesia............................................................10
D. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Madani...................................13
E. Institusi Penegak Masyarakat Madani....................................................14
F. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi........................................16
BAB III PENUTUP..........................................................................................18
A. Kesimpulan............................................................................................18
B. Saran......................................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................20
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani berasal dari bahasa inggris, civil society. Kata civil sociaty
sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota illahi dan sociaty
yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang
berarti peradaban (Gellner seperti yang dikutip Mahasin (1995). Oleh sebab itu, kata
civil sociaty dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang
telah berperadaban maju. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan,
ditakut-takuti, dicecal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan
sejenisnya. Pengertian masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan
sebutan civil society adalah masyarakat yang mampu menuju keadaan yang demokratis
dan religius.
Pengertian Masyarakat Madani menurut para ahli:
a. Mun’im (1994) mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan
etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting
dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik
kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara.
b. Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang
bercirikan demokratisasi dalam beriteraksi di masyarakat yang semakin plural
dan heterogen. Dalam keadan seperti ini masyarakat diharapkan mampu
mengorganisasi dirinya, dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan
4
peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi
global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.
c. Mahasin (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan
bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin
yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari
kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh
sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota
yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.
d. Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab,
madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami,
tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang
artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.
Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti.
Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997) kerapkali dipandang telah
berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang
pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa
Timur.
e. Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil
society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang
dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku
social akan bepegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.
Intinya, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat
madani pada prinsipnya memiliki multimakna atau bermakna ganda yaitu: demokratis,
menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparansi, toleransi, berpotensi, aspiratif,
bermotivasi, berpartisipasi, konsistensi, memiliki perbandingan, komparasi, mampu
berkoordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, mengakui emansipasi, dan hak asasi,
sederhana, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Dengan
5
mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat
difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang
tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik.
B. Latar Belakang
Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor :
a. Adanya penguasa politik cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat
dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa.
b. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang
baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak
memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariaannya.
Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana
masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi
dengan lingkungannya.
c. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik.
6
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Masyarakat Madani.
Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang
berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek,
dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin- pemimpin yang dapat
dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat memimpin (capable).
Masyarakat madani lahir pascarevolusi Industri di Eropa Barat, yakni ketika kondisi
ekonomi masyarakat sudah semakin baik, dan mampu membayar pajak
Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Cicero yang memulai
menggunakan istilah Societas Civilis dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas
polotik yang beradap, dan di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode
hukum tersendiri. Masyarakat Mandani merupakan konsep yang merujuk pada
masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW,
yaitu masyarakat yang mengacau pada nilai-nilai kebijakan umum, yang disebut al-khair.
Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga
berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW
pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun
(masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al
Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al
Farabi pada abad pertengahan (Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi, 1999).
7
Menurut Dr. Ahmad Hatta, Prinsip Piagam Madinah adalah dokumen penting
yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu,
disamping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi
sebuah masyarakat.
Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen
masyarakat, Pertama, antar sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat
walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan
non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam
menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan
menghormati kebebasan beragama.
Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah. Pertama, prinsip
kesederajatan dan keadilan; kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu
dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi,
keseimbangan, moderat, dan toleran.
Dalam khazanah Barat konsep masyarakat madani dikenal sebagai civil society
(masyarakat sipil) yang muncul pada masa Pencerahan (Renaissance) di Erpa melalui
pemikiran Jon Locke (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad ke-19). Dalam tradisi Eropa
abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (state), yakni
suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.
Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran
makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas
yang berbeda. Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan negara
dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel,
menurutnya masyarakat madani merupakan subordinatif dari negara.
8
Tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam
Ferguson dalam bukuna, “Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil (‘An Essay on
The History of Civil Society)” yang terbit tahun 1773 di Skotlandia. Ferguson
menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat.
Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan
kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam (1912), dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir
pada awal kemerdekaan (Norlholt, 1999). Jiwa demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus
menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno
maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, tuntutan perjuangan
transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak
terbendungkan lagi dengan tokoh utamanya adalah Amien Rais dari Yogyakarta.
Keadaan masyarakat nonmadani ini menurut Suwardi (1999:67) seperti yang ditunjukan
oleh perilaku manusia Orde Baru yakni pada saat itu ada mitos bahwa hanya
Soeharto saja yang mampu memimpin bangsa dengan menggunakan kekuatan ABRI
untuk mempertahankan status quo.
Lebih lanjut ditambahkan oleh Suwardi (1999:67) bahwa ada satu hal yang perlu
dipahami yaitu masyarakat madani bukanlah masyarakat yang bebas dari senjata atau
ABRI (sekarang TNI); civil society tidak berkebalikan dengan masyarakat pimpinan TNI
seperti yang banyak diasumsikan orang awam.
B. Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki
konsekuensi luas di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam
sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga
9
memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan
pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar.
Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang
memegang teguh ideology yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomi-budaya
bersifat mandiri, serta memiliki pemerintahan sipil.
Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah :
a) Adanya kemandirian yang cukup tinggi diantara individu-individu dan kelompok-
kelompok masyarakat terhadap negara.
b) Adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik.
c) Kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.
C. Masyarakat Madani di Indonesia
Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh
sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili
oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam dalam
perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan
penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis
islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah
menunjukan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah
perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.
Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana
seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :
10
1. Pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa
sistem demokrasi tidak munkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari
dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan
bernegara.
2. Pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang
menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung
pada pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik
yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan
ekonomi.
3. Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan
demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua
pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi,
berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan
proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan
kelas menengah.
Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan
masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan
tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan
kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga
paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi
sekarang melalui cara :
1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas
menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang
mandiri secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus
menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi
nasional, tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara
11
mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan
masyarakat madani yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga
demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah
untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan
oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari
pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara
secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan
demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua
unsur masyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari,
oleh dan untuk warga negara.
Kondisi Indonesia yang dilanda euforia demokrasi, semangat otonomi daerah
dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan
kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam
kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama,
bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setiakawan merupakan
sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia.
Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari
pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan
hidup, kebisaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan
sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Keunggulan
bangsa Indonesia, adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan
konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat
madani secara khusus kita beri perhatian.
12
Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor harus
diperhatikan, yaitu:
1. Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan
masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.
2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki
komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik
menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.
4. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.
5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral
kehidupan.
Masyarakat madani Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
negara lainnya. Masyarakat madani Indonesia mempunyai karakteristik sebagai
berikut :
a) Kenyataan adanya keanekaragaman budaya Indonesia yang merupakan
dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan
nasional.
b) Adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat.
c) Toleransi yang tinggi.
d) Adanya kepastian hukum.
D. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Madani
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi masyarakat madani, yaitu faktor
pendorong dan faktor penghambat.
1. Beberapa faktor pendorong timbulnya masyarakat madani:
13
a) Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat
agar patuh dan taat pada penguasa.
b) Masayarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memilkik kemampuan yang
baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa ( pemerintah).
c) Adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan
poitik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan
pendapat, karena ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi
setara, dan melakukan transaksi.
2. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani
di Indonesia diantaranya :
a) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai karena pendidikan yang
belum merata.
b) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.
c) Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.
d) Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang
terbatas.
e) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.
f) Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.
E. Institusi Penegak Masyarakat Madani.
Institusi (lembaga) masyarakat madani adalah institusi (lembaga) yang dibentuk
atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat
tanpa ada instruksi (perintah), baik yang bersifat resmi (formal) dari pemerintah
(negara) maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu.
Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani :
14
1) Independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari
intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
2) Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk
melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatkan pihak lain di
luar institusi.
3) Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga)
dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga.
4) Transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi
(lembaga) dilakukan secara terbuka.
5) Idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian, serta pelaksanaan institusi
(lembaga) diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditujukan
bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
6) Demokratis, yaitu bahwa institusi (lembaga) yang dibentuk, dikelola, serta
dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri.
7) Disiplin, yaitu bahwa institusi (lembaga) dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang
berlaku.
Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasikan
dalam 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Institusi (lembaga) Sosial, seperti :
a. Lembaga sosial
b. Masyarakat (LSM) dan partai politik
c. Organisasi kepemudaan
d. Organisasi kemahasiswaan
e. Organisasi Profesi
f. Organisasi kemasyarakatan
15
2. Institusi (lembaga) Keagamaan
Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh
masyarakat, untuk melakukan pengelolaan sdan pengendalian program-
program bagi pengembangan keagamaan.
a. Institusi (lembaga) keagamaan Islam
b. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen
c. Institusi (lembaga) keagamaan Budha
d. Institusi (lembaga) keagamaan Hindu
e. Institusi (lembaga) keagamaan Katholik
3. Institusi (lembaga) Paguyuban
Institusi ini adalah Institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan
oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-
program bagi peningkatan kekerabatan/kekeluargaan, yang berdasarkan
daerah atau suku bangsa yang sama.
F. Masyarakat Madani dan investasi Demokrasi.
Masyarakat madani merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi, status sosial ekonomi yang baik, mandiri, dan sadar hukum. Sifat ini
membuat masyarakat madani mampu menempatkan diri dan diterima oleh
masyarakat sebagai pemimpin, pendapat (opinion leader) dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara. Penerimaaan masyarakat dapat diartikan sebagai
penerimaan terhadap pemikiran, ide, dan gagasan yang selanjutnya dijadikan sebagai
rujukan (referensi), dan penuntun sikap serta perilaku dalam interaksinya di masyarakat,
baik dalam hubungan sosial, ekonomi (pasar), politik (kekuasaan/kebijakan), Hankam
(suasana aman dan damai).
16
Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi.
Demokrasi memiliki konsekuaensi luas, diantaranya menuntut kemampuan
partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang
independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap
pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi
pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat
tekanan-tekanan politik dari kaum reformasi di dalam negeri.
17
BAB II
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengertian masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan
sebutan civil society adalah masyarakat yang mampu menuju keadaan yang demokratis
dan religius. Masyarakat madani bermakna ganda yaitu suatu tatanan masyarakat yang
menekankan pada nilai-nilai: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi,
motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi,
integrasi, emansipasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat
yang demokratis. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan
prinsip-prinsip moral yang menjamin kesimbangan antara kebebasan individu dengan
kestabila masyarakat, inisiatif ari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni,
pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau
keinginan individu.
Masyarakat madani memiliki karakteristik Free public sphere (ruang publik yang
bebas), Demokratisasi, Toleransi, Pluralisme, Keadilan sosial (social justice), Partisipasi
sosial, Supremasi hukum.
Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat
madani, diantaranya wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan dan
keadilan sosial. Strategi membangun masyarakat madani di indonesia dapat dilakukan
dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan
demokratisasi dan penyadaran politik.
B. Saran
Sebaiknya penerapan masyarakat madani di Indonesia dapat lebih
dikembangkan dalam aspek pendidikan, politik, sosial, dan budaya dan masyarakat
18
madani perlu segera diwujudkan karena bermanfaat untuk meredam berbagai tuntutan
reformasi dari dalam negeri maupun tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar
negeri sehingga dapat tecapainya cita-cita sesuai dengan harapan masyarakat madani.
Dengan demikian, di Indonesia diharapkan dapat menegakkan hukum yang sehat
dan demokrasi. Masyarakat juga harus mengontrol kinerja pemerintah dan para
wakilnya, agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat madani. Baik menjadi
anggota masyarakat madani maupun perangkat negara hendaknya dapat mewujudkan
demokrasi.
19
DAFTAR PUSTAKA
o Azizi, A Qodri Abdillah. 2000. Masyarakat madani Antara Cita dan Fakta: Kajian Historis-
Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan
Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
o Daliman, A. 1999. Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju
Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa, Cakrawala Pendidikan. Edisi
Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
o Ismail SM. 2000. Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat madani.
Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat
Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
o Madjis, N. 1977. Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat
Madani, dalam HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian
Zaman. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
o Marzuki. 1999. Membangun Masyarakat Madani melalui Pendidikan Islam Sebuah
Refleksi Pendidikan Nasional, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2.
o Rahardjo, D. 1997. Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani,
Academika, Vol. 01, Th. XV, halaman 17-24.
o Suwardi, 1999. Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Pragmatik Sastra Sebagai
Wahana Penciptaan "Masyarakat Madani" Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei. Th.
XVIII, No. 2.
20