PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMFASILITASI DAN MEMPERKUAT KINERJA PENYIDIK

PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS)(STUDI KASUS PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS) SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat UntukMemperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan

Oleh :

MARDIANANIM.110565201071

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2015

1

Peran Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Memfasilitasi dan Memperkuat Kinerja Pegawai Negri Sipil (PPNS) (Studi Kasus Penyidik Pegawai Negri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

Oleh

Mardiana

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegak Peraturan Daerah. Dengan telah dikeluarkannya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil pada tahun 2014 namun hingga saat ini kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih nihil, fenomena ini dapat dilihat bahwa dalam peindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah Penyidik hanya sebatas melakukan pembinaan dan belum ketingkat pemberian sanksi. Disinilah perlunya peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan memperkuat kinerja Penyidi Pegawai Negri Sipil Kususnya di Lingkungan Kerja Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun konsep tioritis yang digunakan yautu menurut Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yakni enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan kinerja, Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Sumber Daya,,Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana,Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup satuan polisi pamong praja di Kota Tanjungpinang belum dapat menindak pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dikarenakan belum adanya peraturan walikota terhadap teknis pelaksana, belum adanya Sekretariat, masih minimnya jumlah aparatur. Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkup Satpol PP Kota Tanjungpinang yakni, akan segera membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negri Sipil dan menerbitkan Peraturan Wali kota untuk teknis kinerja dan koordinasi Penyidik Pegawai Negri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penindakan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Upaya lain yang dilakukan berupa pemberian pendidikan dan peningkatan jumlah dan pendidikan bagi anggota Penyidik Pegawai Negri Sipil dilingkup Satpol PP Kota Tanjungpinang kedepannya.

Kata Kunci : Peran, Kinerja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2

Role of Local Government Tanjungpinang Facilitating and Strengthening Civil Affairs Officer Performance ( investigators ) (Case Study Investigators

Civil Affairs Officer Civil Service Police Unit Tanjungpinang

By : Mardiana

ABSTRACT

Civil Service Police Unit is Enforcers Regional Regulation . With the issuance of law No. 12 of 2012 on the Civil Servant Investigators Negeri in 2014 but until now the performance of Civil Servant Investigators still zero , this phenomenon can be seen that in action against violations of local regulations Investigator was limited to conduct training and yet the level of sanctions . Where the need for the role of Local Government in facilitating and strengthening the performance of Investigators Civil Affairs Officer in the Work Environment in particular municipal police Tanjungpinang

This research uses descriptive qualitative research methods . Informen determination is done by using sampling purposof ie sampling technique with a certain consideration . The concept tioritis used yautu according to Van Meter and Van Horn offers a basic model of the six variables that form the bond between policy and performance , Measures basic and policy objectives , Resources ,, Communication between the organization and activity implementation , Characteristics Agent Executing , attitude or inclination of the executor and Environment Economic, Social , and Political .

The results showed that the performance of Civil Servant in the scope of the civil service police unit in Tanjungpinang have not been able to crack down on violations of local regulations that occurs due to the lack of technical regulations for implementing the mayor , not the Secretariat , are still inadequate number of personnel . Role of Tanjungpinang City Government to the improved performance Investigators Civil Affairs Officer in the scope of the municipal police Tanjungpinang , will soon form a Civil Affairs Officer Investigator Secretariat and issued the mayor for technical performance and coordination Investigators Civil Affairs Officer in carrying out its duties and functions as an infringement action Regulation Tanjungpinang City area . Other efforts were made for the provision of education and increase the number and education for members of Civil Affairs Officer Investigator The scope Tanjungpinang future municipal police .

Keywords : Role , Performance, Civil Servant Investigators

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah era reformasi Otonomi Daerah pun berkembang di Indonesia.

Banyak Kota atau daerah yang tadinya tidak diperhitungkan dan dipandang sebelah

mata, diberi kesempatan untuk menjadi kota mandiri. Undang-Undang Nomor 05

Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah memang membuat banyak perubahan.

Masing-masing kota yang merasa memenuhi kriteria, mengajukan diri menjadi

Daerah Otonomi. Tentu tidak semua permintaan daerah dipenuhi. Hanya yang

memenuhi syarat dan disahkan oleh pemerintah, kemudian Kota tersebut berhak

mengelola sendiri pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD)-nya. Kota tersebut terpacu untuk mengekspos potensi alam atau memacu

sumber daya masyarakat untuk “bersaing” dengan kota-kota yang sudah lebih

maju sebelumnya. Ada yang berhasil, tapi ada juga kota yang masih disubsidi oleh

Provinsi atau Pemerintah pusat.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang beruntung menjadi

Kota mandiri. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 21

Juni 2001, Tanjungpinang pun menjadi Kota Otonom, yang diresmikan pada

tanggal 17 Oktober 2001, dan tidak lagi di bawah Kabupaten Kepulauan Riau.

Pemerintahannya berjalan efektif sejak 16 Januari 2002. Kemudian, tahun 2004,

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dan Tanjungpinang menjadi Ibu Kotanya.

4

Setelah diresmikannya kota Tanjungpinang sebagai Daerah Otonom,

pemerintah kota Tanjungpinang berusaha menyusun Perencanaan tahapan - tahapan

pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dalam rangka

penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta

didorong dengan adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam

bentuk kebijakan daerah, maka pemerintah membuat suatu produk hukum yang

disebut sebagai Peraturan Daerah (PERDA) yang merupakan sebagian dari tuntutan

peraturan perundang-undangan guna menyelengarakan pemerintah daerah dan

sekaligus guna mewujudkan pelayanan terhadap publik.

Agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, maka

Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan dan

ditegakkan secara konsekuen yang dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum

yang professional, jujur, berwibawa, dan bermartabat. Dalam hal ini, Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai penegak Perda, sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri

Nomor 54 tahun 2011 tentang Setandar Oprasional Prosedur (SOP) dari Satuan

Polisi Pamong Praja , Diberikan wewenang untuk menertibkan bagi mereka yang

melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah menjadi sangat penting karena harus memperhatikan betul

kebutuhan dan perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya

dengan diterbitkannya Peraturan Daerah jangan sampai mengakibatkan

terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum

dan ketentraman atau ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersikap

diskriminatif.

5

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembentukan Peraturan

Daerah bertujuan untuk :

1) Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan;

2) Peraturan Daerah dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing

daerah;

3) Peraturan Daerah yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingn

hukum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sampai saat ini terdapat 129 Peraturan Daerah yang ada di Kota

Tanjungpinang, dengan berbagai maksud yang berbeda - beda dan kebijakan yang

berbeda pula, tentuya dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk dapat mewujudkan

visi dan misi Kota Tanjungpinang. Namun didalam pengimplementasian dari

Peraturan Daerah tersebut tentunya masih terdapat pelanggaran - pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat. Terdapat 18 ( Delapan Belas) Peraturan Daerah yang

berada dibawah/dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I

Peraturan Daerah yang dapat ditangani Oleh Satpol PP (PPNS) Kota Tanjungpinang

No Perda Tentang1. No 08 Tahun 2005 K3 Kota Tanjungpinang2. No 09 Tahun 2005 Penataan dan pembinaan pergudangan3. No 06 Tahun 2008 Pemberian Usaha Pariwisata Kota

Tanjungpinag4. No 10 Tahun 2008 Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

6

Pemerintah Kota Tanjungpinang5. No 14 Tahun 2009 Sistem Pengelolaan Sampah Kota

Tanjungpinanag6. No 07 Tahun 2010 Bangunan Gedung7. No 09 Tahun 2010 Sitem Pengelolaan Kepurbakalaan,

Kesejarahan dan Museum8. No 09 Tahun 2010 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota

Tanjungpinang9. No 02 Tahun 2011 Pajak Daerah Kota Tanjungpinang10. No 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan Kota Tanjungpinang11. No 05 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum Kota Tanjungpinang12. No 06 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha Kota Tanjungpinang13. No 07 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu Kota

Tanjungpinang14. No 11 Tahun 2012 SOTK Satpol PP Kota Tanjungpinang15. No 12 Tahun 2012 PPNS Kota Tanjungpinang16. No 01 Tahun 2013 Pencegahan Dan Perdagangan Orang di Kota

Tanjungpinang17. No 02 Tahun 2013 Izin Penimbunan Lahan di Kota

Tanjungpinang18. No 03 Tahun 2013 Penyelenggaraan Perizinan di Kota

TanjungpinangSumber : Katalog Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014

Berdasarkan Tabel I.I diatas menunjukkan bahwa jumlah Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang yang dapat ditangani dan diselidiki oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tanjungpinang dan Penyidik Pegawai Negri Sipil Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 18 (Delapan Belas) Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang.

Upaya yang dilakukan pembuat Undang-Undang dalam mengantisipasi dan

menanggulangi pelanggaran - pelanggaran yang cenderung meningkat baik secara

kuantitas maupun kualitas adalah  menyusun peraturan perundang-undangan yang

memberikan kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk terlibat dalam

proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan

7

secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana.

Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu

kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk menegakkan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas, keberadaan dan peranan Penyidik

Pegawai Negri Sipil sangat penting bagi penyidikan atas pelanggaran Peraturan

Daerah agar tahapan penindakan dalam sebuah pelanggaran Peraturan Daerah

dapat berjalan sesuai aturan yang ada.

Dalam Perumusan Ketentuan Pidana dalam suatu Peraturan Daerah tentu

tidak terlepas dengan perumusan ketentuan penyidikan. Kewenangan penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah inilah selanjutnya menjadi tugas dari

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS), Khusunya Penyidik Pegawai Negri Sipil

()PPNS didaerah. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menjelaskan “Penyidik Pegawai Negri Sipil adalah pejabat Pegawai

Negri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk

selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkungan Undang-undnag yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing”.

Peraturan perundangan yang dimaksud tugas dan fungsi dari Lembaga

terkait. Sebagai contoh Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang diatur oleh Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS).

8

Selama ini masyarakat tentunya mengetahui bahwa penegakan hukum di

Indonesia dilaksanakan oleh aparat Lembaga Penegakan Hukum, seperti

penyidikan Polri. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa Pegawai Negri Sipil (PNS)

yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS) juga memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan, bahkan

hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan

bahwa Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam

Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota. Perumusan ketentuan pidana tersebut diatur berhubungan dengan

pelanggaran yang akan ditimbulkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Berbagai Peraturan Daerah yang idealnya mampu merubah suatu

pemerintahan daerah menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Masih terdapat

pelanggaran - pelanggaran yang terjadi terkait dengan ketertiban, kebersihan, dan

keindahan Kota. Diantaranya, yaitu : Penimbunan, Penggalian Bauksit, Perizinan,

Rumah Liar, Pedagang Kaki Lima, Tindak Asusila, Administrasi Kependudukan

dan lain sebagainya. (Data Satpol PP kota TPI, tahun 2014)

Dalam memproses atau menindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

tersebut, tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari Instansi terkait penegak

Peraturan Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diamanatkan dalam

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Setandar Oprasional

9

Prosedur (SOP) dari Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, dalam memaksimalkan

tujuan dari Peraturan Daerah tersebut pemerintah daerah membentuk Peraturan

Daerah nomor 12 tahun 2012 sebagai lanjutan dari Kemendagri No.6 tahun 2003,

yang mengatur tentang Penyidik dari pelanggaran Perda, yaitu Penyidik Pegawai

Negri Sipil (PPNS).

Didalam menjalankan tugasnya, sesuai yang diamanatkan dalam

Kemendagri Nomor 6 dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 tahun

2012, bahwa Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) daerah berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Daerah dan mempunyai

tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Penyidik Pegawai

Negri Sipil (PPNS) memiliki wewenang diantaranya :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak

pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sesuai dengan bidang tugasnya juga

mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut :

a. Melakukan Penyidikan

b. Menyerahkan hasil penyidikan

10

c. Membuat Berita Acara

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah

Dari 18 (Delapan Belas) Peraturan Daerah yang dapat ditangani oleh Satuan Polisi

Pamong Praja, yang selama ini baru ditangani oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang

yaitu:

Tabel 1.2Pelanggaran Perda yang Baru ditangani Satpol PP Kota Tanjungpinang

No Pelanggaran Perdan yang dilanggar1. Berjualan ditrotoar Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)2. Penertiban Pedagang Kaki Lima Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)3. Penimbunan Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)4. Penertiban KTP Perda no 9 Tahun 2011

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber: Data Satpol PP Kota Tanjungpinang Tahun 2015

Berdasarkan Tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa baru 2 (dua) pelanggaran

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dan Penyidik Pegawai Negri Sipil Kota Tanjungpinang ,Sementara Terdapat

18 (Delapan Belas ) Peraturan Daerah yang harus ditangani.

Namun, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan didalam pelaksanaan

tugasnya sejak terbentuk Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyidik

Pegawai Negri Sipil (PPNS) tersebut, semakin banyak laporan-laporan dari

masyarakat mengenai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di Kota

Tanjungpinang, akan tetapi dalam menindaklanjutinya hanya bersifat persuasif,

yakni pengimbauan dan peringatan terhadap pelanggar Perda tanpa melibatkan

PPNS untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

11

Sehingga sanksi yang diterima bagi para pelanggar Peraturan Daerah

bersifat Pasif, tidak ada efek jera bagi sipelanggar Peraturan Daerah. Tiap kali

kedapatan pelanggaran Peraturan Daerah, sebagai contoh didalam pelanggaran

Perda K3 yang menyangkut Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan lingkungan,

akan tetapi tidak pernah sampai kepada tipiring sebagai efek jera bagi mereka yang

melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Setiap laporan yang ditujukan kepada

Satuan Polisi Pamong Praja, memang selalu mendapatkan respon yang baik hingga

dalam memproses bagi para pelanggar Peraturan Daerah tersebut. Mulai dari

peneguran, penghimbauan, pengangkatan, pendataan, dan pemberian surat

peringatan kepada mereka yang melakukan pelanggaran Peraturan Derah. Penyidik

Pegawai Negri Sipil (PPNS) hanya berperan sebatas memeriksa tanda pengenal diri

tersangka dan pemberi himbauan saja.

Idealnya setiap laporan yang masuk atau yang diterima oleh Satuan Polisi

Pamong Praja, selanjutnya di identifikasi lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negri

Sipil (PPNS) sebagai Pejabat yang berwenang untuk menyelidiki tentang

keabsahan pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi. Tentunya dalam hal ini,

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kota Tanjungpinang, khususnya di Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang membutuhkan instansi-instansi yang

saling berkaitan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu peranan

Pemerintahlah yang paling sangat dibutuhkan, seperti yang sudah berjalan di

Kabupaten Cilacap.( Sumber : Via media Komunikasi (Henpon) Dengan Anggota

Penyidik Pegawai Negri Sipil, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Cilacap)

12

Jumlah Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPN)S yang ada di Kota

Tanjungpinang, khusunya dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang, sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 baru

berjumlah 3 (tiga) personil. Namun, sampai saat ini belum ada satupun pelanggaran

Peraturan Daerah khususnya Perda K3 No. 8 Tahun 2005 yang ditangani Penyidik

Pegawai Negri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dari

pelanggaran yang telah ada, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang telah ada.

Sejatinya sebagai suatu Organisasi Birokrasi dalam sebuah pemerintahan,

maka dalam memproses suatu pelanggaran Peraturan Daerah, Agar hasil yang

didapatkan maksimal, dibutuhkan adanya keterkaitan antara system yang saling

berhubungan. Dalam hai ini, peranan pemerintah sangatlah diperlukan. Seperti

yang telah berjalan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terdapat adanya saling

koordinasi antara satu dengan yang lainya. Hal itulah yang membuat peranan

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di Kabupaten Cilacap sangat tampak jelas

didalam penanganan sangksi bagi para pelanggar Peraturan Daerah.

Didalam proses pengkajian untuk mengetahui lebih dalam mengenai

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS), maka peneliti mencoba menggali informasi

mengenai keefektifitasan dari kerja Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di

Kabupaten Cilacap, yang merupakan daerah percontohan dan sudah tampak hasil

dari kinerja Pegawai Penyidik Negri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan diamanatkan

oleh Undang-undang. Penyidik Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Cilacap,

khusunya Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan kerja Satuan Polisi

13

Pamong Praja Kabupaten Cilacap berjumlah 8 (Delapan) personil yang

kesemuanya sudah mendapat pengesahan berupa Surat Keputusan dan

Pengangkatan Sumpah oleh Instansi terkait. Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

Kabupaten Cilacap sudah berjalan sesuai aturan yang ada,

Setiap kali mendapat laporan mengenai tindak pelanggaran Peraturan

Daerah, maka Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja menanggapinya secara cepat, mulai dari rapat interen mereka,

hingga rapat dengan mengundang Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) pada

instansi lain dari SKPD terkait, sampai pada penindakan dilapangan yang

melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar dapat menyidangkan

secara langsung dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah

tersebut secara Efektif dan Efesien. Sehingga, hasil yang didapatpun sesuai dengan

harapan. Yaitu menciptakan masyarakat yang taat aturan, tertib dan Kota pun

menjadi tentram.

Mengingat begitu pentingnya penegakan Peraturan Daerah bagi Kota

Tanjungpinang agar lebih baik dikedepannya, ternyata disini Penyidik Pegawai

Negri Sipil (PPNS) sangat membutuhkan peran atau campur tangan dari

pemerintah daerah agar mereka dapat bekerja maksimal sesuai kewenangannya

yang tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 tahun

2012 tersebut di atas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih detail

tentang hal tersebut dalam penelitian yang berjudul : ”PERAN PEMERINTAH

DERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMFASILITASI DAN

MEPERKUAT KINERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS)

14

”(STUDI KASUS PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS) SATUAN

POLISI PAMONG PERAJA KOTA TANJUNGPINANG)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengemukakan

rumusan masalah yakni,

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan

memfasilitasi dan memperkuat kinerja Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam

menjalankan tugasnya dan fungsinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kota

Tanjungpinang terhadap peranan PPNS, sejak terbentuknya Perda Nomor 12 tahun

2012 Tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan kerja Satuan

Polisi Pamong Praja kota Tanjungpinang?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah

sekaligus menerapkan ilmu tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya

tulis ilmiah.

b. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak/kalangan yang memerlukannya

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

15

c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna terutama bagi penulis dan pembaca

lainnya guna menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan lainnya.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan upaya bagaimana cara mengukur suatu

variabel, sedangkan fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat untuk

mengidentifikasi fenomena yang diamati dengan jelas, logika atau penalaran yang

digunakan penelilti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji. Konsep

yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah variabel yang merupakan

sebuah performansi suatu implementasi dari kebijakan yang pada dasarnya secara

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja dari implementasi kebijakan publik yang

berlangsung dalam hubungan variabel. Dimana dalam kajian ini mampu menjawab

persoalan mengenai peran pemerintah daerah dalam mempfasilitasi dan

memperkuat kerterkaitan antara kinerja dari kepala daerah (pemerintahan) dalam

kebijakan yang dibuat terhadap peran PPNS dalam menjalani tugasnya menangani

tindak pelanggaran Perda.

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yakni enam

variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan kinerja

(performance) (Winarno, Budi, 2002:158-176). model ini tidak hanya menentukan

hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat, mengenai

kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara

variabel-variabel bebas. Adapun variabel-variabel tersebut adalah :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, berkenaan dengan hal-hal

yang menyebabkan terbentuknya PPNS.

16

a. Ukuran dasar dan tujuan Pembentukan PPNS pada lingkup satuan

Polisi Pamong Praja di Kota Tanjungpinang.

b. Aturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan PPNS di lingkup satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinan

2. Sumberdaya

a. Sumber Daya Manusia (SDM), yang sudah tersedia

b. Sumber Daya Finansial

3. Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas pelaksanaan.

a. Kordinasi antar agen pelaksana (anggota PPNS) dengan instansi terkait

b. Pelaksanaan kinerja PPNS di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang

4. Karakteristik Agen Pelaksana,

a. Kompetensi dari anggota PPNS dalam menindak Pelanggaran Peraturan

Daerah di Kota Tanjungpinang

5. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

a. Pemahaman dari agen palaksana

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

a. Ligkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dengan adanya PPNS dalam

lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni berupaya menyajikan

gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus di lokasi penelitian. Mely

17

G. Tan (Silalahi, 2010: 28) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Melalui metode kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan pemahaman yang

mendalam tentang permasalahan penelitian berdasarkan pada data-data yang di

dapatkan serta pemahaman yang berkembang diantara orang-orang yang menjadi

informan penelitian, kemudian dianalisis dengan teori yang telah ada.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitan ini, penulis mengambil lokasi di lingkungan kerja Satuan

Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tanjungpinang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari

responden yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai instansi terkait

yang diberi wewenang sebagai penegakan Peraturan Daerah, Penyidik Pegawai

Negri Sipil (PPNS) dilingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa Peraturan Mentri, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, serta buku referensi yang mendukung penelitian ini. Data

sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang

18

digunakan untuk mendukung penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder

dari literatur, buku dan internet, serta data yang diperoleh dari dokumentasi

yang dibutuhkan.

4. Informan

Informan adalah seorang yang dalam penelitian menjadi nara sumber untuk

memberikan data atau orang yang memberikan keterangan. Penentuan Informen

dilakukan dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan

sampel dengan perimbangan tertentu ( Sugiyono, 2009:85).Informen dalam

penelitian ini meliputi :

Tabel 1.3

Informan Penelitian

No Informen Jumlah1. Walikota Tanjungpinang 1 Orang2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang 1 Orang3. Sekretaris Kota Tanjungpinang 1 Orang4. Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang 1 Orang5. PPNS Satpol PP Kota Tanjungpinang 3 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Dari tabel 1.2 di atas, adapun informan pada penelitian ini adalah Walikota

Tanjungpinang, Bpk.H.Lis Darmansyah,SH..Kemudian Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Tanjungpinang, yakni Bpk.Irianto,SH. yang mana merupakan

informan yang mengetahui sejauh mana peranan dari Pemerintah Daerah Kota

Tanjungpinang dalam pengoptimalan peranan Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, kemudian

19

sejauh mana Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

tersebut sudah terealisasikan.

Kemudian informan penelitian dari anggota PPNS dilingkungan kerja

Satpol PP Kota Tanjungpinang, Serta Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, dan

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.

5. Teknik dan Alat pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka penulis menggunakan teknik

yaitu:

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

tanya-jawab dengan responden/informan yang tujuannya untuk mendapatkan

informasi dan data-data yang diperlukan Peneliti. Teknik ini dilakukan secara lisan

atau percakapan langsung tanpa alat tulis.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting

adalah melalui pengamatan, ingatan dan catatan kecil penelitian lapangan (field

note). (Sugiyono,2009:145)

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yakni enam

variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan kinerja

(performance) (Winarno, Budi, 2002:158-176).

F. Kaitan Kebijakan Dengan Kinerja

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yakni enam

variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja

(performance) (Winarno, Budi, 2002:158-176). model ini tidak hanya

menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel terikat mengenai

kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara

variabel-variabel bebas.

Adapun variabel-variabel yang akan dijelaskan sebagai berikut adalah :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor

yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn,

identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial

dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini

menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di

samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu

21

sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. (Winarno,

Budi, 2002:124).

2. Sumber- sumber kebijakan( Van Meter dan Van Hom ,Dalam Budi Winarno,

2012:161)

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang

(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang

efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, besar kecilnya dana akan

menentukan faktor keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan. ( Van Meter dan Van

Hom ,Dalam Budi Winarno, 2012:161)

Menurut Van meter dan Van Horn, Koordinasi merupakan mekanisme

yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik untuk hasil kinerja yang

baik pula.

Selain itu, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan

mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya

akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi

(atasan) untuk mendorong pelaksanaan (pejabat bawahan) bertindak dalam

suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi

hierarkhis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai

kekuasaan personil yang diukur dari:

a. Rekruitmen dan seleksi

22

b. Penugasan dan relokasi

c. Kenaikan pangkat,dan

d. Akhirnya pemecatan.

Dalam hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah,

dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama,

nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tinggi sering

kali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi

kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan

menginterprestasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman

pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif

dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang

berguna dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan dapat menyadarkan

pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Menurut Van Meter dan

Van Horn, kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk

kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan kekuasaan

koersif.

4. Karakteristik badan-badan pelaksanaan( Van Meter dan Van Hom, Dalam

Budi Winarno, 2012:166)

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensi maupun nyata

dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen

23

dari model ini terjadi dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi

dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Van Meter dan Van Horn, mengetengahkan beberapa unsur yang

mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan

kebijakan :

a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

b) Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan dan proses-

proses dalam badan-badan pelaksanaan.

c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara

anggota-anggota legislatif dan eksekutif)

d) Vitalitas suatu organisasi

e) Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai

jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat

kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-

individu di luar organisasi

f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat

keputusan” atau “pelaksana keputusan”

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik( Van Meter dan Van

Hom ,Dalam Budi Winarno, 2012:167)

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan

publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

24

Terutama dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada

hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada

implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yan kecil,

namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin

mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan

pelaksanaan.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di

mana implementasi itu dilaksanakan menurut Van Meter dan Van Horn,

antara lain:

a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi

pelaksanaan cukup mendukung implementasi yang berhasil?

b. Sejauh mana atau bagai mana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang

berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang

bersangkutan?

c. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan

yang dihubungkan?

d. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?

e. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana,

apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?

f. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi

untuk mendukung atau menentang kebijakan?

25

6. Kecenderungan pelaksana (implementers) ( Van Meter dan Van Hom ,Dalam Budi Winarno, 2012:168)

Van Meter dan Van Horn, berpendapat bahwa setiap komponen dari

model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi

pelaksana dalam yurisdiksi di mana tipe dan tingkatan sumber-sumber yang

disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan

komunikasi dan pelaksanaan. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan oleh

Van Meter dan Van Horn, kaitan antara sumber-sumber dan lingkungan

ekonomi, sosial dan politik dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana

menunjukkan bahwa tersedianya sumber-sumber keuangan dan sumber lain

mungkin akan menimbulkan tuntutan oleh para warga Negara swasta dan

kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir untuk peran serta dalam

implementasi program yang berhasil faktor ini juga akan mendorong kelompok-

kelompok yang pasif untuk berperan serta di dalam implementasi kebijakan.

26

Gambar 2.1Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

ukuran-ukuran dasar

dan tujuan-tujuan

kebijaksa-

naan

sumber-sumber

Sumber: Budi Winarno: 2002: 160

27

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-

kegiatan pelaksana

Karakteristik-karakteristik dari badan-

badan pelaksana

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial

dan politik

Kecenderungan pelaksana-pelaksana

P

e

n

c

a

p

a

i

a

n

BAB III

GAMBARAN UMUM PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

A. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam

memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dapat

berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja

dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota. Di

daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di

daerah Kabupaten atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda), sehingga antar daerah bisa saja memiliki nama,

organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda. Polisi Pamong Praja didirikan di

Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi

sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah

dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi

Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, dimana diawali dengan kondisi

yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di

28

Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen

Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk

tanggal 5 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja

dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan

Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan

dukungan para petinggi Militer atau Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya

berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian

Negara seperti dimaksud dalam UU No. 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satuan Polisi

Pamong Praja mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satuan Polisi

Pamong Praja merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas

dekonsentrasi. Saat ini UU No. 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No.

22/1999 dan direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat

pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai

pelaksanaan tugas desentralisasi.

29

B. Kepala Seksi Penyidikan

1. Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang berada di bawah

Kepala Bidang Penegakan Perundang -Undangan Daerah, Peraturan

Daerah Penyidik Pegawai Negri Sipil yaitu Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2012. Semenjak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut,hun

2014 lalu belum terlihat adanya kinerja dari Penyidik Pegawai Negri

Sipil (PPNS) yang berada dilingkungan Kota Tanjungpinang,

khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah berjalan, 2 tahun,

Pada tahun 2014 barulah diselenggarakan pendidikan dasar bagi calon

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja.

Jumlah Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang mengikuti

pendidikan dasar tersebut berjumlah sekitar 6 (Enam) orang. Pada awal

2015 lalu, 3 (Tiga) dari 6 (Enam) Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS) yang berada di Satpol PP dipindahkan ke Kelurahan. Sehingga

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang tersisa di Satuan Polisi

Pamong Praja saat ini berjumlah 3 (Tiga) orang. Jumlah yang

demikian, tidak sebanding dengan banyaknya pelanggaran Perda yang

sering kali terjadi di Kota Tanjungpinang, dan sampai saat ini Penyidik

Pegawai Negri Sipil (PPNS) yang ada belum bisa melakukan

Penyidikan sesuai dengan Perda yang telah dibentuk. .

30

Tabel 3.I

Nama Anggota PPNS Satpol PP Kota Tanjungpinang

No Nama Anggota PPNS Satpol PP Pangkat1. Yudi Kurniawan 3 (Tiga) A2. Fajar Cahyino 3 (Tiga) A3. Riska Aarhian 3 (Tiga) A

Sumber : Struktur Organisasi PPNS Satpol PP Kota Tanjungpinang 2015.

Perda yang dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Tajungpinang yaitu: Ada sekitar 18 Peraturan Daerah, Dapat

dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.II

Perda Yang Dapat ditangani Oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang

No Perda Tentang1. No 08 Tahun 2005 K3 Kota Tanjungpinang2. No 09 Tahun 2005 Penataan dan pembinaan pergudangan3. No 06 Tahun 2008 Pemberian Usaha Pariwisata Kota

Tanjungpinang4. No 10 Tahun 2008 Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kota Tanjungpinang5. No 14 Tahun 2009 Sistem Pengelolaan Sampah Kota

Tanjungpinanag6. No 07 Tahun 2010 Bangunan Gedung7. No 09 Tahun 2010 Sitem Pengelolaan Kepurbakalaan,

Kesejarahan dan Museum8. No 09 Tahun 2010 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota

Tanjungpinang9. No 02 Tahun 2011/07 Tahun

2014Pajak Daerah Kota Tanjungpinang

10. No 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Tanjungpinang

11. No 05 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum Kota Tanjungpinang12. No 06 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha Kota Tanjungpinang13. No 07 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu Kota

Tanjungpinang14. No 11 Tahun 2012 SOTK Satpol PP Kota Tanjungpinang

31

15. No 12 Tahun 2012 PPNS Kota Tanjungpinang16. No 01 Tahun 2013 Pencegahan Dan Perdagangan Orang di Kota

Tanjungpinang17. No 02 Tahun 2013 Izin Penimbunan Lahan di Kota Tanjungpinang18. No 03 Tahun 2013 Penyelenggaraan Perizinan di Kota

Tanjungpinang Sumber : Katalog Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014

Perda yang baru ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang yaitu baru 2 (Dua) Peraturan Daerah Dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 3.2Pelanggaran Perda yang Baru ditangani Satpol PP Kota Tanjungpinang

No Pelanggaran Perdan yang dilanggar1. Berjualan ditrotoar Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)2. Penertiban Pedagang Kaki Lima Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)3. Penimbunan Perda No 08 Tahun 2005 (Perda K3)4. Penertiban KTP Perda no 9 Tahun 2011 Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Sumber : Buku Laporan Satpol PP Kota Tanjungpinag Tahun 2015

32

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penulis yang di dapat dari

berbagai literature dan hasil wawancara terbuka dengan Walikota Tanjungpinang,

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Ketua

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dan Anggota Penyidik Pegawai

Negri Sipil (PPNS) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang,

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negri

Sipil (PPNS) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang masih

belum dapat berjalan secara optimal dalam menindak Pelanggaran Peraturan

Daerah di Kota Tanjungpinang. Penindakan atas pelanggaran peraturan daerah

selama ini baru sebatas pembinaan dan belum hingga tahap pemberian sanksi atau

denda. Hambatan kinerja Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkup Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam menindak pelanggaran Peraturan

Daerah yakni dikarenakan masih kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negri Sipil

(PPNS) khususnya di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, belum adanya

Sekretariat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di Kota Tanjungpinang, belum

adanya Peraturan Walikota terhadap teknis kinerja dan koordinasi Penyidik

Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjugpinang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota

Tanjungpinang terhadap peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)

33

di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yakni, akan segera

membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dan menerbitkan

Peraturan Walikota untuk teknis kinerja dan koordinasi Penyidik Pegawai Negri

Sipil ()PPNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penindakan

pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Upaya lain yang dilakukan

berupa pemberian pendidikan dan peningkatan jumlah dan pendidikan bagi

anggota Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkup Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tanjungpinang kedepannya.

B. SARAN

a. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang di harapkan segera mengeluarkan

Peraturan Walikota Tanjungpinang yang didalamnya terdapat Sekretariat

Penyidik Pegawai Negri Sipil, Perjanjian Kerjasama dengan Intansi

Terkait, Tunjangan Penyidik Negri Sipil dan yang terkait untuk

meningkatkan Penyidik Pegawai Negri Sipil di Pemerintahan Kota

Tanjungpinang.

b. Untuk Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Kota Tanjungpinang untuk lebih

mengawasi atas pelanggaran perda yang ada dan mencari jalan dan solusi

cepat terhadap hambatan yang ada dan mengalokasikan dana untuk

membuat Sekretariat Penyidik Pegawai Negri Sipil.

c. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpianang agar memberikan

dorongan dan motivasi bagi anggotanya untuk meningkatkan

sumberdayanya untuk menjadi Pegawai Penyidik Negri Sipil (PPNS).

34

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku – Buku

Ahmadi,Abu, 1982 ,Psikologi Sosial.Surabaya:PT Bina Ilmu.

Agustino, Leo, 2005, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi aksara.

Abidin Said Zainal, 2006, Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga, Jakarta :

Suara Bebas

Arikunto, Suharsimi, 1995, Manajemen Penelitian, Jakarta : Rineka

----------- 1997, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara

----------- 2004, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta ; Bumi Aksara

Bauer, 2003, Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in

Germany and the United States. Dissertation, University of Cincinnati –

Clermont.

Basaid, A. Saad, 1995, Evaluasi Kinerja Dalam Perencanaan Pembangunan,

Jakarta : Sinar Grafika

Dunn,William N,1999, Analisa Kebijakan Pubilk, Yogyakarta: Gajah Mada,

University Perss.

Dunn, William N, 2006, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua),

Yogyakarta : UGM Press.

E. St. Harahap, 2007, Kamus Besar Bahasa`Indonesia, Bandung : Balai Pustaka

Farida, Maria, 2006, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit: Kanisius, cet. 11

Syiful Bahri Djamarah, 1997, .Strategi Belajar Mengajar. Jakarta :Rineka Cipta.

Horton dan Hunt, 1993, Sosiologi, Jakarta:Penerbit Erlangga

35

Ndraha,Talizuduhu, 2003, Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan.

Jakarta: Rineka Cipta.

Mangkunegara. 2005.SumberDaya Manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya:

Bandung

Mumford, Alan.Mencetak Manajer Andal Melalui Coaching dan Monitoring

Jakarta: PT Pustaka

Nugroho, Riant.D, 2003, Kebijakan Publik (Implementasi dan Evaluasi), Jakarta :

Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi,.

Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Sirait, Aji dan Martin, 1999, Perencanaan dan Evaluasi (suatu system untuk

proyek pembangunan), Jakarta : Bumi aksara.

Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Suyanto, 1998, Penelitian Evaluasi program, Departemen Sosial RI

Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Umar, Husein, 2002, Evaluasi kinerja Perusahaan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama

Winarno,Budi, 2013, Kebijakan Publik, Yogyakarta : CAPS

Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan publik, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tentang Penyidik

Pegawai Negri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

36

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyidik

Pegawai Negri Sipil

- Media Massa, Suara Pembaruan, Minggu, 27 September 2009 PP Nomor 58

tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Budi Winarno (2002)

37

38