Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer-
intah (LAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dapat dis-
elesaikan tepat pada waktunya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja pada prinsipnya merupakan
wujud dari upaya yang serius dan konsisten untuk melaksanakan
dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja
ini disamping mencerminkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu
1 (satu) tahun juga merupakan media pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis
Tahun Anggaran 2019 melalui rangkaian program dan kegiatan dalam rangka mewujud-
kan tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sebagai sebuah dokumen pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan dan
atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian tu-
juan dan sasaran organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh infor-
masi tersebut dapat ditemukan di dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis ter-
hadap keberhasilan dan ketidak berhasilan pada masing-masing kegiatan.
Laporan akuntabilitas kinerja ini tentunya belum sepenuhnya merefleksikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal, namun kami mengharapkan dengan
diterbitkannya LAKIP Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran
dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pi-
hak yang berkepentingan.
Kami berharap LAKIP Tahun 2019 ini dapat menjadi media pertanggungjawa-
ban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja aparatur serta sebagai bahan pertim-
bangan dalam menyusun kebijakan dibidang peningkatan kualitas penyelenggaraan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di masa mendatang.
i
Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi menyele-
saikan LAKIP ini, kami sampaikan terima kasih semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa mencatatNya sebagai bentuk amal ibadah yang baik, Aamiin
Mataram, 2020
Kepala BPSDM DaerahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tri BudiprayitnoPembina Utama MudaI (IV/c)
NIP. 1968106 198803 1 003
II
IKHTISAR EKSEKUTIF
Paradigma Reformasi yang berlangsung selama ini yang ditandai dengan
penekanan akan arti pentingnya Otonomi Daerah bagi Pemerintahan di Daerah,
berdampak kepada semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan
hak-haknya, hal ini ditandai dengan sangat kritisnya masyarakat dalam mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menuntut agar pemerintah menjadi lebih aspi-
ratif dalam penyusunan program pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dengan demikian, setiap instansi pemerintah saat ini dituntut untuk lebih
mampu mengembangkan kreasi dan inovasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat.
Kreasi dan Inovasi tersebut dituangkan dalam perencanaan strategis, dievaluasi setiap
akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas/ pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada
masyarakat sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami
keberhasilan dan kegagalan suatu instansi dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB periode lima tahunan Tahun
2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) BPSDMD Provinsi NTB ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya
untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kin-
erja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Hal ini mengingat pelaporan
akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara/
daerah dan implementasi berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya pen-
ingkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good gover-
nance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyeleng-
garaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklan-
juti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be-
bas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi NTB, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
III
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan fungsi penunjang unsur
pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Tugas dan fungsi BPSDMD sesuai pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur NTB
Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan “
BPSDMD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan
dan Pelatihan ”.
Tugas dan fungsi BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB selaras dengan visi Gubernur
NTB sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB periode lima tahunan ( 2019-
2023 ) yaitu “ Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang ” dengan salah satu
misi yang mendukung BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB adalah Misi kedua “ NTB
Bersih dan Melayani (Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja, Bersih
dari KKN dan Berdedikasi) ”.
Berdasarkan visi dan misi di atas maka tujuan yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah “ Terwujudnya
Pemerintahan Yang Bersih, Bebas KKN dan Akuntabel ” dengan sasaran yang
merupakan tujuan dari Kepala BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB yaitu Melakukan
Penataan Sistem Manajemen SDM”.
Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan rencana kinerja Tahunan untuk Tahun
2019, dan pada akhir Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Memperhatikan tingkat capaian kinerja dimaksud, BPSDMD Pemerintah
Provinsi NTB, termasuk dalam kategori instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.
Tercapainya pencapaian kinerja yang diperoleh BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari para stakeholder terkait. Kedepannya
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan perbaikan guna mencapai
outcome program pengembangan SDM yang lebih optimal.
IV
DAFTAR ISI
H A L
KATA PENGANTAR ...............................................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................
DAFTAR ISI .............................................................................................................................
BAB. I Pendahuluan
A. Latar Belakang ......................................................................................................................B. Dasar Hukum..........................................................................................................................C. Gambaran Umum ...................................................................................................................
BAB.II Perencanaan Kinerja..............................................................................................10
BAB.III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja....................................................................................................................A.1. perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun ini
…………………………….13A.2. perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun
2018………………...14A.3. perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Setrategis……………………14
A.4 Analisis penyebab Keberhasilan dan Alternatif solusi yang telah dilakukan……..15
A.5 Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya………………………………..16
A.6 Analisi Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan……………………………...16B. Realisasi Anggaran...............................................................................................................
BAB IV Penutup......................................................................................................................
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Rencana Strategis BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB2. Indikator Kinerja Utama BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB3. Rencana Kinerja Tahunan 20194. Perjanjian Kinerja Tahunan 20195. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja PD Tahun 20196. SOP Pengumpulan Data Kinerja 7. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019
V
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGPeningkatan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima merupakan
kebutuhan dalam terjaminnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang kemudian terus diperbaiki dalam pelaksanaannya sehingga
terlaksananya suatu sistem pelayanan yang efektif,efisien dan transparan, Salah
satu factor penting dalam terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan adalah
dengan pembenahan Sumber daya Aparatur lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat
agar lebih kompeten, profesional serta mampu memberikan ide dan gagasan yang
cemerlang bagi pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat, di samping itu juga
dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah
daerah.
Mendapatkan pengembangan kompetensi merupakan hak bagi setiap ASN
hal ini disebutkan dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 (Pasal 21) yang
kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Mana-
jemen Pegawai Negeri sipil, pada Pasal 203 Ayat(4) bahwa pengembangan kom-
petensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (duapuluh) JP dalam 1 tahun.
Perubahan paradigma dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur menjadi
pendorong dalam penataan menejemen Sumber Daya Manusia sebagai tujuan
yang tertuang dalam Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika perspektif lama
memandang pegawai hanya sebagai factor produksi, maka dengan pendekatan
human capital yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai asset
organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk
pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan
organsisasi.
Sumber Daya Aparatur yang ada masih belum optimal baik dari tingkat kinerja dan
kedisiplinan. Gambaran ini dapat dirasakan dari tingkat Perofesionalisme yang
rendah dan sebagainya yang menunjukkan sumber daya aparatur masih lemah.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
1
dibidang Pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Teng-
gara Barat nomor 42 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
nomor 51 Tahun 2016 yang menyatakan “Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Pelatihan” memiliki peran penting dalam peningkatan Kompe-
tensi setiap ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
B. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPSDMD Pemer-
intah Provinsi NTB dilaksanakan berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 200 5-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah‟
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Darah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 13
2
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun2016 ,Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Ke-
dudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan- Badan
Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah dirubah den-
gan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 42 tahun 2017 tentang Pe-
rubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 51 Tahun 2016.
9. Peraturan GubernurNomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
C. GAMBARAN UMUM
1. Pembentukan dan Kedudukan
Pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Teng-
gara Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kedudukan Badan Pengembangan Suber
Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur
penunjang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi
penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang
Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Ke-
dudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pengembangan Sumber Daya
Aparatur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok melak-
sanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengembangan
3
Sumber Daya Manusia, yang diberikan pemerintah kepada Gubernur berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan pemerintah;
b. Penyiapan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan;
c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional;
3. Susunan OrganisasiSusunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pe-
merintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
b. Sekretariat, terdiri dari :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :
Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi;
Subidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
d. Bidang Pengembangan Kompetensi teknis, terdiri dari :
Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan
Administrasi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
Perangkat Daerah Penunjang.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari :
Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan
Pimpinan Tinggi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional;
4
Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara
Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemer-
intah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
5
GAMBAR 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
5
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN
ADMISTRASIPERANGKAT DAERAH PENUNJANG
SUBBIDANGPENGELOLAAN SUMBER BELAJAR
DAN KERJASAMA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI
BIDANG PENGEMBANGA KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN.
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
SUBBAG. PERENCANAAN&KEUANGAN
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
KEPALA BADAN
SUBBIDANGPENGELOLAAN KELEMBAGAAN &
TENAGA PENGBANGAN. KOMPETENSI
SUBBIDANGSERTIFIKASI KOMPETENSI
BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
4. Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan
tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi. Saat ini, sumber daya manusia sudah
tidak lagi dipandang sebagai sumber daya belaka, tetapi merupakan suatu modal atau
aset dalam suatu organisasi sehingga saat ini istilah human resource sudah beralih
menjadi human capital. Sumber daya manusia dilihat sebagai aset yang bernilai dan
dapat dilipatgandakan serta sebagai investasi bagi suatu organisasi.
Oleh karenanya sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organ-
isasi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, BPS-
DMD Provinsi NTB saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur yang telah menem-
puh pendidikan formal dengan jenjang yang variatif dari berbagai disiplin ilmu, sam-
pai dengan 31 Desember 2019 dari 89 orang, jumlah aparatur yang ada pada BPS-
DMD Provinsi NTB pendidikan yang mendominasi adalah lulusan Sarjana diikuti lu-
lusan SMA kemudian lulusan Pasca Sarjana sehingga dari segi kualitas memiliki sum-
ber daya manusia yang cukup memadai untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan
bagi Aparatur Sipil Negara. Adapun rincian pegawai berdasarkan pendidikan formal
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1Jumlah Pegawai BPSDMD Pemerintah Prov. NTB
Berdasarkan Status Pendidikan per 31 Desember 2019
6
NO TINGKAT PENDIDIKAN
STATUSPNS PTT JUMLAH
1. Strata 3 ( S3 ) 2 - 22. Strata 2 ( S2 ) 32 - 323. Starata ( S1 ) 32 - 324. D.IV 4 - 45. D.III 2 - 26. D.II - - -7. SLTA 21 - 218. SLTP 0 - 09. SD - - -
JUMLAH 89 - 89
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2019
Sedangkan susunan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan golongan sebagai berikut :
Tabel 4.2Jumlah Pegawai BPSDMD Prov. NTB
Berdasarkan Golongan per 31 Desember 20185.
NO GOLONGAN JUMLAH1 IV 282 III 413 II 204 I 05 PTT -
TOTAL 89Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2019
Sedangkan dari komposisi menurut status dan pendidikan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3Jumlah Pegawai BPSDM Daerah Prov. NTB Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2019
NO JABATAN JUMLAH1 ESELON II 12 ESELON III 43 ESELON IV 114 FUNGSIONAL UMUM 445 FUNGSIONAL TERTENTU 29
TOTAL 89
5. Gambaran Aset yang Dikelola
Untuk menunjang dan mendukung kelancaran dalam melaksanakan pendidikan
dan pelatihan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri di atas areal seluas 4.356 m2 yang
berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram memiliki sarana dan prasarana yang
cukup memadai seperti terlihat pada tabel 5.1 dibawah ini :
7
Tabel 4.4Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2019NO URAIAN JUMLAH KET
1 Gedung Kantor 4 lokal Baik2 Aula 3 lokal Baik3 Wisma Tambora 73 kamar Baik4 Asrama baru Wisma Praja) 29 kamar Baik5 Musholla 1 lokal Baik6 Ruang Kesehatan (klinik) 1 lokal Baik7 Kelas 12 kelas Baik8 Kendaraan roda 4 9 unit Baik9 Kendaraan roda 2 28 unit Baik10 Komputer 51 unit Baik11 Laptop 21 unit Baik12 OHP 6 unit Baik13 LCD 7 unit Baik14 Mesin genset 2 unit Baik
Meubelair 3.296 unit Baik
Selain itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mempunyai ruangan perpustakaan dengan inven-
taris buku sebanyak 3.000 buah, dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintahan : 300 buah Pendidikan : 250 buah Kepemimpinan : 300 buah Manajemen : 200 buah Buku berbahasa Inggris : 200 buah Panduan/modul : 300 buah KKP, KKK (Diklatpim III dan IV) : 1.200 buah Agama : 50 buah Filsafat : 100 buah Sastra : 100 buah
Secara umum nilai aset yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5
8
Nilai Aset yang Dikelola
KD REK.
URAIAN 2018
1 ASET1 1 ASET LANCAR1 1 1 Kas 01 1 2 Investasi Jangka Pendek 01 1 3 Piutang 01 1 4 Piutang Lain-lain 01 1 5 Persediaan 6.547.7001 1 6 R/K Pusat 0
JUMLAH ASET LANCAR 0
1 2 INVESTASI JANGKA PANJANG1 2 1 Investasi Non Permanen 01 2 2 Investasi Permanen 0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PAN-JANG
0
1 3 ASET TETAP1 3 1 Tanah 2.714.600.0001 3 2 Peralatan dan Mesin 5.250.399.0001 3 3 Gedung dan Bangunan 58.362.705.692,711 3 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 781.350.9501 3 5 Aset Tetap Lainnya 131.750.0001 3 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 01 3 7 Akumulasi Penyusutan 9.557.616.107
JUMLAH ASET TETAP 64.353548.228.70
1 4 DANA CADANGAN1 4 1 Dana Cadangan 0
JUMLAH DANA CADANGAN 0
1 5 ASET LAINNYA1 5 1 Tagihan Penjualan Angsuran 01 5 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 01 5 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 01 5 4 Aset Tidak Berwujud 01 5 5 Aset Lain-Lain 0
JUMLAH ASET LAINNYA 0
JUMLAH ASET 56.859.395.372,71EKSTRA KOMPATIBLE 0
Sumber Pengurus Barang BPSDMD 2019
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJASebagai lembaga teknis daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan dan pelatihan
aparatur. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 tercantum Visi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yakni “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, yang di-
jabarkan dalam 6 misi antara lain Misi pertama,NTB TANGGUH DAN MANTAP,Misi
kedua, NTB BERSIH DAN MELAYANI ,Misi ketiga, NTB SEHAT DAN CERDAS,Misi
keempat, NTB ASRI DAN LESTARI, Misi kelima, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI,
Misi keenam, NTB AMAN DAN BERKAH,serta Misi keenam, NTB AMAN DAN
BERKAH, yang didukung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerin-
tahProvinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.1VISI,MISI, SASARAN, TUJUAN DALAM RPJMD
Visi Misi II Tujuan Sasaran
Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang
NTB Bersih dan Melayani (Transformasi Birokrasi Yang Bersintegritas, Berkinerja,Bersihdari KKN dan Berdedikasi)
Terwujudnya Pemerin-tahan yang bersih ,be-bas KKN dan Akunt-abel.
Melakukan Penataan Sis-tem Manajemen SDM
IndikatorSasaran
MeningkatkanKompetensi dan ProfesionalismeAparatur
Sehubungan dengan tabel di atas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi maka
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
menetapkan tujuan, sasaran,indikator sasaran, Program BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut :
10
Tabel 2.2Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023Tujuan Sasaran Indikator
SasaranProgram Target
Terwujudnya penataansis-tem Menejemen SDM
Meningkat-nyakompetensi ASN
Persentasi ASN yang berserti-fikat
Peningkatan mutu Sum-ber Daya Aparatur
10,43Persen
Dari tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Kemudian menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan suatu
perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh
Perangkat Daerah dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan opera-
sional dari RPJMD dan Renstra untuk tahun 2019 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.3Rencana Kinerja Tahunan
No SasaranSetrategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 41. MeningkatnyaKompetensi ASN Persentase ASN yang
memilikisertifikat
10,43
Berdasarkan Tabel diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
Tabel 2.3Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPENJELASAN
1. Meningkatkan Kompetensi
ASN
Persentasi ASN
yang memiliki
Sertifika
Formulasi Penghitungan :
Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikat dibagi Jumlah ASN Lingkup Pemerintah
11
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPENJELASAN
Provinsi NTB dikali 100%
Tipe Penghitungan : Rasio
Membandingkan jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB dengan jumlah ASN linkup Pemerintah Provinsi NTB
Sumber Data :
BKD Pemerintah Provinsi NTB dan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
Alasan :
1. Pengembangan Kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pada setiap OPD
2. Pemenuhan minimal 20 JP pertahun bagi ASN untuk mengikuti diklat.
Berdasarkan tabel Indeks Kinerja Utama Tahu 2019 maka Kepala Badan Pengemban-
gan Suber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menysun Per-
jajian Kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur
Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang merupakani khtisar Rencana
Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan denganketersediaan anggarannya, yaitu setelah
proses anggaran (budgeting process) selesai.Berikut perjajian
12
kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat:
Tabel 2.4Perjanjian Kinerja
No SasaranSetrategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 41. MeningkatnyaKompetensi ASN Persentase ASN yang
memilikisertifikat
10,43
Untuk mewujudkan target kinerja pada tahun 2019 yang diperjanjikan diatas , Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di-
alokasikan anggaran perubahan sebesar Rp 14.948.551.000,50 yang dilaksanakan melalui
1 (satu) Sasaran Setrategis yakni Meningkatkan Kompetensi ASN dengan Indikator Persen-
tasi ASN dengan target 10,43%.
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat mempunyai sasaran strategis “ Meningkatnya Kompetensi ASN”
dengan Indikator Kinerja adalah “Persentase ASN yang memiliki sertifikat ”.
Dalam mencapai sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan Alokasi Anggaran
sebesar Rp. 14.948.551.006,50 dengan target sebesar 10,43%. Selanjutnya Realisasi
Kinerja Badan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat akan dijabarkan melalui perbandingan sebagai berikut:
1. Perbandingan Target dan Realisasi KinerjaPengukuran Capaian Kinerja membandingkan antara target yang telah ditetap-
kan dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Hal ini terangkum dalam table
berikut ini :
Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No SasaranSetrategis Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapai
an
1 2 3 4 5 6
1. MeningkatnyaKompet
ensi ASN
Persentase ASN
yang
memilikisertifikat
10,43 11,85% 113,61%
Jika dilihat dari table tersebut bahwa realisasi melebihi dari target yang telah
ditentukan ini menunjukkan bahwa secara Persentase ASN yang memiliki sertifikat
Pendidikan,pelatihan serta Sertifikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat telah melebohi dari target yang telah ditentukan dengan capaian
mencapai 113,61% . Nilai capaian yang sangat baik tersebut menggambarkan
bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Teng-
gara Barat telah mampumelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penye-
14
lenggara pengembangan kompetensi melalui Pendidikan,Pelatihan dan sertifikasi
di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dengan baik.
2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 denganTahun 2018
Bahwa realisasi kinerja pada tahun 2019 tidak dapat disbandingkan den-
gan realisasi kinerja pada tahun 2018 karna sesuai Renstra Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ada
perbedaan satuan dalam penentuan target dan realisasi. Kondisi ini mengingat
adanya perbedaan tujuan yang terdapat pada Renstra tahun sebelumnya yang ke-
mudian di rubah menjadi Renstra 2019-2023. Jika pada tahun 2018 target di
tentukan berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan berbeda dengan pada tahun
2019 bahwa dalam penentuan target dengan satuan persentasi ini memudahkan kita
dalam menghitung seberapa capaian yang telah kita capai dari jumlah target secara
menyeluruh yang dalam hal ini jumlah seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat .
3. Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah
pada Rencana Setrategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tabel 3.2Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Renstra
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Satuan TargetRealisasi
Sampai dengan tahun iniCapa-
ian
Meningkatnya mutu Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur
Cakupan pelatihan dan pengembangan kompetensi asn
% 10,43 11,85 113,61
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini jika dibandingkan dengan target
yang telah di tentukan pada Renstra menunjukan bahwa Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia melampaui dari target yang telah di tentukan ini merupakan
langkah awal yang baik bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
untuk terus meningkatkan realisasi kinerjanya selama 5 (lima) tahun kedepan
15
sehingga sasaran “Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara” semakin
cepat di raih.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan Alternative solusi yang telah dilakukan.
Realisasi kinerja Badan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Dearah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari target yang ditentuka
dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja melebihi dari target yang telah ditentukan
dengan capaian 113,61% ini tentunya merupakan suatu keberhasilan yang tentunya
dalam mencapai keberhasilan ini ada Faktor-faktor yang mempengaruhi
antara lain :
1. Adanya ketentuan dari LAN RI untuk melakukan pengampuan mata diklat se-
cara tim (team teaching) khusus untuk diklat kepemimpinan, sehingga peserta
diklat mendapat materi dan pemahaman yang lebih kaya dibanding diampu oleh
satu orang widyaiswara.
2. Adanya control mutu dari pihak LAN secara periodic untuk mengontrol penca-
paian mutu diklat yang sesuai standar yang telah ditentukan.
3. Tersedianya widyaiswara/instruktur/tenagapengajar sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan seiring dengan hasil qusioner tingkat kepuasan peserta ter-
hadap widyaiswara yang semakin baik.
4. Optimalinya koordinasi pelaksanaan dan penyelenggaraan diklat dengan SKPD
Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Tersedianya infrastruktur dan lingkungan kerja yang kondusif sehingga menim-
bulkan dampak positif terhadap seluruh personil dalam meningkatkan kinerja
program.
Berdasarkan uraian faktor pendukung keberhasilan diatas makan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah akan melakukan beberapa upaya
dalam nempertahankan capaian yang telah di dapatkan bahkan meningkatkan lagi
capaian yang telah di dapatkan pada tahun selanjutnya,berilut beberapa hal yang
perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan :
1. Peningkatan program fasilitasi baik kegiatan kediklatan maupun sertifikasi.
2. Perperencanaan kediklatan yang lebih baik dan proporsional baik dari
segianggaran maupun pengembangan kediklatan sesuai dengan standar mutu
ISO 9001 : 2008.
16
3. Koordinasilebihintensdengan TAPD dalam hal kesepahaman tentang porsi
penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian target pro-
gram Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Kediklatan untuk pelayanan
yang lebih baik.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber DayaAda beberapa efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan Badan
Pengembanagan Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang tentunya menunjang tugas dan fungsi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai
perangkat daerah penunjang bidang Pendidikan dan pelatihan bagi ASN lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :
1. Pada tahun 2017 hingga 2018 terdapat Program/Kegiatan rutin dengan kode
15.01 yakni program peningkatan keterampilan dan provesionalisme
Widyaiswara ,yang kemudian pada tahun 2019 dialihkan menjadi program
prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah
Provinsi Nusa Teanggara Barat sebab kegiatan ini menunjang tugas dan fungsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai perangkat daerah penunjang bidang Pendidikan
dan pelatihan bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dengan sasaran setrategis Meningkatnya Kompetensi ASN.
2. Pada tahun 2019 terdapat 1 Program/Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tek-
nis yakni Diklat Bela Negara dengan alokasikan anggaran sebesar Rp.
750.000.000,- yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan dan kemudian
dialihkan menjadi 6 kegiatan Diklat antara lain : Diklat Zero Waste ,Diklat
Industrialisasi Hasil Hutan ,Diklat analisis jabatan, Diklat Manajemen
Pengelolaan Program Prioritas Kesehatan , Diklat Manajemen Sekolah dan
Diklat Manajemen Bencana.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat sebagai institusi pemerintah mempunyai peranan penting
dalam mengawal proses ReformasiBirokrasi dengan cara menyelenggarakanpen-
didikan dan pelatihan (diklat) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),
17
baik,berupa pelatihan teknis, manajerial maupun fungsional. Penyenggaraan pelati-
han ini dilaksanakan melalui Program Prioritas Peningkatan Mutu Sumber Daya
Aparatur yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatanutama, sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 3.3CapaianIndikator Kinerja
KegiatanBidang Pendidikan dan Pelatihan pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019
NO Program Sasaran
Program
Program/Kegiatan CapaianIndikator Kinerja CapaianUraian Target Realisa
si
1. PeningkatanMutuSumberDayaAparatur
Meningkatnya Kompetensi ASN
Program PeningkatanMutuSumberDayaAparatur
Persentase ASN yang memiliki sertifikat
10,43 persen
11,85 persen
113,61Persen
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Calon ASN Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/latsar
1.119 orang
1.133 orang
101,25Persen
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah
Jumlah peserta Diklat Struktural
80 orang
80 orang
100Persen
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah
Jumlah Peserta Diklat PIM II
10 orang
14 orang
140Persen
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum bagi ASN Daerah
Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum
30 orang
90 orang
300Persen
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah
Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti Jabatan
30 orang
90 orang
300Persen
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perangkat Daerah Penunjang
Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang
60 orang
85 orang
141.6Persen
Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah
Jumlah ASN yang disertifikasi
140 orang
140 orang
100Persen
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perangkat Daerah Penunjang
Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang
60 orang
85 orang
141.6Persen
Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan
Jumlah Dokumen kelembagaa
3 dokumen
3 dokumen
100Persen
18
Kompetensi nPengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
Jumlah orang yang terlatih
30 orang
30 orang
100Persen
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Jumlah WI yg mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah dan Pengukuhan
4 orang 4 orang 100Persen
Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2019
Dari 11 Kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019 jumlah pesertanya mencapai 1.696 orang dari total ASN Provinsi Nusa Teng-
gara Barat sebanyak 14.311 Orang atau 11,85 persen denganr incian sebagi
berikut:
NO JENIS DIKLATJUMLAH PESERTA KETERANGAN
TARGET REALISASI
(orang) (orang)
Tabel . 3.4Jenis dan JumlahPesertaDiklat
Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2019
1 2 3 4 5
A Diklat Dasar/Latsar CPNS 1.119 1.133
B Pendidikan dan Pelatihan Struktural
90 94
1 Diklat PIM II 10 14 Termasuk 1 orang DiklatPim I
2 Diklat PIM III 40 40
3 Diklat PIM IV 40 40
C DiklatFungsional 30 30
1 Diklat Dasar Satpol PP 30 30
D Diklat Teknis Umum 90 90
1 Diklat Zero Waste 30 30
2 DiklatIndustrialisasi Hasil Hutan-Bukan Kayu
30 30
3 DiklatAnalisisJabatan 30 30
E Diklat Teknis Inti JabatanBagi ASN Daerah
90 90
1 Diklat Manajemen Pengelolaan 30 30
19
Program Prioritas Kesehatan
2 Diklat Manajemen Sekolah 30 30
3 Diklat Manajemen Bencana 30 30
F Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang
95 85
1 DiklatPengadaanBarang dan Jasa (2 angkatan)
60 50
2 Diklat TOC (Training Officer Course)
20 20
3 Diklat MOT(Management Of Training)
15 15
G SertifikasiKompetensi 140 140 RSUP, RSJ, RS Mata, RSJ Mutiara Sukma, RS Man-ambai, Dikes, DinasSosisl
1 SertifikasiPerawat 105 105
2 SertifikasiTerapis Gigi 5 5
3 SertifikasiPerekamMedis 14 14
4 SertifikasiRadiografer 10 10
5 Sertifikasi Teknis Elektromedik 6 6
H PengelolaanSumberBelajar 30 30
I PeningkatanKeterampilan dan Profesionalisme
4 4 Orasiilimiahuntukpeningkatanjenjang WI
TOTAL (orang) 1.598 1.696
Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2019
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa adanya peningkatan jumlah pe-
serta pada setiap kegiatan diklat yang berarti bahwa tidak hanya diklat menejerial
ataupun diklatsar yang banyak menarik peserta namun diklat Teknik sebagai salah
satu penunjang dalam peningkatan kapasitas, keterampilan ASN mulai dipandang
penting dan banyak mendatangkan peserta .ini menjukkan bahwa Badan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia sudah semakin siap dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah penunjanfg urusan Peningkatan Kom-
petensi ASN.
a. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi An-
ggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 32.000.563.860,- terealisasi sebesar Rp.
27.823.034.540,- (86.95) yang terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
10.712.189.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.617.297.119 (89.78%) - Belanja Langsung
sebesar Rp. 21.288.374.860,- terealisasi sebesar Rp. 18.205.737.421 (85,52%). Pro-
20
gram prioritas dalam rangka mencapai sasaran “Meningkatnya Cakupan Pelatihan dan
pengembangan Kompetensi ASN”, adalah Program Peningkatan Mutu Sumber Daya
Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.948.551.006,50, realisasi sebesar
Rp. 12.722.466.239 atau 85.11 persen dengan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Kode Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian TargetRealisasi s.d TW. IV 2019
(Rp) Realisasi s.d TW. IV 2019 %
1 2 3 5 6 7 8 9 10
16 Meningkatnya mutu sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.43Persen
11.35Persen
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur
16.01
Terlatihnya CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar
1,119Org
1,133Org
01. Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah
9,527,275,448 8,260,628,407 86.71
16.02
Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan struktural
Jumlah pesertai Diklat Struktural
80Org
80Org
02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah
1,719,900,858 1,536,760,838 89.35
16.03
Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan pimpinan tinggi
Jumlah peserta Diklat PIM II
10Org
14Org
03. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah
1,405,789,800 1,320,107,099 93.91
16.04
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam jabatan fungsional
Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Jafung
30Org
30Org
04. Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah
350,590,700 300,997,725 85.85
21
Kode Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian TargetRealisasi s.d TW. IV 2019
(Rp) Realisasi s.d TW. IV 2019 %
1 2 3 5 6 7 8 9 10
16.05
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang tekhnis kompetensi umum
Jumlah Peserta Diklat Teknis Umum
30Org
90Org
05. Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah
268,004,100 201,075,711 75.03
16.06
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang tekhnis kompetensi inti jabatan administrasi
Jumlah Peserta Diklat Teknis Inti
Jabatan
30Org
90Org
06. Pendidikan dan pelatihan
teknis Inti Jabatan bagi ASN
Daerah
352,523,608 304,682,500 86.43
16.07
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang
Jumlah Peserta Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang
60Org
85Org
07. Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang
483,082,593 318,177,139 65.86
16.08 Terwujudnya ASN yang lulus uji kompetensi
Jumlah ASN yang disertifikasi
140Org
140Org
08. Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah
129,424,000 120,713,600 93.27
16.09
Terwujudnya tenaga pengembang yang kompeten
Jumlah dokumen kelembagaan
3dok
3dok
09. Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi
98,576,000 93,446,200 94.80
16.10 Terlaksananya pengelolaan sumber belajar
Jumlah orang yang terlatih
30Org
30Org
10. Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
114,665,800 53,684,430 46.82
16.11
Terwujudnya ASN yang mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah ,Pengukuhan, FGD,WorkShop. Rakor
Jumlah ASN yg mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah ,Pengukuhan, FGD,WorkShop. Rakor
4Org
4Org
11. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
498,718,100 214,892,590 43.09
22
Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa maka dapat kita ketahui
bahwa ada efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan setiap program kegitan rincian
akan efisiensi anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah, alokasi anggaran sebesar
Rp. 9.527.275.448,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.257.928.407 atau
(86.68%).
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah, alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.719.900.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.536.760.838 atau
(89,35%)
3. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah, alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.405.789.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.320.107.099 atau
(93.91%)
4. Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN
Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 350.590.700,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp 300.997.725 atau (85.85%)
5. Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah, alokasi anggaran sebesar
Rp. 268.004.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 201.075.711 atau (75.03%)
6. Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah alokasi anggaran sebe-
sar Rp. 352.523.607,5 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 304.682.500 atau
(86.43%)
7. Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang , alokasi anggaran sebe-
sar Rp. 483.082.593 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.177.139 atau
(65.86%)
8. Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 129.424.000
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 120.713.600 atau (93.27%)
9. Pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi, alokasi anggaran sebesar
Rp. 98.576.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.446.200 atau (94.80%)
10. Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, alokasi anggaran sebesar
Rp. 114.665.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.684.430,00 atau
(46.82%)
11. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme, alokasi anggaran sebesar
Rp. 498.718.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 214.892.590 atau (43.09%).
23
24
BAB IV
PENUTUPLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan wujud pertanggung jawaban
dalam pencapaian visi misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dalam
rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk
memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dalam menjabaran visi,
misi dan strategi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah
dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 sasaran, disimpulkan
bahwa 7 (tujuh) sasaran tercapai dengan predikat Sangat Berhasil, 1 (satu) sasaran tercapai
dengan predikat Cukup Berhasil.
Dari 11 sasaran indikator kinerja yang tela ditetapkan 6 indikator mencapai angka
100, 4 sasaran masing-masing dengan capaian 101,113,140 dan 141, sedangkan 2 sasaran
dengan capaian angka 300. Dari hasil analisis ke 11 sasaran yang ada, pencapaian kinerja
sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 rata-rata sebesar 124.58 dengan katagori sangat berhasil.
Berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2019
sebagai penjabaran dari program yang ditetapkan, pada dasarnya pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan sangat baik yang tercermin
dari capaian indikator kinerja, meskipun masih ditemui adanya hambatan, ke depan-
nya menjadi bahan masukan sebagai umpan balik (feedback) bagi pengambil keputusan
untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali kebijakan dan kegiatan yang telah
ditetapkan sesuai dengan yang diharapkan.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai perangkat daerah yang menunjang peningkatan kompetensi ASN
akan terus meningkatkan performanya dalam meningkatkan kompetensi ASN guna mewu-
25
jutkan profesionalisme ASN yang lebih baik. Langkah-langkah yang akan di -
laksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN antara lain:
1. Peningkatan diklat ToC dan MoT bagi penyelenggara diklat, karena dengan
adanya penyelenggara diklat yang berkompeten diharapkan mampu menfasilitasi
terlaksananya diklat yang berkualitas dan mampu mencapai tujuan yang
diharapkan.
2. Perbaikan perencanaan kediklatan yang lebih proporsional baik dari segi anggaran
maupun pengembangan kediklatan sesuai dengan standar mutu ISO 9001 : 2008.
3. Koordinasi lebih intens dengan TAPD dalam hal kesepahaman tentang porsi pen-
ganggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian target program
Kepala Daerah.
4. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara kediklatan untuk pelayanan yang
lebih baik.
Akhirnya, dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi secara transparan
terkait kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan masukan
dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara in-
ternal dokumen LKjIP Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih
meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator
kinerja yang telah ada dengan perkembangan isu strategis, sehingga Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat semakin
dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan ASN dengan pelayanan yang profesional.
Mataram, 2020
Kepala BPSDM DaerahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tri BudiprayitnoPembina Utama MudaI (IV/c)
NIP. 1968106 198803 1 003
26
Lampiran
.
