1
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM NOMOR : SK.6/PPI/SET/KUM.1/3/2018
TENTANG
PETA LINTAS FUNGSI LHK 07
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,
Menimbang : a.
b.
c.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan
akuntabel di bidang pengendalian perubahan iklim, maka diperlukan proses bisnis yang memuat seluruh
proses sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan Setiap Unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan harus menetapkan Peta Lintas Fungsi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya
Peraturan Menteri ini.
Bahwa Pasal 4 ayat (1) berdasarkan peraturan diatas, menyebutkan lebih lanjut Penetapan Peta Lintas Fungsi dilakukan oleh unit Eselon I dalam Keputusan
Pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Peta Lintas Fungsi LHK 07 Pengendalian Perubahan Iklim.
Mengingat ……
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran ……
3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
10.
11.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutnan Nomor P. 13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P. 84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung
Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
14.
15.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pemetaan ……
4
16.
17.
18.
19.
20.
Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation, Role of
Conservation, Sustainable Management of Forest and
Enhancement of Forest Carbon Stocks (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional
Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 211);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan
Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian
Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 162);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:
P.1/PPI/SET/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
MEMUTUSKAN : ……
5
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PETA LINTAS FUNGSI LHK 07 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM.
KESATU
KEDUA
:
:
Peta Lintas Fungsi LHK 07 Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
keputusan ini.
Peta Lintas Fungsi LHK 07 Pengendalian Perubahan Iklim dalam Amar KESATU merupakan acuan bagi unit kerja
dalam rangka membangun dan menetapkan tata laksana (business process) di lingkup Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Plt. DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PETA LINTAS FUNGSI LHK 07 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM.
NOMOR : SK.6/PPI/SET/KUM.1/3/2018
LAMPIRAN I ……
6
TANGGAL : 13 Maret 2018
PROSES PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
A. Nama Organisasi
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B. Tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.
C. Fungsi Dalam melaksankan tugas, Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan dibidang penyelengaraan mitigasi, adaptasi,
penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan
bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas
rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim
serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan
penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumberdaya,
inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah
kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon,
mobilisasi sumberdaya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,
pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian
perubahan iklim dan lahan;
d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah
kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,
pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan
urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon,
mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,
e. Pelaksanaan ……
7
pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan
penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
h. Pelaksanaan National Focal Point for United Nations Framework Convention on Climate Change (NFP for UNFCCC);
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
D. Uraian Proses Bisnis Level 1 (L1)
Proses Bisnis Level 1 terdiri atas: 1. Proses Bisnis Inti terdiri dari: a. Proses Adaptasi Perubahan Iklim;
b. Proses Mitigasi Perubahan Iklim; c. Proses Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring,
Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV); d. Proses Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional;
e. Proses Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Proses Bisnis Pendukung adalah Proses Penatakelolaan
Pemerintahan yang baik Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
E. Deskripsi Proses Bisnis Inti Level 1 (L1)
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki 5
(lima) Proses Bisnis Inti yang meliputi: Proses Bisnis Adaptasi
Perubahan Iklim, Proses Bisnis Mitigasi Perubahan Iklim, Proses Bisnis Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan
Verifikasi (IGRK dan MPV), Proses Bisnis Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Proses Bisnis Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan.
Dalam melaksanakan fungsinya, kelima proses ini berhubungan
dengan Eselon I lain, yaitu: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam
dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Selain dari internal Kementerian Lingkungan Hidup dan
DAS ……
8
Kehutanan, Proses Bisnis Pengendalian Perubahan Iklim juga bekerjasama dengan Masyarakat/NGO, Perguruan Tinggi/Tim Pakar,
K/L/D terkait, dan Dunia Usaha.
Selain kelima Proses Bisnis Inti tersebut, Pengendalian Perubahan Iklim juga memiliki Proses Bisnis Pendukung, yaitu Proses Bisnis
Penatakelolaan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
1. Proses Adaptasi Perubahan Iklim
Proses Adaptasi Perubahan Iklim meliputi penyiapan
perumusan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah di bidang identifikasi dan analisis kerentanan resiko dan dampak
perubahan iklim, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekosistem alami serta ekosistem buatan, dan penyiapan
pelaksanaan kebijakan adaptasi ekosistem alami dan ekosistem buatan, serta pelaksanaan administrasi Direktorat.
Proses ini terdiri dari 2 (dua) sub-proses, yaitu sub-proses adaptasi perubahan iklim, dan sub-proses program kampung iklim (proklim).
Sub-proses adaptasi perubahan iklim mendapatkan masukan utama berupa data tentang potensi desa dari Badan Pusat
Statistik, peta administrasi desa nasional dari Badan Pusat Statistik, peta rupa bumi dari Badan Informasi Geospasial, data
peluang hujan ekstrim, data terkait yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari K/L/D terkait.
Masukan tersebut digunakan dalam proses adaptasi perubahan iklim melalui kontrol kualitas data, identifikasi dan
analisis kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim, penampilan data dengan SIDIK, peningkatan kapasitas,
pembuatan kajian kerentanan daerah, penyusunan rencana adaptasi, implementasi rencana adaptasi ekosistem buatan, fasilitasi penerapan proklim, implementasi rencana adaptasi
ekosistem alami.
Keluaran dari proses adaptasi perubahan iklim adalah data
indeks kerentanan yang dapat diakses secara online yakni SIDIK (sistem informasi data indeks kerentanan), fasilitasi perencanaan
adaptasi perubahan iklim daerah, hasil penilaian proklim, dan aksi adaptasi berbasis ekosistem.
Penanggung jawab proses adaptasi perubahan iklim adalah Direktur Adaptasi Perubahan Iklim.
adaptasi ……
9
Sub-proses program kampung iklim (proklim) ini mendapatkan masukan utama berupa data pengusulan proklim
dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan, data pengusulan proklim yang telah dimasukan
kedalam data base, data pengusulan proklim yang telah diverifikasi di lapangan, hasil penilaian proklim.
Tahapan proses proklim adalah melakukan sosialisasi,
melakukan pembinaann teknis bersama Pemerintah Daerah dan Balai PPI KHL, memvalidasi usulan penerima penghargaan proklim
melalui Sistem Registri Nasional (SRN), melakukan pemutahkhiran database proklim, virifikasi lapang dan melakukan
penilaian.
Keluaran dari proses proklim adalah Hasil Penilaian Proklim dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim.
Penanggung jawab proses adaptasi perubahan iklim adalah
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim.
2. Proses Mitigasi Perubahan Iklim
Proses Mitigasi Perubahan Iklim meliputi perumusan
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian
bahan perusak ozon, dan pelaksanaan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon, serta pelaksanaan administrasi Direktorat.
Proses ini terdiri dari 2 (dua) sub-proses, yaitu: sub-proses mitigasi perubahan iklim, dan sub-proses penurunan konsumsi
bahan perusak ozon.
Sub-proses mitigasi perubahan iklim mendapat masukan utama berupa data tentang rencana aksi penurunan emisi GRK
seluruh sektor, sinkronisasi rencana aksi mitigasi perubahan iklim, yang bersumber dari K/L/D terkait, Perguruan Tinggi/NGO,
Eselon I KLHK terkait, eselon II Ditjen PPI, Balai PPI dan Karhutla, dan data Renstra Ditjen PPI.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses mitigasi perubahan iklim melalui penyusunan perencanaan mitigasi perubahan iklim, yang kemudian dilanjutkan prosesnya membuat
persetujuan dokumen sebagai arahan perencanaan mitigasi perubahan iklim, menyusun regulasi implementasi mitigasi persetujuan ……
10
perubahan iklim, penyusunan kebijakan dan perangkat sektor energi, industri, pertanian, kehutanan (termasuk REDD+), dan
limbah terkait upaya mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan limbah,
pemantauan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan limbah, pelaksanaan mitigasi perubahan iklim
sektor energy, industry, dan pertanian, pemantauan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor energy, industry, dan pertanian, review target tahunan penurunan emisi GRK seluruh sektor.
Keluaran dari sub-proses mitigasi perubahan iklim adalah dokumen perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, dokumen
kebijakan dan perangkat masing-masing sektor, dokumen pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan
limbah yang prioritas, laporan hasil pemantauan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dan limbah, laporan hasil review pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor energi,
industri, kehutanan, limbah, dan pertanian.
Penanggung jawab sub-proses mitigasi perubahan iklim
adalah Direktur Mitigasi Perubahan Iklim.
Sub-proses penurunan konsumsi bahan perusak ozon
mendapat masukan utama dalam rapat koordinasi penetapan alokasi import BPO nasional dengan K/L/D terkait, dan Eselon II Ditjen PPI terkait.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses penurunan konsumsi bahan perusak ozon melalui penetapan alokasi import
BPO, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan surat rekondasi import BPO, penerbitan surat izin import, import BPO,
penggunan BPO, menyampaikan data realisasi import, perhitungan data konsumsi BPO, pembuatan laporan konsumsi BPO Indonesia, pengesahan laporan konsumsi BPO, penyampaian
laporan konsumsi BPO, peningkatan kapasitas alih teknologi penggunaana BPO, pemantauan penggunaan BPO.
Keluaran dari sub-proses penurunan konsumsi bahan perusak ozon adalah alokasi impor BPO nasional untuk tiap
importir, surat rekomendasi impor BPO, laporan konsumsi impor BPO di Indonesia, laporan alih teknologi oleh perusahaan manufaktur/refrigerasi, dokumen penyerahan barang hibah,
laporan pemantauan.
Penanggung jawab sub-proses penurunan konsumsi bahan
perusak ozon adalah Direktur Mitigasi Perubahan Iklim.
3. Proses ……
11
3. Proses IGRK dan MPV
Proses IGRK dan MPV meliputi penyiapan perumusan
kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah di bidang
inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah,
monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data, dan penyiapan pelaksanaan
kebijakan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta pelaksanaan
administrasi Direktorat.
Proses ini terdiri dari 3 (tiga) sub-proses, yaitu: sub-proses inventarisasi gas rumah kaca, sub-proses verifikasi capaian aksi
mitigasi, dan sub-proses penyusunan dokumen komunikasi nasional (natcom/BUR).
Sub-proses inventarisasi gas rumah kaca mendapat masukan utama berupa Perpres16/2015 yang bersumber dari Menteri LHK,
Renstra Ditjen PPI dari Dirjen PPI, dan data aktivitas emisi GRK dari SIGN SMART.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses inventarisasi
gas rumah kaca melalui pengumpulan dan analisa data aktivitas dan factor emisi, penghitungan IGRK, pembahasan hasil IGRK,
evaluasi hasuil IGRK, laporan IGRK, dan pengesahan laporan IGRK.
Keluaran dari sub-proses inventarisasi gas rumah kaca adalah laporan inventarisasi IGRK 5 sektor.
Penangung jawab sub-proses inventarisasi gas rumah kaca
adalah Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.
Sub-proses verifikasi capaian aksi mitigasi mendapat
masukan utama berupa data dan informasi tentang capaian aksi mitigasi 5 sektor yang berasal dari K/L terkait, dan Direktorat
Mitigasi Perubahan Iklim.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses verifikasi capaian aksi mitigasi melalui verifikasi capaian aksi mitigasi,
penyusunan laporan verifikasi, pengesahan laporan verifikasi.
Keluaran dari sub-proses verifikasi capaian aksi mitigasi
adalah laporan verifikasi aksi mitigasi 5 sektor.
Penangung jawab sub-proses verifikasi capaian aksi mitigasi
adalah Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.
Sub-proses ……
12
Sub-proses penyusunan dokumen komunikasi nasional (natcom/BUR) mendapat masukan utama berupa data dan
informasi tentang hasil inventarisasi dan verifikasi 5 sektor yang berasal dari eselon II lingkup Ditjen PPI terkait.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses penyusunan dokumen komunikasi nasional (natcom/BUR) melalui
penyusunan draf natcom/BUR, pembahasan dan FGD, finalisasi natcom/BUR, submisi ke UNFCCC oleh Dirjen PPI selaku NFP.
Keluaran dari sub-proses penyusunan dokumen komunikasi
nasional (natcom/BUR) adalah dokumen komunikasi nasional.
Penangung jawab sub-proses penyusunan dokumen
komunikasi nasional (natcom/BUR) adalah Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.
4. Proses Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
Proses Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional meliputi
penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis,
supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon dan fasilitasi perundingan perubahan iklim, penyelenggara
sekretariat National Focal Point for United Nations Framework Convention on Climate Change (NFP for UNFCCC), dan pelaksanaan
administrasi Direktorat.
Proses ini terdiri dari 4 (empat) sub-proses, yaitu: sub-proses
penilaian proposal pendanaan perubahan iklim, sub-proses penyusunan kriteria teknis informasi teknologi karbon, sub-proses
kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim, dan sub-proses fasilitasi perundingan perubahan iklim.
Sub-proses penilaian proposal pendanaan perubahan iklim
mendapat masukan utama berupa pengajuan proposal yang berasal dari masyarakat/swasta.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses penilaian proposal pendanaan perubahan iklim melalui penerimaan
proposal, penelaahan proposal, pembahasan proposal, penyusunan hasil penilaian, menerima hasil penerimaan dan member arahan, penyusunan rekomendasi, penggunaan hasil
rekomendasi teknis pendanaan perubahan iklim.
Keluaran dari sub-proses penilaian proposal pendanaan
perubahan iklim adalah rekomendasi teknis pendanaan perubahan iklim.
Penanggung ……
13
Penangung jawab sub-proses penilaian proposal pendanaan perubahan iklim adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral
dan Regional.
Sub-proses penyusunan kriteria teknis informasi teknologi
karbon mendapat masukan utama berupa data tentang renstra KLHK untuk menentukan kebijakan sector prioritas KLHK untuk
pemberian rekomendasi, peraturan pemerintah terkait UMKM, hasil penelitian terkait efisiensi energi dan limbah yang berasal dari K/L terkait, Perguruan Tinggi, Eselon I KLHK terkait.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses penyusunan kriteria teknis informasi teknologi karbon melalui penyusunan
kajian kebijakan terkait UMKM sektor energy dan limbah, pemberian rekomendasi, penyusunan kriteria penilaian,
penyusunan kriteria teknis, konsultasi publik, pengesahan kriteria teknis.
Keluaran dari sub-proses penyusunan kriteria teknis
informasi teknologi karbon adalah kriteria teknis untuk penurunan emisi GRK.
Penangung jawab sub-proses penyusunan kriteria teknis informasi teknologi karbon adalah Direktur Mobilisasi Sumber
Daya Sektoral dan Regional.
Sub-proses kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim mendapat masukan utama berupa
perkembangan hasil penelitian terkait perubahan iklim, data tenaga ahli, yang berasal dari BLU. Data kebutuhan peningkatan
kapasitas yang berasal dari K/L terkait, masyarakat/LSM, BP2SDM, dan Balai PPIKHL.
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim melalui penyusunan program peningkatan kapasitas, penyusunan konsep
kerjasama peningkatan kapasitas PPI, pembahasan konsep kerjasama.
Keluaran dari sub-proses kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim adalah kerjasama peningkatan kapasitas
perubahan iklim.
Penangung jawab sub-proses kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim adalah Direktur Mobilisasi
Sumber Daya Sektoral dan Regional.
Sub-proses fasilitasi perundingan perubahan iklim mendapat
masukan utama berupa informasi tentang notifikasi agenda perundingan permintaan submisi yang berasal dari secretariat
UNFCCC.
Masukan ……
14
Masukan tersebut digunakan dalam sub-proses fasilitasi perundingan perubahan iklim melalui pengumpulan bahan
(stocktaking) dalam rangka penyusunan draft kertas posisi dan submisi, pembahasan bahan sebagai tindak lanjut stocktaking,
penyiapan/penyusunan draft kertas posisi/submisi, formulasi/penyusunan kertas posisi/submisi.
Keluaran dari sub-proses fasilitasi perundingan perubahan iklim adalah pedoman DELRI, dokumen kertas posisi, submisi
pemerintah Indonesia, laporan hasil perundingan DELRI.
Penangung jawab sub-proses fasilitasi perundingan perubahan iklim adalah Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral
dan Regional.
5. Proses Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Proses Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi
penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan di daerah di bidang
perencanaan dan evalusi, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan Masyarakat Peduli Api, tenaga dan sarana
prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pelaksanaan administrasi Direktorat.
Proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan mendapat
masukan utama berupa data dan informasi tentang SIPONGI yang berasal dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Masukan tersebut digunakan dalam proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui menyusun perencanaan
dalkarhutla yang kemudian dilanjutkan prosesnya melakukan pencegahan dalkarhutla, melaksanakan kegiatan keteknikan, melaksanakan usaha peningkatan kesadaran para pihak,
melaksanakan sistem peringatan dan deteksi dini, melaksanakan sistem kemitraan dan MPA, melaksanakan peningkatan
kapaasitas dalkarhutla, penguatan sarpras dalkarhutla, pemadaman karhutla.
Keluaran dari proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah dokumen, penurunan hotspot dan luas karhutla, juknis, fisik peralatan, dukungan pemadaman.
Penangung jawab proses pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
F. Deskripsi ……
15
F. Deskripsi Bisnis Proses Pendukung Level 1 (L1)
Proses penatakelolaan pemerintah pada Direktorat Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim berupa dukungan pelayanan teknis dan administratif meliputi semua unsur satuan kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Dukungan pelayanan teknis meliputi kegiatan-kegiatan
penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
Sedangkan dukungan pelayanan administratif meliputi kegiatan-
kegiatan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, tata usaha, dan rumah tangga seluruh satuan
kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Penanggung jawab proses penatakelolaan pemerintah pada
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Plt. DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001
16
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PETA LINTAS
FUNGSI LHK 07 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM NOMOR :
TANGGAL :
PETA PROSES BISNIS (L0) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROS
ES P
ENDU
KUNG
PROS
ES U
TAM
APR
OSES
PER
ENCA
NAAN
DA
N PE
NGAW
ASAN
LHK-02 KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
LHK.07 PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM
LHK-01PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
LHK-03 PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN
LINDUNG
LHK.09 PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN DAN
KEHUTANAN
LHK-05 PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
LHK-06PENGELOLAAN
SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3
LHK-11PENELITAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI
LHK-10 PENGEMBANGAN
PENYULUHAN DAN SDM
LHK-14PENYIARAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI
LHK-15PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
LHK.25PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN
LHK.18PENYUSUNAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
LHK-13KETATAUSAHAAN, KERUMAHTANGGA
AN DAN PENGELOLAAN
PERLENGKAPAN
LHK.19PENGEMBANGAN
KETEKNIKAN
LHK.16 PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
LHK.17PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION
LHK-12. ADMINISTRASI DAN
PENATAAN KEPEGAWAIAN
LHK.20STANDARISASI
PENGELOLAAN LHK
LHK-21TELAAHAN KEBIJAKAN
PERUNDANG UNDANGAN
LHK.26PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR
LHK-04 PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI
LHK-08 PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITERAAN
LINGKUNGAN
LHK-24PENATAAN
ORGANISASI DAN BISNIS PROSES
LHK-22PENGELOLAAN
KERJASAMA LUAR NEGERI
LHK-23 PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
MASYARAKAT / LSM / PT /
SWASTA / ASOSIASI/MITRA
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMDA
17
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
LHK-07.02
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN
LHK-07.05
MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN
REGIONAL
LHK-07.04
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
LHK-07.01
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING,
PELAPORAN DAN VERIFIKASI
LHK-07.03
K/L/D TERKAIT
MASYARAKAT/NGO
DU
PERGURUAN TINGGI / TIM
PAKAR
DUKUNGAN SEKRETARIAT
PROGRAM PENDUKUNG LHK-10 S/D LHK-23
PROGRAM PERENCANAANLHK 24 S/D LHK 26
DUKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LHK-01 PKTL
LHK-03 PDAS HL
LHK-04 PHPL
LHK-06 PSLB3
LHK-02 KSDAE
LHK-09 GAKUM
LHK-05 PPKL
LHK-08 PSKL
18
DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM LHK-07.01. CFM 01 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DIREKT
ORAT
LIN
GKUP
DITJE
N PPI
DIREKT
ORAT
ADAP
TASI P
ERUB
AHAN
IKLIM
K/L/ T
ERKAIT
DAN P
EMERI
NTAH
DAER
AHESE
LON I
TER
KAIT
MASYA
RAKA
TTim
Pakar
BALAI
PPI D
AN
KARH
UTLA
Phase
Identifikasi dan analisis kerentanan,
risiko dan dampak
perubahan iklim
Penyediaan Data
Penampilan Data dengan
SIDIK
Penyusunan Rencana adaptasi Implementasi
rencana adaptasi
ekosistem buatan
Monitoring Implementasi
Rencana Adaptasi
Fasilitasi penerapan
Proklim
Implementasi rencana adaptasi
ekosistem alami
Pembuatan kajian
kerentanan daerah
Peningkatan kapasitas
Kontrol kualitas data
Sesuai?
tidak
ya
Penyusunan Bahan Kebijakan
Adaptasi Perubahan Iklim
Sesuai?
yatidak
19
DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
LHK-07.01.CFM.02 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (PROKLIM)
Men
teri
KLH
KPe
mda
Dit.
API
PELA
KSAN
A
PRO
KLIM
LSM
/PT/
SWAS
TAPa
kar
Bala
i PP
I PK
HL
Dit.
IG
RKD
irjen
PP
ID
it.
MPI
Phase
Pengusulan Proklim
Penilaian
P.84/MENLHK-SETJEN/
Sosialisasi
Penetapan apresiasi nominasi Proklim
Valid? YaVALIDASI USULAN
Tidak
Verifikasi lapang
Penerapan proklim
Pembinaan Proklim
Pemutakhiran database
LHK-07.01.CFM.01
API
Dukungan eksternal
LHK-07.03.CFM.01INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
National communication dan SRN
P.1 /PPI/SET/KUM.1/2/2017Penentuan bentuk
apresiasi
LHK-07.02.CFM.01Pengumpulan Data dan Informasi
terkait Mitigasi
20
DIREKTORAT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
LHK-07.02.CFM.01 MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
MEN
TERI
LH
KD
ITJE
N P
PID
IT M
PIES
2 P
PI
TERK
AIT
K/L/
D T
ERKA
ITES
I TE
RKAI
TPT
/NG
OBa
lai P
PI d
an
Karh
utla
Phase
Mandat Perpres 16 Tahun 2015 tentang KLHK dan Permen LHK 18
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK (KLHK sebagai
National Focal Point)
Penyusunan Renstra Ditjen PPI
Penyusunan perencanaan Mitigasi Perubahan Iklim
Persetujuan dokumen sebagai
arahan perencanaan
mitigasi perubahan iklim
Setuju?
tidak
Pemantauan pelaksanaan
mitigasi perubahan iklim sektor
kehutanan dan limbah
Penyusunan kebijakan dan
perangkat sektor energi, industri,
pertanian, kehutanan
(termasuk REDD+), dan limbah terkait
upaya mitigasi perubahan iklim
Review target Tahunan penurunan emisi GRK seluruh
Sektor
tidak
Diterima?
Menyampaikan laporan penurunan
emisi GRK
ya
Penyampaian Kepada UNFCCC
Pengesahan laporan penurunan emisi
GRK nasional
Pelaksanaan mitigasi perubahan
iklim sektor kehutanan dan
limbah
Pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor energi,
industri, dan pertanian
LHK-07.03 CFM 02 VERIFIKASI CAPAIAN AKSI
MITIGASI
Menerima Rancangan Regulasi Implementasi
Mitigasi Perubahan Iklim
Ya
pemantauan dari sektor energi, industri dan pertanian
21
DIREKTORAT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
LHK-07.02.CFM.02 PENURUNAN KONSUMSI BAHAN PERUSAK OZON
MEN
TERI
LHK
DITJ
EN PP
IES
ELON
II PP
I TE
RKAI
TDI
T MPI
TIM PA
KAR
K/L/
D TE
RKAI
TIM
PORT
IRPE
NGGU
NA
BPO
BALA
I PPI
Phase
KOORDINASI PENETAPAN
ALOKASI IMPORT BPO NASIONAL
PENETAPAN ALOKASI IMPORT
BPO
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IMPORT BPO
PENERBITAN SURAT IZIN IMPORT
MENYAMPAIKAN DATA REALISASI
IMPORT
PERHITUNGAN DATA KONSUMSI
BPO
PEMBUATAN LAPORAN
KONSUMSI BPO INDONESIA
PENGGUNAAN BPO
PENINGKATAN KAPASITAS ALIH
TEKNOLOGI PENGGUNAAN BPO
PEMANTAUAN PENGGUNAAN BPO
PENGESAHAN LAPORAN
KONSUMSI BPO
PENYAMPAIAN LAPORAN
KONSUMSI BPO
IMPORT BPO
22
DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN DAN VERIFIKASI
LHK-07.03.CFM.01. INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
Dit. I
GRK-M
PVK/
L terk
aitEs
elon I
terka
itPa
kar/A
hli/
Pergu
ruan
Ting
giDI
RJEN
PPI
MEN
TERI
-LHK
Dit M
itigas
iDi
t.Ada
ptas
i
Phase
Pengumpulan dan Analisis
Data aktifitas dan faktor Emisi
Penghitungan IGRK
Pembahasan Hasil IGRK
Evaluasi Hasil IGRK
Laporan IGRK
LHK-07.02.CFM.01Mitigasi Perubahan
Iklim
Sesuai
Tidak Sesuai
Pengesahan Laporan IGRK
Perpres 16/2015Mandat Ditjen PPI
sebagai NFP
Renstra Ditjen PPI
LHK-07.03.CFM.03Penyusunan Dokumen Komunikasi Nasional
(NATCOM / BUR)
LHK-07.01.CFM.02Adaptasi Perubahan
Iklim
23
DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN DAN VERIFIKASI
LHK-07.03.CFM.02 VERIFIKASI CAPAIAN AKSI MITIGASI
MEN
TERI
-LH
KD
IRJE
N P
PID
IT.IG
RK-M
PVD
IT. M
ITIG
ASI
K/L
TERK
AIT
ESEL
ON
I TE
RKAI
T
Phase
PERPRES 16/2015 MANDAT DITJEN PPI
PENETAPANRENSTRA DITJEN PPI
LHK-07.02.CFM.01MITGASI
PENGUMPULAN DATA
VERIFIKASI CAPAIAN AKSI
SESUAI?PENYUSUNAN
LAPORANVERIFIKASI
PENGESAHAN LAPORANVERIFIKASI
PENETAPAN
LHK-07.02.CFM.03PENYUSUNAN
DOKUMENKOMUNIKASI NATIONAL
(NATCOM/BUR)
TIDAK SESUAI
SESUAI
24
DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN DAN VERIFIKASI
LHK-07.03.CFM.03. Penyusunan Dokumen Komunikasi National (NatCom/BUR)
Dit. I
GRK-M
PVDi
t. Mitig
asi
Men
teri-L
HKDi
rjen P
PIDi
t. Ada
ptas
iDi
t. Mob
ilisas
iEs
elon 2
Terka
it se
suai
kode
Paka
r/Ahli
UNFC
CC
Phase
LHK-07.03.CFM.01 Inventarisasi GRKLHK-07.01.CFM.01 Adaptasi Perubahan IklimLHK-07.02.CFM.01 Mitigasi Perubahan IklimLHK-07.04.CFM.01 Penyusunan kriteria teknologi informasi Teknologi karbonLHK-07.04.CFM.02 Penyusunan Proposal Pendanaan Perubahan Iklim LHK-07.04.CFM.03 Kerjasama peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim
Perpres 16/2015Mandat Ditjen PPI
sebagai NFP
Renstra Ditjen PPI
Penyusunan Draf Natcom/
BUR
Pembahasan dan FGD
Finalisasi Natcom/BUR
Penetapan Menteri
Submisi ke UNFCCC Oleh Direjn PPI
Selaku NFP
Evaluasi (ICA/TA) Selesai
tidak
ya
25
DIREKTORAT MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL
LHK-07.04.CFM.01 PENYUSUNAN KRITERIA TEKNIS INFORMASI TEKNOLOGI KARBON
UKM
BLU
DIT
MO
BILI
SASI
ESEL
ON I
TERK
AIT
K/L
PTM
ENTE
RI
Phase
RENSTRA
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN
TERKAIT UMKM SEKTOR ENERGI
DAN LIMBAH
MASUKAN DATA
REKOMENDASI
PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN
PENYUSUNAN KRITERIA TEKNIS
SETUJU
SETUJU
YA
TIDAK
TIDAK
KONSULTASI PUBLIKYA
SETUJU?
TIDAK
PENGESAHAN KRITERIA TEKNIS
YA
PEMANFAAT
26
DIREKTORAT MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL
LHK-07.04.CFM.02 PENILIAIAN PROPOSAL PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM
MAS
YARA
KAT /
SW
ASTA
BLU
K/L T
ERKA
ITDI
T MOB
ILISA
SIDI
RJEN
PPI
ES I L
INGK
UP
KLHK
MEN
TERI
Phase
PENGAJUAN PROPOSAL
PENERIMAAN PROPOSAL
PENELAAHAN PROPOSAL
PEMBAHASAN PROPOSAL
PENERIMAAN PROPOSAL
PENYUSUNAN HASIL PENILAIAN
SETUJU
MENERIMA HASIL PENILAIAN DAN
MEMBERI ARAHAN
PENYUSUNAN REKOMENDASI
PENGGUNAAN HASIL
REKOMENDASI TEKNIS
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM
27
DIREKTORAT MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL
LHK-07.04.CFM.03 KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS TERKAIT PERUBAHAN IKLIM
BLI
DIRJ
EN PP
IES
II TE
RKAI
T PP
IK/
L TER
KAIT
BP2S
DMBA
LAI P
PI DA
N M
ASYA
RAKA
T/LS
MDI
T MOB
ILISA
SI
Phase
PENYEDIAAN DATA KEBUTUHAN
PENINGKATAN KAPASITAS
PENYEDIAAN HASIL PENELITIAN DAN
DATA TENAGA AHLI
PENYUSUNAN PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
PENYUSUNAN KONSEP KERJA
SAMA PENINGKATN KAPASITAS PPI
SETUJU
PEMBAHASAN KONSEP
KERJASAMA
SETUJU
KERJASAMA PENINGKATAN
KAPASITAS PERUBAHAN IKLIM
YA
YA
PELAKSANAAN PENINGKATAN
KAPASITAS
TIDAK
TIDAK
28
DIREKTORAT MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL LHK-07.04.CFM.04 FASILITASI PERUNDINGAN PERUBAHAN IKLIM
MEN
TERI
LHK
ESEL
ON II
LI
NGKU
P DI
TJEN
PPI
ESEL
ON I
DAN
II LI
NGKU
P KL
HK
DIRE
KTO
RAT
MO
BILI
SASI
SU
MBE
RDAY
A SE
KTO
RAL D
AN
REGI
ONAL
SEKR
ETAR
IAT
UNFC
CC
KEM
ENTE
RIAN
/LE
MBA
GA
TERK
AIT
LEM
BAG
A/M
ITRA
IN
TERN
ASIO
NAL
LEM
BAGA
PE
NELI
TIAN
/PE
RGUR
UAN
TI
NGGI
LEM
BAGA
SW
ADAY
A M
ASYA
RAKA
T/CS
O
DIRE
KTU
R JE
NDER
AL P
PI
Phase
PENGUMPULAN BAHAN
(STOCKTAKING) DALAM RANGKA
PENYUSUNAN DRAFT KERTAS
POSISI DAN SUBMISI
PEM
BAHA
SAN
BAHA
N SE
BAGA
I TIN
DAK
LANJ
UT
STOC
KTAK
ING
PENYIAPAN /PENYUSUNAN DRAFT KERTAS
POSISI DAN SUBMISI
FORM
ULAS
I/PEN
YUSU
NAN
KERT
AS P
OSIS
I/SUB
MIS
I
KERTAS POSISI
FASI
LITAS
I PER
UNDI
NGAN
DEL
EGAS
I REP
UBLIK
INDO
NESI
A
YA
TIND
AK LA
NJUT
DAL
AM K
ONTE
KS N
ASIO
NAL
NOTIFIKASI, AGENDA PERUNDINGAN,
PERMINTAAN SUBMISI
PENYAMPAIAN LAPORAN DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN NATIONAL FOCAL POINT
SUBMISI
PENYAMPAIAN SUBMISI INDONESIA
TIDAK
TIDAK
SETUJU
29
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
LHK-07.05.CFM.01 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Dit.
PKHL
Men
teri
LHK
K/L/
D Te
rkai
tSe
tditj
en P
PIBA
LAI P
PI K
HL/D
AOPS
Mas
yara
kat
Esse
lon
I Ter
kait
Gakk
umIN
SPEK
TORA
T
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
Penc
egah
an
DALK
ARHU
TLA
Pemadaman KARHUTLA
Perencanaan DALKARHUTLA
Meningkatakan kesadaran para
pihak
Melaksanakan Kegiatan
Keteknikan
Melaksanakan Sistem
Peringatan dan Deteksi Dini
Persiapan Pemadaman
Sistem Kemitraan dan
MPA
Peningkatan Kapasitas
Dalkarhutla
Renstra
Renja/RKP
RKAKL
Penguatan Sarpras
Dalkarhutla
Evaluasi dan Pelaporan
Dalkarhutla
Kebijakan terkait
Dalkarhutla
Monitoring dan
Pengawasan
Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2016
Data SIPONGI
LHK.09.03Pencegahan
dan Pengamanan
hutan
Melaksanakan Dukungan
Pemadaman
Penanganan Dampak
Pasca Kebakaran
Plt. DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001