KEGIATAN FUNGSI KESMAVET TAHUN 2018
Kode Unit Usaha - lokasi – no. urut
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
Peningkatan Produksi Daging
Sapi
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing
Pengendalian Pemotongan
Betina Produktif
Kode Unit Usaha - lokasi – no. urut
Output Sub output/Komponen
Pengawasan Mutu dan Keamanan
Produk
1. Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet
2. Sarana prasarana pemotongan hewan
3. Sarana prasarana penanganan produk hewan
4. Sarana prasarana pemotongan hewan kurban
1. Pengujuan Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
2. Monitoring dan surveilans produk hewan
3. Pengawasan Kesmavet
1. Sosialisasi Pengendalian Pemotongan BP
2. Pengawasan Pemotongan BP 3. Tim Terpadu (BAHARKAM)
RENCANA KERJA KESMAVET TAHUN 2018
KODE KEGIATAN TARGET SATUAN ALOKASI
ANGGARAN
1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
48,999,150
1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (NKV)
134 Unit 10,917,283
1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
34,380 Sampel 22,392,716
1786.402 Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
41 Lokasi 15,689,151
Output Sub Output Target Anggaran (Rp.000)
Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet 1. Pembinaan Teknis (Unit
usaha di 20 Prop) 2. KIE 3. Pengembangan sistem
dan pemutakhiran data kesmavet
134 10.217.283
Sarana prasarana pemotongan hewan kurban
2 unit 700.000
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
(Rp. 48,999,150.000,-)
Output Sub Output Target Anggaran (Rp.000)
Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
Tanpa Sub output 1. Pengawasan Kesmavet 2. Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Produk Hewan 3. Monitoring dan surveilans
produk hewan 4. Pemetaan dan evaluasi hasil
surveilans keamanan produk hewan
5. Penerapan persyaratan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran
34.380 sampel
22.392.716
Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
Tanpa Suboutput 1. Sosialisasi Pencegahan
Pemotongan BP 2. Pengawasan Pemotongan BP
41 Lokasi 15.689.151
Lanjutan........
KEGIATAN SATKER UPT/DINAS
Output Sub Output/Komponen/
Subkomponen SATKER
Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet 1. Pembinaan Teknis a. Sosialisasi dan Pembinaan NKV pada
Unit Usaha Produk Hewan b. Pembinaan Penerapan Kesrawan
2. KIE Kesmavet (KIE ASUH, Zoonosis dan Kesrawan) 2. Pengembangan Sisten dan Pemutakhiran
Data Kesmavet (pelaporan data pemotongan ternak SMS Gateway terintegrasi iSIKHNAS
20 Provinsi
10 UPT
13 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, D.I.Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan)
34 Provinsi
2. Sarana prasarana pemotongan hewan kurban
DKI Jakarta, Banten
Output Sub Output/Komponen/ Subkomponen
SATKER
Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
Tanpa Sub output 1. Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan
2. Monitoring dan
surveilans produk hewan (PMSRCM Surveilans Zoonosis-AMR)
3. Monitoring dan
surveilans produk hewan (Pengawasan Kemanan Produk Hewan)
BPMSPH
9 UPT (BPMSPH, BBVET, BVET)
16 Provinsi (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim,
Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung, Kaltim, Sulut, Sulsel, Bali, Papua, Banten, Kepri)
Output Sub Output/Komponen/ Subkomponen
SATKER
Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
Tanpa Sub output 1. Sosialiasi Pencegahan
Pemotongan BP
2. Pengawasan
Pemotongan BP
(16 Prov, non target)
Aceh, Sumut, Lampung, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Maluku, Papua, Malut, Banten, Babel, Gorontalo, Kepri, Pabar, Sulbar,
Kaltara
(17 Prov, target) Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumbar, Riau,
Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Bengkulu
ALUR PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN UNIT USAHA DALAM RANGKA SERTIFIKASI NKV
Inventarisasi Unit Usaha
PAH Sosialisasi
Audit Unit Usaha
Sertifikasi NKV
134 Unit Usaha
Pembinaan
NO. PROPINSI
TARGET PEMBINAAN UNIT USAHA TARGET OUTPUT
(SERTIFIKAT NKV) RPH Unit Usaha PH TOTAL
1 Sumbar 2 8 10 6
2 Lampung 2 8 10 6
3 Banten 3 17 20 12
4 Jabar 6 14 20 12
5 Jateng 7 13 20 12
6 DIY 2 13 15 8
7 Jatim 4 16 20 12
8 Bali 2 13 15 9
9 Kalsel 1 2 3 2
10 Kalbar 2 8 10 6
11 Kaltim 1 9 10 6
12 Sulsel 2 3 5 3
13 Sulut 1 9 10 6
14 Gorontalo 1 2 3 2
15 Papua 2 3 5 3
16 Bengkulu 3 3 3
17 Sumut 10 10 6
18 Sumsel 3 3 2
19 Kepri 10 10 6
20 DKI 20 20 12
Jumlah 38 184 222 134
Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
Monitoring dan Surveilans Produk Hewan
Satker Jumlah sampel (Target) Tahun 2018 PMSCM
(UPT) AMR/Z (UPT)
Uji Kepekaan (UPT)
Pengawasan Produk Hewan (Dinas Provinsi)
BPMSPH 14,070 270 -
BBVet Dps 1.750 150 - -
Bbvet Wates 2.250 150 - -
BBVet Maros 3.000 150 - -
Bvet BJB 1.500 100 - -
Bvet BKT 1.750 100 - -
Bvet Medan 1.500 100 - -
Bvet Lampung 1.750 100 - -
Bvet Subang 1.500 100 - -
Monitoring dan Surveilans Produk Hewan….
Satker Jumlah sampel (Target) Tahun 2018
PMSCM AMR/Z Uji Kepekaan Pengawasan Produk Hewan
DKI Jakarta 240 Jawa Barat 250 Jawa Tengah 240 D.I. Yogyakarta 240 Jawa Timur 240 Aceh 240 Sumatera Utara 240 Sumatera Barat 240 Lampung 240 Kalimantan Timur 240 Sulawesi Utara 240 Sulawesi Selatan 240 Bali 240 Papua 240 Banten 240 Kepulauan Riau 240
Jumlah 24.500 950 270 4.090
Rencana Pertemuan dan Bimtek 2018
• Pertemuan Koordinasi Unit Usaha Produk Hewan
• Restrukturisasi Manajemen RPH
• Pembinaan penerapan Halal Unit Usaha Produk Hewan
• Koordinasi Kesmavet : Kesrawan Nasional, Koordinasi Zoonosis Nasional, Koordinasi Pelaporan data
• KIE Kesmavet
• Workshop Pemetaan PMSR dan Pengawasan Keamanan PH
• Evaluasi PMSR dan Pengawasan Keamanan PH
• Harmonisasi penerapan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran
• Sosialisasi Pengawasan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
• Evaluasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
• Bimtek Kesmavet: Bimtek Pengawas Kesmavet, Auditor NKV
RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF
2018
Bentuk Kegiatan dan Sasaran
• Lanjutan dari kegiatan 2017 dengan lokasi target tetap di 17 Propinsi dan 41 Kab/Kota (penambahan 1 kab Pekalongan)
• Tambahan kegiatan Sosialisasi di Propinsi lain di luar target.
• Pada tahun 2018 sudah mulai ada penindakan terhadap pelanggaran untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Bentuk Kegiatan dan Alokasi Anggaran • Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif • Pengawasan Pemotongan Betina Produktif (Honor Tim Terpadu, Operasional Tim Terpadu, Honor
petugas pemeriksa ampm dan status kebuntingan)
Sosialisasi
Pertemuan sosialisasi terdiri dari: 1. Sosialisasi Tingkat Pusat oleh Tim
Pusat 2. Sosialiasi Provinsi, Kab/Kota Target (17
Provinsi, 41 Kab/Kota) oleh Tim Provinsi
3. Sosialiasi Provinsi Non Target (16 Provinsi) oleh Tim Provinsi
Pengawasan dan Penindakan
1. Pendampingan/Sambang Dilakukan oleh Tim Terpadu (Dinas, unsur
kepolisian, dan/atau instansi terkait). Kegiatan berupa sosialisasi dalam rangka
meningkatkan kesadaran stakeholders terkait pengendalian betina produktif.
Lokasi RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal) baik di 41 kabupaten/kota target maupun kab/kota sekitarnya di 17 provinsi target.
lanjutan...
2. Pengawasan dan Penindakan Proses penindakan melalui tahapan: 1. Teguran lisan 2. Peringatan tertulis 3. Penghentian sementara ijin pemotongan 4. Pencabutan ijin usaha pemotongan 5. Pengenaan denda 6. Sanksi pidana
Penindakan
1. Melibatkan PPNS Ditjen PKH dan Daerah. 2. Prosedur atau SOP Penindakan akan dibuat oleh
Ditjen PKH dan Baharkam Polri agar pelaksanaan penindakan di lapangan dapat dilakukan secara sistematis dan seragam.
Pengawasan dan Penindakan
1. Pendampingan/Sambang Dilakukan oleh Tim Terpadu (Dinas, unsur kepolisian, dan/atau
instansi terkait). Lokasi RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak,
dan pengumpul ternak (jagal) baik di 41 kabupaten/kota target maupun kab/kota sekitarnya di 17 provinsi target.
2. Pengawasan dan Penindakan Proses penindakan melalui tahapan: (i) teguran lisan; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara ijin pemotongan; (iv) pencabutan ijin usaha pemotongan; (v) pengenaan denda; dan (vi) sanksi pidana.
Ternak Betina
Masuk RPH
Pemeriksaan Dokumen
dan Pemeriksaan AM/PM
dan Status Reproduksi
Potong
TOLAK
(Disertai Berita Acara)
PRODUKTIF
Tidak Produktif
Pengawasan di RPH
Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif
No Provinsi Jumlah Kab/Kota
Target
Lokasi Pengendalian BP
Jumlah RPH Pengendalian BP
1 Bengkulu 1 Bengkulu Utara 1 2
2
Jambi
3
Bungo 1 Kota Jambi 1
Sarolangun 1 3
Riau
3
Dumai 1 Rokan Hulu 1
Kampar 2 4
Sumatera Barat
3
Agam 1 Bukittinggi 1 Kota Solok 1
5
Sumatera Selatan
1
Lubuk Linggau
1
6
DI Yogyakarta
2
Bantul 1 Yogyakarta 1
No Provinsi Jumlah Kab/Kota
Target
Lokasi Pengendalian BP
Jumlah RPH Pengendalian BP
7
Jawa Barat
2
Cirebon 1 Subang 3
8
Jawa Tengah
4
Rembang 1 Kota Pekalongan 2 Grobogan 2 Kab. Pekalonngan 1
9
Jawa Timur
6
Bondowoso 5 Lumajang 1 Ponorogo 1 Sidoarjo 3 Kota Blitar 1 Kota Surabaya 2
10
Bali
2
Badung 1 Denpasar 1
11
NTB
4
Bima 3 Dompu 1 Lombok Timur 4 Sumbawa 1
No Provinsi Jumlah Kab/Kota
Target
Lokasi Pengendalian
BP
Jumlah RPH Pengendalian BP
12 NTT 1 Kupang 1 13 Kalimantan Barat 1 Kota Pontianak 1
14 Kalimantan Timur 2 Balikpapan 1 Berau 1
15 Sulawesi Selatan 4 Bone 1 Makassar 1 Pare Pare 1
Bulukumba 1 16 Sulawesi Tenggara 1 Kendari 1 17 Sulawesi Utara 1 Manado 1
TOTAL 41 58
Pelaporan
Pelaporan Harian Pelaporan harian berupa pelaporan data pemotongan dan penolakan pemotongan betina produktif melalui iSIKHNAS.
Pelaporan Bulanan
Pelaporan bulanan merupakan rekapitulasi hasil pengawasan selama satu bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari RPH kepada Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian melaporkan ke Dinas Provinsi dan dilanjutkan ke Pusat.
No Kegiatan Titik Kritis Pengendalian
1 Penyusunan Pedoman Pedoman terlambat disusun Finalisasi Pedoman pelaksanaan
paling lambat awal bulan Januari
2018
2 Sosialisasi dan Advokasi
Pengendalian Pemotongan
Betina Produktif
Kegiatan sosialisasi dan advokasi tidak tepat
Sasaran
Penentuan kriteria peserta di surat
undangan
3 Pengawasan Pemotongan
Betina Produktif
1. Keterbatasan petugas
2. Pengawasan tidak sesuai dengan
sasaran
1. Peningkatan jumlah dan
kompetensi petugas
2. Identifikasi lokasi dan
penjadwalan kegiatan
pengawasan
4 Penindakan Pelanggaran
Pemotongan Betina Produktif
Kurangnya keberanian Tim Terpadu dalam
melakukan penindakan
Penyusunan pedoman pelaksanakan
yang jelas
5 Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Keterlambatan pelaporan Menyusun jadwal pelaporan dan
mengkomunikasikan setiap masuk
waktu pelaporan.
Titik Kritis dan Pengendalian
TERIMA KASIH
INDONESIA BISA......
081339530303
DRH. SYAMSUL MA’ARIF, M.SI